BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Menurut UNDP (1990), pembangunan manusia adalah suatu proses untuk

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1.

Definisi Pembangunan Manusia Menurut UNDP (1990), pembangunan manusia adalah suatu proses untuk

memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia (”a process of enlarging peoples’s choices”). Dari definisi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa fokus pembangunan suatu negara adalah manusia sebagai aset negara yang sangat berharga. Definisi pembangunan manusia tersebut pada dasarnya mencakup dimensi pembangunan yang sangat luas. Definisi ini lebih luas dari definisi pembangunan yang hanya menekankan pada pertumbuhan ekonomi. Dalam konsep pembangunan manusia, pembangunan seharusnya dianalisis serta dipahami dari sisi manusianya, bukan hanya dari sisi pertumbuhan ekonominya. Sebagaimana laporan UNDP (1995), dasar pemikiran konsep pembangunan manusia meliputi aspek-aspek sebagai berikut: a. Pembangunan harus mengutamakan penduduk sebagai pusat perhatian; b. Pembangunan

dimaksudkan

untuk

memperbesar

pilihan-pilihan

bagi

penduduk, bukan hanya untuk meningkatkan pendapatan mereka. Oleh karena itu, konsep pembangunan manusia harus berpusat pada penduduk secara komprehensif dan bukan hanya pada aspek ekonomi semata;

16 Universitas Sumatera Utara

c. Pembangunan

manusia

memperhatikan

bukan

hanya

pada

upaya

meningkatkan kemampuan/kapasitas manusia, tetapi juga pada upaya-upaya memanfaatkan kemampuan/kapasitas manusia tersebut secara optimal; d. Pembangunan manusia didukung empat pilar pokok, yaitu: produktifitas, pemerataan, kesinambungan dan pemberdayaan; e. Pembangunan manusia menjadi dasar dalam penentuan tujuan pembangunan dan dalam menganalisis pilihan-pilihan untuk mencapainya. Konsep pembangunan manusia yang diprakarsai dan ditunjang oleh UNDP ini mengembangkan suatu indikator yang dapat menggambarkan perkembangan pembangunan manusia secara terukur dan representatif, yang dinamakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM diperkenalkan pertama sekali pada tahun 1990. IPM mencakup tiga komponen yang dianggap mendasar bagi manusia dan secara operasional mudah dihitung untuk menghasilkan suatu ukuran yang merefleksikan upaya pembangunan manusia. Ketiga komponen tersebut adalah peluang hidup (longevity), pengetahuan (knowledge) dan hidup layak (living standards). Peluang hidup dihitung berdasarkan angka harapan hidup ketika lahir; pengetahuan diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf penduduk berusia 15 tahun ke atas; dan hidup layak diukur dengan pengeluaran per kapita yang didasarkan pada paritas daya beli (purchasing power parity).

Universitas Sumatera Utara

2.2.

Indeks Pembangunan Manusia IPM merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata sederhana

dihitung sebagai rata-rata dari 3 (tiga) indeks yang menggambarkan kemampuan dasar manusia dalam memperluas pilihan-pilihan, yaitu: 1. Indeks Harapan Hidup 2. Indeks Pendidikan 3. Indeks Standart Hidup Layak Rumus umum yang dipakai adalah sebagai berikut : IPM =1/3 (X1 + X2 + X3) Di mana : X1 = Indeks Harapan Hidup X2 = Indeks Pendidikan X3 = Indeks Standart Hidup Layak Masing-masing komponen tersebut terlebih dahulu dihitung indeksnya sehingga bernilai antara 0 (terburuk) dan 1 (terbaik). Untuk memudahkan dalam analisa biasanya indeks ini dikalikan 100. Teknik penyusunan indeks tersebut pada dasarnya mengikuti rumus sebagai berikut : Masing-masing komponen tersebut terlebih dahulu dihitung indeksnya sehingga bernilai antara 0 (terburuk) dan 1 (terbaik). Untuk memudahkan dalam analisa biasanya indeks ini dikalikan 100. Teknik penyusunan indeks tersebut pada dasarnya mengikuti rumus sebagai berikut:


3

IPM   Ii i 1

Ii 

Xi  Min Xi Max Xi  Min Xi

Di mana: Ii = Indeks komponen IPM ke i di mana i = 1,2,3 Xi = Nilai indikator komponen IPM ke i MaxXi = Nilai maksimum Xi Min Xi = Nilai minimum Xi Tabel 2.1 Nilai Maksimum dan Minimum Komponen IPM Indikator Komponen IPM Angka Harapan Hidup (eo)

Nilai Minimum 25,0

Nilai Maksimum 85,0

Angka Melek Huruf (Lit)

0

100

Rata-rata Lama Sekolah (MYS)

0

15

Purchasing Power Parity (PPP)

360

737,720

Sumber : BPS, Bappenas, UNDP, 2007

2.2.1. Indeks Harapan Hidup Angka ini menunjukkan jumlah tahun yang diharapkan dapat dinikmati penduduk suatu wilayah. Dengan memasukkan informasi mengenai angka kelahiran dan kematian per tahun variabel e0 diharapkan akan mencerminkan rata-rata “dalam hidup” sekaligus hidup sehat masyarakat. Sehubungan dengan sulitnya mendapatkan informasi orang yang meninggal pada kurun waktu tertentu, maka untuk menghitung angka harapan hidup digunakan metode tidak langsung (metode Brass, varian


Trussel). Data dasar yang dibutuhkan dalam metode ini adalah rata-rata anak lahir hidup dan rata-rata anak masih hidup dari wanita pernah kawin. Secara singkat, proses penghitungan. angka harapan hidup ini disediakan oleh program Mortpak. Untuk mendapatkan Indeks Harapan Hidup dengan cara menstandartkan angka harapan hidup terhadap nilai maksimum dan minimumnya. Indeks Harapan Hidup menunjukkan jumlah tahun hidup yang diharapkan dapat dinikmati penduduk suatu wilayah. Dengan memasukkan informasi mengenai angka kelahiran dan kematian per tahun variabel e0 diharapkan akan mencerminkan rata-rata lama hidup sekaligus hidup sehat masyarakat. Sehubungan dengan sulitnya mendapatkan informasi orang yang meninggal pada kurun waktu tertentu, maka untuk menghitung angka harapan hidup digunakan metode tidak langsung (metode Brass, varian Trussel). Data dasar yang dibutuhkan dalam metode ini adalah rata-rata anak lahir hidup dan rata-rata anak masih hidup dari wanita pernah kawin. Secara singkat, proses penghitungan angka harapan hidup ini disediakan oleh program Mortpak. Untuk mendapatkan Indeks Harapan Hidup dengan cara menstandartkan angka harapan hidup terhadap nilai maksimum dan minimumnya.

2.2.2. Indeks Pendidikan Sebagaimana disebutkan di awal bab ini, penghitungan Indeks Pendidikan (IP) mencakup dua indikator yaitu angka angka melek huruf (Lit) dan rata-rata lama sekolah (MYS). Populasi yang digunakan adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas


karena pada kenyataannya penduduk usia tersebut sudah ada yang berhenti sekolah. Batasan ini diperlukan agar angkanya lebih mencerminkan kondisi sebenarnya mengingat penduduk yang berusia kurang dari 15 tahun masih dalam proses sekolah atau akan sekolah sehingga belum pantas untuk rata-rata lama sekolahnya. Kedua indikator pendidikan ini dimunculkan dengan harapan dapat mencerminkan tingkat pengetahuan (cerminan angka Lit), dimana Lit merupakan proporsi penduduk yang memiliki kemampuan baca tulis dalam suatu kelompok penduduk secara keseluruhan. Sedangkan cerminan angka MYS merupakan gambaran terhadap keterampilan yang dimiliki penduduk.. Penghitungan Indeks Pendidikan (IP) mencakup dua indikator yaitu angka melek huruf (Lit) dan rata-rata lama sekolah (MYS). Populasi yang digunakan adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas karena pada kenyataannya penduduk usia tersebut sudah ada yang berhenti sekolah. Batasan ini diperlukan agar angkanya lebih mencerminkan kondisi sebenarnya mengingat penduduk yang berusia kurang dari 15 tahun masih dalam proses sekolah atau akan sekolah sehingga belum pantas untuk rata-rata lama sekolahnya. Kedua indikator pendidikan ini dimunculkan dengan harapan dapat mencerminkan tingkat pengetahuan (cerminan angka Lit), dimana Lit merupakan proporsi penduduk yang memiliki kemampuan baca tulis dalam suatu kelompok penduduk secara keseluruhan. Sedangkan cerminan angka MYS merupakan gambaran terhadap keterampilan yang dimiliki penduduk.


