BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Implementasi 2.2.1 pengertian Implementasi Sudah menjadi kodrat manusia sebagai makhluk hidup untuk menginginkan sesuatu yang lebih baik. Hal ini sudah merupakan dimensi biologis dan psikologis manusia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya didunia ini, implementasi merupakan proses untuk memastikan terlaksananya suatu kebijakan dan tercapainya kebijakan tersebut. Impelementasi juga dimaksudkan menyediakan sarana untuk membuat sesuatu dan memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesama. Van Horn DanVan Meter mengartikan Implementasi kebijakan sebagai :"tindakan-tindakan oleh individu publik dan swasta (atau kelompok) yang diarahkan pada prestasi tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya".( Van Horn Dan Van Meterdalam Subarsono 2006 : 100). Jadi Implementasi dimaksudkan sebagai tindakan individu publik yang diarahkan pada tujuan serta ditetapkan dalam keputusan dan memastikan terlaksananya dan tercapainya suatu kebijakan serta memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesama. Sehingga dapat tercapainya sebuah kebijakan yang memberikan hasil terhadap tindakan-tindakan individu publik dan swasta. Berdasarkan pengertian implementasi yang dikemukakan diatas,dapat dikatakan bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan pihak-pihak yang berwenang atau kepentingan baik pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita atau tujuan yang telah ditetapkan, implementasi dengan
Universitas Sumatera Utara
berbagai tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan atau merealisasikan program yang telah disusun demi tercapainya tujuan dari program yang telah direncanakan. Van Horn Dan Van Meterdalam Subarsono (2006) http:// mengenal Implementasi kebijakan Publik.co.id diakses hari selasa tggl 23-08-2013 jam 20.50 wib)
2.2.2 Struktur Implementasi Sebagai tindakan intervensi, maka faktor kritis dalam proses implementasi adalah merancang struktur implementasinya, yakni memilih tindakan – tindakan operasional yang tepat, serta mengoperasionalkan tindakan – tindakan tersebut secara tepat pula ke dalam bentuk Program dan Proyek. Agar dapat melakukan intervensi secara optimal, Sabatier dan Mazmanian (1983) menyebutkan bahwa beberapa factor perlu diperhatikan dalam implementasi, yakni: 1. Mengidentifikasi masalah yang harus diintervensi 2. Menegaskan tujuan yang hendak dicapai 3. Merancang struktur proses implementasi
Untuk
menyusun
struktur
Implementasi
tersebut
Lineberry
(1984)
menyatakan ada beberapa hal yang harus diperhatikan:
1. Pembentukan unit organisasi atau staf pelaksana
2. Penjabaran tujuan dalam berbagai aturan pelaksana (Standard operating procedures/SOP)
3. Mengkoordinasikan berbagai sumberdaya dan pengeluaran pada kelompok sasaran serta pembagian tugas diantara badan pelaksana
4. Pengalokasian sumberdaya untuk mencapai tujuan.
Universitas Sumatera Utara
2.3 Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan adalah sebuah proses dimana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengawasan dan mempengaruhi terhadap, kejadiankejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Parson dalam Suharto, 2009: 58). Sasaran
utama
pemberdayaan
masyarakat
adalah
masyarakat
yang
terpinggirkan, termasuk kaum perempuan. Demikian pula masyarakat lain yang terabaikan. Hal ini tidak menutup kemungkinan bagi orang lain untuk mengikuti kegiatan-kegiatan pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat meningkatkan untuk menganalisis kondisi dan potensi serta masalah-masalah yang perlu diatasi. Masyarakat berperan serta dalam proses pengambilan keputusan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan sampai tahap penilaian kegiatan yang dikembangkan oleh dan untuk mereka. Dasar proses pemberdayaan adalah pengalaman dan pengetahuan masyarakat tentang keberadaannya sangat luas dan berguna serta kemauan mereka untuk menjadi lebih baik. Proses pemberdayaan ini bertitik tolak untuk memandirikan masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidupnya, mengoptimalkan sumber daya setempat sebaik mungkin, baik sumberdaya alam maupun sumber daya manusia. Melalui proses pemberdayaan masyarakat diharapkan akan dikembangkan lebih jauh pola pikir yang kritis dan sistematis. Proses pemberdayaan sangat bermanfaat untuk dinas dan instansi lain dalam peningkatan pelayanan yang lebih tanggap bagi kebutuhan pelanggan yang telah diidentifikasi oleh masyarakat sendiri. Proses pemberdayaan masyarakat akan
Universitas Sumatera Utara
meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menyampaikan kebutuhannya kepada instansi-instansi dapat menyesuaikan serta memperbaiki pelayanannya. Tim pemberdayaan masyarakat di dukung oleh lembaga pelaksana. Peran utama tim pemberdayaan masyarakat adalah mendampingi masyarakat dalam melaksanakan proses pemberdayaan masyarakat. Peran tim pemberdayaan
pada
