BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari,

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1.

Posyandu Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) merupakan salah satu bentuk Upaya

Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada

masyarakat

dalam memperoleh kesehatan dasar, utamanya untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi (Depkes RI, 2006). Posyandu merupakan garda depan kesehatan balita di mana pelayanan yang diberikan posyandu sangat dibutuhkan untuk memberikan kemudahan dan keuntungan bagi kesehatan masyarakat khususnya bayi dan balita (Airin, 2010). Upaya pengembangan kualitas sumber daya manusia dengan mengoptimalkan potensi tumbuh kembang anak dapat dilaksanakan secara merata apabila sistem pelayanan kesehatan yang berbasis masyarakat seperti posyandu dapat dilakukan secara efektif dan efisien dan dapat menjangkau semua sasaran yang membutuhkan layanan tumbuh kembang anak, ibu hamil, ibu menyusui dan ibu nifas (Depkes RI, 2006). Tujuan posyandu adalah menunjang percepatan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Indonesia melalui upaya pemberdayaan masyarakat. Sasaran pelayanan kesehatan di posyandu adalah seluruh masyarakat utamanya bayi, anak balita, ibu hamil, ibu melahirkan, ibu nifas dan ibu menyusui, serta Pasangan Usia Subur (PUS). Kegiatan posyandu terdiri dari Kesehatan Ibu dan Anak

Universitas Sumatera Utara

(KIA), Keluarga Berencana (KB), imunisasi, gizi dan pencegahan dan penanggulangan diare. Pada hakikatnya posyandu dilaksanakan dalam 1 (satu) bulan kegiatan, baik pada hari buka posyandu maupun di luar hari buka posyandu. Hari buka posyandu sekurangkurangnya satu hari dalam sebulan. Hari dan waktu yang dipilih sesuai dengan kesepakatan. Hari buka posyandu dapat lebih dari satu kali dalam sebulan apabila diperlukan. Kegiatan rutin posyandu diselenggarakan dan dimotori oleh kader posyandu dengan bimbingan teknis dari puskesmas dan sektor terkait. Jumlah minimal kader untuk setiap posyandu adalah 5 (lima) orang. Jumlah ini sesuai dengan jumlah kegiatan utama yang dilaksanakan oleh posyandu, yakni yang mengacu pada sistem 5 meja (Depkes RI, 2006). Kegiatan yang dilaksanakan pada setiap langkah serta para penanggung jawab pelaksanaannya secara sederhana dapat diuraikan sebagai berikut : Tabel 2.1. Mekanisme Kegiatan Posyandu Langkah Kegiatan Pelaksana Pertama Pendaftaran Kader Kedua Penimbangan bayi, anak balita dan ibu Kader hamil Ketiga Pengisian KMS Kader Keempat Penyuluhan per orangan berdasarkan KMS Kader Kelima Pelayanan kesehatan (pemberian Kader atau kader bersama pelayanan imunisasi KB, pengobatan, gizi, petugas kesehatan dan KIA) sector terkait Sumber : Depkes RI, 2006 Indikator yang digunakan dalam pengukuran pelaksanaan posyandu ini antara lain frekuensi kunjungan (penimbangan) setiap bulan yang bila teratur akan ada 12 kali penimbangan setiap tahun. Dalam kenyataan tidak semua posyandu dapat berfungsi setiap bulan sehingga frekuensinya kurang dari 12 kali setahun. Untuk ini diambil


batasan 8 kali penimbangan setahun di mana bila frekuensi penimbangan di atas 8 kali setahun, maka pemanfaatan posyandu dianggap sudah baik ( Zulkifli, 2003). Berdasarkan Depkes RI (2006), perkembangan masing-masing posyandu tidak sama, dengan demikian pembinaan yang dilakukan untuk masing-masing posyandu juga berbeda. Untuk mengetahui tingkat perkembangan posyandu, telah dikembangkan metode dan alat telaahan perkembangan posyandu yang dikenal dengan nama Telaah Kemandirian Posyandu. Tujuan telaahan adalah untuk mengetahui tingkat perkembangan posyandu yang secara umum dibedakan atas 4 tingkat sebagai berikut : Tabel 2.2. Tingkat Perkembangan Posyandu Tingkat Perkembangan

