9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
Tinjauan pustaka merupakan bagian dari penelitian yang khusus menjelaskan mengenai definisi-definisi konsep atau variabel yang dipakai peneliti dalam mengkaji suatu penelitian. Serta juga menjelaskan mengenai bagaimana konsep-konsep atau variabel-variabel berinteraksi. Tinjauan pustaka atau bias juga disebut tinjauan literatur disebut sebagai penjelasan rasional dan logis yang diberikan oleh seorang peneliti terhadap pokok atau obyek penelitiannya. Secara berturut-turut konsep penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah manajemen, fungsi manajemen, konsep dasar fungsi manajemen dan pengelolaan program raskin.
A. Riset-riset Terdahulu Riset-riset terdahulu terkait manajemen pengelolaan raskin pernah dilakukan oleh beberapa ahli di dalam negeri. 1. Mulat Wigati Abdullah mengkaji tentang Pelayanan Prima Dalam Kinerja Aparatur Pemerintahan Daerah Di Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat menemukan ada beberapa hubungan yang signifikan antara efektivitas pelayanan prima aparatur daerah dengan responsif masyarakat di Kecamatan Jonggol. Pada penelitian ini juga diperoleh hasil bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan prima sangat penting dan wajib diperhatikan adalah menjadikan pelayanan prima sebagai sikap dan bentuk
9
10
pengabdian sebagai aparatur negara daerah. Sehingga apa yang diharapkan dapat terlaksana dengan baik dan menghasilkan produktivitas dan kinerja yang optimal. Salah satu pendorong peningkatan pelayanan prima yang telah ditemukan oleh Mulat Wigati Abdullah adalah penguatan fungsi dan tugas pokok aparatur daerah, serta keberhasilan aparatur daerah dalam memberikan pelayanan prima yang optimal, merupakan keberhasilan pemerintah dalam menciptakan birokrasi yang bersih, berwibawa dan bertanggungjawab. 2. Heri Risal Bungkaes et al mengkaji tentang Hubungan Efektifitas Pengelolaan
Program
Raskin
dengan
Peningkatan
Kesejahteraan
Masyarakat di Desa Mamahan Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud yang menemukan beberapa perbedaan tingkat kesejahteraan RTM antara sebelum dan sesudah pelaksanaan program Raskin, dimana tingkat kesejahteraan RTM penerima manfaat program Raskin jauh lebih baik/tinggi disbanding tingkat kesejahteraan RTM sebelum memperoleh manfaat dari program Raskin, khususnya di Desa Mamahan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan nyata antara efektivitas pengelolaan program Raskin dengan tingkat kesejahteraan masyarakat di Desa Mamahan Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud.
Dalam penelitian ini juga diperoleh hasil
bahwa efektivitas pengelolaan program Beras untuk keluarga miskin (Raskin) belum sevara optimal dicapai, sementara tingkat kesejahteraan
11
masyarakat, khususnya RTM sebagai penerima manfaat program Raskin masih berada pada kategori sedang atau menengah. 3. Rina Puji Astuti menkaji tentang Pelaksanaan Program Beras Miskin (Raskin) Bagi Keluarga Miskin Di Desa Gunung Makmur Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara. Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa pelaksanaan program beras miskin (raskin) sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Pemerintah namun tepat sasaran dalam mendata masih ada sedikit kekeliruan. Jumlah beras miskin (raskin) yang diterima oleh masyarakat tahun 2013 sebanyak 15 kg/RTS-PM per bulan. Harga tebus beras miskin (raskin) sebesar Rp 1.600/kg, sesuai dengan harga yang di tetapkan oleh Pemerintah. Mengenai waktu pelaksanaan penyaluran beras miskin (raskin) kepada RTS-PM sesuai dengan rencana penyaluran memang tidak tepat dari segi waktu karena mekanisme pelaksanaan penyaluran pada tahun 2013 di Desa Gunung Makmur hanya 2 kali atau per 6 bulan dalam 1 tahun sedangkan yang seharusnya dilaksanakan 3 kali atau per 4 bulan dalam 1 tahun. Sistem administrasi atau pembayaran beras miskin (raskin) tahun 2013 dilakukan secara tunai. Kualitas beras miskin (raskin) yang di terima oleh masyarakat penerima raskin dianggap baik dan layak untuk di konsumsi. Pada penelitian ini juga ditemukan faktor pendorong dan faktor penghambat pelaksanaan program raskin. Faktor pendukung dalam pelaksanaan program beras miskin (raskin) adanya kerjasama yang baik
12
antara ketua RT dan aparat Desa dalam mendata masyarakat karena dukungan mereka masyarakat miskin mendapatkan beras miskin (raskin) untuk mengurangi kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Faktor penghambat pelaksanaan program beras miskin (raskin) karena masalah pendanaan sehingga membuat keterlambatan beras miskin (raskin) untuk datang. Dengan demikian, riset-riset para ahli terdahulu yang telah dijelaskan di atas terdapat beberapa perbedaan pendapat tentang faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan program raskin. Dalam hal ini peneliti cenderung sependapat dengan hasil penelitian Rina Puji Astuti dalam eJournal Ilmu Administrasi (2014) bahwa pengelolaan program raskin akan berjalan dengan baik jika adanya kerjasama yang baik pula antara ketua RT dan aparatur desa dalam mendata masyarakat.
