BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Pengertian Program Program adalah unsur pertama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan. Di dalam program dibuat beberapa aspek, disebutkan bahwa di dalam setiap program dijelaskan mengenai : 1) Tujuan kegiatan yang akan dicapai 2) Kegiatan yang diambil dalam mencapai tujuan 3) Aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui 4) Perkiraan anggaran yang dibutuhkan 5) Strategi pelaksanaan Melalui program, maka segala bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk dioperasionalkan. Hal ini sesuai dengan pengertian program yang diuraikan.
Suatu
program
adalah
kumpulan
proyek-proyek
yang
berhubungan telah dirancang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang harmonis dan secara integral untuk mencapai sasaran kebijaksanaan tersebut secara keseluruhan. Menurut Charles O.Jones, pengertian program adalah cara yang disahkan untuk mencapai tujuan, beberapa karakteristik tertentu yang dapat membantu seseorang untuk mengidentifikasi suatu aktivitas sebagai program atau tidak yaitu 1) Program cenderung membutuhkan staf, misalnya untuk melaksanakan atau sebagai pelaku program.
2) Program biasanya memiliki anggaran tersendiri, program kadang bisa juga diidentifikasikan melalui anggaran. 3) Program memiliki identitas sendiri, yang bila berjalan secara efektif dapat diakui oleh publik. Program terbaik di dunia adalah program yang didasarkan pada model teoritis yang jelas, yakni : sebelum menentukan masalah sosial yang ingin diatasi dan memulai melakukan intervensi, maka sebelumnya harus ada pemikiran yang serius terhadap bagaimana dan mengapa masalah itu terjadi dan apa yang menjadi solusi terbaik (Jones,1996:295).
2.2 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Program Pemberdayaan Keluarga Miskin di Perkotaan (PNPM-P2KP) 2.2.1
Latar Belakang Program Penggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dilaksanakan
sejak tahun 1999 sebagai upaya pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan secara bekelanjutan. Program ini sangat strategis karena menyiapkan landasan kemandirian masyarakat berupa “Lembaga Kepimpinan Masyarakat” yang representatif, mengakar dan kondusif bagi perkembangan modal sosial masyarakat di masa mendatang serta menyiapkan program masyarakat jangka menengah dalam penaggulangan kemiskinan yang menjadi pengikat dalam kemitraan masyarakat dengan pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat.
Lembaga Kepimpinan Masyarakat yang mengakar, representatif dan dipercaya tersebut (secara generik disebut Badan atau Lembaga Keswadayaan Masyarakat atau disingkat BKM/LKM) dibentuk melalui kesadaran kritis masyarakat untuk menggali kembali nilai-nilai luhur kemnusiaan dan nilai-nilai kemasyarakatan sebagi pondasi modal sosial kehidupan masyarakat. BKM/LKM ini diharapkan mampu menjadi wadah perjuangan kaum miskin dalam menyuarakan aspirasi dan kebutuhan mereka, sekaligus menjadi motor bagi upaya penanggulangan kemiskinan yang dijalankan oleh masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan, mulai dari proses penentuan kebutuhan, pengambilan keputusan, proses penyusunan program, pelaksanaan program hingga pemanfaatan dan pemeliharaan. Tiap BKM/LKM bersama masyarakat melakukan proses perencanaan partisipatif dengan menyusun Perencanaan Jangka Menengah dan Rencana Tahunan Program Penanggulangan Kemiskinan (yang kemudian lebih dikenal sebagai PJM dan Renta Pronagkis), sebagai prakarsa masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan di wilayahnya secara mandiri. Atas aflisiasi pemerintah dan prakarsa masyarakat, LKM-LKM ini mulai menjalin kemitraan dengan berbagai instansi pemerintah dan kelompok peduli setempat. Sejak pelaksanaan P2KP-1 hingga pelaksanaan P2KP-3 tahun 2008 telah terbentuk sekitar 6.405 LKM yang tersebar di 1.125 kecamatan di 235 kota/kabupaten, telah memunculkan lebih dari 291.000 relawan-relawan dari masyarakat setempat, serta telah mencakup 18,9 juta orang pemanfaat (penduduk miskin) melalui 243.838 KSM.
Tahun 2008 secara penuh P2KP menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM Mandiri Perkotaan). Sebagai bagian dari PNPM Mandiri maka tujuan, prinsip dan pendekatan yang ditetapkan dalam PNPM Mandiri juga menjadi tujuan, prinsip dan pendekatan PNPM Mandiri Perkotaan begitu juga nama generik lembaga kepimpinan masyarakat berubah dari Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) menjadi Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM).
2.2.2
Tujuan Tujuan
umum
PNPM
Mandiri
Perkotaan
yaitu
meningkatnya
kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri, dengan demikian secara khusus tujuan PNPM Mandiri Perkotaan adalah Masyarakat di kelurahan
peserta
program
menikmati
perbaikan
sosial
ekonomi
dan
(LKM)
yang
tatapemerintahan lokal.
2.2.3
Sasaran
1) Terbangunnya
Lembaga
Keswadayaan
Masyarakat
dipercaya, aspiratif, representatif, dan akuntabel untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya partisipasi serta kemandirian masyarakat. 2) Tersedianya Perencanaan Jangka Menengah (PJM) Pronangkis sebagai wadah untuk mewujudkan sinergi berbagai program penanggulangan kemiskinan yang komprehensif dan sesuai dengan aspirasi serta kebutuhan
masyarakat dalam rangka pengembangan lingkungan permukiman yang sehat, serasi, berjati diri dan berkelanjutan. 3) Terbangunnya forum LKM tingkat kecamatan dan kota/kabupaten untuk mengawal terwujudnya harmonisasi berbagai program daerah. 4) Terwujudnya kontribusi pendanaan dari Pemerintah Kota/Kabupaten dalam PNPM-P2KP sesuai dengan kapasitas fiskal daerah.
2.2.4
Prinsip
1) Bertumpu pada pembangunan manusia. 2) Berorientasi pada masyarakat miskin. 3) Partisipasi 4) Otonomi. 5) Desentralisasi. 6) Kesetaraan dan Keadilan Gender 7) Demokratis. 8) Transparansi dan Akuntabel. 9) Prioritas. 10) Kolaborasi. 11) Keberlanjutan. 12) Sederhana.
2.2.5
Sasaran Penerima Bantuan PNPM-P2KP Sasaran penerima bantuan PNPM-P2KP yaitu Kelompok Swadaya
Masyarakat (KSM) yang terdiri atas perorangan ataupun keluarga miskin yang tinggal di wilayah perkotaan. Dalam perencanaan maupun pelaksanaan kegiatannya, KSM-KSM ini akan mendapatkan pendampingan dari fasilitator kelurahan yang dianggap memenuhi persyaratan akan dibantu melalui : 1) Bantuan kredit modal kerja bergulir bagi upaya peningkatan pendapatan secara berkelanjutan. 2) Bantuan hibah untuk pembangunan maupun perbaikan prasarana dan sarana dasar lingkungan. 3) Bantuan penciptaan kesempatan kerja, termasuk pelatihan untuk mencapai kemampuan pengembangan usaha-usahanya. Adapun kriteria bagi peserta (calon anggota KSM) yang berhak menerima bantuan PNPM-P2KP yaitu : 1) Memiliki Kartu Identitas Penduduk Mereka yang berhak untuk dijadikan peserta PNPM-P2KP adalah semua penduduk yang termasuk dalam golongan ekonomi lemah (miskin), yang tinggal di dalam wilayah administratif pemerintah kelurahan/desa perkotaan. Hal ini identik dengan kepemilikan KTP, namun demikian bila terdapat
anggota
masyarakat
yang
tidak
memiliki
KTP
tetapi
keberadaannya benar-benar dapar diterima oleh warga di lingkungannya, maka atas persetujan musyawarah BKM mereka dapat didaftarkan menjadi peserta PNPM-P2KP.