Kriteria Posyandu yang masih belum mantap kegiatannya, masih belum Posyandu Pratama bisa rutin setiap bulan, dan kader aktifnya terbatas kurang dari 5 orang Sudah dapat melaksanakan kegiatan lebih dari 8 kali per tahun, dengan rata-rata jumlah kader tugas 5 orang atau lebih, akan tetapi cakupan program utamanya masih rendah yaitu kurang dari 50. Intervensi untuk Posyandu madya antara lain : Posyandu Madya a. Pelatihan tokoh masyarakat b. Penggarapan dengan Pendekatan Pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa (PKMD) untuk menentukan masalah dan mencari penyelesaian situasi dan kondisi setempat. Posyandu yang frekuensinya lebih dari 8x setahun, rata-rata Posyandu jumlah kader tugas 5 orang atau lebih dan cakupan 5 program Purnama utamanya lebih dari 50% sudah ada program tambahan bahkan mungkin sudah ada dana sehat yang masih sederhana. Sudah dapat melaksanakan kegiatan secara teratur, dengan jumlah kader rata-rata 5 orang atau lebih cakupan 5 program utama sudah Posyandu Mandiri bagus, ada program tambahan dan dana sehat telah menjangkau lebih dari 50% KK. Sumber : Depkes RI, 2006 Posyandu dapat melaksanakan fungsi dasarnya sebagai unit pemantau tumbuh kembang anak serta menyampaikan pesan kepada ibu sebagai agen pembaharuan dan anggota keluarga yang memiliki bayi dan balita dengan mengupayakan bagaimana


memelihara anak secara baik yang mendukung tumbuh kembang anak sesuai potensinya. Kurang berfungsinya posyandu sehingga kinerjanya menjadi rendah antara lain disebabkan oleh rendahnya kemampuan kader dan pembinaan dari unsur pemerintah desa/kelurahan dan dinas/instansi/lembaga terkait yang kemudian mengakibatkan rendahnya minat masyarakat untuk menggunakan posyandu. Upaya revitalisasi posyandu telah dilaksanakan sejak krisis ekonomi timbul agar posyandu dapat melaksanakan fungsi dasarnya, namun diakui bahwa meskipun sejak Tahun 1999 telah diprogramkan upaya revitalisasi posyandu di seluruh Indonesia tetapi fungsi dan kinerja posyandu secara umum masih belum menunjukkan hasil yang optimal. Oleh karena itu, upaya revitalisasi posyandu perlu terus ditingkatkan dan dilanjutkan agar mampu memenuhi kebutuhan pelayanan terhadap kelompok sasaran yang rentan (Depdagri RI, 2001).

2.2.

Balita

2.2.1. Pertumbuhan dan Perkembangan Balita Menurut Sulistijani dalam Bumi (2005), masa balita merupakan fase terpenting dalam membangun fondasi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Rusmil (2006) menyatakan bahwa pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran dan jumlah sel serta jaringan interseluler yang berarti bertambahnya ukuran fisik dan struktur sebagian atau keseluruhan sehingga dapat diukur dengan satuan panjang dan berat, sedangkan perkembangan adalah bertambahnya struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dengan kemampuan gerak kasar, gerak halus, bicara dan bahasa serta sosialisasi dan kemandirian. Periode penting dalam tumbuh kembang anak adalah pada masa balita,


pertumbuhan dasar yang berlangsung pada masa balita akan memengaruhi dan menentukan perkembangan anak selanjutnya. Sulistijani dalam Bumi (2005) selanjutnya menyatakan bahwa proses tumbuh kembang anak sangat berkaitan dengan faktor kesehatan atau dengan kata lain hanya pada anak yang sehat dapat terjadi proses tumbuh kembang yang normal. Proses tersebut sangat bergantung pada orang tua meskipun proses tumbuh kembang anak berlangsung secara alamiah. Apalagi masa lima tahun pertama setelah anak lahir (bayi dan balita) merupakan masa yang akan menentukan pembentukan fisik, psikis, maupun intelegensinya.