B. Manajemen 1. Pengertian Manajemen Nasrudin (2010: 21) menjelaskan bahwa istilah manajemen, berasal dari bahasa Perancis kuno, management, yang artinya seni melaksanakan dan mengatur. Manajemen sebagai seni menyelesaikan pekerjaan melalui orange lain. Definisi ini berarti bahwa seorang manajer bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Manajemen didefinisikan pula sebagai proses yang berkenan dengan pengarahan atau penggerakan satu kelompok orang untuk melakukan
13
kegiatan
mencapai
tujuan
organisasi.
Istilah
manajemen
jadinya
menyangkut pengertian upaya mencapai suatu tujuan yang dilakukan secara efisien oleh sekelompok orang (Joni, 2005: 11). Sedikit berbeda dari Joni, Griffin (dalam Nasrudin, 2010: 22) mengatakan bahwa manajemen lebih dari sekedar menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Manajemen adalah suatu rangkaian aktivitas yang diarahkan pada berbagai sumber daya organisasi yang ada dengan maksud untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Mary Parker Follett (dalam Pambudi, 2013: 5) mendefinisikan manajemen sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini mengandung arti bahwa para manajer mencapai tujuantujuan organisasi melalui pengaturan orang-orang lain untuk melaksanakan berbagai tugas yang mungkin diperlukan, atau berarti dengan tidak melakukan tugas-tugas itu sendiri. Manajemen adalah proses mencapai tujuan organisasi. Proses merupakan fungsi utama atau pekerjaan pokok bagi seorang manajer. Berbagai pendekatan telah dilakukan dalam menganalisis proses manajemen. Pendekatan yang umum, ialah mempelajari manajemen dengan mengkategorikan fungsi-fungsi (pekerjaan) yang dilaksanakan oleh manajemen, peran yang dimainkan oleh para manajer atau perbuatan yang ditampakkan oleh manajer, dan ketrampilan (skills) yang dituntut untuk dikuasi oleh para manajer dalam merealisasikan tugas-tugasnya. Manajemen adalah suatu bentuk pekerjaan. Manajer adalah orang yang bertanggung jawab melakukan pekerjaan itu. Dalam melakukan pekerjaan tersebut, manajer melaksanakan berbagai kegiatan. Kegiatan-kegiatan inilah yang dikelompokkan secara konseptual yang disebut fungsi-fungsi manajemen (Joni, 2005). Dalam kaitannya dengan manajemen, seorang manajer menurut Nanang (2011: 88), yaitu:
14
Bertanggungjawab mengkombinasikan, mengkoordinasikan, dan menggerakkan berbagai sumber daya tersebut untuk mencapai tujuan organisasi. Pengkombinasian, pengkoordinasian, dan penggerakkan sumber daya tersebut dilakukan oleh manajer melalui fungsi-fungsi dan aktivitas manajerial dasar. Ada empat fungsi dasar manajerial, yaitu: perencanaan dan pengambilan keputusan (planning and decision making), pengorganisasian (organizing), kepemimpinan (leading), dan pengendalian (controlling). Uraian Griffin tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah suatu rangkaian aktivitas (termasuk perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian) yang diarahkan pada berbagai sumberdaya organisasi (manusia, finansial, fisik, dan informasi) untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Beberapa pengertian tentang manajemen tersebut, maka ada empat aspek penting dari manajemen, yaitu: a. Adanya seseorang atau sekelompok orang yang mengarahkan segala aktivitas. b. Adanya tujuan yang ingin dicapai, yaitu tujuan organisasi. c. Adanya proses untuk mencapai tujuan tersebut. d. Adanya aktivitas-aktivitas yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan-pendekatan, teknik-teknik, dan berbagai sumber daya yang ada (manusia, dana, peralatan, dan perlengkapan atau sarana, serta informasi) untuk mencapai tujuan tersebut dengan efektif dan efisien. Pada dasarnya manajemen dapat didefinisikan sebagai bekerja dengan
orang-orang
untuk
menentukan,
menginterpretasikan
dan
mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), penyusunan
15
personalia atau kepegawaian (staffing), pengarahan dan kepemimpinan (leading) dan pengawasan (controlling).
2. Fungsi-Fungsi Manajemen Fungsi-fungsi manajemen adalah serangkaian kegiatan yang dijalankan dalam manajemen berdasarkan fungsinya masing-masing dan mengikuti satu tahapan-tahapan tertentu dalam pelaksanaannya. Fungsifungsi manajemen, sebagaimana diterangkan oleh Pambudi (2013: 7-8), terdiri dari empat fungsi, yaitu: a. Perencanaan atau Planning, yaitu proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. 1) Menetapkan tujuan dan target bisnis 2) Merumuskan strategi untuk mcncapai tujuan dan target bisnis tersebut 3) Menentukan sumber-sumber daya yang diperlukan 4) Menetapkan standar/indikator keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target bisnis b. Pengorganisasian atau Organizing, yaitu proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan bisa memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi bisa bekerja secara efektif dan efisien guna pencapaian tujuan organisasi. c. Pengimplementasian atau Directing, yaitu proses implementasi program agar bisa dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi. d. Pengendalian dan Pengawasan atau Controlling, yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan bisa berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan dunia bisnis yang dihadapi.
