BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1.
Pembangunan Pedesaan Pembangunan adalah suatu proses dinamis untuk mencapai kesejahteraan
masyarakat pada tingkat yang lebih tinggi dan serba sejahtera. Suatu kinerja pembangunan yang sangat baik pun, mungkin saja menciptakan berbagai masalah sosial ekonomi baru yang tidak diharapkan. Kompleksitas permasalahannya bertambah besar karena ruang lingkup permasalahannya telah bertambah luas. Pendekatan terhadap permasalahan pembangunan dan cara pemecahannya telah mengalami perkembangan pula (Adisasmita, 2005). Batten dalam Sinaga (2004) mengemukakan bahwa pembangunan itu suatu proses dimana orang atau masyarakat desa, mulai mendiskusikan dan menemukakan keinginan mereka, kemudian merencanakan dan mengerjakan bersama-sama untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Adapun tujuan pembangunan menurut Giant (1971 dalam Sirojuzilam dan Mahalli, 2010) ada dua tahap. Tahap pertama, pada hakikatnya pembangunan bertujuan untuk menghapuskan kemiskinan. Apabila tujuan ini sudah mulai dirasakan hasilnya maka tahap kedua adalah menciptakan kesempatan-kesempatan bagi warganya untuk dapat hidup bahagia dan terpenuhi segala kebutuhannya. Di sisi lain pembangunan yang berkesinambungan harus dapat memberi tekanan pada mekanisme ekonomi sosial, politik dan kelembagaan, baik dari sektor swasta
Universitas Sumatera Utara
maupun pemerintah, demi terciptanya suatu perbaikan standar hidup masyarakat secara cepat (Mahalli, 2005). Pembangunan dan pengembangan harus berjalan sesuai dengan kebijakan publik yang telah disusun sebelumnya. Kebijakan publik yang disusun harus mencakup kepentingan dari seluruh masyarakat. Oleh sebab itu, niat dan keinginan itu harus diawali dengan penciptaan kebijakan publik sehingga pelaksanaan pembangunan dan pengembangan wilayah dapat dinikmati secara optimal oleh masyarakat (Miraza, 2005). Pembangunan
pedesaan
mempunyai
peranan
pentingan
dalam
konteks
pembangunan nasional karena mencakup bagian terbesar wilayah nasional. Sekitar 65% penduduk Indonesia bertempat tinggal di daerah pedesaan. Oleh karena itu pembangunan masyarakat pedesaan harus terus ditingkatkan melalui pengembangan kemamapuan sumberdaya manusia yang ada di pedesaan sehingga kreativitas dan aktivitasnya dapat semakin berkembang serta kesadaran lingkungannya semakin tinggi (Adisasmita, 2006). Pembangunan daerah pedesaan diarahkan (1) untuk pembangunan desa yang bersangkutan dengan memanfaatkan sumberdaya pembangunan yang dimiliki (SDA dan SDM), (2) untuk meningkatkan keterkaitan pembangunan antar sektor (perdagangan, pertanian dan industri) antar desa, antar pedesaan dan perkotaan, dan (3) untuk memperkuat pembangunan nasional secara menyeluruh. Pembangunan masyarakat pedesaan diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat dimana mereka mengidentifikasikan kebutuhan dan masalahnya secara bersama. Ada yang mengartikan pula bahwa pembangunan masyarakat desa adalah kegiatan yang terencana untuk menciptakan kondisi-kondisi bagi kemajuan sosialekonomi masyarakat dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Universitas Sumatera Utara
2.2.
Infrastruktur Menurut Setyaningrum (1997), infrastruktur adalah bagian dari kapital stock dari
suatu negara, yaitu biaya tetap sosial yang langsung mendukung produksi. Stone dalam Kodoatie (2003) mendefinisikan infrastruktur sebagai fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi dan pelayananpelayanan lainnya untuk memfasilitasi tujuan-tujuan ekonomi dan sosial. Infrastruktur merupakan input penting bagi kegiatan produksi dan dapat memengaruhi kegiatan ekonomi dalam berbagai cara baik secara langsung maupun tidak langsung. Infrastruktur tidak hanya merupakan kegiatan produksi yang akan menciptakan output dan kesempatan kerja, namun keberadaan infrastruktur juga memengaruhi efisiensi dan kelancaran kegiatan ekonomi di sektor-sektor lainnya. Hanafie (2010) adanya infrastruktur ekonomi yang memadai merupakan prakondisi bagi tumbuh kembangnya kegiatan agribisnis dan perekonomian secara umum di pedesaan. Infrastruktur esensial bagi agribisnis dan perekonomian pedesaan secara umum mencakup sistem pengairan, pasar, komoditas pertanian, jalan raya, kelistrikan, dan jaringan telekomunikasi. Infrastruktur dapat dikategorikan kedalam tiga jenis, yaitu: 1. Infrastruktur ekonomi, merupakan aset fisik yang diperlukan untuk menunjang aktivitas ekonomi baik dalam produksi maupun konsumsi final, meliputi public utilities (tenaga, telekomunikasi, air minum, sanitasi dan gas), public work (jalan, bendungan, kanal, saluran irigasi dan drainase) serta sektor transportasi (jalan, rel kereta api, angkutan pelabuhan, lapangan terbang dan sebagainya).
