20
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI KRIMINALISASI DAN SPAMMING 2.1
Kriminalisasi
1.1.1
Pengertian Kriminalisasi Kebijakan dan Kebijaksanaan merupakan istilah yang digunakan sehari-hari,
tetapi karena keterbiasaanya terdapat semacam kerancuan atau kebingungan dalam mendefenisikan atau menguraikan istilah tersebut. Walaupun dalam bahasa Indonesia kata kebijakan dan kebijaksanaan memiliki kemiripan lafal dan penulisan namun pada hakekatnya keduanya mempunyai makna yang sangat berbeda. Istilah kebijakan lebih sering dan secara luas digunakan dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan pemerintah/penguasa serta perilaku negara pada umumnya. Sedangkan kebijaksanaan dapat dirumuskan sebagai perilaku dari sejumlah pemeran baik pejabat atau perorangan, kelompok kekuatan politik atau kelompok pakar, ataupun lembaga pemerintah yang terlibat dalam suatu bidang kegiatan tertentu yang diarahkan pada permasalahan sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu. Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Disamping itu karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum itupun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.
21
Khusus mengenai kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana, Barda Nawawi Arief mengemukakan, “… kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing istilah politik hukum pidana sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain penal policy, criminal law policy, atau strafrechtspolitiek. Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum ataupun politik kriminal.”18
Politik Kriminal meliputi pula pembaharuan hukum yaitu perumusan dan penetapan peraturan perundang-undangan hukum pidana melalui proses legislasi, penentuan subyek dan obyek dalam proses kriminalisasi, sistem pertanggungjawaban pidana dan teori pemidanaan yang dijadikan acuan dalam peraturan perundangundangan sampai dengan pengaturan mengenai aplikasi/implementasi dan penegakan dari keseluruhan peraturan hukum pidana. Selanjutnya mengenai politik/kebijakan kriminal, Sudarto mengemukakan 3 (tiga) arti mengenai kebijakan kriminal yaitu: a. Dalam arti sempit adalah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana; b. Dalam arti luas adalah keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi; c. Dalam arti paling luas (yang diambil dari Jorgen Jepsen) adalah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.19
18
Barda Nawawi Arief, 2008, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Kencana Prenada Media Group, Rawamangun-Jakarta, (selanjutnya disingkat Barda Nawawi Arief II), h.22. 19 Barda Nawawi Arief, 2008, Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyususnan Konsep KUHP Baru, Kencana, Jakarta, (selanjutnya disingkat Barda Nawawi Arief III), h.1.
22
Dalam kesempatan lain, Sudarto mengemukakan “kebijakan kriminal merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan”. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare). Tujuan dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan dalam arti, yaitu: a. Ada keterpaduan (integralitas) anatara politik kriminal dan politik sosial; b. Ada keterpaduan (integralitas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan “penal” dan “non penal”. Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa kebijakan kriminal hanya akan berhasil jika dibarengi juga dengan kebijakan atau upaya yang lebih luas yakni kebijakan sosial (social policy) yang terdiri dari kebijakan kesejahteraan sosial (social welfare policy) dan kebijakan perlindungan masyarakat (social defense policy).20 Pada hakikatnya, kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (criminal policy) dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal) sehingga termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (penal policy). Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak 20
Barda Nawawi Arief, 2001, Masalah Penegakan Hukum & Penanggulangan Kejahatan, PT. Citra Adtya Bhakti, Bandung, (selanjutnya disingkat Barda Nawawi Arief IV), h.73.
