BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., dan Brock Horace R

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Pajak 1. Pengertian Pajak Definisi pajak oleh beberapa ahli: Prof. Dr. Rochmat Sumitro, S.H. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan UndangUndang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang (Ilyas dan Burton, 2007: 5). Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., dan Brock Horace R.

pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib pajak dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan (Sumarsan, 2013: 4).

Menurut Soemarso (2007: 36) falsafah perpajakan yang dianut dalam sistem perundang-undangan pajak yang baru adalah bahwa pajak merupakan perwujudan atas kewajiban kenegaraan dan partisipasi anggota masyarakat dalam memenuhi pengeluaran-pengeluaran Negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan nasional guna tercapainya keadilan sosial dan kemakmuran yang merata baik spiritual maupun

9


digilib.uns.ac.id 10

material. Ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah sebagai berikut: a. Pajak peralihan kekayaan dari orang/badan ke pemerintah. b. Pajak dipungut berdasarkan/dengan kekuatan undang-undang serta atur pelaksanaannya, sehingga dapat dipaksakan. c. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah. d. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. e. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment. f. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintah. B. Fungsi Pajak Menurut Waluyo (2010: 6) fungsi pajak antara lain sebagai berikut: 1. Fungsi penerimaan (budgeter) Pajak berfungsi sebagai dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.



2. Fungsi mengatur (reguler) Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah. C. Asas Pemungutan Pajak Menurut Suandy (2011: 25) asas-asas pemungutan pajak 1. Asas domisili (asas tempat tinggal) Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri. 2. Asas sumber Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. 3. Asas kebangsaan Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara. D. Tata Cara Pemungutan Pajak 1. Cara Pemungutan Pajak Menurut Sumarsan (2013: 13) cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan 3 stelsel:



a. Stelsel Nyata (riil stelsel) Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui). b. Stelsel Anggapan (fictieve stelsel) Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang, misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya. c. Stelsel Campuran Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.



E. Sistem Pemungutan Pajak Menurut Sumarsan (2013: 14) sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi: 1.Official Assesment System Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. 2.Self Assesment System Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung

jawab

kepada

Wajib

Pajak

untuk

menghitung,

memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. 3.Withholding System Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak. F. Pembagian Pajak Menurut Waluyo dan Ilyas (2003: 13-14) pembagian pajak dapat dilakukan berdasarkan: 1. Menurut golongan



a. Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan, sebagai contoh Pajak Penghasilan. b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain, sebagai contoh Pajak Pertambahan Nilai. 2. Menurut sifat a. Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat-syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan Wajib Pajak, contoh Pajak Penghasilan. b. Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak, contoh Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. 3. Menurut pemungut dan pengelolanya a. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Materai. b. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, contoh: Pajak reklame, pajak hiburan.



G. Wajib Pajak Orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Mardiasmo, 2011: 23). H. Tunggakan Pajak Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Resmi, 2003: 20). I. Pajak Daerah 1. Pengertian Pajak Daerah Pajak daerah adalah pajak yang dipungut pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah (Sri dan Suryo, 2003: 7). Menurut Mardiasmo (2011: 12) Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 2. Tarif Pajak Daerah Pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah ditentukan besaran tarif pajak yang dapat ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk masing-



masing jenis pajak daerah. Tarif pajak yang diatur adalah tarif paling tinggi, sebagaimana di bawah ini: a. tarif PKB ditetapkan paling tinggi 10% dengan perincian; b. tarif PKB untuk kendaraan bermotor pribadi kepemilikan pertama ditetapkan paling tinggi sebesar 2%; c. tarif PKB untuk kendaraan bermotor pribadi kepemilikan kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling tinggi sebesar 10%; d. tarif PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan,

Pemerintah/TNI/POLRI,

pemerintah

daerah

dan

kendaraan lain yang ditetapkan dengan peraturan daerah diterapkan paling tinggi sebesar 2%; e. tarif PKB untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling tinggi sebesar 0,2%. 3. Tarif BBNKB ditetapkan paling tinggi 20% dengan perincian: a. tarif BBNKB untuk penyerahan pertama ditetapkan paling tinggi sebesar 20%; b. tarif BBNKB untuk penyerahan kedua dan seterusnya ditetapkan paling tinggi sebesar 1%; c. tarif PBBKB ditetapkan paling tinggi 10%; d. tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi 10%;



e. tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10%; f. tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi 10%; g. tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi 10%; h. tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi 35%; i. tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi 25%; j. tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi 10%; k. tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25%; l. tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi 30%; m. tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20%; n. tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10%; o. tarif PBB Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3%; p. tarif BPHTB ditetapkan paling tinggi 5%. 4. Dasar Pengenaan Pajak Daerah Dasar pengenaan pajak kabupaten/kota adalah sebagaimana disebut di bawah ini: a. Pajak Hotel dikenakan atas jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. b. Pajak Restoran dikenakan atas jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.