16
Beberapa literatur mengemukakan pengertian yang berbeda, namun memiliki esensi yang sama. Misalnya saja, Griffin (dalam Nasrudin, 2010: 198) mengemukakan bahwa fungsi-fungsi manajemen adalah perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), kepemimpinan (leading), dan pengawasan (controlling). Griffin berbeda dalam hal leading, di mana Griffin bermaksud untuk mengemukakan bahwa kepemimpinan memiliki pengaruh kuat agar kegiatan manajemen dapat dilaksanakan dengan baik. Pendapat Griffin ini sejalan dengan James AF Stoner yang menempatkan fungsi leading sebagai ganti dari directing. 3. Konsep Dasar Fungsi Manajemen a. Perencanaan (Planning) Robbins dan Coulter (dalam Pambudi, 2013: 7) mendefinisikan perencanaan sebagai sebuah proses yang ditandai dari penetapan tujuan organisasi, menentukan strategi untuk pencapaian tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi hingga tercapainya tujuan organisasi. Perencanaan dibuat sebagai upaya untuk merumuskan apa yang sesungguhnya ingin dicapai oleh sebuah organisasi atau perusahaan serta bagaimana sesuatu yang ingin dicapai tersebut dapat diwujudkan melalui serangkaian rumusan rencana kegiatan tertentu. Perencanaan yang baik adalah ketika apa yang dirumuskan ternyata dapat direalisasikan dan mencapai tujuan yang diharapkan. Perencanaan yang buruk adalah ketika apa yang telah dirumuskan dan ditetapkan ternyata tidak berjalan dalam implementasi, sehingga tujuan organisasi menjadi tidak terwujud. Terkait dengan hal tersebut di atas untuk mengetahui apakah perencanaan itu baik atau tidak dapat dijawab melalui pertanyaan-pertanyaan dasar mengenai
17
perencanaan, yaitu WHAT (Apa), WHY (Mengapa), WHERE (di mana), WHEN (Kapan), WHO (siapa), dan HOW (Bagaimana) (Nasrudin, 2010: 18). Pertanyaan seputar What terkait dengan misalnya apa yang sesungguhnya yang menjadi tujuan organisasi dan apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Pertanyaan seputar Why terkait dengan pertanyaan seputar mengapa tujuan tersebut harus dicapai dan mengapa kegiatan yang terumuskan dalam jawaban atas pertanyaan What perlu dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Pertanyaan seputar Where adalah mengenai di mana kegiatan tersebut akan dilaksanakan. Pertanyaan seputar When adalah kapan kegiatan tersebut akan dilaksanakan dan kapan kegiatan tersebut harus dimulai dan diakhiri. Pertanyaan seputar Who terkait dengan siapa yang akan melaksanakannya. Pertanyaan ini terkait misalnya dengan kualifikasi orang yang akan melakukannya dari sisi latar belakang personal dan keahliannya. Pertanyaan terakhir, yaitu di seputar How terkait dengan bagaimana cara yang harus dilakukan untuk melakukan kegiatan tersebut. Robbins dan Coulter (dalam Pambudi, 2013: 9) menjelaskan bahwa paling tidak ada empat fungsi dari perencanaan, yaitu perencanaan berfungsi sebagai arahan, perencanaan meminimalkan dampak dari perubahan, perencanaan meminimalkan pemborosan, serta perencanaan menetapkan standar dalam pengawasan kualitas.
18
1) Perencanaan sebagai Pengarah Perencanaan akan menghasilkan upaya untuk meraih sesuatu dengan cara yang lebih terkoordinasi. Perusahaan yang tidak menjalankan perencanaan sangat mungkin untuk mengalami konflik kepentingan, pemborosan sumber daya, dan ketidakberhasilan dalam pencapaian tujuan karena bagian-bagian dari organisasi bekerja secara sendiri-sendiri tanpa ada koordinasi yang jelas dan terarah. Perencanaan dalam hal ini memegang fungsi pengarahan dari apa yang harus dicapai oleh organisasi. 2) Perencanaan sebagai Minimalisasi Ketidakpastian Pada dasarnya segala sesuatu di dunia ini akan mengalami perubahan. Tidak ada, yang tidak berubah kecuali perubahan itu sendiri. Perubahan sering kali sesuai dengan apa yang kita perkirakan, akan tetapi tidak jarang pula malah di luar perkiraan kita, sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi perusahaan. Ketidakpastian inilah yang coba diminimalkan melalui kegiatan perencanaan.