23
pidana (perbuatan yang dapat dipidana).21 Menurut Soerjono Soekanto, kriminalisasi merupakan tindakan atau penetapan penguasa mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana menjadi perbuatan pidana atau membuat suatu perbuatan menjadi perbuatan kriminal dan karena itu dapat dipidana oleh pemerintah dengan cara kerja atas namanya.22 Kriminalisasi dapat pula diartikan sebagai proses penetapan suatu perbuatan seseorang sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Proses ini diakhiri dengan terbentuknya undang-undang di mana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi yang berupa pidana.23 Berhubungan dengan masalah kriminalisasi, muladi mengingatkan mengenai beberapa ukuran yang secara doktrinal harus diperhatikan sebagai pedoman, yaitu sebagai berikut : 1. Kriminalisasi tidak boleh terkesan menimbulkan overkriminalisasi yang masuk kategori the misuse of criminal sanction (penyalahgunaan sanksi pidana). 2. Kriminalisasi tidak boleh bersifat ad hoc 3. Kriminalisasi haru mengandung unsur korban victimizing baik actual maupun potensial. 4. Kriminalisasi harus memperhitungkan analisa biaya dan hasil dan prinsip ultimum remidium. 5. Kriminalisasi harus menghasilkan peraturan yang enforceable. 6. Kriminalisasi harus mampu memperoleh dukungan publik. 21
Barda Nawawi Arief, 2007, Tindak Pidana Mayantara : Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, (selanjutnya disingkat Barda Nawawi Arief V), h.20. 22 Soerjono Soekanto, 1981, Kriminologi: Suatu pengantar, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, (selanjutnya disingkat Soerjono Soekanto II), h.62. 23 Sudarto I, Op.cit, h. 31.
24
7. Kriminalisasi harus mengandung unsur subsosialitet mengakibatkan bahaya bagi masyarakat, sekalipun kecil sekali. 8. Kriminalisasi harus memperhatikan peringatan bahwa setip peraturan pidana membatasi kebebasan rakyat dan memberikan kemungkinan kepada aparat penegak hukum untuk mengekang kebebasan itu.24
1.1.2 Asas-Asas Kriminalisasi Asas merupakan prinsip-prinsip atau dasar-dasar atau landasan pembuatan suatu peraturan. Asas hukum adalah pikiran dasar yang bersifat umum dan abstrak. Asas hukum terdapat dalam setiap sistem hukum dan menjelma dalam setiap hukum positif. Asas hukum merupakan sebuah aturan dasar atau merupakan prinsip hukum yang masih bersifat abstrak. Dapat pula dikatakan bahwa asas dalam hukum merupakan dasar yang melatarbelakangi suatu peraturan yang bersifat kongkrit dan bagaimana hukum itu dapat dilaksanakan. Asas dalam bahasa inggris disebut dengan istilah principle sedangkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia asas dapat berarti hukum dasar atau dasar yakni sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Selain itu, asas juga diartikan sebagai dasar cita-cita. Asas hukum merupakan sesuatu yang sangat mendasar dalam hukum yang harus dipedomani. Peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan asas dalam hukum. Demikian pula dengan implementasi atau pelaksanaan hukum 24
Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op.cit, h.256.
25
dalam kehidupan sehari-hari serta segala putusan hakim harus senantiasa mengacu pada asas dalam hukum tidak boleh bertentangan dengannya. Ada tiga asas kriminalisasi yang perlu diperhatikan pembentuk undangundang dalam menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana beserta ancaman sanksi
pidananya,
yaitu
asas
legalitas,
asas
subsidaritas,
dan
asas
persamaan/kesamaan.25 a. Asas Legalitas Asas yang esensinya terdapat dalam ungkapan nullum delictum, nulla poena sie praevia lege poenali yang dikemukakan oleh Von Feurbach. Ungkapan itu mengandung pengertian bahwa “tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas perundang-undangan pidana yang sudah ada sebelum perbuatan itu dilakukan”. Asas legalitas adalah asas yang paling penting dalam hukum pidana, khususnya asas pokok dalam penetapan kriminalisasi.26 Dalam doktrin hukum pidana ada enam macam fungsi asas legalitas. 1. Pada hakikatnya, asas legalitas dirancang untuk memberi maklumat kepada publik seluas mungkin tentang apa yang dilarang oleh hukum pidana sehingga mereka dapat menyesuaikan tingkah lakunya. 2. Menurut aliran klasik, asas legalitas mempunyai fungsi untuk membatasi ruang lingkup hukum pidana. Sedangkan dalam aliran modern asas legalitas merupakan instrumen untuk mencapai tujuan perlindungan masyarakat. 3. Fungsi asas legalitas adalah untuk mengamankan posisi hukum rakyat terhadap negara (penguasa). Hal ini adalah tafsiran tradisional yang telah mengenyampingkan arti asas legalitas sepenuhnya seperti dimaksudkan oleh ahli-ahli hukum pidana pada abad ke XVIII (delapan belas). 25