MYS dihitung secara tidak langsung, pertama-tama dengan memberikan Faktor Konversi pada variabel “Pendidikan yang Ditamatkan” sebagaimana disajikan pada Tabel 2.2. Langkah selanjutnya adalah dengan menghitung rata-rata tertimbang dari variabel tersebut sesuai dengan bobotnya.

MYS 

 fi x si  fi

Di mana : MYS = Rata – rata lama sekolah fi

= Frekuensi penduduk berumur 10 tahun ke atas pada jenjang pendidikan i,

I

= 1,2,…,11

si

= Skor masing-masing jenjang pendidikan Angka melek huruf pengertiannya tidak berbeda dengan definisi yang telah

secara luas dikenal masyarakat, yaitu kemampuan membaca dan menulis. Pengertian rata-rata lama sekolah, secara sederhana dapat diilustrasikan sebagai berikut: misalkan di Provinsi Aceh ada 5 orang tamatan SD, 5 orang tamatan SMP, 5 orang tamatan SMA, 5 orang tidak sekolah sama sekali, maka rata- rata lama sekolah di Provinsi Aceh adalah {5 (6) + 5 (9) +5 (12) +5 (0) } : 20 = 6,25 tahun. Setelah diperoleh nilai Lit dan MYS, dilakukan penyesuaian agar kedua nilai ini berada diantara skala yang sama yaitu antara 0 dan 1. Selanjutnya kedua nilai yang telah disesuaikan

ini

disatukan

untuk

mendapatkan

indeks

pendidikan

dengan

perbandingan bobot 2 untuk Lit dan 1 untuk MYS, sesuai ketentuan UNDP. Dengan demikian untuk menghitung indeks pendidikan digunakan rumus:


IP = 2/3 Indeks Lit + 1/3 Indeks MYS Tabel 2.2

Jenjang Pendidikan dan Faktor Konversi untuk Menghitung RataRata Lama Sekolah (MYS) No

Jenjang Penddikan

1 Tidak, belum pernah sekolah 2 Belum tamat SD 3 Tamat SD sederejat 4 Tamat SLTP 5 Tamat SLTA 6 Tamat DI 7 Tamat DII 8 Tamat DIII 9 Tamat DIV/Sarjana 10 S2 11 S3 Sumber : BPS, Bappenas, UNDP, 2007

Faktor Konversi 0 3 6 9 12 13 14 15 16 18 21

2.2.3. Purchasing Power Parity / Paritas Daya Beli (PPP) Untuk mengukur dimensi standar hidup layak (daya beli), UNDP mengunakan indikator yang dikenal dengan real per kapita GDP adjusted. Untuk perhitungan IPM sub nasional (provinsi atau kabupaten/kota) tidak memakai PDRB per kapita karena PDRB per kapita hanya mengukur produksi suatu wilayah dan tidak mencerminkan daya beli riil masyarakat yang merupakan concern IPM. Untuk mengukur daya beli penduduk antar provinsi di Indonesia, BPS menggunakan data rata-rata konsumsi 27 komoditi terpilih dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dianggap paling dominan dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia dan telah distandarkan agar bisa dibandingkan antar daerah dan antar waktu yang disesuaikan dengan indeks PPP dengan tahapan sebagai berikut (berdasarkan ketentuan UNDP):


a. Menghitung rata-rata pengeluaran konsumsi perkapita per tahun untuk 27 komoditi dari SUSENAS Kor yang telah disesuaikan (=A). b. Menghitung nilai pengeluaran riil (=B) yaitu dengan membagi rata-rata pengeluaran (A) dengan IHK tahun yang bersangkutan. c. Agar indikator yang diperoleh nantinya dapat menjamin keterbandingan antar daerah, diperlukan indeks ”Kemahalan“ wilayah yang biasa disebut dengan daya beli per unit (= PPP/ Unit). Metode

penghitungannya

disesuaikan

dengan

metode

yang

dipakai

International Comparsion Project (ICP) dalam menstandarkan GNP per kapita suatu negara. Data yang digunakan adalah data kuantum per kapita per tahun dari suatu basket komoditi yang terdiri dari 27 komoditi yang diperoleh dari Susenas Modul sesuai ketetapan UNDP. Penghitungan PPP/unit dilaksanakan dengan rumus : 27

PPP / Unit  Ri 

 (ij ) j 1

27

 P(i, j )Q(i, j ) j 1

Di mana: E (i,j ) = Pengeluaran untuk komoditi j di Provinsi i P ( i,j ) = Harga komoditi j di Provinsi i Q (i,j) = Jumlah komoditi j (unit) yang dikonsumsi di Provinsi i


Tabel 2.3 Paritas Daya Beli (PPP) Terhdap 27 Jenis Komoditi No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Komoditi Beras lokal Tepung Terigu Ketela Pohon Ikan Tongkol Ikan Teri Daging Sapi Daging Ayam Kampung Telur Ayam Susu Kental Manis 397 Bayam Kacang Panjang Kacang Tanah Tempe Jeruk Pepaya Kelapa Gula Pasir Kopi Bubuk Garam Merica / Lada Mie Instant 80 Rokok Kretek Filter 10 Listrik Air Minum Bensin Minyak Tanah Sewa Rumah

Unit Kg Kg Kg Kg Ons Kg Kg Butir Gram Kg Kg Kg Kg Kg Kg Butir Ons Ons Ons Ons Gram Batang Kwh M3 Liter Liter Unit

Untuk kuantitas sewa rumah ditentukan berdasarkan Indeks Kualitas Rumah yang dihitung berdasarkan kualitas dan fasilitas rumah tinggal 7 (tujuh) yang diperoleh dari daftar isian Susenas. 1. Lantai : keramik, marmer, atau granit =1, lainnya =0 2. Luas lantai perkapita : > 10 m2 =1, lainnya =0


3. Dinding : tembok = 1, lainnya = 0 4. Atap : kayu /sirap, beton = 1, lainnya = 0 5. Fasilitas penerangan : Listrik = 1, lainnya = 0 6. Fasilitas air minum : Ledeng = 1, lainnya = 0 7. Jamban : Milik sendiri = 1, lainnya = 0 8. Skor awal untuk setiap rumah = 1 Indeks Kualitas Rumah merupakan penjumlahan dari skor yang dimiliki oleh suatu rumah tangga tinggal dan bernilai antara 1 s/d 8. Kualitas dari rumah yang di konsumsi oleh suatu rumah tangga adalah Indeks Kualitas Rumah dibagi 8. Sebagai contoh, jika suatu rumah tangga menempati suatu rumah tinggal yang mempunyai Indeks Kualitas Rumah = 6, maka kualitas rumah yang dikonsumsi oleh rumah tangga tersebut adalah 6/8 atau 0,75 unit (=C). Untuk mendapatkan nilai pengeluaran riil yang dapat dibandingkan antar waktu dan antar daerah maka nilai B dibagi dengan PPP/unit (=C). Menyesuaikan nilai C dengan Formula Aktinson sebagai upaya untuk mengestimasi nilai marginal utility dari C (=D). Rumus Atkinson yang digunakan untuk penyesuaian rata-rata konsumsi riil, dinyatakan sebagai berikut (berdasarkan ketentuan UNDP): D = C Jika C ≤ Z = Z + 2(C– Z)(1/2) Jika Z < C ≤ 2Z = Z + 2(Z)(1/2) + 3(C-2Z)(1/3) Jika 2Z < C ≤ 3Z = Z + 2(Z)(1/2) + 3(Z)(1/3) + 4(C - 3Z)(1/4) Jika 3Z < C ≤ 4Z


Di mana : C = konsumsi per kapita riil yang telah disesuaikan dengan PPP/unit Z = threshold atau tingkat pendapatan tertentu yang digunakan sebagai batas kecukupan yang ditetapkan Rp 1.040.250,- per kapita setahun atau Rp2.850,- per hari (BPPS, 2005).

2.3. Teori Engel Engel (1857) melakukan studi tentang prilaku konsumsi rumah tangga terhadap 153 rumah tangga di Belgia. Engel menetapkan lima jenis konsumsi yang umumnya dilakukan rumah tangga, yaitu konsumsi makanan, sandang, perumahan (termasuk penerangan dan bahan bakar minyak), jasa (meliputi pendidikan, kesehatan dan perlindungan hukum) dan rekreasi. Terhadap konsumsi makanan, peningkatan pendapatan tidak diikuti dengan peningkatan permintaan yang progresif. Berdasarkan hal tersebut dan dengan asumsi harga makanan yang dibayar rumah tangga adalah sama, maka Engel menyimpulkan bahwa pangsa pengeluaran makanan terhadap pengeluaran rumah tangga akan semakin berkurang dengan meningkatnya pendapatan; disebut juga dengan Hukum Engel. Menurut Trenggonowati (2009) menunjukkan jumlah komoditi yang ingin dibeli oleh konsumen per periode tertentu dengan sejumlah pendapatan totalnya. Kurva Enggel mempunyai variabel pendapatan dan jumlah barang yang ingin dibelinya.