2) Kepada Rumah Tangga Tidak Memiliki Pekerjaan Orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan atau yang bekerja tidak tetap, memiliki peluang yang lebih besar dari pada mereka yang mempunyai pekerjaan tetap, meski penghasilannya tak mencukupi. 3) Isteri/pendamping Tidak Bekerja Keluarga yang isteri/pendampingnya tidak mempunyai pekerjaan tetap, lebih berpeluang dibandingkan keluarga dengan isteri/pendamping yang bekerja tetap. 4) Jumlah Tanggungan Dalam Keluarga Banyak Jumlah
tanggungan
dalam
keluarga
akan
memberikan
tingkat
kesejahteraan yang berbeda pula. Semakin besar tanggungan keluarga semakin besar pula peluang untuk menjadi peserta PNPM-P2KP. 5) Tidak Memiliki Rumah Sendiri Keluarga yang tidak memiliki rumah sendiri mempunyai peluang yang lebih besar dibandingkan dengan keluarga yang memiliki rumah sendiri. 6) Kondisi Rumah Kondisi tempat tinggal keluarga dilihat dari ukuran fisik suatu keluarga yang tidak mempunyai kesempatan untuk menjadikan kualitas tempat tinggalnya diatas standar umum kehidupan perkotaan merupkan keluarga yang berpeluang untuk mendapatkan bentuan PNPM-P2KP.
2.2.6
Pelaksanaan PNPM-P2KP Dalam penyelenggaraan PNPM-P2KP senua pihak harus menjunjung
tinggi dan berpedoman pada asas-asas : Keadilan, Kejujuran, Kesetaraan kaum laki-laki dan perempuan, Kemitraan, Kesederhanaan. Setiap pihak yang terlibat dalam pelaksanaan PNPM-P2KP harus pula bertindak dengan mengingat prinsipprinsip : Demokrasi, Partisipasi, Tranparransi, Akuntabilitas, Desentralisasi. Komponen-komponen proyek dan sub proyek yang didanai PNPM-P2KP dapat dikelompokkan atas : 1) Komponen Fisik Komponen
fisik
ini
meliputi
pemeliharaan,
perbaikan,
maupun
pembangunan prasarana dan sarana dasar lingkungan yang dibutuhkan oleh masyarakat kelurahan setempat. Beberapa jenis komponen fisik prasarana dan sarana yang dapat diusulkan, misalnya : a) Prasarana dan sarana yang biasanya ditangani dalam proyek KIP, seperti jalan dan lingkungan. b) Ruang terbuka hijau dan taman. c) Prasarana dan sarana bagi peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat. d) Komponen-komponen lain yang disepakati bersama, kecuali pembangunan dan perbaikan rumah ibadah.
2) Komponen Kegiatan Ekonomi Skala Kecil Kegiatan ekonomi yang dimaksud disini meliputi kegiatan industri rumah tangga
atau
kegiatan
usaha
kecil
lainnya
yang
dilakukan
perseorangan/keluarga miskin yang menghimpun diri dalam KSM. 3) Komponen pelatihan Kegiatan pelatihan dapat diadakan sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan warga di kelurahan sasaran. Pelatihan untuk meningkatkan ketermapilan teknis dan managerial ini dimaksudkan untuk mendukung upaya penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Termasuk disini adalah magang (kredit mikro dapat diminta untuk membayar
sebagian
upah),
dan
pelatihan
untuk
meningkatkan
keterampilan mengelola lembaga.
PNPM-P2KP dalam pelaksanaannya dibentuk suatu tim koordinasi pada beberapa tingkatan, yaitu sebagai berikut : 1) Di tingkat pusat dibentuk tim koordinasi PNPM-P2KP yang terdiri atas unsur-unsur Bappenas, Depkeu, Depdagri, Departemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah, dan departemen lain yang terkait. 2) Untuk keperluan operasional dan administrasi, tim koordinasi PNPMP2KP Pusat membawahi sekretariat PNPM-P2KP pusat yang terdiri atas unsur-unsur departemen. 3) Pengelolaan proyek dilakukan oleh Projek Manajement Unit (PMU), yang dibentuk di instansi pelaksana, yaitu Departemen Permukiman dan
Pengembangan Wilayah untuk administrasi proyek, untuk membantu koordinasi dan pengelolaan PNPM-P2KP pada tingkat pusat, dipilih lembaga konsultan melalui suatu lelang terbuka, yang disebut sebagai Konsultan Manajement Pusat (KMP). 4) Pada tingkat wilayah, ditempatkan KMP yang masing-masing menangani satu SWK. KMW direkrut melalui suatu lelang pusat terbuka. KMP dan KMW terikat secara kontraktual dengan pemimpin proyek. 5) Pada tingkat kelurahan, dikembangkan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang merupakan kelembagaan masyarakat, perwakilan KSM, dan warga kelurahan. BKM selanjutnya membentuk UPK (Unit Pengeloalaan Keuangan ) yang diketuai oleh bendahara BKM. Sangat dianjurkan bahwa ketua UPK adalah seorang perempuan yang dipilih dari Organisasi Kerja Efektif seperti kelompok PKK. 6) Penerima bantuan adalah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) atau Kelompok Usaha Bersama (Kube) yang terdiri atas perorangan dan atau keluarga miskin. 7) Untuk membantu, mendorong, dan mengarahkan kegiatan KSM di keluarahan sasaran, disiapkan sejumlah pendamping yang disebut sebagai fasilitator kelurahan. Fasilitator kelurahan adalah perangkat KMW yang melakukan pendampingan baik kepada KSM muapun pada institusi setempat seperti LKM. Keputusan, kebijakan, dan tindakan dari pengelolaan program dan pemimpin masyarakat yang selama ini cenderung tidak berorientasi pada
masyarakat miskin di berbagai program kemiskinan menyebabkan terjadinya kondisi yang kurang menyenangkan, misalnya salah sasaran, menumbuhkan ketergantungan
masyarakat,
dan
lain-lain.
Sehingga
gambaran
lembaga
masyarakat tersebut perlu diubah yang pada akhirnya mampu memfasilitasi masyarakat untuk mampu mengangani akar persoalan kemiskinan secara mandiri dan berkelanjutan. Melalui lembaga masyarakat tersebut diharapkan tidak ada lagi kelompok masyarakat yang masih terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang pada gilirannya dapat tercipta lingkungan perkotaan dengan perumahan yang lebih layak huni dan dengan sistem sosial masyarakat yang lebih mandiri melaksanakan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Tanggung jawab pengelolaan dana PNPM-P2KP dibagi dalam tiga tingkatan yaitu sebagai berikut : 1) Pengelolaan dana di tingkat pusat. Semua dana bantuan dan pinjaman bank dunia untuk keperluan PNPMP2KP ditransfer ke rekening bantuan PNPM-P2KP di Bank Indonesia. 2) Pengelolaan dana di tingkat kelurahan Pengelola dana di tingkat kelurahan dilakukan dibawah koordinasi Unit Pengelola Keuangan (UPK) sebagai gugus tugas LKM. Fungsinya adalah mengawasi dan mengadministrasi penyaluran serta penggunaan dana bantuan ke KSM-KSM. Semua proses dilaksanakan secara transparan, sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang dibuat oleh KMW yang disetujui oleh LKM dan KSM yang terkait. Semua informasi mengenai
penyaluran dan penggunaan dana harus tersedia dan dimengerti oleh semua warga di kelurahan penerima bantuan. 3) Pengelola Dana di Tingkat KSM Pengelola dana di tingkat KSM dilakukan oleh bagian keuangan KSM. Untuk organisasi KSM yang sederhana, pengelolaan dana dapat dilakukan sendiri oleh ketua KSM. Fungsinya adalah membelanjakan dan untuk berbagai kebutuhan sesuai dengan kesepakatan(dalam proposal yang diajukan). Kegiatan usaha yang didanai bantuan PNPM-P2KP diharapkan mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Ini berarti perlu adanya pertumbuhan akumulasi modal di tingkat KSM, dan adanya perputaran keuangan di kelurahan melalui LKM. Prosesnya harus sesuai dengan ketentuan LKM yang telah desepakati bersama. Perguliran dana bantuan PNPM-P2KP yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan usaha harus terus dijalankan agar tidak ada dana yang mengendap. Setiap ada pengembalian pinjaman dari KSM, maka dana itu dapat segera digulirkan pada KSM-KSM berikutnya tampa perlu menunggu sampai semua pinjaman lunas. Angsuran dana bergulir yang dibayarkan kembali ke BKM harus disimpan dalam rekening khusus atas nama LKM, yang terpisah dari rekening penerimaan bantuan awal. Pemisahan rekening ini dilakukan agar kedua jenis dana tersebut tidak tercampur. Warga dan masyarakat akan diminta untuk ikut memilih KSM yang kinerjanya baik untuk dicalonkan mendapat penghargaan dari instansi pemerintah terkait. Penilaian KSM yang baik dan pemberian penghargaan
dilakukan secara terbuka dan dipublikasikan. Dengan demikian, masyarakat akan tertantang untuk memberdayakan dirinya dan mau melakukan pemantauan, serta menerapkan ketentuan proyek sebagaimana mestinya. Sebaliknya, dikembangkan pula sistem pemantauan yang melibatkan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan pengawasan dan pemberian sanksi sosial kepada KSM yang melanggar ketentuan ( misalnya: tidak menepati jadwal pengembalian kredit). Bentuk sanksi dapat dikembangkan sendiri secara berbedabeda di setiap daerah, sesuai dengan kesepakatan masyarakat dibawah koordinasi LKM. Bentuk sanksi ini, misalnya adalah tidak diperkenankan lagi untuk meminjam dana bergulir. Pada dasarnya, seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan LKM bekerja atas dasar prinsip-prinsip kesukarelaan, namun ada imbalan bagi fasilitator kelurahan, kader masyarakat, dan tenaga pembantu kelompok, sebagai berikut : 1) Fasilitator kelurahan dipekerjakan oleh KMW untuk jangka waktu 24 bulan. Ia dibayar Rp 500.000,00 per bulan, di tambah 2 % dari nilai proyek binaanya yang telah disetujui LKM. Pembayaran uang perangsang 2 % ini dilakukan bersamaan dengan penyaluran dana kepada BKM. 2) Kader masyarakat dipekerjakan oleh KMW dan merupakan tenaga sukarela yang dipilih dan dilatih oleh fasilitator kelurahan. Ia dibayar Rp 100.000,00 per bulan untuk jangka waktu enam bulan. Kegiatan utamanya adalah membantu fasilitator kelurahan dalam mengembangkan LKM dan mepersiapkan agar kelembagaan tersebut dapat berfungsi.
