BAB II TINJAUAN UMUM
2.1 Sengketa Internasional Hubungan-hubungan internasional yang diadakan antar negara, negara dengan individu, atau negara dengan organisasi internasional tidak selamanya terjalin dengan baik, tidak jarang dalam hubungan tersebut terjadi suatu sengketa.1 Sengketa internasional (International Dispute) adalah suatu perselisihan antara subjeksubjek hukum internasional mengenai fakta, hukum atau politik dimana tuntutan atau pernyataan satu pihak ditolak, dituntut balik atau diingkari oleh pihak lainnya.2Sengketa internasional terjadi apabila perselisihan tersebut melibatkan pemerintah, lembaga juristic person (badan hukum) atau individu dalam bagian dunia yang berlainan terjadi karena: 1. Kesalahpahaman tentang suatu hal; 2. Salah satu pihak sengaja melanggar hak / kepentingan negara lain; 3. Dua negara berselisih pendirian tentang suatu hal; 4. Pelanggaran hukum / perjanjian internasional.3
1
Huala Adolf, 2004, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, Sinar Grafika, Jakarta, (selanjutnya disingkat Huala Adolf III), h. 1. 2 World Press, Pengertian Sengketa Internasional, Diakses pada tanggal: 19 Januari, http://pkntrisna.wordpress.com/2010/06/16/pengertian-sengketa-internasional. 3
Boer Mauna, 2005, Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global edisi ke2, PT Alumni, Bandung, h. 193.
Dalam studi hukum internasional publik, dikenal dua macam sengketa internasional, yaitu sengketa hukum (legal or judicial disputes) dan sengketa politik (political or nonjusticiable disputes). Dalam praktiknya tidak terdapat kriteria pembedaan jelas yang dapat digunakan untuk membedakan antara sengketa hukum dan sengketa politik. Meskipun sulit untuk membuat perbedaan tegas antara istilah sengketa hukum dan sengketa politik, namun para ahli memberikan penjelasan mengenai cara membedakan sengketa hukum dan sengketa politik. Menurut Friedmann, meskipun sulit untuk membedakan kedua pengertian tersebut, namun perbedaannya dapat terlihat pada konsepsi sengketanya. Konsepsi sengketa hukum memuat halhal berikut: a. Sengketa hukum adalah perselisihan antar negara yang mampu diselesaikan oleh pengadilan dengan menerapkan aturan hukum yang telah ada dan pasti. b. Sengketa hukum adalah sengketa yang sifatnya memengaruhi kepentingan vital negara, seperti integritas wilayah, dan kehormatan atau kepentingan lainnya dari suatu negara. c. Sengketa hukum adalah sengketa dimana penerapan hukum internasional yang ada cukup untuk menghasilkan putusan yang sesuai dengan keadilan antar negara dan perkembangan progresif hubungan internasional. d. Sengketa hukum adalah sengketa yang berkaitan dengan persengketaan hak-hak hukum yang dilakukan melalui tuntutan yang menghendaki suatu perubahan atas suatu hukum yang telah ada.4
4
Huala Adolf III, op.cit. h. 4, dikutip dariWolfgang Friedmann, et.al., International Law: Cases and Materials, St. Paul Minn.: West Publishing, 1969, hlm. 243.
Menurut Sir Humprey Waldock, penentuan suatu sengketa sebagai suatu sengketa hukum atau politik bergantung sepenuhnya kepada para pihak yang bersangkutan. Jika para pihak menentukan sengketanya sebagai sengketa hukum maka sengketa tersebut adalah sengketa hukum. Sebaliknya, jika sengketa tersebut menurut para pihak membutuhkan patokan tertentu yang tidak ada dalam hukum internasional, misalnya soal pelucutan senjata maka sengketa tersebut adalah sengketa politik.5 Sedangkan Menurut Oppenheim dan Kelsen, tidak ada pembenaran ilmiah serta tidak ada dasar kriteria objektif yang mendasari perbedaan antara sengketa politik dan hukum. Menurut mereka, setiap sengketa memiliki aspek politis dan hukumnya. Sengketa tersebut biasanya terkait antar negara yang berdaulat. Oppenheim dan Hans Kelsen menguraikan pendapatnya tersebut sebagai berikut: “All disputes have their political aspect by the very fact that they concern relations between sovereign states. Disputes which, according to the distinction, are said to be of a legal nature might involve highly important political interests of the states concerned; conversely, disputes reputed according to that distinction to be a political character more often than not concern the application of a principle or a norm of international law.”6 Huala Adolf mengeluarkan pendapat yang sama. Menurut beliau, jika timbul sengketa antara dua negara, bentuk atau jenis sengketa yang bersangkutan ditentukan sepenuhnya oleh para pihak. Bagaimana kedua negara memandang sengketa tersebut menjadi faktor penentu apakah sengketa yang terjadi merupakan sengketa hukum atau politik.
5 Huala Adolf III, op.cit, h. 5, dikutip dari David Davies Memorial Institute of International Studies, Report of a Study Group on the Peaceful Settlement of International Disputes, 1966, hlm. 5. 6
Huala Adolf III, op.cit, h. 6, dikutip dari L. Oppenheim, International Law: A Treaties, Vol.III (1995), para. 17 Hans Kelsen, The Law of the Nations (1951), hlm. 73.
Dari pendapat-pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pembedaan jenis sengketa hukum dan politik internasional dapat dilakukan. Pembedaan dapat dilakukan dengan melihat sumber sengketa dan bagaimana cara sengketa tersebut diselesaikan, apabila sengketa terjadi karena pelanggaran terhadap hukum internasional maka sengketa tersebut menjadi sengketa hukum, selain pelanggaran terhadap hukum internasional sengketa dapat terjadi akibat adanya benturan kepentingan yang melibatkan lebih dari satu negara, sengketa yang melibatkan kepentingan inilah yang dimaksud sengketa politik.