Gambar 2.1 Hubungan Pendapatan Dan Permintaan Terhadap Barang Dengan Asumsi Harga Barang Tetap, Makanan (Q1) dan Bukan Makanan (Q2) Hukum Engel dapat dijelaskan dengan Kurva Engel seperti ditunjukkan Gambar 2.1. Kurva Engel berdasarkan asumsi harga barang tetap, peningkatan kesejahteraan penduduk yang ditunjukkan oleh garis anggaran dan kurva indeferen yang bergeser ke kanan atas akan meningkatkan konsumsi barang dengan proporsi yang semakin berkurang untuk makanan (Q1) dan proporsi yang semakin meningkat untuk bukan makanan (Q2). Karena harga barang diasumsikan tetap maka pangsa pengeluaran untuk belanja makanan yang merupakan barang normal akan semakin berkurang.


Menurut Engel, pangsa pengeluaran makanan rumah tangga miskin lebih besar dari rumah tangga kaya, sehingga pangsa pengeluaran makanan terhadap pengeluaran total dapat dijadikan indikator tidak langsung terhadap kesejahteraan.

2.4. Teori Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang (Boediono, 1999). Pengertian tersebut mencakup tiga aspek, yaitu : proses, output perkapita dan jangka

panjang. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu

proses, bukan gambaran ekonomi pada suatu saat. Mencerminkan aspek dinamis dari suatu perekonomian, yaitu melihat bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu.

Kemudian Menurut Murni (2009) pertumbuhan

ekonomi adalah suatu kondisi dimana terjadinya perkembangan GNP yang mencerminkan adanya pertumbuhan output per kapita dan meningkatnya standar hidup. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kenaikan output per kapita. Dalam hal ini berkaitan dengan output total (GDP) dan jumlah penduduk, karena output per kapita adalah output total dibagi dengan jumlah penduduk. Jadi proses kenaikan output perkapita harus dianalisa dengan melihat apa yang terjadi dengan output total disatu pihak, dan jumlah penduduk di pihak lain. Dengan perkataan lain, pertumbuhan ekonomi mencakup pertumbuhan GDP total dan pertumbuhan penduduk.


Aspek ketiga dari definisi pertumbuhan ekonomi adalah perspektif waktu jangka waktu suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila dalam waktu yang cukup lama (10, 20 atau 50 tahun, atau bahkan lebih lama lagi) mengalami kenaikan output per kapita. Tentu saja dalam waktu tersebut bisa terjadi kemerosotan output per kapita, karena gagal panen misalnya, tetapi apabila dalam waktu yang cukup panjang tersebut output per kapita menunjukkan kecenderungan menaik maka dapat kita katakan bahwa pertumbuhan ekonomi terjadi. Beberapa ekonom berpendapat bahwa adanya kecenderungan menaik bagi output per kapita saja tidak cukup, tapi kenaikan output harus bersumber dari proses intern perekonomian tersebut. Dengan kata lain proses pertumbuhan ekonomi harus bersifat self-generating, yang berarti bahwa proses pertumbuhan itu sendiri menghasilkan kekuatan bagi timbulnya kelanjutan pertumbuhan dalam periodeperiode selanjutnya. Teori pertumbuhan ekonomi bisa didefinisikan sebagai penjelasan mengenai faktor-faktor apa yang menentukan kenaikan output per kapita dalam jangka panjang, dan penjelasan mengenai bagaimana faktor-faktor tersebut berinteraksi satu sama lain, sehingga terjadi proses pertumbuhan (Boediono, 1999 : 10). Di dalam ilmu ekonomi tidak hanya terdapat satu teori pertumbuhan, tetapi terdapat banyak teori pertumbuhan.

Pada ekonom mempunyai pandangan atau

persepsi yang tidak selalu sama mengenai proses pertumbuhan suatu perekonomian. Teori-teori pertumbuhan dapat dikelompokkan kedalam beberapa teori, yaitu: Proses pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua macam faktor, faktor ekonomi dan non ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu negara tergantung pada


sumber alamnya, sumberdaya manusia, modal, usaha, teknologi dan sebagainya. Semua itu merupakan faktor ekonomi. Namun pertumbuhan ekonomi tidak mungkin terjadi selama lembaga sosial, kondisi politik, dan nilai-nilai moral dalam suatu bangsa tidak menunjang. Di dalam pertumbuhan ekonomi, lembaga sosial, sikap budaya, nilai moral, kondisi politik dan kelembagaan merupakan faktor non ekonomi. Para ahli ekonomi menganggap faktor produksi sebagai kekuatan utama yang mempengaruhi pertumbuhan.

Laju pertumbuhan ekonomi jatuh atau bangunnya

merupakan konsekuensi dari perubahan yang terjadi di dalam faktor produksi tersebut. Beberapa faktor ekonomi yang turut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah: 1. Sumber Alam. 2. Akumulasi modal 3. Organisasi 4. Kemampuan Teknologi. 5. Pembagian Kerja dan Skala Produksi. Faktor-faktor

non

ekonomi

bersama-sama

faktor

ekonomi

saling

mempengaruhi kemajuan perekonomian. Faktor non ekonomi juga memiliki arti penting di dalam pertumbuhan ekonomi. Beberapa faktor non ekonomi yang mempengaruhi pertumbuhan adalah: 1. Faktor Sosial. Faktor sosial dan budaya juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.


2. Faktor Manusia. Sumber Daya Manusia merupakan faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi. 3. Faktor Politik dan Administratif.

Struktur politik dan administrasi yang

lemah merupakan penghambat besar bagi pembangunan ekonomi negara terbelakang. Menurut Nurkse (dalam Jhingan, 2000) : “Pembangunan ekonomi berkaitan dengan peranan manusia, pandangan masyarakat, kondisi politik, dan latar belakang histories”.

Didalam Pertumbuhan ekonomi, faktor sosial, budaya, politik dan

psikologis adalah sama pentingnya dengan faktor ekonomi.

2.5 Teori Pertumbuhan Klasik yang mencakup teori pertumbuhan dari Adam

Smith, David Ricardo,

Thomas Robert Malthus, dan John Stuart Mill. Adam Smith adalah ahli ekonomi klasik yang pertama kali mengemukakan mengenai pentingnya kebijaksanaan

lisezfaire (diserahkan ke pasar) atas system mekanisme untuk memaksimalkan tingkat perkembangan ekonomi suatu masyarakat. Menurut teori klasik pertumbuhan ekonomi dilambangkan oleh fungsi : O = Y = f (K,L,R,T) Dimana: O = Output Y = Pendapatan K = Kapital


L = Labor R = Tanah T = Teknologi Adam Smith mengemukakan bahwa faktor manusia sebagai sumber pertumbuhan ekonomi. Manusia dengan melakukan spesialisasi akan meningkatkan produktivitas. Smith bersama dengan Ricardo percaya bahwa batas dari pertumbuhan ekonomi adalah ketersediaan tanah. Tanah bagi kaum klasik merupakan faktor yang tetap. Kaum klasik juga yakin bahwa pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung akibat adanya pembentukan akumulasi modal. Akumulasi tercipta karena adanya surplus dalam ekonomi. Namun David Ricardo pesimis bahwa tersedianya modal dalam jangka panjang akan tetap mendukung pertumbuhan ekonomi. Menurutnya pada jangka panjang (long run) perekonomian akan menuju kepada keadaan yang stationer, yaitu dimana pertumbuhan ekonomi tidak terjadi sama sekali. Menurut Ricardo peranan teknologi akan dapat menghambat berjalannya the law of diminishing return, walaupun tehnologi bersifat rigid (kaku), dan hanya dapat berubah dalam jangka panjang. Bagi kaum klasik, keadaan stationer merupakan keadaan ekonomi yang sudah mapan dimana masyarakat sudah hidup sejahtera dan tidak ada lagi pertumbuhan yang berarti.