awal proses sangat aktif tetapi akan berkurang selama proses berjalan sampai masyarakat sudah mampu melanjutkan kegiatannya secara mandiri. Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui beberapa tahapan seperti diuraikan berikut ini. Proses ini harus sesuai dengan kondisi dan dinamika yang ada di wilayah pelaksanaan. Tahap 1. Seleksi lokasi Tahap 2. Sosialisasi pemberdayaan masyarakat Tahap 3. Proses pemberdayaan masyarakat, yang terdiri dari: a. Kajian keadaan pedesaaan partisipatif b. Pengembangan kelompok c. Penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan d. Monitoring dan evaluasi partisipasi Tahap 4. Pemandirian masyarakat (Departemen Sosial, 2007: 1-6). Waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan pemberdayaan masyarakat tidak tentu. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses yang akan berjalan terusmenerus. Masyarakat akan mengkaji keadaannya dan mengembangkan rencana kegiatan perbaikan serta melakukannya secara berkelanjutan. BKKBN telah memulai program pemberdayaan ekonomi pada tahun 80’an. Dalam periode waktu 1980 sampai dengan tahun 1994 telah dilaksanakan berbagai program “The Family Planning – Income Generating Activities” (FP-IGA) yang
Universitas Sumatera Utara
telah dilaksanakan. Pada awalnya program rintisan ini dikembangkan untuk penjagaan kebutuhan terhadap program pemberdayaan ekonomi keluarga, sehingga disajikan berbagai alternatif model yang dapat dikembangkan di daerah. Keberlangsungan program pemberdayaan ekonomi ini sangat tergantung pada sumber daya manusia, sumber daya ekonomi, teknis produksi, pemasaran, dan yang lebih utama adalah permodalan. Berikut ini adalah contoh dari model–model pemberdayaan ekonomi keluarga antara lain : Program Rintisan, meliputi: 1. Proyek Bantuan Bank Dunia 300 IDN, merupakan paket program berupa: bantuan pengadaan air bersih, peningkatan pendapatan akseptor, dan penyedian kebutuhan. 2. Proyek ASEAN untuk Women in Development, salah satu kegiatannya adalah Income Generating. 3. Program KB-GIZI melalui bantuan USAID, dengan kegiatan KBpedesaan/kumuh yang salah satu kegiatannya adalah Income Generating. 4. Program Women in Development melalui bantuan UNFPA, dengan kegiatan Income Generating Program WID ini sudah lebih lengkap dengan adanya studi banding, pembuatan buku pedoman MIS. 5. Melalui bantuan Belanda (IGGA), dilaksanakan program Income Generating dengan berbagai kegiatan pengembangan antara lain : a. Model-model pelatihan b. Latihan pengembangan produk c. Latihan pemasaran d. Studi banding
Universitas Sumatera Utara
6. Dukungan APBN-DIP melui berbagai proyek untuk kecamatan miskin dan KB keluarga transmigran, yang bentuk kegitannya adalah Income Generating dengan penyediaan bantuan modal yang dilaksanakan secara bergulir. 7. Bantuan modal dari BUMN/dari saldo laba perusahaan negara juga dialokasikan untuk kegiatan Income Generating dengan paket modal lebih besar dari bantuan modal APBN (Badan Koodinasi Keluarga Berencana Nasional, 2012:28) Kelompok-kelompok yang mendapatkan bantuan modal tersebut adalah kelompok UPPKA (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor), yang para anggotanya sebagian besar para akseptor KB untuk mendorong peningkatan kesejahteraan akseptor KB sebagai suatu nilai tambahan bagi yang menjadi anggota KB, dan bagi lingkungannya merupakan salah satu teknik motivasi untuk mengajak masyarakat untuk ikut serta menjadi akseptor KB.
2.4 Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera 2.4.1 Pengertian Kelompok UPPKS Kelompok usaha peningkatan Pendapatan Keluarga sejahtera (UPPKS) adalah kelompok yang melakukan kegiatan ekonomi produktif untuk meningkatkan pendapatan keluarga dalam rangka mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera yang beranggotakan, baik ibu/ibu wanita dari keluarga prasejahtera, keluarga sejahtera I, maupun keluarga lain yang tahap kesejahteraannya lebih tinggi, baik yang belum, sedang, maupun purna peserta KB. Tujuan umum dari kelompok UPPKS adalah untuk memberdayakan ibuibu/wanita di bidang ekonomi sebagai upaya peningkatan penanggulangan
Universitas Sumatera Utara
kemiskinan dalam rangka membangun kemandirian dan ketahanan keluarga serta mewujudkan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera. Secara khusus tujuan kelompok UPPKS adalah: 1) Meningkatkan pemberdayaan keluarga di bidang ekonomi 2) Melatih keluarga, khususnya wanita untuk melakukan kegiatan wirausaha 3) Meningkatkan dinamika kehidupan keluarga 4) Meningkatkan peran serta keluarga dalam pelaksanaan pembangunan dilingkungannya 5) Meningkatkan kemandirian dan ketahanan keluarga 8. Meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan (Badan Koodinasi Keluarga Berencana Nasional, 2007: 1-2) Sasaran langsung yang dituju pada program ini adalah kaum wanita yang termasuk kategori keluarga pra keluarga sejahtera, sejahtera I, dan keluarga lain yang tingkat kesejahteraannya sudah lebih tinggi dari pada yang sedang melakukan kegiatan usaha ekonomi produktif. Sasaran tidak langsung dari kegiatan ini antara lain adalah kader pembangunan di tingkat desa, tokoh masyarakat, PLKB, dan pemberi pinjaman modal.