2.2.2. Pemantauan Pertumbuhan Balita Menurut

Peraturan

Menteri

Kesehatan

Republik

Indonesia

Nomor

155/Menkes/Per/I/2010 Tentang Penggunaan Kartu Menuju Sehat (KMS) Bagi Balita, perubahan berat badan merupakan indikator yang sangat sensitif untuk memantau pertumbuhan anak. Bila kenaikan berat badan anak lebih rendah dari yang seharusnya, pertumbuhan anak terganggu dan anak berisiko akan mengalami kekurangan gizi, sebaliknya bila kenaikan berat badan lebih besar dari yang seharusnya merupakan indikasi risiko kelebihan gizi. Menurut Departemen Kesehatan RI yang dikutip oleh Siahaan (2005), pemantauan pertumbuhan balita di Indonesia telah dilaksanakan sejak Tahun 1975 melalui penimbangan bulanan di posyandu dengan menggunakan Kartu Menuju Sehat (KMS). Dengan penimbangan setiap bulannya diharapkan gangguan pertumbuhan setiap anak dapat diketahui lebih awal sehingga dapat ditanggulangi secara cepat dan tepat. Pembinaan perkembangan anak yang dilaksanakan secara tepat dan terarah menjamin


anak tumbuh kembang secara optimal sehingga menjadi manusia yang berkualitas, sehat cerdas, kreatif, produktif, bertanggung jawab dan berguna bagi bangsa dan negara. Pemantauan pertumbuhan adalah serangkaian kegiatan yang terdiri dari : (1) Penilaian pertumbuhan anak secara teratur melalui penimbangan berat badan setiap bulan, pengisian KMS, menentukan status pertumbuhan berdasarkan hasil penimbangan berat badan; dan (2) Menindaklanjuti setiap kasus gangguan pertumbuhan. Pada saat ini pemantauan pertumbuhan merupakan kegiatan utama posyandu yang jumlahnya mencapai lebih dari 260 ribu yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Hasil Riset Kesehatan Dasar Tahun 2007 yang dikutip dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 155/Menkes/Per/I/2010 Tentang Penggunaan Kartu Menuju Sehat (KMS) Bagi Balita menunjukkan bahwa sebanyak 74,5% (sekitar 15 juta) balita pernah ditimbang minimal 1 kali selama 6 bulan terakhir, 60,9% di antaranya ditimbang lebih dari 4 kali, dan sebanyak 65% (sekitar 12 juta) balita memiliki KMS. Tindak lanjut hasil pemantauan pertumbuhan biasanya berupa konseling, pemberian makanan tambahan, pemberian suplementasi gizi dan rujukan.

2.2.3. Cakupan Penimbangan Balita Menurut Supariasa dalam Sagala (2005), penimbangan adalah pengukuran anthropometri (pengukuran bagian-bagian tubuh) yang umum digunakan dan merupakan kunci yang memberikan petunjuk nyata dari perkembangan tubuh yang baik maupun yang buruk. Pengukuran anthtropometri merupakan salah satu metode penentuan status gizi secara langsung. Berat badan merupakan ukuran suatu pencerminan dari kondisi yang sedang berlaku.


Berat badan anak ditimbang sebulan sekali mulai umur 1 bulan hingga 5 tahun di posyandu (Depkes RI, 2008). Supariasa dalam Sagala (2005) menyatakan cakupan penimbangan balita (D/S) di posyandu adalah jumlah anak balita yang datang ke posyandu dan baru pertama sekali ditimbang pada periode waktu tertentu yang dibandingkan dengan jumlah anak balita yang berada di wilayah posyandu pada periode waktu yang sama. Hasil cakupan penimbangan merupakan salah satu alat untuk memantau gizi balita yang dapat dimonitor dari berat badan hasil penimbangan yang tercatat di dalam KMS.

