BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1.
Landasan Teoritis
2.1.1
Pendapatan Asli Daerah Sumber keuangan daerah dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu
sumber pendapatan asli daerah dan sumber non pendapatan asli daerah. PAD merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Sidik et. al. (2004) menegaskan, secara utuh desentralisasi fiskal mengandung pengertian bahwa untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, kepada daerah diberikan kewenangan untuk memberdayakan sumber keuangan sendiri dan didukung dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Kewenangan untuk memberdayakan sumber keuangan sendiri dilakukan dalam wadah PAD yang sumber utamanya adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Idealnya keseimbangan keuangan antara pusat dan daerah terjadi apabila setiap tingkat pemerintahan independen dalam bidang keuangan untuk membiayai pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing. Artinya PAD menjadi menjadi sumber utama atau dominan dari pendapatan, sementara subsidi atau transfer pemerintah pusat merupakan sumber penerimaan pendukung atau tambahan yang peranannya tidak dominan. Sumber pembiayaan Pemerintah Daerah yaitu PAD perannya tergantung pada kemampuan dan kemauan daerah dalam menggali
Universitas Sumatera Utara
potensi daerah. Kemampuan daerah untuk melakukan otonomi diukur dengan melihat besarnya nilai PAD. Dengan PAD yang relatif kecil akan sulit bagi daerah tersebut untuk melaksanakan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara mandiri, tanpa dukungan dari pemerintah pusat atau propinsi. Menurut Kuncoro (2004), ada lima penyebab utama rendahnya PAD yang menyebabkan tingginya ketergantungan terhadap subsidi dari pusat, yaitu: 1.
Kurang berperannya perusahaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah;
2.
Tingginya derajat sentralisasi dalam bidang perpajakan. Semua pajak utama yang paling produktif baik pajak langsung dan tak langsung, ditarik oleh pusat;
3.
Kendati pajak daerah cukup beragam ternyata hanya sedikit yang bisa diandalkan sebagai sumber penerimaan;
4.
Bersifat politis, adanya kekhawatiran apabila daerah mempunyai sumber keuangan yang tinggi maka aka nada kecenderungan terjadi desintegrasi dan separatisme;
5.
Kelemahan dalam pemberian subsidi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Ketimpangan perbandingan antara PAD sebagai pendapatan lokal dengan
pendapatan luar daerah berupa dana perimbangan sebagai transfer dari pusat dalam komponen pendapatan APBD menjadi masalah yang kritis. Jika pemerintah daerah terjebak untuk segera meningkatkan PAD secara drastis maka upaya peningkatan pajak darah dan retribusi daerah menjadi pilihan, dan hal tersebut berarti akan mengurangi peluang daerah untuk meraih investasi dan semakin
Universitas Sumatera Utara
menambah beban masyarakat dan para investor. Namun, apabila pemerintah daerah terlambat untuk meningkatkan PAD maka semakin jauh harapan kemandirian daerah akan tercapai. Aspek kemandirian dalam bidang keuangan diukur dengan desentralisasi fiskal atau otonomi fiskal daerah, yang dapat diketahui melalui rasio kontribusi PAD terhadap total APBD, serta rasio kontribusi DBH, DAU, dan DAK terhadap total APBD. Tim peneliti Fisipol UGM bekerjasama dengan Litbang Depdagri (dalam Munir, et. al., 2004) menentukan tolak ukur kemampuan daerah dilihat dari rasio PAD terhadap total APBD, sebagai berikut : Tabel 2.1 : Rasio PAD terhadap APBD Rasio PAD terhadap APBD Kemampuan 0.00% - 10.00 % 10.01% - 20.00 % 20.01% - 30.00 % 30.01% - 40.00 % 40.01% - 50.00 % 50.01% - 60.00 %
Sangat Kurang Kurang Sedang Cukup Baik Sangat Baik
Sumber : Badan Pusat Statistik Data diolah, 2011
Menurut Orbaningsih (2010) dalam upaya menggali potensi sumbersumber PAD, beberapa variabel yang berpotensi meningkatkan PAD yaitu: 1.
Kondisi struktur ekonomi dan sosial daerah. Seperti industri pengolahan, perdagangan, hotel dan restoran, yang mana kontribusi sektor-sektor tersebut terhadap PDRB adalah paling besar.
Universitas Sumatera Utara
2.