2.2 Sejarah Penyelesaian Sengketa Internasional Penyelesaian suatu sengketa internasional erat kaitannya dengan hukum internasional yang mengatur mengenai permasalahan yang menjadi sebuah sengketa. Sejarah perkembangan penyelesaian sengketa internasional berhubungan dengan sejarah terbentuknya hukum internasional sebagai peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengikat serta mengatur hubungan negara-negara dan subjek hukum lainnya dalam kehidupan masyarakat internasional. Upaya-upaya penyelesaian sengketa telah menjadi perhatian penting di masyarakat internasional sejak awal abad ke-20. Upaya-upaya ini ditunjukan untuk menciptakan hubungan antar negara yang lebih baik berdasarkan prinsip perdamaian dan keamanan internasional.7 Peranan hukum internasional dalam menyelesaikan sengketa internasional adalah memberikan cara bagaimana para pihak yang bersengketa menyelesaikan sengketanya menurut hukum internasional. Dalam perkembangan awalnya, hukum internasional mengenal dua cara
7
Huala Adolf III, op.cit, h. 1, dikutip dari Ion Diaconu, Peaceful Settlement of Disputes between States: History and Prospects, dalam R. St. J. Macdonald and Douglas M. Jonhston (eds), The Structure and Process of International Law: Essays in Legal Philosophy Doctrine and Theory, Martinus Nijhoff, 1986, hlm. 1095.
penyelesaian, yaitu penyelesaian secara damai dan militer (kekerasan). Dalam perkembangannya kemudian, dengan semakin berkembangnya kekuatan militer serta senjata pemusnah massal, Masyarakat internasional semakin menyadari besarnya bahaya dari penggunaan perang. Karenanya dilakukan upaya untuk menghilangkan atau sedikitnya membatasi penggunaan penyelesaian sengketa secara kekerasan. Perkembangan hukum internasional dalam mengatur cara-cara penyelesaian sengketa secara damai secara formal pertama kali lahir sejak diselenggarakannya The Hague Peace Conference tahun 1899 dan 1907. Konferensi perdamaian ini menghasilkan The Convention on the Pacific Settlement of International Disputes tahun 1907. Konferensi Perdamaian Den Haag tahun 1899 dan 1907 ini memiliki dua arti penting, yaitu: a. Konferensi memberikan sumbangan penting bagi hukum perang ( hukum humaniter internasional); b. Konferensi memberikan sumbangan penting bagi aturan-aturan penyelesaian sengketa secara damai antar negara.8 Hasil dari konferensi ini sayangnya tidak memberikan suatu kewajiban kepada negara peserta untuk menyelesaikan sengketanya melalui cara-cara damai. Menurut Ion Diaconu, hasil konvensi bersifat rekomendatif semata. Dalam perkembangannya konvensi Den Haag ini kemudian diikuti dengan disahkannya perjanjian internasional berikut: 1. The Convention for the Pacific Covenant of the League of Nations tahun 1919. 2. The Statue of the Permanent Court of International Justice (Statuta Mahkamah Internasional Permanen) tahun 1921.
8
Huala Adolf III, op.cit, h. 9, dikutip dari David J. Bederman, The Hague Peace Conference of 1899 and 1907, dalam Mark W. Janis (ed.), International Courts for the Twenty First Century, Dordrecht: Martinus Nijhoff, 1992, hlm. 9.
3. The General Treaty for the Renunciation of War tahun 1928. 4. The General Act for the Pacific Settlement of International Disputes tahun 1928. 5. Piagam PBB dan Statuta Mahkamah Internasional tahun 1945. 6. The Manila Declaration on Peaceful Settlement of Disputes between States, 15 November 1982. Manila Declaration atau Deklarasi Manila merupakan hasil inisiatif dan upaya Majelis Umum PBB dalam menggalakkan penghormatan terhadap penggunaan cara penyelesaian sengketa secara damai. Deklarasi Manila antara lain menyatakan: a) Adalah kewajiban negara-negara yang bersengketa untuk mencari jalan, dengan itikad baik dan semangat kerja sama, menyelesaikan sengketa internasional mereka secepat mungkin dan seadil-adilnya; b) Negara-negara harus juga mempertimbangkan peran penting yang dapat diperankan oleh Majelis Umum, Dewan Keamanan, Mahkamah Internasional, dan Sekretaris Jenderal PBB dalam menyelesaikan suatu sengketa; c) Deklarasi menyatakan adanya berbagai cara yang dapat dimainkan oleh organ-organ PBB untuk membantu para pihak mencapai suatu penyelesaian sengketa mereka.9 Dewasa ini hukum internasional telah menetapkan kewajiban minimum kepada semua negara (anggota PBB) untuk menyelesaikan sengketa internasionalnya secara damai. Ketentuan ini tersurat khususnya dalam pasal 1, 2, dan 33 Piagam PBB. Menurut Levy, kewajiban ini sifatnya telah menjadi hukum internasional universal. Kewajiban tersebut mensyaratkan bahwa negara-negara harus menyelesaikan sengketanya dengan cara-cara damai sedemikian rupa sehingga perdamaian, keamanan internasional dan keadilan tidak
9
Huala Adolf III, op.cit, h. 10.
terancam.10 Meskipun sifatnya telah universal, kewajiban tersebut tidak berarti mengikat mutlak terhadap negara. Negara ialah satu-satunya subjek hukum internasional yang memiliki kedaulatan penuh (par excellence). Suatu negara meskipun tunduk pada kewajiban penyelesaian sengketa secara damai, tetap memiliki kewenangan penuh untuk menentukan cara-cara atau metode penyelesaian sengketanya. Kewajiban tersebut tetap tunduk kepada kesepakatan (konsensus) negara yang bersangkutan. Seiring dengan semakin berkembangnya hukum internasional maka jalur atau skema-skema penyelesaian sengketa internasional turut mengalami peningkatan, namun mengenai penggunaan skema mana yang digunakan untuk penyelesaian suatu sengketa, sepenuhnya merupakan pilihan dari pihak-pihak negara yang terlibat sengketa.
2.3 Metode Penyelesaian Sengketa Internasional (public) Menyelesaikan sengketa-sengketa internasional sedini mungkin, dengan cara yang seadiladilnya bagi para pihak yang telibat, merupakan tujuan hukum internasional sejak lama. Kaidahkaidah serta prosedur-prosedur yang terkait sebagian merupakan kebiasaan praktek dan sebagian lagi berupa sejumlah konvensi yang membuat hukum yang sangat penting seperti Konvensi The Hague 1899 dan 1907 untuk Penyelesaian secara Damai Sengketa-sengketa Internasional dan Charter Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dirumuskan di San Fransisco tahun 1945. Salah satu tujuan pokok Charter tersebut adalah membentuk Organisasi Persetujuan Perserikatan Bangsa Bangsa untuk mempermudah penyelesaian secara damai perselisihan-perselisihan antara negaranegara.
10
Huala Adolf III, op.cit, h. 11, dikutip dari Werner Levy, Contemporary Internasional Law: A Concise Introdiction, Westview, 2nd ed., 1991, hlm. 276.