3) Tenaga Pembantu Kelompok (TPK) dapat diangkat menjadi anggota KSM jika dianggap perlu, untuk membantu persiapan dan pelaksanaan subproyek maksimal jumlah TPK ini adalah sepertiga jumlah anggota KSM.
Pengadaaan
TPK
diutamakan
bagi
KSM
berukuran
besar(anggotanya banyak).
2.2.7
Lembaga Keswadayaan Masyarakat Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) adalah lembaga yang
dirancang untuk membangun kembali kehidupan masyarakat mandiri yang mampu mengatasi kemiskinannya dan mengemban misi untuk menumbuhkan kembali ikatan-ikatan sosial dan menggalang solidaritas sosial sesama warga agar saling bekerja sama demi kebaikan bersama. LKM beranggotakan warga komunitas yang diakui komitmennya, seperti perwakilan warga RT/RW, perwakilan organisasi sosial dan kemasyarakatan, kelompok perempuan (PKK), tokoh masyarakat, atau tokoh agama. Unsur aparatur daerah, misalnya anggota LKMD, dapat berpartisipasi dalam LKM dalam kapasitas pribadi. Peran pokok LKM adalah menilai dan memberikan persetujuan, serta mengkoordinasikan rencana-rencana kegiatan KSM, baik yang berupa kelompokkelompok usaha bersama (Kube), maupun kelompok pembangunan prasarana dasar lingkungan. LKM mempunyai tanggung jawab untuk merealisasikan pengelolaan dana bergulir di masyarakat wilayah penerima bantuan dalam melaksanakan tugas sehari-hari, LKM didampingi dan dibantu oleh KMW dan
fasilitator kelurahan yang bertugas di lapangan. LKM bertanggung jawab atas halhal sebagai berikut : 1) Melakukan koordinasi dan pemantauan kegiatan dan organisasi kerja KSM dalam pembangunan prasarana dan sarana dasar lingkungan dan kegiatan pengembangan usaha. 2) Menyusun dan menetapkan kegiatan-kegiatan KSM yang diprioritaskan pendanaannya, dan mengajukan kepada PJOK sebagai lampiran SPPB yang ditandatangani bersama oleh LKM dan PJOK. 3) Mengkaji
dan
menyetujui
permintaan
pencairan
dana
bantuan
(pembangunan prasarana dan sarana dasar atau pengembangan usaha), sesuai
dengan
tahapan-tahapan
pengerjaannya
di
lapangan
(atas
rekomendasi KMW). 4) Mengelola dana Mandiri Perkotaan melalui UPK sebagai unsur pelaksana pengelolaan LKM. 5) Menjamin keterbukaan dalam penggunaan dana serta meningkatkan kesadaran akan hak dan tanggung jawab pihak-pihak yang berkepentingan. 6) Menyadarkan dan meyakinkan kaum perempuan dan generasi muda akan hak yang sama untuk berperan serta. 7) Menyediakan papan informasi di tempat yang mudah dijangkau dan mengumumkan daftar usulan KSM, laporan kemajuan fisik dan keuangan KSM dan laporan keuangan LKM.
8) Menyediakan kotak saran dan keluhan yang menyangkut pelaksanaan Mandiri Perkotaan kemudian menindaklanjuti setiap saran dan keluhan yang dimasukkan ke dalam kotak saran tersebut. 9) Memberikan penghargaan terhadap usulan proyek yang baik sesuai dengan kriteria yang disepakati bersama KSM-KSM sebelum suatu kegiatan dilaksanakan. Pada dasarnya, seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan LKM bekerja atas dasar prinsip-prinsip kesukarelaan. Meskipun demikian beberapa orang yang megurus kegiatan-kegiatan penting tertentu yang membutuhkan waktu perhatian, seperti ketua LKM, bendahara, penagih, dan kader masyarakat, dapat diberikan imbalan dengan catatan tugasnya telah dikerjakan dengan baik.
2.2.8
Kelompok Swadaya Masyarakat Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) merupakan target penerima
bantuan PNPM-P2KP yang sesungguhnya. KSM penerima bantuan PNPM-P2KP harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut : 1) Beranggotakan minimal tiga orang (dari rumah tangga yang berbeda). 2) Anggota berasal dari keluarga berpenghasilan rendah berdasarkan kesepakatan antara Lurah. Kepala Desa, tokoh masyarakat, pengurus RT/RW, dan warga masyarakat lainnya. 3) Jumlah anggota yang tidak berasal dari keluarga miskin (namun diajak bergabung karena memiliki keterampilan tertentu yang dibutuhkan), dibatasi tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota KSM.
Tiap KSM mendapatkan dana hanya sekali (setidak-tidaknya sampai tidak ada lagi usulan KSM lain yang dinilai layak namun belum pernah mendapatkan bantuan. Hal ini dilakukan untuk memberikan kesempatan bagi sebanyak mungkin KSM. Kaum perempuan sangat dianjurkan untuk terlibat aktif dalam KSM dan akan mendapatkan perlakuan serta kesempatan yang sama. KSM diperkenankan untuk menambah jumlah anggotanya dengan aturan main internal yang nereka susun sendiri. Namun demikian, yang harus bertanggung jawab atas pembayaran dana pinjaman PNPM-P2KP sampai lunas adalah para anggota yang terdaftar pada saat pinjaman diberikan/disetujui. Jumlah dan penentuan dana yang didapat KSM penerima bantuan harus berdasarkan kelayakan usulan kegiatan. KSM tidak dianjurkan membuka warung baru, terutama bagi kawasan yang keadaan pasarnya telah mencapai titik jenuh. Ketentuan mengenai pinjaman adalah sebagai berikut : 1) Pinjaman harus dikembalikan dalam waktu 12 bulan. 2) Tingkat bunga pinjaman adalah minimal 0,5 % per tahun. 3) Jadwal pembayaran kembali ditentukan atas dasar kesepakatan antara KSM peminjam dan LKM. 4) Dana pembayaran kembali harus dimasukkan kedalam rekening LKM di bank pemerintah yang ditunjuknya, kemudian digulirkan kembali dengan mengutamakan prinsip yang sama.
