BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Kas merupakan alat pengukur dari setiap aktifitas pembiayaan dalam kegiatan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Klasifikasi Kas Pengertian Kas Kas merupakan alat pengukur dari setiap aktifitas pembiayaan dalam kegiatan pertukaran barang dan jasa. Setiap aktifitas perusahaan membutuhkan penyelesaian dengan menggunakan alat tukar. Alat tukar yang standar adalah kas, sehingga hampir semua kegiatan perusahaan melibatkan kas baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun pos ini memberi dasar bagi pengukuran dan akuntansi untuk semua pos yang lain. Seperti didefenisikan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (2002:2.2): “Kas terdiri dari saldo kas (cash on hand) dan rekening giro. Setara kas (cash equivalent) adalah investasi yang sifatnya sangat likuid berjangka pendek dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi resiko perubahan yang signifikan” Sedangkan menurut Dyckman, dkk (1999:295): “Akun kas hanya mencakup pos-pos yang tersedia untuk membayar kewajiban. Kas mencakup saldo simpanan pada lembaga keuangan, giro dan kartal, kas kecil serta instrumen lainnya yang diterima oleh lembaga keuangan untuk setoran langsung dan penarikan. Dokumen tersebut meliputi cek biasa, cek kasir, cek sertifikasi dan money order. Ekuivalen kas (cash equivalent) adalah unsur yang mirip kas namun tidak diklasifikasikan sebagai kas. Unsur ini mencakup treasury bills, kertas komersial, dan dana pasar uang, ekuivalen kas sangat mendekati kas tetapi tidak dalam bentuk yang diterima sehingga tidak dimasukkan dalam akun kas.” Dari kedua defenisi diatas dapat diambil pengertian bahwa kas adalah aktiva lancar yang paling likuid, merupakan alat pembayaran yang diterima umum, yang

Universitas Sumatera Utara

tersedia untuk pembayaran kewajiban jangka pendek, yang tidak dibatasi penggunaannya, baik yang berada ditangan (cash on hand) maupun yang berada di bank. Selain kas ada juga setara kas (cash equivalent) yang sangat mirip dengan kas namun tidak dapat dijadikan sebagai alat pembayaran karena tidak dalam bentuk yang diterima umum seperti hal uang tunai. Perkiraan kas terdiri dari kas yang ada dalam perusahaan disebut “Kas”, sedangkan kas yang ada di bank disebut “Bank”. Kas terdiri dari uang tunai (uang logam dan kertas), alat pembayaran yang dapat dinegoisasikan (negotiable instrument), simpanan di bank dan hal-hal lain yang dapat disamakan dengan uang kas. Contoh negotiable instrument adalah wesel, cek, cek pribadi dan lain-lain. Perkiraan kas juga meliputi kas kecil dan dana kas lainnya, seperti penerimaan uang tunai dan cek yang disetor ke bank. Kas yang berupa uang tunai adalah alat pembayaran yang lazim atau sering dipergunakan sebagai alat pembayaran. Uang tunai sering kali hilang dan besar resikonya bila dipindahkan dalam jumlah yang banyak. Oleh karena itu seiring dengan perkembangan bisnis, maka semakin meluaslah pemakaian cek sebagai alat pembayaran. Menurut Warren, dkk (2005 : 357): “Cek adalah: dokumen tertulis yang ditandatangani oleh deposan yang memerintahkan bank untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada perorangan atau badan usaha”.

Klasifikasi Kas.


Dalam aktivitasnya, perusahaan menggunakan kas untuk rnembiayai kegiatan perusahaan. Namun kas sering di salah artikan dan hanya di anggap scbagai uang tunai saja (uang kertas dan uang logam). Kas (cash) meliputi koin, uang kertas, cek, pos wesel, dan uang yang di simpan di bank yang dapat di tarik tanpa pembatasan dari bank yang bersangkutan. Menurut Kieso, dkk (2002 : 385) klasifikasi kas adalah sebagai berikut : Klasifikasi Kas, ekuivalen kas, dan pos-pos non kas Pos Kas

Klasifikasi Kas

Kas kecil dan dana Kas pertukaran Surat berharga jangka Ekuivalen kas pendek Surat berharga jangka Investasi sementara pendek Cek mundur dan IOU Piutang Uang muka perjalanan Piutang Perangko ditangan Beban dibayar di dimuka (Seperti Perangko dan Lain-lain) Overdraft bank Saldo kompensasi 1. Di batas secara legal