Roeslan Saleh, 1993, “Kebijakan Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi: Apa Yang Dibicarakan Sosiologi Hukum Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia”, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, h.38-39. 26 Ibid , h.39
26
4. Asas legalitas dikaitkan dengan peradilan pidana, mengharapkan lebih banyak lagi daripada hanya akan melindungi warga masyarakat dari kesewenangwenangan pemerintah. Asas legalitas itu diharapkan memainkan peranan yang lebih positif, yaitu harus menentukan tingkatan-tingkatan dari persoalan yang ditangani oleh suatu sistem hukum pidana yang sudah tidak dapat dipakai lagi. 5. Tujuan utama asas legalitas adalah untuk membatasi kesewenang-wenangan yang mungkin timbul dalam hukum pidana dan mengawasi serta membatasi pelaksanaan dari kekuasaan itu atau menormakan fungsi pengawasan dari hukum pidana itu. Fungsi pengawasan ini juga merupakan fungsi asas kesamaan, asas subsidiaritas, asas proporsionalitas, dan asas publisitas. 6. Asas legalitas memberikan kepastian hukum kepada masyarakat mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang (tindak pidana) yang disertai dengan ancaman pidana tertentu. Dengan adanya penetapan perbuatan terlarang itu berarti ada kepastian (pedoman) dalam bertingkah laku bagi masyarakat.27
b. Asas Subsidaritas Selain berlandaskan kepada asas legalitas, kebijakan kriminalisasi juga harus berdasarkan kepada asas subsidiaritas. Artinya, hukum pidana harus ditempatkan sebagai ultimum remedium (senjata pamungkas) dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan instrumen penal, bukan sebagai primum remedium (senjata utama) untuk mengatasi masalah kriminalitas. Penerapan
asas
subsidiaritas
dalam
kebijakan
kriminalisasi
dan
dekriminalisasi mengharuskan adanya penyelidikan tentang efektivitas penggunaan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan atau perbuatan-perbuatan yang merugikan masyarakat. Pokok permasalahan yang perlu diteliti adalah apakah tujuantujuan yang ingin dicapai dengan menggunakan hukum pidana itu tidak dapat dicapai juga dengan menggunakan cara-cara lain yang lebih kecil ongkos sosial dan 27
Antonie A.G. Peter, 1981, Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif, Roeslan Saleh, Aksara Baru, Jakarta, h.28.
27
individualnya. Hal ini menghendaki agar kita mengetahui tentang akibat-akibat dari penggunaan hukum pidana itu, dan dapat menjamin bahwa campur tangan hukum pidana itu memang sangat berguna. Apabila dalam penyelidikan itu ditemukan bahwa penggunaan sarana-sarana lain (sarana non penal) lebih efektif dan lebih bermanfaat untuk menanggulangi kejahatan, maka janganlah menggunakan hukum pidana. Dalam praktek perundangundangan, upaya untuk mengadakan penyelidikan tersebut bukan hanya tidak dilakukan, tapi juga tidak terpikirkan. Penggunaan asas subsidiaritas dalam praktek perundang-undangan ternyata tidak berjalan seperti diharapkan. Hukum pidana tidak merupakan ultimum remedium melainkan sebagai primum remedium. Penentuan pidana telah menimbulkan beban terlalu berat dan sangat berlebihan terhadap para justitiable dan lembaga-lembaga hukum pidana.28 Kenyataan yang terjadi dalam praktek perundang-undangan adalah adanya keyakinan kuat di kalangan pembentuk undang-undang bahwa penetapan suatu perbuatan sebagai perbuatan terlarang yang disertai dengan ancaman pidana berat mempunyai pengaruh otomatis terhadap perilaku anggota masyarakat. Dalam upaya menanggulangi kasus perjudian misalnya, pemerintah mengira, bahwa dengan perubahan sanksi pidana yang ringan menjadi sangat berat bagi bandar dan penjudi, lalu perjudian menjadi lebih tertib.29 Tapi kenyataannya, perjudian tetap merajalela sampai sekarang, begitu pula halnya dengan tindak pidana lalu lintas. Dari 28 29
h.45
Roslan Saleh, Op.cit., h.58 Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, 1990, Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta,
28
pengalaman-pengalaman itu kemudian muncul suatu keyakinan bahwa penghukuman yang keras tidak mengendalikan kejahatan. Oleh karenanya mereka kembali menggunakan asas subsidiaritas.30 Latar belakang semakin perlunya menggunakan asas subsidiaritas dalam penentuan perbuatan terlarang didorong oleh dua faktor. Pertama, penggunaan asas subsidiaritas akan mendorong lahirnya hukum pidana yang adil. Kedua, praktek perundang-undangan menimbulkan dampak negatif terhadap sistem hukum pidana akibat adanya “overkriminalisasi” dan “overpenalisasi” sehingga hukum pidana menjadi
kehilangan
pengaruhnya
dalam
masyarakat.