Pada umumnya, metode-metode penyelesaian sengketa internasional publik digolongkan dalam dua kategori: a) Cara-cara penyelesaian damai, yaitu apabila para pihak telah dapat menyepakati untuk menemukan suatu solusi yang bersahabat. b) Cara-cara penyelesaian secara paksa atau dengan kekerasan, yaitu apabila solusi yang dipakai atau dikenakan adalah melalui kekerasan karena jalur damai tidak berhasil.11
2.3.1 Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Damai Penyelesaian sengketa secara damai merupakan konsekuensi langsung dari ketentuan Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB yang berbunyi: ‘All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations’. Ketentuan Pasal 2 ayat (4) ini melarang negara anggota menggunakan kekerasan dalam hubungannya satu sama lain. Dengan demikian pelarangan penggunaan kekerasan dan penyelesaian sengketa secara damai telah merupakan norma-norma imperatif dalam hubungan antar bangsa. Oleh karena itu hukum internasional telah menyediakan berbagai cara penyelesaian sengketa internasional secara damai demi terpeliharanya perdamaian dan keamanan serta terciptanya hubungan antar bangsa yang serasi. Metode penyelesaian sengketa-sengketa internasional secara damai atau bersahabat dapat dibagi menjadi beberapa klasifikasi. Pengklasifikasian ini tidak berarti bahwa proses-proses ini secara kaku terpisah sama sekali, yang masing-masing hanya sesuai untuk memecahkan satu
11
J.G. Starke, op.cit, h. 646.
kelompok sengketa tertentu. Posisi ini tidak demikian dalam praktek. Klasifikasi metode penyelesaian secara damai dapat dibagi menjadi:12 1. Negosiasi, Jasa-jasa baik (Good offices), mediasi (Mediations), konsiliasi (Consiliations) dan Penyelidikan (Inquiry); 2. Arbitrasi (Arbitration); 3. Penyelesaian secara Yudisial (Judicial Settlement). 1.a. Negosiasi Negosiasi merupakan cara penyelesaian yang biasanya pertama kali ditempuh manakala para pihak bersengketa.Negosiasi dalam pelaksanaannya memiliki dua bentuk utama, yaitu bilateral dan multilateral. Negosiasi dapat dilangsungkan melalui saluran diplomatik pada konferensi internasional atau dalam suatu lembaga atau organisasi internasional.13 Kelemahan utama penggunaan cara ini dalam menyelesaikan sengketa adalah pertama, manakala kedudukan para pihak tidak seimbang. Salah satu pihak kuat, sedang pihak yang lain lemah. Dalam keadaan ini, pihak yang kuat berada dalam posisi untuk menekan pihak lainnya. Hal ini sering terjadi ketika dua pihak bernegosiasi untuk menyelesaikan sengketa antara mereka.14 Kedua, bahwa proses berlangsungnya negosiasi sering kali lambat dan memakan waktu lama. Hal ini terutama dikarenakan permasalahan antar negara yang timbul, khususnya masalah yang berkaitan dengan ekonomi internasional. Selain itu, jarang sekali adanya persyaratan penetapan batas waktu bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketanya melalui negosiasi. Ketiga,
12
J.G. Starke, loc.cit.
13
Huala Adolf III, op.cit, h. 19.
14
Ibid, dikutip dari Peter Bahrens, Alternative Methods of Dispute Settlement in International Economic Relations, dalam: Ernst-Ulrich Petersmann and Gunther jaenicke, Adjudication of International Trade Dispute in International and National Economic Law, Fribourg U.P., 1992, hlm. 14.
manakala suatu pihak terlalu keras dengan pendiriannya. Keadaan ini dapat mengakibatkan proses negosiasi menjadi tidak produktif. b. Pencarian Fakta Penggunaan pencarian fakta ini biasanya ditempuh manakala cara-cara konsultasi atau negosiasi telah dilakukan dan tidak menghasilkan suatu penyelesaian. Dengan cara ini, pihak ketiga akan berupaya melihat suatu permasalahan dari semua sudut guna memberikan penjelasan mengenai kedudukan masing-masing pihak. Cara ini telah dikenal dalam praktik kenegaraan. Di samping itu, organisasi-organisasi internasional juga telah memanfaatkan cara penyelesaian sengketa melalui pencarian fakta ini. Negara-negara juga telah membentuk badan-badan penyelidikan baik yang sifatnya ad hoc ataupun terlembaga. Pasal 50 Statuta Mahkamah Internasional misalnya mengatakan bahwa Mahkamah dapat ‘entrust any individual body, bureau, commission or other organization that it may select, with the task of carrying out an inquiry or giving an expert opinion.’ The Hague Convention for the Pacific Settlement of International Disputes tahun 1907 Pasal 35, dengan tegas mengatakan bahwa laporan komisi (pencarian fakta) sifatnya terbatas mengungkapkan fakta-faktanya saja dan bukan merupakan suatu keputusan. c. Jasa-Jasa Baik Jasa-jasa baik adalah cara penyelesaian sengketa melalui atau dengan bantuan pihak ketiga. Pihak ketiga disini berupaya agar para pihak menyelesaikan sengketanya dengan negosiasi. Jadi, fungsi utama jasa baik ini adalah mempertemukan para pihak sedemikian rupa sehingga mereka mau bertemu, duduk bersama, dan bernegosiasi. Keikutsertaan pihak ketiga dalam suatu penyelesaian sengketa dapat terjadi dalam dua cara, yaitu atas permintaan para pihak atau inisiatif pihak ketiga itu sendiri yang menawarkan jasa-
jasa baiknya guna menyelesaikan sengketa. Dalam kedua cara tersebut, syarat mutlak yang harus ada adalah kesepakatanpara pihak. Jasa-jasa baik sudah dikenal dalam praktik kenegaraan. Dalam perjanjian internasional pun penggunaan cara ini tidak terlalu asing. Di samping negara sebagai subjek hukum ekonomi internasional, jasa-jasa baik juga telah dikenal dalam praktik penyelesaian antara pihak-pihak swasta.15 d. Mediasi Mediasi adalah suatu cara penyelesaian melalui pihak ketiga. Pihak ketiga tersebut disebut dengan mediator. Mediator dapat merupakan negara, organisasi internasional atau individu. Mediator ikut serta secara aktif dalam proses negosiasi. Biasanya dengan kapasitasnya sebagai pihak yang netral berusaha mendamaikan para pihak dengan memberikan sara penyelesaian sengketa. Jika usulan tersebut tidak diterima, mediator masih dapat melanjutkan fungsi mediasinya dengan membuat usulan-usulan baru. Karena itu, salah satu fungsi utama mediator adalah mencari berbagai solusi (penyelesaian), mengidentifikasi hal-hal yang dapat disepakati para pihak serta membuat usulan-usulan yang dapat mengakhiri sengketa. e. Konsiliasi Penyelesaian sengketa melalui cara konsiliasi juga melibatkan pihak ketiga (konsiliator) yang tidak berpihak atau netral dan keterlibatannya karena diminta oleh para pihak. Badan konsiliasi dapat merupakan badan yang telah terlembaga atau ad hoc (sementara). Konsiliasi merupakan proses yang berupaya mendamaikan pandangan-pandangan para pihak yang bersengketa meskipun usulan-usulan penyelesaian yang dibuat oleh konsiliator sifatnya tidak mempunyai kekuatan hukum.
