BAB II TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN

BAB II TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN

2.1.

Data Perusahaan 2.1.1 Identitas Perusahaan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Ditjen PMD), merupakan salah satu komponen di lingkungan Kemendagri, yang sesuai dengan Permendagri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri bertugas

merumuskan

standardisasi

teknis

serta

melaksanakan

pemberdayaan

kebijakan

masyarakat

dan

dan desa.

Sementara fungsi Direktorat Jenderal PMD sebagaimana diatur dalam

pasal

670

yaitu:

perumusan

kebijakan

di

bidang

pemberdayaan masyarakat dan desa; pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa. Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, susunan organisasi Ditjen PMD terdiri dari: 1. Sekretariat Direktorat Jenderal, terdiri dari Bagian Perencanaan, Bagian Keuangan, Bagian Umum, dan Bagian Tata Usaha; 2. Direktorat Pemerintahan Desa dan Kelurahan, terdiri dari Subdirektorat Fasilitasi Pengembangan Desa dan Kelurahan, Subdirektorat Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Subdirektorat Fasilitasi Badan Perwakilan Desa, Subdirektorat Fasilitasi

Pengelolaan

Keuangan

dan

Asset

Desa,

dan

Subdirektorat Pengembangan Kapasitas;

8

http://digilib.mercubuana.ac.id/

3. Direktorat Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat, terdiri dari Subdirektorat

Lembaga

Masyarakat,

Subdirektorat

Pembangunan Partisipatif, Subdirektorat Pendataan Potensi Masyarakat, Subdirektorat Pengembangan Kawasan Pedesaan, Subdirektorat Pelatihan Masyarakat; 4. Direktorat Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat, terdiri dari Subdirektorat Budaya Nusantara, Subdirektorat Pemberdayaan Perempuan, Subdirektorat Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Subdirektorat Kesejahteraan Sosial, dan Subdirektorat Tenaga Kerja; Direktorat Usaha Ekonomi Masyarakat, terdiri dari Subdirektorat Usaha Pertanian Pangan, Subdirektorat

Usaha

Perkreditan

dan

Simpan

Pinjam,

Subdirektorat Produksi dan Pemasaran, Subdirektorat Usaha Ekonomi Keluarga, dan Subdirektorat Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal; 5. Direktorat Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, terdiri dari

Subdirektorat

Fasilitasi

Konservasi

dan

Rehabilitasi

Lingkungan, Subdirektorat Fasilitasi Pemanfaatan Lahan dan Pesisir Perdesaan, Subdirektorat Fasilitasi Prasarana dan Sarana

Perdesaan,

Kebutuhan

dan

Subdirektorat

Subdirektorat

Pengkajian

Permasyarakatan

Fasilitasi

Teknologi dan

Pemetaan

Perdesaan,

Kerjasama

dan

Teknologi

Perdesaan. Berikut adalah foto dokumentasi kegiatan-kegiatan pada lingkup Direktorat Jenderal PMD pada tahun 2014 akhir sampai dengan awal tahun 2015;

9

http://digilib.mercubuana.ac.id/

Gambar 2: Kegiatan Dalam Rangka Serah Terima Pangkat dan Jabatan Tahun 2014 Sumber : Humas Kemendagri

Gambar 3: Kegiatan Dalam Rangka Pelantikan Eselon IV Lingkup Ditjen PMD Tahun 2015 Sumber : Humas Kemendagri

10

http://digilib.mercubuana.ac.id/

2.1.2Sejarah Singkat Perusahaan Berdasar

Permendagri

Nomor

1

Tahun

1991

Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kemendagri diharapkan dapat menjadi Aparatur yang bersih dan berwibawa selalu memegang teguh Sapta Prasetya Korpri setia dan taat kepada Pancasila. UUD 1945 Negara dan Pemerintah Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan dasar Negara Pancasila dan bertekad untuk mempertahankan

kejayaan

serta

mengisi

Kemerdekaan

dengan meningkatkan kemakmuran Bangsa guna mencapai Masyarakat Adil dan Makmur Keterangan.

a.

Kapas dan daun = 17 buah

b.

Akar gantung beringin 8 buah (4 kiri dan 4 kanan)

c.

Butir padi 45 buah

d.

Akar beringin 5 cabang

e.

Gerumbulan 27 buah

f.

Daun Padi 27 buah

g.

Warna Arti Warna

h.

Dasar logo : Biru Tua Biru tua artinya kesetiaan Kapas : Putih Putih aartinya suci

i.

Bulir padi & daun : Kuning emas Kuning emas artinya kejayaan

j.

Pita : Kuning emas Hijau artinyakemakmuran/kesuburan

k.

