BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Tinjauan Umum tentang Pertambangan 1. Pengertian Pertambangan Pertambangan yaitu suatu kegiatan yang dilakukan dengan penggalian ke dalam tanah (bumi) untuk mendapatkan sesuatu yang berupa hasil tambang.1 Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009, pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Pengertian tersebut dalam arti luas karena meliputi berbagai kegiatan pertambangan yang ruang lingkupnya dapat dilakukan sebelum penambangan, proses penambangan, dan sesudah proses penambangan. Pengertian pertambangan mineral dan pertambangan batubara jelaslah berbeda. Pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.2 Sedangkan yang dimaksud dengan pertambangan batubara
1
Gatot Supramono, 2012, Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 6 2 Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.3
2. Asas-asas Pertambangan Asas-asas yang berlaku dalam penambangan mineral dan batubara telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 ada 4 (empat) macam, yaitu:4 a. Manfaat, Keadilan, dan Keseimbangan Yang dimaksud dengan asas manfaat dalam pertambangan adalah asas yang menunjukan bahwa dalam melakukan penambangan harus mampu memberikan keuntungan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kemudian asas keadilan adalah dalam melakukan penambangan harus mampu memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional bagi seluruh warga negara tanpa ada yang dikecualikan. Sedangkan asas keseimbangan adalah dalam melakukan kegiatan penambangan wajib memperhatikan bidang-bidang lain terutama yang berkaitan langsung dengan dampaknya. b. Keberpihakan kepada Kepentingan Negara Asas
ini
mengatakan
bahwa
di
dalam
melakukan
kegiatan
penambangan berorientasi kepada kepentingan negara. Walaupun di dalam melakukan usaha pertambangan dengan menggunakan modal 3
Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara 4 Gatot Supramono, Op.Cit., hlm.7
asing, tenaga asing, maupun perencanaan asing, tetapi kegiatan dan hasilnya hanya untuk kepentingan nasional. c. Partisipatif, Transparansi, dan Akuntabilitas Asas partisipatif adalah asas yang menghendaki bahwa dalam melakukan kegiatan pertambangan dibutuhkan peran serta masyarakat untuk
penyusunan
kebijakan,
pengelolaan,
pemantauan,
dan
pengawasan terhadap pelaksanaannya. Asas transparansi adalah keterbukaan dalam penyelenggaraan kegiatan pertambangan diharapkan masyarakat luas dapat memperoleh informasi yang benar, jelas dan jujur. Sebaliknya masyarakat dapat memberikan bahan masukan kepada pemerintah.
Sedangkan
asas
akuntabilitas
adalah
kegiatan
pertambangan dilakukan dengan cara-cara yang benar sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada negara dan masyarakat. d. Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan Asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan adalah asas yang secara terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan mineral dan batubara untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa mendatang.
3. Penggolongan Bahan Tambang Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah dijabarkan di dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, komoditas tambang terbagi menjadi beberapa golongan yaitu: a. Mineral radioaktif Mineral radioaktif adalah mineral yang mengandung elemen uranium dan thorium. Mineral radioaktif dibagi menjadi lima macam yaitu radium, thorium, uranium, monasit, dan bahan galian radio aktif lainnya. b. Mineral logam Mineral logam merupakan mineral yang tidak tembus pandang dan dapat menjadi penghantar panas dan arus listrik. Mineral logam dibagi menjadi 59 macam yaitu litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molybdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimony, kobalt, tantalum, cadmium, gallium, indium, yytrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirconium, ilmenit, khrom, erbium, ytterbium, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodymium, hafnium, scandium, alumunium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, telluride, strontium, germanium dan zenotin. c. Mineral bukan logam Mineral bukan logam dibagi menjadi 40 macam yaitu intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriorit, yodium, brom, klor,
belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolite, kaolin, feldspar, bentonit, gypsum, dolomite, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zircon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping. d. Batuan dan batubara. Batuan adalah benda keras dan padat yang berasal dari bumi, yang bukan logam. Batuan dibagi menjadi 47 macam yaitu pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap, slare, granit, granodiorit, andesit, garbo, periodit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorite, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, sirtu, tanah, urukan tanah setempat, tanah merah, batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan. Batuan dibagi menjadi 4 macam yaitu bitumen padat, batuan aspal, batubara dan gambut.