Dengan
adanya
perencanaan,
diharapkan
ketidakpastian yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang dapat diantisipasi jauh-jauh hari. 3) Perencanaan sebagai Minimalisasi Pemborosan Sumber Daya Perencanaan juga berfungsi sebagai minimalisasi pemborosan sumber daya organisasi yang digunakan. Jika perencanaan dilakukan dengan baik, maka jumlah sumber daya yang diperlukan, dengan
19
cara bagaimana penggunaannya, dan untuk penggunaan apa saja dengan lebih baik dipersiapkan sebelum kegiatan dijalankan. Dengan demikian, pemborosan yang terkait dengan penggunaan sumber daya yang dimiliki perusahaan akan bisa diminimalkan sehingga tingkat efisiensi dari perusahaan menjadi meningkat. 4) Perencanaan sebagai Penetapan Standar dalam Pengawasan Kualitas Perencanaan berfungsi sebagai penetapan standar kualitas yang harus dicapai oleh perusahaan dan diawasi pelaksanaannya dalam
fungsi
pengawasan
manajemen.
Dalam
perencanaan,
perusahaan menentukan tujuan dan rencana-rencana untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam pengawasan, perusahaan membandingkan antara tujuan yang ingin dicapai dengan realisasi di lapangan, membandingkan antara standar yang ingin dicapai dengan realisasi di lapangan, mengevaluasi penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi, hingga mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk memperbaiki kinerja perusahaan. Dengan pengertian tersebut, maka perencanaan berfungsi sebagai penetapan standar kualitas yang ingin dicapai oleh perusahaan. Fungsi perencanaan sering kali dinamakan sebagai fungsi utama dari kegiatan manajemen, karena dalam perencanaan seluruh
rangkaian
aktivitas
yang akan
dilakukan, mengapa
melakukan, kapan, di mana dan bagaimana melakukannya disusun.
20
Dapat dikatakan, jika tidak ada fungsi perencanaan, manajer tidak akan pernah tahu apa yang harus diorganisasikan, diarahkan dan dikontrol. Kalau begitu, bagaimana perencanaan dilakukan? Bagian ini akan menjelaskan mengenai hal ini. Menurut Subardi (2002), proses perencanaan melibatkan dua elemen penting, yaitu tujuan (goals) dan rencana (plan).Empat Tahap Dasar Perencanaan Semua kegiatan perencanaan pada dasarnya melalui empat tahap berikut ini : 1) Tahap 1 : Menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. Perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan tentang keiriginan atau kebutuhan organisasi atau kelompok kerja. Tanpa rumusan tujuan yang jelas, organisasi akan menggunakan sumber dayanya secara tidak efektif. 2) Tahap 2: Merumuskan keadaan saat ini. Pemahaman akan posisi perusahaan sekarang dari` tujuan yang hendak dicapai atau sumber daya-sumber daya yang tersedia untuk pencapaian tujuan, adalah sangat penting, karena tujuan dan rencana menyangkut waktu yang akan datang. Hanya setelah keadaan perusahaan saat ini dianalisa, rencana dapat dirumuskan untuk menggambarkan rencana kegiatan lebih lanjut. Tahap kedua ini memerlukan informasi terutama keuangan dan data statistik yang didapatkan melalui komunikasi dalam organisasi. 3) Tahap 3: Mengidentifikasikan segala kemudahan dan hambatan. Segala kekuatan dan kelemahan serta kemudahan dan hambatan perlu diidentifikasikan untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu perlu diketahui faktor-faktor lingkungan intern dan ekstern yang dapat membantu organisasi mencapai tujuannya, atau yang mungkin menimbulkan masalah. Walaupun sulit dilakukan, antisipasi keadaan, masalah, dan kesempatan ancaman yang mungkin terjadi di waktu mendatang adalah bagian esensi dari proses perencanaan. 4) Tahap 4 : Mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. Tahap terakhir dalam proses perencanaan meliputi pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk pencapaian tujuan, penilaian alternatif-alternatif tersebut dan pemilihan alternatif terbaik (paling memuaskan) di
21
antara berbagai alternatif yang ada. b. Pengorganisasian atau Organizing Pambudi (2013: 40) menjelaskan bahwa Organisasi (disain organisasi) dapat didefinisikan sebagai mekanisme-mekanisme formal dengan mana organisasi dikelola. Organisasi menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan-hubungan di antara fungsi-fungsi, bagian-bagian atau posisi-posisi, maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan, tugas wewenang dan tanggung jawab yang berbedabeda dalam suatu organisasi mengandung unsur-unsur spesialisasi kerja, standardisasi, koordinasi, sentralisasi atau desentralisasi dalam pembuatan keputusan dan besaran (ukuran) satuan kerja. Agar peran organisasi ada dan berarti bagi orang-orang, peranperan itu harus mencakup : 1) Tujuan yang dapat direalisasikan. 2) Konsep dan batas kewajiban yang jelas. 3) Kebijakan-kebijakan yang dapat dimengerti dan dapat dilaksanakan. 4) Ketersediaan informasi yang diperlukan, alat-alat dan sumbersumber yang penting. Adapun faktor-faktor utama yang menentukan perancangan organisasi menurut Pambudi (2013: 41), adalah sebagai berikut 1) Strategi organisasi untuk mencapai tujuannya. hubungan strategi dan struktur organisasi dalam studinya pada perusahaan-perusahaan industri di Amerika. 2) Dia pada dasarnya menyimpulkan bahwa "struktur mengikuti strategi". Strategi akan menjelaskan bagaimana aliran wewenang dan saluran komunikasi dapat disusun di antara para manajer dan bawahan. Aliran kerja sangat dipengaruhi strategi, sehingga bila strategi berubah maka struktur organisasi juga berubah.
