BAB II TINJAUAN PUSTAKA. pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berhubungan dengan proses

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1.

Pertumbuhan Ekonomi Daerah Salah satu tujuan pembangunan sacara makro adalah meningkatnya

pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berhubungan dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat dan dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi menyangkut perkembanganyang berdimensi tunggal dan diukur dengan peningkatan hasil produksi dan pendapatan. Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah perekonomian suatu negara dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian dari suatu periode ke periode berikutnya. Menurut Sirojuzilam dan Mahalli (2010) pertumbuhan ekonomi merupakan suatu gambaran mengenai dampak kebijaksanaan pemerintah yang dilaksanakan khususnya dalam bidang bidang ekonomi. Supriana (2008) peningkatan taraf hidup masyarakat dalam jangka panjang melalui pertumbuhan ekonomi adalah tujuan pembangunan ekonomi setiap negara. Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai sekarang lebih tinggi dari pada yang dicapai pada masa sebelumnya. Pertumbuhan tercapai apabila jumlah fisik barang-barang dan jasajasa yang dihasilkan dalam perekonomian tersebut bertambah besar dari tahun-tahun sebelumnya.

Universitas Sumatera Utara

Dalam teori ekonomi pembangunan, dikemukakan ada enam karakteristik pertumbuhan ekonomi, yaitu: 1. Terdapatnya laju kenaikan produksi perkapita yang tinggi untuk mengimbangi laju pertumbuhan penduduk yang cepat. 2. Semakin meningkatnya laju produksi perkapita terutama akibat adanya perbaikan teknologi dan kualitas input yang digunakan. 3. Adanya perubahan struktur ekonomi dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa. 4. Meningkatnya jumlah penduduk yang berpindah dari pedesaan ke daerah perkotaan (urbanisasi). 5. Pertumbuhan ekonomi terjadi akibat adanya ekspansi negara maju dan adanya kekuatan hubungan internasional. 6. Meningkatnya arus barang dan modal dalam perdagangan internasional. (Jhingan, 1995). Data ekonomi merupakan sumber informasi sistematik untuk dapat mengukur sejauhmana perkembangan aktivitas ekonomi suatu negara. Suatu data yang akurat diharapkan dapat menggambarkan suatu kondisi statistik perekonomian. Statistik ini digunakan oleh para ahli ekonomi untuk mempelajari perekonomian dan oleh para pengambil keputusan untuk mengawasi pembangunan ekonomi dan merumuskan kebijakan-kebijakan yang tepat. Dalam konsep dasar ekonomi makro indikator yang digunakan dalam mengukur pertumbuhan ekonomi, adalah produk domestik bruto (PDB). Produk


Domestik Bruto (PDB) adalah nilai pasar semua barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam perekonomian selama kurun waktu tertentu (Mankiw, 2006). Dalam konsep regional Produk Domestik Bruto dikenal sebagai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan indikator ekonomi makro suatu daerah, yang menggambarkan ada atau tidaknya perkembangan perekonomian daerah. Dengan menghitung PDRB secara teliti dan akurat baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan dapat diambil beberapa kesimpulan mengenai keberhasilan pembangunan di suatu daerah, yang memperlihatkan laju pertumbuhan ekonomi yang mewakili peningkatan produksi di berbagai sektor lapangan usaha yang ada (Saggaf, 1999). Berdasarkan rumusan pengertian di atas, maka dalam konsep regional, pertumbuhan ekonomi daerah adalah angka yang ditunjukkan oleh besarnya tingkat pertumbuhan produk domestik regional bruto suatu daerah yang diukur atas dasar harga konstan. Bagi suatu daerah provinsi, kabupaten/kota gambaran PDRB yang mencerminkan adanya laju pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dalam data sektorsektor ekonomi yang meliputi pertanian, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik gas dan air bersih, bangunan, perdagangan hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan persewaan dan jasa perusahaan dan jasajasa lainnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari data konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, pembentukan modal bruto, perubahan persediaan, ekspor dan impor. Sedangkan pertumbuhan ekonomi daerah dirumuskan sebagai berikut:


PDRBt - PDRBt-1 PED =

x 100 % PDRBt-1

Di mana:

PED

= Pertumbuhan Ekonomi Daerah

PDRBt = Produk Domestik Regional Bruto Periode Tertentu PDRBt-1 = Produk Domestik Regional Bruto Periode Sebelumnya Menurut Todaro (2000) terdapat tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap bangsa, ketiganya adalah: Akumulasi modal yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik dan modal atau sumber daya manusia, Pertumbuhan penduduk beberapa tahun selanjutnya yang akan memperbanyak jumlah akumulasi kapital, kemajuan teknologi Model pertumbuhan neoklasik dipelopori oleh Robert M. Solow pada tahun 1950-an. Model pertumbuhan ini telah di-terapkan dalam berbagai studi empiris di banyak negara. Asumsi dasar yang dipakai dalam model ini antara lain, keluaran dihasilkan dari penggunaan dua jenis masukan yaitu modal dan tenaga kerja, perekonomian berada pada kondisi penggunaan tenaga kerja penuh, perekonomian berada dalam kondisi persaingan sempurna. Ada dua hal utama yang dibahas dalam model ini, yaitu peranan modal dan perubahan teknologi dalam pertumbuhan ekonomi. Namun untuk sementara perubahan teknologi dianggap konstan sehingga akan diketahui bagaimana peran modal dalam proses pertumbuhan. Akumulasi modal dan kedalaman modal terjadi


pada saat pertumbuhan persediaan (stock) modal lebih cepat daripada pertumbuhan tenaga kerja. Dalam kondisi tanpa perubahan teknologi, akumulasi modal akan mendorong pertumbuhan keluaran per tenaga kerja, meningkatkan marginal product tenaga kerja serta meningkatkan upah. Namun akumulasi modal juga akan mendorong berkurangnya pengembalian modal (return of capital) dan menurunkan tingkat suku bunga riil.

2.2.

Belanja Pembangunan Dalam melaksanakan semua kegiatan, pemerintah membutuhkan sejumlah

pembiayaan. Dalam hal ini didukung oleh penerimaan pemerintah baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun penerimaan pembangunan. Kegiatan pemerintah yang berupa pengeluaran pemerintah dibagi dua yaitu: pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin adalah bagian yang biasanya dibelanjakan setiap tahun anggarannya secara teratur. Pengeluaran pembangunan adalah bagian dari pengeluaran yang khusus digunakan untuk pengeluaran pembangunan daerah. Dalam teori ekonomi makro, pengeluaran pemerintah terdiri dari tiga pos utama yang dapat digolongkan sebagai berikut: 1. Pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa. 2. Pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai, perubahan gaji pegawai yang mempunyai proses makroekonomi dimana perubahan gaji pegawai akan mempengaruhi tingkat permintaan secara tidak langsung.


3. Pengeluaran pemerintah untuk transfer payment. Transfer payment adalah bukan pembelian barang/jasa oleh pemerintah di pasar barang, akan tetapi pos ini mencatat pembayaran atau pemberian pemerintah langsung kepada warganya, misalnya: pembayaran subsidi atau bantuan langsung tunai kepada berbagai golongan masyarakat. Pembayaran pensiun, pemabayaran pinjaman pemerintah kepada masyarakat. Secara ekonomis transfer payment mempunyai pengaruh yang sama dengan pos gaji pegawai meskipun secara administratif keduanya berbeda (Boediono, 2001). Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemrintah itu, semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan. Menurut Suparmoko (1996) sifat-sifat pengeluaran pemerintah: 1.

Pengeluran yang self liquidating sebagian atau seluruhnya yaitu pengeluaran pemerintah yang berupa pemberian jasa kepada masyarakat yang pada akhirnya adanya pembayaran kembali dari masyarakat yang menerima jasa-jasa tersebut.

2.

Pengeluaran pemerintah yang bersifat reproduktif, artinya mewujudkan keuntungan-keuntungan ekonomi bagi masyarakat, dengan naiknya tingkatan penghasilan dan sasaran pajak yang lain yang akhirnya menaikkan penerimaan pemerintah.

3.

Pengeluaran yang tidak self liquidating maupun yang tidak reproduktif yaitu pengeluaran yang langsung menambah kesejahteraan masyarakat.


4.

Pengeluran yang secara langsung tidak produktif dan merupakan pemborosan. Misalnya: untuk pembiayaan pertahanan dan perang.

5.

2.3.