2.6 Teori Pertumbuhan Neo-Klasik Teori pertumbuhan ekonomi yang diwakili teori pertumbuhan Joseph Schumpeter, Alferd Marshal, Robert Solow dan Trevor Swan. Pendapat neo-klasik tentang perkembangan ekonomi dapat diikhtisarkan sebagai berikut : ( Suryana, 2000). 1. Adanya akumulasi kapital merupakan faktor penting dalam pembangunan ekonomi; 2. Perkembangan merupakan proses yang gradual; 3. Perkembangan merupakan proses yang harmonis dan kumulatif; 4. Adanya pikiran yang optimis terhadap perkembangan; 5. Aspek Internasional merupakan faktor bagi perkembangan. Menurut neo-klasik tingkat bunga dan tingkat pendapatan menentukan tingginya tingkat tabungan. Pada tingkat teknik tertentu, tingkat bunga akan menentukan tingkat investasi. Apabila permintaan terhadap investasi berkurang maka tingkat bunga turun, hasrat menabung turun, Perkembangan teknologi merupakan salah satu faktor pendorong kenaikan pendapatan nasional.

2.7 Teori Pertumbuhan Ekonomi Modern Meliputi teori pertumbuhan Rostow, Kuznet, dan Teori Harrod-Domar. Menurut Rostow (dalam Suryana, 2000) pembangunan ekonomi adalah suatu transformasi suatu masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern, melalui tahapan:


1. Masyarakat tradisional ( The traditional society) 2. Prasyarat lepas landas (The precondition for take-off) 3. Lepas landas ( The take-off) 4. Tahap kematangan (The drive to maturity) 5. Masyarakat berkonsumsi tinggi (The age of high mass consumption) Kuznet (dalam Suryana, 2000) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kemampuan jangka panjang untuk menyediakan berbagai jenis barang ekonomi yang terus meningkat kepada masyarakat. Kemampuan ini tumbuh atas dasar kemajuan teknologi, institusional dan ideologis yang diperlukannya. Harrod-Domar (dalam Suryana, 2000 : 62) mengembangkan analisa Keynes yang menekankan tentang perlunya penanaman modal dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. Setiap usaha ekonomi harus menyelamatkan proporsi tertentu dari pendapatan nasional yaitu untuk menambah stok modal yang akan digunakan dalam investasi baru. Menurut Harrod-Domar terdapat hubungan ekonomi yang langsung antar besarnya stok modal ( C ) dan jumlah produksi nasional ( Y ). Growth=

S COR

Growth = Pertumbuhan S

= Saving

COR

= Capital Output Ratio Setiap negara di dunia ini sudah lama menjadikan pertumbuhan ekonomi

sebagai target ekonomi. Pertumbuhan ekonomi selalu menjadi faktor yang paling


penting dalam keberhasilan perekonomian suatu negara untuk jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi sangat dibutuhkan dan dianggap sebagai sumber peningkatan standar hidup (standar of living) penduduk yang jumlahnya terus meningkat. Istilah pertumbuhan ekonomi sering dicampurbaurkan dengan perkembangan ekonomi, dan pemakaiannya selalu berganti-ganti, sehingga kelihatan pengertian antara keduanya dianggap sama. Akan tetapi beberapa ahli ekonomi, seperti Schumpeter (1911) dan Ursula Hicks (1957) telah menarik perbedaan yang lazim antara istilah perkembangan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi (Jhingan, 1993). Menurut kedua pakar tersebut perkembangan ekonomi mengacu kepada masalah-masalah negara terbelakang, sedangkan pertumbuhan ekonomi mengacu kepada masalah-masalah negara maju. Demikian juga menurut Maddison (1970), ia mengatakan bahwa di negara-negara maju kenaikan dalam tingkat pendapatan biasanya disebut pertumbuhan ekonomi, sedang di negara miskin ia disebut perkembangan ekonomi. Namun ada juga pakar ekonomi lainnya yang beranggapan bahwa antara pertumbuhan ekonomi dengan perkembangan ekonomi merupakan sinonim, misalnya pendapat dari Arthur Lewis (1954), serta Meir and Baldwin (1973). Berdasarkan ciri-ciri dari pertumbuhan ekonomi modern yang diungkapkan oleh Simon Kuznets (1966) yang mengacu kepada perkembangan negara-negara maju Eropa Barat, Amerika Serikat, Kanada, Australia dan Jepang. Secara ringkas ciri-ciri tersebut dapat disampaikan sebagai berikut (Jhingan, 1993).


1. Laju pertumbuhan penduduk dan produk perkapita Pertumbuhan ekonomi modern, sebagaimana terungkap dari pengalaman negara maju sejak akhir abad ke-18 atau awal abad ke-19, ditandai dengan laju kenaikan produk perkapita yang tinggi (paling sedikit sebesar sepuluh kali) dan dibarengi dengan laju pertumbuhan penduduk yang cepat (paling sedikit sebesar lima kali). 2. Peningkatan produktifitas Pertumbuhan ekonomi modern terlihat dari semakin meningkatnya laju produk perkapita terutama sebagai akibat adanya perbaikan kualitas input yang meningkatkan efisiensi atau produktifitas per unit input. Hal ini dapat dilihat dari semakin meningkatnya efisiensi penggunaan tenaga kerja dan kapital. 3. Laju perubahan struktural yang tinggi Perubahan struktural dalam pertumbuhan ekonomi modern mencakup peralihan dari kegiatan pertanian ke nonpertanian, dari industri ke jasa, perubahan dalam skala unitunit produktif dan peralihan perusahaan perseorangan menjadi perusahaan berbadan hukum, atau perubahan status kerja buruh. 4. Urbanisasi Pertumbuhan ekonomi modern ditandai pula dengan semakin banyaknya penduduk di negara maju yang berpindah dari daerah pedesaan ke daerah perkotaan, atau yang disebut urbanisasi. Akibat urbanisasi, tingkat dan struktur konsumsi masyarakat berubah melalui tiga cara. Pertama, urbanisasi menghasilkan pembagian kerja dan spesialisasi. Kedua, urbanisasi menyebabkan biaya pemenuhan sejumlah


kebutuhan menjadi mahal. Ketiga, demonstration effect kehidupan kota mendorong kelompok urbanisasi meniru pola konsumsi orang kota sehingga menyebabkan meningkatnya pengeluaran konsumsi. 5. Ekspansi negara maju Pertumbuhan negara maju kebanyakan tidak sama. Pada beberapa negara, pertumbuhan ekonomi modern terjadi lebih awal dari pada negara lain. Hal ini disebabkan karena perbedaan latar belakang sejarah dan masa lalu, ketika ilmu dan teknologi modern mulai berkembang. 6. Arus barang, kapital, dan migrasi Pertumbuhan ekonomi modern selalu ditandai dengan mobilitas barang, kapital, dan penduduk antar negara yang sangat tinggi. Adanya perkembangan teknologi transportasi yang modern menyebabkan perpindahan penduduk antar negara, lalu lintas kapital dan barang, berjalan sangat cepat dan tinggi. Keenam ciri pertumbuhan ekonomi modern di atas saling kait mengait. Keenamnya terjalin dalam urutan sebab akibat. Dengan rasio yang stabil antara tenaga kerja terhadap total penduduk, laju kenaikan produk perkapita menjadi tinggi. Ini berarti produktifitas tenaga kerja menjadi meningkat. Hal ini sebaliknya, menyebabkan kenaikan yang tinggi dalam produk perkapita dan konsumsi per kapita. Akan tetapi hal terakhir itu bisa juga karena merupakan hasil dari kemajuan teknologi dan perubahan skala produksi perusahaan. Perusahaan ini tidak hanya memproduksi untuk pasar domestik tetapi juga untuk pasar internasional. Begitulah urutan-urutan dari pertumbuhan ekonomi modern. Pertanyaannya sekarang, apakah Indonesia dapat


dikategorikan dalam kelompok yang sedang mengalami pertumbuhan ekonomi modern.

2.8. Pengeluaran Pemerintah Dalam rangka kegiatan ekonomi pembangunan, kebutuhan akan dana yang menjadi beban pengeluaran pemerintah terus meningkat, kebutuhan dana yang terus meningkat tersebut tidak boleh dipenuhi melalui pencetakan uang, namun harus didanai dari sumber penerimaan negara dari pajak dan pendapatan negara lainnya yang sah, termasuk dari bantuan atau pinjaman atau hutang dari dalam dan luar negeri ataupun dengan mengadakan efisiensi pengeluaran pemerintah. (Frans Seda, 2004). Penggalian sumber-sumber keuangan khususnya yang berasal dari pajak dapat dilakukan

dengan

terlebih

dahulu

meningkatkan

pengeluaran

Pemerintah

(Government Expenditures) untuk merangsang meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dalam hal ini pemerintah dapat melakukannya melalui : a. Belanja Pegawai. Belanja Pegawai merupakan salah satu pos yang penting dari APBN karena jika pos ini tidak ada, maka roda pemerintahan tidak dapat digerakkan. Belanja Pegawai dalam hal ini kita sederhanakan sebagai bayar Gaji ( W ). Apakah yang terjadi dari perubahan W ? Pembayaran atau peningkatan gaji pegawai negeri ( PNS ) akan berpengaruh pada pendapatan dan seterusnya permintaan permintaan PNS untuk membeli barang barang atau jasa- jasa. Gaji PNS berubah atau naik, maka pendapatan disposable income sektor rumah tangga bertambah ( Yd ).