15
Huala Adolf III, op.cit, h. 21.
The Hague Convention for the Pacific Settlement of International Dispute of 1899 dan 1907 memuat mekanisme dan aturan pembentukan komisi konsiliasi. Badan seperti ini dibentuk dengan persetujuan bersama kedua belah pihak. Di samping fungsi, terdapat kriteria lain yang membedakan badan ini dengan mediasi. Konsiliasi memiliki hukum acara yang lebih formal dibandingkan dengan mediasi. Hukum acara tersebut dapat diterapkan terlebih dahulu dalam perjanjian atau diterapkan oleh badan konsiliasi.16 2. Arbitrase (arbitration) Arbitrase adalah salah satu cara atau alternatif penyelesaian sengketa yang telah dikenal lama dalam hukum internasional. Namun demikian sampai sekarang belum terdapat batasan atau definisi resmi mengenai arbitrase. Sarjana Amerika Latin Podesta Costa dan Ruda mendeskripsikan badan ini sebagai:17 ‘Arbitration is the resolution of internasional disputes through the submissions, by formal agreement of the parties, to the decision of a third party who would be one or several persons by means of contentious proceedings from which the result of definitive judgment is derived.’ Podesta Costa mendefinisikan bahwa Arbitrase merupakan system penyelesaian sengketa melalui pengajuan permohonan dari para pihak, yang menunjuk satu atau lebih pihak ketiga sebagai penengah dalam perundingan.
16
Huala Adolf III, op.cit, h. 37.
17
Huala Adolf III,op.cit, h. 39, dikutip dari Podesta Costa and Ruda, Derecho International Public, Vol. 2 hlm.
397.
Arbitrase menurut Komisi Hukum Internasional (International Law Commisions) adalah a procedure for the settlement of disputes between states by binding award on the basis of law and as a result of an undertaking voluntaruly accepted.18 Huala Adolf memandang arbitrase sebagai suatu alternatif penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga (badan arbitrase) yang ditunjuk dan disepakati para pihak (negara) secara sukarela untuk memutuskan sengketa yang bukan bersifat perdata dan putusannya bersifat final dan mengikat.19 Melihat kesimpulan oleh para sarjana tersebut, dapat di simpulkan bahwa arbitrasi merupakan suatu prosedur proses penyelesaian sengketa yang menunjuk pihak ketiga baik suatu badan hukum atau organisasi yang diakui, untuk memutus sengketa dan putusannya bersifat mengikat. Penyelesaian melalui arbitrase dapat ditempuh melalui beberapa cara, yaitu penyelesaian oleh seorang arbitrator secara terlembaga (institutionalized) atau kepada suatu badan arbitrase ad hoc (sementara). Badan arbitrase terlembaga adalah badan arbitrase yang sudah berdiri sebelumnya dan memiliki hukum acaranya. Contoh badan arbitrase seperti ini adalah The Permanent Court of Arbitration (PCA) di Den Haag. Sedangkan badan arbitrase ad hoc adalah badan yang dibuat oleh para pihak untuk sementara waktu dan berakhir tugasnya setelah putusan atas suatu sengketa tertentu dikeluarkan. 20 Proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase memiliki beberapa unsur positif:
18
Huala Adolf III, loc.cit, dikutip dari (1953) Y.B.I.L., Vol. 2, hlm. 202, sebagaimana dikutip oleh Christine Gray and Benedict Kingsbury, Inter-state Arbitration Since 1945: Overview and Evaluation, dalam Mark W. Janis, International Courts for the twenty First Century, Dordrecht: Martinus Nijhoff, 1992, hlm. 55. 19
Huala Adolf III, op.cit, h. 40.
20
Huala Adolf III, op.cit, h. 41.
a. Para pihak memiliki kebebasan dalam memilih hakimnya (arbitrator) baik secara langsung maupun secara tidak langsung, hal ini berarti para pihak memiliki kepercayaan secara penuh penyelesaian sengketanya diputus oleh pihak ketiga. b. Para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan hukum acara atau persyaratan bagaimana suatu putusan akan didasarkan dalam menentukan hukum acara dan hukum yang akan diterapkan pada pokok sengketa, dan lain-lain. c. Sifat dari putusan arbitrase pada prinsipnya adalah final dan mengikat. d. Persidangan arbitrase dimungkinkan untuk dilaksanakan secara rahasia apabila kedua belah pihak menginginkannya. e. Para pihak sendiri yang menentukan tujuan atau tugas badan arbitrase. 21 Disamping unsur-unsur positif, badan arbitrase internasional publik memiliki kekurangan berikut: a. Pada umumnya negara masih enggan memberikan komitmennya untuk menyerahkan sengketanya kepada badan-badan pengadilan internasional, termasuk badan arbitrase internasional. b. Proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak menjamin bahwa putusannya akan mengikat (dalam hukum internasional, suatu kesepakatan mengikat para pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan tersebut berdasarkan prinsip itikad baik). Hukum internasional tidak menjamin bahwa pihak yang kalah atau tidak puas dengan keputusan yang dikeluarkan akan melaksanakan keputusan tersebut. 22
21 Huala Adolf III, loc.cit, dikutip dari J.G. Merrills, International Dispute Settlement, Cambridge: Cambridge U.P., 1995, hlm. 105.
22
Huala Adolf III, loc.cit.