Peningkatan cakupan penerimaan PAD. Ada tiga hal penting yang harus diperhatikan, yaitu menambah obyek dan subjek pajak dan atau retribusi, meningkatkan besarnya penetapan, dan mengurangi tunggakan. Dengan demikian akan berpotensi dapat meningkatkan PAD.
3.
Perkembangan PDRB per kapita riil. Semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula kemampuan seseorang untuk membayar (ability to pay) berbagai pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan kata lain,semakin tinggi PDRB per kapita riil suatu daerah, maka semakin besar pula kemampuan masyarakat daerah tersebut untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan daerahnya. Dengan demikian,berpotensi dapat meningkatkan PAD.
4.
Pertumbuhan penduduk. Jika jumlah penduduk meningkat maka pendapatan yang dapat ditarik akan meningkat, dan dapat berpotensi dapat meningkatkan
PAD.Tetapi
pertumbuhan
penduduk
mungkin
tidak
mempengaruhi pertumbuhan pendapatan secara proporsional. 5.
Tingkat inflasi. Inflasi akan berpotensi dapat meningkatkan PAD, dimana untuk pajak atau retribusi yang penetapannya didasarkan atas tarif tetap maka inflasi diperlukan dalam pertimbangan perubahan tarif.
6.
Penyesuaian tarif. Adanya kebijakan penyesuaian tarif pajak dan retribusi berpotensi dapat meningkatkan PAD. Dalam rangka penyesuaian tarif tersebut, perlu dipertimbangkan laju inflasi, disamping perlu ditinjau juga hubungan antara biaya pelayanan jasa dengan penerimaan PAD.
Universitas Sumatera Utara
7.
Pembangunan baru. Adanya pembangunan-pembangunan baru, seperti pembangunan ruko, pembangunan pasar, pembangunan sub terminal, dan lain-lain, berpotensi dapat meningkatkan PAD.
8.
Usaha baru. Adanya kegiatan usaha baru berpotensi dapat meningkatkan sumber pendapatan pajak atau retribusi yang sudah ada.
9.
Perubahan peraturan. Adanya peraturan-peraturan baru, khususnya yang berhubungan
dengan
pajak
dan
atau
retribusi,
berpotensi
dapat
meningkatkan PAD. Pendapatan asli daerah adalah penerimaan daerah dari usaha pemerintah daerah untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah tersebut untuk membiayai kegiatan rutin maupun pembangunannya. Pendapatan asli daerah diartikan sebagai pendapatan daerah yang tergantung keadaan perekonomian pada umumnya dan potensi dari sumber-sumber pendapatan asli daerah itu sendiri. Sutrisno (2004) mengatakan pendapatan asli daerah adalah suatu pendapatan yang menunjukkan kemampuan suatu daerah untuk menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan daerah. Jadi pengertian pendapatan asli daerah dapat dikatakan sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi sumber-sumber keuangan untuk membiayai tugas-tugas dan tanggungjawabnya.
Universitas Sumatera Utara
Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 pasal 157, sumbersumber pendapatan daerah itu adalah berasal dari : 1.
Pendapatan asli daerah, yang terdiri dari : a. hasil pajak daerah, b. hasil retribusi daerah, c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2.
Dana perimbangan, dan
3.
Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
1.
Pajak Pajak diartikan sebagai iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan
kekayaan dari sektor pertikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan Undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan sebagai alat pencegah atau pendorong untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan. Berdasarkan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang N0. 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi dan badankepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan
untuk
membiayai
penyelenggaraan
pemerintah
daerah
dan
pembangunan daerah. Dalam hal cara pemungutan dan jumlah tarif semua jenis pajak daerah, oleh masing-masing daerah ditetapkan melalui bentuk peraturan daerah (perda)
Universitas Sumatera Utara
yang dengan demikian harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari masingmasing DPRD dari daerah yang bersangkutan sesuai dengan pelaksanaan asas demokrasi di tingkat pemerintahan daerah. Dalam prakteknya tidak semua daerah dapat memungut seluruh pajakpajak tersebut meskipun kewenangan telah dilimpahkan kepadanya. Adapun penyebab utama mengapa pajak-pajak daerah yang menjadi kewenangan daerah tidak dipungut oleh suatu daerah, pada umumnya disebabkan disebabkan karena objeknya tidak ada pada daerah tersebut, selain itu walaupun objeknya ada, namun hasil pungutan dianggap jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan pemungutan itu, sehingga dapat menjadi beban bagi pemerintah daerah tersebut (Kaho,1982). Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, terdapat 16 jenis pajak daerah, terdiri atas 5 pajak provinsi, dan 11 pajak kabupaten/kota. Pajak provinsi meliputi: 1. Pajak Kendaraan Bermotor 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 4. Pajak Air Permukaan 5. Pajak Rokok Pajak kabupaten/kota meliputi: 1. Pajak Hotel 2. Pajak Restoran 3. Pajak Hiburan 4. Pajak Reklame
Universitas Sumatera Utara
5. Pajak Penerangan Jalan 6. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan 7. Pajak Parkir 8. Pajak Air Tanah 9. Pajak Sarang Burung Walet 10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 2.