4. Wilayah Pertambangan Wilayah pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batu bara dan tidak terikat dengan batasan administrasi
pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.5 Dalam pengertian tersebut dikatakan wilayah pertambangan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan, karena wilayah pertambangan tidak mengikuti wilayah administrasi pemerintahan (provinsi, kabupaten/kota), sehingga diperlukan koordinasi dan kerja sama antar pemerintah daerah apabila pertambangan terjadi di lintas batas pemerintahan daerah. Wilayah yang dapat ditetapkan menjadi wilayah pertambangan memiliki kriteria adanya:6 a. Indikasi formasi batuan pembawa mineral dan/atau pembawa batubara. b. Potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat dan/atau cair. Penyiapan wilayah tambang dilakukan melalui kegiatan: a. Perencanaan Wilayah Pertambangan Perencanaan wilayah pertambangan diatur secara khusus di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan. Perencanaan wilayah pertambangan disusun melalui tahap inventarisasi potensi pertambangan dan tahap penyusunan rencana wilayah pertambangan. b. Penetapan Wilayah Pertambangan Penetapan wilayah pertambangan dilaksanakan secara transparan, partisipatif
dan
bertanggungjawab
secara
terpadu
dengan
memperhatikan pendapat dari instansi pemerintah terkait, dan dengan
5
Pasal 1 angka 29 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara 6 Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan
mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi dan sosial budaya serta berwawasan lingkungan, dan dengan memperhatikan aspirasi daerah.
Wilayah pertambangan sebagai bagian dari tata ruang nasional merupakan landasan bagi penetapan kegiatan pertambangan. Untuk menetapkan wilayah pertambangan harus didasarkan atas data-data yang diperoleh di lapangan dari hasil penelitian. Oleh karena itu pemerintah dan pemerintah daerah diwajibkan untuk melakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan dalam rangka penyiapan wilayah pertambangan. Data dan informasi hasil penyelidikan dan penelitian dituangkan ke dalam peta potensi mineral dan batubara yang dijadikan dasar penyusunan rencana
wilayah
pertambangan.
Rencana
wilayah
pertambangan
dituangkan dalam lembar peta dan dalam bentuk digital.7 Pasal 13 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara membagi bentuk wilayah pertambangan ke dalam 3 (tiga) bagian yang terdiri atas Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN). Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) adalah bagian dari wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi dan/atau informasi
geologi.
Penetapan
WUP
pada
prinsipnya
merupakan
kewenangan dari pemerintah melalui Menteri ESDM. Pemerintah dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada pemerintah provinsi sesuai 7
Tri Hayati, 2015, Era Baru Hukum Pertambangan, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm. 220
dengan ketentuan perundang-undangan. Untuk 1 (satu) WUP terdiri atas 1 (satu) atau beberapa Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang berada pada lintas wilayah provinsi, lintas wilayah kabupaten/kota, dan/atau dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota. WIUP merupakan wilayah yang diberikan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP). Luas dan batas WIUP ditetapkan oleh pemerintah berkoordinasi dengan pemerintah daerah berdasarkan kriteria yang dimiliki oleh pemerintah. Wilayah pertambangan dapat terdiri atas wilayah usaha pertambangan yang meliputi: a. WUP radioaktif; b. WUP mineral logam; c. WUP mineral bukan logam; d. WUP batubara; dan e. WUP batuan.
Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) adalah bagian dari wilayah pertambangan tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat. Kegiatan pertambangan rakyat hanya dapat dilakukan di dalam wilayah pertambangan rakyat. Kriteria untuk menetapkan WPR yaitu sebagai berikut: a. Mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai;
b. Mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter; c. Endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba; d. Luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 (dua puluh lima) hektar; e. Menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang; f. Merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun; g. Tidak tumpang tindih dengan wilayah usaha pertambangan dan wilayah pencadangan negara.
Wilayah Pencadangan Negara (WPN) adalah bagian dari wilayah pertambangan yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional. Untuk
kepentingan
pertambangan,
strategis
pemerintah
nasional
bekerja
dalam
sama
hubungan
dengan
DPR
dengan dengan
memperhatikan aspirasi daerah dalam menetapkan WPN sebagai daerah yang dicadangkan untuk komoditas tertentu dan daerah konservasi dalam rangka menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan. WPN yang telah ditetapkan untuk komoditas tertentu dapat diusahakan dari sebagian luas wilayah dengan cara pemerintah melakukan persetujuan dengan DPR, begitupun terhadap WPN yang ditetapkan untuk konservasi ditentukan batasan waktu dilakukan dengan persetujuan dari DPR. WPN yang ditetapkan untuk komoditas tertentu maupun untuk
konservasi
tersebut
berubah
statusnya
menjadi
Wilayah
Usaha
Pertambangan Khusus (WUPK). Untuk dapat melakukan perubahan status dari WPN menjadi WUPK dilaksanakan dengan mempertimbangkan halhal yang ditetapkan di dalam Pasal 28 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai berikut: a. Pemenuhan bahan baku industri dan energi dalam negeri; b. Sumber devisa negara; c. Kondisi wilayah didasarkan pada keterbatasan sarana dan prasarana; d. Berpotensi untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi; e. Daya dukung lingkungan; dan/atau f. Penggunaan teknologi tinggi dan modal investasi yang besar.
WUPK ditetapkan oleh pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintahan daerah. Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan di WUPK dilakukan dengan pemberian izin yang disebut dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Satu WUPK terdiri atas 1 (satu) atau beberapa WIUPK yang berada pada lintas wilayah provinsi, lintas wilayah kabupaten/kota, dan/atau dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota.
5. Izin Usaha Pertambangan Istilah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu mining permit.8 Definisi IUP
8
Salim HS, 2012, Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 108
menurut Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Pasal 37 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan bahwa IUP diberikan oleh:
a. bupati/walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/ kota;
b. gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
c. Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Namun dengan adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka yang berwenang memberikan Izin Usaha
Pertambangan
adalah
Pemerintah
Provinsi
sesuai
dengan
kewenangan yang dimilikinya. Ketentuan peralihan Pasal 402 Undangundang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur bahwa Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin. Dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan IUP diberikan kepada:
a. badan usaha; b. koperasi; dan c. perseorangan.
Prinsip pemberian IUP yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 adalah satu IUP hanya diperbolehkan untuk satu jenis tambang. Satu IUP diberikan untuk satu jenis mineral atau batu bara. Pemberian IUP tidak boleh lebih dari satu jenis tambang.9 Apabila dalam hal pemegang IUP pada waktu melakukan penambangan menemukan mineral lain selain yang telah didaftarkannya di dalam wilayah pertambangannya maka pemegang IUP tersebut dapat diberikan prioritas oleh pemerintah
untuk
dapat
mengusahakan mineral
lain
yang
ditemukannya tersebut dengan cara mengajukan permohonan IUP baru kepada pejabat yang berwenang. Tetapi apabila pemegang IUP tersebut tidak ingin mengusahakan mineral lain yang ditemukannya tersebut maka ia berkewajiban untuk menjaga mineral lain tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak lain. IUP dikenal ada dua macam yaitu IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi, yang penerbitan izinnya dilakukan secara bertahap.10 a. IUP Eksplorasi IUP Eksplorasi merupakan pemberian izin tahap pertama, dan kegiatannya meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi 9
Gatot Supramono, Op.Cit., hlm.23 Ibid., hlm. 24-25
10
kelayakan. Kegunaan IUP Eksplorasi dibedakan untuk kepentingan jenis pertambangan mineral logam dan mineral bukan logam. Untuk jenis pertambangan mineral logam IUP Eksplorasinya dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) tahun. Sedangkan untuk IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. b. IUP Operasi Produksi IUP Operasi Produksi sebagai pemberian izin sesuai IUP Eksplorasi diterbitkan dan kegiatannya meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan. Setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin undang-undang untuk memperoleh IUP Operasi Produksi karena sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya. IUP Operasi Produksi dapat diberikan kepada perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas, koperasi, atau perseorangan atas hasil pelelangan WIUP mineral logam atau batu bara yang telah mempunyai data hasil kajian studi kelayakan. IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 tahun dan dapat diperpanjang dua kali masing-masing 10 tahun. Sedangkan untuk pertambangan mineral bukan logam IUP Operasi Produksinya dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 tahun dan dapat diperpanjang dua kali masing-masing 5 tahun.