2.2.4. Kartu Menuju Sehat (KMS) Bagi Balita Berdasarkan

Peraturan

Menteri

Kesehatan

Republik

Indonesia

Nomor

155/Menkes/Per/I/2010 Tentang Penggunaan Kartu Menuju Sehat (KMS) Bagi Balita, KMS Bagi Balita merupakan kartu yang memuat kurva pertumbuhan normal anak berdasarkan indeks antropometri berat badan menurut umur yang dibedakan berdasarkan jenis kelamin. KMS adalah alat yang sederhana dan murah, yang dapat digunakan untuk memantau kesehatan dan pertumbuhan anak, oleh karena itu KMS harus disimpan oleh ibu balita di rumah dan harus selalu dibawa setiap kali mengunjungi posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan termasuk bidan dan dokter. Dengan KMS, gangguan pertumbuhan atau risiko kelebihan gizi dapat diketahui lebih dini, sehingga dapat dilakukan tindakan pencegahan secara lebih cepat dan tepat sebelum masalahnya lebih berat. Keberhasilan posyandu tergambar melalui cakupan SKDN, yaitu: S : Jumlah seluruh balita di wilayah kerja posyandu K : Jumlah balita yang memiliki KMS di wilayah kerja posyandu


D : Jumlah balita yang ditimbang di wilayah kerja posyandu N : Balita yang ditimbang 2 bulan berturut-turut dan garis pertumbuhan pada KMS naik. Keberhasilan posyandu berdasarkan : 1.

D

, yaitu baik/kurangnya peran serta (partisipasi) masyarakat

S 2.

N

, yaitu berhasil/tidak program posyandu

D Adapun tindak lanjut penimbangan berdasarkan hasil penilaian pertumbuhan balita yang terdapat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 155/Menkes/Per/I/2010 Tentang Penggunaan Kartu Menuju Sehat (KMS) Bagi Balita adalah sebagai berikut: 1. Berat badan naik (N) a. Berikan pujian kepada ibu yang telah membawa balita ke posyandu b. Berikan umpan balik dengan cara menjelaskan arti grafik pertumbuhan anaknya yang tertera pada KMS secara sederhana c. Anjurkan kepada ibu untuk mempertahankan kondisi anak dan berikan nasihat tentang pemberian makan anak sesuai golongan umurnya. d. Anjurkan untuk datang pada penimbangan berikutnya. 2. Berat badan tidak naik 1 kali a. Berikan pujian kepada ibu yang telah membawa balita ke posyandu. b. Berikan umpan balik dengan cara menjelaskan arti grafik pertumbuhan anaknya yang tertera pada KMS secara sederhana. c. Tanyakan dan catat keadaan anak bila ada keluhan (batuk, diare, panas, rewel dan lain-lain) dan kebiasaan makan anak.


d. Berikan penjelasan tentang kemungkinan penyebab berat badan tidak naik tanpa menyalahkan ibu. e. Berikan nasehat kepada ibu tentang anjuran pemberian makan anak sesuai golongan umurnya f. Anjurkan untuk datang pada penimbangan berikutnya. 3. Berat badan tidak naik 2 kali atau berada di Bawah Garis Merah (BGM) a. Berikan pujian kepada ibu yang telah membawa balita ke posyandu dan anjurkan untuk datang kembali bulan berikutnya. b. Berikan umpan balik dengan cara menjelaskan arti grafik pertumbuhan anaknya yang tertera pada KMS secara sederhana c. Tanyakan dan catat keadaan anak bila ada keluhan (batuk, diare, panas, rewel dan lain-lain) dan kebiasaan makan anak d. Berikan penjelasan tentang kemungkinan penyebab berat badan tidak naik tanpa menyalahkan ibu. e. Berikan nasehat kepada ibu tentang anjuran pemberian makan anak sesuai golongan umurnya f. Rujuk anak ke puskesmas/pustu/poskesdes.

2.3. Pengaruh Karakteristik Ibu Balita terhadap Partisipasi dalam Penimbangan Balita (D/S) di Posyandu Mantra dalam Soeryoto (2000) menyatakan bahwa cakupan penimbangan balita di posyandu dipengaruhi oleh faktor internal ibu balita (karakteristik ibu) antara lain pendidikan ibu, status pekerjaan ibu, jumlah anggota keluarga, dan pengetahuan ibu mengenai posyandu.