Komentar Jika tidak dibatasi, dilaporkan sebagai kas. Jika di batasi, diidentifiaksi dan diklasifikasi sebagai aktiva lancar dan tidak lancar. Dilaporkan sebagai kas Investasi dengan jatuh tempo kurang dari tiga bulan, urnumnya digabungkan dengan kas. Investasi dengan jatuh tempo tiga hingga dua belas bulan Diasumsikan dapat tertagih Diasumsikan dapat tertagih dari karyawan atau dikurangkan dari gaji mereka. Dapat diklasifikasikan sebagai persediaan perlengkapan kantor

Jika ada hak untuk mengoffset lain, kurangi kas Kas didefinisikan secara terpisah. Diklasifiksan sebagai aktiva lancar Sebagai deposito yang di simpan atau tidak lancar dalam neraca sebagai saldo kompensasi.

Kewajiban lancar

2. Kesepakatan Kas dengan catatan pengungkapan Diungkapkan secara terpisah dalam tanparestriksi legal catatan yang merinci kesepakatan tersebut.


Kas dan ekuivalen kas merupakan unsur yang mirip dengan kas namun tidak di klasifikasikan sebagai kas meliputi media pertukaran dan instrument yang paling tepat di negosiasikan. Jika suatu pos tidak dapat dikonversikan menjadi uang logam atau uang kertas tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, maka pos ini diklasifikasikan secara terpisah sebagai investasi, sebagai piutang atau sebagai beban dibayar dimuka. Kas yang tidak tersedia untuk membayar kewajiban yang jatuh tempo saat ini, dipisahkan dan diklasifikasikan dalam kelompok aktiva jangka panjang. Contoh aktiva jangka panjang : tanah, bangunan dan lain-lain. Di samping itu syarat suatu elemen yang dapat disetarakan dengan kas adalah : 1. Dapat di terirna setiap saat sebagai alat pembayaran, khususnya di lingkungan usaha. 2. Dapat disetorkan ke bank sebagai rekening giro dan dapat di ubah menjadi kas dalam jumlah yang telah di ketahui tanpa menghadapi resiko perubahan nilai yang signitikan. Adapun yang tidak dapat digolongkan sebagai bagian dari kas/bank pada neraca adalah sebagai berikut : 1. Dana yang disisihkan untuk tujuan tertentu, misalnya : a. Sinking fund, dana untuk pembayaran obligasi b. Redemption fund, dana untuk penebusan saham preferen. 2. Persediaan Perangko 3. Cek mundur (post dated cheks), tetap di catat sebagai piutang sampai tanggal di mana cek tersebut di uangkan, cek mundur termasuk dalam kelompok piutang. 4. Cek kosong dari pihak ketiga


5. Rekening giro pada bank di luar negeri yang di batasi penggunaannya (tidak dapat segera dipergunakan) 6. Deposito berjangka (times deposit) yaitu simpanan di bank yang pengambilannya terikat pada peraturan-peraturan serta jangka waktu tertentu, sehingga simpanan tersebut tidak dapat di ambil atau diuangkan setiap saat sesuai dengan nilai nominalnya 7. Piutang wesel 8. Rekening giro di blokade, simpanan giro perusahaan dapat di blokade oleh pihak yang berwenang karena ada alasan-alasan tertentu. Rekening giro di blokade tidak dapat di ambil atau di pakai sebagai alat pembayaran pada setiap saat, oleh karena itu tidak dapat dimasukkan dalam elemen kas sampai dilakukan pencabutan blokade tersebut. 9. Kas bon atau uang muka intern merupakan bukti pengambilan uang kas yang dilakukan oleh petugas perusahaan untuk melakukan pembayaran kepada pihak luar yang jumlahnya belum dapat dipastikan dan bukti pendukungnya yang baru di peroleh setelah pembayaran di lakukan.

B. Pengertian Prosedur Pada umumnya prosedur yang terdapat dalam suatu perusahaan dirancang sedemikian rupa. Perancangan prosedur memerlukan penelitian yang seksama. Sebelum merancang prosedur terlebih dahulu ditetapkan tujuan yang akan dicapai dalam pelaksanaan prosedur itu sendiri, termasuk tingkat kecermatan, penyajian dan waktu. Rancangan prosedur yang telah disepakati dengan persetujuan pimpinan perusahaan akan diuraikan dalam satu pedoman prosedur, berupa kalimat-kalimat maupun arus


dokumen, penerapan rancangan prosedur harus disertai rencana penetapan yang meliputi aspek : akuntansi yang dipakai, formulir-formulir, letak dan susunan suatu benda, pendidikan dan pelatihan pemakaian prosedur, koordinasi antar departemen serta jadwal penerapan prosedur.