22
3) Teknologi yang digunakan. Perbedaan teknologi yang digunakan untuk memproduksi barang barang atau jasa akan membedakan bentuk struktur organisasi. Sebagai contoh, perusahaan mobil yang mempergunakan teknologi industri masal akan memerlukan tingkat standardisasi dan spesialisasi yang lebih tinggi dibanding perusahaan industri pakaian jadi yang mengutamakan perubahan mode. 4) Anggota (karyawan) dan orang-orang yang terlibat dalam organisasi. Kemampuan dan cara berpikir para anggota, serta kebutuhan mereka untuk bekerjasama harus diperhatikan dalam merancang struktur organisasi. Kebutuhan manajer dalam pembuatan keputusan juga akan mempengaruhi saluran komunikasi, wewenang dan hubungan di antara satuan-satuan kerja pada rancangan struktur organisasi. Di samping itu, orang-orang di luar organisasi, seperti pelanggan, supplier, dan sebagainya perlu dipertimbangkan dalam penyusunan struktur. 5) Ukuran organisasi. Besarnya organisasi secara keseluruhan maupun satuan-satuan kerjanya akan sangat mempengaruhi struktur organisasi. Semakin besar ukuran organisasi, struktur organisasi akan semakin kompleks, dan harus dipilih bentuk struktur yang tepat. Pambudi (2013: 41) menjelaskan unsur-unsur pengorganisasi terdiri dari: 1) Spesialisasi kegiatan berkenaan dengan spesifikasi tugas-tugas individual dan kelompok kerja dalam organisasi (pembagian kerja) dan penyatuan tugas-tugas tersebut menjadi satuansatuan kerja (departementalisasi). 2) Standardisasi kegiatan, merupakan prosedur-prosedur yang digunakan organisasi untuk menjamin terlaksananya kegiatan seperti yang direncanakan. 3) Koordinasi kegiatan, menunjukkan prosedur-prosedur yang mengintegrasikan fungsi-fungsi satuan-satuan kerja dalam organisasi. 4) Sentralisasi dan desentralisasi pembuatan keputusan. 5) Ukuran satuan kerja menunjukkan jumlah karyawan dalam suatu kelompok kerja.
23
c. Penggerakan (Actuating) Joni (2010: 88) menyatakan bahwa penggerakan adalah suatu fungsi pembimbingan dan pemberian pimpinan serta penggerakan orang-orang agar orang-orang tersebut mau dan suka bekerja. Berdasarkan pengertian tersebut bahwa peranan penggerakan (actuating) sangat penting, karena penggerakan berfungsi untuk menggerakan fungsi-fungsi manajemen yang lain, seperti perencanaan, pengorganisasian, pengawasan. Menggerakan orang-orang agar mau dan suka bekerja mempunyai arti bagimana menjadikan para pegawai sadar akan tugas dan kewajiban serta bertanggung jawab atas tugas yang dibebankan kepadanya tanpa menunggu perintah dari siapapun. Subardi (2002) berpendapat bahwa faktor-faktor penting dalam keberhasilan penggerakan, fungsi penggerakan tidak sekedar pekerjaan mekanis (mesin, elektronik) karena manusia bukanlah robot, oleh karenanya diperlukan faktor-faktor pendukung, seperti: 1) Segi Organisasi a) Terdapat peraturan-peraturan, maksudnya adalah adanya ketentuan-ketentuan yang memberi kemungkinan adanya kepastian perkembangan organisasi baik ke dalam maupun ke luar. b) Terdapat fasilitas-fasilitas, maksudnya adalah fasilitas-fasilitas perangkat lunak atau perangkat keras yang diperlukan untuk gerak organisasi yang didasarkan atas pengkajian yang dapat dipertanggung jawabkan untuk memenuhi aspek kuantitas dan kualitas. c) Terdapat sarana komunikasi yang memadai, sarana komunikasi yang memadai adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan dan menerima informasi, misalnya telepon, internet, mimbar, publikasi, jurnal dan sebagainya.
