6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
II.1
Tinjauan Pustaka Tinjauan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini lebih mengacu pada
tulisan-tulisan yang berkaitan dengan peran organisasi internasional dalam peacebuilding. Tulisan-tulisan terebut antara lain Aid, Conflict, and Peacebuilding in Afghanistan karya Haneef Atmar dan Jonathan Goodhand (2002). Tulisan kedua adalah Post-Conflict Peace-Building in Africa The Challenges of SocioEconomic Recovery and Development karya Chukwuma Obidegwu (2004). Tulisan pertama yang berjudul Aid, Conflict, and Peacebuilding in Afghanistan karya Haneef Atmar dan Jonathan Goodhand (2002) memaparkan tentang proses pemberian bantuan kemanusiaan yang dilakukan oleh aktor-aktor internasional seperti PBB, inter-governmental organization (IGO), dan nongovernmental organization (NGO) kepada AfghanistanAtmar dan Goodhand (2002) memulai penelitiannya dengan menjelaskan proses dan fase-fase konflik yang terjadi di Afghanistan. Atmar dan Goodhand (2002) juga menjelaskan tentang dampak dan kontribusi bantuan-bantuan internasional sebagai upaya untuk mewujudkan peacebuilding.Para aktor internasional yang memberikan bantuan kepada Afghanistan memiliki fokus untuk mencegah serta mengurangi dampak-dampak dari konflik
dalam pelaksanaan setiap program
guna
mewujudkan proses peacebuilding dan conflict prevention. Sebagai proses untuk mewujudkan peacebuilding, bantuan-bantuan internasional ditujukan untuk mengurangi penderitaan masyarakat dan menjunjung hak asasi manusia.
7
Haneef Atmar dan Jonathan Goodhand (2002) menggunakan konsep humanitarian
assistance,
konsep
organisasi
internasional,
serta
konsep
peacebuilding dalam penelitiannya. Konsep organisasi internasional dan konsep peacebuilding tersebut juga digunakan dalam penelitian ini. Tulisan penulis dengan tulisan Atmar dan Goodhand (2002) memiliki konteks yang sama yaitu menjelaskan peran organisasi internasional dalam peacebuilding. Namun, tulisan Atmar dan Goodhand (2002) tidak memfokuskan bagian peacebuilding yang seperti apa yang digunakan dalam penelitian mereka. Sedangkan penulis menggunakansocio-economic recovery sebagai bagian peacebuilding dalam penelitian ini. Tulisan kedua yang berjudul Post-Conflict Peace-Building in Africa The Challenges of Socio-Economic Recovery and Development karya Chukwuma Obidegwu (2004) menjelaskan tentang penyebab-penyebab dari perang sipil, tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pemulihan sosial-ekonomi dan pembangunan jangka panjang sebagai suatu proses peacebuilding di negaranegara Sub-Sahara Afrika (SSA). Tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan perekonomian pasca
perang, proses
serta
prioritas pemberian
bantuan
kemanusiaan dan pembangunan, dan perbaikan perekonomian pasca perang guna mewujudkan pemulihan sosial-ekonomi juga menjadi bahasan dalam tulisan Obidegwu (2004). Tujuan dari kebijakan-kebijakan serta peran yang dilakukan oleh organisasi-organisasi internasional pasca perang sipil menurut Obidegwu (2004) adalah untuk mengembalikan dan memelihara perdamaian, meningkatkan keamanan, mencegah timbulnya konflik baru, memfasilitasi pemulihan sosialekonomi, serta membangun kerangka institusional baru untuk menopang
8
pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut dilakukan sebagai wujud dari proses peacebuilding pasca perang sipil di negara-negara Sub-Sahara Afrika. Tulisan Obidegwu (2004) menggunakan konsep organisasi internasional dan konsep peacebuilding. Kedua konsep tersebut juga digunakan oleh penulis dalam penelitian ini. Tulisan Obidegwu (2014) dan penelitian penulis memiliki konteks yang sama yaitu peran organisasi internasional dalam socio-economic recovery sebagai bagianpeacebuilding yang dilakukan pasca perang sipil.Socioeconomic recovery yang dibahas dalam penelitian Obidegwu (2004) meliputi pemberian bantuan kemanusiaan dan pembangunan, reintegrasi, serta perbaikan perekonomian.Tulisan Obidegwu (2004) berfokus pada satu kawasan secara umum, sedangkan penelitian penulis memfokuskan pada satu negara saja.