2.2.9
Pinjaman Dana Bergulir Program Pinjaman Dana Bergulir (PDB) adalah bantuan perkuatan
pemerintah dalam bentuk uang atau barang modal yang disalurkan kepada Koperasi, Usaha Kecil Menengah (KUMK) dan lain-lain. Dana tersebut disalurkan melalui pola bergulir. Pola bergulir adalah cara memanfaatkan bantuan kepada KUMK. Secara umum program dana bergulir bertujuan adalah : 1) Meningkatkan aktivitas ekonomi pedesaan 2) Meningkatkan volume usaha koperasi dan UKM. 3) Meningkatkan penyerapan tenaga kerja. 4) Meningkatkan semangat berkoperasi. 5) Meningkatkan pendapatan anggota. 6) Membangkitkan etos kerja (www.danabergulir.com). Pinjaman dana bergulir dalam PNPM-P2KP merupakan bantuan untuk modal usaha bagi para warga miskin yang memiliki usaha namun mengalami keterbatasan modal. Menurut Syarif Hidayat (2007:52) maksud bantuan modal usaha kepada para binaan dalam program pemberdayaan bukanlah pemberian cuma-cuma, melainkan dalam arti pinjaman atau penyertaan modal. Jika pemberian bantuan modal dalam arti pinjaman tentu hasil dari pinjaman adalah bunga, sedangkan bila penyertaan modal hasil yang diterima adalah keuntungan. Sedangkan bentuk bantuan modal usaha sebagian besar berbentuk uang tunai, tetapi ada juga yang berbentuk seperangkat peralatan usaha dan sarana penunjang lainnya.
Alasan utama dipilihnya bentuk bantuan beupa seperangkat peralatan usaha antara lain untuk mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam penggunaan bantuan modal usaha yang diberikan. Kelemahan dari bentuk bantuan ini adalah relatif tidak memberikan kebebasan kepada para binaan untuk malakukan pilihan dalam membelanjakan dana yang diberikan. Sedangkan jika bantuan berbentuk uang tunai kebebasan untuk membelanjakannya lebih besar. Pengelolaan dana bergulir dalam PNPM-P2KP pada hakekatnya dipengaruhi oleh 3 (tiga) hal yaitu Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai pengelola dan penyalur seluruh dana bergulir tingkat kecamatan, kelompok peminjam sebagai pengelola dan dan penyalur dana bergulir kepada anggotanya sebagai pemanfaat langsung serta aturan dan prosedur/makanisme perguliran. Ketentuan
umum
Pinjaman
Dana
Bergulir
dalam
PNPM-P2KP
dilaksanakan BKM Sehati di Kelurahan Sidikalang, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi berdasarkan musyawarah dan sosialisasi tahun 2008, antara lain : 1) Dana PNPM-P2KP yang dipergunakan untuk kegiatan ekonomi (simpan pinjam kelompok) wajib dikembalikan ke UPK disertai Jasa Pinjaman sebesar 5% per tahun dengan Sisa Jasa Pinjaman Tetap. 2) Perolehan pinjaman sebesar Rp. 500.000,00/ anggota (sesuai dana yang telah dikucurkan untuk kegiatan PDB sebesar Rp.41.000.000,00. 3) Pinjaman wajib dikembalikan ke kelompok dari anggota. 4) Jangka waktu pinjaman tidak boleh lebih dari 12 bulan (1 tahun) dengan frekuensi angsuran maksimal 1(satu) bulanan. Dengan klasifikasi sebagai berikut :
a) Penerimaan pinjaman dana bergulir sebesar Rp.500.000,00 tersebut hanya dapat diberikan sebesar Rp. 450.000,00 dikarenakan Rp. 50.000,00 dijadikan tabungan awal anggota. b) Cicilan pembayaran setiap bulan sampai bulan ke-10 sebesar Rp. 60.000,00 dan dari dana tersebut otomatis tersimpan tabungan cicilan anggota untuk bulan yang ke-11 dan 12 sebesar Rp. 25.000,00. c) Untuk 2 bulan yang terakhir yaitu bulan 11-12 anggota hanya membayar cicilan pembayaran Rp. 45.000,00 dikarenakan beda bulan pertama anggota sudah mempunyai tabungan awal sebesar Rp. 50.000,00 dan ditambah setiap bulan seperti keterangan diatas potongan cicilan sebesar Rp. 25.000,00. Syarat-syarat pengajuan Pinjaman Dana Bergulir Kelurahan Sidikalang, Kecamatan Sidikalang antara lain : 1) Membentuk kelompok terdiri dari 5 orang. 2) Ada kepengurusan dan memiliki anggota. 3) Memiliki perlengkapan administrasi sebagai berikut : a) Kartu tanda penduduk (KTP). b) Kartu Keluarga (KK). 4) Mempunyai kegiatan. 5) Mempunyai usaha baik kolektif maupun individu. 6) Ada ikatan pemersatu yang jelas. 7) Sanggup untuk melaksanakan Sanksi Tanggung Rentang.
Upaya pelestarian dan pengembangan dana bergulir yaitu dengan membuat aturan dan prosedur perguliran. Pembuatan aturan dan prosedur perguliran tersebut perlu meperhatikan beberapa hal yang menjadi ketentuan dasar pengelolaan dana bergulir dan aturan pokok perguliran.
2.2.9.1 Dasar-dasar Pengelolaan Pinjaman Dana Bergulir Dasar-dasar pengelolaan dana bergulit antara lain : 1) Pelestarian kegiatan pinjaman a) Tersedianya dana pinjaman produktif dan bertambah jumlahnya. b) Tersedianya dana pinjaman sebagai modal usaha bagi masyarakat miskin yang produktif. c) Pembagian surplus dilakukan setelah menghitung resiko pinjaman. d) Surplus UPK diutamakan untuk menambah modal UPK. 2) Pelestarian prinsip PNPM-P2KP Prinsip-prinsip PNPM-P2KP selalu menjadi acuan dalam mekanisme pengelolaan dana bergulir terutama: tranparansi, partisipasi, dan keterpihakan kepada orang miskin. Misalnya : calon pemanfaat yang ada di kelompok peminjam merupakan masyarakat miskin pada peta sosial. 3) Pelestarian Kelembagaan Pengelolaan
dana
bergulir
harus
tetap
menggunakan
ketentuan
kelembagaan yang ada di PNPM-P2KP, seperti: UPK, kelompok
pemimjam (bukan peminjam secara individu), musyawarah kelurahan, tim verifikasi,dsb. 4) Pengembangan kelompok Dalam pengelolaan dana bergulir harus memperhatikan pengembangan kelompok bahkan pengembangan usaha pemanfaat, Misalnya memberikan kesempatan kepada kelompok untuk menambah permodalan melalui pembagian keuntungan (www.p2kp.org).
2.2.9.2 Aturan Pokok Perguliran Aturan pokok perguliran minimal harus memenuhi hal-hal berikut : 1) Dana perguliran dapat digunakan untuk pendanaan kegiatan usaha ekonomi produktif (UEP) dan pinjaman dana bergulir (PDB). Sedangkan dana perguliran PDB hanya digunakan untuk pendanaan kegiatan PDB. 2) Tidak diperbolehkan memberikan pinjaman secara individu. 3) Kelompok yang didanai meliputi: Kelompok Simpan Pinjam dan Kelompok Usaha Bersama. 4) Kegiatan verifikasi dilakukan sesuai dengan jenis kelompok. 5) Adanya perjanjian antara UPK dan kelompok. 6) Jadwal angsuran disesuaikan dengan fungsi kelompok (kelompok penyalur atau kelompok pengelola) dan siklus usahanya. 7) Pembebanan jasa pinjaman sesuai dengan bunga pasar. 8) Kelompok dapat diberikan Insentif Pengembalian Tepat Waktu (IPTW) sebagai stimulan.
9) Tidak dipebolehkan melakukan pembagian jasa pinjaman/pendapatan sebelum dikurangi biaya operasional dan resiko pinjaman.