Menurut Mulyadi (2002: 7): "Prosedur adalah Suatu urutan pekerjaan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penangan secara seragam transaksi yang terjadi berulang-ulang". Kegiatan klerikal (Clerical Operation) terdiri dari kegiatan berikut ini yang dilakukan untuk mencatat informasi dalam formulir, buku jurnal dan buku besar adalah: menulis, menggandakan, menghitung, memberi kode, mendaftar, memilih, memindah dan membandingkan. Sedangkan menurut Wilkinson (1995: 11): “Prosedur adalah: langkah-langkah dalam siklus pemprosesan data yang tersusun dalam urutan tertentu".

C. Pengendalian Intern 1. Pengertian dan Tujuan Pengendalian Intern Pengertian pengendalian Intern Pengendalian intern merupakan sesuatu yang sangat penting sekali dalam pencapaian tujuan usaha. Suatu perusahaan yang telah beroperasi harus memonitor kegiatannya dan hasil yang diperolehnya. Manajemen harus setiap waktu melakukan


pemeriksaan yang berkesinambungan dan menganalisa laporan dan catatan-catatan dari mana laporan didapat. Menurut Mulyadi (2002: 163): “Pengendalian Intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lain yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini : (a) keandalan pelaporan keuangan, (b) efektivitas dan efisiensi operasi, (c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.”

Menurut Mulyadi (2002: 163): “Pengendalian Intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuranukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhi kebijakan manajemen”. Dari beberapa definisi di atas dapat diketahui bahwa : 1. Pengendalian intern merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan tertentu. 2. Pengendalian intern dijalankan oleh orang dari setiap jenjang organisasi yang mencakup dewan komisaris, manajemen, dan personel lain. 3. Pengendalian intern diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai bagi manajemen dan dewan komisaris. 4. Pengendalian intern ditujukan untuk mencapai tujuan yang saling berkaitan yaitu pelaporan keuangan, kepatuhan, dan operasi.

Tujuan Pengendalian Intern Tujuan pengendalian intern pada dasarnya adalah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan.


Menurut Widjajanto (2001: 18): “Pengendalian Intern (Internal control) adalah: Suatu sistem pengendalian yang meliputi struktur organisasi beserta semua metode dan ukuran yang diterapkan dalam perusahaan dengan tujuan untuk: a. Mengamankan aktiva perusahaan b. Mengecek kecermatan dan ketelitian data akuntansi c. Meningkatkan efisiensi d. Mendorong agar kebijakan manajemen dipatuhi oleh segenap jajaran organisasi.” Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa pengendalian intern bertujuan untuk menjaga integritas Informasi Akuntansi, melindungi aktiva perusahaan terhadap kecurangan, pemborosan, dan pencurian yang dilakukan oleh pihak di dalam maupun di luar perusahaan. Selain itu, pengendalian intern juga harus dapat memudahkan pelacakan kesalahan baik disengaja ataupun tidak. Demikian rupa sehingga memperlancar prosedur audit. Agar dapat berjalan efektif, pengendalian intern memerlukan adanya pembagian tanggungjawab yang jelas dalam organisasi. Setiap fungsi harus ada penanggung jawabnya secara khusus. Tujuannya adalah agar setiap karyawan dapat mengkonsentrasikan perhatian kepada lingkup tanggung jawabnya masing-masing sehingga tidak ada suatu fungsi yang tidak tertangani. Agar dapat berjalan baik, suatu sistem pengendalian intern harus memiliki unsur-unsur pokok. Adapun unsur-unsur pokok tersebut menurut Widjajanto (2001 : 18) adalah sebagai berikut : a. Struktur Organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. b. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya. c. Pelaksanaan kerja yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi. d. Karyawan yang berkualitas sesuai dengan tanggung jawab yang dipikulnya.


