BAB II TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN

BAB II TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN 2.1. DATA PERUSAHAAN 2.1.1 IDENTITAS PERUSAHAAN Kementerian Agama Republik Indonesia (disingkat Kemenag RI, dahulu Departemen Agama Republik Indonesia, disingkat Depag RI) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan agama. Kementerian Agama dipimpin oleh seorang Menteri Agama (Menag) yang sejak tanggal 9 Juni 2014 dijabat oleh Lukman Hakim Saifuddin. 2.1.2 SEJARAH PERUSAHAAN Kementerian Agama RI Berdiri sejak tahun 1946 tepatnya 3 januari 1946 itu artinya kurang dari satu tahun sejak indonesia masih euforia menikmati kemerdekaan dengan iringan patriorisme dan nasionalisme demi mempertahankan kemerdekaan yang diraihnya, Di kemudian hari peringatan yang dilakukan setiap tahun oleh seluruh Keluarga Besar Kementerian Agama lebih dikenal dengan istilah hari Amal Bhakti, Kementerian Agama yang identik dengan Hari Ulang Tahun sebagaimana

yang dimengerti

oleh masyarakat,

Ulang Tahun

Kementerian Agama yang kita peringati pada setiap tanggal 3 Januari ini, memang mempunyai arti khusus bag umat beragama di indonesia, meskipun

peringatan

ini

sederhana

sifatnya,

justru

dengan

kesederhanaan itu sesuai dengan prinsip hidup sederhana yang dicanangkan dalam pembangunan ini. Memperingati hari bersejarah bertujuan untuk mengenang dan menyegarkan kembali ingatan kita, pada saat-saat pentin, agar kita senantiasa menumbuhkan rasa kesadaran dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas agama dan negara yang dibeberkan kepada kita bersama.

6 http://digilib.mercubuana.ac.id/

Untuk menghidupkan kembali ingatan kita itu, baiklah kita kenangkan kembali sepintas lalu situasi keagamaan pada saat sebelum tercapainya kemerdekaan negara dan bangsa kita dan kemudian pada detik-detik berdirinya Kementerian Agama. Pada waktu pemerintah Hindia Belanda, masalah yang bertalian dengan keagamaan pada waktu itu diurus dan diawasi oelh berbagai jawatan atau instansi misalnya Urusan Haji, Perkawinan, Pengajaran Agama diurusi oleh Departermen Van Justice, singkatnya masalah keagamaan dipecah-pecah dan diawasi perkembangannya oleh berbagai instansi keadaan ini pada masa pendudukan jepang mengalami beberapa perubahan pada Pemerintah Jepang dibentuk Badan Pemerintahan yang mengurusi kepentingan islam, di pusat syumubu dan di setiap kabupaten disebut syumuka, dan salah satu anggotanya, Abu Dardiri dari Purwokerto sebagai Syumukoco, walaupun pada hakekatnya diarahkan perkembangan hidup keagamaan di indonesia supaya terhambat sesuai dengan kepentingan Da”i Toa. Dengan meletusnya revolusi Kemerdekaan Indonesia pada Tanggal 17 Agustus 1945, maka umat beragama yang tidak sedikit andilnya dalam perjuangan kemerdekaan menyatakan kehendaknya agar soalsoal keagamaan yang pada zaman penjajahan tidak memperoleh pelayanan semestinya, dapat diurus departermen tersendiri. Tibalah saat-saat yang bersejarah ketika secara kebetulan pada tanggal 24-28 November 1945 di gedung Fakultas Kedokteran Salemba Raya jakarta selatan diadakan sidang KNIP ( Komite Nasional Indonesia Pusat ) yang dihadiri oleh Presiden, Wakil Presiden dan para Menteri serta utusan/ anggota-anggota KNIP seluruh Jawa, Dalam sidang KNIP tanggal 26 November 1945 utusan KNIP dari daerah Banyumas yang terdiri dari KH Abu Dardiri, KH Saleh Suardi, dan M. Soekoso Wiryosaputro mengusungkan : Mohon supaya dalam negara