Terdapat dua perbedaan utama antara badan arbitrase internasional publik dengan pengadilan internasional. Pertama, arbitrase memberikan para pihak kebebasan dalam memilih atau menentukan badan arbitrasenya. Sebaliknya dalam hal pengadilan, komposisi pengadilan berada di luar pengawasan atau kontrol para pihak. Kedua, arbitrase memberikan kebebasan kepada para pihak untuk memilih hukum yang akan diterapkan oleh badan arbitrase. Kebebasan seperti ini tidak ada dalam pengadilan internasional pada umumnya. Misalnya pada Mahkamah Internasional. Mahkamah terikat untuk menerapkan prinsip-prinsip hukum internasional yang ada, meskipun dalam mengeluarkan putusannya diperbolehkan menggunakan prinsip ex aequo et bono.23 Sumber hukum internasional mengenai penggunakan arbitrase antara lain dapat ditemukan dalam beberapa instrumen hukum berikut: a. The Hague Convention for the Pacific settlement of International Dispute (tahun 1899 dan 1907). b. Pasal 13 Covenant of the League of Nations. Pasal 13 ayat (1) Covenant antara lain mewajibkan negara-negara anggotanya untuk menyerahkan sengketa mereka kepada badan arbitrase atau pengadilan internasional apabila sengketa mereka tidak dapat diselesaikan secara diplomatik. c. Pasal 33 Piagam PBB yang memuat beberapa alternatif penyelesaian sengketa, antara lain arbitrase, yang dapat dimanfaatkan oleh negara-negara anggota PBB. d. The UN Model on Arbitration Procedure, yang disahkan oleh Resolusi Majelis Umum PBB 1962 (XIII) tahun 1958.
23
Huala Adolf III, op.cit, h. 42, dikutip dari CF., Georg Schwarzenberger, A Manual of International Law, London: Stevens and Sons, 5th. ed., 1967, hlm. 185.
Persyaratan terpenting dalam proses penyelesaian sengketa melalui badan arbitrase ini adalah kata sepakat atau konsensus dari negara-negara yang bersengketa. Kesepakatan merupakan refleksi dan konsekuensi logis dari atribut negara yang berdaulat. Kedaulatan negara menyatakan bahwa suatu negara tidak tunduk kepada subjek-subjek hukum internasional tanpa adanya kesepakatan atau kehendak dari negara tersebut. 3. Penyelesaian Yudisial (Judicial Settlement). Metode yang memungkinkan untuk menyelesaikan sengketa selain cara-cara tersebut diatas adalah melalui pengadilan nasional atau internasional. Penggunaan cara ini biasanya ditempuh apabila cara-cara penyelesaian yang ada ternyata tidak berhasil. Seperti halnya penyelesaian sengketa melalui arbitrase, penyelesaian sengketa melalui pengadilan juga dimungkinkan apabila ada kesepakatan antara pihak yang bersengketa. Kesepakatan ini biasanya tertuang dalam klausul penyelesaian sengketa yang telah disepakati oleh para pihak bersengketa. Dalam kesepakatan tersebut telah ditegaskan apabila timbul sengketa dalam hubungan kerjasama mereka (misalkan hubungan perdagangan), mereka sepakat untuk menyerahkan sengketanya kepada suatu pengadilan tertentu. Masalah yuridiksi atau kewenangan suatu pengadilan dalam hukum internasional merupakan masalah utama dan sangat mendasar dalam upaya penyelesaian suatu sengketa. Kompetensi suatu mahkamah atau pengadilan internasional pada prinsipnya didasarkan kepada kesepakatan dari negara-negara yang mendirikannya. Berdirinya suatu mahkamah atau pengadilan internasional didasarkan pada suatu kesepakatan atau perjanjian internasional ini. Pengadilan-pengadilan yang telah ada saat ini, seperti Mahkamah Internasional, the InterAmerican Court of Human Right, the Court of European Communities,Dispute Settlement Body WTO, semua badan peradilantersebut didirikan oleh perjanjian internasional. Mahkamah
Internasional didirikan berdasarkan Piagam PBB, the Inter-American Court of Human Right, the Court of European Communities oleh the Treaty of Rome.24Biasanya perjanjian internasional ini menentukan pula siapa saja yang berhak menyerahkan sengketanya kepada pengadilan dan sengketa-sengketa apa saja yang bisa diserahkan dan diadili oleh pengadilan. Di antara keseluruhan organ pengadilan tersebut diatas, salah satu organ umum badan penyelesaian sengketa secara yudisial yang umum dikenal oleh masyarakat internasional adalah International Court of Justice (ICJ) yang menggantikan dan melanjutkan kontinuitas Permanent Court of International Justice. Pengukuhan kedudukan dilaksanakan pada tanggal 18 April 1946, dan pada tanggal tersebut pendahulunya yaitu Permanent Court of International Justice, dibubarkan oleh Majelis Liga Bangsa-Bangsa pada waktu sidang terakhirnya. ICJ terbuka bagi negara-negara (anggota-anggota atau bukan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa) peserta statuta dan bagi negara-negara lain, dengan syarat-syarat yang ditentukan Dewan Keamanan PBB tunduk pada ketentuan khusus yang dimuat dalam traktat-traktat yang berlaku dan syarat tersebut tidak untuk menenpatkan para pihak dalam kedudukan yang tidak sama di hadapan Mahkamah (Pasal 35 statuta ICJ). Yuridiksi ICJ dapat dibedakan menjadi 2 macam yakni: a) Memutuskan Perkara-perkara Pertikaian (contentious case) Mahkamah memiliki yurisdiksi terhadap semua perkara yang diajukan oleh para pihak. Ketentuan ini tidak berarti Mahkamah hanya memiliki yurisdiksi apabila proses peradilan diawali dengan suatu penyerahan sengketa secara bersama oleh negara-negara yang bertikai. Suatu penyerahan sepihak dari sengketa kepada ICJ oleh salah satu pihak, tanpa didahului dengan perjanjian khusus sudah dianggap mencukupi apabila pihak atau pihak-pihak lain dalam sengketa
24
Huala Adolf III, op.cit, h. 68, dikutip dari Rosalyn Higgins, General Course on Public International Law, 230 Recueil des Cours, 244 (1991).