Selaku Pemegang IUP tentu saja memiliki hak dan kewajiban yang perlu dipatuhi. Hak dan kewajiban ini telah dipaparkan dalam Undangundang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Berikut hak selaku pemegang IUP: 1) Pemegang IUP dan IUPK dapat rnelakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi. 2) Pemegang IUP dan IUPK dapat memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. 3) Pemegang IUP dan IUPK berhak memiliki mineral, termasuk mineral ikutannya, atau batu bara yang telah diproduksi. 4) Pemegang IUP dan lUPK tidak boleh memindahkan IUP dan IUPK-nya kepada pihak lain. Untuk pengalihan kepemilikan dan/atau saham di bursa saham Indonesia hanya dapat dilakukan setelah melakukan kegiatan eksplorasi tahapan tertentu.
Selain hak, pemegang IUP juga memiliki kewajiban. Kewajiban ini harus dilaksanakan oleh pemegang IUP. Pemegang IUP memiliki kewajiban yaitu sebagai berikut: a. menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik; b. mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia; c. meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara;
d. melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; dan e. mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan.
Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, pemegang IUP dan IUPK wajib melaksanakan: a. ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan; b. keselamatan operasi pertambangan; c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang; d. upaya konservasi sumber daya mineral dan batubara; e. pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.
Selain itu kewajiban yang telah disebutkan diatas, pemegang IUP dan IUPK memiliki kewajiban yaitu: a. Pemegang IUP dan IUPK wajib menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu daerah; b. Pemegang IUP dan IUPK juga wajib menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. Setiap pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi. Pelaksanaan reklamasi dan kegiatan pascatambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan pascatambang yang telah dicantumkan dalam perjanjian penggunaan tanah antara pemegang IUP atau IUPK dan pemegang hak atas tanah; d. Pemegang IUP dan IUPK wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang; e. Pemegang IUP dan IUPK wajib meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan mineral dan batubara; f. Pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri; g. Badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral dan/atau batubara yang tergali wajib terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi untuk penjualan. Badan usaha tersebut wajib menyampaikan laporan hasil penjualan mineral dan/ atau batubara yang tergali kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya; h. Pemegang IUP dan IUPK harus mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
i. Dalam melakukan kegiatan operasi produksi, badan usaha pemegang IUP dan IUPK wajib mengikutsertakan pengusaha lokal yang ada di daerah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; j. Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Penyusunan program dikonsultasikan kepada pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat; k. Pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya; l. Pemegang IUP dan IUPK wajib memberikan laporan tertulis secara berkala
atas
rencana
kerja
dan
pelaksanaan
kegiatan
usaha
pertambangan mineral dan batubara kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya; m. Setelah 5 (lima) tahun berproduksi, badan usaha pemegang IUP dan IUPK yang sahamnya dimiliki oleh asing wajib melakukan divestasi saham pada pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta nasional.