2.4.2 Pokok-pokok Kegiatan Kelompok UPPKS Pengembangan kegiatan UPPKS dan pokok-pokok kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut: 1) Komunikasi, Informasi, dan Edukasi. Kegiatan ini ditujukan untuk menumbuhkan kepedulian dan komitmen dari berbagai unsur pembangunan di setiap lingkungan sehingga berkembang partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan keluarga sejahtera.
Universitas Sumatera Utara
2) Pendataan keluarga sejahtera. Kegiatan ini dilakukan setiap tahun bersama masyarakat untuk memperoleh data yang lengkap tentang tingkat kesejahteraan keluarga sehingga mereka yang tergolong keluarga prakeluarga sejahtera dan keluarga sejahtera I segera dapat ditingkatkan kesejahteraannya melalui kelompok UPPKS. 3) Bimbingan pengembangan usaha ekonomi produktif. Bimbingan ini dilakukan melalui kelompok UPPKS dengan jenis usaha (1) pelaju keluarga (petik, olah, jual, dan untung oleh keluarga), (2) pemaju keluarga (proses, kemas, jual, dan untung oleh keluarga), (3) jasa, seperti usaha salon kecantikan, tukang banten, tukang pijat/mesinggul, dan tukang jahit. 4) Kemitraan usaha. Pokjanal di tingkat desa yang lebih tinggi berusaha mencarikan mitra usaha bagi kelompok UPPKS dalam pengembangan usahanya. Pola kemitraan dapat berupa pola inti plasma, subkontrak, keagenan, waralaba, dagang umum, dan usaha bersama.
2.4.3 Pembinaan Usaha Ekonomi Keluarga Program Pemberdayaan Keluarga Ekonomi Keluarga (PEK) yang dilaksanak oleh BKKBN melalui Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) merupakan kegiatan usaha ekonomi produktif keluarga, terutama Pasangan Usia Subur (PUS). Keluarga Pra Sejahtera (KPS) dan keluarga sejahtera I (KS I) baik peserta KB, sedangkan KS II keatas diharapkan dapan menjadi motivator dalam pengelolahan Kelompok UPPKS. UPPKS diharapkan menjadi kegiatan yang inovatif, kreatif sehingga dapat berkembang dan berjalan secara berkesinambungan, serta memperoleh hasil sesuai dengan
tujuan
yang
diharapkan.
Untuk
memantapkan
dan
meningkatkan
Universitas Sumatera Utara
pemberdayaan
Ekonomi
Keluarga
serta
menyesuaikan
dengan
tuntutan
perkembangan otonomi daerah, maka perlu diterbitkan Pedoman Pemberdayaan Ekonomi Keluarga melalui Kelompok UPPKS. 1. Jenis Pembinaan Usaha a. Pembekalan Kewirausahaan Kegiatan ini bertujuan mengembangkan wawasan bagi pemula berminat berwirausaha. Selain itu juga dapat membekali mereka sebagai calon wirausaha, strategi memulai wirausaha, manajemen wirausaha, semangat dari wirausaha, manajemen keuangan, keterampilan yang harus dimiliki, membangun teamwork yang baik, dan bagaimana memulai bisnis dikalangan pemula, sehingga mereka memiliki potensi wirausaha yang maksimal, tanpa harus merasa kurang percaya diri dan takut dengan resiko kegagalan. b. Pembina pengetahuan Anggota kelompok UPPKS yang berminat usaha biasanya belum berpikir tentang kewirausahan perlu mengembangkan beberapa bidang pengetahuan yang berpengaruh pada bidang usaha seperti: a. Belajar tentang lingkungan atau segmen pasar seperti apa masyarakat yang tinggal didalamnya, usia, menikah atau lajang, jumlah anggota mereka, dan tingkat pendapatan mereka rata-rata kebutuhanya apa. b. Mengetahui apa yang sedang terjadi sekarang, misalnya gaya busana terkini, makanan, layanan yang banyak dicari, jenis olahraga yang sedang populer. Pada dasarnya, seseorang wirausaha selalu ingin mengetahui apa yang baru dan berbeda.
Universitas Sumatera Utara
c. Belajar sambil berusaha, pengetahuan praktis pengalaman setiap hari. Tentu merupakan bakal yang penting untuk menjadi seorang wirausaha. Kewirausaha menggabungkan semua pengetahuan dan pengetahuan seseorang dengan pengalaman sambil berusaha akan menggabungkan pengalaman, minat, hobi, dan akan menemukan keterampilanya, cara mengatur dan merencenakan usaha. d. Keterampilan usaha sebagai seorang wirausaha membutuhkan banyak keterampilan untuk dapat menjalankan usaha dengan sukses.
