BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Tinjauan Teoritis 2.1.1. Dana Alokasi Umum Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, DAU adalah salah satu dana perimbangan yang menjadi bagian dari sumber pendapatan daerah. DAU dialokasikan berdasarkan presentase tertentu dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN. DAU untuk suatu daerah ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu yang menekankan pada aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang formula dan perhitungan DAU-nya ditetapkan sesuai UndangUndang. Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pembelanjaan. Dana Alokasi Umum yang merupakan penyangga utama pembiayaan APBD sebagian besar terserap untuk belanja pegawai, sehingga belanja untuk proyek-proyek pembangunan menjadi sangat berkurang. DAU sebagai salah satu bagian dari dana perimbangan yang ditujukan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar Pemda. Menurut Mardiasmo (2002:142) mengidentifikasi beberapa tujuan pemerintah pusat memberikan dana bantuan dalam bentuk DAU kepada pemerintah daerah yaitu: (1) Untuk
Universitas Sumatera Utara
mendorong terciptanya keadilan antar wilayah, (2) Untuk meningkatkan akuntabilitas, (3) Untuk meningkatkan sistem pajak yang progresif, dan (4) Untuk meningkatkan keberterimaan pajak daerah DAU merupakan salah satu alat bagi pemerintah pusat sebagai alat pemerataan pembangunan di Indonesia yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan dan penguasaan pajak antara pusat dan daerah telah diatasi dengan adanya perimbangan tersebut, khususnya dari DAU akan memberikan kepastian bagi daerah dalam memperoleh sumber-sumber pembiayaan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya. Menurut UU No. 25 Tahun 1999, alokasi DAU ke suatu daerah ditetapkan berdasarkan dua faktor, yaitu potensi perekonomian dan kebutuhan daerah. Kebutuhan daerah (fiscal need) dicerminkan oleh jumlah penduduk, luas wilayah, keadaan geografis, dan tingkat pendapatan masyarakat. Potensi perekonomian antara lain dicerminkan oleh potensi penerimaan pemerintah daerah (fiscal capacity), seperti dari hasil industri dan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan PDRB. Hal tersebut diatas sesuai dengan prinsip fiscal gap yang dirumuskan oleh Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan yang sejalan/ sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah bahwa kebutuhan DAU oleh suatu daerah ditentukan dengan menggunakan pendekatan konsep fiscal gap dimana kebutuhan DAU suatu daerah ditentukan oleh kebutuhan daerah (fiscal needs) dan
Universitas Sumatera Utara
potensi daerah (fiscal capacity). Dengan pengertian lain, DAU digunakan untuk menutup celah/gap yang terjadi karena kebutuhan daerah melebihi dari potensi penerimaan daerah yang ada. Berdasarkan konsep fiscal gap tersebut distribusi DAU kepada daerah-daerah yang memiliki kemampuan relatif besar akan lebih kecil akan memperoleh DAU yang relatif besar. Dengan konsep ini beberapa daerah, khususnya daerah yang kaya sumber daya alam dapat memperoleh DAU yang negatif. Proporsi DAU untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan sesuai dengan imbangan kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota. DAU bersifat block grant yang berarti penggunaanya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pembangunan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Hasil perhitungan DAU per provinsi, kabupaten, dan kota ditetapkan dengan keputusan presiden (Kepres). DAU terdiri dari: Dana Alokasi Umum untuk Daerah Propinsi dan Dana Alokasi Umum untuk Daerah Kabupaten /Kota. DAU dialokasikan untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota. Besaran DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) Netto yang ditetapkan dalam APBN. Proporsi DAU untuk daerah provinsi dan untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan sesuai dengan imbangan kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota Berdasarkan Undang-undang No.33 tahun 2004 pengalokasian DAU ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal (fiscal gap) suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (fiscal need) dan potensi daerah (fiscal capacity). Apabila suatu daerah memiliki potensi fiscal dan pertumbuhan
Universitas Sumatera Utara
ekonomi yang besar tetapi kebutuhan fiscal kecil maka akan memperoleh alokasi DAU yang relative kecil. Sebaliknya untuk daerah yang potensi fiskalnya kecil dan pertumbuhan ekonomi yang kecil sedangkan kebutuhan fiskalnya besar maka akan memperoleh alokasi DAU yang relative besar (Subchan dan Sudarman, 2007) Dana Alokasi Umum merupakan salah satu alat bagi pemerintah pusat dalam pemerataan pembangunan di Indonesia yang tujuannya untuk mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan dan penguasaan pajak antara pusat dan daerah telah diatasi dengan adanya perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.