Karakteristik ibu yang merupakan bagian dari karakteristik individu seseorang mempunyai peranan penting terhadap pertumbuhan balita. Hal ini sesuai dengan beberapa pernyataan dan pendapat para peneliti. 1.

Paritas Paritas adalah banyaknya kelahiran hidup yang dipunyai oleh seorang wanita.

Tingkat paritas telah menarik perhatian para peneliti dalam hubungan kesehatan si ibu maupun si anak (Notoatmodjo, 2003). Hasil penelitian Junaidi dalam Soeryoto (2000) menyatakan bahwa penggunaan posyandu dipengaruhi oleh jumlah anggota keluarga. Menurut Pusat Studi Kependudukan Universitas Andalas yang dikutip oleh Soeryoto (2000), keluarga dengan jumlah besar mempunyai kesempatan kecil untuk datang memanfaatkan pelayanan di posyandu atau dalam hal ini kesempatan untuk menimbangkan anaknya. 2. Pendidikan Pendidikan adalah segala usaha untuk membina kepribadian dan mengembangkan kemampuan manusia Indonesia, jasmani dan rohani yang berlangsung seumur hidup, baik di dalam maupun di luar sekolah dalam rangka pembangunan persatuan Indonesia dan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila (Hasibuan, 2005). Hasil studi kuantitatif yang dilakukan Pusat Penyuluhan Kesehatan Masyarakat Depkes RI dan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia yang dikutip oleh Soeryoto (2000), menyatakan faktor pendidikan ibu balita yang baik akan mendorong ibu-ibu balita untuk membawa anaknya ke posyandu.


3. Pekerjaan Pekerjaan adalah kegiatan atau aktivitas utama yang dilakukan secara rutin sebagai upaya untuk membiayai keluarga serta menunjang kebutuhan rumah tangga. Salah satu alasan yang paling sering dikemukakan bila ibu tidak membawa balitanya ke posyandu adalah karena mereka harus bekerja. Hasil penelitian Sihotang yang dikutip oleh Soeryoto (2000) menyatakan bahwa penggunaan posyandu terkait dengan status pekerjaan ibu. Ibu balita yang mempunyai pekerjaan tetap akan memengaruhi kesempatan untuk menimbangkan anaknya ke posyandu. 4. Pendapatan Faktor pendapatan atau penghasilan sangat berhubungan erat dengan kesehatan. Soetjiningsih dalam Khalimah (2007) menyatakan bahwa pendapatan keluarga yang memadai akan menunjang tumbuh kembang anak, karena orang tua dapat menyediakan semua kebutuhan anak baik yang primer maupun yang sekunder. 5. Pengetahuan (knowledge) Pengetahuan dalam Notoatmodjo (2007) adalah hasil ‘tahu’ dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang (overt behavior). Pengetahuan ibu balita yang baik mengenai posyandu tentunya akan terkait dengan cakupan penimbangan balita.


Pengetahuan yang dicakup dalam domain kognitif mempunyai enam tingkat, yakni : 1. Tahu (know) Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya. Termasuk ke dalam pengetahuan tingkat ini adalah mengingat kembali (recall) terhadap suatu yang spesifik dari seluruh bahan yang dipelajari atau rangsangan yang telah diterima. Oleh sebab itu, ‘tahu’ ini merupakan tingkat pengetahuan yang paling rendah. 2. Memahami (Comprehension) Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui dan dapat menginterpretasi materi tersebut secara benar. 3. Aplikasi (Application) Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi riil (sebenarnya). Aplikasi di sini dapat diartikan aplikasi atau penggunaan hukum-hukum, rumus, metode, prinsip dan sebagainya dalam konteks atau situasi yang lain. 4. Analisis (Analysis) Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu objek ke dalam komponen-komponen tetapi masih dalam suatu struktur organisasi tersebut dan masih ada kaitannya satu sama lain.