Indonesia yang sudah merdeka ini, jangan hendaknya urusan agama hanya

disambil-lalukan

dalam

tugas

Departermen

pendidikan,

pengajaran dan kebudayaan atau departermen lainnya, tetapi hendaknya diurus oleh suatu Departermen Agama tersendiri. Usul tersebut mendapat sambutan dan dikuatkan oleh tokoh-tokoh islam yang duduk dalam KNIP, maka tanpa memalui pemungutan suara. Presiden memberikan isyarat kepada Wakil Presiden. Wakil Presiden berdiri, menyatakan bahwa adanya “ Departermen Agama “ tersendiri mendapat perhatian Presiden. Hal ini diperkuat secara yuridis, formal dengan penetapan Pemerintah tanggal 4 Januari 1946, No 1/SD yang berbunyi antara lain : “ Presiden Republik Indonesia mengingatkan usul Perdana Menteri dan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat memutuskan : “ mengadakan Departermen Agama “ Demikian detik-detik sejarah yang akan menentukan nasib dan wadah agama dalam bentuk aparatur negara. Maka tepat pada tanggal 3 Januari menggemalah suara radio yang mengumumkan “ Departermen Agama “ didirikan tersendiri dengan menteri agamanya HM Rasyidi BA. Dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 (Berita Negara RI tahun 2010 no. 48) tentang perubahan penyebutan Departermen Agama menjadi Kementerian Agama, maka mulai tanggal 28 Januari 2010 penyebutan Departermen Agama menjadi Kementerian Agama. 2.1.2.1 PERKEMBANGAN LOGO PERUSAHAAN


Gambar 2.1 Logo Kementerian Agama RI 1963 – sekarang Sumber: www.kemenag.go.id

Logo ini yang dipakai sejak awal dibentuknya Kementerian Agama sampai saat ini. 2.1.2.2 

FILOSOFI LOGO PERUSAHAAN Makna Isi Lambang Kementerian Agama RI

Gambar 2.2. Logo Kementerian Agama RI Sumber: www.kemenag.go.id

1. Bintang bersudut lima yang melambangkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila, bermakna bahwa karyawan Departemen Agama selalu mentaati dan menjunjung tinggi norma-norma agama dalam melaksanakan tugas Pemerintah dalam Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. 2. 17 Kuntum bunga kapas, 8 baris tulisan dalam Kitab Suci dan 45 butir padi bermakna Proklamasi Kemerdekaan republik Indonesia pada tgl 17 Agustus

1945,

menunjukkan

kebulatan

tekad

para

Karyawan

Departemen Agama untuk membela Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945.


3. Butiran Padi dan Kapas yang melingkar berbentuk bulatan bermakna bahwa karyawan Departemen mengemban tugas untuk mewujudkan masyarakat yang sehjahtera, adil,makmur dan merata. 4. Kitab Suci bermakna sebagai pedoman hidup dan kehidupan yang serasi antara kebahagiaan duniawi dan ukhrawi, materi dan spiritull dengan ridho Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa. 5. Alas Kitab Suci bermakna bahwa pedoman hidup dana kehidupan harus ditempatkan pada proporsi yang sebenarnya sesuai dengan potensi dinamis dari Kitab Suci. 6. Kalimat Ikhlas Beramal bermakna bahwa karyawan Departemen Agama dalam mengabdi kepada masyarakat dan Negara berlandaskan niat beribadah dengan tulus dan ikhlas. 7. Perisai yang berbentuk segi lima sama sisi dimaksudkan bahwa kerukunan hidup antar umat beragama RI yang berdasarkan Pancasila dilindungi sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. 8. Kelengkapan makna lambang Departemen Agama melukiskan motto: Dengan iman yang teguh dan hati yang suci serta menghayati dan mengamalkan Pancasila yang merupakan tuntuyan dan pegangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, karyawan Departemen Agama bertekad bahwa mengabdi kepada Negara adalah ibadah.


2.1.2.3 WARNA LOGO PERUSAHAAN

Gambar 2.3 Warna Logo Kementerian Agama RI Sumber: www.kemenag.go.id

 Filosofi Warna - Dasar Hijau Tua bermakna Keadilan - Bintang, Padi dan Kitab Suci Kuning Emas bermakna Kesucian - Kelopak Bunga Kapas dan Pita putih bermakna Kesucian - Batang dan Tangkai Bunga kapas Hijau Muda bermakna Kemakmuran - Empat Baris Abstraksi Tulisan disebelah kanan dan empat baris disebelah kiri kitab suci dan alas kitab suci serta Semboyan “IKHLAS BERAMAL” Hitam bermakna Keteguhan - Perisai segi lima berwarna kuning bermakna Kemuliaan 2.1.3

VISI, MISI, & KOMITMEN PERUSAHAAN

2.1.3.1 VISI PERUSAHAAN “Terwujudnya

masyarakat

Indonesia

yang

TAAT

BERAGAMA, RUKUN, CERDAS, MANDIRI DAN SEJAHTERA LAHIR BATIN.”(Keputusan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2010)


2.1.3.2 MISI PERUSAHAAN 1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama. 2. Meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama. 3. Meningkatkan kualitas raudhatul athfal, madrasah, perguruan tinggi agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan. 4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. 5. Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang bersih dan berwibawa. (Keputusan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2010) 2.1.3.3 KOMITMEN PERUSAHAAN Untuk menjalankan Visi dan Misi dalam pencapaian nya, Kementerian Agama juga membuat rancangan Tata Nilai kerja untuk menjadika pedoman serta prinsipnya dalam berperilaku antar umat

beragama,

ada

lima

dikembangkan yaitu :

