BAB II TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN

BAB II TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN

2.1

Data Perusahaan

2.1.1

Identitas Perusahaan Kantor Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama RI adalah

salah satu kantor pemerintahan yang beralamat di Jl. M.H. Thamrin No. 6, Jakarta. Kantor Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama RI memiliki peran dalam urusan pembangunan bidang agama yang merupakan bagian terintegrasi didalam pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan Indonesia yang damai, adil, demokratis dan sejahtera (RPJP Nasional 2005-2025). 2.1.2

Sejarah Perusahaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, adalah satuan kerja

tingkat I di lingkungan Departemen Agama Pusat. Dalam nomenklatur organisasi (diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006, Ditjen Bimas Islam, nama satuan kerja ini disingkat yang dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal. Dibawah Direktur Jenderal terdapat lima manajer lapis eselon II, yaitu satu orang sekretaris dan empat direktur. Sekretaris yang bertanggung jawab secara administratif dan fasilitatif ini membawahi empat kepala bagian dan kepala subbagian. Sedangkan direktur yang bertanggung jawab dalam urusan teknis membawahi beberapa kepala subdirektorat dan kepala seksi. Keberadaan "bimbingan masyarakat Islam" sudah berlangsung sejak lahirnya Kementerian Agama, 3 Januari 1946, meskipun saat itu belum diwadahi dalam organisasi direktorat jenderal. Tanggal 3 Januari kemudian dikenal sebagai hari ulang tahun Departemen Agama, yang sekarang dikenal dengan nama "Hari Amal Bakti". Dalam perjalanan selanjutnya "bimbingan masyarakat Islam" diwadahi dalam satu direktorat jenderal dengan nomenklatur Ditjen Bimas Islam. Pada tahun 1979 Ditjen Bimas Islam dimanajeri dengan Ditjen Haji dengan nomenklatur baru, Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji.

8

http://digilib.mercubuana.ac.id/

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001, terjadi perubahan struktur Departemen Agama Pusat. Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji mengalami

perubahan

nomenklatur

menjadi

Ditjen

Bimas

Islam

dan

Penyelenggaraan Haji. Tidak banyak pengaruh perubahan dengan nomenklatur baru itu bagi kegiatan bimbingan masyarakat Islam. Sebagian tugas yang ada sebelumnya malah direlokasi ke direktorat jenderal lain, yakni tugas penerangan agama Islam yang berpindah ke Ditjen Binbaga Islam, bertukar tempat dengan tugas Peradilan Agama. Pada tahun 2006 berdasarkan Peraturan Menteri Agama yang disebutkan diatas, tugas Bimbingan Masyarakat Islam kembali dipisah dengan tugas perhajian. Mulai saat itulah tugas bimbingan masyarakat Islam dilaksanakan oleh direktorat jenderal baru, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Dengan struktur baru ini, diharapkan tugas-tugas yang diemban dapat dilaksanakan secara lebih fokus. Tugas-tugas itu adalah urusan agama Islam (selain haji), penerangan agama Islam, Zakat, dan Wakaf. Dengan wadah struktur itu, Ditjen Bimas Islam membawahi lima subsatker tingakat eselon II, yakni Sekretariat, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan

Syariah,

Direktorat

Penerangan

Agama

Islam,

Direktorat

Pemberdayaan Zakat, dan Direktorat Pemberdayaan Wakaf. Di tingkat daerah, Ditjen Bimas Islam memiliki "kepanjangan tangan" pada bidang-bidang (Provinsi) dan seksi-seksi (kabupaten/kota). Pada lapis paling ujung, Ditjen Bimas Islam memiliki unit pelaksana teknis di tingkat Kecamatan, yakni kantor urusan agama Kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat yang tugas utamanya melakukan pencatatan nikah dan rujuk.

9


A.