Retribusi Daerah Retribusi menempati kedudukan yang sangat berarti bagi sumber
keuangan daerah. Bagi pemerintah daerah tingkat kabupaten dan kota misalnya, pendapatan yang diperoleh dari hasil retribusi daerah terkadang lebih besar bila dibandingkan penerimaan dari sektor pajak daerah. Goedart (1982) retribusi menurut Feldmann adalah: Penerimaan yang diperoleh penguasa publik dari rumah tangga swasta, berdasarkan norma-norma umum
yang
ditetapkan
berhubungan
dengan
prestasi-prestasi
yang
diselenggarakannya atas usul dan untuk kepentingan rumah tangga swasta, dan prestasi-prestasi tersebut, karena berhubungan dengan kepentingan umum, secara khusus dilaksanakan sendiri oleh penguasa publik. Untuk membuat suatu pungutan dikategorikan sebagai retribusi daerah selanjutnya haruslah ditetapkan terlebih dahulu dalam bentuk peraturan daerah (perda) dari masing-masing daerah yang akan memungut pungutan tersebut yang biasanya diajukan oleh pihak pemerintah daerah (provinsi atau kabupaten/kota) yang kemudian harus mendapatkan persetujuan dari masing-masing DPRD-nya.
Universitas Sumatera Utara
Adapun yang menjadi lapangan atau obyek retribusi daerah sesuai dengan ketentuan pasal 18 UU Nomor 34 Tahun 2000 adalah sebagai berikut: 1. Retribusi Jasa Umum, yang dapat dikutip oleh setiap pemerintah daerah berdasarkan kriteria sebagai berikut: a.
bersifat bukan pajak,
b.
jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka melaksanakan desentralisasi,
c.
jasa tersebut member manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum,
d.
jasa tersebut layak dikenakan retribusi,
e.
retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya,
f.
retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial, dan
g.
pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan /atau kualitas pelayanan yang lebih baik.
2.
Retribusi jasa usaha, yang dapat dikutip setiap pemerintah daerah berdasarkan kriteria jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial, yang seyogjanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai
atau
terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah. 3.
Retribusi perijinan tertentu, yang dapat dikutip oleh setiap pemerintah daerah berdasarkan kriteria sebagai berikut:
Universitas Sumatera Utara
a.
perijinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan dalam rangka asas desentralisasi.
b.
perijinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum, dan
c.
biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraaan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian ijin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai oleh retribusi perijinan.
Oleh sebab lapangan retribusi daerah beraneka ragam dan sangat dipengaruhi kualitas dari fasilitas atau sarana pelayanan yang disediakan oleh masing-masing pemerintah daerah, maka pendapatan daerah dari sektor retribusi daerah ini mempunyai prospek yang cukup cerah. 3.
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 mengklasifikasikan jenis hasil
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat. Halim (2004) menyebutkan bahwa jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut: a.
Bagian laba perusahaan milik daerah.
b.
Bagian lembaga keuangan bank.
c.
Bagian laba lembaga keuangan nonbank.
d.
Bagian laba atas penyertaan modal/investasi.
Universitas Sumatera Utara
4.
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Undang-Undang No. 33 tahun 2004 menjelaskan tentang Pendapatan Asli
daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Halim (2004) menyebutkan jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut: a.
Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan
b.
Penerimaan jasa giro
c.
Penerimaan bunga deposito
d.
Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
e.
Penerimaan ganti rugi atas kerugian/ kehilangan kekayaan daerah.