Universitas Sumatera Utara
2. Infrastruktur sosial, merupakan aset yang mendukung kesehatan dan keahlian masyarakat, meliputi pendidikan (sekolah dan perpustakaan), kesehatan (rumah sakit dan pusat kesehatan), perumahan dan rekreasi (taman, museum dan lain-lain). 3. Infrastruktur administrasi/institusi, meliputi penegakan hukum, kontrol administrasi dan koordinasi serta kebudayaan. Infrastruktur juga dapat digolongkan menjadi infrastruktur dasar dan pelengkap. Infrastruktur dasar (basic infrastructure), meliputi sektor-sektor yang mempunyai karakteristik publik dan kepentingan yang mendasar untuk perekonomian lainnya, tidak dapat diperjualbelikan (non tradable) dan tidak dapat dipisah-pisahkan baik secara teknis maupun spasial. Contohnya jalan raya, rel kereta api, pelabuhan laut, drainase, bendungan, dan sebagainya. Sedangkan infrastruktur pelengkap (complementary infrastructure) misalnya gas, listrik, telepon dan pengadaan air minum. Infrastruktur dasar biasanya diselenggarakan oleh pemerintah karena sifatnya yang dibutuhkan oleh masyarakat luas. Namun dalam penyediaannya pemerintah dapat bekerja sama dengan badan usaha sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Perbedaan antara infrastruktur dasar dan pelengkap tidaklah selalu sama dan dapat berubah menurut waktu. Misalnya pengadaan air minum yang dulunya digolongkan sebagai infrastruktur pelengkap, sekarang digolongkan sebagai infrastruktur dasar. Fasilitas infrastruktur bukan hanya berfungsi melayani berbagai kepentingan umum tetapi juga memegang peranan penting pada kegiatan-kegiatan swasta di bidang ekonomi. Kebutuhan prasarana merupakan pilihan (preference), dimana tidak ada standar umum untuk menentukan berapa besarnya fasilitas yang tepat di suatu daerah atau
Universitas Sumatera Utara
populasi. Edwin (1998) menguraikan prasarana umum terdiri dari kategori-kategori dalam fasilitas pelayanan dan fasilitas produksi. Fasilitas pelayanan meliputi kategorikategori sebagai berikut: 1. Pendidikan, berupa Sekolah Dasar, SMP, SMA dan perpustakaan umum. 2. Kesehatan, berupa rumah sakit, rumah perawatan, fasilitas pemeriksaan oleh dokter keliling, fasilitas perawatan gigi dengan mobil keliling, fasilitas kesehatan mental dengan mobil keliling, rumah yatim piatu, perawatan penderita gangguan emosi, perawatan pecandu alkohol dan obat bius, perawatan penderita cacat fisik dan mental, rumah buta dan tuli, serta mobil ambulans. 3. Transportasi, berupa jaringan rel kereta api, bandar udara dan fasilitas yang berkaitan, jalan raya dan jembatan di dalam kota dan antar kota serta terminal penumpang. 4. Kehakiman, berupa fasilitas penegakan hukum dan penjara. 5. Rekreasi, berupa fasilitas rekreasi masyarakat dan olahraga. Sedangkan fasilitas produksi meliputi kategori-kategori: 1. Energi, yaitu penyuplai energi langsung. 2. Pemadam kebakaran, berupa stasiun pemadam kebakaran, mobil pemadam kebakaran, sistem komunikasi, suplai air dan penyimpanan air. 3. Sampah padat, berupa fasilitas pengumpulan dan peralatan sampah padat dan lokasi pembuangannya. 4. Telekomunikasi, berupa televisi kabel, televisi udara, telepon kabel dan kesiagaan menghadapi bencana alam. 5. Air limbah, berupa waduk dan sistem saluran air limbah, sistem pengolahan dan pembuangannya.