Logo Perusahaan

Gambar 2.1 Logo Kementerian Agama RI (sumber: www.kemenag.go.id)

Makna dari logo Kementerian Agama RI yaitu: 1. Bintang bersudut lima yang melambangkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila, bermakna bahwa karyawan Kementerian Agama RI selalu mentaati dan menjunjung tinggi norma-norma agama dalam melaksanakan tugas Pemerintah dalam Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. 2. 17 Kuntum bunga kapas, 8 baris tulisan dalam Kitab Suci dan 45 butir padi bermakna Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, menunjukkan kebulatan tekad para karyawan Kementerian Agama RI untuk membela Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklsmsdiksn pada tanggal 17 Agustus 1945. 3. Butiran Padi dan Kapas yang melingkar berbentuk bulatan bermakna bahwa karyawan Kementerian Agama RI mengemban tugas untuk mewujudkan masyarakat yang sehjahtera, adil,makmur dan merata. 4. Kitab Suci bermakna sebagai pedoman hidup dan kehidupan yang serasi antara kebahagiaan duniawi dan ukhrawi, materi dan spiritual dengan ridho Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa. 5. Alas Kitab Suci bermakna bahwa pedoman hidup dana kehidupan harus ditempatkan pada proporsi yang sebenarnya sesuai dengan potensi dinamis dari Kitab Suci.

10


6. Kalimat Ikhlas Beramal bermakna bahwa karyawan Kementerian Agama RI dalam mengabdi kepada masyarakat dan negara berlandaskan niat beribadah dengan tulus dan ikhlas. 7. Perisai yang berbentuk segi lima sama sisi dimaksudkan bahwa kerukunan hidup antar umat beragama RI yang berdasarkan Pancasila dilindungi sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. 8. Kelengkapan makna logo Kementerian Agama RI melukiskan motto: Dengan iman yang teguh dan hati yang suci serta menghayati dan mengamalkan Pancasila yang merupakan tuntunan dan pegangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, karyawan Kementerian Agama RI bertekad bahwa mengabdi kepada Negara adalah ibadah. 2.1.3

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Perusahaan

Visi: Terwujudnya masyarakat Islam Indonesia yang taat beragama, maju, sejahtera, cerdas, dan toleran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam wadah NKRI. Misi: 1. Mengoptimalkan pelayanan perkawinan, ketahanan keluarga sakinah, produk halal, pemberdayaan masjid, dan pembinaan syariah. 2. Meningkatkan penyuluhan dan pendidikan agama pada masyarakat, kemitraan umat, pemberdayaan lembaga keagamaan, dan dakwah islamiyah. 3. Mengefektifkan penyuluhan kesadaran berzakat dan pemberdayaan lembaga zakat, dan ibadah sosial. 4. Meningkatkan penyuluhan, pengelolaan, dan pemberdayaan wakaf, dan perlindungan aset wakaf. 5. Mengoptimalkan pelayanan sistem informasi, sumber daya manusia, keuangan, dan pelayanan umum.

11


Tujuan: 1. Meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama masyarakat Islam. 2. Memenuhi kebutuhan pelayanan kehidupan beragama masyarakat Islam yang berkualitas dan merata. 3. Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi Zakat dan Wakaf guna memberi kontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Islam. Sasaran: 1. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan bimbingan dan fasilitas keagamaan umat Islam. 2. Meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan beragama umat Islam. 3. Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pengelolaan Zakat. 4. Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pengelolaan Wakaf.

2.2

Cakupan Bidang Usaha Kantor Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama RI bekerja

lima hari dalam seminggu yaitu hari Senin-Kamis pada pukul 08:00-16:00 WIB dan Jumat pada pukul 08:00-16:30 WIB. Kantor Ditjen Bimas Islam, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Kementerian Agama RI terbagi kedalam beberapa Subdit yaitu: 1. Subdit Kepenghuluan. 2. Subdit Pemberdayaan Kantor Urusan Agama. 3. Subdit Kemasjidan. 4. Subdit Produk Halal. 5. Subdit Pembinaan Syariah. 6. Subbagian Tata Usaha.

12


2.3

Struktur Perusahaan

Gambar 2.2 Struktur Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama RI (sumber: www.bimasislam.kemenag.go.id)

2.3.1

Tugas dan Fungsi Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah

Tugas: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang bimbingan masyarakat Islam. Fungsi: 1. Perumusan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Islam. 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Islam.