II.2
Kerangka Konseptual Kerangka konseptual adalah serangkaian konsep dan kejelasan hubungan
antar konsep yang digunakan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Konsep merupakan abstraksi yang mewakili suatu obyek, sifat suatu obyek, atau suatu fenomena tertentu (Mas’oed, 1990:93). Adapun konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep organisasi internasional (sub konsep bantuan luar negeri, sub konsep agensi pembangunan, sub konsep agensi kemanusiaan), dan konsep peacebuilding (sub konsep socio-economic recovery). II.2.1 Konsep Organisasi Internasional Organisasi internasional menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations, 2011) adalah organisasi yang dibentuk atas dasar perjanjian atau instrumen lainnya serta diatur oleh suatu hukum internasional dan memiliki
9
legalitas secara internasional. Keanggotaan suatu organisasi internasional terdiri atas negara-negara atau entitas lainnya. Organisasi internasional memiliki agenagen resmi yang selanjutnya disebut sebagai agen organisasi internasional. Agenagen tersebut menjalankan peran sesuai dengan fungsi-fungsi yang menjadi bidang kajian organisasi internasional. Suatu organisasi internasional memiliki kedaulatan untuk melaksanakan fungsi serta pemenuhan tujuan-tujuannya di wilayah negara yang menjadi anggota organisasi internasional bersangkutan. Secara umum, organisasi internasional memiliki peran-peran sebagai berikut (Archer, 1983): 1. Instrumen Organisasi internasional berperan sebagai instrumen, yakni organisasi internasional menjadi suatu instrumen yang digunakan oleh para anggotanya untuk mencapai kepentingan atau tujuan-tujuan tertentu. 2. Arena Organisasi internasional berperan sebagai arena, yakni organisasi internasional menjadi suatu forum atau arena bagi para anggotanya untuk melakukan pertemuan dengan tujuan melakukan diskusi, tukar pendapat, kerjasama, atau memberikan ketidaksetujuan.
3. Aktor Organisasi internasional berperan sebagai aktor yang independen, yakni dalam menjalankan fungsi dan perannya, organisasi internasional dapat bertindak sesuai dengan kewenangan yang ada tanpa dipengaruhi oleh pihak-pihak atau kekuatan dari luar.
10
Pasal 1 Piagam PBB menyatakan bahwa tujuan PBB sebagai suatu organisasi internasional adalah untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional serta mencegah dan mengatasi segala bentuk ancaman, penekanan, agresi terhadap perdamaian. Untuk menciptakan dan memelihara perdamaian, PBB juga melakukan penyesuaian dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum internasional dalam menyelesaikan konflik-konflik internasional yang dapat mengancam perdamaian. Selain itu, menurut pasal tersebut, PBB juga memiliki tujuan untuk mendorong terciptanya kerjasama-kerjasama untuk mengatasi permasalahan ekonomi, sosial, budaya, dan kemanusiaan dengan tetap menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia serta kebebasan mendasar. Pasal 9 Ayat 55 Piagam PBB menyatakan bahwa PBB harus mendukung perwujudan penghidupan
yang layak, ketenagakerjaan, dan
pertumbuhan serta pembangunan sosial-ekonomi. Selain itu, pemberian solusisolusi terhadap permasalahan internasional yang mencakup aspek ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan, dan budaya juga menjadi kewajiban PBB dengan tetap menjunjung tinggi rasa hormat terhadap hak-hak asasi manusia serta kebebasan mendasar bagi individu. Hal tersebut dilakukan guna menciptakan situasi stabilitas dan kemakmuran yang diperlukan untuk meuwjudkan perdamaian (United Nations, 2015). Pasal-pasal yang terdapat dalam Piagam PBB tersebut juga diadopsi oleh organisasi-organisasi internasional yang menjadi bagian dari PBB. Salah satunya adalah UNDP. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)(United Nations, 2015), suatu organisasi internasional memiliki peran untuk melakukan proses peacebuilding.
11
Organisasi internasional melakukan pemberian bantuan luar negeri serta bertindak sebagai
agensi
pembangunan
dan
agensi
kemanusiaan
dalam
proses
peacebuilding.