Di
samping
itu,
overkriminalisasi dan overpenalisasi semakin memperberat beban kerja aparatur hukum dalam proses peradilan pidana. Akibat selanjutnya, hukum pidana tidak dapat berfungsi dengan baik dan karenanya pula kehilangan wibawa.31 c. Asas persamaan/kesamaan Selain asas legalitas dan asas subsidiaritas, ada asas lain yang juga mempunyai
kedudukan
penting
dalam
proses
kriminalisasi,
yaitu
asas
persamaan/kesamaan. Kesamaan adalah kesederhanaan dan kejelasan. Kesederhanaan serta kejelasan itu akan menimbulkan ketertiban. Menurut Servan dan Letrossne asas kesamaan bukanlah pernyataan dari aspirasi tentang hukum pidana yang lebih adil. Asas kesamaan lebih merupakan suatu keinginan diadakannya sistem hukum pidana yang lebih jelas dan sederhana. Sedangkan Lacretelle berpendapat bahwa asas 30 31
Ibid., h.50. Roeslan Saleh, Op.cit, h.48.
29
kesamaan tidaklah hanya suatu dorongan bagi hukum pidana yang bersifat adil, tetapi juga untuk hukuman pidana yang tepat. Asas-asas kriminalisasi tersebut ini adalah asas-asas yang bersifat kritis normatif. Dikatakan kritis, oleh karena dia dikemukakan sebagai ukuran untuk menilai tentang sifat adilnya hukum pidana, dan normatif oleh karena dia mempunyai fungsi mengatur terhadap kebijaksanaan pemerintah dalam bidang hukum pidana.32
2.2 Spamming 1.2.1. Pengertian Spamming Kata spam merupakan istilah atau kosakata di dunia internet. Tahun 1998, Kamus Oxford menambah definisi spam yaitu “Pesan tanpa arti atau tidak pantas dikirim ke Internet pada sejumlah newsgroup atau pengguna.” Dalam bahasa Indonesia belum ada terjemahan yang pasti tentang kata spam dan tidak termasuk kosakata bahasa Indonesia. Spam adalah penggunaan perangkat elektronik untuk mengirimkan pesan secara bertubi-tubi tanpa dikehendaki oleh penerimanya. Orang yang melakukan spam disebut spammer. Tindakan spam dikenal dengan nama spamming. Bentuk spam yang dikenal secara umum meliputi: spam surat elektronik, spam pesan instan,
32
Roeslan Saleh, Op.cit, h.14.