Tata

Nilai

yang

diakui

dan

Integritas, Profesionalitas, Inovasi,

Bertanggung Jawab, Keteladanan. 1. Integritas artinya kesesuaian antara ucapan dan perbuatan, jangan sampai kita berceramah kesana-kesini, tetapi kita sendiri tidak mengerjakan. Jangan kita meminta bawahan mengerjakan ini dan itu, harus displin sementara kita sendiri tidak disiplin. 2. Profesionalitas

artinya

mencerminkan

kompetensi

dan

keahliaan. Jadi, pegawai Kementerian Agama bisa terus meningkatkan profesionalitas mereka terutama bagi guru-guru di madrasah. Pegawai yang professional akan dapat mengemban amanahnya dengan baik guna memperoleh proses dan hasil yang optimal. 3. Tanggung jawab artinya setiap orang harus bertanggung jawab atas semua pekerjaannya 4. Keteladanan artinya kita harus mewujudkan keteladanan sebagai Kementerian yang mengurus tentang agama selalu dijadikan teladan dan contoh masyakarat yang selalu menilai,


mulai dari pekerjaan, cara bicara, cara berpakaian dan semuanya. 2.1.4

KEBIJAKAN MANAGEMEN PERUSAHAAN Dalam melaksankan tugas Kementerian Agama RI bekerjasama dengan tenaga humas pemerintah guna meningkatkan kinerja humas untuk mensosialisasikan Program-Program yang terdapat di Kementerian Agama pada publik.

2.1.5

PENGHARGAAN YANG DIRAIH Tahun 2012

 1.

Penghargaan IOSE 2012 ( Indonesia Open Source Award ) pada tanggal 4 Juli 2012 yang disenggarakan di Jakarta tepat nya oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Menkominfo)

2.

Penghargaan WTP ( Wajar Tanpa Pengecualian ) pada tanggal 12 September 2012 yang disenggarakan di Auditorium Gedung Dharmapala (Kementerian Keuangan)

3.

Penghargaan Amal Bakti ( HAB ) ke-66 pada tanggal 3 Januari 2012 di Jakarta

4.

Penghargaan HAKI ( Hak Atas Kekayaan Intelektual ) 2012 pada tanggal 4 Juli 2012 di Jakarta.



Tahun 2013 1. Penghargaan

TEPPA

(Tim

Evaluasi

dan

Pengawasan

Penyerapan Anggaran ) pada tanggal 24 Februari 2013 di Jakarta. 2. Penghargaan El-Shinta diberikan kepada Kementerian Agama RI sebagai instansi yang paling koperatif sepanjang tahun 2013, penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Ekskutif Produser ElShinta Vivi Trisnavia kepada Menteri Agama SuryadharmaAli di gedung Kementerian Agama RI


2.2

CAKUPAN BIDANG USAHA Kementerian yang bertugas untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam pembimbingan dan pengelolaan fungsi administratif dari kegiatan keagamaan di Indonesia.

2.3

STRUKTUR PERUSAHAAN

Gambar 2.4 Struktur Perusahaan Sumber: Pribadi

2.3.1

INSPEKTORAT JENDRAL Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia atau disingkat dengan Itjen Kemenag RI merupakan unsur pengawas di Kementerian Agama Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama. Itjen Kemenag RI dipimpin oleh Inspektur Jenderal yang saat ini dijabat oleh Mochammad Jasin, Bagian-bagiannya adalah: 1.

Bagian G / Urusan Perbendaharaan

2.

Biro Sekretaris Jenderal

3.

Biro Pengawasan Keuangan

 FUNGSI a.

Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan 14 http://digilib.mercubuana.ac.id/

b.

Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kemneterian Agama terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya

c.

Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan

d.

Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal Menteri Agama

e.

Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Agama.

2.3.2

SEKRETARIAT JENDRAL Sekretariat

Jenderal

mempunyai

tugas

menyelenggarakan

koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unit organisasi di lingkungan Kementerian Agama  FUNGSI 1. Menetapkan Visi, Misi dan Kebijakan di bidang Administrasi; 2. Mengkordinasikan kegiatan dan penyiapan Visi, Misi dan Kebijakan Kementerian 3. Penyelenggaraan dan pembinaan pengelolaan administrasi umum yang meliputi perencanaan, keuangan, pengorganisasian dan ketatalaksanaan, pendayagunaan sumber daya, hukum dan kerjasama luar negeri, informasi keagamaan dan hubungan masyarakat serta kerukunan umat beragama untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian 4. Penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan Kementerian kordinator, Kementerian Negara, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Lembaga lain yang terkait 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri. 2.3.3 SUSUNAN ORGANISASI 1. Biro Perencanaan 2. Biro Kepegawaian


3. Biro Keuangan dan BMN 4. Biro Organisasi dan Tata Laksana 5. Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri 6. Biro Umum 7. Pusat Kerukunan Umat Beragama 8. Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat


BAB II TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN

Recommend Documents