BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Tinjauan Teoritis 1.
Belanja Daerah Seluruh pendapatan daerah yang diperoleh baik dari daerahnya sendiri
maupun bantuan dari pemerintah pusat akan digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran daerah itu. Pendapatan daerah itu bisa berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupeten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sementara belanja langsung merupakan belanja yang
Universitas Sumatera Utara
dianggarkan yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
2.
Pendapatan Asli Daerah Pengertian pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari
sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: 1) Pajak Daerah 2) Retribusi Daerah 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan 4) Lain-lain PAD yang sah. a.
Pajak Daerah Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang
oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Wewenang pungutan pajak daerah berada di tangan pemerintah daerah. Menurut UU No 28 Tahun 2009, pajak yang dikelola daerah ada dua jenis: a) Pajak provinsi, terdiri dari: 1.
Pajak kendaraan bermotor
2.
Pajak bea balik nama kendaraan bermotor
3.
Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan
Universitas Sumatera Utara
4.
Pajak air permukaan
5.
Pajak rokok.
b) Pajak kabupaten atau kota, terdiri dari: 1.
Pajak hotel
2.
Pajak restoran
3.
Pajak hiburan
4.
Pajak reklame
5.
Pajak penerangan jalan
6.
Pajak mineral bukan logam dan batuan
7.
Pajak parkir
8.
Pajak air tanah
9.
Pajak sarang burung wallet
10. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan 11. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
b. Retribusi Daerah Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Objek retribusi daerah ada tiga, yaitu: 1.
Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan
Universitas Sumatera Utara
dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan. 2.
Retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial, karena pada dasarnya jasa tersebut dapat disediakan oleh swasta, meliputi
pelayanan
dengan
menggunakan/memanfaatkan
kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal. 3.
Retribusi perizinan usaha adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
c.
Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri dari: a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN c.
Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
Universitas Sumatera Utara
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mencakup: a.
Hasil penjualan asset daerah yang dipisahkan
b.
Hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
c.
Jasa giro
d.
Bunga deposito
e.
Penerimaan atas tuntutan ganti rugi
f.
Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah serta keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
g.
Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanan pekerjaan.
h.
Pendapatan denda pajak dan denda retribusi
i.
Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
j.
Pendapatan dari pengembalian
k.
Fasilitas sosial dan faslitas umum
l.
Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
m. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.
Universitas Sumatera Utara
3.
Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang
dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai
kebutuhan
pembiayaannya
dalam
rangka
pelaksanaan
desentralisasi. Dana alokasi umum yang merupakan penyanggah utama pembiayaan APBD sebagian besar terserap untuk belanja pegawai sehingga belanja untuk proyek-proyek pembangunan menjadi berkurang. Dana alokasi umum merupakan jenis transfer dana antar tingkat pemerintahan yang tidak terkait dengan program pengeluaran tertentu. Dana alokasi umum ini dimaksud untuk menggantikan transfer berupa subsidi daerah otonom dan inpres. Tujuan dari transfer ini adalah unutk menutupi kesenjangan fiskal dan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dan pusat serta antar daerah.
4.
Dana Alokasi Khusus (DAK) Dana Alokasi Khusus adalah dana yang berasal dari APBN, yang
dialokasikan kepada Daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu. Dana Alokasi Khusus merupakan bagian dari dana perimbangan sesuai dengan UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dana Alokasi Khusus dapat dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu untuk membantu membiayai kebutuhan khusus, dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN. Yang
Universitas Sumatera Utara
dimaksudkan sebagai daerah tertentu adalah daerah-daerah yang mempunyai kebutuhan yang bersifat khusus. Pengalokasian Dana Alokasi Khusus memperhatikan ketersediaan dana dalam APBN berarti bahwa besaran Dana Alokasi Khusus tidak dapat dipastikan setiap tahun. Dana Alokasi Khusus digunakan khusus untuk membiayai investasi pengadaan dan atau peningkatan prasarana dan sarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang. Dalam keadaan tertentu Dana Alokasi Khusus dapat membantu biaya pengoperasian dan pemeliharaan prasarana dan sarana tertentu untuk periode terbatas, tidak melebihi 3 (tiga) tahun.