Kemampuan
yang
diperoleh
dibuktikan
dalam
menjalankan usahanya, karena setiap usaha memang berbeda dan akan membutuhkan beberapa pengetahuan dan keterampilan khusus yang diperlukan untuk usaha itu sendiri. Meskipun demikian,
terdapat
keterampilan-keterampilan
umum
dan
pengetahuan bersifat umum bagi kebanyakan usaha. 2. Mengembangkan Usaha Bagaimana mengembangkan usaha supaya sukses pada dasarnya belum perna ditemukan jawabanya yang pasti, karena suksesnya suatu usaha tergantung pada kemampuan untuk menemukan peluang usaha, dan segera bertindak dengan mengelola kekuatan yang dimiliki untuk menawarkan sesuatu produk yang menarik bagi pelanggan, dan mengambil risiko yang ada. yang berperan adalah wirausaha dan mengambil inisiatif untuk menciptakan serta melakukan penawaran menarik yang bernilai kepada calon pelanggan.
Universitas Sumatera Utara
3. Memberikan Bantuan Teknis Produksi Untuk memperoleh bantuan teknis ini dapat dilakukan kerjasama dengan pengusaha atau pengrajin yang berpengalaman dan atau lembagalembaga khusus dapat memberikan pengetahuan tambahan dan keterampilan untuk mengambil keputusan bagi para wirausaha. Termasuk bagaimana mengembangkan jaringan promosi dan merencenakan strategi pemasaran. Hal ini merupakan alat usaha untuk membantu merencanakan semua kegiatan yang terlibat dalam pertukaran barang dan jasa antara produsen dan konsumen. Penentuan lokasi Usaha ini merupakan sebuah keputusan penting yang dapa “membangun” dan “menghancurkan” sebuah usaha baru. Pemilik usaha kecil harus memilih lokasi yang “tepat” untuk usahanya.
2.5 Kriteria Kemiskinan dari BKKBN 2.5.1 Kemiskinan Menurut BKKBN Kemiskinan adalah suatu fakta dimana seseorang atau sekelompok orang hidup di bawah atau lebih rendah dari kondisi hidup layak sebagai manusia disebabkan ketidak mampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (Siagian, 2012: 2). Suatu proses kemiskinan merupakan proses menurunnya daya dukung terhadap hidup seseorang atau sekelompok orang sehingga pada gilirannya ia atau kelompok tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dan tidak pula mampu mencapai taraf kehidupan yang dianggap layak sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Dalam pelaksanaan program UPPKS yang dimotori oleh BKKBN kriteria yang digunakan untuk menentukan keluarga yang akan memperoleh bantuan pada program ini adalah kriteria yang dikeluarkan oleh BKKBN. Indikator yang
Universitas Sumatera Utara
digunakan adalah indikator yang terdapat pada tahapan-tahapan keluarga sejahtera. Indikator tahapan keluarga sejahtera diuraikan secara terperinci berikut ini: Keluarga sejahtera tahap I sebuah keluarga akan digolongkan sebagai keluarga dengan kategori keluarga sejahtera I jika sesuai dengan kriteria berikut: 1. Keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agama yang dianut masing-masing. 2. Pada umumnya seluruh keluarga makan dua kali/lebih sehari. 3. Seluruh anggota keluarga memiliki pakaian berbeda. 4. Bagian terluas lantai rumah bukan dari tanah. 5. Bila anak sakit dan PUS ingin menjadi akseptor KB, dibawa ke sarana pengobatan modern (Badan Koodinasi Keluarga Berencana Nasional, 2007: 10) Apabila salah satu atau lebih dari indikator tersebut tidak terpenuhi, maka keluarga tersebut digolongkan kedalam keluarga prasejahtera. Kriteria BKKBN untuk mereka yang tergolong miskin adalah keluarga yang berada dalam kategori keluarga sejahtera I dan pra-keluarga sejahtera.
2.6 Implementasi Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) 2.6.1 Landasan Hukum Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992 instruksi Presiden nomor 3 tahun 1996 tentang pembangunan keluarga sejahtera dalam rangka peningkatan penanggulangan kemiskinan peraturan presiden nomor 7 tahun 2005 tentang RPJM 2004-2009. Komitmen global: MDGs (Millennium Development Gold)- Micro Credit Summit.
Universitas Sumatera Utara
2.6.2 Visi dan Misi Visi, Misi & Grand Strategi Visi: “Seluruh Keluarga Ikut KB” Misi: Mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera Grand Strategi: 1. Menggerakkan dan memberdayakan seluruh masyarakat dalam program KB 1. Menata kembali pengelolaan program KB 2. Memperkuat SDM Operasional Program KB 3. Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui pelayanan KB 4. Meningkatkan pembiayaan program KB 2.6.3 Tujuan Tujuan umum dari kelompok UPPKS adalah untuk memberdayakan ibuibu/wanita
dibidang
ekonomi
sebagai
upaya
peningkatan
penanggulangan
kemiskinan dalam rangka membangun kemandirian dan ketahanan keluarga serta mewujudkan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera. Secara khusus tujuan kelompok UPPKS adalah: 1) Meningkatkan pemberdayaan keluarga dibidang ekonomi 2) Melatih keluarga, khususnya wanita untuk melakukan kegiatan wirausaha 3) Meningkatkan dinamika kehidupan keluarga 4) Meningkatkan peran serta keluarga dalam pelaksanaan pembangunan dilingkungannya 5) Meningkatkan kemandirian dan ketahanan keluarga 6) Meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan.