2.1.2 Belanja daerah Istilah “belanja” pada umumnya hanya digunakan di sektor publik, tidak di sektor bisnis. Belanja di sektor publik terkait dengan penganggaran, yaitu menunjukkan jumlah uang yang telah dikeluarkan selama satu tahun anggaran. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan propinsi dan kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. (Bastian 2001) menyebutkan biaya dapat dikategorikan sebagai belanja dan beban. Belanja adalah jenis biaya yang timbul berdampak langsung kepada berkurangnya saldo kas maupun uang entitas yang berada di bank. Belanja operasi meliputi pengeluaran barang dan jasa, pembayaran cicilan
Universitas Sumatera Utara
bunga utang, subsidi, anggaran pengeluaran sektoral (Current Transfer), sumbangan dan bantuan. Pengelompokan belanja daerah menurut Kepmendagri No. 29 tahun 2002 ini terdiri dari: 1.
Belanja Administrasi Umum
2.
Belanja Operasi dan Pemeliharaan
3.
Belanja Modal Kemudian, berdasarkan peraturan yang baru yaitu Permendagri No.59
Tahun 2007 (Revisi atas Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah), klasifikasi belanja dalam sistem anggaran diperbaiki. Berdasarkan Permendagri 59 Tahun 2007 memberikan definisi belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah. Belanja daerah dikelompokkan menjadi : a.
Belanja Langsung
Belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung terdiri dari: 1.
Belanja pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangundangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dimana pekerjaan tersebut yang berkaitan dengan pembentukan modal.
Universitas Sumatera Utara
2.
Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksud untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan. Belanja ini digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam
melaksanakan
program
dan
kegiatan
pemerintah
daerah.
Pembelian/pengadaan barang dan/atau pemakaian jasa tersebut mencakup belanja barang pakai habis, bahan/materai, jasa kantor, premi asuransi, perawatan
kendaraan
bermotor,
cetak/penggandaan
sewa
rumah/gedung/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai. 3.
Belanja
modal
adalah
pengeluaran
yang
dilakukan
dalam
rangka
pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. b. Belanja Tidak Langsung Belanja tidak langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung meliputi : belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.
Universitas Sumatera Utara
Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang ekonomis, efisien, dan efektif pemerintah daerah perlu menerapkan prinsip-prinsip manajemen belanja daerah secara cermat, konsisten dan berkelanjutan (Mahmudi, 2009). Sebagai alat untuk mengimplemantasikan kebijakan ekonomi, maka manajemen belanja daerah harus berorientasi untuk mewujudkan tujuan kebijakan ekonomi, yaitu pertumbuhan, pemerataan, dan stabilitas ekonomi. Untuk menjaga stabilitas ekonomi menurut (Mahmudi, 2009) manajemen belanja daerah harus difokuskan pada pelaksanaan disiplin anggaran, sedangkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan pemerataan maka manajemen belanja harus fokus pada efisiensi dan efektivitas alokasi anggaran pada berbagai program pembangunan. 2.1.3 Pendapatan Perkapita Salah satu komponen dari pendapatan nasional yang selalu dilakukan perhitungannya adalah pendapatan perkapita yaitu pendapatan rata-rata penduduk suatu Negara pada suatu waktu tertentu (Sukirno, 2003). Pendapatan perkapita bisa juga diartikan sebagai jumlah dari nilai barang dan jasa rata-rata yang tersedia bagi setiap penduduk suatu negara pada suatu periode tertentu. Nilai pendapatan perkapita diperoleh dari membagi pendapatan nasional bruto atau pendapatan domestik bruto pada satu tahun tertentu dengan jumlah penduduk pada tahun tersebut. Dengan demikian, pendapatan perkapita dapat dihitung dengan menggunakan salah satu persamaan sebagai berikut (Sukirno, 2003): a.
Perkapita PNB =
Pendapatan nasional bruto Jumlah penduduk
Universitas Sumatera Utara
b.