Pertambahan Yd dapat menaikkan ∆ AD melalui pengeluaran konsumsi ( ∆C ). Tambahan konsumsi, akibat dari tambahan pendapatan itu tergantung pada kecenderungan konsumsi atau pada MPC. Jadi konsumsi meningkat dengan ∆C = c Yd = c ∆W, c adalah MPC, selanjutnya efek pengganda atau proses pelipat ( proses multiplier ) akan meningkat AD sebesar : 1 ∆ AD = --------- ∆ C 1–c 1

c

∆ AD = -------- c ∆ Yd = -------- ∆ W 1- c

1-c

MPC atau c dinegara kita dapat dikatakan masih tinggi, karena pendapatannya masih rendah. Sebagian besar dari tambahan pendapatan digunakan untuk tambahan konsumsi. Misal diasumsi MPC = c = 0,80 , maka dengan ∆ belanja pegawai sebesar Rp. x ,- maka dapat menaikkan ∆AD sebesar 500%. Seterusnya perubahan AD sebesar ini akan meningkatkan PDRB. b. Belanja Barang / Jasa atau Pengeluaran Pembangunan. Belanja Barang atau Pengeluaran Pembangunan pada putaran pertama akan menaikkan AD sebesar : 1 ∆ AD = ----------- ∆ G 1- c


Kalau kita asumsi MPC = c = 0,8 , maka pengeluaran pembangunan akan meningkatkan AD sebesar

500%. Dengan tingginya multiplier effect yang

tercipta maka akan juga menigkatkan PDRB. Menurut Rahmayanti (2006) peningkatan tarif pajak akan meningkatkan ketidakefisienan dan kepatuhan wajib pajak sehingga dapat mengurang penerimaan pajak. Selanjutnya Rahmayanti menyatakan bahwa batas untuk meningkatkan tarif pajak adalah sesuatu yang harus ditetapkan dengan hati-hati, dimana globalisasi membuat negara-negara lebih terbuka dan persaingan dalam menarik investasi dapat dipengaruhi oleh pajak di suatu negara. Meskipun masih banyak faktor-faktor lain yang menentukan keputusan untuk berinvestasi namun pajak termasuk tarif pajak masih menjadi bahan pertimbangan yang penting. Memasukkan variabel jumlah penduduk dan perubahan harga dalam menentukan besarnya pengeluaran pemerintah, jelas merupakan hal yang sangat penting.

Tetapi hal itu tidak cukup dan terdapat banyak alasan jika kita

menganggap bahwa sebagian dari kenaikan pendapatan dikeluarkan untuk membeli barang dan jasa oleh sektor pemerintah

2.9. Konsumsi Rumah Tangga Konsumsi adalah pembelanjaan atas barang-barang dan jasa-jasa yang dilakukan oleh rumah tangga dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dari orang yang melakukan pembelanjaan tersebut. Pembelanjaan masyarakat atas makanan,


pakaian, dan barang-barang kebutuhan mereka yang lain digolongkan pembelanjaan atau konsumsi. Barang-barang yang di produksi untuk digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya dinamakan barang konsumsi (Dumairy, 2004). Dalam teorinya Keynes mengandalkan analisis statistik, dan juga membuat dugaan-dugaan tentang konsumsi berdasarkan introspeksi dan observasi kasual. Pertama dan terpenting Keynes menduga bahwa, kecenderungan mengkonsumsi marginal (marginal propensity to consume) jumlah yang dikonsumsi dalam setiap tambahan pendapatan adalah antara nol dan satu. Kecenderungan mengkonsumsi marginal

merupakan

rekomendasi

kebijakan

Keynes

untuk

menurunkan

pengangguran yang kian meluas. Kekuatan kebijakan fiskal, untuk mempengaruhi perekonomian seperti ditunjukkan oleh pengganda kebijakan fiskal muncul dari umpan balik antara pendapatan dan konsumsi. Kedua, Keynes menyatakan bahwa rasio konsumsi terhadap pendapatan, yang disebut kecenderungan mengkonsumsi rata-rata (avarage prospensity to consume), turun ketika pendapatan naik. Ia percaya bahwa tabungan adalah kemewahan, sehingga ia barharap orang kaya menabung dalam proporsi yang lebih tinggi dari pendapatan mereka ketimbang si miskin. Ketiga, Keynes berpendapat bahwa pendapatan merupakan determinan konsumsi yang penting dan tingkat bunga tidak memiliki peranan penting. Keynes menyatakan bahwa pengaruh tingkat bunga terhadap konsumsi hanya sebatas teori. Kesimpulannya bahwa pengaruh jangka pendek dari tingkat bunga terhadap pengeluaran individu dari pendapatannya bersifat sekunder dan relatif tidak penting.


Berdasarkan tiga dugaan ini, persamaan konsumsi Keynes sering ditulis sebagai berikut (Mankiw, 2003) : C = a + bY, a > 0, 0 < b < 1 Keterangan : C = konsumsi Y = pendapatan disposebel a = konstanta b = kecenderungan mengkonsumsi marginal Secara grafis, fungsi konsumsi Keynes digambarkan sebagai berikut : Konsumsi Y=C

C

C0

0

Pendapatan Gambar 2.2. Fungsi Konsumsi Keynes

Menurut Reksoprayitno (2000) ada beberapa catatan mengenai fungsi konsumsi Keynes : 1. Fungsi konsumsi Keynes menunjukkan hubungan antara pendapatan nasional dengan

pengeluaran

konsumsi

yang

keduanya

dinyatakan

dengan

menggunakan tingkat harga konstan.


2. Pendapatan yang terjadi, merupakan pendapatan nasional yang dapat menentukan besar kecilnya pengeluaran konsumsi yaitu pendapatan nasional yang terjadi atau current national income. 3. Dalam fungsi konsumsi Keynes, pendapatan nasional diinterpretasikan sebagai pendapatan nasional absolut. 4. Fungsi konsumsi berbentuk lengkung. Pada Gambar 2.2. terlihat bahwa fungsi konsumsi Keynes tidak melalui titik 0, tetapi melalui sumbu vertikal pada nilai positif (Co). Konsekwensi fungsi konsumsi ini, dengan meningkatnya pendapatan nasional akan memberikan dampak terhadap penurunan hasrat konsumsi rata-rata atau APC. Jika APC akan mengalami penurunan dengan terjadinya peningkatan pendapatan nasional, dalam fungsi konsumsi Keynes akan terlihat pertama, peningkatan pendapatan masih diikuti dengan peningkatan konsumsi, kedua, pada saat garis konsumsi C memotong garis OY maka peningkatan pendapatan diiringi dengan penurunan konsumsi atau APC. Dalam teori makro ekonomi dikenal berbagai variasi tentang model fungsi konsumsi. Fungsi konsumsi yang paling dikenal dan sangat sering ditemukan dalam buku-buku makro ekonomi adalah fungsi konsumsi Keynesian, yaitu : C = f (Y) Atau, C = f (Y-T)