Pengeluaran yang merupakan penghematan di masa yang akan datang

Pendapatan Asli Daerah Pengertian pendapatan dapat diartikan sebagai jumlah penerimaan atau

perolehan yang berasal dari penjualan yang akan menambah jumlah harta si penjual berupa kas ataupun piutang serta harta lainnya. Sering juga pendapatan diartikan sebagai jumlah perolehan yang telah menjadi hak daripada yang memperoleh. Akan tetapi pengertian seperti ini tidak dapat memberikan pengertian yang memuaskan karena tidak menjelaskan sumber atau sehubungan dengan kegiatan apa maka ada pendapatan tersebut, juga tidak menjelaskan apa-apa saja yang merupakan bagian dari pendapatan. Pendapatan merupakan arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Berdasarkan kedua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendapatan merupakan keseluruhan penerimaan atau perolehan atau penyelesaian kewajiban yang tercermin pada peningkatan aktiva atau penurunan kewajiban suatu badan usaha dalam satu periode tertentu. Peningkatan harta ataupun penurunan kewajiban tersebut berasal dari kegiatan utama perusahaan ditambah dengan penerimaan atau perolehan


yang timbul diluar operasi normal perusahaan seperti halnya pendapatan dari deviden, bunga, sewa dan lain-lain. Sedangkan pengertian Daerah adalah seperti yang tercantum dalam UndangUndang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai revisi dari UU Nomor 22 tahun 1999 yaitu daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri (daerah otonom) yang dibagi menjadi: Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten/Kota. Hak dan wewenang pemerintah daerah dalam pengelolaan/penggalian sumber-sumber keuangan daerah diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagai revisi Undang-Undang No. 22 Tahun 1999. Dinyatakan bahwa kepada suatu pemerintah daerah diwajibkan untuk menggali sumber-sumber keuangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dapat memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah setempat untuk menciptakan sumber pajak/retribusi daerah yang baru demi semakin tercapainya kemajuan suatu daerah yang semakin mantap. Tentu saja dengan cara yang tidak eksploitatif agar dimensi-dimensi yang disebutkan diatas menjadi dasar dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah. Sesuai dengan penggolongan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pendapatan daerah bersumber dari: a. Pendapatan Asli Daerah

yaitu pendapatan

dari

suatu

daerah dimana

pengelolaaannya diurus sendiri oleh rumah tangga/pemerintah daerah itu sendiri. Jenis penerimaan ini terdiri dari: Hasil Pajak Daerah


Hasil Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain PAD yang sah b. Dana Perimbangan, terdiri dari: Dana Bagi Hasil Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, terdiri dari: Dana Darurat dari Pemerintah Hibah Bantuan Keuangan Bagi Hasil dari Provinsi Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Yang menjadi dasar hukum pemungutan pajak daerah adalah: Wewenang daerah untuk memungut pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004


sebagai revisi dari UU No. 22 tahun 1999 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah yang merupakan UU pokok pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) yang berasal dari potensi asli daerah yang bersangkutan sesuai kewenangan daerah tersebut. Penerimaan tersebut akan menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan menjadi hak pemerintah daerah serta tidak perlu dibayar kembali. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Selanjutnya menurut Pasal 6 ayat (2) UndangUndang tersebut di atas, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah adalah meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah.

2.4.

Investasi Investasi merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan tingkat

pendapatan nasional. Kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan taraf kemakmuran (Sukirno, 2000). Adanya investasiinvestasi baru memungkinkan terciptanya barang modal baru sehingga akan


menyerap faktor produksi baru yaitu menciptakan lapangan pekerjaan baru atau kesempatan kerja yang akan menyerap tenaga kerja yang pada gilirannya akan mengurangi pengangguran. Dengan demikian akan menambah output dan pendapatan baru pada faktor produksi akan menambah output nasional sehingga akan terjadi pertumbuhan ekonomi. Melihat kondisi Indonesia yang sedimikian rupa maka peningkatan modal sangat berperan penting untuk meningkatkan perekonomian, oleh karena itu pemerintah dan swasta berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui penghimpunan dana yang diarahkan pada kegiatan ekonomi produktif yaitu dengan menggenjot investasi, baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal dalam negeri serta penimgkatan volume perdagangan luar negeri melalui ekspor guna menambah cadangan devisa. Untuk membangun daya saing, suatu bangsa harus menerapkan kebijakan yang jelas dan terpadu bagi investasi asing langsung, industri dan perdagangan. Tidaklah mengherankan bahwa beberapa negara berkembang yang sebelumnya tidak menerima perusahaan asing sekarang mulai bersaing untuk investasi mereka yang bertujuan untuk penciptaan kesempatan kerja, alih tehnologi dan lain-lain (Kotler, dkk. 1998). Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau perbelanjaan penanaman modal yang digunakan untuk membeli barang-barang dan jasa dengan harapan dapat memberikan keuntungan pada masa yang akan datang (Bappeda Kota Medan, 2000). Menurut Sukirno (2000) investasi merupakan pengeluaran atau pengeluaran


