BAB II TINJAUAN PUSTAKA. II. 1 Kesejahteraan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

II. 1 Kesejahteraan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial II.1.1 Kesejahteraan Sosial Kesejahteraan sosial adalah mencakup berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai tingkat kehidupan masyarakat yang lebih baik, sedangkan menurut rumusan Undang-Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan sosial pasal 2 ayat 1, adalah: “Kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketenteraman lahir dan batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila”. Salah satu ciri ilmu kesejahteraan sosial adalah upaya pengembangan metodologi untuk menangani berbagai macam masalah sosial, baik tingkat individu, kelompok, keluarga maupun masyarakat ( Adi, 1994: 3-5). Pengertian Kesejahteraan Sosial menurut beberapa Ahli : 1. Arthur Dunham Kesejahteraan sosial dapat didefenisikan sebagai kegiatan-kegiatan yang terorganisasi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dari segi sosial melalui pemberian bantuan kepada orang untuk memenuhi kebutuhankebutuhan di dalam beberapa bidang seperti kehidupan keluarga dan anak,

16

Universitas Sumatera Utara

kesehatan, penyesuaian sosial, waktu senggang, standar-standar kehidupan dan hubungan-hubungan sosial. Pelayanan kesejahteraan sosial memberi perhatian utama terhadap individu-individu, kelompok-kelompok, komunitas-komunitas dan kesatuan-kesatuan penduduk yang lebih luas; pelayanan ini mencakup pemeliharaan atau perawatan, penyembuhan dan pencegahan. 2. Harold L. Wilensky dan Charles N. Lebeaux Kesejahteraan sosial adalah suatu sistem yang terorganisir dari usaha-usaha pelayanan sosial dan lembaga-lembaga sosial, untuk membantu individuindividu dan kelompok dalam mencapai tingkat hidup serta kesehatan yang memuaskan. Maksudnya agar individu dan relasi-relasi sosialnya memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan kemampuankemampuannya serta meningkatkan atau menyempurnakan kesejahteraan sebagai manusia sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 3. Walter A.Friendlander Kesejahteraan sosial adalah suatu sistem yang terorganisir dari pelayananpelayanan sosial dan lembaga-lembaga yang bermaksud untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok agar mencapai standar-standar kehidupan dan kesehatan yang memuaskan, serta hubungan-hubungan perorangan dan sosial yang memungkinkan mereka memperkembangkan segenap kemampuan dan meningkatkan kesejahteraan mereka selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga maupun masyarakat. 4. Perserikatan Bangsa-Bangsa Kesejahteraan sosial adalah suatu kegiatan yang terorganisir dengan tujuan membantu penyesuaian timbal balik antara individu-individu dengan lingkungan sosial mereka. Tujuan ini dicapai secara seksama melalui tehnik-

17


tehnik dan metode-metode dengan maksud agar memungkinkan individuindividu, kelompok-kelompok maupun komunitas-komunitas memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan memecahkan masalah-masalah penyesuian diri mereka terhadap perubahan pola-pola masyarakat, serta melalui tindakan kerjasama untuk memperbaiki kondisi-kondisi ekonomi dan sosial.

Kesejahteraan sosial sebagai fungsi terorganisir adalah kumpulan kegiatan yang

bermaksud

untuk

memungkinkan

individu-individu,

keluarga-keluarga,

kelompok-kelompok dan komunitas-komunitas menanggulangi masalah sosial yang diakibatkan oleh perubahan kondisi-kondisi. Tetapi disamping itu, secara luas, kecuali bertanggung jawab terhadap pelayanan-pelayanan khusus, kesejahteraan sosial berfungsi lebih lanjut ke bidang yang lebih luas di dalam pembangunan sosial suatu negara. Pada pengertian yang lebih luas, kesejahteran sosial dapat memainkan peranan penting dalam memberikan sumbangan untuk secara efektif menggali dan menggerakkan sumber-sumber daya manusia serta sumber-sumber material yang ada disuatu negara agar dapat berhasil menanggulangi kebutuhan-kebutuhan sosial yang ditimbulkan oleh perubahan, dengan demikian berperan serta dalam pembinaan bangsa. 5. Alfred J.Khan Kesejahteraan sosial terdiri dari program-program yang tersedia selain yang tercakup dalam kriteria pasar untuk menjamin suatu tindakan kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan kesejahteraan, dengan tujuan meningkatkan derajat kehidupan komunal dan berfungsinya individual, agar dapat mudah menggunakan pelayanan-pelayanan maupun lembaga-lembaga yang ada pada umumnya serta

18


membantu mereka yang mengalami kesulitan dan dalam pemenuhan kebutuhan mereka (Sumarnonugroho,1987:28-35).