Persamaan ini menyatakan bahwa konsumsi adalah fungsi dari disposible income. Hubungan antara konsumsi dan disposible income disebut consumption function (Mankiw, 2003). Keynes menyatakan bahwa pengeluaran konsumsi masyarakat tergantung (berbanding lurus) dengan tingkat pendapatannya. Secara lebih spesifik, Keynes memasukkan komponen marginal propensity to consume (MPC) ke dalam persamaan konsumsinya seperti yang telah diuraikan pada persamaan (2.1) sebelumnya. Teori daur hidup (life-cycle) yang terutama dikembangkan oleh Franco Modigliani, melihat bahwa individu merencanakan perilaku konsumsi dan tabungan mereka untuk jangka panjang dengan tujuan mengalokasikan konsumsi mereka dengan cara terbaik yang mungkin selama masa hidup mereka. Tabungan dipandang sebagai akibat dari keinginan individu untuk menjamin konsumsi di hari tua. Fungsi konsumsi yang dikembangkan berdasarkan teori daur hidup adalah : C = aWR + cYL dimana WR merupakan kekayaan riel, a adalah kecenderungan mengkonsumsi marjinal dari kekayaan, YL merupakan pendapatan tenaga kerja dan c adalah kecenderungan mengkonsumsi marjinal dari pendapatan tenaga kerja. Milton Friedman dengan teori pendapatan permanennya mengemukakan bahwa orang menyesuaikan perilaku konsumsi mereka dengan kesempatan konsumsi permanen atau jangka panjang, dan bukan dengan tingkat pendapatan mereka yang sekarang (Dornbusch and Fisher, 2004). Dalam bentuk yang paling sederhana,


hipotesis pendapatan permanen dari perilaku konsumsi berpendapat bahwa konsumsi itu adalah proporsional terhadap pendapatan permanen, yaitu : C = cYP dimana YP merupakan pendapatan (disposibel) permanen. Dari persamaan (2.4), konsumsi bervariasi menurut proporsi yang sama dengan pendapatan permanen. Kenaikan 5% dalam pendapatan permanen akan menaikkan konsumsi sebesar 5%. Lebih jauh hipotesis Friedman menjelaskan bahwa konsumsi pada saat ini tidak tergantung pada pendapatan saat ini tetapi pada Expected Normal Income (ratarata pendapatan normal. Bentuk lain fungsi konsumsinya adalah : C = f (YP,i) dimana YP adalah permanen income dan i adalah real interest rate. Berbagai teori modern tentang konsumsi lebih jauh mengkombinasikan pembentukan ekspektasi melalui pendekatan pendapatan permanen dan pendekatan daur hidup yang menggunakan variabel kekayaan dan demografis (Dornbusch and Fisher, 2004). Suatu fungsi konsumsi modern yang disederhanakan akan menjadi : C = aWR + bθYD + b(1 – θ) YD-1 dimana WR adalah kekayaan riel, YD adalah pendapatan disposibel tahun ini, YD-1 adalah pendapatan disposibel tahun lalu. Persamaan (2.7) memperlihatkan peranan kekayaan yang mempunyai pengaruh penting terhadap pengeluaran konsumsi. Konsumsi adakalanya tidak sesuai dengan yang diharapkan, hal ini terjadi karena keterbatasan anggaran. Fisher mencoba membuat persamaan yang


menganalisis tentang batas anggaran untuk konsumsi pada dua periode, yaitu pada periode pertama, tabungan sama dengan pendapatan dikurangi konsumsi : S = Y1 – C1 Dalam periode kedua, konsumsi sama dengan akumulasi tabungan (termasuk bunga tabungan) ditambah pendapatan periode kedua, yaitu : C2 = (1 + r)S + Y2 Dimana r adalah tingkat bunga riel, variabel S menunjukkan tabungan atau pinjaman dan persamaan ini berlaku dalam kedua kasus. Jika konsumsi pada periode pertama kurang dari pendapatan periode pertama, berarti konsumen menabung dan S lebih besar dari nol. Jika konsumsi periode pertama melebihi pendapatan periode pertama, konsumen meminjam dan S kurang dari nol. Untuk menderivasi batas anggaran konsumen, maka kombinasi persamaan (2.8) dan persamaan (2,9) menghasilkan persamaan : C2 = (1 + r) (Y1 – C1) + Y2 Persamaan ini menghubungkan konsumsi selama dua periode dengan pendapatan dalam dua periode. Sukirno (2001) dalam buku makro ekonomi-nya membuat suatu definisi tentang fungsi konsumsi yang menyatakan bahwa fungsi konsumsi adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam

perekonomian

dengan

pendapatan

nasional

(pendapatan

disposebel)

perekonomian tersebut.


Fungsi konsumsi dapat dinyatakan dalam persamaan : C = a + bY Dimana : a

: konsumsi rumah tangga ketika pendapatan nasional adalah 0,

b

: kecondongan konsumsi marginal,

C

: tingkat konsumsi dan

Y

: tingkat pendapatan nasional.

Ada dua konsep untuk mengetahui sifat hubungan antara pendapatan disposebel dengan konsumsi yaitu kecondongan mengkonsumsi marginal dan kecondongan mengkonsumsi rata- rata. Kencondongan mengkonsumsi marginal dapat dinyatakan sebagai MPC (berasal dari istilah Marginal Propensity to

Consume), dapat didefinisikan sebagai perbandingan di antara pertambahan konsumsi (ΔC) yang dilakukan dengan pertambahan pendapatan disposebel (ΔYd) yang diperoleh. Nilai MPC dapat dihitung dengan menggunakan formula :

MPC 

C Yd

Kencondongan mengkonsumsi rata-rata dinyatakan dengan APC (Average

Propensity to Consume), dapat didefinisikan sebagai perbandingan di antara tingkat pengeluaran konsumsi (C) dengan tingkat pendapatan disposebel pada ketika konsumsi tersebut dilakukan (Yd).

2.10. Rasio Kemiskinan Salah satu perintang pembangunan ekonomi di negara-negara yang sedang berkembang dan yang sekaligus merupakan ciri negara-negara tersebut ialah adanya ledakan penduduk. Telah kita ketahui bahwa tujuan pembangunan ekonomi adalah


meningkatkan standar hidup penduduk negara yang bersangkutan, yang biasa diukur dengan kenaikan penghasilan riil perkapita. Penghasilan rill per kapita adalah sama dengan pendapatan nasional riil atau output secara keseluruhan yang dihasilkan selama satu tahun dibagi dengan jumlah penduduk seluruhnya. Jadi standar hidup tidak dapat dinaikkan kecuali jika output meningkat dengan lebih cepat daripada pertumbuhan jumlah penduduk. Standar hidup yang rendah dinamakan dengan kemiskinan. Menurut Sudantoko (2009) penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan. Untuk mempengaruhi perkembangan output total diperlukan penambahan investasi yang cukup besar agar supaya dapat menyerap, pertambahan penduduk; yang

berarti

naiknya

penghasilan

riil

per

kapita.

Ada

teoriteori

yang

memperbincangkan mengenai berapa jumlah penduduk yang seharusnya atau yang cocok bagi suatu negara. Untuk itu ada teori penduduk yang dikenal dengan "teori penduduk optimum" (optimum population theory). Adapun yang dimaksud dengan penduduk optimum ialah jumlah penduduk yang dapat memberikan/menghasilkan tingkat upah rill atau tingkat penghasilan riil per kapita yang maksimum. Menurut Malthus dalam Todaro (Todaro, 2000), pertambahan jumlah penduduk adalah seperti deret ukur (1, 2, 4, 8, 16, ...), sedangkan pertambahan jumlah produksi makanan adalah bagaikan deret hitung (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ...). Hal ini tentu saja akan sangat mengkhawatirkan di masa depan di mana kita akan kerurangan stok bahan makanan. Hal-hal yang perlu dilakukan untuk menekan pesatnya pertumbuhan penduduk menurut Todaro,2000), yaitu :


a. Menggalakkan program KB atau Keluarga Berencana untuk membatasi jumlah anak dalam suatu keluarga secara umum dan masal, sehingga akan mengurangi jumlah angka kelahiran. b. Menunda masa perkawinan agar dapat mengurangi jumlah angka kelahiran yang tinggi. Cara-cara yang dapat dilakukan untuk mengimbangi pertambahan jumlah penduduk : a. Penambahan dan menciptakan lapangan kerja, maka akan meningkatnya taraf hidup masyarakat dan diharapkan hilangnya pandangan kepercayaan banyak anak banyak rejeki. Di samping itu pula diharapkan akan meningkatkan tingkat pendidikan yang akan merubah pola pikir dalam bidang kependudukan. b. Peningkatkan kesadaran berpendidikan kependudukan, dengan semakin sadar akan dampak dan efek dari laju pertumbuhan yang tidak terkontrol, maka diharapkan masyarakat umum secara sukarela turut mensukseskan gerakan keluarga berencana. c. Mengurangi kepadatan penduduk dengan program transmigrasi Dengan menyebar penduduk pada daerah-daerah yang memiliki kepadatan penduduk rendah diharapkan mampu menekan laju pengangguran akibat tidak sepadan antara jumlah penduduk dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia.


d. Meningkatkan produksi dan pencarian sumber makanan, hal ini untuk mengimbangi jangan sampai persediaan bahan pangan tidak diikuti dengan laju pertumbuhan. Jumlah penduduk dapat mengalami perubahan dari waktu ke waktu yaitu bertambah atau berkurang. Menurut Todaro (2000), dinamika penduduk atau perubahan jumlah penduduk dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor yaitu a. Kelahiran (fertilitas) b. Kematian (mortalitas) c. Migrasi (perpindahan) Pemerintah

Indonesia

memiliki

beberapa

model

kesejahteraan

dan

kemiskinan; misalnya, Badan pusat statistik yang mengukur kemiskinan dengan fokus konsumsi dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang berfokus pada kesejahtraan keluarga. Lembaga-lembaga intemasional, seperti United

Nations Development Programme (UNDP) juga memperhatikan isu pengembangan manusia, yang didefinisikan sebagai harapan hidup, tingkat melek huruf, rata-rata lama sekolah (pendidikan), dan tingkat daya beli per kapita.Konsep-konsep tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dilihat dari sudut pandang pemerintah daerah, model-model tersebut memiliki beberapa kelemahan, yaitu: 1. Tidak menggambarkan ciri khas lokal (misalnya, kondisi perumahan atau preferensi makanan setempat). 2. Tidak menyentuh konteks kemiskinan (misalnya, tidak ada dari model tersebut yang berhubungan dengan sumber daya alam atau konteks sosial).