Perkapita PDB =
Pendapatan domestik bruto Jumlah penduduk
Pendapatan perkapita menunjukkan kemampuan masyarakat untuk membayar pengeluarannya termasuk membayar pajak. Semakin besar tingkat pendapatan
perkapita
masyarakat
mempunyai
pengaruh
positif
dalam
meningkatkan penerimaan pajak. Pendapatan perkapita merupakan salah satu indikator yang penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu wilayah dalam periode tertentu biasanya satu tahun, yang ditujukan dengan PDRB, baik atas harga berlaku maupun berdasarkan harga konstan. PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh berbagai unit ekonomi di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu, biasanya satu tahun. PDRB perkapita adalah PDRB dibagi jumlah penduduk pertengahan tahun dengan satuan rupiah. Pendapatan perkapita merupakan salah satu ukuran bagi kemakmuran suatu daerah, pendapatan perkapita yang tinggi cenderung mendorong naiknya tingkat konsumsi perkapita yang selanjutnya menimbulkan insentif bagi diubahnya struktur produksi (pada saat pendapatan meningkat, permintaan akan barang-barang manufaktur dan jasa pasti akan meningkat lebih cepat daripada permintaan akan produk-produk pertanian (Todaro, 2003). Semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula kemampuan seseorang untuk membayar (ability to pay) berbagai pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pada tingkat distribusi pendapatan tertentu yang tetap, semakin tinggi pendapatan perkapita riil suatu daerah, semakin besar pula kemampuan masyarakat daerah tersebut untuk membiayai pengeluaran rutin dan
Universitas Sumatera Utara
pengeluaran pembangunan pemerintahannya. Maka dapat dikatakan bahwa semakin tinggi pendapatan perkapita suatu daerah, semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut, sehingga kemampuan masyarakat untuk membayar pajak yang meningkat. Pendapatan perkapita juga merefleksikan PDB perkapita. Pendapatan perkapita sering digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah negara; semakin besar pendapatan perkapitanya, semakin makmur negara tersebut. Pendapatan nasional yang biasa dipakai dalam menghitung pendapatan perkapita suatu negara pada umumnya adalah Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Nasionak Bruto, sedangkan untuk pendapatan perkapita daerah yang umum digunakan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula kemampuan orang tersebut untuk membayar berbagai pungutan yang ditetapkan pemerintah. Dalam konsep makro dapat dianalogikan bahwa semakin besar PDRB yang diperoleh maka akan semakin besar pula potensi daerah. Jadi dengan adanya peningkatan PDRB maka hal ini mengidikaskan akan mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Saragih, 2003). Sejalan dengan Halim (2004) yang mengatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah dipengaruhi oleh Pendapatan Regional Perkapita. Pada tingkat distribusi pendapatan tertentu yang tetap, semakin tinggi pendapatan perkapita riil suatu daerah, semakin besar pula kemampuan masyarakat daerah tersebut untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan pemerintahannya. Maka dapat dikatakan bahwa semakin tinggi pendapatan perkapita suatu daerah, semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut, sehingga kemampuan masyarakat untuk
Universitas Sumatera Utara
membayar pajak yang meningkat. Tinggi rendahnya pendapatan perkapita suatu daerah dapat dipengaruhi oleh banyak hal diantaranya adalah banyaknya atau sedikitnya lapangan pekerjaan, perbedaan UMR tiap daerah, dan tingkat kemajuan dari daerah itu sendiri. 2.1.4. Inflasi Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk naik secara umum dan terus menerus (Sukirno,2002). Akan tetapi bila kenaikan harga hanya dari satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas atau menyebabkan kenaikan sebagian besar dari harga barang-barang lain (Boediono,2000). Dari kutipan di atas diketahui bahwa inflasi adalah keadaan dimana terjadi kelebihan permintaan (Excess Demand) terhadap barang-barang dalam perekonomian secara keseluruhan. Inflasi (inflation) adalah gejala yang menunjukkan kenaikan tingkat harga umum yang berlangsung terus menerus. Dari pengertian tersebut maka apabila terjadi kenaikan harga hanya bersifat sementara, maka kenaikan harga yang sementara sifatnya tersebut tidak dapat dikatakan inflasi. Semua negara di dunia selalu menghadapi permasalahan inflasi ini. Oleh karena itu, tingkat inflasi yang terjadi dalam suatu negara merupakan salah satu ukuran untuk mengukur baik buruknya masalah ekonomi yang dihadapi suatu negara. Inflasi menurut parah tidaknya dibagi menjadi : 1.
Inflasi ringan, apabila tingkat inflasi besarnya kurang dari 10% per tahun.
2.