Universitas Sumatera Utara
6. Air bersih, berupa sistem suplai untuk masyarakat, fasilitas penyimpanan, pengolahan dan penyalurannya, lokasi sumur dan tangki air di bawah tanah. Dengan melihat jenis-jenis infrastruktur yang banyak berhubungan dengan masyarakat, peranan pemerintah sangat penting dalam penyediaannya. Walaupun pengadaan infrastruktur bisa dilakukan dengan kerja sama dengan badan usaha yang telah ditunjuk, tidak semua layanan infrastruktur bisa dilaksanakan oleh pihak swasta karena ada layanan infrastruktur yang memerlukan modal yang besar dengan waktu pengembalian yang lama dan resiko investasi yang besar. Pemerintah sebagai pemain utama dalam penyediaan infrastruktur selayaknya menjaga kesinambungan investasi pembangunan infrastruktur dan memrioritaskan infrastruktur dalam rencana pembangunan nasional, sehingga infrastruktur dapat dibenahi baik secara kuantitas maupun kualitas. Selain itu perlu pendekatan yang lebih terpadu dalam pembangunan infrastruktur guna menjamin sinergi antar sektor dan wilayah (Bulohlabna, 2008). 2.2.1. Infrastruktur Transportasi Infrastruktur transportasi merupakan infrastruktur yang berfungsi untuk pengangkutan yang berperan dalam merangsang pertumbuhan ekonomi karena ketersediaan jalan akan meminimalkan modal komplementer sehingga proses produksi dan distribusi akan lebih efisien. Pembangunan prasarana jalan turut akan meningkatkan pertumbuhan wilayah-wilayah baru dengan meningkatnya volume lalu lintas. Sebaiknya prasarana jalan yang buruk dan rusak akan menghambat alokasi sumber daya, pengembangan industri, pendistribusian faktor produksi, barang dan jasa, yang pada akhirnya akan memengaruhi pendapatan.
Universitas Sumatera Utara
Ikhsan (2004) mengemukakan bahwa jalan raya akan memengaruhi biaya variabel dan biaya tetap. Jika infrastruktur harus dibangun sendiri oleh sektor swasta, maka biaya akan meningkat secara signifikan dan menyebabkan cost of entry untuk suatu kegiatan ekonomi menjadi sangat mahal sehingga kegiatan-kegiatan ekonomi yang sebetulnya secara potensial mempunyai keunggulan komparatif menjadi tidak bisa terealisasikan karena ketiadaan infrastruktur. Lebih jauh lagi infrastruktur sangat berpengaruh terhadap biaya marketing. Queiroz dalam Sibarani (2002) juga menunjukkan adanya hubungan yang konsisten dan signifikan antara pendapatan dengan panjang jalan. Negara berpenghasilan lebih dari US$ 6.000/kapita mempunyai rasio panjang jalan ± 10.110 km/1 juta penduduk, sedangkan negara berpenghasilan US$ 545 - US$ 6.000/kapita mempunyai rasio panjang jalan ± 1.660 km/1 juta penduduk dan negara berpenghasilan kurang dari US$ 545/kapita mempunyai rasio panjang jalan ± 170 km/1 juta penduduk. Jika data tersebut dibandingkan, negara yang berpenghasilan tinggi mempunyai panjang jalan 59 kali lipat dibandingkan dengan negara berpenghasilan rendah. 2.2.2. Infrastruktur Produksi Pertanian Infrastruktur produksi pertanian merupakan infrastruktur yang berfungsi untuk meningkatkan hasil pertanian (irigasi) yang berperan dalam merangsang pertumbuhan ekonomi karena ketersediaan irigasi akan memudahkan masyarakat dalam mengelola tanaman pertaniannya. Pembangunan prasarana irigasi turut akan meningkatkan pertumbuhan wilayah-wilayah baru dengan meningkatnya volume hasil pertanian. Sumber air (misalnya, sungai dan danau) merupakan milik bersama masyarakat (common property). Pembangunan jaringan irigasi skala besar membutuhkan dana