5. Sintesis (Synthesis) Sintesis

menunjuk

pada

suatu

kemampuan

untuk

meletakkan

atau

menghubungkan bagian-bagian dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru. Dengan kata lain, sintesis itu suatu kemampuan untuk menyusun formulasi baru dari formulasiformulasi yang ada. 6. Evaluasi (Evaluation) Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi atau objek. Penilaian-penilaian itu berdasarkan suatu kriteria yang ditentukan sendiri atau menggunakan kriteria-kriteria yang telah ada. 6. Sikap (Attitude) Sikap merupakan reaksi atau respons seseorang yang masih tertutup terhadap suatu stimulus atau objek. Manifestasi sikap itu tidak dapat dilihat, tetapi hanya dapat ditafsirkan terlebih dahulu dari perilaku yang tertutup. Sikap secara nyata menunjukkan konotasi adanya kesesuaian reaksi terhadap stimulus tertentu yang dalam kehidupan sehari-hari merupakan reaksi yang bersifat emosional terhadap stimulus sosial. Sikap belum merupakan suatu tindakan atau aktivitas, akan tetapi merupakan predisposisi tindakan suatu perilaku (Notoatmodjo, 2003). Seperti halnya pengetahuan, sikap ini terdiri dari berbagai tingkatan, yakni : 1. Menerima (Receiving) Menerima diartikan bahwa orang (subjek) mau dan memperhatikan stimulus yang diberikan (objek).


2. Merespons (Responding) Memberikan jawaban apabila ditanya, mengerjakan dan menyelesaikan tugas yang diberikan adalah suatu indikasi dari sikap. 3. Menghargai (Valuing) Mengajak orang lain untuk mengerjakan atau mendiskusikan dengan orang lain terhadap suatu masalah adalah suatu indikasi sikap tingkat tiga. 4. Bertanggung jawab (Responsible) Bertanggung jawab atas segala sesuatu yang telah dipilihnya dengan segala risiko yang paling tinggi.

2.4. Partisipasi Masyarakat Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan oleh negara-negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia dengan dana dan daya yang minimal untuk dapat memecahkan masalah kesehatan yang demikian kompleks adalah melibatkan masyarakat konsumer (community participation). Partisipasi masyarakat adalah ikut sertanya seluruh anggota masyarakat dalam memecahkan permasalahan-permasalahan masyarakat. Partisipasi masyarakat di bidang kesehatan berarti keikutsertaan seluruh anggota masyarakat dalam memecahkan masalah kesehatan mereka sendiri. Setiap anggota masyarakat dituntut suatu kontribusi atau sumbangan di dalam partisipasi yang diwujudkan dalam 4M, yaitu manpower (tenaga), money (uang), material (benda-benda lain seperti kayu, bambu, beras, dan sebagainya), mind (ide atau gagasan) (Notoatmodjo, 2007).


Menurut Mikkelsen (2009) yang mengutip berbagai kajian Food Agriculture Organization (FAO) terdapat beragam arti kata partisipasi, antara lain : 1. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada program tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan. 2. Partisipasi adalah ‘pemekaan’ (membuat peka) pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan

menerima

dan

kemampuan

untuk

menanggapi

program-program

pembangunan. 3. Partisipasi adalah suatu proses yang aktif yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk menggunakan hal itu. 4. Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring agar memperoleh informasi mengenai konteks sosial dan dampak-dampaknya. 5. Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukan sendiri. 6. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan dan lingkungan mereka. Craig dan Mayo dalam Yustina (2005) mengatakan empowerment is road to participation. Pemberdayaan merupakan syarat bagi terciptanya suatu partisipasi dalam masyarakat. Belum adanya partisipasi aktif dalam masyarakat untuk menciptakan kondisi yang kondusif pada proses pembangunan mengisyaratkan belum berdayanya sebagian masyarakat kita. Keberdayaan memang menjadi syarat untuk berpartisipasi karena merupakan sesuatu yang sulit bagi masyarakat ketika mereka dikehendaki berpartisipasi