Adapun tujuan pengendalian menurut Hall (2001 : 150) adalah : 1. Untuk menjaga aktiva perusahaan 2. Untuk memastikan akurasi dan dapat diandalkannya catatan dan informasi akuntansi 3. Untuk mempromosikan efisiensi operasi perusahaan 4. Untuk mengukur kesesuaian dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen. Pengendalian Intern ibarat sebuah perisai yang melindungi perusahaan dan serangkaian peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan yang menyerang perusahaan. Bila dalam suatu perusahaan terdapat pengendalian intern yang lemah maka menurut Hall (2001 :151): “Perusahaan tersebut akan mempunyai berikut ini : 1. Perusakan aktiva baik aktiva fisik maupun informasi 2. Pencurian aktiva 3. Korupsi informasi atau sistem informasi 4. Kekacauan sistem informasi.” Adapun perisai pengendalian intern menurut Hall (2001:152) menyatakan bahwa: “Perisai pengendalian intern terdiri dari tiga tingkat kontrol, yaitu : kontrol preventif, kontrol deteksi, dan kontrol koreksi”. Kontrol preventif adalah suatu teknik pasif yang didesain untuk mengurangi frekuensi munculnya peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan. Preventive artinya pencegahan, pencegahan atas kesalahan dan kecurangan ,jauh lebih efektif dari segi biaya dari pada pendektesian dan pengkoreksian masalah setelah mereka muncul. Kontrol deteksi adalah peralatan, teknik, dan prosedur yang didesain untuk mengidentifikasi dan mengekspos peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan yang terlepas dari kontrol preventif. Kontrol deteksi mengungkapkan jenis kesalahan spesifik dengan membandingkan data aktual dan standar yang sudah ditetapkan sebelumnya.


Kontrol korektif adalah tindakan-tindakan yang diambil untuk membalikkan efek dan kesalahan yang dideteksi dilangkah sebelumnya. Ini merupakan perbedaan yang penting antara kontrol deteksi dan kontral koreksi. Kontrol deteksi mengidentifikasi peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan dan menarik perhatian pada masalah. Untuk setiap kesalahan yang dideteksi, bisa terdapat lebih dari satu tindakan, koreksi yang layak, tetapi tindakan terbaik tidak selalu jelas.

2. Komponen-Komponen Pengendalian Intern Menurut Hall (2001: 155): “Pengendalian intern terdiri atas lingkungan kontrol, penilaian resiko, informasi dan koimunikasi, pengawasan dan kegiatan kontrol”. 1. Lingkungan kontrol (lingkungan pengendalian) Lingkungan pengendalian merupakan pondasi dari keempat kamponen pengendalian lainnya.

Lingkungan

pengendalian

menetapkan

suasana

organisasi

dan

mempengaruhi kesadaran pengendalian dari para manajemen dan pegawainya. Menurut Hall (2001 :155) “Elemem-elemen yang penting dari lingkungan kontrol adalah : integritas dan nilai etika manajemen, struktur organisasi, partisipasi dewan direktur organisasi dan komite audit, jika ada filosofi manajemen dan gaya operasi, prosedur pendelegasian tanggungjawab dan otoritas, metode manajemen dalam menilai kinerja, penguruh eksternal, seperti penilaian dari agen penentu undang-undang, kebijakan dan praktik organisasi dalam memanajemen sumber daya manusianya.” 2.

Penilaian Resiko


Organisasi harus melakukan penilaian resiko untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengatur resiko-resiko yang relevan dengan pelaporan keuangan. Resiko dapat muncul atau berubah dari situasi seperti ini : a. Perubahan dalam lingkungan operasi yang memaksa tekanan baru atau berubah pada perusahaan. b. Personel baru yang memegang pemahaman kontrol internal yang berbeda atau tidak memadai. c. Sistem informasi yang direkayasa kembali atau baru yang mempengaruhi pemrosesan transaksi. d. Pertumbuhan yang signifiikan dan cepat yang menyaring kontrol internal yang ada. e. Penerapan teknologi baru keproses produksi atau sistem infiormasi yang mempengaruhi pemrosesan transaksi. f. Perkenalan akan lini atau kegiatan produk baru dengan pengalaman organisasi yang sedikit. g. Restrukturisasi organisasi menghasilkan pengurangan dan/atau pengalokasian kembali personel-personel dari operasi bisnis dan pemrosesan transaksi yang diproses. h. Memasuki pasar asing yang dapat mempengaruhi operasi (yaitu : resiko yang berkaitan dengan transaksi mata uang asing). i. Penerapan prinsip akuntansi yang baru, yang mempengaruhi persiapan laporan keuangan. 3. Aktivitas Pengendalian (control activities)


Menurut Romney (2004 : 236): “Aktivitas pengendalian, merupakan kebijakan dan peraturan yang menyediakan jaminan yang wajar bahwa tujuan pengendalian pihak manajemen dicapai”. Masih dalam buku tersebut (2002:236) dikatakan bahwa, secara umum prosedurprosedur pengendalian termasuk satu dari lima kategori berikut ini : 1. 2. 3. 4. 5.