Universitas Sumatera Utara
investasi yang sangat besar. Oleh karena itu, pembangunan sistem pengairan haruslah diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat lokal secara bersama-sama. Mengingat adanya keterbatasan anggaran pembangunan pemerintah maka alternatif lain yang dapat ditempuh ialah mendorong petani dan pengusaha membangun sumber pengairan sendiri, seperti pompa air tanah atau jaringan irigasi sederhana swakelola. Hanafie, 2010) 2.2.3. Infrastruktur Pemasaran Pertanian Infrastruktur pemasaran pertanian merupakan infrastruktur yang berfungsi untuk pemasaran hasil pertanian (pasar desa) yang berperan dalam merangsang pertumbuhan ekonomi karena ketersediaan pasar desa akan memudahkan masyarakat dalam membeli dan menjual hasil pertanian. Pembangunan prasarana pasar desa turut akan meningkatkan pertumbuhan wilayah-wilayah baru dengan meningkatnya volume jual beli. Hanafie (2010) pasar lokal komoditas pertanian juga sangat esensial bagi tumbuh kembangnya agribisnis pedesaan. Pembangunan pasar lokal sangat diperlukan untuk menjamin bahan pokok yang dihasilkan petani dapat terjual dengan harga wajar. Pembangunan pasar lokal berfungsi menciptakan pasar komoditas pertanian yang efisien. Pasar lokal juga merupakan barang publik yang harus dibangun dan dikelola pemerintah. Jalan raya diperlukan untuk membuka perekonomian desa sehingga tercipta perdagangan dengan perekonomian di luar desa. Sistem jalan yang efisien sangat diperlukan untuk meminimumkan biaya pemasaran. Sistem jalan raya yang efisien mutlak diperlukan bagi pertumbuhan dan perkembangan agribisnis. Jalan raya merupakan barang publik yang harus dibangun dan dikelola juga oleh pemerintah. 2.2.4. Infrastruktur Air Bersih
Universitas Sumatera Utara
Air bersih merupakan kebutuhan vital yang mutlak diperlukan dalam kehidupan manusia sehingga pengadaan sumber daya ini termasuk dalam prioritas pembangunan. Pengalokasian air bersih yang efisien harus didasarkan pada sifat zat cair yang mudah mengalir, menguap, meresap dan keluar melalui suatu media tertentu. Karakteristik sumber daya air dikemukakan oleh Anwar dalam Oktavianus (2003), yaitu: 1. Mobilitas air, menyebabkan sulitnya penegasan hak-hak (property right) atas sumber daya air secara ekslusif agar dapat menjadi komoditas ekonomi yang dapat dipertukarkan dalam sistem ekonomi pasar. 2. Sifat skala ekonomi yang melekat, menyebabkan penawaran air bersifat monopoli alami (natural monopoly), dimana semakin besar jumlah air yang ditawarkan, maka biaya per satuan yang ditanggung produsennya semakin murah. 3. Sifat penawaran air dapat berubah-ubah menurut waktu, ruang dan kualitasnya sehingga penyaluran air dalam keadaan kekeringan hebat dan banjir biasanya hanya dapat ditangani oleh pemerintah untuk kepentingan umum. 4. Kapasitas daya asimilasi dari badan air (water bodies) yang dapat melarutkan dan menyerap zat-zat tertentu selama daya dukungnya tidak melampaui, sehingga komoditas air dapat dimasukkan dalam barang umum (public good) dalam upaya mengurangi pencemaran lingkungan atas air bersih. 5. Penggunaan air bisa dilakukan secara beruntun ketika air mengalir dari suatu daerah aliran sungai (DAS) sampai ke laut, yang dapat menyebabkan perubahan kuantitas dan kualitasnya. 6. Penggunaan yang serba guna (multiple use).