penanaman-penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal atau

perlengkapan-perlengkapan

produksi

untuk

menambah

kemampuan

memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian. Pertambahan jumlah barang modal ini memungkinkan perekonomian tersebut menghasilkan lebih banyak barang dan jasa dimasa yang akan datang. Dornbusch and Fischer (1994) dalam Bappeda kota Medan (2000) mencatat bahwa investasi dalam perhitungan pendapatan nasional dan statistik, diartikan sebagai jumlah nilai pembelian para pengusaha terhadap barang-barang modal dan pembelanjaan untuk mendirikan industri dan pertambahan dalam stock barang perusahaan (bahan mentah, bahan dalam proses produksi dan barang jadi). Faktor-faktor utama yang menentukan tingkat investasi adalah: 1. Tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh. 2. Suku bunga. 3. Ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa yang akan datang. 4. Kemajuan teknologi. 5. Tingkat pendapatan nasional dan perubahan-perubahannya. 6. Keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan. Ada tiga tipe pengeluaran investasi. Pertama, investasi dalam barang tetap (business fixed investment) yang melingkupi peralatan dan struktur dimana dunia usaha membelinya untuk dipergunakan dalam produksi. Kedua, investasi perumahan (residential investment) melingkupi perumahan baru dimana orang membeliya untuk ditempati atau pemilik modal membeli untuk disewakan. Ketiga, investasi inventori


(inventory investment) meliputi bahan baku dan bahan penolong, barang setengah jadi dan barang jadi (Herlambang, 2001). Peranan investasi terhadap kapasitas produksi nasional memang sangat besar, karena investasi merupakan penggerak perekonomian, baik untuk penabahan faktor produksi maupun berupa peningkatan kualitas faktor produksi, investasi ini nantinya akan memperbesar pengeluaran masyarakat melalui peningkatan pendapatan masyarakat dengan bekerja multilier effect. Faktor produksi akan mengalami penyusutan, sehingga akan mengurangi produktivitas dari faktor-faktor produksi tersebut. Supaya tidak terjadi penurunan produktivitas (kapasitas) nasional harus diimbangi dengan investasi baru yang lebih besar dari penyusutan faktor-faktor produksi. Akhirnya perekonomian masyarakat (nasional) akan berkembang secara dinamis dengan naiknya investasi yang lebih besar dari penyusutan faktor produksi tersebut. Bila penambahan investasi lebih kecil dari penyusutan faktor-faktor produksi, maka terjadi stagnasi perekonomian untuk dapat berkembang (Nasution, 1996).

2.5.

Tenaga Kerja Masalah tenaga kerja hingga saat ini masih merupakan salah satu masalah

nasional yang cukup berat dan komplek dengan diwarnai berbagai issue dan produktifitas tenaga kerja, gejolak ketenagakerjaan berupa unjuk rasa dan mogok kerja. Rendahnya tingkat pendidikan dan lemahnya perlindungan atau kesejahteraan akan mempengaruhi kualitas tenaga kerja.


Masalah ketenagakerjaan di Kota Medan dalam skala kecil merupakan salah satu bidang yang cukup rawan, karena secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan aspek pendidikan yang berkembang. Disisi lain masalahnya cukup strategi karena tenaga kerja merupakan faktor dominan dan mempunyai korelasi yang cukup kuat terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional. Tenaga kerja yang bekualitas merupakan modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan ekonomi. Pendidikan diakui secara luas sebagai unsur yang mendasar dari pertumbuhan ekonomi. Kemajuan suatu daerah sangat dipengaruhi oleh kemampuan dan pendidikan sumber daya manusianya. Semakin tinggi tingkat pendidikan para tenaga kerja maka diharapkan akan menghasilkan peningkatan kinerja yang ada dan semakin baik kondisi sosialnya. Dalam khasanah teori pertumbuhan ekonomi ada tiga faktor penentu pertumbuhan ekonomi yaitu sumber daya modal, sumber daya manusia, dan kemajuan teknologi. Hasil penelitian di negara maju umumnya menunjukkan adanya korelasi positif antara tingkat pendidikan seseorang dengan tingkat kondisi sosial ekonominya. Menurut Todaro (2000) pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja (AK) secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah tingkat produksi, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti ukuran pasar domestiknya lebih besar. Meski demikian hal tersebut masih dipertanyakan