Universitas Sumatera Utara
2.6.4 Pokok-pokok Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga A. Persiapan Untuk terjadinya proses pemberdayaan keluarga yang terkait dengan upaya penanggulangan kemiskinan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: 1. Pendataan Keluarga Pendataan keluarga merupakan kegiatan strategis program KB nasional yang dilakukan setiap tahun mulai pada tahun 1993. Data dikumpulkan dengan mendatangi setiap keluarga di Indonesia (door to door service) yang dilakukan oleh PLKB dan institusi masyarakat seperti PPKBD dan PKK. Data keluarga menghasilkan potret keluarga menurut tahapan kesejahteraan keluarga, termasuk kondisi keluarga pra sejahtera dan sejahtera I/miskin. Hasil pendataan ini kemudian dibahas bersama guna meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam mengatasi masalah kemiskinan, dari masyarakat, untuk masyarakat, dan oleh masyarakat. Hasil pendekatan keluarga tahun 1995 khususnya pendataan keluarga pra sejahtera dan sejahatera I, digunakan sebagai landasan untuk menentukan pengumpulan dan pembentukan kelompok UPPKS yang dapat menerima skim Takesra dan Kukesra. 2. Pertemuan/ Sarasehan Sarasehan dilakukan berbarengan dengan upaya menggalang dukungan dan kegiatan gotong royong untuk menyelesaian masalah setempat dan dilaksanakan melalui berbagai forum yang ada seperti musyawarah membangun desa, rakorbang atau rapat kerja. Hal yang penting dalam sarasehan tersebut adalah masyarakat dapat merumuskan dan menetapkan sasaran keluarga miskin oleh mereka sendiri. Kemudian merangsang bentuk-bentuk intervensinya/sektor-sektor bagi masalah yang tidak dapat diselesaikan ditingkat bawah.
Universitas Sumatera Utara
B. Pelaksanaan 1. Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Rangkaian kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga dilaksanakan melalui kelompok UPPKS. Kelompok ini merupakan wadah dan sarana untuk mendapatkan akses dan fasilitas yang dibutuhkan bagi pengembangan aktualitas diri keluarga. Melalui pendekatan kelompok, diharapkan terjadi proses saling tukar pengalaman diantara anggotanya yang merupakan bagian dari proses pembelajaran yang berlangsung
secara
berkesinambungan
untuk
menciptakan
semangat
dan
mengembangkan kemampuan berwirausaha. Pada akhirnya kelompok ini diharapkan dapat mengantarkan anggotanya menjadi wirausaha yang mandiri. Upaya penumbuhan dan pengembangan kelompok dilingkapi oleh dukungan berbagai pihak, terutama oleh pemerintah kabupaten/kota, lintas sektor, perbankan, dan lembaga ketahanan masyarakat yang berfungsi sebagai pendamping usaha kelompok. 2. Pembinaan Pengelolan Usaha Pembinaan pengelolaan usaha merupakan rangkaian proses mulai dari sumberdaya manusia, kemitraan, jaringan usaha, produksi permodalan dan pemasaran yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Pembinaan secara khusus dilakukan oleh tingkat pusat dan propinsi, yang kemudian dijabarkan oleh BKKBN kabupaten/kota. Pembinaan ini dimulai dari pengumpulan data basis kelompok UPPKS proses pengelolaan usaha sampai dengan pemasaran.
Universitas Sumatera Utara
Rangkaian kegiatan pembinaan dan pengembangan usaha kelompok UPPKS, terdiri dari: a. Peningkatan sumber daya manusia b. Pengembangan kemitraan c. Pengembangan jejaring usaha d. Pembinaan produksi e. Pembinaan permodalan dan lembaga keuangan mikro f. Pembinaan pemasaran 3. Pengembangan dan Pembinaan Tenaga Terampil Keluarga yang tidak memiliki minat dan kemampuan menjadi pengusaha mikro akan diarahkan menjadi tenaga terampil melaui pelatihan keterampilan sesuai dengan minat, bakat dan potensi yang dimiliki. Kegiatan ini dibantu juga oleh lintas sektor departemen tenaga kerja melakukan kerjasama dengan Balai Latihan Kerja dan Mobile Training Unit yang melatih kelompok UPPKS, misalnya usaha menjahit, bordir, membuat kue, makanan/minuman, kerajinan, salon, tenaga service. Upaya yang dilaksanakan dalam pengembangan dan pembinaan tenaga terampil meliputi: a. Peningkatan jaringan kemitraan b. Penyedian modal pelatihan keterampilan 4. Pengembangan Kelompok-Kelompok Sosial Dengan Muatan Ekonomi Upaya ini dimaksudkan untuk mengisi kelompok-kelompok kegiatan sosial yang ada dengan sentuhan dan muatan usaha ekonomi. Kelompok UPPKS dalam kegiatan ini berfungsi sebagai inti yang akan memberikan daya ungkit yang besar atas terselenggaranya kegiatan sosial seperti Posyandu, Bina-bina keluarga, dan