2.2.9.3 Mekanisme Perguliran Mekanisme perguliran harus memenuhi ketentuan berikut : 1) Mengacu pada dasar-dasar pengelolaan dana bergulir. 2) Memenuhi aturan pokok perguliran. 3) Proses verifikasi dilakukan oleh Tim Verifikasi bersama UPK. 4) Kelompok penerima pinjaman telah diverifikasi dan diputuskan oleh musyawarah antar kelurahan (MAK) baik secara langsung atau dengan menggunakan pola daftar tunggu. 5) Penyaluran pinjaman langsung dari UPK ke kelompok dan pengembalian pinjaman secara langsung dari kelompok ke UPK. 6) Tidak disalurkan ke kelompok yang mempunyai reputasi jelek dalam meminjam. 7) Jika disalurkan ke kelompok dengan pola executing harus memenuhi persyaratan sebagi Lembaga Pengelola Pinjaman. Pinjaman dana bergulir yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pinjaman dana yang diberikan oleh pemerintah melalui PNPM-P2KP kepada kelompok warga yang mengajukan pinjaman dengan memenuhi syarat-syarat tertentu dalam jangka waktu yang disepakati bersama yang disertai dengan tingkat bunga tertentu dalam pengembaliannya, kemudian dana tersebut digulirkan dari satu kelompok ke kelompok lain.
2.3 Sosial Ekonomi Masyarakat Kondisi sosial ekonomi adalah suatu keadaan atau kedudukan yang diatur secara sosial dan menetapkan seseorang dalam posisi tertentu dalam struktur sosial masyarakat. Pemberian posisi ini disertai dengan seperangkat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh sipembawa status. Tingkat sosial merupakan faktor nonekonomis seperti budaya, pendidikan, umur dan jenis kelamin. Sedangkan tingkat ekonomi seperti pendapatan, jenis pekerjaan, pendidikan dan investasi. Sosial ekonomi dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat, antara lain dalam sandang, pangan, kerumahan, pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Pemenuhan kebutuhan yang dimaksud berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Kehidupan sosial ekonomi harus dipandang sebagai sistem sosial, yaitu satu ke seluruh bagian-bagian atau unsure-unsur yang saling berhubungan dalam satu kesatuan. Kehidupan sosial adalah kehidupan bersama manusia atau kesatuan manusia yang hidup dalam pergaulan. Interaksi ini pertama terjadi pada keluarga ada terjadi hubungan antara ayah, ibu, dan anak. Dari adanya interaksi antara anggota keluarga maka akan muncul hubungan dengan masyarakat luar. Pola hubungan interaksi ini tentu saja dipengaruhi lingkungan dimana masyarakat tersebut bertempat tinggal. Di dalam masyarakat pedesaan kita ketahui interaksi yang terjadi lebih erat dibandingkan dengan perkotaan. Pada masyarakat yang yang hidup di perkotaan hubungan interaksi biasanya lebih dieratkan oleh status,
jabatan atau pekerjaan yang dimiliki. Hal ini menyebabkan terjadinya stratifikasi sosial dalam masyarakat (Parsidu, 1985:175). Keberadaan seperti hal diatas mempengaruhi gaya hidup seseorang, tentu saja termasuk dalam berperilaku dan dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Seperti yang dikatakan oleh beberapa ahli mengenai konsumsi dan gaya hidup. Konsumsi terhadap suatu barang menurut Weber meupakan gambaran hidup dari kelompok atas atau tertentu (Damsari, 1997:137). Melly G.Tan mengatakan untuk melihat kedudukan sosial ekonomi adalah pekerjaan, penghasilan, dan pendidikan. Berdasarakan ini masyarakat dapat digolongkan kedalam kedudukan sosial ekonomi rendah, sedang, dan tinggi seperti di bawah ini : 1) Golongan masyarakat berpenghasilan rendah, yaitu masyarakat yang menerima pendapatan lebih rendah dari keperluan untuk memenuhi tingkat hidup minimal mereka perlu mendapatkan pinjaman dari orang lain. 2) Golongan masyarakat yang berpenghasilan sedang, yaitu pendapatan harga cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok dan tidak dapat menabung. 3) Golongan masyarakat yang berpenghasilan tinggi, yaitu selain dapat memenuhi kebutuhan pokok, juga sebagian dari pendapatan itu dapat ditabungkan dan digunakan untuk kebutuhan yang lain.(Tan dalam Koentjaraningrat,1981 : 35). Adapun maksud dari pengertian sosial ekonomi masyarakat dalam penelitian ini adalah tingkat perubahan kemajuan atau peningkatan hasil pendapatan masyarakat penerima Program PNPM-P2KP.
2.4 Masyarakat 2.4.1
Pengertian Masyarakat Masyarakat adalah golongan besar atau kecil terdiri dari beberapa
manusia, yang atau dengan sendirinya bertalian secara golongan dan pengaruh mempengaruhi satu sama lain(Shadily,1961:31). Pengaruh dan pertalian kebatinan yang terjadi dengan sendirinya disini menjadi unsur yang sine qua non yang harus ada dalam masyarakat, bukan hanya menjumlahkan adanya orang-orang saja, diantara mereka harus ada pertalian satu sama lain.
2.4.2
Masyarakat dan Macamnya Masyarakat adalah satu kesatuan yang berubah yang hidup karena proses
masyarakat yang menyebabkan perubahan itu. Masyarakat mengenal kehidupan yang tenang, teratur dan aman disebabkan oleh karena pengorbanan sebagian kemerdekaan dari anggota-anggotanya, baik dengan paksa maupun sukarela. Pengorbanan disini dimaksudkan menahan nafsu atau kehendak sewenangsewenang, untuk mengutamakan kepentingan dan keamanan bersama, dengan paksa berarti tunduk kepada hukum-hukum yang telah ditetapkan (negara dan sebagainya) dengan sukarela berarti menurut adaptasi dan berdasarkan keinsyafan akan persaudaraan dalam kehidupan bersama ini. Cara terbentuknya masyarakat mendatangkan pembagian dalam : 1) Masyarakat paksaan, umpamanya negara masyarakat tawanan ditempat tawanan dan sebagainya. 2) Masyarakat merdeka terbagi pula dalam
a) Masyarakat Alam (nature) yaitu yang terjadi dengan sendirinya, suku, golongan yang bertalian karena darah atau keturunan umum nya
yang masih sederhana sekali
kebudayaannya. b) Masyarakat Kultur, berdiri karena kepentingan keduniaan atau kepercayaan (keagamaan) yaitu antara lain kongsi perekonomian, koperasi gereja dan sebagainya.
2.4.3
Asal Masyarakat Bermacam-macam penyelidikan dijalankan untuk mendapat jawaban
tentang asal masyarakat, tetapi tidak satupun yang dapat ditegaskan benar. Semua pendapat hanya merupakan kira-kira dan pandangan saja. Antara lain orang berkesimpulan bahwa manusia tidak dapat hidup seorang diri, hidup dalam gua di pulau sunyi umpamanya selalu ia akan tertarik kepada hidup bersama dalam masyarakat, karena : 1) Hasrat yang berdasar naluri (kehendak di luar pengawasan akal) untuk memelihara keturunan, untuk mempunyai anak, kehendak akan memaksa ia mencari isteri hingga masyarakat keluarga terbentuk. 2) Kelemahan manusia selalu terdesak ia untuk mencari kekuatan bersama, yang terdapat dalam berserikat dengan orang lain, sehingga berlindung bersama-sama dan dapat pula mengejar kebutuhan kehidupan sehari-hari dengan tenaga bersama-sama.
3) Aristoteles berpendapat, bahwa manusia ini adalah zoon politikon, yaitu mahkluk sosial yang hanya menyukai hidup berkelompok atau sedikitnya mencari teman untuk hidup bersama lebih suka dari pada hidup sendiri. 4) Bergson (1895) berpendapat bahwa manusia ini hidup bersama bukan karena oleh persamaan malainkan oleh karena perbedaan yang terdapat dalam sifat, kedudukan, dan sebagainya. Demikian oleh karena pendapat ini berdasar kepada pelajaran dialektika, yang mencoba melihat kebenaran dalam kenyataan dengan mengadakan perbedaan dan perbandingan.