Inflasi sedang, apabila tingkat inflasi besarnya antara 10% - 30 % per tahun.
3.
Inflasi berat, apabila tingkat inflasi besarnya antara 30% - 100 % per tahun.
4.
Hiper Inflasi, apabila tingkat inflasi diatas 100 % per tahun.
Universitas Sumatera Utara
Didasarkan pada faktor-faktor penyebab inflasi maka ada tiga jenis inflasi yaitu: 1) inflasi tarikan permintaan (demand-pull inflation) dan 2) inflasi desakan biaya (cost-push inflation) 3) inflasi karena pengaruh impor (imported inflation). Inflasi tarikan permintaan (demand-pull inflation) atau inflasi dari sisi permintaan (demand side inflation) adalah inflasi yang disebabkan karena adanya kenaikan permintaan agregat yang sangat besar dibandingkan dengan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan. Karena jumlah barang yang diminta lebih besar dari pada barang yang ditawarkan maka terjadi kenaikan harga. Inflasi tarikan permintaan biasanya berlaku pada saat perekonomian mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dan pertumbuhan eko-nomi berjalan dengan pesat (full employment and full capacity). Dengan tingkat pertumbuhan yang pesat/tinggi mendorong peningkatan permintaan sedangkan barang yang ditawarkan tetap karena kapasitas produksi sudah maksimal sehingga mendorong kenaikan harga yang terus menerus. Inflasi desakan biaya (Cost-push Inflation) atau inflasi dari sisi penawaran (supply side inflation) adalah inflasi yang terjadi sebagai akibat dari adanya kenaikan biaya produksi yang pesat dibandingkan dengan tingkat produktivitas dan efisiensi, sehingga perusahaan mengurangi supply barang dan jasa. Peningkatan biaya produksi akan mendorong perusahaan menaikan harga barang dan jasa, meskipun mereka harus menerima resiko akan menghadapi penurunan permintaan terhadap barang dan jasa yang mereka produksi. Sedangkan inflasi karena pengaruh impor adalah inflasi yang terjadi karena naiknya harga barang di negara-negara asal barang itu, sehingga terjadi kenaikan harga umum di dalam negeri.
Universitas Sumatera Utara
Inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinue. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi-rendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukan inflasi. Inflasi dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling pengaruh-mempengaruhi. Istilah inflasi juga digunakan untuk mengartikan peningkatan persediaan uang yang kadangkala dilihat sebagai penyebab meningkatnya harga. Inflasi
dapat
mengakibatkan
perekonomian
tidak
berkembang.
Sehubungan dengan pertumbuhan ekonomi, Inflasi berdampak sebagai berikut: 1.
Mendorong penanaman modal spekulatif Inflasi mengakibatkan para pemilik modal cenderung melakukan spekulatif. Hal ini dilakukan dengan membeli rumah, tanah dan emas. Cara ini dianggap lebih menguntungkan daripada melakukan investasi yang produktif.
2.
Menyebabkan tingkat bunga meningkat dan akan mengurangi investasi. Untuk menghindari kemerosotan nilai uang atau modal yang mereka pinjamkan, lembaga keuangan akan menaikkan tingkat suku bunga pinjaman. Apabila tingkat inflasi tinggi, maka tingkat suku bunga juga akan tinggi. Tingginya suku bunga akan mengurangi kegairahan penanaman modal untuk mengembangkan usaha-usaha produktif.
Universitas Sumatera Utara
3.
Menimbulkan ketidakpastian keadaan ekonomi di masa depan. Apabila gagal mengendalikan inflasi, akan berdampak terhadap ketidakpastian ekonomi. Selanjutnya arah perkembangan ekonomi sulit untuk diramal. Keadaan semacam ini akan mengurangi kegairahan pengusaha untuk mengembangkan kegiatan ekonomi.
4.
Menimbulkan masalah neraca pembayaran. Inflasi akan menyebabkan harga barang-barang impor lebih murah daripada harga barang yang dihasilkan di dalam negeri. Hal ini akan mengakibatkan impor berkembang lebih cepat daripada ekspor. Selain itu arus modal keluar negeri akan lebih banyak dibanding yang masuk ke dalam negeri. Keadaan ini akan mengakibatkan terjadinya defisit neraca pembayaran dan kemerosotan nilai mata uang dalam negeri.
Berdasarkan asal inflasi dapat dibedakan menjadi 2: 1.
