BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. PENGERTIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Halim, 2004). Sedangkan menurut Mardiasmo (2002) Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sector pajak daerah, retribusi daerah hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.
a. Sumber Pendapatan Asli Daerah Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mutlak harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar mampu untuk membiayai kebutuhannya sendiri, sehingga ketergantungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat semakin berkurang dan pada akhirnya daerah dapat mandiri. Dalam UndangUndang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara
6
7
pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada bab V (lima) nomor 1 (satu) disebutkan bahwa pendapatan asli daerah bersumber dari: 1.
Pajak Daerah Menurut UU No 28 tahun 2009 Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UndangUndang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan UU nomor 28 tahun 2009 pajak kabupaten/kota dibagi menjadi beberapa sebagai berikut, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Seperti halnya dengan pajak pada umumnya, pajak daerah mempunyai peranan ganda yaitu:
Sebagai sumber pendapatan daerah (budegtary)
Sebagai alat pengatur (regulatory)
8
2.
Retribusi Daerah Pemerintah pusat kembali mengeluarkan regulasi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, melalui Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. Berlakunya UU pajak dan retribusi daerah yang baru di satu sisi memberikan keuntungan daerah dengan adanya sumber-sumber pendapatan baru, namun disisi lain ada beberapa sumber pendapatan asli daerah yang harus dihapus karena tidak boleh lagi dipungut oleh daerah, terutama berasal dari retribusi daerah. Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 secara keseluruhan terdapat 30 jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah yang dikelompokkan ke dalam 3 golongan retribusi, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. 1)
Retribusi Jasa Umum yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Sesuai dengan Undang-Undang No.34 Tahun 2000 pasal 18 ayat 3 huruf a, retribusi jasa umum ditentukan berdasarkan kriteria berikut ini: a)
Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau perizinan tertentu.
b)
Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi.
9
c)
Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
d)
Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi.
e)
Retribusi tersebut tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya.
f)
Retribusi tersebut dapat dipungut secara efektif dan efisien serta merupakan satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
g)
Pemungutan retibusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan atau kualitas pelayanan yang lebih baik. Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum terdiri dari:
Retribusi pelayanan kesehatan
Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan
Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akte catatan sipil
Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum
Retribusi pelayanan pasar
Retribusi pengujian kendaraan bermotor
Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
10
2)
Retribusi penggantian biaya cetak peta
Retribusi pengujian kapal perikanan.
Retribusi Jasa Usaha yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sector swasta. Kriteria retribusi jasa usaha: a) Besifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu. b) Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang disediakan oleh sector swasta, tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah. Jenis-jenis Retrubusi Jasa Usaha terdiri dari:
Retribusi pemakaian kekayaan daerah
Retribusi pasar grosir dan atau pertokoan
Retribusi tempat pelelangan ikan
Retribusi Terminal
Retribusi tempat khusus parkir
Retribusi tempat penginapan
Retribusi penyedotan kakus
Retribusi rumah potong hewan
11
3)
Retribusi pelayanan pelabuhan kapal
Retribusi tempat wisata
Retribusi penyebrangan di atas air
Retribusi pengolahan limbah cair
Retribusi penjualan produksi usaha daerah
Retribusi Perizinan Tertentu yaitu retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan,
pengendalian
dan
pengawasan
atas
kegiatan
pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana
atau fasilitas
tertentu guna melindungi
kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Kriteria Retribusi perizinan tertentu antara lain:
Perizianan tersebut termasuk kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi.
Perizinan
tersebut
benar-benar
dipelukan
guna
untuk
melindungi kepentingan umum.
Biaya
yang
menjadi
beban
pemerintah
dalam
penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggualngi dampak negative dan pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari perizinan tertentu.
12
Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu terdiri dari:
Retribusi izin mendirikan bangunan
Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol
Retribusi izin gangguan
Retribusi izin trayek Ciri-ciri retribusi daerah diantaranya: o Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah o Dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis o Andanya kontraprestasi yang secara langsung dapat ditinjuk o Retribusi dikenakan pada setiap orang/badan yang menggunakan jasa-jasa yang disiapkan Negara.