30
spam Usenet newsgroup, spam mesin pencari informasi web (web search engine spam), spam blog, spam wiki, spam iklan baris daring, spam jejaring sosial.33 Spam dalam dunia internet mula-mula dapat digambarkan sebuah email sampah yaitu kegiatan pengiriman surat elektronik (e-mail) yang dikirim ke banyak orang, termasuk unsolicited email (email yang tidak diminta) dan biasanya memakai suatu software untuk melakukan aksinya. Spam umumnya merupakan email yang berisi iklan, penawaran produk, yang dikirim ke mailing list atau newsgroup bahkan ke email seseorang. Sekarang kegiatan spam bukan hanya terjadi pada email saja melainkan sudah merambah ke blog atau situs lewat komentar, pendaftaran dan sebagainya. Banyak komentar yang mengarahkan URL tertentu, kata-kata kasar, porno dan sebagainya yang tentunya tidak kita harapkan. Beberapa contoh lain dari spam, yaitu pos-el berisi iklan, surat masa singkat (SMS) pada telepon genggam, berita dalam suatu forum kelompok warta berisi promosi barang yang tidak terkait dengan kegiatan kelompok warta tersebut, spamdexing yang menguasai suatu mesin pencari (search engine) untuk mencari popularitas bagi suatu URL tertentu, berita yang tak berguna dan masuk dalam blog, buku tamu situs web, spam transmisi faks, iklan televisi dan spam jaringan berbagi. Spam dikirimkan oleh pengiklan dengan biaya operasional yang sangat rendah, karena spam tidak memerlukan senarai (mailing list) untuk mencapai para 33
2016.
Wikipedia, 2015, spam, URL : https://id.wikipedia.org/wiki/Spam diakses tanggal 24 Maret
31
pelanggan-pelanggan yang diinginkan. Karena hambatan masuk yang rendah, maka banyak spammers yang muncul dan jumlah pesan yang tidak diminta menjadi sangat tinggi. Akibatnya, banyak pihak yang dirugikan. Selain pengguna Internet itu sendiri, ISP (Penyelenggara Jasa Internet atau Internet Service Provider), dan masyarakat umum juga merasa tidak nyaman. Spam sering mengganggu dan terkadang menipu penerimanya, spam yang memenuhi unsur-unsur dari penipuan itulah yang dapat dipidana. 1.2.2. Permasalahan Spamming di Indonesia Firma keamanan dan kendali IT, Sophos memberikan hasil persentase 12 negara sebagai pengirim spam terbanyak pada bulan Oktober tahun 2010, negaranegara tersebut antara lain : Amerika Serikat dengan presentase 18,83 %, India 6,88 %, Brasil 5,04 %, Rusia 4,64 %, Inggris 4,54 %, Prancis 3,45 %, Italia 3,17 %, Korea Selatan 3,01 %, Jerman 2,99 %, Vietnam 2,79 %, Rumania 2,25 %, Spanyol 2,24 %, Sedangkan sisanya 40,17 %. Sophos mengklaim email spam yang marak saat ini makin berbahaya. Meski kebanyakan spam berisi iklan-iklan farmasi, kini spam berisi malware yang berpotensi phishing terhadap data-data pribadi user juga mulai bermunculan. Berkaitan dengan hal tersebut, konsultan teknologi Sophos Graham Cluley mengatakan bahwa “Spam belum menghilang dalam waktu dekat. Namun motivasi dan metode yang digunakan mengirim spam terus berubah.”34 34
Billy A Banggawan, Siapa Pengirim Spam Terbanyak ?, http://nasional.inilah.com /read/detail/1136012/URLTEENAGE , di akses pada tanggal 24 Maret 2016.