2.5 Konsep-konsep Kesejahteraan Sosial 2.5.1
Kesejahteraan Sosial Istilah kesejahteraan sosial bukanlah hal baru, baik dalam wacana global
maupun nasional. Kesejahteraan sosial diartikan secara harfiah mengandung makna yang sangat luas dan mencakup berbagai sudut pandang atau ukuranukuran tertentu tentang suatu hal yang menjadi ciri utama dari pengertian tersebut. 1) PBB memberi batasan kesejateraan sosial sebagai kegiatan-kegiatan yang terorganisasi yang bertujuan untuk membantu individu atau masyarakat guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dan meningkatkan kesejahteraan selaras dengan kepentingan keluarga dan masyarakat. Defenisi ini menekankan bahwa kesejahteraan sosial adalah suatu institusi atau bidang kegiatan yang melibatkan aktifitas terorganisir
yang
diselenggarakan
baik
oleh
lembaga-lembaga
pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi
atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial, dan peningkatan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat. 2) Menurut Undang-undang no 11 tahun 2009, kesejahteraan sosial adalah terpenuhinya kebutuhan materil, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya (Depsos.2009). Berdasarkan defenisi diatas maka kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material maupun spiritual yang yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir dan batin, sistem yang terorganisir dari pada pelayanan sosial yang bermaksud individu dan kelompok agar mencapai standar kehidupan dan kesehatan yang memuaskan. Tujuan ini dicapai secara seksama melalui teknik dan metode untuk memungkinkan individu, kelompok maupun komunitas memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah penyesuaian diri mereka terhadap pola-pola masyarakat, serta melalui tindakan kerjasama untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial.
2.5.2
Tujuan Pekerjaan Sosial Pekerjaan sosial berusaha untuk membantu individu, kelompok dan
masyarakat untuk mencapai tingkat kesejahteraan sosial, mental dan psikis yang setinggi-tingginya. Metode yang digunakan oleh pekerja sosial untuk mencapai tujuan tersebut tidak sama dengan profesi lainnya, dimana pekerjaan sosial mempertimbangkan
baik
faktor
ekonomi,
sosial
dan
psikologis
mempengaruhi kehidupan individu, kelompok/keluarga dan dan masyarakat.
yang
Di dalam pendekatannya untuk memecahkan masalah penyesuaian sosial, pekerja sosial tidak dapat mengabaikan setiap aspek kehidupan manusia dan kehidupan sosial di dalam masyarakat dimana pekerja sosial bekerja. Jadi pendekatan pekerjaan sosial tidak hanya ditujukan kepada individu atau kelompok/keluarga dan kondisi sosial, tetapi juga tertuju kepada masalah interaksi yang dinamis antara manusia dan lingkungannya. Tujuan pekerjaan sosial adalah mencapai kesejahteraan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Pekerjaan sosial berusaha menolong individu, kelompok dan masyarakat agar mereka memahami secara tepat kondisi atau kenyataan yang mereka hadapi dan mencoba meningkatkan kemampuan mereka untuk mengatasi permasalahan tersebut.
2.5.3
Peranan Pekerja Sosial Enabler Sebagai Enabler seorang pekerja sosial ataupun sarjana kesejahteraan
sosial membantu masyarakat agar dapat mengartikulasikan kebutuhan mereka, mengidentifikasi masalah mereka dan mengembangkan kapasitas mereka agar dapat menangani masalah yang mereka hadapi secara lebih efektif. Ada 4 fungsi utama seorang enabler yaitu : 1) membantu masyarakat menyadari dan melihat kondisi mereka. 2) membangkitkan
dan
mengembangkan
masyarakat. 3) mengembangkan relasi interpersonal yang baik. 4) memfasilitasi perencanaan yang efektif.
pengorganisasian
dalam
Broker Peranan seorang Broker berperan dalam menghubungkan individu ataupun kelompok dalam masyarakat yang membutuhkan bantuan ataupun layanan masyarakat tetapi tidak tahu dan bagaimana mendapatkan bantuan tersebut. Broker dapat juga dikatakan menjalankan peran sebagai mediator yang menghubungkan klien dengan pemilik sumber daya.
Expert Seorang expert lebih banyak memberikan saran dan dukungan informasi dalam berbagai area. Misalnya saja, seorang tenaga ahli dapat memberikan usulan mengenai bagaimana struktur organisasi yang bisa dikembangkan dalam masyarakat tersebut dan kelompok-kelompok mana saja yang harus terwakili. Seorang expert harus sadar bahwa usulan dan saran yang ia berikan bukanlah mutlak harus dijalankan masyarakat, tetapi usulan dan saran tersebut lebih merupakan sebagai masukan gagasan untuk bahan pertimbangan masyarakat ataupun organisasi dalam masyarakat tersebut.
Edukator Dalam menjalankan peran sebagai pendidik (educator) pekerja sosial ataupun sarjana kesejahteraan sosial diharapkan mempunyai keterampilan sebagai pembicara dan pendidi. Pekerja sosial ataupun Sarjana Kesejahteraan Sosial harus
mampu berbicara di depan publik untuk menyampaikan informasi mengenai beberapa hal tertentu sesuai dengan bidang yang ditanganinya.
2.5.4
Kemiskinan Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa
untuk dipunyai seperti makanan, makanan, tempat berlindung dan air minum, halhal ini berhubungan erat dengan kualitas hidup. Kemiskinan kadang juga berarti tidak adanya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang layak sebagai warga negara. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahami dari sudut ilmiah yang telah mapan. Istilah “negara berkembang” biasanya digunakan untuk merujuk kepada negara-negara yang “miskin”. Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman utamanya mencakup: 1) Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barangbarang dan pelayanan dasar. 2) Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam
masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi. 3) Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna memadai di sini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia. Kemiskinan bisa dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut mengacu pada satu set standard yang konsisten, tidak terpengaruh oleh waktu dan tempat misal di suatu negara. Sebuah contoh dari pengukuran absolut adalah persentase dari populasi yang makan di bawah jumlah yang cukup menopang kebutuhan tubuh manusia kira-kira 2000-2500 kalori per hari untuk laki-laki dewasa. Meskipun kemiskinan yang paling parah terdapat di dunia berkembang, ada bukti tentang kehadiran kemiskinan di setiap wilayah. Di negara-negar maju, kondisi ini menghadirkan kaum tunawisa yang bertambah. Kemiskinan dapat dilihat sebagai kondisi kolektif masyarakat miskin, atau kelompok orang-orang miskin, dan dalam pengertian ini keseluruhan negara kadang-kadang dianggap miskin. Untuk menghindari stigma ini, negara-negara ini biasanya disebut sebagai negara berkembang. Kemiskinan banyak dihubungkan dengan : 1) Penyebab individual , atau patologis yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin.
2) Penyebab keluarga,
yang menghubungkan kemiskinan dengan
pendidikan keluarga. 3) Penyebab sub-budaya, yang menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari, dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitar. 4) Penyebab agensi, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain termasuk perang, pemerintah, dan ekonomi. 5) Penyebab struktural, yang memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari struktur sosial.
Tanggapan utama terhadap kemiskinan adalah : 1) Bantuan kemiskinan atau membantu secara langsung kepada orang miskin. Ini telah menjadi bagian pendekatan dari masyarakat Eropa sejak zaman pertengahan. 2) Bantuan terhadap keadaan individu. Banyak macam kebijakan yang dijalankan untuk mengubah situasi orang miskin berdasarkan perorangan, termasuk hukuman, pendidikan, kerja sosial, pencarian kerja, dan lain-lain. 3) Persiapan bagi yang lemah. daripada memberikan bantuan secara langsung kepada orang miskin, banyak negara sejahtera menyediakan bantuan untuk orang yang dikategorikan sebagai orang yang lebih mungkin
miskin,
seperti
orang
tua
atau
orang
dengan
ketidakmampuan, atau keadaan yang membuat orang miskin, seperti
kebutuhan
akan
perawatan
kesehatan.(http://id.wikipedia.org/wiki/Kemiskinan).
2.5.5
Pemberdayaan Masyarakat Shardlow dalam Adi (2003) mengatakan bahwa pemberdayaan pada
intinya membahas bagaimana individu, kelompok ataupun komunitas berusaha untuk mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk menbentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka ( Adi,2003:54). Konsep pemberdayaan masyarakat dapat dikatakan merupakan jawaban atas realitas ketidakberdayaan. Prinsip memperlakukan masyarakat sebagai subjek dan objek pembangunan harus menjadi komitmen bagi pelaksana pembangunan. Idealnya pemerintah dapat menjadi fasilitator yang bertugas memberi pelayanan, sedangkan pihak masyarakat berperan sebagai pelaku utama dalam proses pembangunan yang sangat ini harus dilayani dan dibutuhkan prakarsa serta partisipasinya. Konsep yang sering dimunculkan dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah konsep kemandirian dimana program-program pembangunan dirancang secara sistematis agar individu maupun masyarakat menjadi subjek dari pembangunan (Suriadi,2005:53). Konsep tersebut merupakan bentuk penghargaan terhadap manusia atau dengan kata lain “memanusiakan manusia”. Melalui pemberdayaan akan timbul pergeseran peran dari semula “korban pembangunan” menjadi
“pelaku
pembangunan”.