Perhitungan Retribusi Daerah Besarnya retribusi yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa atau perizinan tertentu dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi dengan tingkat penggunaan jasa. Dengan demikian, besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan tarif retribusi dan tingkat penggunaan jasa. a)
Tingkat Penggunaan Jasa
13
Tingkat Penggunaan Jasa dapat dinyatakan sebagai kuantitas penggunaan jasa sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan, misalnya beberapa kali masuk tempat rekreasi, berapa kali/berapa jam parkir kendaraan, dan sebagainya. Akan tetapi, ada pula penggunaan jasa yang tidak dapat dengan mudah diukur. Dalam hal ini tingkat penggunaan jasa mungkin perlu ditaksir berdasarkan rumus tertentu yang didasarkan atas luas tanah, luas lantai bangunan, jumlah tingkat bangunan, dan rencana penggunaan bangunan. b)
Tarif Retribusi Daerah Tarif Retribusi Daerah adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi daerah yang terutang. Tarif dapat ditentukan seragam atau dapat diadakan perbedaan mengenai golongan tarif sesuai dengan sasaran dan tarif tertentu, misalnya perbedaan Retribusi Tempat Rekreasi antara anak dan dewasa. Tarif retribusi ditinjau kembali secara berkala dengan memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi, hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian daerah berkaitan dengan objek retribusi yang bersangkutan. Dalam Peraturan
14
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 ditetapkan bahwa tarif retribusi ditinjau kembali paling lama lima tahun sekali. c)
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Daerah Tarif retribusi daerah ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif yang berbeda antar golongan retribusi daerah. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi daerah ditentukan sebagai berikut:
Tarif retribusi jasa umum ditetapkan berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.
Tarif retribusi jasa usaha ditetapkan berdasarkan pada tujuan utama untuk memperoleh keuntungan yang layak, yaitu keuntungan yang dapat dianggap memadai jika jasa yang bersangkutan diselenggarakan oleh swasta.
Tarif retribusi perizinan tertentu ditetapkan berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Biaya penyelenggaraan
pemberian
izin
yang
bersangkutan
meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan,
15
penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
3.
Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah
yang dipisahkan
merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut menurut objek pendapatan yang mencakup bagian
laba
atas
penyertaan
modal
pada
perusahaan
milik
daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta maupun kelompok masyarakat. 4.
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan Pendapatan Asli Daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan ini juga merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Undang-undang nomor 33 tahun 2004
mengklasifikasikan yang
termasuk dalam pendapatan asli daerah yang sah meliputi:
16
Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
Jasa giro.
Pendapatan bunga.
Keuntungan adalah nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaaan barang ataupun jasa oleh pemerintah.
B. ANALISIS DATA
Sebagai perbandingan antara realisasi dan target terdapat beberapa analisis sebagai berikut: a. Pencapaian Target dan Realisasi Pencapaian target dan realisasi adalah untuk membandingkan tingkat penerimaan pendapatan retribusi tempat wisata dengan target anggaran yang ditetapkan sehingga dapat diketahui kebijakan yang diberlakukan berjalan sebagaimana mestinya. Target adalah suatu hasil akhir, titik akhir atau segala sesuatu yang akan dicapai/suatu pernyataan tentang keadaankeadaan yang diinginkan untuk direalisasi. Pencapaian dikatakan baik apabila mencapai presentase lebih dari 100.
17
Pencapaian Target dan Realisasi Pencapaian target dan realisasi =
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑟𝑒𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑎𝑡 𝑤𝑖𝑠𝑎𝑡𝑎 𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑟𝑒𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑎𝑡 𝑤𝑖𝑠𝑎𝑡𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡𝑎𝑝𝑘𝑎𝑛
𝑥 100%
b. Analisis Kontribusi Analisis Kontribusi yaitu suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan Retribusi tempat wisata terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Karanganayar, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan Retribusi Tempat Wisata dengan PAD (Mahmudi, 2007). Kontribusi Retribusi Tempat Wisata terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Karanganyar dihitung dengan membandingkan jumlah penerimaan Retribusi Tempat Wisata dengan jumlah penerimaan pendapatan asli daerah. Rumus untuk mengetahui kontribusi yang diberikan tempat wisata sebagai berikut: Rumus Analisis Kontribusi Rasio Kontribusi =
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑅𝑒𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑎𝑡 𝑊𝑖𝑠𝑎𝑡𝑎 𝑥 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐴𝑠𝑙𝑖 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ
100%
18
c. Analisis Pertumbuhan Retribusi Tempat Wisata Pertumbuhan retribusi tempat wisata dihitung untuk menghitung laju pertumbuhan retribusi tempat wisata di Kabupaten Karanganyar setiap tahunnya selama periode pengamatan yaitu dari tahun 2011 hingga tahun 2015. Rumus Analisis Pertumbuhan Pertumbuhan 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑒𝑛𝑡𝑢−𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑟𝑒𝑡𝑟𝑢𝑏𝑢𝑠𝑖 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑠𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚𝑛𝑦𝑎 = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑟𝑒𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 𝑥100% 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑟𝑒𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑠𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚𝑛𝑦𝑎