Domestik Inflation Domestik inflation adalah inflasi yang berasal dari dalam negeri misalnya karena defisit anggaran belanja dalam negeri.
2.
Imported Inflation Imported inflation adalah inflasi yang berasal dari luar negeri, inflasi ini timbul karena kenaikan harga diluar negeri atau di negara langganan berdagang dalam negeri (Muchtholifah, 2010).
Universitas Sumatera Utara
Terdapat perbedaan antara penganut ekonomi sisi permintaan dengan ekonomi sisi penawaran hubungan antara inflasi dengan penerimaan pendapatan asli daerah. Apabila terjadi kenaikan atau penurunan harga maka jumlah barang yang dapat dibeli oleh masyarakat niscaya akan mengalami perubahan pula (Rosyidi, 2002). Apabila inflasi meningkat masyarakat mencurahkan perhatian pada sumber daya riil dan mengurangi uang yang mereka pegang. Dalam suatu sistem perpajakan yang mengharuskan masyarakatnya membayar pajak lebih tinggi jika pendapatan nominal mereka meningkat secara otomatis inflasi akan meningkatkan tingkat pajak rata-rata masyarakat (Samuelson, 1994). Dengan semakin naiknya inflasi sistem pemungutan pajak menjadi berantakan, pemerintah sampai pada suatu keadaan yang mendorong untuk meningkatkan penerimaannya lebih besar (Dornbusch, 1993) Inflasi dapat menyebabkan gangguan pada stabilitas ekonomi dimana para pelaku ekonomi enggan untuk melakukan spekulasi dalam perekonomian. Di samping itu inflasi juga bisa memperburuk tingkat kesejahteraan masyarakat akibat menurunnya daya beli masyarakat secara umum akibat harga-harga yang naik. Selain itu distribusi pendapatan pun semakin buruk akibat tidak semua orang dapat menyesuaikan diri dengan inflasi yang terjadi. Akhirnya masyarakat tidak lagi berkeinginan menyimpan uang. Nilai uang merosot dengan tajam sehingga ingin ditukar dengan barang. Perputaran uang makin cepat, sehingga harga naik secara ekselerasi.
Universitas Sumatera Utara
Ada banyak cara untuk mengukur tingkat inflasi, dua yang paling sering digunakan adalah CPI dan GDP Deflator. Menghitung inflasi dengan dasar CPI (Consumer Price Index) atau Indeks Harga Konsumen (IHK), rumusnya
adalah :
Inflasi= [(IHKn–IHKn-1)/IHKn-1]x100% Pengertian: IHKn
= IHK pada tahun/bulan
IHKn-1 = IHK pada tahun/bulan
tertentu sebelumnya
Di Indonesia statistik harga secara khusus statistik harga konsumen/retail dikumpulkan dalam rangka penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK). Indeks ini merupakan salah satu indikator ekonomi yang secara umum dapat menggambarkan tingkat inflasi/deflasi harga barang dan jasa.
2.2
Tinjauan Penelitian Terdahulu Beberapa peneliti telah mencoba melakukan penelitian tentang faktor-
faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah, diantaranya : 1.
Budiharjo (2003) melakukan analisis terhadap variabel-variabel yang mempengaruhi Pajak Bumi dan Bangunan membuat kesimpulan bahwa variabel jumlah penduduk dan PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PBB di Propinsi Jawa Tengah. Sedangkan inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap PBB di Propinsi JawaTengah. Hal ini akibat inflasi di Pripinsi Jawa Tengah dikategorikan inflasi sedang.
Universitas Sumatera Utara
2.
Berutu (2011) membuat kesimpulan bahwa belanja daerah, investasi, pendapatan perkapita masyarakat dan jumlah penduduk secara simultan dan parsial berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/kota seSumatera Utara. Sedangkan investasi secara parsial tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/kota se-Sumatera Utara.
3.
Suwarno (2008) menyatakan bahwa faktor eksternal dan faktor internal berpengaruh terhadap kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kota Surabaya. Faktor eksternal berpengaruh dominan terhadap kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kota Surabaya. Faktor eksternal dan internal yang signifikan: investasi, inflasi, PDRB, penerimaan subsidi, penerimaan pembangunan, sumber daya manusia, peraturan daerah, sistem dan pelaporan. Sedangkan untuk faktor internal dan eksternal yang tidak signifikan: jumlah penduduk, sarana dan prasarana, dan insentif.