tersebut menyetujui demikian. Selain itu pengakuan suatu negara terhadap yurisdiksi Mahkamah atas suatu sengketa dapat terjadi setiap saat sebagai kewajiban ipso facto dan tanpa perjanjian khusus “dalam hubungannya dengan negara lain yang menerima kewajiban yang sama” yurisdiksi Mahkamah dalam semua sengketa hukum mengenai: a. Penafsiran suatu traktat; b. Setiap persoalan hukum internasional; c. Keberadaan suatu fakta yang apabila ada, akan merupakan suatu pelanggaran kewajiban internasional; d. Sifat hakikat dan besarnya jumlah ganti rugi yang harus diberikan bagi pelanggaran suatu kewajiban internasional. Mahkamah tidak dapat melaksanakan yurisdiksi atas kehendaknya sendiri, karena salah satu pihak harus memiliki untuk membawa perkara itu kehadapannya, maka pihak lain kemudian terikat untuk menerima yurisdiksi Mahkamah. Kedua pihak tetap bebas dalam setiap tahap untuk menyelesaikan sengketa terkait melalui perjanjian tanpa perlu persetujuan oleh Mahkamah, yang dapat diumumkan begitu saja sebagai pernyataan perkara tersebut dihapus dari daftar perkara (Pasal 88 Rules of Court 1978). Menurut Pasal 41 Statuta ICJ, Mahkamah dapat mengusulkan suatu tindakan sementara yang diperlukan untuk melindungi hak-hak dari masing-masing pihak, tindakan-tindakan sementara ini dapat bersifat perintah, juga keputusan atau larangan yang tujuannya melindungi hak-hak dari masing-masing pihak dalam arti sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 41 Statuta Mahkamah. Akibat hukum dari keputusan Mahkamah ditentukan dalam Pasal 56-61 Statuta ICJ. Keputusan Mahkamah tidak memiliki kekuatan mengikat kecuali di antara para pihak dan berkenaan dengan kasus tertentu (Pasal 59). Keputusan tersebut adalah final dan tanpa banding
(Pasal 60) tetapi suatu revisi boleh dilakukan atas dasar penemuan suatu faktor yang menguntungkan yang baru, dengan ketentuan bahwa pelaksanaan hal itu dibuat dalam jangka waktu 6 bulan dari penemuan itu serta tidak lebih dari 10 tahun dari tanggal keluarnya kepeutusan (Pasal 61). b) Memberikan Opini-opini yang bersifat Nasihat (advisory opinion) Opini-opini nasehat yang dapat diberikan oleh Mahkamah hanya dapat diupayakan atas persoalan hukum, sama dengan halnya jenis perkara yang dapat dipersengketakan di ICJ. Kongkret maupun abstrak, dan dalam memberi opini-opini nasihat itu Mahkamah akan melaksanakan fungsi yudisialnya. Suatu opini nasihat tidak melebihi tujuannya, opini tersebut kurang memiliki kekuatan mengikat dibanding suatu keputusan dalam kasus-kasus perdebatan, demikian pula untuk organisasi atau organ-organ organisasi yang memintanya, meskipun tentunya organisasi atau organ tersebut dapat memilih untuk menganggapnya suatu keputusan yang sifatnya wajib. Mahkamah juga menganggap dirinya wajib memiliki tugas untuk mematuhi pembatasanpembatasan yudisial yang essensial dalam prosedur opini nasihatnya, sehingga Mahkamah tidak akan mejalankan yurisdiksi hal yang utama atas dasar mana suatu opini yang diminta tersebut menentukan suatu kontroversi antara negara-negara tertentu serta tidak ada satu negara yang tampil di hadapan Mahkamah. Penafsiran ketentuan-ketentuan traktat sesungguhnya merupakan suatu tugas yudisial dan Mahkamah tidak dapat menolak suatu permintaan opini nasihat tentang persoalan demikian, meskipun diklaim bahwa persoalan tersebut dan permintaannya bersifat politis. Dalam setiap peristiwa, Mahkamah tidak akan menolak untuk memberikan suatu opini nasihat, karena dikatakan bahwa berkaitan dengan opini tersebut Mahkamah telah atau dapat diduga akan tunduk pada tekanan politis.
Mahkamah Internasional apabila diminta oleh para pihak, dapat membentuk kamar-kamar (chambers) untuk menangani suatu perkara khusus dan jumlah hakim yang menyusun kamar tersebut akan ditentukan oleh Mahkamah dengan persetujuan dari para pihak seperti yang dijelaskan pada Pasal 26 ayat (2) Statuta ICJ. Pada bulan Januari 1982, untuk pertama kalinya Mahkamah membentuk kamar khusus untuk menyelesaikan sengketa antar Amerika Serikat dan Kanada mengenai penetapan batas perbatasan maritim di kawasan teluk Maine dan prosedur ini telah diikuti dalam permasalahan-permasalahan berikutunya.
2.3.2 Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Kekerasan Apabila negara-negara tidak mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketasengketa mereka melalui jalur diplomasi atau damai (bersahabat), maka salah satu cara yang dapat digunakan sebagai jalan keluar penyelesaian sengketa adalah melalui jalur pemaksaan atau kekerasan. Penyelesaian sengketa internasional dengan menggunakan kekerasan secara garis besar dibagi menjadi:25 a) Perang; b) Retorsi (retortion); c) Tindakan-tindakan pembalasan (repraisals) d) Blokade secara damai; e) Intervensi (intervention). a. Perang.
25
Sekolah hukum, Penyelesaian Sengketa Internasional dengan Cara Kekerasan, http://sekolahukum.blogspot.com/2009/05/penyelesaian-sengketa-internasional.html, Diakses pada tanggal: 12 April 2014.
Keseluruhan tujuan dari perang adalah untuk menaklukan negara lawan dan untuk membebankan syarat-syarat penyelesaian sengketa di mana negara yang ditaklukan tersebut tidak memiliki alternatif lain selain mematuhinya.Cara perang untuk menyelesaikan sengketa merupakan cara yang telah diakui dan di praktikkan sejak lama. Bahkan perang telah juga dijadikan sebagai alat atau instrumen dan kebijakan luar negeri untuk memaksakan hak-hak dan pemahaman mereka mengenai aturan-aturan hukum internasional. Dalam perkembangannya kemudian, seiring dengan berkembangnya teknologi senjata pemusnah massal, masyarakat internasional menyadari besarnya bahaya dari penggunaan perang, karenanya masyarakat internasional sekarang ini tengah berupaya untuk menghilangkan cara penyelesaian ini atau sedikitnya dibatasi penggunaannya. Hukum internasional sebenarnya telah melarang penggunaan kekerasan bersenjata dalam penyelesaian sengketa internasional. Dalam Pasal 2 ayat (3) Piagam PBB menyebutkan ‘All members shall settle their international disputes by peaceful means in such a manner that international peace and security are not endangered’, Pasal tersebut menyebutkan bahwa setiap negara anggota PBB diwajibkan untuk menempuh cara-cara penyelesian sengketa secara damai. Kewajiban lainnya yang melarang penggunaan kekerasan dalam Piagam tercantum dalam Pasal 2 ayat (4). Pasal ini menyatakan bahwa dalam hubungan internasional, semua negara harus menahan diri dalam menggunakan cara-cara kekerasan, ‘All members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state or in any manner inconsistent with the purpose of the United Nations.’26 Penggunaan kekerasan senjata dalam suatu sengketa hanya dapat dimungkinkan pada saat keadaan terdesak untuk melakukan pembelaan diri apabila terlebih dahulu diserang oleh negara
26
Huala Adolf III, loc.cit, h. 12.