II.2.1.1
Agensi Pembangunan Agensi pembangunan merupakan peran organisasi internasional
dalam memberikan bantuan-bantuan terkait pembangunan dan/atau revitalisasi secara regional dan internasional.Agensi pembangunan memiliki fungsi-fungsi seperti economic roles, leadership roles, governance and co-ordination roles, dan implementation roles.Economic roles berarti agensi pembangunan menjalankan perannya melalui kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan sektor ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian di suatu negara. Leadership roles berarti agensi pembangunan menjalankan perannya untuk mendorong pelaksanaan rencana pembangunan dan visi jangka panjang serta menetapkan sumber-sumber daya yang dapat mendukung. Governance and co-ordination roles berarti agensi pembangunan menjalankan perannya untuk memfasilitasi koordinasi-koordinasi praktikal serta menjadi penghubung koordinasi dengan sektor privat dan publik untuk mewujudkan strategi-strategi pembangunan. Implementation roles berarti agensi pembangunan menjalankan perannya untuk membentuk team yang terdiri atas para ahli dan spesialis guna berfokus dalam proses implementasi kegiatan-kegiatan dan/atau strategi-strategi pembangunan (OECD, 2009).
II.2.1.2
Agensi Kemanusiaan
12
Agensi kemanusiaan merupakan peran organisasi internasional yang melakukan pemberian bantuan-bantuan logistik dan material bagi orangorang yang tergolong sebagai homeless, pengungsi, korban bencana alam, korban perang, serta korban kelaparan. Tujuan utama dari agensi kemanusiaan adalah untuk menyelamatkan kehidupan, mengurangi penderitaan, serta menjunjung tinggi martabat manusia (United Nations, 2015).Tujuan dari agensi kemanusiaan tersebut juga untuk menjamin perwujudan keamanan manusia (human security). Berdasarkan Human Development Report 1994 yang dikeluarkan oleh UNDP, pengertian keamanan manusia mengandung dua poin penting yaitu: 1) keamanan manusia merupakan keamanan dari ancaman-ancaman kronis, seperti kemiskinan, kelaparan, penyakit, dan represi; 2) keamanan manusia mengandung makna bahwa adanya perlindungan atas pola-pola kehidupan keseharian seseorang baik itu di dalam rumah, pekerjaan, atau komunitas dari berbagai gangguan yang datang secara tiba-tiba dan menyakitkan (UNDP, 1994).Agensi kemanusiaan juga bertindak dalam pemberian bantuan pembangunan kemanusiaan. Pemberian bantuan pembangunan kemanusiaan ditujukan untuk meningkatkan kapasitas nasional dalam menyasar isu-isu pembangunan dengan mendorong partisipasi masyarakat lokal. Agensi kemanusiaan yang terlibat dalam pemberian bantuan kemanusiaan seperti agen-agen multilateral atau organisasi internasional, program bantuan bilateral, dan juga organisasi non-pemerintah. Aktor-aktor tersebut melakukan kegiatan guna mendukung perwujudan pembangunan perekonomian jangka panjang serta perubahan sosial. Bantuan pembangunan kemanusiaan terdiri atas dua tipe, yaitu bantuan pembangunan kemanusiaan berupa program-program
13
hak asasi manusia (human rights programs) dan berupa program-program penanggulangan bencana (disaster relief efforts) (Tisch dan Wallace, 1994).
II.2.2 Konsep Peacebuilding Peran organisasi internasional sebagai agen pembangunan dan agen kemanusiaan sering dikaitkan dengan proses peacebuilding. Hal ini dikarenakan organisasi internasional memberikan bantuan kepada pemerintah negara bersangkutan untuk melakukan pemulihan kembali melalui pemberian bantuan pembangunan dan bantuan kemanusiaan. Menurut Buotros Buotros Ghali, peacebuilding
merupakan
serangkaian
tindakan
komprehensif
untuk
mengidentifikasi dan mendukung struktur-struktur untuk mengkonsolidasi perdamaian serta memajukan rasa percaya diri dan kemakmuran dalam masyarakat
(UNPBF,
2015).Istilah
peacebuilding
kemudian
berkembang
mencakup pelaksanaan multi-dimensional dari pelucutan faksi-faksi perang menuju pembangunan kembali institusi politik, sosial, ekonomi, dan masyarakat sipil (United Nations, 2010). Peacebuilding memiliki tujuan untuk membantu proses pemulihan pasca konflik serta membangun perdamaian yang self-sustaining. Selain itu, peacebuilding juga bertujuan untuk menciptakan positive peace, suatu keadaan dimana terjadi keseimbangan sosial yang stabil dengan ketiadaan kekerasan dan perang guna mewujudkan perdamaian berkelanjutan. Peacebuildingtidak hanya dilakukan untuk menciptakan stabilitasi dan pemulihan pasca konflik, tetapi juga dengan membangun suatu lingkungan yang kondusif dalam upaya menghilangkan akar permasalahan konflik melalui pembangunan berkelanjutan (Narine, 2004).