32
Kemudian pada tahun 2011, berdasarkan Report Spam Evolution 2011 yang dilakukan oleh Kaspersky salah satu pembuat anti virus terbesar di dunia, penelitian dari Kaspersky tersebut menyebutkan bahwa India merupakan negara pengirim email spam terbanyak. Selama kuartal ketiga tahun 2011, dari keseluruhan lalu lintas e-mail global, sebanyak 79,8% merupakan spam. Dari jumlah itu, 14,8 % berasal dari India, dan 10,6 % dari Indonesia, serta 9,7 % dari Brasil. Darya Gudkova yang merupakan seorang analis spam di Kaspersky mengatakan, statistik tersebut mencerminkan bentuk perkembangan dari spam. Spam banyak dikirim dari komputer di Asia dan negara-negara Amerika Latin karena kurangnya kesadaran tentang keamanan internet. Hukum untuk ranah e-mail spam ini pun masih lemah. Hal ini memudahkan penjahat cyber membangun botnet (jaringan yang terinfeksi). Wijay Mukhi, spesialis kemananan internet di Mumbai, ibukota India, mengatakan spammer terpaksa mencari basis baru setelah negara-negara lain menindak keras praktek spam. India saat ini memiliki 112 juta pengguna internet, ketiga terbesar di dunia setelah Cina dan Amerika Serikat, menurut The Internet and Mobile Association of India (IMAI).35 Kemudian sampai pada tahun 2012 terjadi penurunan pada negara Indonesia, dimana pada tahun 2011 menduduki peringkat 3 turun ke peringkat 4 bersaing dengan Rusia yang jumlah persentasenya adalah sama yaitu 5,0 %, tetapi apabila di bandingkan dampak kerugian maka Indonesia yang
35
Kompas, Indonesia jadi Penyumbang Spam Nomor 2 Terbesar di Dunia, http://samuelbimo.blogspot.com/2012/01/indonesia-jadi-penyumbang-spam-nomor-2.html di akses pada tanggal 26 Maret 2016
33
lebih banyak terkena dampak dari spamming ini, karena itu wajar apabila Indonesia menduduki peringkat 4 sedangkan Rusia peringkat 5.36 Pelaku tindakan spamming (spammer) melakukan tindakan tersebut biasanya dilakukan berdasarkan latar belakang atau motif tertentu, misalnya sebagai media promosi, sebagai media untuk meningkatkan popularitas, sebagai media penipuan, sebagai alat untuk menyebarkan virus maupun Malware, sebagai “Bom Email”. Di Indonesia, perbuatan spamming sendiri dapat dikatakan telah menjamur. Banyak sekali contoh kasus dari penipuan ini dan tidak sedikit pula yang menjadi korban yang mengalami kerugian materiil. Kasus nyata yang terjadidi Indonesia misalnya: a. Penipuan yang dialami oleh seorang konsumen atau pengguna situs TOKOBAGUS.com yaitu telah terjadi 2 kasus penipuan, kasus tersebut adalah:37 1. Kasus yang bersumber dari postingan F David Talalo,di Forum fotografer.net, dimana korban memberikan informasi mengenai dirinya yang telah menjadi korban penipuan yaitu: “Baru baru ini saya tergiur dengan iklan penawaran kamera,digital SLR di situs tokobagus.com disitu ditawarkan oleh seorang pengiklan bernama charles zhang yg berdomisili di Medan, kamera Nikon D200 36
Gesit Prayogi, Indonesia Posisi 4 Pengirim Spam Terbanyak di Dunia, http://autos.okezone.com/read/2012/04/25/55/618378/indonesia-posisi-4-pengirim-spamterbanyak-didunia , di akses pada tanggal 26 Maret 2016. 37 Kadri, Penipuan Di Toko Bagus, http://kadri-blog.blogspot.com/2011/03/penipuanditokobagus.html?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter_083 diakses pada tanggal 28 Maret 2016.
34