apakah benar laju pertumbuhan penduduk yang cepat benar-benar akan memberikan dampak positif atau negatif dari pembangunan ekonominya. Selanjutnya dikatakan bahwa pengaruh positif atau negatif dari pertumbuhan penduduk tergantung pada kemampuan sistem perekonomian daerah tersebut dalam menyerap dan secara produktif memanfaatkan pertambahan tenaga kerja tersebut. Kemampuan tersebut dipengaruhi oleh tingkat dan jenis akumulasi modal dan tersedianya input dan faktor penunjang seperti kecakapan manajerial dan administrasi. Dalam model sederhana tentang pertumbuhan ekonomi, pada umumnya pengertian tenaga kerja diartikan sebagai angkatan kerja yang bersifat homogen. Menurut Lewis, angkatan kerja yang homogen dan tidak terampil dianggap bisa bergerak dan beralih dari sektor tradisional ke sektor modern secara lancar dan dalam jumlah terbatas. Dalam keadaan demikian penawaran tenaga kerja mengandung elastisitas yang tinggi. Meningkatnya permintaan atas tenaga kerja (dari sektor tradisional) bersumber pada ekspansi kegiatan sektor modern. Dengan demikian salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi adalah tenaga kerja. Tenaga kerja adalah mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja, sedang mencari pekerjaan dan melakukan kegiatan lain, seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Menurut BPS penduduk berumur 10 tahun ke atas terbagi sebagai angkatan kerja (AK) dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja dikatakan bekerja bila mereka melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh


pendapatan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit 1 (satu) jam secara kontinu selama seminggu yang lalu. Sedangkan penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan disebut menganggur (Santosa, 2001) Jumlah angkatan kerja yang bekerja merupakan gambaran kondisi dari lapangan kerja yang tersedia. Semakin bertambah besar lapangan kerja yang tersedia maka akan menyebabkan semakin meningkatkan total produksi di suatu daerah.

2.6.

Penelitian Sebelumnya

1. Penelitian Saggaf (1999) menyimpulkan bahwa secara simultan dan parsial terdapat pengaruh yang signifikan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kota Pekan baru dalam kurun waktu tahun 1989 1993. Demikian juga halnya dengan jumlah alokasi APBD secara keseluruhan juga berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah tersebut dalam kurun waktu yang sama. 2. Penelitian Helmi (2009) menyimpulkan bahwa pendapatan dari sektor pajak dan pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau, di mana PAD dari sektor pertambangan, pertanian dan pariwisata berpengaruh positif terhadap pembentukan PDRB. 3. Fitrianti dan Pratolo (2009), dalam studi tentang pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja pembangunan terhadap rasio kemandirian dan pertumbuhan ekonomi menyimpulkan bahwa dalam kurun waktu tahun 1999 - 2007 di beberapa kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tidak terdapat pengaruh


yang signifikan antara pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi, akan tetapi terdapat pengaruh yang signifikan antara pendapatan asli daerah terhadap

rasio

kemandirian,

serta

pengaruh

signifikan

antara

belanja

pembangunan terhadap rasio kemandirian. 4. Penelitian Hamzah (2009) menyatakan bahwa dalam kurun waktu 2001 - 2006, PAD dan Dana Perimbangan baik secara langsung maupun tidak langsung tidak berpengaruh

secara

secara

signifikan

terhadap

pertumbuhan

ekonomi

kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. 5. Penelitian Yuslizar (2011) menyatakan bahwa penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri, konsumsi rumah tangga, belanja modal, tenaga kerja memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Medan. 6. Penelitian Rahmansyah (2004) menyimpulkan bahwa dalam kurun waktu tahun 1999 - 2003 pengeluaran pemerintah yang dialokasikan sebagai belanja daerah dalam APBD berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada 11 provinsi di Indonesia, yaitu Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Sumatera Utara, Bengkulu, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah dan Sulawesi Tengah dengan tingkat signifikansi yang berbeda-beda. 7. Penelitian Nurlina (2004) menyimpulkan bahwa dalam kurun waktu 1999 – 2003 anggaran belanja rutin daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kepercayaan 99 persen.


2.7.

Kerangka Pemikiran

Belanja Pembangunan Faktor-faktor yang mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

Pendapatan Asli Daerah

Pertumbuhan Ekonomi Kota Medan

Investasi

Jumlah Tenaga Kerja

Gambar

2.8.

2.1.

Kerangka Konsep Penelitian variabel yang Mempengaruhinya

Ekonomi

dan

Varibel-

Hipotesis Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah diuraikan

sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 1. Belanja pembangunan berpengaruh positif dan signifikan terhadap ekonomi Kota Medan. 2. Pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap ekonomi Kota Medan. 3. Investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ekonomi Kota Medan. 4. Jumlah tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap ekonomi Kota Medan.


BAB II TINJAUAN PUSTAKA. pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berhubungan dengan proses

Recommend Documents