2.1.2. Belanja Langsung Menurut Hamil (2002:72), belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya operasi dan pemeliharaan. Belanja modal dibagi menjadi dua yaitu belanja publik dan belanja aparatur. Belanja modal adalah belanja yang dilakukan pemerintah yang menghasilkan
aktiva
tetap
tertentu
(Nordiawan,2006).
Belanja
modal
dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Secara teoritis ada tiga cara untuk memperoleh aset tetap tersebut, yakni dengan membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lainnya, atau juga dengan membeli. Namun, untuk kasus di
Universitas Sumatera Utara
pemerintahan, biasanya cara yang dilakukan adalah membangun sendiri atau membeli Menurut Halim (2001), belanja modal merupakan belanja yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah serta akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan. Munir (2003:36) juga menyatakan hal senada, bahwa belanja modal memiliki karakteristik spesifik dan menunjukkan adanya berbagai pertimbangan dalam pengalokasiannya. Pemerolehan aset tetap juga memiliki konsekuensi pada beban operasional dan pemeliharaan pada masa yang akan datang (Bland & Nunn, 1992) Dewi (2006) dan Syaiful (2008) mengutarakan bahwa belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap / inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja modal digunakan untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah seperti peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya Aset tetap yang dimiliki pemerintah daerah sebagai akibat adanya belanja
Universitas Sumatera Utara
modal merupakan syarat utama dalam memberikan pelayanan publik. Untuk menambah aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD. Setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintah daerah sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan public yang memberikan dampak jangka panjang secara financial (Nugroho, 2012). Menurut Erlina dan Rasdianto (2013), Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap berwujud yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal dapat juga disimpulkan sebagai pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah asset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, rneningkatkan kapasitas dan kualitas asset
2.1.3. Sumber Daya Manusia Alokasi sumber daya manusia yang efektif adalah pemula pertumbuhan ekonomi. Serta ekonomi tumbuh, akumulasi modal (fisik) baru mulai dibutuhkan untuk menjaga agar ekonomi tumbuh. Dengan kata lain alokasi sumber daya manusia yang efektif merupakan syarat perlu (Necessary Condition) bagi pertumbuhan ekonomi. Dalam modal pembangunan manusia terdapat keterkaitan antar pembangunan ekonomi dan pembangunan sumber daya manusia. Pembangunan ekonomi atau lebih tepatnya disebut dengan pertumbuhan ekonomi merupakan prasyarat bagi tercapainya pembangunan manusia, karena dengan pembangunan ekonomi akan menjamin meningkatnya produktivitas dan
Universitas Sumatera Utara
pendapatan melalui penciptaan kesempatan kerja. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia juga bersifat timbal balik. Pembangunan manusia juga akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, karena tanpa pembangunan manusia yang berkelanjutan tidak akan dapat dicapai pembangunan ekonomi yang cukup memadai. Sumber daya manusia merupakan faktor utama dalam pembangunan ekonomi. Semakin banyak jumlah sumber daya manusia yang dimiliki dalam proses pembangunan, berarti cenderung akan mempertinggi tingkat produksi secara keseluruhan yang selanjutnya juga akan mempertinggi laju pertumbuhan ekonomi.
2.1.4. Pertumbuhan Ekonomi Menurut Budiono (1999), pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang, perhatian tekanannya pada tiga aspek, yaitu: proses, output perkapita, dan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses, bukan gambaran ekonomi pada suatu saat. Disini kita melihat aspek dinamis dari suatu perekonomian, yaitu melihat bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu, tekanannya pada perubahan atau perkembangan itu sendiri. Brodjonegoro (2003) juga mengatakan pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ciri pokok dalam proses pembangunan, hal ini diperlukan berhubungan dengan kenyataan adanya pertambahan penduduk. Bertambahnya penduduk dengan sendirinya menambah kebutuhannya akan pangan, sandang, pemukiman, pendidikan dan pelayanan kesehatan.