c. Pajak Hiburan dikenakan atas jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. d. Pajak Reklame dikenakan atas nilai sewa reklame. e. Pajak Penerangan Jalan dikenakan atas nilai jual tenaga listrik. f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dikenakan atas nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan. g. Pajak Parkir dikenakan atas jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir. h. Pajak Air Tanah dikenakan atas nilai perolehan air tanah. i. Pajak Sarang Burung Walet dikenakan atas nilai jual sarang burung walet. j. PBB Perdesaan dan Perkotaan dikenakan atas nilai jual objek pajak (NJOP). k. BPHTB dikenakan atas nilai perolehan objek pajak (NPOP). 5. Sistem Pemungutan Pajak Daerah Menurut Siahaan (2013: 99) pemungutan pajak daerah saat ini menggunakan tiga sistem pemungutan pajak, sebagaimana tertera di bawah ini: a. Dibayar sendiri oleh wajib pajak. Sistem ini merupakan perwujudan dari sistem self assessment, yaitu sistem pengenaan pajak yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang



terutang dengan menggunakan Surat Pemeberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Contoh: Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Restoran dan Pajak Hotel b. Ditetapkan oleh kepala daerah. Sistem ini merupakan perwujudan dari sistem official assessment, yaitu sistem pengenaan pajak yang dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan. Contoh: Pajak Reklame dan PBB Perdesaan dan Perkotaan. c. Dipungut oleh pemungut pajak. Sistem ini merupakan perwujudan dari sistem with holding, yaitu sistem pengenaan pajak yang dipungut oleh pemungut pajak pada sumbernya, antara lain Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, sebagai pemungut Pajak Penerangan Jalan atas penggunaan tenaga listrik yang disediakan oleh PLN. 6. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Menurut Siahaan (2013: 175) Pajak Kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan pada semua jenis kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga



gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. a. Objek PKB 1) Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang terdaftar di Provinsi Jawa Tengah. 2) Pengertian kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage). 3) Dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor adalah: a) Kereta api. b) Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan Negara, antara lain tank, panser, untuk pengangkut pasukan dan logistik. c) Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan Negara asing dengan atas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah.



d) Kendaraan yang dimiliki dan/dikuasai pabrikan atau importir yang semata-mata untuk dipamerkan dan dijual. e) Kendaraan bermotor yang dikuasai negara sebagai barang bukti, yang disegel atau disita. f) Kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. b. Subjek PKB Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi, Badan atau Instansi Pemerintah (Pemerintah, TNI/POLRI, Pemerintah Provinsi, dan

Pemerintah

Kabupaten/Kota),

yang

memiliki

dan/atau

menguasai kendaraan bermotor. c. Wajib PKB 1) Wajib PKB adalah orang pribadi, Badan atau Instansi Pemerintah (Pemerintah, TNI/POLRI, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah

Kabupaten/Kota)

yang

memiliki

kendaraan

bermotor. 2) Yang bertanggung jawab terhadap pembayaran PKB adalah: a) Untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasanya dan/atau ahli warisnya. b) Untuk badan/organisasi adalah pengurus atau kuasanya. c) Untuk Instansi Pemerintah adalah pengurus atau kuasanya dan pejabat pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran.



Wajib pajak baik orang pribadi, Badan atau Instansi Pemerintah (Pemerintah, TNI/POLRI, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota) yang menerima penyerahan kendaraan bermotor, jumlah pajaknya sebagian atau seluruhnya belum dilunasi oleh pemilik lama, maka pihak yang menerima penyerahan kendaraan bermotor, jumlah pajaknya sebagian atau seluruhnya belum dilunasi oleh pemilik lama, maka pihak yang menerima penyerahan tersebut bertanggung jawab terhadap pelunasan pajaknya (tanggung renteng). d. Tarif pajak kendaraan bermotor Besarnya pajak kendaraan yang terutang dihutang dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor sebesar: 1) 1,5% (satu koma lima persen) untuk kendaraan bermotor pribadi dan badan. 2) 1% (satu persen) untuk kendaraan bermotor angkutan umum. 3) 0,5% (nol koma lima persen) untuk kendaraan bermotor ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial, dan instansi pemerintah.


digilib.uns.ac.id

BAB III PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM SAMSAT (UP3AD KOTA SURAKARTA) 1. Sejarah UP3AD Kota Surakarta Secara kronologis, pembentukan Lembaga UP3AD Kota Surakarta melalui berbagai tahapan dalam rangka untuk melaksanakan sebagian tugas teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah, dibentuklah Unit Pelayanan Pendapatan

Daerah

yang

tersebar

di

37

(tiga

puluh

tujuh)

Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, termasuk Kota Surakarta (berdasarkan pasal 72 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2006). Dalam perkembangannya, pada tahun 2008 kelembagaan Unit Pelayanan Pendapatan Daerah pada Dinas Pendapatan DaerahProvinsi Jawa Tengah berganti menjadi Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD). Dasar pelaksanaan pergantiannya adalah Pasal 84 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.

23

24 digilib.uns.ac.id


Susunan Organisasi Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD) terdiri dari: a. Kepala Unit. b. Subbagian Tata Usaha. c. Seksi Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. d. Seksi Pendapatan Lain-lain. e. Seksi Pembukuan dan Pelaporan. f. Seksi Penagihan dan Pemberdayaan Aset Daerah. g. Kelompok Jabatan Fungsional. Khusus

untuk

Kepala

Unit

Pelayanan

Pendapatan

dan

PemberdayaanAset Daerah (UP3AD) Kota Surakarta, berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 Tahun 2008 tentang Pembentukan Pengelola Asrama Haji Donohudan Provinsi Jawa Tengah, mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Pengelola Asrama Haji Donohudan, yang membawahi: a. Urusan Tata Usaha. b. Urusan Sarana dan Prasarana. c. Urusan Pelayanan dan Promosi 2. Tugas Pokok dan Fungsi Tugas Pokok: Melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang dinas di bidang pelayanan pendapatan dan pemberdayaan aset daerah.

24

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., dan Brock Horace R

Recommend Documents