Perspektif
pembangunan
pemberdayaan sebagai sebuah konsep yang sangat luas.
memandang
Pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkup nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan yakni bersifat “people-contered, partisipartory, empowering and sustainable” ( Suriadi,2005:55). Upaya pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan tiga hal: 1) Menciptakan iklim yang memungkinkan potensi manusia berkembang. Titik tolaknya adalah penekanan bahwa setiap manusia dan masyarakat memiliki potensi-potensi, kemudian diberikan motivasi dan penyadaran bahwa potensi dapat dikembangkan. 2) Memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat dimana perlu langkahlangkah yang lebih positif dan nyata, peyediaan berbagai masukan serta pembukaan bebagai akses kepada berbagai peluang yang akan membuat masyarakat mampu dan memanfaatkan peluang. Pemberdayaan pada jalur ini dapat berupa pemberian berbagai bantuan produktif, pelatihan, pembangunan sarana dan prasarana baik fisik maupun sosial, dan pengembangan kelembagaan di tingkat masyarakat. 3) Pemberdayaan mengandung arti pemihakan pada pihak yang lemah untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang dan menciptakan kemitraan yang saling menguntungkan(Suriadi,2005:56).
Sebagai tujuan pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hal yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi
kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian,
berpartisipasi
dalam
kegiatan
sosial,
dan
mandiri
dalam
melaksanakan tugas-tugas kehidupannya (Suharto,2005:60).
2.6 Kerangka Pemikiran Tingkat ketidakmerataan pendapatan penduduk di seluruh Propinsi di Indonesia menurut Bank Dunia tergolong rendah. Melihat tingkat kesejahteraan penduduk di suatu daerah dapat melalui pola konsumsi penduduk daerah bersangkutan. Kondisi ketidakmerataan pendapatan tersebut menimbulkan pembagian golongan yaitu golongan ekonomi kuat, ekonomi sedang, dan ekonomi rendah. Di Indonesia total penduduk yang tergolong ekonomi rendah lebih banyak, untuk penduduk yang tergolong ekonomi rendah terdapat predikat miskin atau menderita kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa hadir di tengahtengah masyarakat, khususnya di Negara-negara berkembang. Kemiskinan senantiasa menarik perhatian berbagai kalangan, baik para akademisi maupun para praktisi. Berbagai teori, konsep dan pendekatan pun terus menerus dikembangkan untuk menyibak tirai dan misteri kemiskinan ini. Di Indonesia masalah kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa relevan untuk dikaji terus-menerus. Ini bukan saja karena masalah kemiskinan telah ada sejak lama dan masih hadir di tengah-tengah kita saat ini, melainkan pula karena kini
gejalanya semakin meningkat sejalan dengan krisis multidimensional yang masih dihadapi oleh bangsa Indonesia. Penggulangan kemiskinan membutuhkan penanganan yang menyeluruh dalam skala perwilayahan yang memadai yang memungkinkan terjadinya keterpaduan antara pendekatan sektoral, perwilayahan, dan partisipatif yang dalam hal ini dipilih kecamatan sebagai lokus program yang mampu mempertemukan perencanaan dari atas dan dari bawah. Dalam hal ini pemerintah membuat suatu program yang disebut program Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Program Pemberdayaan Keluarga Miskin Perkotaan (PNPM-P2KP), pendekatan yang dilakukan dalam program ini adalah melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat dan penguatan peran pemerintah daerah dalam mengapresiasi dan mendukung kemandirian masyarakat. Tujuan umum PNPM adalah “meningkatnya kesejahteraaan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri”. Dengan demikian secara khusus tujuan PNPM-P2KP adalah “Masyarakat di kelurahan peserta program menikmati perbaikan sosial-ekonomi dan tatapemerintahan lokal”. Di kelurahan Sidikalang PNPM-P2KP telah ada sejak tahun 2006, dan upaya-upaya rasional dalam mencapai tujuan program dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan program adalah pembangunan berbasis masyarakat dengan : 1) Menggunakan kecamatan sebagai lokus program 2) Memposisikan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan
3) Mengutamakan nilai-nilai universal dan budaya lokal dalam proses pembangunan partisipatif. 4) Menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik sosial dan geografis. Melalui proses pemberdayaan yang terdiri atas pembelajaran, kemandirian, dan keberlanjutan. Untuk melihat apakah program tersebut berpengaruh atau tidak di kelurahan Sidikalang maka terdapat beberapa indikator yaitu : a. Indikator standar dan sasaran kebijakan, yaitu : i. Indikator ini ini melihat kesesuaian data penerima dan jumlah besaran bantuan yang diterima oleh peserta Program PNPM-P2KP. ii. Indikator ini melihat manfaat yang diperoleh peserta Program PNPM-P2KP. iii. Indikator
ini
melihat
seberapa
banyak
masyarakat
memanfaatkan program PNPM-P2KP. iv. Indikator ini melihat berapa lama masyarakat ikut dalam program PNPM-P2KP. b. Indikator Sumber Daya Manusia, i. Indikator ini melihat kemampuan para pengelola dan pelaksana Program PNPM-P2KP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
ii. Indikator ini melihat banyaknya sumber daya manusia dan sumber daya materiil yang dimanfaatkan dalam program PNPM-P2KP. iii. Indikator ini melihat apakah seluruh masyarakat peserta program berpartisipasi penuh dalam pelaksanaan program PNPM-P2KP. c. Indikator Efisiensi, i. Indikator ini mengukur penggunaan atau pemanfaatan sumber daya secara tepat guna atau tidak memboroskan sumber daya yang ada dalam mencapai tujuan. ii. Indikator ini mengukur apakah pendanaan memadai, dan tersedia sejalan dengan nilai. d. Indikator komunikasi antar organisasi dan penguatan aktifitas, meliputi : i. Koordinasi internal (pelaksana/pengelola Program PNPMP2KP pusat maupun daerah). ii. Sosialisasi eksternal (RTSM penerima Program PNPMP2KP). e. Indikator komitmen penerima Program PNPM-P2KP dalam melaksanakan syarat dan kewajiban mereka yang ditentukan dalam program tersebut.
Namun harus dipahami juga bahwa indikator tersebut tidak akan berguna apabila tidak dihubungkan dengan sosial ekonomi, yang termasuk ke dalam faktor-faktor sosial ekonomi adalah : a) Penghasilan atau pendapatan, pendapatan rumah tangga adalah semua jumlah hasil perolehan yang didapat anggota keluarga dalam bentuk uang sebagai hasil pekerjaannya. b) Perumahan, yaitu keadaan atau kondisi perumahan KSM dengan indikator sebagai berikut : a. Adanya ventilasi untuk keluar masuknya udara dan cahaya b. Jenis/bahan lantai c. Persediaan air d. Sarana penerangan c) Kesehatan adalah kondisi fisik masyarakat,yang diukur melalui: a. Kemampuan berobat ke rumah sakit b. Kemampuan membeli obat d) Pendidikan anak yaitu keadaan pendidikan anak responden saat ini di bangku sekolah. e) Kondisi Pangan, yaitu frekuensi makan dan kualitas makanan yang dikonsumsi oleh responden setiap harinya. f) Sandang, yaitu kondisi pakaian yang dipakai dalam kehidupan sehari-sehari.
Bagan 2.1 Bagan alur pemikiran
VARIABEL X (Variabel bebas) a.
Indikator standar dan sasaran kebijakan : i.
51
b.
a)
perolehan yang didapat anggota keluarga dalam bentuk uang sebagai hasil
diterima oleh peserta Program PNPM-P2KP.
pekerjaannya.
ii.