Tulisan : Putih

11

http://digilib.mercubuana.ac.id/

Pada tahun 1997 Indonesia mengalami krisis ekonomi dan moneter yang berdampak krisis multidimenasi pada aspek sendi kehidupan masyarakat. Sejalan dengan kebijakan reformasi dibawah pemerintahan baru, Kabinet Gotong Royong, diantaranya ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagai Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Pemerintahan

Daerah,

pada

tahun

1999

dilakukan reformasi organisasi dilingkungan Departemen Dalam Negeri, termasuk Direktorat Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa, melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri. Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 1999, nomenklatur organisasi penyelenggara pembangunan masyarakat desa, disesuaikan dengan nuansa dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 menjadi Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa (Ditjen PMD). Ditjen PMD mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Departemen di bidang pemberdayaan masyarakat desa. Dalam menyelenggarakan tugas, Ditjen PMD mempunyai fungsi dalam: 1. Perumusan dan penyiapan kebijakan fasilitasi pelaksanaan pemerintahan Desa dan Kelurahan; 2. Perumusan dan penyiapan kebijakan fasilitasi pelaksanaan ketahanan masyarakat; 3. Perumusan dan penyiapan kebijakan fasilitasi pelaksanaan sosial budaya masyarakat; 4. Perumusan dan penyiapan kebijakan fasilitasi pelaksanaan usaha ekonomi masyarakat; 5. Perumusan dan penyiapan kebijakan fasilitasi pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam;

12

http://digilib.mercubuana.ac.id/

6. Perumusan dan penyiapan kebijakan fasilitasi pelaksanaan pemanfaatan teknologi tepat guna; 7. Pengkoordinasian

penyusunan

program

dibidang

pemberdayaan masyarakat Desa; 8. Fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat Desa; dan 9. Pelaksanaan

administrasi

dan

tata

usaha

Direktorat

Jenderal.

2.1.3Visi dan Misi Perusahaan Visi ; Terwujudnya Otonomi Desa dan Keberdayaan Masyarakat yang Partisipatif dalam Aspek Ekonomi, Sosial Budaya dan Lingkungan. Misi ; 1.

Pemantapan

peyelenggaraan

pemerintah

desa

dan

pemerintahan kelurahan; 2.

Pengembangan dan kelembagaan dan partisipatif masyarakat serta pemantapan PNPM-MPd;

3.

Pemantapan kehidupan social budaya masyarakat;

4.

Pengembangan usaha ekonomi masyarakat;

5.

Peningkatan pendayagunaan

pemanfaatan teknologi

sumber tepat

guna

daya yang

alam

dan

berwawasan

lingkungan.

13

http://digilib.mercubuana.ac.id/

2.2.

Cakupan Bidang Usaha Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kementerian

Dalam

Kementerian/Lembaga

Negeri yang

di

adalah dirikan

sebuah oleh

Institusi

Negara.

Yang

Kementerian/Lembaga ini masih di naungan Kementerian Dalam Negeri yang di mana Kementerian Dalam Negeri memiliki beberapa komponen di dalamnya, yaitu salah satunya Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Ditjen PMD tersebut memiliki Satuan Kerja (SATKER) di setiap daerah yaitu Provinsi dan Kabupaten/Kota,

yang

dimana

di

daerah

dinamakan

Badan

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Adapun cakupan kegiatan bidang usaha dari Ditjen PMD ini adalah : 1. Pelaksanaan

administrasi

Direktorat

Jenderal

Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa. 2. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. 3. Pelaksanaan masyarakat

kebijakan dan

desa;

di

bidang

penyusunan

pemberdayaan norma,

standar,

prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

14

http://digilib.mercubuana.ac.id/

2.3.

Struktur Perusahaan BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KEMENTERIAN DALAM NEGERI TINGKAT ESELON II, III DAN IV

BAGIAN PERENCANAAN

BAGIAN PERUNDANGUNDANGAN DAN KEPEGAWAIAN

BAGIAN KEUANGAN

BAGIAN UMUM

SUBBAG DATA DAN INFORMASI

SUBBAG PERUNDANG-UNDANGAN

SUBBAG PELAKSANAN ANGGARAN

SUBBAG TATA USAHA PIMPINAN

SUBBAG PENYUSUNAN LAPORAN DAN ANGGARAN

SUBBAG KEPEGAIWAN

SUBBAG PERBENDAHAARAN

SUBBAG PERSURATAN DAN ARSIP

SUBBAG EVALUASI DAN PELAPORAN KINERJA

SUBBAG SISTEM DAN PROSEDUR

SUBBAG VERIFIKASI DAN AKUNTANSI

SUBBAG PERLENGKAPAN DAN RUMAH TANGGA

15

http://digilib.mercubuana.ac.id/

Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Direktorat Jenderal PMD), merupakan salah satu komponen di lingkungan Kemendagri, yang sesuai dengan Permendagri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri bertugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis pemberdayaan masyarakat dan desa. Sementara fungsi Direktorat Jenderal PMD sebagaimana diatur dalam pasal 670 yaitu: perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; penyusunan norma,

standar,

prosedur

dan

kriteria

di

bidang

pemberdayaan

masyarakat dan desa; pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa. Berikut adalah keterangan dari masing-masing bagian dari struktur organisasi di atas : 

BAGIAN PERENCANAAN Menyiapkan

pedoman

penyelenggaraan

dan

petunjuk

teknis

pembinaan

tugas-tugas bidang kesejahteraan rakyat dan

kemasyarakatan. 

BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN KEPEGAWAIAN Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan peraturan perundangundangan dan urusan kepegawaian.)

16

http://digilib.mercubuana.ac.id/



BAGIAN KEUANGAN Melaksanakan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, serta verifikasi dan pembukuan.



BAGIAN UMUM

Mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha pimpinan, persuratan dan arsip serta perlengkapan dan rumah tangga.

17

http://digilib.mercubuana.ac.id/