Berakhirnya izin usaha pertambangan telah ditentukan dalam Pasal 117 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009. Maksud dari berakhirnya izin usaha pertambangan mineral adalah selesai atau tidak berlakunya lagi izin
usaha pertambangan yang diberikan kepada pemegang IUP. Ada 3 (tiga) cara berakhirnya IUP, yaitu: a. Dikembalikan; b. Dicabut; atau c. Habis masa berlakunya. IUP yang berakhir karena dikembalikan adalah tidak berlakunya lagi izin yang diberikan kepada pemegang IUP, dimana pemegang IUP menyerahkan kembali IUPnya secara tertulis kepada pejabat yang berwenang. Dalam rangka penyerahan IUP, pemegang IUP harus mengemukakan alasan yang jelas. Yang dimaksud dengan alasan yang jelas, antara lain tidak ditemukannya prospek secara teknis, ekonomis, atau lingkungan. IUP yang berakhir karena dicabut adalah tidak berlakunya lagi IUP karena dinyatakan ditarik kembali atau dinyatakan tidak berlaku lagi atau membatalkan IUP yang telah diberikan kepada pemegang IUP oleh pejabat yang berwenang. Pejabat yang berwenang untuk mencabut IUP adalah Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya. Ada 3 (tiga) alasan pejabat yang berwenang untuk mencabut IUP pemegang IUP, meliputi: 1) Pemegang IUP tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP serta peraturan perundang-undangan; 2) Pemegang IUP melakukan tindak pidana; atau 3) Pemegang IUP dinyatakan pailit.
Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 telah ditentukan kewajiban yang harus dilakukan pemegang IUP. Apabila salah satu kewajiban sebagai pemegang IUP tidak dipenuhi, maka dianggap sudah cukup untuk mencabut izin sebagai pemegang IUP. Namun dalam hal ini pejabat yang berwenang terlebih dahulu melakukan teguran sebanyak tiga kali kepada pemegang IUP. Apabila teguran tersebut tidak diindahkan, maka pejabat yang berwenang dapat mencabut IUP secara sepihak.
6. Kewenangan Pemerintah dalam Bidang Pertambangan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa
perubahan
paradigma
penyelenggaraan
kewenangan
pemerintahan terkait pengelolaan SDA, termasuk bidang pertambangan mineral dan batubara. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi. Hal ini tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sehingga Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 dan seluruh peraturan turunannya (Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dll) wajib menyesuaikan diri dengam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam bidang pertambangan dapat dilihat dalam lampiran Undang-undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam lampiran tersebut dicantumkan mengenai pembagian kewenangan antara pemerintahan pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Sebelum adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah
kabupaten/kota
memiliki
kewenangan
dalam
bidang
pertambangan mineral dan batubara termasuk di dalam memberikan izin pertambangan. Namun dengan adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang
Pemerintahan
Daerah,
kewenangan
dalam
bidang
pertambangan mineral dan batubara diserahkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dengan mempertimbangkan prinsip akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Sehingga pemerintah kabupaten/kota tidak lagi mempunyai kewenangan dalam bidang pertambangan mineral dan batubara. Dalam lampiran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah disebutkan perihal pembagian urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, yang mana kewenangan terkait mineral dan batubara dibagi kepada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Kewenangan pemerintah pusat dalam bidang energi dan sumber daya mineral khususnya mineral dan batubara yaitu sebagai berikut: a. Penetapan wilayah pertambangan sebagai bagian dari rencana tata ruang wilayah nasional, yang terdiri atas wilayah usaha pertambangan, wilayah pertambangan rakyat dan wilayah pencadangan negara serta usaha pertambangan khusus;
b. Penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara serta wilayah izin usaha pertambangan khusus; c. Penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan lintas daerah provinsi dan wilayah laut lebih dari 12 mil; d. Penerbitan izin usaha pertambangan mineral logam, batubara dan batuan pada: 1) Wilayah izin usaha pertambangan yang berada pada wilayah lintas daerah provinsi; 2) Wilayah izin usaha pertambangan yang berbatasan langsung dengan negara lain; dan 3) Wilayah laut lebih dari 12 mil. e. Penerbitan izin usaha pertambangan dalam rangka penanaman modal asing; f. Pemberian izin usaha pertambangan khusus mineral dan batubara; g. Pemberian registrasi izin usaha pertambangan dan penetapan jumlah produksi setiap daerah provinsi untuk komoditas mineral logam dan batubara; h. Penerbitan izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian yang komoditas tambangnya berasal dari daerah produksi lain di luar lokasi fasilitas pengolahan dan pemurnian, atau impor serta dalam rangka penanaman modal asing;
i. Penerbitan izin usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing yang kegiatan usahanya di seluruh wilayah Indonesia; j. Penetapan harga patokan mineral logam dan batubara; k. Pengelolaan inspektur tambang dan pejabat pengawas pertambangan.