body only hanya seharga 2,8jt. Pengiklan menyertakan alamat lengkap beserta nama toko Miracle Komputer di Shopping Centre YUKI Suka Ramai Lt.2 no.29 dan nomor telepon 061-76503903. Bodohnya, saya terlanjur mentransfer uang sejumlah 2,8jt ke rekening milik bpk.Syukran. baru kemudian setelah itu konfirmasi dari pihak mall di medan menyatakan bahwa toko itu sudah tutup. Barang tidak sampai, nota pembelian pun tidak difax.” 2. Kasus yang bersumber dari Facebook toko bagus beralaman Facebook.com/tokobagus, dimana korban memberikan informasi mengenai dirinya yang telah menjadi korban penipuan yaitu: “Saya di tipu saya kemaren membeli BB torch 9800 dan sudah mentransfer sejumlah Rp.800.000,- Ke BRI dengan NO REK 530601012007534 AN. RICKY EDISYAH PUTRA dengan nomor HP 0857 6086 8349 setelah uang di tranfer HP tidak aktif dan barang pun tidak di trima, saya sangat kecewa steleh belanja OL di situs toko bagus.com” b. Penipuan yang terjadi terhadap seorang rektor Universitas swasta di Jakarta dengan kerugian sejumlah 1,8 miliar.38 Kasus tersebut bermula ketika pada tanggal 3 September 2007 rektor tersebut menerima sebuah email yang berisi penugasan seorang warga Nigeria yang bernama Prince Shanka Moye yang 38
Nala Edwin, Dikirimi Email, Rektor di Jakarta Tertipu Rp 1,8 Miliar, http://news.detik. com/read/2007/09/26/162802/834770/10/dikirimi-email-rektor-di-jakarta-tertipu-rp-18-miliar , di akses pada tanggal 28 Maret 2016
35
membawa barang senilai US$ 25 Juta ke Indonesia. Barang yang bernilai mahal tersebut milik seorang pengusaha Jerman yang telah mengalami kecelakaan pesawat di Prancis, namun terdapat syarat untuk mendapatkan barang berharga tersebut dimana rektor tersebut diminta untuk menyetorkan uang senilai Rp 1,8 miliar untuk biaya administrasi. Untuk lebih meyakinkan sang korban, Prince Shanka Moye menggunakan sebuah tipu muslihat dimana pelaku mengetahui secara detil mengenai pekerjaan sang rektor, "Dia tahu betul pekerjaan saya. Dia tahu saya pernah kerja di PBB dan membantu proyek kemanusiaan. Makanya saya tertarik dan percaya," kata rektor yang minta agar nama dan universitasnya dirahasiakan ini di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (26/9/2007). Setelah masuk perangkap si pelaku, rektor tersebut mentransfer sejumlah uang ke rekening Moye. Rektor tersebut diperintahkan untuk mentransfer uang RP 56,7 juta ke BCA Cabang Mandala pada 6 September 2007. Kemudian pada hari yang sama, rektor juga bertemu dengan Moye dan dimintai uang Rp 350 juta. Pertemuan tersebut berlanjut, rektor dan Moye bertemu kembali pada 7 September di Hotel Mulia, Senayan Jakarta. Korban mengatakan "Sudah menjual 2 rumah dan hasil kerja 40 tahun musnah. Saya terlalu menggebu-gebu mendapatkan barang itu. Saya ingin membangun kampus yang membutuhkan dana besar,". Setelah uang Rp 1,8 miliar selesai ditransfer, karena barang berharga yang dijanjikan tidak kunjung di dapatkan, kemudian rektor tersebut akhirnya melaporkan modus penipuan ini ke Polda
36
Metro Jaya. Rektor yang dibantu kepolisian mengatur siasat meringkus Moye dimana keduanya sepakat bertemu di parkiran Hotel Atlet Century Park, Senayan, Jakarta pada 11 September. Saat rektor tersebut akan menyerahkan uang sebesar Rp 100 juta si pelaku Moye kemudian di sergap dan hasilnya Moye berhasil ditangkap, kini Prince Shanka Moye mendekam di Resmob Polda Metro Jaya. Dengan berbagai kasus spamming yang terjadi belakangan ini, pemerintah Indonesia perlu khawatir mengenai dampak yang nantinya akan terjadi hal ini di karenakan tindakan spamming tersebut. 1.2.3. Dampak Perbuatan Spamming Bertolak dari besar kecilnya suatu kejahatan pasti dapat menimbulkan suatu dampak atau kerugian pada korbannya, kerugian tersebut dapat berupa immateriil atau juga materiil, sedangkan pada spamming juga terdapat kerugian immaterril dan juga materiil. Mengenai bentuk-bentuk kerugian maupun dampak dari spamming dapat dijabarkan menjadi 2, yaitu : a. Kerugian Materiil b. Kerugian Immateriil Kerugian materiil yang terjadi akibat perbuatan spamming misalnya: 1. Karena spam dapat dikatakan sebagai “the biggest waste of bandwidth on the Internet and Usenet” banyak uang terkuras setiap harinya karena bandwidth yang diperlukan untuk mengirimkan jutaan email spam, padahal akhirnya spam tersebut akan dibounce atau langsung dihapus. Menurut sumber
37