24
d) Terdapat kader-kader pemimpin, terdapat kader-kader pimimpin artinya bahwa untuk mendapatkan pimpinan yang jelas. Dan tegas ruang lingkup kepemimpinannya perlu dipertimbangkan dari dalam organisasi untuk memotivasi gerak organisasi kearah yang sesuai tujuan organisasi. 2) Segi Pegawai Pambudi (2013: 41) menjelaskan bahwa pegawai yang akan digerakkan harus mempunyai kemampuan untuk menerima dan memahami apa yang diberikan pimpinan baik petunjuk, bimbingan ataupun perintah, kemampuan itu antara lain: a) Memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai, pengetahuan dan keterampilan mutlak harus dipunyai oleh pegawai, terutama yang berkaitan dengan organisasi tempat bekerja. b) Memiliki pandangan bahwa pengabdian adalah untuk organisasi, masyarakat dan negara bukan kepada pimpinan. Ada kemungkinan bahwa pegawai baru mau bekerja bila diawasi oleh pimpinannya, bila pimpinan tidak ada maka pegawai akan malas-malasan. Ada juga pegawai yang baru bekerja bila ada perintah dari pimpinan, bila tidak ada perintah sama sekali tida ada inisiatif untuk bekerja. c) Mau dipimpin, maksudnya adalah pegawai mempunyai rasa kesadaran, rasional dan terarah pada pengabdian yang seluas-luasnya, dan bukan karena terpaksa. Hal ini juga penting bagi pemimpin, bahwa kepemimpinan bukan diarahkan untuk menguasai pegawai, tetapi pegawai tetap dibimbing sampai ke tingkat kesadaran tanggung jawab yang diinginkan. d) Terpeliharanya tim kerja, maksudnya bahwa untuk berhasilnya fungsi penggerakan harus tetap terpeliharanya kekompakan tim kerja, tim kerja harus kokoh dan kuat baik kualitas maupun kuantitas ataupun baik fisik maupun batiniah. Kesamaan pandangan tentang organisasi akan tetap terpeliharanya tim kerja. d. Pengendalian atau Pengawasan (Controlling) Arti Pengawasan, menurut Mc. Farland (dalam Pambudi, 2013: 122) memberikan definisi, pengawasan adalah suatu proses dimana
25
pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahan sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijakan yang telah ditentukan. Pengawasan harus berpedoman pada hal-hal sebagai berikut : 1) Rencana yang telah ditentukan 2) Perintah terhadap pelaksanaan pekerjaan 3) Tujuan 4) Kebijakan-kebijakan. Pengawasan dimaksudkan untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidak sesuaian dan lain-lainnya yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan. Jadi pengawasan bukan mencari kesalahan terhadap orangnya, tetapi mencari kebenaran terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan. Tujuan pengawasan adalah agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berhasil guna (efektif) dan berdaya guna (efisien) sesuai dengan rencana yang telah ditentukan (Joni, 2005: 76). Tugas atau fungsi Pengawasan Subardi (2002: 67), antara lain 1) Mempertebal rasa dan tanggung jawab terhadap yang diserahi tugas dan wewenang dan pelaksanaan pekerjaan. 2) Mendidik para pejabat/pimpinan agar dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. 3) Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan, kelalaian, dan kelemahan untuk menghindari kerugian yang tidak diinginkan. 4) Suatu usaha untuk memperbaiki kesalahan dan penyelewengan, agar pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan dan pemborosan.
26
Macam-macam pengawasan menurut Joni (2005: 81), antara lain: 1) Pengawasan dari dalam orgnisasi (Pengawasan Internal) Pengawasan yang dilakukan oleh oleh aparat/unit pengawasan yang dibentuk dari dalam organisasi itu sendiri (dalam satu atap). Aparat/unit pengawasan ini bertugas mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan oleh pimpinan untuk melihat dan menilai kemajuan atau kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan. Selain itu pimpinan dapat mengambil suatu tindakan korektif terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya (internal control), misalnya unit kerja Inspektorat Jenderal sebagai unit pengawasan di tingkat departemen. 2) Pengawasan Luar Organisasi (Pengawasan Ekstenal) Pengawasan yang dilakukan oleh Aparat/Unit Pengawasan dari luar organisasi terhadap departemen (lembaga pemerintah lainnya) atas nama pemerintah. Selain itu pengawasan dapat pula dilakukan oleh pihak luar yang ditunjuk oleh suatu organisasi untuk minta bantuan pemeriksaan/pengawasan terhadap organisasinya. Misalnya Konsultan Pengawas, Akuntan swasta dan sebagainya. 3) Pengawasan Preventif Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum rencana itu dilaksanakan. Maksud pengawasan preventif adalah untuk mencegah terjadinya kekeliruan/kesalahan. Adapun dalam pengawasan preventif yang dilakukan adalah :
27
a) Menentukan peraturan-peraturan yang berlaku yang berhubungan dengan system prosedur, hubungan dan tata kerjanya. b) Membuat pedoman/manual sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. c) Menentukan kedudukan, tugas, wewenang dan tanggung jawab. d) Mengorganisasikan segala macam kegiatan, penempatan pegawai dan pembagian pekerjaan. e) Menentukan sistem koordinasi, pelaporan dan pemeriksaan. f) Memberikan sanksi-sanksi terhadap pejabat yang menyimpang dari peraturan, sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4) Pengawasan Represif Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan. Maksud dilakukannya pengawasan
represif
adalah
untuk
menjamin
kelangsungan
pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya tidak menyimpang dari yang telah direncanakan (dalam pengawasan anggaran disebut postaudit).