Jika kita amati, pertumbuhan ekonomi
Universitas Sumatera Utara
merupakan fenomena penting yang dialami dunia dalam dua abad belakangan ini, dalam periode tersebut dunia telah mengalami perubahan yang sangat nyata jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Menurut penelitan Setiyawati (2007), pertumbuhan ekonomi dapat diartikan
sebagai
perkembangan
kegiatan
dalam
perekonomian
yang
menyebabkan barang jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Menurut Arsyad (1999:11), pertumbuhan ekonomi dapat juga diartikan sebagai kenaikan Gross Domestik Product (GDP) atau Gross National Product (GNP) tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak. Menurut Pandangan ekonom klasik (Adam Smith, David Ricardo, Thomas Robert Malthus, dan Jhon Stuart Mill) ada 4 (empat) faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu: 1) Jumlah penduduk, 2) Jumlah stok barang-barang modal, 3) Luas tanah dan kekayaan alam, dan 4) tingkat teknologi yang digunakan Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan disuatu perekonomian. Kesejahteraan dan kemajuan suatu perekonomian ditentukan oleh besarnya pertumbuhan yang ditunjukkan oleh perubahan output nasional. Adanya perubahan output dalam perekonomian merupakan analisis ekonomi jarak pendek (Ma’ruf dan Wihastuti, 2007). Pertumbuhan
ekonomi
merupakan
perkembangan
kegiatan
dalam
perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran meningkat. Istilah pertumbuhan ekonomi
Universitas Sumatera Utara
mengukur prestasi dan perkembangan suatu perekonomian. Pertumbuhan ekonomi dapat juga diartikan sebagai kenaikan Gross Domestic Product (GDP) atau Gross National Product (GNP) tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak (Arsyad, 1999) Pengertian
pertumbuhan
ekonomi
seringkali
dibedakan
dengan
pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi bersangkutan dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat, sementara pembangunan mengandung arti yang lebih luas. Proses pembangunan mencakup perubahan pada komposisi produksi, perubahan pada pola penggunaan (alokasi) sumber daya produksi diantara sektor-sektor kegiatan ekonomi, perubahan pada pola distribusi kekayaan dan pendapatan diantara berbagai golongan pelaku ekonomi, perubahan pada kerangka kembagaan dalam kehidupan masyarakat secara menyeluruh (Brodjonegoro, 2003). Pertumbuhan ekonomi juga menerangkan atau mengukur prestasi dari perkembangan suatu ekonomi. Dalam kegiatan perekonomian yang sebenarnya pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan fiskal produksi barang dan jasa yang berlaku di suatu negara, seperti pertambahan dan jumlah produksi barang industry, perkembangan infrastruktur, pertambahan jumlah sekolah, pertambahan produksi sektor jasa dan pertambahan produksi barang modal. Tetapi dengan menggunakan berbagai jenis data produksi adalah sangat sukar untuk memberi gambaran tentang pertumbuhan ekonomi yang dicapai. Oleh sebab itu untuk memberikan suatu gambaran kasar mengenai pertumbuhan ekonomi yang dicapai
Universitas Sumatera Utara
suatu negara, ukuran yang selalu digunakan adalah tingkat pertumbuhan pendapatan nasional riil yang dicapai
2.2. Tinjauan Penelitian Terdahulu Penelitian ini merupakan hasil reduplikasi penelitian terdahulu, yang mungkin dengan variabel penelitian yang sama tetapi dengan skala waktu dan tempat penelitian yang berbeda. Halim (2004) meneliti Pengaruh Dana Alokasi Umum dan belanja langsung terhadap pertumbuhan ekonomi Bali). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara terpisah, Dana Alokasi Umum dan belanja langsung Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi . Sulistiawan (2005) meneliti Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Pemerintah dan menemukan bahwa Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Maulida (2007) meneliti pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap prediksi Belanja Daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah secara terpisah dan serentak berpengaruh terhadap prediksi Belanja Daerah. Bawono (2008) yang meneliti tentang Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja pemerintah daerah (Studi pada Kabupaten/ Kota di Jawa Barat dan Banten). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum baik
Universitas Sumatera Utara
secara serentak dan baik dengan lag ataupun tanpa lag mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Puspita Sari (2009) menguji Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Langsung Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau. Ada tiga simpulan yang merupakan hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu: Pertama, Dana Alokasi Umum mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Langsung. Kedua, Pendapatan Asli Daerah secara parsial tidak mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Belanja Langsung secara parsial. Ketiga, Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Langsung. Rahmawati (2010), Dalam Penelitiannya yang berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, terhadap Alokasi Belanja Daerah (studi pada pemerintah kab/kota di Jawa Tengah). Hasil penelitian mendapatkan bahwa Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Alokasi Belanja Daerah. Jika dilihat lebih lanjut, tingkat ketergantungan Alokasi Belanja Daerah lebih dominan terhadap Pendapatan Asli Daerah daripada Dana Alokasi Umum. Setiawan (2010), dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Dana Alokasi Umum, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah (studi kasus pada Provinsi Jawa Tengah). Hasil penelitiannya mendapatkan Bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah.
Universitas Sumatera Utara
Ginting (2013) yang meneliti tentang Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah
terhadap Pertumbuhan
Ekonomi dengan Desentralisasi Fiskal sebagai Variable Moderating di Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Utara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan DAU, DAK, LLPDYS berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. DAU dan DAK secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi tapi LLPDYS tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Desentralisasi Fiskal bukan merupakan Variabel Moderating yang dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh antara DAU, DAK, LLPDYS terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Secara ringkas, hasil penelitian dari peneliti-peneliti terdahulu dapat disajikan dalam Tabel 2.2. berikut :
No 1.