wikipedia, Internal Market Commision Uni Eropa memperkirakan pada tahun 2001 biaya penggunaan spam surat elektronik adalah 10 milyar Euro per tahun di seluruh dunia, sedangkan di Amerika, Legislatif California menemukan bahwa biaya spam organisasi Amerika Serikat lebih dari 13 milyar dollar pada tahun 2007, termasuk di dalamnya kehilangan produktivitas dan peralatan, perangkat lunak, dan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah. 2. Walaupun tidak terlihat tetapi spam juga sebagai media penyebaran virus, apabila komputer pengguna telah terjangkit virus yang di bawa oleh spam maka dapat menyebabkan kerusakan-kerusakan pada sistem komputer tersebut. Sehingga apabila telah terjadi kerusakan maka diperlukan biaya untuk memperbaiki komputer tersebut, hal ini dapat dikatakan termasuk dalam kerugian materiil. 3. Kerugian yang berikutnya adalah dapat berujung pada penipuan yang dapat merugikan korban dari segi materiil, hal ini disebut juga sebagai akibat tidak langsung korban tindakan spamming. Banyak sekali contoh mengenai spam penipuan ini misalnya saja berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh Cisco Security Intelligence Operations menunjukkan tren meningkatnya seranganserangan terarah yang terkustomisasi, berisikan malware yang ditujukan bagi pengguna atau kelompok yang spesifik untuk mencuri asset-aset intelektual berharga dimana dalam waktu yang singkat, pelaku kejahatan cyber mampu mengeruk keuntungan lebih dari 50 persen dari USD1,1 miliar di bulan Juni
38
2010 menjadi USD 500 juta di bulan Juni 2011, hanya karena menyebar kejahatan dari kiriman email personal korban. 4. Selain di dalam dunia maya spamming juga sering dilakukan dengan media SMS (Short Message System) yang berujung penipuan sehingga mengalami kerugian materiil, di Indonesia spamming sendiri dapat dikatakan telah menjadi trendsetter banyak sekali contoh kasus dari penipuan ini dan tidak sedikit pula yang menjadi korban yang mengalami kerugian materiil. Selain dapat mengakibatkan kerugian materiil, tentunya perbuatan spamming ini dapat pula mengakibatkan kerugian immaterial, adapun kerugian tersebut dapat berupa : 1. Spamming dapat memakan atau membuang waktu dan tenaga dari si penerima email untuk membaca, menyortir atau memilah-milah, menghapus dan menolak di kemudian hari, hal ini sangatlah mengganggu, bayangkan apabila email spam yang datang perharinya mencapai puluhan, ratusan atau bahkan ribuan sedangkan pengguna sedang menunggu email yang sangat penting misalnya menyangkut pekerjaan apalagi dalam keadaan mengejar waktu atau dalam keadaan terburu-buru. Karena itu hal ini sangat mengganggu bagi pengguna email apalagi spammer memang memiliki niat untuk membanjiri dengan email yang dinamakan dengan “bom email” hal ini sangatlah merugikan. Misalnya saja terdapat suatu perusahaan yang berniat untuk mengganggu saingan bisnisnya dengan cara mengirim email secara massal sehingga perusahaan yang menjadi korban akan terganggu.
39
2. Spam yang datang bertubi-tubi dapat memenuhi mailbox sehingga mengakibatkan mailserver sibuk sehingga memperlambat layanan yang lain selain itu spam juga menghabiskan resource jaringan internet sehingga dikatakan spam sebagai “the biggest waste of bandwidth on the Internet and Usenet.” 3. Dapat menyulitkan seseorang untuk menggunakan internet (web browsing) secara normal, misalnya banyaknya iklan atau advertising yang memenuhi halaman web ataupun blog-blog yang ingin dicari, hal ini sangat mengganggu pengguna internet apalagi ketika iklan tersebut memenuhi halaman web yg dicari, selain itu ketika membuka halaman web yang lain keluar jenis iklan promosi yang sama hal ini juga sangat menjengkelkan apabila iklan tersebut sulit untuk di hilangkan. 4. Bagi sesama pemasang iklan. Dimana Pemasang iklan lainnya tentu merasa dirugikan dengan adanya spamming karena iklannya tertutup oleh spam.