3. Data yang ada sering kontradiktif. 4. Tidak

terkait

dengan

pengurangan

kemiskinan

atau

perencanaan

pembangunan. Distribusi pendapatan dapat berwujud pemerataan maupun ketimpangan, yang menggambarkan tingkat pembagian pendapatan yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi (Rahayu,2000). Distribusi dari suatu proses produksi terjadi setelah diperoleh pendapatan dari kegiatan usaha. Pengukuran masalah pemerataan telah sejak lama menjadi perdebatan di kalangan ilmuan. Namun, pendekatan pengukuran yang sering digunakan untuk mengukur ketidakmerataan dari distribusi pendapatan adalah Gini coefficient yang dibantu dengan menggunakan Lorentz curve (Gambar 2..3). Sedangkan untuk mengukur tingkat kemiskinan digunakan metode headcount

measure dan poverty gap. % Kumulatif Pendapatan

% Kumulatif Populasi Sumber : Sudantoko,2009 Gambar 2.3. Kurva Lorentz dan Garis Pemerataan Pendapatan


Gini coefficient merupakan alat ukur atau indikator yang menerangkan distribusi pendapatan aktual, pengeluaran-pengeluaran konsumsi atau variabelvariabel lain yang terkait dengan distribusi di mana setiap orang menerima bagian secara sama atau identik (Bappenas, 2002). Menurut Cobwell (1977) yang dikutip oleh Mitchell (1991) menyatakan bahwa pengukuran ketidakmerataan dapat menggunakan gini coefficient. Selain itu, tingkat ketimpangan dapat diukur juga melalui personal income dengan menggunakan Kurva Lorenz, yaitu yang menggambarkan

hubungan

kuantitatif

antara

persentase

populasi

penerima

pendapatan dengan persentase total pendapatan yang benar-benar diperoleh selama jangka waktu tertentu, seperti terlihat pada Gambar 1 (Santosa dan Prayitno, 1996 yang dikutip oleh Rahayu, dkk., 2000). Pada gambar tersebut, sumbu horisontal mewakili jumlah populasi penerima pendapatan dan sumbu vertikal menggambarkan pendapatan yang diterima oleh masing-masing persentase penduduk (Todaro, 2000). Garis Kurva Lorenz akan berada di atas garis horisontal, bila kurva tersebut menjauh dari kurva diagonal maka tingkat ketimpangan akan semakin tinggi. Badan Pusat Statistik memberikan pengertian pendapatan dan penerimaan dibedakan dalam dua bentuk yaitu: (BPS, 2008) 1. Pendapatan faktor yang didistribusikan, yang dapat dibagi menurut sumber yang meliputi : penghasilan sebagai gaji atau upah, penghasilan dari usaha sendiri dan pekerjaan bebas, serta penghasilan dari pemilikan kekayaan.


2. Transfer yang bersifat redistributif, terutama terdiri atas transfer pendapatan yang tidak bersifat mengikat dan biasanya bukan merupakan imbalan atas penyerahan barang atau harta milik. Dilihat dari pengertian terdahulu maka pendapatan pada dasarnya dapat dikelompokkan pada pendapatan yang berasal dari sektor formal, pendapatan sektor informal, kemudian pendapatan sektor subsisten dan penerimaan yang bukan merupakan pendapatan hasil jerih payah. Pendapatan sektor formal adalah segala penghasilan baik berupa uang atau barang yang sifatnya reguler dan diterima sebagai batas jasa atau kontra prestasi dari kegiatan formal misalnya gaji dan upah. Pendapatan sektor informal diperoleh misalnya dari hasil produksi pertanian, kerajinan rumah tangga, berjualan atau pendapatan dari investasi dan lain sebagainya. Pendapatan subsisten dan penerimaan yang bukan pendapatan dimana suatu pengeluaran yang seharusnya dikeluarkan tapi tidak dikeluarkan dan penerimaan berupa bantuan yang disebut dengan transfer payment. Ditinjau dari segi taraf hidup kesejahteraan masyarakat di dunia ini biasanya dibedakan dalam dua golongan, yakni negara-negara maju dan negara yang sedang berkembang. Pada dasarnya yang menjadi ukuran penilaian perbedaan tersebut adalah pendapatan. Dimana negara-negara yamg sedang berkembang mempunyai tingkat pendapatan perkapita masyarakatnya yang rendah. Masalah pokok yang dihadapi negara-negara berkembang adalah kemiskinan yang menimpa sebagian penduduknya. Usaha untuk mengatasinya dengan jalan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi dapat diartikan sebagai kegiatan


yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakatnya, atau sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita masyarakat bertambah dalam jangka panjang. Masalah pendapatan merupakan masalah yang sangat kompleks, karena salah satu tolak ukur tinggi rendahnya taraf hidup suatu masyarakat dapat dilihat dari kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan hidup (konsumsi) yang paling mendasar menurut masing-masing rumah tangga. Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang mendasar sangat erat kaitannya dengan pendapatan yang diperoleh. Apakah pendapatan yang diterima oleh masyarakat tersebut telah mampu memenuhi kebutuhan dasarnya atau tidak. Untuk mengetahui meningkat atau tidaknya kesejahteraan suatu masyarakat dapat dilihat dengan beberapa indikator. Salah satu indikatornya adalah melihat prilaku konsumen dalam mengkonsumsi pendapatannya untuk makanan dan bukan non makanan. Engel dalam studinya tentang pengeluaran rata-rata 153 rumah tangga di Belgia, menyimpulkan bahwa proporsi untuk pangan menurun jika pendapatan masyarakat

bertambah.

Selanjutnya

dari

studi

perbandingan

antar

negara

menunjukkan bahwa umumnya masyarakat di negara berkembang membelanjakan persentase yang lebih besar jika dibandingkan dengan persentase pengeluaran pendapatan untuk bahan pangan di negara maju, dan proporsi pengeluaran untuk pangan digunakan sebagai indikator kemiskinan (Nicholson, 2001).


2.11. Penelitian-Penelitian Sebelumnya Penelitian Noorbakhsh (1999) ditujukan untuk menganalisis pengaruh restrukturisasi hutang yang diselenggarakan Bank Dunia (Word Bank) terhadap indeks pembangunan manusia (human development index = HDI) negara-negara sedang berkembang. Penelitian dilakukan terhadap 86 negara sedang berkembang pada tahun 1992. Noorbakhsh menyusun model menurut klasifikasi negara-negara yang dikeluarkan World Bank, yakni: (a) restrukturisasi intensif (early-intensive

adjustment lending = EAL), (b) restrukturisasi (other adjustment lending = OAL) dan (c) non restrukturisasi (non-adjustment lending = NAL). Model yang dibangun adalah sebagai berikut: HDI = α0 + α1d1 + α2d2 + α3dLI +

1GDP + 2(d1GDP) + 3(d2GDP) + 4(dLIGDP) + u Di mana: d1 adalah dummy untuk negara-negara EAL (=1 untuk EAL dan =0 untuk lainnya); d2 untuk negaranegara OAL (=1 untuk OAL dan =0 untuk lainnya); dLI dummy untuk negara-negara berpendapatan rendah/low income (=1 untuk low income dan =0 untuk lainnya). GDP untuk negara-negara EAL dikalikan dummy d1, OAL dikalikan d2 dan GDP low

income dikalikan dLI, sedangkan GDP untuk NAL tetap. Hasil regresi memberikan kesimpulan bahwa negara-negara yang termasuk kategori EAL tidak signifikan mempengaruhi HDI. Ini menjadi pukulan bagi World Bank, di mana semestinya negara-negara EAL menerima pengaruh lebih besar terhadap pembangunan manusianya. Dalam penelitian ini, Indonesia termasuk dalam kategori negara OAL –

middle income.