Otorisasi transaksi dan kegiatan yang memadai Pemisahan tugas Desain dan penggunaan dokumen serta catatan yang memadai Penjagaan asset dan catatan yang memadai Pemeriksaan independen atas kinerja.

Kegiatan kontrol dapat dikelompokkan menjadi dua kategori : kontrol komputer dan kontrol fisik. 4. Informasi dan Komunikasi Sistem informasi terdiri atas catatan-catatan dan metode yang digunakan untuk memulai mengidentifikasi, menganalisis, dan mencatat transaksi organisasi serta untuk memperhitungkan aktiva dan kewajiban terkait sistem akuntansi yang efektif menurut Mulyadi (2002 : 189) adalah: “Sah, telah diotorisasi, telah dicatat, telah dinilai secara wajar, telah digolongkan secara wajar, telah dicatat dalam periode yang seharusnya, telah dimasukkan kedalam buku pembantu dan telah diringkas dengan benar”. Komunikasi mencakup penyampaian informasi kepada semua personel yang terlibat dalam pelaporan keuangan tentang bagaimana aktivitas mereka berkaitan dengan pekerjaan orang lain, baik yang berada di dalam maupun di luar organisasi. Pedoman kebijakan, pedoman akuntansi dan pelaporan keuangan, daftar akun, dan memo juga merupakan bagian dari komponen informasi dan komunikasi dalam pengendalian intern.


5. Monitoring Menurut Hall (2001 : 157): ”Pengawasan adalah proses dimana kualitas desain kontrol internal dan operasinya dapat dinilai. Hal ini dapat dicapai dengan prosedur yang terpisah atau dengan kegiatan yang berkelanjutan”.

3. Pengendalian Intern Kas Untuk melindungi kas dari pencurian dan penyalahgunaan, perusahaan harus mengendalikan kas yang menyangkut dengan segala aktivitasnya baik yang berkaitan dengan arus masuk maupun arus keluar. Sistem pengendalian kas harus disesuaikan dengan kekhususan usaha. Namun demikian, secara umum sistem pengendalian kas menolak adanya campur tangan terhadap catatan akuntansi oleh mereka yang menangani kas. Hal ini akan mengurangi kemungkinan terjadinya ayat jurnal yang tidak wajar untuk menyembunyikan penyalahgunaan penerimaan dan pengeluaran kas. Selanjutnya sistem tersebut biasanya mensyaratkan adanya pemisahan tugas fungsi penerimaan dan pembayaran. Menurut Smith dan Skousen (2000 : 247) karakteristik dasar dari suatu sistem pengendalian kas adalah : a. Menetapkan tanggung jawab secara khusus untuk menangani penerimaan kas. b. Pemisahan penanganan dan pencatatan penerimaan kas. c. Penyetoran seluruh kas yang diterima setiap hari (lazimnya kerekening bank). d. Sistem voucher untuk rnengendalikan pembayaran kas. e. Audit internal pada selang waktu yang tak terduga. f. Pencatatan ganda atas kas menurut bank dan pembukuan, dengan rekonsiliasi yang dilaksanakan oleh seseorang di luar bagian akuntansi.


Terlepas darimana asal penerimaan kas. Setiap perusahaan harus menjaga dan membukukan penerimaan kas sebagaimana mestinya. Sistem pengendalian kas meningkatkan kemungkinan pelaporan nilai kas dan ekuivalen kas menjadi akurat dan dapat diandalkan oleh pemakai laporan keuangan. Menurut Dyckman dkk (1999 : 297), Sistem pengendalian intern kas harus : 1. 2. 3. 4. 5.

Memisahkan penyimpanan dan akuntansi untuk kas Mencatat semua transaksi kas Memelihara hanya saldo kas minimum yang dibatuhkan Melaksanakan perhitungan periodik atas saldo kas Melakukan rekonsiliasi atas saldo akun kas buku besar dan saldo kas bank 6. Memperoleh pengembalian yang layak atas saldo kas yang menganggur.

Namun,

sistem

yang

canggihpun

tidak

dapat

menghilangkan

sama

sekali

kemungkinan tindakan penyalahgunaan atau kekeliruan. Pengunaan dana kas kecil dan rekonsiliasi bank dapat membantu mengidentifikasikan setiap kekurangan kas atau kekeliruan yang telah dilakukan dalarn akuntansi untuk kas.