B. Tinjauan Penelitian Terdahulu Penelitian terdahulu lainnya yang berhubungan disajikan pada Tabel 2.1.
No. 1.
2.
Tabel 2.1. Tinjauan Penelitian Terdahulu Nama Judul Variabel yang Peneliti Penelitian Digunakan Mhd. Ali Pengaruh Pendapatan Asli Akbar Pendapatan Asli Daerah (PAD), 2011 Daerah, Dana Dana Alokasi Alokasi Umum, Umum (DAU), Jumlah Jumlah Penduduk, Penduduk, dan dan Pertumbuhan Pertumbuhan Ekonomi serta Ekonomi Belanja Daerah. terhadap Belanja Daerah pada Pemda di Sumut Novi Pengaruh Dana Dana Alokasi Pratiwi Alokasi Umum Umum (DAU), Asli Maulida dan Pendapatan Pendapatan 2007 Asli Daerah Daerah (PAD) dan terhadap prediksi Belanja Daerah. Belanja Daerah
Hasil Penelitian Secara simultan realisasi PAD, DAU, Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan terhadap anggaran belanja daerah pada Pemerintah Daerah di Provinsi Sumut. Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.
Universitas Sumatera Utara
3.
Kesit Bambang Prakoso 2004
Pengaruh Dana Dana Alokasi Alokasi Umum Umum (DAU), dan Pendapatan Pendapatan Asli Asli Daerah Daerah (PAD) dan terhadap prediksi Belanja Daerah. Belanja Daerah (Studi Empirik di wilayah Provinsi Jawa Tengah dan DIY) Sumber : data diolah oleh penulis, 2011
Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.
Akbar (2011) meneliti pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Daerah pada Pemda di Sumut. Penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan realisasi PAD, DAU, Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan terhadap anggaran Belanja Daerah pada Pemda di Sumut. Sedangkan secara parsial variabel Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap anggaran Belanja Daerah pada Pemda di Sumut. Maulida (2007) meneliti pengaruh DAU dan PAD terhadap prediksi Belanja Daerah. Penelitian ini menunjukkan DAU dan PAD secara terpisah dan serentak berpengaruh terhadap prediksi Belanja Daerah. Prakoso (2004) meneliti pengaruh Dana Alokai Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap prediksi Belanja Daerah (studi empiris di Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan DIY). Penelitian ini menunjukkan bahwa besarnya belanja daerah dipengaruhi jumlah dana alokasi umum yang diterima dari pemerintah pusat. Dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah berpengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah.
Universitas Sumatera Utara
C. Kerangka Konseptual dan Hipotesis 1.
Kerangka Konseptual Hubungan antara Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana
Alokasi khusus dengan Belanja Daerah dapat digambarkan dalam kerangka konseptual pada gambar 2.1.
Pendapatan Asli Daerah (X1) Belanja Dana Alokasi Umum (X2)
Daerah (Y)
Dana Alokasi Khusus (X3)
Gambar 2.1. Kerangka Konseptual Menurut Erlina (2008 : 38) kerangka teoritis adalah suatu model yang menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor yang penting yang telah diketahui dalam suatu masalah tertentu. Hubungan yang dijelaskan adalah hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat dan juga jika ada variabel yang lain yang menyertainya. Penyusunan
APBD
dilakukan
dengan
cara
menentukan
perkiraaan
pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiataan-kegiataan dan proyekproyek daerah selama satu tahun anggaran kemudian menentukan perkiraan dan
Universitas Sumatera Utara
sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran yang dimaksud. Pendapatan daerah yang dikumpulkan pemerintah daerah baik yang berasal dari daerah itu sendiri (PAD) maupun transfer berupa subsidi pemerintah pusat (DAU dan DAK) akan digunakan untuk membiayai semua kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek pemerintah daerah. Kenaikan pendapatan daerah juga akan mempengaruhi belanja daerah.
2.
Hipotesis Penelitian Berdasarkan kerangka konseptual yang telah dijelaskan, hipotesis yang
dirumuskan dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah di Sumatera Utara.
Universitas Sumatera Utara