II.1.2 Usaha Kesejahteraan Sosial Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 1974, Usaha-Usaha Kesejahteraan sosial adalah semua upaya, program, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan, membina, memelihara, memulihkan dan mengembangkan kesejahteraan sosial (Sumarnonugroho, 1987:39). Usaha kesejahteraan sosial mengacu pada program, pelayanan, dan berbagai kegiatan yang secara konkret berusaha menjawab kebutuhan ataupun masalahmasalah yang dihadapi anggota masyarakat. Usaha kesejahteraan sosial dapat diarahkan pada individu, keluarga, kelompok atau komunitas. Beberapa contoh dari Usaha kesehjateraan sosial yang searah dengan tujuan pembangunan ekonomi adalah: a. Beberapa tipe unit usaha kesejahteraan sosial yang secara langsung memberikan

sumbangan

terhadap

peningkatan

produktifitas

individu,

kelompok ataupun masyarakat contohnya adalah pelayanan konseling pada generasi muda dan lain-lain. b. Jenis usaha kesejahteraan sosial yang berupaya untuk mencegah atau meminimalisir hambatan (beban) yang dapat dihadapi oleh para pekerja ( yang masih produktif). c. Jenis usaha kesejahteraan sosial yang memfokuskan pada pencegahan dampak negatif urbanisasi dan industrialisasi pada kehidupan keluarga dan masyarakat atau membantu mereka agar dapat mengidentifikasi dan mengembangkan “pemimpin” dari suatu komunitas lokal.

19


Beberapa karakteristik usaha kesejahteraan sosial 1. Menanggapi kebutuhan manusia. 2. Usaha kesejahteraan sosial diorganisir guna menanggapi kompleksitas masyarakat perkotaan yang modern. 3. Kesejahteraan

sosial

mengarah

ke

spesialisasi,

sehingga

lembaga

kesejahteraan sosialnya juga menjadi tersepesialisasi. 4. Usaha kesejahteraan sosial menjadi sangat luas (Adi,1994:6-10).

II.2 Lembaga Sosial Lembaga sosial merupakan wadah pelaksanaan usaha-usaha kesejahteraan sosial yang memiliki tujuan, sasaran dan misi yang sesuai dengan bidang kegiatannya (Nurdin, 1990:41). Oleh karena itu badan-badan atau lembaga sosial memiliki klasifikasi dan karakteristiknya masing-masing, sehingga bentuk-bentuk intervensi sosial berbeda satu sama lainnya. Demikian pula dengan organisasi-organisasi sosial, baik yang bersifat formal maupun nonformal, merupakan lembaga yang menjalankan fungsi sosial dalam bidang kesejahteraan sosial. Lembaga sosial pada hakekatnya adalah kumpulan dari norma-norma sosial (struktur-struktur) yang diciptakan untuk dapat melaksanakan fungsi masyarakat lebih jauh. Lembaga sosial adalah pola-pola yang telah mempunyai kekuatan tetap atau pasti untuk mempertemukan beragam kebutuhan manusia, yang muncul dari kebiasaan-kebiasaan yang telah mendapatkan persetujuan dari cara-cara yang sudah mapan untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat dan menghasilkan suatu instruktur.

20


II.3 Pelayanan Sosial II.3.1 Pengertian Pelayanan Sosial Pelayanan adalah perihal atau cara melayani atau usaha melayani kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan (uang). Pelayanan sosial adalah aktivitas yang terorganisasi yang bertujuan untuk membantu para anggota masyarakat untuk saling menyesuaikan diri dengan sesamanya dan dengan lingkungan sosialnya. Selanjutnya, Alfred J. Khan memberikan pengertian pelayanan sosial sebagai berikut: “ Pelayanan sosial terdiri dari program-program yang diadakan tanpa mempertimbangkan kriteria pasar untuk menjamin suatu tingkatan dasar dalam penyediaan fasilitas pemenuhan kebutuhan akan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat serta kemampuan perorangan untuk pelaksanaan fungsi-fungsinya, untuk memperlancar kemampuan menjangkau dan menggunakan pelayanan-pelayanan serta lembaga-lembaga yang telah ada dan membantu