lain. Tindakan ini didasarkan pada Pasal 51 Piagam PBB yang menyatakan “Nothing in the present Charter shall impair the inherent right of individual or collective self-defence if an armed attack occurs against a Member of the United Nations… Measures taken by Members in the exercise of this right of self-defence shall be immediately reported to the Security Council…”. Penggunaan perang sebagai alternatif penyelesaian suatu sengketa internasional merupakan pilihan yang harus digunakan dalam situasi tertentu. Penggunaan senjata sebagai media penyelesaian sengketa harus dilakukan untuk alasan pertahanan diri dan bukan sebagai tindakan untuk menekan pihak lain. b. Retorsi (retortion). Retorsi merupakan istilah untuk melakukan pembalasan oleh suatu negara terhadap tindakan-tindakan tidak pantas dari negara lain, balas dendam tersebut dilakukan dalam bentuk tindakan-tindakan sah yang tidak bersahabat, misalnya pemutusan hubungan diplomatik, pencabutan hak istimewa, penghentian bantuan ekonomi dan penarikan konsesi pajak dan tarif. Keadaan yang memberikan penggunaan retorsi hingga kini belum dapat secara pasti ditentukan karena pelaksanaan retorsi sangat beraneka ragam. Dalam Pasal 2 paragraf 3 Piagam PBB ditetapkan bahwa anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa harus menyelesaikan sengketa mereka dengan cara damai sehingga tidak mengganggu perdamaian dan keamanan internasional dan keadilan. Penggunaan retorsi secara sah oleh negara anggota PBB terikat oleh ketentuan piagam tersebut.
c. Tindakan-tindakan Pembalasan (repraisals).
Reprisal adalah upaya paksa untuk memperoleh jaminan ganti rugi, akan tetapi terbatas pada penahanan orang dan benda. Pembalasan merupakan upaya yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain dengan maksud untuk menyelesaikan sengketa yang timbul oleh karena negara tersebut telah melakukan tindakan yang tidak dibenarkan. Perbedaan tindakan repraisal dan retorsi adalah bahwa pembalasan adalah mencakup tindakan yang pada umumnya dapat dikatakan sebagai tindakan ilegal, sedangkan retorsi meliputi tindakan balas dendam yang dapat dibenarkan oleh hukum. Pembalasan dapat dilakukan dengan bentuk pemboikotan barang-barang terhadap suatu negara tertentu, suatu embargo atau suatu penyanderaan terhadap seseorang. Saat ini pada umumnya bahwa suatu pembalasan hanya dibenarkan apabila negara yang menjadi tujuan tindakan ini bersalah karena melakukan tindakan yang sifatnya merupakan pelanggaran internasional. Reprisal dapat dilakukan dengan syarat sasaran reprisal merupakan negara yang melakukan pelanggaran internasional, negara yang bersangkutan telah terlebih dahulu diminta untuk mengganti kerugian yang muncul akibat tindakannya, serta tindakan reprisal harus dilakukan dengan proporsional dan tidak berlebihan. d. Blokade Secara Damai (pacific blockade). Blokade secara damai adalah tindakan blokade yang dilakukan pada waktu damai. Tindakan ini pada umumnya ditunjukan untuk memaksa negara yang pelabuhannya diblokade untuk mengganti kerugian oleh negara yang melakukan blokade. Blokade secara damai dapat dipandang sebagai suatu prosedur kolektif yang diakui untuk memperlancar penyelesaian sengketa antara negara. Secara tegas tindakan blokade disebut dalam Pasal 42 Piagam PBB sebagai suatu tindakan yang boleh diprakasai oleh Dewan Keamanan demi untuk memelihara kedamaian dunia. e. Intervensi (intervention).
Internvensi merupakan cara untuk menyelesaikan sengketa internasional dengan melakukan tindakan campur tangan terhadap kemerdekaan politik negara tertentu. Hukum internasional pada prinsipnya menegaskan bahwa suatu negara dilarang untuk turut campur dalam urusan negara lain. Hal ini ditekankan dengan jelas dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (7) Piagam PBB, yang mana melarang negara anggota untuk ikut campur dalam urusan dalam negeri negara lain dalam bentuk apapun. Pengecualian terhadap hal ini diberikan kepada Dewan Keamanan PBB yang mana berhubungan dengan pelaksanaan Bab VII Piagam PBB. Suatu negara dapat melakukan tindakan intervensi dengan beberapa alasan, J.G Starke beranggapan bahwa tindakan intervensi negara atas kedaulatan negara lain belum tentu erupakan suatu tindakan yang melanggar hukum. Ia berpendapat bahwa terdapat kasus-kasus tertentu dimana tindakan intervensi dapat dibenarkan menurut hukum internasional. Tindakan tersebut adalah apabila: a) Intervensi kolektif yang ditentukan dalam Piagam PBB; b) Untuk melindungi hak dan kepentingan serta keselamatan warga negaranya di negara lain; c) Jika negara yang diintervensi dianggap telah melakukan pelanggaran berat atas hukum internasional. 27 Suatu tindakan intervensi harus dilakukan dengan mendapatkan izin terlebih dahulu melalui Dewan Keamanan PBB. Izin ini berbentuk rekomendasi yang berisikan pertimbanganpertimbangan terhadap keadaan yang menjadi alasan tindakan intervensi dan apakah tindakan intervensi diperlukan dalam keadaan tersebut. 2.4 Penyelesaian Sengketa Internasional (private)
27
J.G Starke, loc.cit, h. 136
Dalam suatu kegiatan internasional baik negara maupun individu mengacu kepada kaidah kaidah hukum yang bersifat internasional, baik ketentuan hukum publik internasional (public international law) maupun ketentuan hukum perdata internasional (private international law).28 Pengertian diatas menjelaskan bahwa ruang lingkup hukum internasional publik terkait dengan hak dan kewajiban negara dan organisasi internasional dalam urusan internasional yang melibatkan negara-negara dan lembaga-lembaga internasional baik secara global maupun regional. Hukum internasional privat adalah bagian hukum internasional yang terkait dengan hak dan kewajiban individu sebagai para pihak dan lembaga internasional non pemerintah dalam urusan internasional yang mengacu pada kaidah prinsip-prinsip hukum perjanjian atau kontrak internasional dan konvensi internasional.29 Perbedaan acuan kaidah hukum tersebut menimbulkan adanya perbedaan dalam penyelesaian sengketa internasional publik dan privat. Diatas telah dijelaskan metode-metode penyelesaian sengketa publik, sedangkan metode-metode penyelesaian sengketa privat yakni terletak dalam kontrak kesepakatan yang telah dibuat sebelum melakukan kesepakatan apakah ditempuh dengan menggunakan: a) Pilihan hukum (choice of law); b) Pilihan forum (choice of jurisdiction). a. Pilihan Hukum. Pada prinsip nya para pihak diberikan kebebasan dalam menentukan hukum mana yang berlaku dalam perjanjian sesuai dengan prinsip kebebasan berkontrak. Kebebasan para pihak untuk
28
Muhammad Sood, Hukum Perdagangan Internasional, 2011, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 18.