Universitas Sumatera Utara
Usaha perbaikan gizi keluarga dengan lebih intens dan berkesinambungan karena ada kegiatan ekonominya. 5. Pemetaan Kelompok UPPKS Kelompok UPPKS dibagi atas beberapa klasifikasi yang terdiri dari: a. Kelompok UPPKS Dasar, yaitu kelompok UPPKS dengan kriteria: pengurus kelompok belum lengkap, pembukuan sederhana, pertemuan kelompok bulanan, usaha sebatas simpan pinjam, dan belum memperoleh pinjaman kredit komersial. b. Kelompok UPPKS Berkembang, yaitu kelompok UPPKS dengan kriteria: pengurus kelompok lengkap (ketua, sekretaris, bendahara) pembukuan lengkap, pertemuan intensif, melakukan berbagai jenis usaha, modal dari anggota dan dari sumber semi komersial. c. Kelompok UPPKS Mandiri, yaitu kelompok UPPKS dengan kriteria: pengurus kelompok lengkap, pembukuan lengkap, pertemuan mingguan, melakukan berbagai jenis usaha, menggunakan Alat Teknologi Tepat Guna, modal pinjaman komersial. C. Permodalan dan Kelembagaan Pembiayaan atau pendanaan merupakan hal yang sangat penting dan harus dipikirkan untuk kesinambungan jalannya usaha kelompok. Banyak kelompok yang tidak dapat melanjutkan usahanya karena kekurangan modal atau tidak adanya kelanjutan pinjaman berikutnya yang memperlancar jalannya usaha. Kesulitan utama yang dihadapi oleh para pengusaha mikro dan kecil adalah persoalan permodalan. Sektor ekonomi ini tidak dapat mengakses perbankan, karena skalanya yang begitu kecil untuk mampu menjangkau perbankan. Pelayanan perbankan yang memfokuskan pada UKM dapat memberikan pinjaman minimal Rp 5 juta, banyak
Universitas Sumatera Utara
perbankan tidak dapat menjangkau bila harus melayani kredit dibawah Rp 5 juta. Kendalanya yaitu ongkos operasional bank menjadi terlalu mahal, adapun bank yang melakukannya adalah Bank BRI namun cakupannya sangat terbatas. D. Alur Pembiayaan Usaha Mikro Pembiayaan usaha mikro UPPKS merupakan suatu sistem penyaluran pinjaman kredit kepada kepada kelompok UPPKS dari berbagai sumber dana serta sistem pengembalian angsuran dari kelompok UPPKS kepada penyandang dana secara terstruktur dan teratur. Pembiayaan untuk usaha mikro adalah hal yang sangat penting dalam rangka menjamin kelangsungan usaha kelompok dan kemampuan menjangkau anggota kelompok dari keluarga miskin untuk dapat mengakses sumber permodalan. Untuk kelancaran hal tersebut perlu dilibatkan berbagai sistem keuangan mikro baik lembaga keuangan bukan bank maupun perbankkan dan penyandang dana. Berdasarkan pengalaman pelaksanaan usaha ekonomi keluarga, dapat digambarkan alur model yang telah dikembangkan dan sedang dirintis untuk pembiayaan usaha mikro sebagai berikut: 1) Sistem Penyaluran Pinjaman Kredit Kredit usaha mikro–layanan tanpa agunan bank mandiri melalui skim kredit yaitu suatu program penyaluran kredit mikro dengan sistem dana penjaminan dari pemerintah yang langsung melayani berbagai kelompok usaha ekonomi produktif termasuk UPPKS. Model yang telah dikembangkan seperti diatas bukanlah satu-satunya. Masih banyak model-model yang telah dikembangkan oleh daerah misalnya melalui Bank umum daerah, proyek pemerintah dalam rangka pengentasan kemiskinan, dana community development, dana pemberdayaan masyarakat, dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu model-model tersebut dapat berkembang
Universitas Sumatera Utara
seiring dengan waktu akibat terjadinya perubahan kebutuhan dan kondisi masyarakat. 2) Sistem Perguliran Pinjaman Tujuan dari sistem ini adalah memperluas akses anggota atau kelompok lain untuk mendapatkan kesempatan memperoleh kredit modal dan investasi. Untuk itu perlu diterapkan berbagai sistem tanggung renteng dan upaya pendampingan yang dapat menjamin kembalinya modal pinjaman yang melibatkan peran-peran asosiasi atau lembaga keuangan mikro bukan bank sebagai pengelola keuangan di tingkat lapangan.