Universitas Sumatera Utara
7. Berbobot besar dan memakan tempat (bulkiness) sehingga biaya transportasinya menjadi mahal. 8. Nilai kultur masyarakat yang menganggap bahwa sumber daya air sebagai anugerah dari Tuhan, dapat menjadi kendala dalam pendistribusiannya secara komersial. Penggunaan air terbesar berdasarkan sektor kegiatan dapat dibagi ke dalam tiga kelompok besar yaitu kebutuhan domestik, irigasi pertanian dan industri. Kebutuhan domestik untuk masyarakat akan meningkat sejalan dengan pertambahan penduduk baik di perkotaan maupun pedesaan. Air untuk keperluan irigasi pertanian juga terus meningkat dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan penduduk yang terus bertambah. Demikian juga dalam bidang industri, yang kian mengalami peningkatan karena struktur perekonomian yang mengarah pada industrialisasi. Air harus dipandang sebagai barang ekonomi sehingga untuk mendapatkannya memerlukan pengorbanan baik waktu maupun biaya. Sebagaimana barang ekonomi lainnya, air mempunyai nilai bagi penggunanya, yaitu jumlah maksimum yang bersedia dibayarkan untuk penggunaan sumber daya tersebut, dimana pengguna akan menggunakan air selama manfaat dari tambahan setiap kubik air yang digunakan melebihi biaya yang dikeluarkan (Briscoe dalam Oktavianus, 2003). 2.2.5. Infrastruktur Pendidikan Infrastruktur
pendidikan
merupakan
infrastruktur
yang
berfungsi
untuk
meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan (rehabilitasi sekolah dasar dan menengah dan penyediaan meubeler) yang berperan dalam merangsang pertumbuhan ekonomi karena ketersediaan prasarana pendidikan akan memudahkan masyarakat untuk belajar. Pembangunan prasarana pendidikan turut akan meningkatkan pertumbuhan
Universitas Sumatera Utara
wilayah-wilayah baru dengan meningkatnya kualitas dan kuantitas masyarakat yang belajar. Pembangunan pendidikan penting dilaksanakan supaya masyarakat dapat maju, sehingga menambah ilmu pengetahuan, kecakapan, dan keterampilan Pembangunan pendidikan diusahakan untuk membantu masyarakat yang ingin bergerak maju ke arah perkembangan yang dikehendaki. Belajar secara terus-menerus memang mutlak perlu, akan tetapi orang dapat belajar dari pengalaman tanpa menerima pengajaran secara formal. Jika ada pengangkutan maka dengan sendirinya akan banyak petani yang bepergian mengunjungi kota-kota. Sebagai akibatnya, akan memperoleh pengetahuan dan gagasan yang baru. Jadi, orang dapat belajar tanpa harus ada fasilitas-fasilitas formal untuk pendidikan. Adanya fasilitas formal dapat mempercepat proses belajar. (Hanafie, 2010). 2.2.6. Infrastruktur Kesehatan World Health Organization (WHO) mendefinisikan kesehatan sebagai sebuah kondisi kesejahteraan fisik, mental dan sosial, dan bukan sekedar bebas penyakit dan kelemahan fisik. Dalam prakteknya, pengukuran tingkat kesehatan yang digunakan antara lain tingkat harapan hidup. Ukuran ini merupakan salah satu dari tiga komponen dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pembangunan kesehatan menjadi bagian integral dari pembangunan nasional karena bidang kesehatan menyentuh hampir seluruh aspek kehidupan manusia secara berkesinambungan, yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh, terpadu, dan terarah. Pembangunan ini merupakan upaya untuk tercapainya kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk agar terwujud derajat
Universitas Sumatera Utara
kesehatan yang optimal. Melalui pembangunan kesehatan diharapkan setiap penduduk memiliki kemampuan hidup sehat sehingga di masa mendatang tercipta generasi penerus yang bermutu sebagai modal penting dalam pembangunan nasional. Secara ekonomi, masyarakat yang sehat akan menghasilkan tenaga kerja yang sehat dan merupakan input penting untuk pertumbuhan ekonomi. Negara-negara yang mempunyai tingkat kesehatan dan pendidikan yang rendah menghadapi tantangan yang lebih berat untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan dibandingkan dengan negara yang lebih baik tingkat kesehatan dan pendidikannya. Tenaga kerja yang berkualitas akan mempunyai peluang yang lebih besar untuk lebih produktif, mempunyai kesempatan kerja yang lebih besar, memperoleh pendapatan yang lebih tinggi, dan menghasilkan output ekonomi yang lebih besar juga. Tujuan pembangunan kesehatan yang tercantum dalam Rencana Strategi Pembangunan Kesehatan adalah terselenggaranya program atau kegiatan pembangunan kesehatan yang memberi jaminan tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sesuai dengan visi “Indonesia Sehat 2010”. Arah kebijakan pembangunan kesehatan menurut Depkes (2004 dalam Wahyuni, 2009) adalah: 1. Meningkatkan mutu sumber daya manusia dan lingkungan yang saling mendukung, dengan pendekatan paradigma sehat yang memberikan prioritas pada upaya peningkatan kesehatan, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, dan rehabilitasi sejak pembuahan dalam kandungan sampai usia lanjut. 2. Meningkatkan dan memelihara mutu lembaga dan pelayanan kesehatan melalui pemberdayaan sumber daya manusia secara berkelanjutan dan sarana prasarana dalam bidang medis, termasuk ketersediaan obat yang dapat dijangkau oleh masyarakat.