C. Pengelolaan program Raskin 1. Konsep Kemiskinan dan Kesejahteraan Bungkaes, dkk., (2013: 2) menjelaskan bahwa kemiskinan merupakan salah satu masalah sentral dalam pembangunan ekonomi,
28
khusus dinegara-negara sedang berkembang, termasuk Indonesia, karena kelompok orang miskin berjumlah besar atau bahkan merupakan mayoritas. Menurut Wahyuni (2013), kemiskinan dapat diidentifikasi dari dimensi sosial, politik dan ekonomi. Sehubungan dengan itu dikenal kemiskinan sosial atau kemiskinan budaya, kemiskinan politik dan kemiskinan ekonomi. Effendi (2003) mnejelaskan bahwa kemiskinan sosial diartikan sebagai lemahnya jaringan sosial, struktur sosial yang kurang mendukung serta keterbatasan akses bagi seseorang untuk meningkatkan sumber daya yang ada. Kemiskinan politik adalah ketidakberdayaan atau ketidakmampuan politik
suatu
kelompok
atau
golongan
masyarakat
luas
dalam
mempengaruhi proses alokasi sumberdaya. Sedangkan kemiskinan ekonomi diartikan sebagai keterbatasan sumber-sumber ekonomi untuk mempertahankan kehidupan yang layak. Fenomena kemiskinan ekonomi umumnya diartikan dengan kekurangan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak tersebut (Onyango, 2014). Onyango (2014), mengemukakan adanya karakteristik kemiskinan
yang meliputi: 1). Mereka yang hidup dibawah garis kemiskinan, pada umumnya tidak memiliki faktor produksi sendiri. Walaupun memiliki, tapi pada umumnya tidak mencukupi, sehingga kemampuan untuk memperoleh pendapatan menjadi sangat terbatas. 2). Mereka pada umumnya tidak mempunyai kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kemampuan sendiri. 3). Tingkat pendidikan pada umumnya rendah, waktu mereka umumnya habis tersisa untuk mencari nafkah sehingga tidak ada waktu lagi untuk belajar. 4). Pada umumnya mereka menjadi buruh tani atau pekerja diluar sektor pertanian.
29
Ada beberapa pendekatan dalam mengukur kemiskinan, misalnya pendekatan kebutuhan (Sayogyo, 2007), kebutuhan kalori per hari (BPS, 2009) dan pendekatan pengeluaran. Sayogyo (2007) mengembangkan cara mengukur kemiskinan dengan memperhitungkan standar kebutuhan pokok berdasarkan kebutuhan akan beras dan gizi, yaitu : a. Golongan paling miskin adalah mereka yang mempunyai pendapatan per kapita per tahun dalam bentuk beras sebanyak kurang dari 240 kilogram. b. Golongan miskin adalah mereka yang mempunyai pendapatan per kapita per tahun dalam bentuk beras sebanyak 240 - 360 kilogram. c. Golongan miskin adalah mereka yang mempunyai pendapatan per kapita per tahun beras sebanyak 360 kilogram tetapi kurang dari 480 kilogram. Konsep kesejahteraan menurut Onyango (2014) dapat dirumuskan sebagai padanan makna dari konsep martabat manusia yang dapat dilihat dari empaat indikator yaitu : (1) rasa aman (security), (2) Kesejahteraan (welfare), (3) kebebasan (freedom), dan (4) jati diri (identity). Biro Pusat Statistik Indonesia (dalam Sayogyo, 2007: 18) menerangkan bahwa guna melihat tingkat kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah ada beberapa indikator yang dapat dijadikan ukuran, antara lain adalah: 1). Tingkat pendapatan keluarga; 2). Komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran untuk pangan dengan non-pangan; 3). Tingkat pendidikan keluarga; 4). Tingkat kesehatan keluarga, dan 5). Kondisi perumahan serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga.
30
2. Kebijakan Daerah dalam Menangani Masalah Kemiskinan Beberapa
peraturan
perundang-undangan
yang
dibuat
oleh
pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah belum secara khusus mengatur masalah kemiskinan dalam suatu UU. Oleh karena itu, UU yang secara khusus mengatur keberpihakan secara riil untuk menyelesaikan
masalah
kemiskinan
baik
dari
aspek
anggaran,
perencanaan, evaluasi dalam pelaksanaan penanggulan kemiskinan, yang ada baru Peraturan Presiden tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan,
Pemerintah
Daerah
membentuk
tim
koordinasi
penanggulangan kemiskinan, berdasarkan amanat dari pemerintah pusat melalui Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Sebagai
upaya
percepatan
penanggulangan
kemiskinan
dan
pengangguran, pada 2009, Pemerintah menerbitkan Prepres Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Dalam Perpres tersebut, telah ditetapkan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang dikonsolidasikan menjadi 3 kelompok program penanggulangan kemiskinan, kemudian dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Dijelaskan
oleh
Muhaimin
(2009)
proses
penanggulangan
kemiskinan, sebagai berikut: Sebagai suatu langkah kinerja dari proses percepatan penanggulangan kemiskinan, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) berupaya mengembangkan paradigma dalam proses penanganan penanggulangan kemiskinan yang sifatnya sektoral, guna mengarah pada pola penanganan yang bersifat multisektoral, guna mengarah pada pola penanganan yang
31
bersifat multisektoral. Proses koordinasi yang dibangun telah mampu mengelompokkan program-program penanggulangan kemiskinan tersebut berdasarkan segmentasi masyarakat miskin penerima program sebagai berikut. Pertama, Kelompok Program Penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial yang terdiri atas program yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, serta perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin. Kedua, kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang terdiri atas program-program yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dam memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat. Ketiga, Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil terdiri atas programprogram yang bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil. Konsep di atas sejalan dengan konsep dan teori pemberdayaan, menurut Meriam Webster (dalam Muhaimin, 2009) kata “empower” mengandung dua pengertian, pengertian yang pertama adalah to give power or authority to, dan pengertian kedua berarti to give ability to or enable. Dalam pengertian pertama diartikan sebagai memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mengalihkan ortoritas kepihak lain. Sedangkan dalam pengertian kedua, diartikan sebagai upaya untuk memberi kemampuan atau keberdayaan. Kata pemberdayaan dalam Bahasa Inggris adalah empowerment, yang mengandung arti perbuatan atau aktifitas yang menjadi sesuatu mampu untuk memiliki kekuatan atau daya, yaitu mengandung arti kekuatan, berdaya, tenaga, disinilah letak isi kandungan arti yang dimaksud adalah dari tidak berdaya atau kurang berdaya menjadi berdaya. Dalam bahasa Indonesia, kata empowerment atau to empower diterjemahkan sebagai pemberdayaan dan memberdayakan.