E. Pengorganisasian a. Kelompok Mengaktifkan kelompok secara berkala sebagai media pendidikan dan pembelajaran untuk memahami admistrasi dan pembukuan kelompok. Kelompok akan melakukan ikrar untuk mematuhi aturan kelompok dan terikat pada komitmen bersama dalam setiap pertemuan rutin dan melaporkan kemajuan usahnya dengan menunjukkan cash-flow (pembukuan keuangan). Selanjutnya, kelompok menabung dalam setiap pertemuan kelompok dan mengembalikan pinjaman mingguan atau bulanan. b. Desa, Kecamatan dan Kabupaten Dilakukan melaui forum sebagai wadah pertemuan berbagai tingkatan kelompok kerja teknis. Forum ini terdiri dari pembinaan dan Petugas BKKBN, Perbankan, LKM/Pendamping, Kader, Unit Pelaksanaan lintas sektor. Adapun fungsi kelompok teknis tersebut adalah:
Universitas Sumatera Utara
1. Membuat rencana kerja berdasarkan data dari pendataan keluarga dan data sekunder lainnya 2. Melakukan implementasi hasil kerja 3. Memecahkan masalah dan memberikan solusi usaha mikro 4. Membangun wadah koordinasi bagi komunikasi, informasi dan edukasi usaha-usaha mikro 5. Menggali pembiayaan untuk usaha mikro dan sistem perguliran pinjaman 6. Merujuk permasalah yang diperlukan penyelesaian ke tingkat lebih atas Agar program pemberdayaan ekonomi keluarga ditingkat desa/kec/kabupaten berjalan secara efektif, fungsi yang mendasar dari kelompok teknis harus dijalankan. Pada kenyataannya fungsi kelompok teknis berjalan tersendat-sendat sesuai dengan keberadaan program. Untuk itu dukungan dan motivasi pertemuan teknis sangat diperlukan, seperti Advokasi dan KIE, tenaga SDM dan dukungan fasilitas sarana. c. Provinsi dan Pusat Tingkat Provinsi dan Pusat melalui Kelompok Kerja Operasional. Forum tersebut perlu melakukan pertemuan rutin bulanan dengan fungsi utama mengaktifkan dan melakukan implementasi kelompok teknis kabupaten/kota maupun kecamatan yang akan menjaga kesinambungan usaha mikro. 1. Melakukan perencanaan dan supervisi 2. Melakukan implementasi dan umpan balik 3. Menggali terobosan bagi kesinambungan usaha mikro 4. Mengaktifkan dan menyuburkan jaringan Lembaga Keuangan Mikro daerah 5. Menggali sumber dana baru 6. Melancarkan sistem perguliran dana kelompok.
Universitas Sumatera Utara
2.7 Kerangka Pemikiran Indonesia memiliki persoalan kemiskinan yang tidak kunjung terselesaikan. Berbagai usaha telah di lakukan pemerintah, namun persoalan kemiskinan tetap saja membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah. Kebijakan publik yang di canangkan pemerintah adalah salah satu upaya menyelesaikan persoalan kemiskinan, banyak upaya dari pemerintah yang telah dilakukan untuk mendapatkan perubahan diberbagai bidang dan berbagai macam kebijakan pula. Fungsi dari kebijakan tersebut adalah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam masyarakat. Salah satu pihak yang dianggap memiliki tanggung jawab untuk melakukan perubahan dan perbaikan tersebut adalah negara, sehingga kebijakan sosial dapat dilihat sebagai salah satu upaya yang direncanakan dan dilaksanankan negara untuk memecahkan masalah sosial tersebut. Setidak-tidaknya merupakan upaya untuk memperbaiki kondisi yang tidak diharapkan tadi. Melalui kebijakan sosial pemerintah mulai memberdayakan potensi yang dimiliki masyarakat untuk dikembangkan. Sasaran utama pemberdayaan masyarakat adalah masyarakat yang terpinggirkan, termasuk kaum perempuan. Demikian pula masyarakat lain yang terabaikan. Diharapkan dengan adanya kebijakan publik dan yang berujung kepada kebijakan sosial maka proses pemberdayaan masyarakat guna menciptakan kesejahteraan sosial sosial bagi bangsa indonesia. BKKBN telah mempelopori program UPPKS sejak 1979. Program ini merupakan model yang berfungsi menggerakkan roda ekonomi keluarga melalui pembelajaran usaha ekonomi dengan cara menggugat minat dan semangat keluarga untuk berwirausaha. Tujuan akhir yang ingin diperoleh adalah terjadinya perubahan perilaku keluarga, yakni keluarga yang mau, tahu dan mampu melakukan usaha ekonomi produktif atau berperilaku ekonomi produktif yang positif.
Universitas Sumatera Utara
BKKBN melakukan pengembangan ekonomi keluarga yang produktif melalui proses pemberdayaan keluarga tujuannya adalah agar dapat menarik dan mendorong berbagai sumberdaya ekonomi yang tersedia bisa mengalir dan mendukung sasaran yang diperioritaskan BKKBN. Dengan demikian sasaran perioritas pra keluarga sejahtera I pada akhirnya dapat melakukan wirausaha dan sekaligus sebagai akseptor KB secara mandiri. BKKBN telah mempelopori dan mengembangkan upaya tersebut melalui program usaha peningkatan pendapatan keluarga. Program tersebut merupakan integrasi dengan program keluarga berencana yang dicanangkan dalam bentuk kelompok KB dalam rangka pelembagaan dan pembudayaan norma keluarga kecil bahagian dan sejahtera. Salah satu kebijakan sosial pemerintah yaitu program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera. Usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera tersebut merupakan program dari Badan Kordinasi Keluarga Berencana Nasional dalam bidang pengelolaan potensi dan sumberdaya yang dimiliki masyarakat. Yang ditangangi langsung oleh Pelaksana Lapangan Keluarga Berencana dan institusi masyarakat seperti PPKBD dan PKK. Sasaran dari UPPKS ini yaitu peserta KB khususnya keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I yang belum menjadi peserta KB, keluarga sejahtera II, keluarga sejahtera III, keluarga sejahtera III+ sebagai fasilitator remaja yang aktif dalam kegiatan PIK-KRR pria yang aktif dalam paguyuban KB pria keluarga yang aktif dalam kegiatan Bina keluarga balita, Bina keluarga remaja, Bina keluarga lansia peserta KB isteri prajurit TNI yang tinggal di asrama TNI. Salah satu kegiatan dalam UPPKS di kelurahan Sukaramai I merupakan kegiatan khusus untuk kaum perempuan yang terbagi dalam 1 kelompok dan terbagi pula dalam tiga jenis usaha. Yaitu pada sektor perdagangan, industri tekstil dan
Universitas Sumatera Utara
sektor jasa penjahit. Pada intinya program ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan keluarga agar masyarakat tersebut mampu meningkatkan taraf hidup mereka dan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak.