Ranis dan Stewart (2002) melaksanakan penelitian tentang pengaruh timbalbalik antara pertumbuhan ekonomi (economic growth) dan pembangunan manusia (human development) di negara-negara Amerika Latin. Mereka menggunakan model persamaan simultan, masing-masing untuk persamaan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia. Pembangunan manusia dengan proksi tingkat kematian bayi (HD) dipengaruhi oleh variabel-variabel tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita (GDP growth rate = GDP), persentase belanja pemerintah untuk pendidikan terhadap PDB (public expenditure on education as a percentage of GDP = PEE) dan tingkat partisipasi kasar sekolah tingkat dasar perempuan (gross female primary school

enrollment rate = FPS). Pada model di atas, pembangunan manusia tidak signifikan dipengaruhi pertumbuhan ekonomi, sehingga penelitian ini memiliki kelemahan dalam menjelaskan pengaruh imbal-balik antara pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi. Hanya variabel FPS di luar dummy yang signifikan menjelaskan pembangunan manusia di negara-negara Amerika Latin. Penggunaan tingkat kematian bayi sebagai proksi pembangunan manusia diperkirakan sebagai penyebab tidak baiknya hasil estimasi. Terutama dikaitkan dengan PEE yang relatif tidak berhubungan dengan tingkat kematian bayi. Akan lebih baik jika menggunakan variabel pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan. Penelitian Brata (2004) ini dilakukan untuk mengkaji secara empiris hubungan imbal-balik antara pembangunan manusia dan kinerja ekonomi kabupaten/kota di Indonesia. Brata dalam model penelitiannya menggunakan


variabel-variabel output regional (Y) proksi kinerja ekonomi, angka harapan hidup (LER) proksi pembangunan manusia, persentase rumah tangga yang memiliki air bersih (WATER) proksi distribusi pendapatan, dummy untuk daerah penghasil migas (dOIL) dan dummy untuk daerah perkotaan (dCITY). Pada hasil estimasi ditemukan dua variabel penjelas yang berpengaruh signifikan di luar dummy, yaitu WATER dan Y. WATER berpengaruh negatif terhadap

LER. Secara teoritis antara distribusi pendapatan dan pembangunan manusia berlaku hubungan positif, sehingga ada kemungkinan bahwa WATER masih kurang tepat sebagai proksi variabel distribusi pendapatan. Sementara koefisien positif dari variabel Y menunjukkan bahwa kinerja ekonomi yang baik memungkinkan pembangunan manusia yang baik pula. Penelitian selanjutnya Aloysius Brata (2005) Pada penelitian ini Brata menguji bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah daerah khususnya bidang pendidikan dan kesehatan (IPP), investasi swasta (IS) dan distribusi pendapatan proksi indeks Gini (IG) terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) dalam konteks regional (antar provinsi) di Indonesia. Hasil estimasi sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 10. Variabel

pengeluaran

pemerintah

bidang

pendidikan

dan

kesehatan

memberikan pengaruh positif terhadap pembangunan manusia. Semakin besar alokasi pengeluaran bidang pendidikan dan kesehatan semakin baik pula IPM dicapai. Variabel investasi swasta berpengaruh negatif terhadap IPM. Hal ini dimungkinkan karena karakteristik investasi swasta tidak dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas


pembangunan manusia. Variabel IG berpengaruh positif terhadap IPM, artinya semakin merata distribusi pendapatan semakin baik pula pembangunan manusia. Variabel lagIG menunjukkan pengaruh negatif yang berarti pada jangka panjang akan semakin sulit meningkatkan kualitas SDM melalui distribusi pendapatan. Dalam penelitian lanjutannya Gustav Ranis & Frances Stewart (2005), memperluas cakupan kajiannya meliputi hampir seluruh negara di dunia di mana telah didata oleh UNDP dalam hal indeks pembangunan manusianya (IPM). Faktorfaktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia (human development index

= HDI), mereka menggunakan variabel penjelas pertumbuhan PDB per kapita (GDP per capita growth rate = GDP), tingkat melek huruf (literacy shortfall reduction = LIT), persentase investasi gross domestik terhadap PDB (gross domestic investment

as percentage of GDP = GDI), persentase ekspor terhadap PDB (exports as percentage of GDP = EXP), jumlah penduduk miskin (poverty headcount = POV) dan dummy untuk regional Timur Tengah (dME), Asia (dAS) dan Amerika Latin (dAL). Penelitian dilakukan terhadap 85 negara di dunia. Hasil estimasi menunjukkan tidak semua variabel penjelas (independent

variables) signifikan terhadap indeks pembangunan manusia (HDI). Hanya variable pertumbuhan ekonomi (GDP), investasi domestik bruto (GDI) dan jumlah penduduk miskin (POV) yang signifikan, di luar variabel dummy. Model ini memiliki kelemahan karena memasukkan variabel penjelas tingkat melek huruf, di mana variabel tersebut merupakan komponen dari komposit HDI. Di samping itu, variable


GDP dan GDI sebaiknya tidak dimasukkan bersama-sama karena GDI adalah bagian dari GDP (kesalahan estimasi akibat multikolinearitas). Constantini dan Monni (2006) menganalisa keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia dengan menggunakan model Resource Curse

Hypothesis (RCH) untuk menjelaskan dampak pertumbuhan ekonomi terhadap kualitas lingkungan hidup. Penelitian dilakukan dengan memanfaatkan data panel dengan menggabungkan data 70 negara di dunia pada periode 1970 dan 2003. Model yang disusun Constantini dan Monni ini berupaya menerangkan bahwa indeks pembangunan manusia (Human Development Index = HDI) dipengaruhi oleh variable PDB per kapita tahun 1970 (gross domestic product year 1970 = GDP70), rata-rata aliran modal privat (investment = INV), umur harapan hidup tahun 1970 (life

expectation year 1970 = LE70), tingkat partisipasi sekolah menengah tahun 1970 (secondary schooling enrollment rate year 1970 = SE70), dan PDB perkapita tahun 2003 (gross domestic product year 2003 = GDP03). Pada hasil estimasi hanya satu variabel bebas yang signifikan mempengaruhi HDI,yaitu LE70. dModel yang dibangun Constantini dan Monni ini mengandung beberapa kelemahan, yakni: variabel bebas LE dan SE merupakan komponen dari komposit HDI, begitu pula INV adalah bagian dari GDP. Peter Lanjouw, Menno Pradhan, Fadia Saadah, Hanen Sayed, Robert Sparrow (2001) Studi ini bermaksud menganalisis bagaimana hubungan antara kemiskinan, pendidikan dan kesehatan dan kaitannya dengan pengeluaran pemerintah untuk pelayanan publik. Penelitian dengan metode statistik deskriptif ini menemukan bahwa


penduduk miskin sangat membutuhkan pelayanan/subsidi pendidikan dan kesehatan. Lanjouw dan kawan-kawan juga hendak membuktikan report Bank Dunia tahun 1990 bertajuk ”Indonesia: Strategy for a sustained Reduction in Poverty” yang menyatakan bahwa pendidikan dan kesehatan adalah hal yang critical (sangat mendesak) untuk diberikan kepada penduduk miskin di Indonesia. Pada kenyataannya, berselang sepuluh tahun kemudian (terhitung sejak riset Bank Dunia 1990), sebagian besar pengeluaran pemerintah untuk pelayanan publik tersebut justru dinikmati oleh penduduk bukan miskin bahkan kaya. Temuan ini menjadi bukti empiris bahwa perhatian pemerintah terhadap penduduk miskin masih memerlukan pembenahan; tidak

sekedar

meningkatkan

kuantitas,

tetapi

juga

perlu

diperhatikan

pengalokasiannya agar benar-benar menyentuh penduduk miskin. Sense of social

responsibility pemerintah masih sangat lemah.


2.12. Kerangka Berpikir Kerangka berpikir, Analisis determinan Pembangunan Manusia di Propinsi Aceh adalah : Pengeluaran Rumah Tangga Untuk Makanan Pengeluaran Rumah Tangga Bukan Makanan Pengeluaran Pemerintah Untuk Pendidikan

Indeks Pembangunan Manusia

Rasio Penduduk Miskin

Pengeluaran Pemerintah Untuk Kesehatan Gambar 2.4 Kerangka Berpikir Determinan IPM

2.13. Hipotesis Penelitian 1. Konsumsi rumah tangga untuk makanan berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia, ceteris paribus. 2. Konsumsi rumah tangga untuk bukan makanan berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia, ceteris paribus. 3. Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia, ceteris paribus.


4. Rasio penduduk miskin berpengaruh negatif terhadap indeks pembangunan manusia, ceteris paribus. 5. Pengeluaran pemerintah untuk kesehatan berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia, ceteris paribus.


BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Menurut UNDP (1990), pembangunan manusia adalah suatu proses untuk

Recommend Documents