Sedangkan kewenangan pemerintah provinsi adalah sebagai berikut: a. Penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam satu daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil; b. Penerbitan izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam satu daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut; c. Penerbitan izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan yang berada dalam satu daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut; d. Penerbitan izin pertambangan rakyat untuk komoditas mineral logam, batubara,
mineral
bukan
logam
dan
batuan
dalam
wilayah
pertambangan rakyat; e. Penerbitan izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian dalam rangka penanaman modal dalam
negeri yang komoditas tambangnya berasal dari satu daerah provinsi yang sama; f. Penerbitan izin usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam satu daerah provinsi; g. Penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan.
B. Tinjauan Umum tentang Reklamasi 1. Pengertian Reklamasi Reklamasi menurut Pasal 1 angka 26 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
2. Dasar Hukum Reklamasi Dasar hukum kewajiban pelaksanaan reklamasi telah tercantum dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 yang diatur dalam Pasal 96 huruf (c), Pasal 99 dan Pasal 100. Pasal 96 huruf (c) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan bahwa pemegang IUP dan IUPK wajib melaksanakan pengelolaan dan
pemantauan lingkungan pertambangan termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang. Setiap pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan
rencana reklamasi dan rencana pascatambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi Pelaksanaan reklamasi dan kegiatan pascatambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan pascatambang.11 Dan dalam Pasal 100 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan bahwa pemegang IUP dan IUPK wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang. Ketentuan lebih lanjut mengenai reklamasi dan pascatambang serta dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang diatur dengan peraturan pemerintah.12 Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.
3. Prinsip-Prinsip Reklamasi dan Pascatambang Prinsip-prinsip reklamasi dan pascatambang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010. Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang, reklamasi memiliki prinsip yaitu: 1) Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib melaksanakan reklamasi terhadap lahan terganggu pada kegiatan eksplorasi 2) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang terhadap lahan terganggu
11 12
Pasal 99 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 101 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
pada kegiatan pertambangan dengan sistem dan metode penambangan terbuka dan penambangan bawah tanah.
Pelaksanaan reklamasi dan pascatambang oleh pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib memenuhi prinsip: a. Prinsip reklamasi dan pascatambang dalam lingkungan hidup, meliputi: 1) Perlindungan terhadap kualitas air permukaan, air tanah, air laut, dan tanah serta udara; 2) Perlindungan keanekaragaman hayati; 3) Stabilitas dan keamanan timbunan batuan penutup, kolam tailing, lahan bekas tambang serta struktur buatan (man-made structure) lainnya; 4) Pemanfaatan lahan bekas tambang sesuai dengan peruntukannya; 5) Menghormati nilai-nilai sosial dan budaya setempat; dan 6) Kuantitas air tanah. b. Prinsip reklamasi dan pascatambang dalam keselamatan dan kesehatan kerja, meliputi: 1) Perlindungan keselamatan terhadap setiap pekerja; 2) Perlindungan setiap pekerja dari penyakit akibat kerja. c. Prinsip reklamasi dan pascatambang dalam konservasi, meliputi:
1) Penambangan yang optimum dan penggunaan teknologi pengolahan yang efektif dan efisien;
2) Pengelolaan dan/atau pemanfaatan cadangan marginal kualitas rendah dan mineral kadar rendah serta mineral ikutan;
3) Pendataan sumber daya cadangan mineral dan batubara yang tidak tertambang (yang tidak mineable) serta sisa pengolahan atau pemurnian.