Indikator ini melihat manfaat yang diperoleh peserta Program PNPM-P2KP. Indikator ini melihat seberapa banyak masyarakat memanfaatkan program PNPM-
b)
P2KP.
a. Adanya ventilasi untuk keluar masuknya udara dan cahaya
Indikator ini melihat berapa lama masyarakat ikut dalam program PNPM-P2KP.
b. Jenis/bahan lantai
iii.
c. Persediaan air
Indikator ini melihat kemampuan para pengelola dan pelaksana Program PNPMP2KP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
ii.
d. Sarana penerangan c)
a. Kemampuan berobat ke rumah sakit
yang dimanfaatkan dalam program PNPM-P2KP.
b. Kemampuan membeli obat
Indikator ini melihat apakah seluruh masyarakat peserta program berpartisipasi
Indikator Efisiensi : i.
Indikator ini melihat penggunaan atau pemanfaatan sumber daya secara tepat guna
ii.
Indikator ini melihat apakah pendanaan memadai, dan tersedia sejalan dengan nilai.
atau tidak memboroskan sumber daya yang ada dalam mencapai tujuan.
d.
Indikator komunikasi antar organisasi dan penguatan aktifitas : i.
Koordinasi internal (pelaksana/pengelola Program PNPM-P2KP pusat maupun daerah).
ii. e.
Kesehatan adalah kondisi fisik masyarakat,yang diukur melalui:
Indikator ini melihat banyaknya sumber daya manusia dan sumber daya materiil
d)
penuh dalam pelaksanaan program PNPM-P2KP. c.
Perumahan, yaitu keadaan atau kondisi perumahan KSM dengan indikator sebagai berikut :
Indikator Sumber Daya Manusia : i.
Penghasilan atau pendapatan, pendapatan rumah tangga adalah semua jumlah hasil
Indikator ini ini melihat kesesuaian data penerima dan jumlah besaran bantuan yang
iii.
iv.
VARIABEL Y (VariabelTerikat)
Sosialisasi eksternal (RTSM penerima Program PNPM-P2KP).
Indikator komitmen penerima Program PNPM-P2KP dalam melaksanakan syarat dan kewajiban mereka yang ditentukan dalam program tersebut.
Pendidikan anak yaitu keadaan pendidikan anak responden saat ini di bangku sekolah.
e)
Kondisi Pangan, yaitu frekuensi makan dan kualitas makanan yang dikonsumsi oleh responden setiap harinya.
f)
Sandang, yaitu kondisi pakaian yang dipakai dalam kehidupan sehari-sehari.
2.7 Defenisi Konsep Konsep adalah unsur penelitian yang terpenting dan merupakan defenisi yang dipakai oleh para peneliti untuk menggambarkan abstrak suatu fenomena sosial ataupun fenomena alami(Singarimbun,1989:17). Penelitian ini dimaksud untuk mengetahui pengaruh program PNPMP2KP terhadap sosial ekonomi masyarakat, oleh karena itu untuk menghindari kesalahpahaman dalam penelitian ini maka merumuskan dan mendefenisikan istilah-istilah yang dipergunakan secara mendasar agar tercipta suatu persamaan persepsi dan tidak muncul salah pengertian pemakaian istilah yang dapat mengkaburkan tujuan penelitian. Yang menjadi konsep penelitian adalah : 1) Sosial Ekonomi adalah keadaan suatu masyarakat yang ditinjau dari segi sosial ekonomi seperti tingkatan pendapatan, kondisi perumahan, kondisi kesehatan, pendidikan, sandang, dan kualitas pangan. 2) Masyarakat adalah golongan besar atau kecil terdiri dari beberapa manusia, yang atau dengan sendirinya bertalian secara golongan dan pengaruh mempengaruhi satu sama lain. 3) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Program Pemberdayaan Keluarga
Miskin
di
Perkotaan
(PNPM-P2KP)
adalah
program
menumbuhkembangkan kemandirian dan keberlanjutan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dari, oleh dan untuk masyarakat, melalu proses pembelajaran dan pelembagaan nilai-nilai universal kemanusiaan (value based development), prinsip-prinsip universal kemasyarakatan,
serta
prinsip-prinsip
pembangunan
berkelanjutan
(sustainable
development). 4) LKM (Lembaga Keswadayaan Masyarakat) adalah nama generik, yang sama persis posisi dan perannya dengan BKM atau nama lainnya yang dibentuk melalui pelaksanaan P2KP. 5) BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) adalah wakaf tunai yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan penanggulangan kemiskinan yang telah direncanakan oleh masyarakat di bawah koordinasi LKM. 6) Pemberdayaan Masyarakat membahas bagaimana individu, kelompok ataupun komunitas berusaha untuk mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk menbentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka (Adi,2003:54).
2.8 Defenisi Operasional Defenisi Operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya untuk mengukur suatu variabel (Singarimbun,1989:33). Bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam melaksanakan penelitian di lapangan. Yang menjadi indikator-indikator dalam penelitian adalah : 1) Variabel Bebas (Independent Variable) Adapun yang menjadi variabel bebas (X) dalam penelitian ini adalah program PNPM-P2KP dengan indikatornya sebagai berikut: a) Indikator standar dan sasaran kebijakan, yaitu :
i. Indikator ini ini melihat kesesuaian data penerima dan jumlah besaran bantuan yang diterima oleh peserta Program PNPM-P2KP. ii. Indikator ini melihat manfaat yang diperoleh peserta Program PNPM-P2KP. iii. Indikator
ini
melihat
seberapa
banyak
masyarakat
memanfaatkan program PNPM-P2KP. iv. Indikator ini melihat berapa lama masyarakat ikut dalam program PNPM-P2KP. b) Indikator Sumber Daya Manusia, i. Indikator ini melihat kemampuan para pengelola dan pelaksana Program PNPM-P2KP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. ii. Indikator ini melihat banyaknya sumber daya manusia dan sumber daya materiil yang dimanfaatkan dalam program PNPM-P2KP. iii. Indikator ini melihat apakah seluruh masyarakat peserta program berpartisipasi penuh dalam pelaksanaan program PNPM-P2KP. c) Indikator Efisiensi, i. Indikator ini mengukur penggunaan atau pemanfaatan sumber daya secara tepat guna atau tidak memboroskan sumber daya yang ada dalam mencapai tujuan.
ii. Indikator ini mengukur apakah pendanaan memadai, dan tersedia sejalan dengan nilai. d) Indikator komunikasi antar organisasi dan penguatan aktifitas, meliputi : i. Koordinasi internal (pelaksana/pengelola Program PNPMP2KP pusat maupun daerah). ii. Sosialisasi eksternal (RTSM penerima Program PNPMP2KP). e) Indikator komitmen penerima Program PNPM-P2KP dalam melaksanakan syarat dan kewajiban mereka yang ditentukan dalam program tersebut.
2) Variabel Terikat (dependent Variable) Variabel Terikat (Y) adalah sejumlah gejala atau faktor maupun unsur yang ada atau muncul dipengaruhi atau ditentukan adanya variabel bebas dan bukan karena adanya variabel lain. Maka variabel terikatnya adalah sosial ekonomi KSM masyarakat Kelurahan Sidikalang, dengan indikator sebagai berikut : Faktor sosial ekonomi : a) Penghasilan atau pendapatan, pendapatan rumah tangga adalah semua jumlah hasil perolehan yang didapat anggota keluarga dalam bentuk uang sebagai hasil pekerjaannya.
b) Perumahan, yaitu keadaan atau kondisi perumahan KSM dengan indikator sebagai berikut : a. Adanya ventilasi untuk keluar masuknya udara dan cahaya b. Jenis/bahan lantai c. Persediaan air d. Sarana penerangan c) Kesehatan adalah kondisi fisik masyarakat,yang diukur melalui: a. Kemampuan berobat ke rumah sakit b. Kemampuan membeli obat d) Pendidikan anak yaitu keadaan pendidikan anak responden saat ini di bangku sekolah. e) Kondisi Pangan, yaitu frekuensi makan dan kualitas makanan yang dikonsumsi oleh responden setiap harinya. f) Sandang, yaitu kondisi pakaian yang dipakai dalam kehidupan sehari-sehari.
2.9 Hipotesis Hipotesis adalah satu jenis preposisi yang dirumuskan sebagai jawaban tentatif atas suatu masalah dan kemudian diuji secara empiris (Silalahi,2009:161). Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah : Ho
:Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kegiatan dan aktivitas program PNPM-P2KP terhadap peningkatan sosial ekonomi masyarakat.
Ha
:Terdapat hubungan yang signifikan antara kegiatan dan aktivitas program PNPM-P2KP terhadap peningkatan sosial ekonomi masyarakat.