namun tidak mempunyai pengetahuan yang cukup tentang segala aktivitas yang mendukung proses pembangunan. Sistem Kesehatan Nasional (SKN) Tahun 2009 menyatakan bahwa tujuan subsistem pemberdayaan masyarakat adalah meningkatnya kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat, mampu mengatasi masalah kesehatan secara mandiri, berperanserta dalam setiap upaya kesehatan serta dapat menjadi penggerak dalam mewujudkan pembangunan berwawasan kesehatan. Mikkelsen dalam Soetomo yang dikutip oleh Sari (2009) mengembangkan asumsi teoritik sebagai berikut : 1. Tujuan pembangunan dapat dicapai secara harmonis dan konflik antara kelompok – kelompok masyarakat dapat diredam melalui pola demokrasi setempat. Oleh karena itu partisipasi masyarakat adalah hal yang memungkinkan. 2. Pembangunan menjadi positif apabila ada partisipasi masyarakat. 3. Pemberdayaan masyarakat mutlak perlu mendapatkan partisipasinya karena pemerintah tidak akan mengeluarkan biaya untuk program pembangunan yang ditetapkan masyarakat, kecuali masyarakat itu sendiri mempunyai kemampuan untuk memaksa pemerintahnya. 4. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam program pembangunan berarti adanya penolakan secara internal di kalangan anggota masyarakat itu sendiri dan secara eksternal terhadap pemerintah atau pelaksana program. Notoatmodjo (2007) mengatakan syarat-syarat tumbuhnya partisipasi dapat dikelompokkan menjadi tiga golongan, yaitu : Pertama, adanya kesempatan untuk membangun dalam pembangunan; Kedua, adanya kemampuan untuk memanfaatkan


kesempatan itu; Ketiga, adanya kemauan untuk berpartisipasi. Untuk meningkatkan partisipasi, maka kesempatan, kemampuan dan kemauan untuk berpartisipasi dalam pembangunan itu perlu ditingkatkan. Peningkatan partisipasi masyarakat adalah suatu proses di mana individu, keluarga dan masyarakat dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan kesehatan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk meyakinkan masyarakat bahwa program tersebut perlu dilaksanakan oleh masyarakat untuk mengatasi masalah kesehatan yang ada di lingkungannya. Kegiatan ini dapat meningkatkan rasa percaya diri masyarakat untuk ikut melaksanakan pembangunan. Peningkatan partisipasi masyarakat

menumbuhkan

berbagai peluang yang memungkinkan seluruh anggota masyarakat untuk secara aktif berkontribusi dalam pembangunan, sehingga dapat menghasilkan manfaat yang merata bagi seluruh warga.

2.5. Kerangka Konsep Penelitian Adapun kerangka konsep dari penelitian ini adalah : Variabel Independen Karakteristik Ibu Balita : - Paritas - Pendidikan - Pekerjaan - Pendapatan - Pengetahuan - Sikap

Variabel Dependen

Partisipasi Ibu dalam Penimbangan Balita (D/S) di Posyandu

Gambar 2.1. Kerangka Konsep Penelitian


Definisi Konsep : 1. Karakteristik ibu balita adalah ciri khas atau identitas yang melekat pada diri subjek penelitian yang dapat membedakannya dengan orang lain yang berhubungan dengan partisipasinya dalam penimbangan balita. Karakteristik dalam penelitian ini meliputi paritas, pendidikan, pekerjaan, pendapatan, pengetahuan, dan sikap tentang kegiatan posyandu, pertumbuhan balita, penimbangan dan Kartu Menuju Sehat (KMS). 2. Partisipasi ibu balita dalam penimbangan balita (D/S) di posyandu adalah gambaran keikutsertaan ibu balita dalam penimbangan balita di posyandu yang meliputi kehadiran ibu untuk menimbang balita secara rutin tiap bulan ke posyandu dan membawa KMS setiap kali datang ke posyandu.

2.2. Hipotesis Penelitian Berdasarkan kerangka konsep di atas, dapat disusun hipotesis penelitian sebagai berikut : “Terdapat pengaruh karakteristik ibu balita (meliputi : paritas, pendidikan, pekerjaan, pendapatan, pengetahuan, dan sikap) terhadap partisipasi ibu dalam penimbangan balita (D/S) di posyandu”.


BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari,

Recommend Documents