Universitas Sumatera Utara
Untuk memperjelas kerangka pemikiran tersebut, dapat di lihat pada bagan ini: Bagan Alir Pikir Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
Pelaksanaan Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Daerah
Kelompok-Kelompok UPPKS -
Perdagangan Industri tekstil Jasa menjahit
IMPLEMENTASI -
Pemahaman program
-
Pencapain Tujuan
-
Ketepatan waktu
-
Manfaaat program
Universitas Sumatera Utara
2.8 Defenisi konsep dan Defenisi Operasional 2.8.1 Defenisi Konsep Konsep merupakan absraksi tentang fenomena sosial yang dirumuskan melalui generalisasi dari sejumlah karakteristik peristiwa atau keadaan fenomena tertentu. Konsep merupakan unsur penting dalam penelitian, keberhasilan suatu penelitian antara lain brgantung pada sejauh mana kita mendefenisikan konsep dapat diartikan sebagai defenisi yang menggambarkan konsep dengan pengguna konsepkonsep lain (Silalahi,2009:11) Untuk lebih memahami pengertian mengenai konsep-konsep yang akan digunakan, maka peneliti membatasi konsep yang digunakan sebagai berikut: 1. Implementasi dalam peneliti ini adalah adalah tindakan-tindakan yang dilakukan pihak-pihak yang berwenang atau kepentingan baik pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita atau tujuan yang telah ditetapkan 2. Pemberdayaan adalah sebuah proses dimana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengawasan dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. 3. Usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera adalah: merupakan upaya untuk mendinamisasikan faktor-faktor penting yang ada pada keluarga, yang bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan keluarga yang dimulai dari aspek mengenali masalah, kebutuhan, aspirasi dan menghargai potensi yang dimiliki serta mencapai tujuan yang ingin dicapai. 4. Kelompok UPPKS dalam penelitian ini adalah beberapa kelompok di pedesaan yang anggotanya terdiri dari perempuan yang menjadi akseptor KB dan aktif dalam kegiatan pelaksanaan program UPPKS.
Universitas Sumatera Utara
5. Implementasi pelaksanaan Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera di kelurahan Sukaramai I kecamatan Medan Area adalah suatu proses
penilaian
terhadap
pelaksanaan
program untuk
kemandirian
masyarakat oleh BKKBN, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan peningkatan
ekonomi
masyarakat
melalui
program
pemberdayaan
masyarakat.
2.8.2 Defenisi Operasional Ditinjau dari proses atau langkah-langkah penelitian, dapat dikemukakan bahwa perumusan defenisi operasional adalah langkah lanjutan dari defenisi konsep. Jika perumusan defenisi konsep ditujukan untuk mencapai keseragaman pemahaman tentang konsep-konsep, baik berupa objek, peristiwa maupun fenomena yang diteliti, maka perumusan operasional ditujukan dalam upaya transformasi konsep kedunia nyata sehingga konsep-konsep penelitian dapat diobservasi (Siagian, 2011: 141). Defenisi operasional dalam Implementasi Pelaksanaan Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera di Kelurahan Sukaramai I Kecamatan Medan Area dapat diukur melalui indikator sebagai berikut: 1. Pemahaman program, yaitu: -
Sumber informasi responden tentang uppks
-
Pemahaman responden setelah mendapatkan informasi program uppks
-
Pihak yang mengajak/mendorong untuk mengikuti program uppks
-
Pengetahuan responden mengenai pihak penyelenggara program uppks.
Universitas Sumatera Utara
2. Pencapaian tujuan, meliputi: -
Meningkatkan pemberdayaan keluarga dibidang ekonomi
-
Melatih keluarga, ksususnya wanita
-
Meningkatkan kemandirian dan ketahanan keluarga
-
Meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan
3. Ketepatan waktu, meliputi: -
Tahun responden menjadi anggota kelompok uppks
-
Informasi yang akan diselenggarakanya tentang program uppks
-
Waktu pemberian bimbingan menjadi anggota uppks
-
Kesesuaian waktu pemberian bantuan dengan waktu berjalanya usaha kelompok uppks
4. Manfaat program: -
Untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga
Universitas Sumatera Utara