D. Prosedur Penerimaan dan Pengeluaran Prosedur Penerimaan Kas Setiap transaksi keuangan dalam suatu organisasi harus diotorisasi oleh piliak yang berwenang. Tidak ada satupun transaksi yang terjadi yang tidak di otorisasi oleh yang memiliki wewenang untuk itu. Otorisasi terjadinya transaksi dilakukan dengan pembubuhan tanda tangan oleh manajer yang memiliki wewenang untuk itu, pada dokumen sumber atau dokumen pendukung. Setiap transaksi yang terjadi di catat dalam catatan akuntansi melalui prosedur pencatatan tertentu. Dengan demikian karena setiap transaksi terjadi dengan otorisasi dari yang berwenang dan prosedur pencatatan tertentu,


maka kekayaan perusahaan keamanannya dan data akuntansi yang dicatat terjamin keandalannya. Penerimaan kas berasal dari dua sumber utama yaitu : penerimaan kas dari penjualan tunai dan penerimaan kas dari pembayaran piutang oleh pelanggan. Penerimaan kas dari penjualan tunai dapat berupa uang tunai , credit card, sale slip atau cek pribadi (personal check). Penerimaan kas dari piutang dapat berupa cek atau giro bilyet. Penjualan tunai dilaksanakan oleh perusahaan dengan cara mewajibkan pembeli melakukan pembayaran harga barang lebih dahulu sebelum barang diserahkan oleh perusahaan kepada pembeli. Setelah uang diterima, barang kemudian diserahkan kepada pembeli transaksi penjualan tunai kemudian dicatat oleh perusahaan. Menurut Mulyadi (2002 : 456): “Ada tiga prosedur didalam penerimaan kas dengan penjualan tunai yaitu : “Prosedur penerirnaan kas dari over the counter sales, prosedur penerimaan kas dari cash on delivery sales (COD sale), prosedur penerimaan kas dari credit card sale.” 1. Prosedur Penerimaan Kas dari over the counter sales Dalam penjualan tunai ini perusalaaan menerirna uang tunai, cek pribadi (personal check), atau pembayaran yang langsung dari pembeli dengan kartu kredit, sebelum barang diserahkan kepada pembeli. Penerimaan kas dari the over the counter sales dilaksanakan melalui prosedur berikut ini : a. Pembeli memesan langsung kepada wiraniaga (sales person) di bagian penjualan b. Bagian kasa menerima pembayaran dari pembeli, yang dapat berupa uang tunai, cek pribadi, atau kartu kredit.


c. Bagian penjualan memerintahkan Bagian Pengiriman untuk menyerahkan barang kepada pembeli. d. Bagian Pengiriman menyerahkan barang kepada pembeli. e. Bagian kasa menyetorkan kas yang di terima ke bank. f. Bagian akuntansi mencatat pendapatan penjualan dalam jurnal penjualan. g. Bagian akuntansi mencatat penerimaan kas dari penjualan tunai dalam jurnal penerimaan kas.

2. Penerimaan Kas dari COD Sales Cash-on-delivery sales (COD Sales) adalah transaksi yang penjualan melibatkan kantor pos, perusahaan angkutan umum, atau angkutan sendiri dalam penyerahan dan penerimaan kas dari hasil penjualan. COD Sales melalui pos dilaksanakan dengan prosedur berikut ini : a. Pembeli memesan barang lewat surat yang dikirim melalui kantor pos. b. Penjual mengirimkan barang melalui kantor pos pengirim dengan cara mengisi formulir COD Sales di kantor pos. c. Kantor pos pengirim mengirim barang dan formulir COD Sales sesuai dengan instruksi penjual kepada kantor pos penerima. d. Kantor pos penerirna, pada saat diterimanya barang dan formulir COD Sales, rnemberitahukan kepada pembeli tentang diterimanya barang COD Sales. e. Pembeli membawa surat panggilan ke kantor pos penerima dan melakukan pembayaran sejumlah yang tercantum dalam formulir COD Sales. Kantor pos


penerima menyerahkan barang kepada pembeli, dengan diterimanya kas dari pembeli. f. Kantor pos penerima memberitahu kantor pos pengirirn bahwa COD Sales telah dilaksanakan. g. Kantor pos pengirim memberitahu penjual bahwa COD Sales telah selesai dilaksanakan, sehingga penjual dapat mengambil kas yang diterima dari pembeli.