Peneliti Halim (2004)
Tabel 2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu Variabel yang Judul Penelitan digunakan
Hasil
Pengaruh Dana - Dana Alokasi Bahwa Dana Alokasi Umum dan Umum Alokasi Umum Pendapatan Asli - Pendapatan dan Pendapatan Daerah terhadap Asli Daerah Asli Daerah Belanja Pemerintah -Belanja Daerah berpengaruh Signifikan Daerah (Studi Kasus Kab/Kota di terhadap belanja Jawa dan Bali) pemerintah daerah.
Universitas Sumatera Utara
2.
Prakosa (2004)
Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik di Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan DIY)
- Dana Alokasi Umum (DAU) - Pendapatan Asli Daerah (PAD) Belanja Daerah
Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah
3.
Sulistiawan (2005)
Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Pemerintah
Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Belanja Pemerintah Daerah
Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.
4.
Maimunah (2006)
Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/ Kota di Sumatera
-Dana Alokasi Umum -Pendapatan Asli Daerah -Belanja Daerah
5.
Maulida (2007)
Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Prediksi Belanja Daerah
6.
Bawono (2008)
Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Pemerintah Daerah (Studi pada Kab/Kota di Jawa Barat dan Banten
Besarnya nilai Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja daerah dan ada - Dana Alokasi Bahwa Dana Umum Alokasi Umum - Pendapatan dan Pendapatan Asli Daerah Asli Daerah -Belanja Daerah secara terpish dan serentak berpengaruh terhadap Belanja Daerah - Dana Alokasi Bahwa Umum Pendapatan Asli - Pendapatan Daerah dan Asli Daerah Dana Alokasi - Belanja Umum baik Pemerintah secara serentak Daerah dan baik dengan lag ataupun tanpa lag
Universitas Sumatera Utara
7.
8.
9.
Sari (2009)
Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Langsung Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Rahmawati Pengaruh Pendapatan (2010) Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, terhadap alokasi belanja daerah (studi pada pemerintah kab/kota di Jawa Tengah) Setiawan (2010) Pengaruh Dana Alokasi Umum, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah (studi kasus pada Provinsi Jawa Tengah)
-Dana Alokasi Umum -Pendapatan Asli Daerah -Belanja langsung
Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah secara simultan Berpengaruh signifikan terhadap Belanja Langsung. -Pendapatan Dana Alokasi Asli Daerah Umum dan (PAD), Pendapatan Asli -Dana Alokasi Daerah Umum (DAU), mempunyai dan pengaruh yang -Belanja signifikan Daerah. terhadap alokasi belanja daerah. -Dana Alokasi Bahwa terdapat Umum pengaruh yang -Pendapatan signifikan antara Asli Daerah Dana Alokasi -Belanja Daerah Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah.
Universitas Sumatera Utara
10
Ginting (2013)
Pengaruh Dana - Dana Alokasi Alokasi Umum, Dana Umum Alokasi Khusus dan - Dana Alokasi Pendapatan Asli Khusus Daerah terhadap - Pendapatan Pertumbuhan Asli Daerah Ekonomi dengan - Desentralisasi Desentralisasi Fiskal Fiskal sebagai Variable - Pertumbuhan Moderating di ekonomi Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Utara
Secara simultan DAU, DAK, LLPDYS berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Desentralisasi Fiskal bukan merupakan Variabel Moderating yang dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh antara DAU, DAK, LLPDYS terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
2.3. Kerangka Konseptual Berdasarkan masalah penelitian dan landasan teori, maka kerangka konseptual penelitian ini terlihat pada Gambar 2.1. sebagai berikut: Dana Alokasi Umum (X1)
Sumber Daya Manusia (X2)
Belanja Langsung (X3)
H1 Pertumbuhan ekonomi (Y)
H2 Kemiskinan (Z) Gambar 2.1 Kerangka Konseptual
Universitas Sumatera Utara
2.4. Hipotesis Penelitian Berdasarkan kerangka konseptual yang telah digambarkan dan diuraikan diatas maka hipotesis penelitian ini adalah : 1.
Dana Alokasi Umum, Belanja Langsung dan Sumber Daya Manusia berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap pertumbuhan ekonomi
2. Kemiskinan merupakan variabel moderating yang memperkuat atau memperlemah pengaruh antara
Dana Alokasi Umum, sumber daya
manusia dan belanja langsung terhadap pertumbuhan ekonomi
Universitas Sumatera Utara