4.
Muchtholifah (2010) meneliti tentang : Pengaruh PDRB, Inflasi, Investasi Industri, dan Jumlah Tenaga Kerja terhadap PAD di kota Mojokerto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : secara simultan PDRB, inflasi, investasi industri dan jumlah tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap PAD. Secara parsial PDRB dan jumlah tenaga kerja berpengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap PAD. Investasi industry secara parsial berpengaruh signifikan dan berhubungan negatif terhadap PAD. Sedangkan inflasi secara parsial tidak berpengaruh signifikan dan berhubungan negatif terhadap PAD. Pengaruh inflasi sangat kecil terhadap PAD. Variabel yang dominan mempengaruhi PAD adalah variabel PDRB.
Universitas Sumatera Utara
5.
Purbayu dan Rahayu (2005) meneliti tentang pengaruh pengeluaran pembangunan, jumlah penduduk dan PDRB terhadap PAD di Kabupaten Kediri. Data diolah dengan analisis regresi berganda yang kemudian ditransformasikan ke bentuk logaritma berganda dengan menggunakan logaritma
natural.
Hasil
penelitian
menyebutkan
bahwa
variabel
pengeluaran pembangunan, jumlah pendudk dan PDRB mempengaruhi PAD secara bersama-sama.
Universitas Sumatera Utara
Tabel 2.2 Penelitian terdahulu Nama /Tahun
Variabel Penelitian
Hasil Penelitian
Variabel dependen: PBB Variabel Independen: Jumlah penduduk, PDRB dan inflasi
Jumlah penduduk dan PDRB berpengaruh pisitif dan signifikan terhadap PBB, inflasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap PBB
Variabel dependen: PAD Variabel independen: Belanja Daerah, Investasi, Pendapatan Perkapita dan Jumlah Penduduk
Belanja daerah, investasi, pendapatan perkapita masyarakat dan jumlah penduduk secara simultan dan parsial berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/kota se-Sumatera Utara. Sedangkan investasi secara parsial tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah
Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan PAD sebagai Sumber Pembiayaan Pembangunan daerah (studi kasus di Surabaya)
Variabel dependen: PAD Variabel independen: Investasi, Inflasi, PDRB, Penerimaan Subsidi, Penerimaan Pembangunan, SDM, Peraturan daerah, sistem dan pelaporan
Faktor Eksternal dan internal yang signifikan: Infestasi, Inflasi, PDRB, Penerimaan subsidi, penerimaan pembangunan, sumber daya manusia, peraturan daerah, sistem dan pelaporan berpengaruh dominan terhadap kemampuan keuangan daerah. Pemerintahan kota Surabaya. Sedangkan untuk faktor internal dan eksternal yang tidak signifikan: jumlah penduduk, sarana dan prasarana, dan insentif.
Muchtholifah (2010)
Pengaruh PDRB, Inflasi, Investasi Industri, dan Jumlah Tenaga Kerja terhadap PAD di kota Mojokerto
Variabel dependen: PAD Variabel independen: PDRB, Inflasi, Investasi Industri, dan Jumlah Tenaga Kerja.
Secara simultan bahwa PDRB, inflasi, investasi industri dan jumlah tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap PAD. Secara parsial PDRB, jumlah tenaga kerja berpengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap PAD. Investasi industi secara parsial berpengaruh terhadap PAD berhubungan negatif. Inflasi tidak berpengaruh signifikan dan berhubungan negatif terhadap PAD
Purbayu dan Rahayu (2005)
Anlisis Pendapatan Asli Daerah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam upaya pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Kediri
Variabel dependen: PAD Variabel independen: PengeluaranPembangunan , Penduduk dan PDRB
Pengeluaran pembangunan, jumlah penduduk dan PDRB mempengaruhi PAD secara bersama-sama. Pengaruh yang paling besar adalah Penduduk
Budiharjo (2003)
Berutu (2011)
Suwarno (2008)
Judul Penelitian Pengaruh Jumlah penduduk, PDRB dan inflasi dterhadap penerimaan PBB di Kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah Pengaruh Belanja Daerah, Investasi, Pendapatan Perkapita dan Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/kota seProvinsi Sumatera Utara
Universitas Sumatera Utara