32
A.M.W. Pranarka dan Vidhyandika Moeljarto (2008) dalam tulisannya
tentang
Pemberdayaan
(empowerment)
mendiskripsikan
beberapa pengertian pemberdayaan, sebagai berikut. Pemberdayaan sering disamakan dengan perolehan kekuatan dan akses terhadap sumber daya. Robert Dahl, kekuatan menyangkut kemampuan pelaku untuk mempengaruhi pelaku kedua. Oleh karena itu pemberdayaan, “… would have be having or being given power to influence or control…”. Istilah pemberdayaan sering dipakai untuk menggambarkan keadaan seperti yang diinginkan individu. Dalam keadaan tersebut masing-masing individu mempunyai pilihan dan kontrol di semua aspek kehidupan sehari-harinya seperti pekerjaan mereka, akses terhadap sumber daya, partisipasi dalam proses pembuatan keputusan sosial dan lain sebagainya. Berdasarkan beberapa pengertian pemberdayaan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan (empowerment) adalah suatu upaya membuat sesuatu (subyek atau obyek) yang tidak berdaya menjadi berdaya dalam menghadapi atau melaksanakan sesuatu hal tertentu. Kata pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya (masyarakat) dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Memberdayakan masyarakat berarti upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkat
kemiskinan
dan
keterbelakangan.
Dengan
kata
lain
memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Dari penjelasan yang telah diuraikan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian manajemen program Raskin adalah merupakan proses kegiatan pelaksanaan Raskin yang meliputi perencanaan atau planning yaitu menentukan cara untuk mencapai tujuan organisasi,
33
pengorganisasian koordinasi,
atau
organizing
pengimplementasian
meliputi atau
pembagian
directing
yaitu
tugas
dan
mendorong
pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik, dan pengendalian dan pengawasan atau controlling merupakan kegiatan mencocokkan yang sudah ditetapkan dengan rencana yang sudah dibuat.
D. Kerangka Berpikir Pemerintah dalam upaya mengentaskan kemiskinan dengan cara menyalurkan berbagai komponen program untuk pemenuhan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka pemenuhan hak dan kebutuhan pangan bagi masyarakat miskin, maka pemerintah melanjutkan program RASKIN sebagai salah satu program proteksi sosial, yang bertujuan untuk memenuhi sebagian kebutuhan pangan (beras) sehingga diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin. RASKIN merupakan program perlindungan sosial, sekaligus sebagai pendukung program lainnya, seperti perbaikan gizi, peningkatan kesehatan, pendidikan dan peningkatan produktivitas keluarga miskin, salah satunya melalui raskin. Program Raskin dapat berjalan baik dapat dilakukan melalui pengelolaan manajemen sesuai dengan fungsinya, yaitu meliputi perencanaan atau planning yaitu menentukan cara untuk mencapai tujuan organisasi, pengorganisasian atau organizing meliputi pembagian tugas dan koordinasi, pengimplementasian atau directing yaitu mendorong pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik, dan pengendalian dan pengawasan atau controlling
34
merupakan kegiatan mencocokkan yang sudah ditetapkan dengan rencana yang sudah dibuat. Hal tersebut dapat terjadi, karena manajemen merupakan bagian tidak terpisahkan dari manajemen suatu organisasi. Kegunaan manajemen dalam organisasi adalah untuk meningkatkan kontribusi orang pada organisasi dalam cara-cara yang secara strategis, etis, dan sosial dapat dipertanggung jawabkan. Guna memperjelas keterangan tersebut, berikut ini disajikan gambar kerang berpikir:
Gambar 1 Bagan Kerangka Berpikir
Pembagian Raskin tidak sesuai program
Pengelolaan (Manajemen): perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pengimplementasian atau directing, pengendalian dan pengawasan atau controlling
Pembagian Raskin sesuai program