warga masyarakat yang mengalami kesulitan dan

keterlantaran” (Soetarso,1982:34). Penggunaan kata mempertimbangkan kriteria pasar mengungkapkan bahwa masyarakat merasa wajib dan yakin akan pentingnya peningkatan kemampuan setiap warga negara untuk menjangkau dan menggunakan setiap bentuk pelayanan yang sudah menjadi haknya. Ketidakmampuan seseorang untuk membayar pelayanan karena penghasilannya tidak mencukupi ( karena berdasarkan kriteria pasar) jangan menjadi hambatan untuk memperoleh pelayanan. Berarti di sini, pemberi pelayanan harus melayani tanpa mempertimbangkan si penerima pelayanan mampu membayar atau tidak.

21


Pelayanan sosial pada hakekatnya dibuat untuk memberikan bantuan kepada individu dan masyarakat untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang semakin rumit itu. Y.B.Suparlan mengatakan bahwa, “ Pelayanan adalah usaha untuk memberikan bantuan atau pertolongan kepada orang lain baik materi maupun non materi agar orang lain dapat mengatasi masalahnya sendiri”(Suparlan, 1983:91). Pelaksanaan pelayanan sosial mencakup adanya perbuatan yang aktif antara pemberi dan penerima. Bahwa untuk mencapai sasaran sebaik mungkin maka pelaksanaan pelayanan sosial mempergunakan sumber-sumber tersedia sehingga benar-benar efisien dan tepat guna. Sehubungan dengan itu maka dalam konsepsi sosial service delivery, sasaran utama adalah si penerima bantuan (beneficiary group). Dilihat dari sasaran perubahan maka sasarannya adalah sumber daya manusia dan sumber-sumber natural. Pelayanan sosial tidak hanya mengganti atau berusaha memperbaiki keluarga dan bentuk-bentuk organisasi sosial, tetapi juga merupakan penemuan sosial yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia modern dalam berbagai hubungan dan peran-perannya sama halnya seperti inovasi teknologis yang berfungsi sebagai tanggapan terhadap persyaratan fisik dari kehidupan modern.

II.3.2 Klasifikasi dan Fungsi Pelayanan Sosial Jenis pelayanan yang dikembangkan pada setiap negara tergantung atau situasi yang ada, pada sumber yang tersedia serta kerangka budaya dan politik

negara

tersebut. Tetapi pada umumnya pelayanan sosial yang dikembangkan dan diklasifikasikan sebagai berikut: 1. Kesejahteraan keluarga 2. Pelayanan pendidikan orang tua

22


3. Pelayanan penitipan bayi atau anak 4. Pelayanan kesejahteraan anak 5. Pelayanan-pelayanan kepada lanjut usia 6. Pelayanan rehabilitasi bagi penderita cacat dan pelanggar hukum 7. Pelayanan bagi para migrant dan pengungsi 8. Kegiatan kelompok bagi para remaja 9. Pekerjaan sosial medis 10. Pusat-pusat pelayanan kesejahteraan sosial masyarakat 11. Pelayanan sosial yang berhubungan dengan proyek-proyek perumahan.

Fungsi pelayanan sosial dapat dibagi menjadi berbagai cara, bergantung kepada tujuan pembagian itu. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengemukakan fungsi-fungsi pelayanan sosial sebagai berikut: 1. Perbaikan secara progresif daripada kondisi-kondisi kehidupan orang 2. Pengembangan terhadap perubahan sosial dan penyesuaian diri 3. Penggerakan dan penciptaan sumber-sumber komunitas untuk tujuan-tujuan pembangunan 4. Penyediaan struktur–struktur institusional untuk pelayanan-pelayanan yang terorganisir lainnya (Soetarso, 1981:41).

II.3.3 Program-program Pelayanan Sosial Program-program pelayanan sosial merupakan bagian dari intervensi kesejahteraan sosial. Pelayanan-pelayanan sosial meliputi kegiatan-kegiatan atau intervensi yang dilaksanakan secara diindividualisasikan, langsung dan terorganisir, yang bertujuan membantu individu, kelompok dan lingkungan sosial dalam upaya