4. Tata Cara Reklamasi Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang telah menjelaskan mengenai tata laksana reklamasi dan pascatambang. Tata laksana reklamasi dan pascatambang yaitu sebagai berikut: a. Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi sebelum melakukan kegiatan eksplorasi wajib menyusun rencana reklamasi berdasarkan dokumen lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundangundangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; b. Rencana reklamasi dimuat dalam rencana kerja dan anggaran biaya eksplorasi; c. Pemegang
IUP
Eksplorasi
dan
IUPK
Eksplorasi
yang telah
menyelesaikan kegiatan studi kelayakan harus mengajukan permohonan persetujuan rencana reklamasi dan rencana pascatambang kepada pemerintah sesuai dengan kewenangannya;
d. Rencana reklamasi dan rencana pascatambang diajukan bersamaan dengan pengajuan permohonan IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi; e. Rencana reklamasi dan rencana pascatambang disusun berdasarkan dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang; f. Rencana reklamasi dan rencana pascatambang harus sesuai dengan: 1) Prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan; 2) Sistem dan metode penambangan berdasarkan studi kelayakan; 3) Kondisi spesifik wilayah izin usaha pertambangan; dan 4) Ketentuan peraturan perundang-undangan.
Rencana reklamasi disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan didalamnya dimuat untuk rencana masing-masing tahun. Rencana reklamasi paling sedikit memuat:13 a. Tata guna lahan sebelum dan sesudah ditambang; b. Rencana pembukaan lahan; c. Program reklamasi terhadap lahan terganggu; d. Kriteria keberhasilan meliputi standar keberhasilan penataan lahan, revegetasi, pekerjaan sipil dan penyelesaian akhir;
13
Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang
e. Rencana biaya reklamasi terdiri atas biaya langsung dan biaya tidak langsung.
Rencana reklamasi dan rencana pascatambang harus sesuai dengan:14 a. prinsip reklamasi dan pascatambang; b. sistem dan metode penambangan berdasarkan studi kelayakan; c. kondisi spesifik wilayah izin usaha pertambangan; dan d. ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pelaksanaan reklamasi pada lahan terganggu akibat kegiatan eksplorasi dilakukan pada lahan yang tidak digunakan pada tahap operasi produksi. Lahan terganggu akibat kegiatan eksplorasi meliputi lubang pengeboran, sumur uji, parit uji, dan/ atau sarana penunjang. Pelaksanaan reklamasi akibat kegiatan eksplorasi dilakukan sampai memenuhi kriteria keberhasilan. Sedangkan dalam reklamasi dan pascatambang pada tahap operasi produksi, pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan rencana reklamasi dan rencana pascatambang sampai memenuhi kriteria keberhasilan.
Dalam
melaksanakan
reklamasi
dan
pascatambang,
pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi harus menunjuk pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan reklamasi dan pascatambang.
14
Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang
Penilaian dan persetujuan rencana reklamasi dilakukan dalam 30 hari kalender sejak IUP atau IUPK Produksi diterbitkan. Dalam hal rencana reklamasi belum memenuhi ketentuan, dokumen rencana reklamasi dikembalikan untuk disempurnakan dan disampaikan kembali dalam waktu paling lama 30 hari kalender.