13


3. Penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang bimbingan masyarakat Islam. 4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang bimbingan masyarakat Islam. 5. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

2.3.2

Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi Subdirektorat Urusan Agama Islam

dan Pembinaan Syariah 1. Subdit Kepenghuluan Tugas: Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang kepenghuluan. Fungsi: 1. Penyusunan kebijakaan kepenghuluan. 2. Orientasi peningkatan kualitas layanan KUA. 3. Pembinaan pencatatan pernikahan di luar negeri. 4. Pengadaan buku nikah dan prasarana lainnya. 5. Pembinaan penghulu dengan pemilihan KUA teladan tingkat nasional. Susunan Organisasi Subdit Kepenghuluan: 1. Seksi Pembinaan Penghulu. 2. Seksi Penilaian Kinerja Penghulu. 3. Seksi Pembinaan Administrasi Kepenghuluan. 2. Subdit Pemberdayaan Kantor Urusan Agama Tugas: Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pemberdayaan Kantor Urusan Agama.

14


Fungsi: 1. Penyusunan kebijakan pembinaan keluarga sakinah. 2. Orientasi peningkatan keterampilan wirausaha. 3. Pembinaan kualitas anak dan remaja dalam pembentukan keluarga sakinah. 4. Konsultasi bimbingan dan penasehatan perkawinan. 5. Pemilihan keluarga sakinah teladan tingkat nasional. 6. Lomba Baca Kitab (LBK) antar Kepala KUA seluruh Indonesia. Susunan Organisasi Subdit Pemberdayaan Kantor Urusan Agama: 1. Seksi Pembinaan Sumber Daya Manusia. 2. Seksi Pembinaan Sarana dan Prasarana. 3. Seksi Pembinaan Keluarga Sakinah. 3. Subdit Kemasjidan Tugas: Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang kemasjidan. Fungsi: 1. Penyusunan standar masjid. 2. Pembinaan remaja masjid dalam peningkatan fungsi masjid. 3. Orientasi pemberdayaan kemakmuran masjid dan orientasi kepustakaan masjid. 4. Pertemuan konsultasi pakar pemberdayaan masjid. 5. Bantuan pembangunan dan rehab masjid serta bantuan masjid pasca bencana. Susunan Organisasi Subdit Kemasjidan: 1. Seksi Pembinaan Manajemen Masjid. 2. Seksi Pembinaan Kemakmuran dan Standarisasi Masjid. 3. Seksi Pemberdayaan Masjid.

15


4. Subdit Produk Halal Tugas: Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang produk halal. Fungsi: 1. Penyusunan kebijakan produk halal. 2. Pembinaan tenaga penyembelihan hewan halal. 3. Pertemuan koordinasi produk halal nasional maupun internasional. 4. Orientasi dan pembinaan, peningkatan SDM produk halal. 5. Standarisasi laboratorium halal Kementerian Agama. Susunan Organisasi Subdit Produk Halal: 1. Seksi Registrasi dan Sertifikasi. 2. Seksi Pemeriksaan Laboratorium dan Auditor. 3. Seksi Informasi dan Publikasi Halal.

5. Subdit Pembinaan Syariah Tugas: Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pembinaan syariah. Fungsi: 1. Penyusunan kebijakan hisab rukyat dan pembinaan syariah. 2. Sidang itsbat dan rukyatul hilal. 3. Orientasi peningkatan hisab rukyat dan pengadaan alat. 4. Studi penerapan syariah di luar negeri. 5. Pengukuran arah kiblat. 6. Kajian kasus-kasus keagamaan di Indonesia.

16


Susunan Organisasi Subdit Pembinaan Syariah: 1. Seksi Penyuluhan dan Pengembangan Syariah. 2. Seksi Pembinaan Faham Keagamaan. 3. Seksi Hisab Rukyat.

6. Subbagian Tata Usaha Tugas: Melakukan koordinasi penyusunan program kerja, kepegawaian, pelaporan, rumah tangga, dan urusan tata usaha direktorat. Fungsi: 1. Terkoordinasinya administrasi dan kearsipan. 2. Rapat koordinasi nasional bidang urais dan rapat koordinasi tengah tahunan bidang urais. 3. Pengadaan kitab suci Al-Qur’an. 4. Penyebaran informasi program urais dan binsyar melalui talkshow siaran langsung televisi.

17


BAB II TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN

Recommend Documents