3. Penerimaan Kas dari Credit Card Sales Sebenarnya credit card bukan mempakan suatu tipe penjualan namun merupakan salah satu cara pembayaran bagi pembeli dan sarana penagihan bagi penjual, yang memberikan kemudahan baik bagi pembeli maupun bagi penjual. Credit card dapat merupakan sarana pembayaran bagi pembeli, baik dalam over-the-counter sale maupun dalam penjualan yang pengiriman barangnya dilaksanakan melalui jasa pos atau angkutan umum. Kartu kredit dapat digolongkan menjadi tiga kelompok : 1. Kartu Kredit Bank (bank cards) Kartu kredit ini diterbitkan oleh bank atau lembaga keuangan yang lain. Kartu kredit yang banyak beredar adalah Visa dan Master Card. Perusahaan yang menerima pembayaran melalui kartu kredit dapat memperoleh uang tunai segera dari bank dengan rnenukarkan copy credit card sales slip ke bank yang menerbitkan kartu kredit yang bersangkutan. Bank yang menerbitkan kartu kredit biasanya menagih pemegang kartu sebulan sekali, untuk transaksi pembelian dengan menggunakan kartu kredit yang dilakukan oleh pemegang kartu kredit dalam jangka waktu sebulan sebelumnya.


2. Kartu Kredit Perusahaan (company cards) Kartu kredit ini di terbitkan oleh perusahaan tertentu untuk para pelanggannya. Pelanggan dapat rnenggunakan kartu kredit ini untuk membeli barang hanya ke perusahaan yang menerbitkan kartu kredit tersebut. Pada akhir bulan atau pada tanggal tertentu, perusahaan menagih aumlah harga barang yang dibeli oleh pemegang kartu kredit selama jangka waktu tertentu yang telah lewat. 3. Kartu Kredit Berpergian dan Hiburan (travel and entertainment cards) Umumnya kartu kredit ini digunakan dalam bisnis, restaurant, hotel, dan motel. Namun, banyak pula toko yang menerima kartu kartu kredit tersebut sebagai alat pernbayaran.

Prosedur penerimaan kas menurut Marom (2000: 34) dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Kasir a. Pada saat faktur jatuh tempo menghubungi pelanggan. Hal ini secara aktif di lakukan agar pembayaran tagihan dapat di terima secara tepat waktu. b. Menerima cek / giro dari pelanggan, menyiapkan bukti bank masuk (BBM) dalam rangkap tiga dan menyerahkan BBM lembar kesatu kapada pelanggan. BBM dapat berfungsi sebagai kuitansi. c. Cek / giro dan BBM lembar kedua dan ketiga serta faktur penjualan disampaikan ke bidang keuangan. 2. Bidang Keuangan a. Mencocokkan jumlah uang (cek / giro) dengan bukti bank masuk (BBM) dan faktur penjualan. b. Cek di kirim ke bank (pada keesokkan harinya), dan BBM didistribusikan : lembar kedua ke bagian akuntansi dan lembar ketiga ke kasir bersama faktur penjualan dan faktur pajak lembar ketiga. 3. Bagian Akuntansi Menerima bukti bank masuk, dicocokkan dengan faktur penjualan dan faktur pajak (lembar kedua). Bila sesuai maka menyiapkan bukti jurnal bank masuk dan di catat ke buku bank masuk serta kartu piutang. 4. Bagian Kasir


Menerima bukti bank masuk lembar ketiga, faktur penjualan, dan faktur pajak. Formulir-formulir itu di gabung, di catat dalam daftar kas dan diarsipkan menurut nomor urut bukti bank masuk.

Prosedur Pengeluaran Kas Secara umum pengeluaran kas ditujukan untuk membiayai operasi perusahaan dan membayar hutang yang timbul dari pembelian barang dan jasa. Menurut Mulyadi (2002: 509): “Pengeluaran kas ada dua metode yakni dengan cek dan dana kas kecil”. a. Metode Pengeluaran Kas dengan Cek Pengeluaran kas dalam perusahaan di lakukan dengan menggunakan cek. Pengeluaran kas yang tidak dapat di lakukan dengan cek (biasanya karena jumlahnya relatif kecil). Pengeluaran kas dengan cek dapat menjamin diterimanya pembayaran tersebut oleh perusahaan yang berhak menerimanya dan memungkinkan dilibatkannya pihak luar seperti bank untuk turut serta mengawasi pengeluaran kas perusahaan.

b. Dana Kas Kecil Pembayaran kas yang mestinya dilakukan dengan cepat dan pembayaran yang terlalu kecil untuk dibuatkan cek dapat dilakukan dari dana kas kecil. Menurut Skousen dan Smith (2001: 379): “Dana kas kecil ialah jumlah kecil kas yang disimpan ditangan untuk membuat pembayaran bermacam-macam”. Pengeluaran kas dengan menggunakan dana kas kecil biasanya berjumlah relatif kecil sehingga pengeluarannya tidak menggunakan cek. Menurut Mulyadi (2002: 529):