14
Perwujudan perdamaian berkelanjutan melalui peacebuilding meliputi empat area penting antara lain: 1. Restorasi kemampuan negara dalam memberikan keamanan serta menjaga tatanan publik. 2. Penguatan terhadap penegakan hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. 3. Mendukung perwujudan institusi-institusi politik dan proses partisipatif. 4. Mendukung pemulihan sosial dan ekonomi serta pembangunan, termasuk pemulangan kembali bagi mereka yang menjadi pengungsi akibat konflik.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui socio-economic recovery untuk mendukung proses rekonsiliasi serta melibatkan partisipasi komunitas lokal dalam negara yang baru saja terlepas dari konflik guna mewujudkan perdamaian berkelanjutan (United Nations, 2008).
II.2.2.1 Socio-Economic Recovery Socio-Economic Recovery atau pemulihan sosial-ekonomi merupakan salah satu bentuk peacebuilding yang dilakukan di negara-negara yang baru saja terlepas dari konflik atau perang sipil. Socio-economic recovery menjadi salah satu bagian penting dari peacebuilding karena merupakan salah satu cara berupa proses pemulihan kembali untuk menciptakan penghidupan yang lebih baik bagi masyarakat pasca perang sipil berakhir. Hal ini ditujukan untuk mencegah timbulnya konflik baru dan perwujudan perdamaian berkelanjutan. Socioeconomic recovery juga menjadi salah satu upaya untuk mendukung
15
pembangunan
sosial-ekonomi.
Pembangunan
sosial-ekonomi
melibatkan
penggunaan teknologi untuk meningkatkan produksi serta distribusi barang dan jasa termasuk juga peningkatan kemampuan individu dalam melakukan pengaturan perekonomian berkelanjutan, kualitas lingkungan, dan sistem politik. Tujuannya adalah untuk mendukung pembangunan sumber daya manusia,, memperkuat institusi, dan peningkatan kebijakan sosial serta makro-ekonomi (Tisch dan Wallace, 1994). Socio-economic recovery dan pembangunan menjadi sangat penting dalam perwujudan perdamaian berkelanjutan. Adapun yang termasuk dalam socio-economic recovery antara lain (UNDP, 2008): 1. Ketersediaan lapangan pekerjaan serta penciptaan penghidupan yang layak bagi masyarakat. Ketersediaan lapangan pekerjaan akan membantu dalam mengakomodir para korban perang serta warga sipil untuk mendorong perwujudan proses perdamaian. Ketersediaan lapangan pekerjaan dan penghidupan yang layak menjadi hal yang sangat penting ketika dimulainya proses pemulihan sosial-ekonomi. Kedua hal tersebut menjadi hal mendasar untuk membantu mempermudah
warga
masyarakat
pasca
perang
sipil
untuk
memperbaiki kehidupan mereka. 2. Pemulihan perekonomian dan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan perlu untuk dilakukan dengan tetap meminimalisasi kemungkinan munculnya konfik baru. 3. Manajemen sumber daya alam dilakukan untuk mewujudkan penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan serta
mendukung
stabilitas,
penghidupan
yang
layak,
dan
16
pembangunan jangka panjang dalam suatu negara yang baru saja terlepas dari konflik atau perang sipil. Konsep peacebuilding digunakan oleh penulis dalam penelitian ini karena fokus penelitian adalah pasca perang sipil di Liberia. Pasca perang sipil merupakan suatu momentum untuk melakukan pembangunan bina damai (peacebuilding) di suatu negara. Sedangkan konsep socio-economic recovery digunakan oleh penulis untuk memfokuskan cakupan peacebuilding agar tidak terlalu luas.
Selain itu, kondisi serta situasi di Liberia pasca perang sipil
mendukung socio-economic recovery untuk dilakukan dalam melakukan pemulihan kembali bagi masyarakat.