Universitas Sumatera Utara
Pelayanan kesehatan melalui rumah sakit dan puskesmas serta pelayanan kesehatan lainnya diharapkan meningkatkan mutu kesehatan yang menjangkau seluruh masyarakat untuk mewujudkan pembangunan kesehatan yang merata. Pengembangan infrastruktur kesehatan, baik secara kuantitas maupun kualitas, akan mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang merupakan faktor input pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.
2.3. Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PNPM-PISEW) adalah program untuk mengintegrasikan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan daerah sekitarnya. Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui upaya pengentasan kemiskinan dan pengurangan tingkat pengangguran dan bertujuan mempercepat pembangunan ekonomi masyarakat pedesaan dengan berbasis pada sumber daya lokal untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah, pengentasan kemiskinan, memperbaiki pengelolaan pemerintahan daerah di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa serta penguatan institusi lokal ditingkat desa (PNPM-PISEW, 2010). Tujuan dari program PISEW adalah: a) Mempercepat pembangunan ekonomi masyarakat yang berbasis sumberdaya lokal; b) Mengurangi kesenjangan antar wilayah; c) Pengentasan kemiskinan di daerah perdesaan; dan d) Memperbaiki pengelolaan pemerintahan dan penguatan institusi di perdesaan. Sedangkan sasaran program PISEW adalah: a) Terbangunnya infrastruktur perdesaan; b) Meningkatnya usaha ekonomi masyarakat; c) Terbentuknya kawasan
Universitas Sumatera Utara
strategis, kelompok usaha, & forum kelompok diskusi sektor; dan d) Meningkatnya kapasitas pemerintah dan masyarakat. Adapun lingkup kegiatan meliputi pembangunan infrastruktur skala kecil perdesaan dengan kategori infrastruktur yang dibangun: a. Transportasi (jalan, jembatan, titian); b. Peningkatan produksi Pertanian (irigasi tersier); c. Pemasaran hasil pertanian (pasar desa); d. Air Bersih dan sanitasi (Prasarana Air Bersih, MCK); e. Kesehatan (pembangunan posyandu, puskesdes dan rehabilitasi puskesmas); f. Pendidikan (rehabilitasi sekolah dasar dan sekolah menegah pertama, Penyediaan Meubeler).
2.4.
Pengembangan Wilayah Pengembangan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan menambah, meningkatkan,
memperbaiki atau memperluas (Sirojuzilam dan Mahalli, 2010). Wilayah adalah kumpulan daerah berhamparan sebagai satu kesatuan geografis dalam bentuk dan ukurannya. Wilayah memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia serta posisi geografis yang dapat diolah dan dimanfaatkan secara efisien dan efektif melalui perencanaan yang komprehensif (Miraza, 2005). Dengan memahami konsep wilayah diharapkan para perencana dalam melakukan pendekatan lebih memperhatikan komponen-komponen penyusun wilayah tersebut yang saling berinteraksi dan mengkombinasikan potensi masing-masing komponen sehingga tercipta suatu strategi pengembangan dan pembangunann wilayah yang baik dan terarah.