“Penyelenggaraan dana kas kecil untuk memungkinkan pengeluaran kas dengan uang tunai dapat diselenggarakan dengan dua cara yaitu dengan : sistem saldo berfluktuasi (fluctuating-fund-balance system) dan sistem imprest”. 1. Sistem saldo berfluktuasi (fluctuating fund system) Dalam sistem saldo berfluktuasi, penyelenggaraan dana kas kecil dilakukan dengan prosedur berikut : a. Pembentukan dana kas kecil dicatat dengan mendebit rekening dana kas kecil. b. Pengeluaran dana kas kecil dicatat dengan mengkredit rekening dana kas keci, sehingga setiap saat saldo rekening ini berfluktuasi c. Pengisian kembali dana kas kecil dilakukan dengan jumlah sesuai dengan keperluan, dan dicatat dengan mendebit rekening dana kas kecil. Dalam sistem ini, saldo rekening dana kas kecil berfluktuasi dari waktu ke waktu.

2. Sistem imprest (Imprest System) Menurut Skousen & Smith (2000: 247): “Dengan suatu sistem imprest, dibentuk dana kas kecil dengan mencairkan cek sebesar jumlah dana”. Untuk mencatat pembentukan dana tersebut, kas kecil di debit dan kas dikredit. Uang kas tersebut diserahkan kepada kasir atau seseorang yang bertanggung jawab atas pembayaran-pembayaran yang dikeluarkan dari dana tersebut. Kasir harus meminta tanda terima dari setiap pembayaran yang dilakukan. Tanda terima ini dapat berupa satu buku formulir yang telah diberi nomor urut secara tercetak. Sering

kali

pada saat permintaan pembayaran diserahkan bon atau kuitansi atau catatan lain.


Catatan atas pembayaran-pembayaran kas kecil ini dapat dibuat dalam suatu buku kas kecil (petty cash journal). Apabila jumlah kas dalam dana itu menipis dan juga pada akhir setiap periode fiskal, dana itu akan diisi kembali dengan menulis cek sebesar pengeluaran yang telah dilakukan. Dalam mencatat pengisian kembali, benar dan perkiraan lain yang sesuai didebit untuk pengeluaran kas kecil dan kas dikredit. Dalam

imprest

sistem

maupun

fluctuating-fund-balance

system,

penyelenggaraan dana kas kecil dilaksanakan melalui tiga prosedur : a. Prosedur pembentukan dana kas kecil b. prosedur permintaan dan pertanggungjawaban pengeluaran dana kas kecil c.

prosedur pengisian kembali dana kas kecil. Adapun langkah-langkah dalam prosedur pengeluaran kas menurut Marom

(2000: 23) adalah sebagai berikut : Kasir 1. a. Menerima kuitansi dari pemasok, dicocokkan dengan invoice mengenai jumlah dan jatuh tempo pernbayarannya, b. Menyiapkan bukti bank keluar (BI3K) dalam rangkap dua dan cek / giro.Bersama kuitansi, invoice, BBK dan cek / giro disampaikan kepada bidang keuangan. Bidang Keuangan 2. a. Meneliti kebenaran kuitansi dari pemasok dibandingkan dengan invoice, menandatangani cek / giro dan memberi paraf pada BBK. Berkas pembelian dicap “lunas”. b. Mendistribusikan cek / giro dan berkas pembayaran sebagai berikut : b.l Cek / giro kepada pemasok (setelah diminta menandatangani BBK). b.2 BBK lembar kesatu dengan invoice dan faktur penjualan ke bagian akuntansi. b.3 BBK lembar kedua dan kuitansi ke kasir. Bagian Akuntansi 3. a. Membandingkan BBK dengan invoice dan faktur penjualan. Bila cocok, maka menyiapkan bukti jurnal bank keluar. Bila perlu dicek terlebih dahulu ke kartu utang. b. Mencatat transaksi pengeluaran uang di buku bank keluar dan kartu hutang. Kasir 4. a. BBK dan kuitansi digabung, dicakat dalam daftar kas.


Dengan melaksanakan langkah-langkah dalam prosedur kas tersebut maka pengeluaran kas akan terjamin pelaksanaannya. Bahwa pembayaran dilaksanakan tepat waktu, jumlahnya benar dan ditujukan kepada pihak yang berhak. Sciain itu, pembukuan atas transaksi pengeluaran kas dilaksanakan dengan benar.


BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Kas merupakan alat pengukur dari setiap aktifitas pembiayaan dalam kegiatan

Recommend Documents