29
Ibid, h. 22.
menetukan hukum ini termasuk kebebasan untuk memilih kepatutan dan kelayakan (ex aequo et bono). Prinsip ini adalah sumber di mana pengadilan akan memutus sengketa berdasarkan prinsipprinsip keadilan, kepatutan atau kelayakan suatu penyelesaian sengketa. Kebebasan memilih ini harus dihormati oleh badan peradilan sebagai contoh yakni, Pasal 28 ayat (1) UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration.30 Peran choice of law di sini adalah menentukan hukum yang akan digunakan oleh badan peradilan (peradilan atau arbitrase) untuk: a. Menentukan keabsahan suatu kontrak; b. Menafsirkan suatu kesepakatan-kesepakatan dalam kontrak; c. Menentukan telah dilaksanakan atau tidak dilaksanakannya suatu prestasi (pelaksanaan suatu kontrak); dan d. Menentukan akibat-akibat hukum dari adanya pelanggaran terhadap kontrak. Hukum yang berlaku ini dapat mencakup beberapa macam hukum. Hukum-hukum tersebut ialah: a. Hukum yang akan diterapkan terhadap pokok sengketa (applicable substantive law atau lex causae); b. Hukum yang berlaku dalam persidangan (procedural law). Hukum yang berlaku tergantung kepada kesepakatan para pihak. Hukum tersebut dapat berupa hukum nasional negara tertentu. Biasanya hukum nasional tersebut ada atau terkait dengan nasionalitas salah satu pihak. b. Pilihan Forum.
30
Huala Adolf I, op.cit, h. 198.
Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, maka para pihak dalam kontrak dapat memilih pengadilan mana seandainya timbul sengketa terhadap kontrak yang bersangkutan yang dapat dilakukan melalui pilihan forum pengadilan dan di luar pengadilan. Forum penyelesaian sengketa dalam hal ini pada prinsipnya juga sama dengan forum yang dikenal dalam hukum penyelesaian sengketa internasional pada umumnya (negosiasi, penyelidikan fakta-fakta, mediasi, konsiliasi, arbitrase) dan penyelesaian melalui pengadilan atau cara-cara yang desepakati dan dipilih para pihak. Penyelesaian sengketa publik internasional dan perdata internasional tidak memiliki perbedaan jauh, dalam praktik penyelesaian sengketa perdagangan internasional keduanya senantiasa berjalan bersama tanpa terpisah satu sama lain. 2.5 Embargo Sebagai Bentuk Penyelesaian Sengketa Internasional Embargo adalah salah satu wujud dari reprisal. Reprisal merupakan penyelesaian sengketa internasional dengan menggunakan upaya pembalasan oleh suatu negara terhadap negara lain untuk memperoleh ganti rugi terbatas pada penahanan orang dan barang. Reprisal berarti upaya pemaksaan yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain, dengan maksud untuk menyelesaikan sengketa yang timbul karena negara (yang dikenai reprisal) telah melakukan tindakan yang ilegal atau tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Dalam perniagaan dan politik internasional, embargo merupakan pelarangan perniagaan dan perdagangan dengan sebuah negara.31 Embargo umumnya dideklarasikan oleh sekelompok negara terhadap negara lain untuk mengisolasikannya dan menyebabkan pemerintah negara tersebut dalam keadaan yang menyebabkan ekonomi internal negara tersebut mengalami kesulitan.
31
Wikipedia, Embargo, Diakses pada tanggal 13 April 2014, http://id.wikipedia.org/wiki/Embargo.
Embargo umumnya digunakan dalam sengketa politik internasional bagi pelanggaran terhadap sebuah kebijakan atau kesepakatan. Salah satu contoh tindakan embargo dalam sengketa politik adalah ketika Uni Eropa (UE) pada tahun 2012 lalu, secara resmi mengembargo impor minyak bumi dari Iran secara resmi yang terhitung secara efektif dimulai pada tanggal 1 Juli 2012. Kebijakan embargo yang dilakukan oleh UE ini, merupakan langkah yang ditempuh atas gagalnya perundingan mengenai penutupan pengembangan proyek nuklir yang dilakukan oleh Iran.32 Dalam kasus tersebut UE memberikan sanksi embargo terhadap Iran untuk memberikan keadaan yang menyebabkan Iran secara terpaksa mengikuti keinginan UE. Tindakan embargo sering dilakukan karena tergolong efektif dalam memaksakan suatu kebijkan tertentu terhadap suatu negara lain. Negara yang di embargo tidak memiliki pilihan lain selain mengikuti kebijakan dari negara atau kelompok yang melakukan embargo tersebut. Tindakan embargo merupakan tindakan kekerasan terhadap negara lain sehingga pelaksanaannya sering diragukan, namun tindakan ini dibenarkan sebagai upaya untuk mengatasi tindakan illegal negara lain yang mengakibatkan kerugian negara yang melakukan embargo. Embargo dapat dilakukan dengan syarat: a. Sasaran merupakan negara yang telah melakukan pelanggaran internasional; b. Negara pelanggar sudah terlebih dahulu diminta untuk memenuhi ganti rugi atas tindakannya; c. Tindakan embargo harus dilaksanakan secara proporsional dan tidak berlebihan; d. Tujuan embargo adalah mencapai penyelesaian yang memuaskan. 33
32
Rafi Eranda, Analisa Embargo Minyak dari Iran oleh Uni Eropa Tahun 2012, Diakses pada tanggal 13 April 2014, http://ilmu-politik-ubakrie.blogspot.com/2013/08/analisa-embargo-minyak-dari-iran-oleh.html.
Embargo dalam hubungan internasional umumnya digunakan dalam penyelesaian sengketa yang disebabkan oleh adanya aturan atau perjanjian hukum internasional yang dilanggar, penggunaan embargo dalam sengketa perdagangan hanya pernah dilakukan Uni Eropa dan Amerika Serikat terhadap Rusia, setelah sebelumnya Rusia terlebih dahulu mengumumkan embargo terhadap UE dan Amerika.
33
Mata Kristal, Pengertian Reprisal, Diakses pada tanggal 13 April 2014, http://matakristal.com/tag/kekerasan/.