Universitas Sumatera Utara
Pembangunan wilayah bertujuan untuk mencapai pertumbuhan pendapatan perkapita yang cepat, menyediakan dan memperluas kesempatan kerja, memeratakan pendapatan, memperkecil disparitas kemakmuran antar daerah/regional serta mendorong transformasi perekonomian yang seimbang antara sektor pertanian dan industri melalui pemanfaatan sumberdaya alam yang tersedia tapi dengan tetap memperhatikan aspek kelestariannya (sustainable) (Todaro 2000). Pada hakekatnya pembangunan wilayah bertujuan untuk menciptakan berbagai alternatif yang lebih baik bagi setiap anggota masyarakatnya guna mencapai cita-citanya. Penciptaan berbagai alternatif tersebut dicirikan oleh adanya proses transformasi ekonomi dan struktural melalui peningkatan kapasitas produksi dan produkstivitas rata-rata tenaga kerja, peningkatan pendapatan, penurunan disparitas pendapatan, perubahan struktur distribusi kekuasaan antar golongan masyarakat kearah yang lebih adil, serta transformasi kultural dan tata nilai. Perubahan yang terjadi diharapkan lebih mengarah kepada perbaikan mutu hidup dan kehidupan masyarakat (Nasoetion 1999). Pengembangan wilayah adalah merupakan suatu rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana dan dilaksanakan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernisasi dalam rangka pembinaan bangsa. Sandy (1992) pengembangan wilayah pada hakekatnya adalah pelaksanaan pembangunan nasional di suatu wilayah yang disesuaikan dengan kemampuan fisik dan sosial wilayah tersebut serta tetap mentaati peraturan perundangan yang berlaku. Hadisaroso (1993) mengemukakan pengembangan wilayah merupakan suatu tindakan mengembangkan wilayah atau membangun daerah/kawasan dalam rangka usaha memperbaiki tingkat kesejahteraan hidup masyarakat. Lebih lanjut pengembangan
Universitas Sumatera Utara
wilayah menurut Soegijoko (1997) merupakan upaya pemerataan pembangunan dengan mengembangkan wilayah-wilayah tertentu melalui berbagai kegiatan sektoral secara terpadu, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah itu secara efektif dan efisien serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Sirojuzilam (2005) pengembangan wilayah pada dasarnya mempunyai arti peningkatan nilai manfaat wilayah bagi masyarakat suatu wilayah tertentu mampu menampung lebih banyak penghuni, dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang ratarata banyak sarana/prasarana, barang atau jasa yang tersedia dan kegiatan usaha-usaha masyarakat yang meningkat, baik dalam arti jenis, intensitas, pelayanan maupun kualitasnya. Mulyanto (2008) pengembangan wilayah yaitu setiap tindakan pemerintah yang akan dilakukan bersama-sama dengan para pelakunya dengan maksud untuk mencapai suatu tujuan yang menguntungkan bagi wilayah itu sendiri maupun bagi kesatuan administratif di mana wilayah itu menjadi bagiannya, dalam hal ini Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.5.
Penelitian Sebelumnya Purba (2006) dalam penelitian “Pengaruh Program Pengembangan Prasarana
Perdesaan (P2D) terhadap Pengembangan Wilayah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Raya - Kabupaten Simalungun, menyimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui Program P2D di Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun, sudah menunjukkan hasil-hasil yang cukup baik dan secara statistik terdapat perbedaan yang signifikan rata-rata pendapatan rumah tangga sebelum dan sesudah Program P2D.
Universitas Sumatera Utara
Wahyuni (2009) dalam penelitian “Analisis Pengaruh Infrastruktur Ekonomi dan Sosial terhadap Produktivitas Ekonomi di Indonesia”, menyimpulkan bahwa pendekatan yang dilakukan dengan model fixed effects menunjukkan hasil bahwa masing-masing infrastruktur memberikan pengaruh yang positif terhadap produktivitas ekonomi dengan tingkat elastisitas yang berbeda-beda, yaitu infrastruktur sarana kesehatan sebesar 0,65, energi listrik 0,08, panjang jalan 0,07 dan air bersih 0,05. Sarana kesehatan yang merupakan bagian dalam modal manusia yang vital bagi pembangunan, mempunyai tingkat elastisitas yang paling besar memengaruhi produktivitas ekonomi dimana setiap kenaikan 1 persen infrastruktur kesehatan akan meningkatkan produktivitas ekonomi sebesar 0,65 persen.
Universitas Sumatera Utara
2.6.
Kerangka Pemikiran
Program Pengembangan Infrastruktur
SOSIAL Air Bersih dan Sanitasi Lingkungan Pendidikan Kesehatan
Persepsi Masyarakat
EKONOMI Transportasi Peningkatan Produksi Pertanian Peningkatan Pemasaran Pertanian
Pengembangan Wilayah Kabupaten Langkat
Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran
Universitas Sumatera Utara
2.7.
Hipotesis
1. Program pengembangan infrastruktur sosial ekonomi berpengaruh positif terhadap pengembangan wilayah di Kabupaten Langkat. 2. Persepsi masyarakat dengan adaya program pengembangan infrastruktur sosial ekonomi di Kabupaten Langkat memberikan manfaat terhadap pembangunan infrastruktur transportasi, produksi pertanian, pemasaran pertanian, air bersih dan sanitasi, pendidikan dan kesehatan.
Universitas Sumatera Utara