23


mencapai saling penyesuaian. Bentuk-bentuk pelayanan sosial sesuai dengan fungsifungsinya adalah sebagai berikut: 1. Pelayanan Askes: mencakup pelayanan informasi, rujukan pemerintah, nasehat dan partisipasi. Tujuannya membantu orang agar dapat mencapai atau menggunakan pelayanan yang tersedia. 2. Pelayanan Terapi: mencakup pertolongan dan terapi atau rehabilitasi, termasuk didalamnya perlindungan dan perawatan. Misalnya pelayanan yang diberikan oleh badan-badan yang menyediakan konseling, pelayanan kesejahteraan anak, pelayanan kesejahteraan sosial mendidik dan sekolah, perawatan bagi orang-orang jompo dan lanjut usia. 3. Pelayanan sosialisasi dan pengembangan, misalnya taman penitipan bayi dan anak, keluarga bencana, pendidikan keluarga, pelayanan reaksi bagi pemudah dan masyarakat yang dipusatkan atau community centre (Nurdin, 1989:50).

II.4 Pengertian Pekerjaan Sosial Menurut Thelma Lee Mendoza, pekerjaan sosial merupakan profesi yang memperhatikan penyesuaian antara individu dengan lingkungannya; dan individu (kelompok) dalam hubungan dengan situasi (kondisi) sosialnya. Dunham menyatakan ada beberapa karakteristik dari profesi pekerjaan sosial: 1. Pada intinya pekerjaan sosial merupakan kegiatan pemberian bantuan 2. Pekerjaan sosial bermakna bahwa kegiatan pekerjaan sosial adalah kegiatan yang nirlaba (non-profit), dalam artian bahwa profesi ini lebih mementingkan service dibandingkan sekedar mencari keuntungan.

24


II.5 Nilai-Nilai Pekerjaan Sosial 1. Setiap manusia berhak untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. 2. Setiap manusia, sebagai anggota masyarakat berkewajiban untuk mencari jalan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri yang menunjang kepentingan bersama/tujuan bersama. 3. Masyarakat berkewajiban untuk menunjang pemenuhan kebutuhan individu dan berhak untuk mengembangkannya melalui partisipasi ataupun kontribusi warga masyarakatnya. 4. Setiap orang memerlukan perkembangan yang harmonis dari kekuatan dan kesempatan yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya. 5. Dengan semakin kompleksnya masyarakat, maka diperlukan organisasi sosial. yang terspesialisasi guna mendukung usaha individu untuk merealisasikan diri. 6. Memungkinkan realisasi diri dan kontribusi pada masyarakat yang dilakukan oleh individu, organisasi sosial, harus memungkinkan pemenuhan kebutuhan yang dimungkinkan untuk memenuhi kesejahteraan.

II.6 Masalah-masalah Kesejahteraan Sosial Menurut Robert K.Merton dan Kingsley Davis, mengemukakan masalah sosial adalah suatu cara bertingkah laku yang menentang satu atau beberapa norma yang telah diterima dan berlaku didalam masyarakat. Sedangkan menurut Nathan E.Cohen, masalah sosial adalah terbatas pada masalah-masalah yang timbul dalam keluarga, kelompok atau tingkah laku individual yang menuntut adanya campur tangan dari masyarakat yang teratur agar masyarakat dapat meneruskan fungsinya (Nurdin, 1989:53).

25


Masalah-masalah sosial dapat berupa : 1. Masalah kemiskinan 2. Kejahatan 3. Disorganisasi keluarga 4. Masalah generasi mudah 5. Masalah-masalah sebagai akibat peperangan 6. Pelanggaran norma-norma masyarakat seperti pelacuran, kenakalan anak, pencurian 7. Masalah kependudukan 8. Masalah lingkungan hidup Dalam perkembangan sosiologi, Ernest Burges mengelompokkan masalahmasalah sosial menjadi 5 yaitu: 1. Masalah sosial sebagai patologi organik individual. 2. Masalah sosial sebagai patologi sosial. 3. Masalah sosial sebagai disorganisasi personal dan sosial. 4. Masalah sosial sebagai konflik-konflik nilai.

II.7 Prinsip Standar Pelayanan Sosial Di samping itu dalam mewujudkan pelayanan sosial itu kita juga harus secara seksama mengetahui prinsip-prinsip standar pelayanan sosial. Adapun prinsip standar pelayanan sosial itu meliputi : 1. Perlindungan HAM Semua standar harus disusun sesuai dengan prinsip dasar ini 2. Generalitas

26


Semua standar yang disusun diterapkan secara sama terhadap berbagai pihak yang menggunakan tanpa memandang perbedaan ras, suku, agama dan ideologi. 3. Pertimbangan Profesional Semua standar harus memerlukan pencapaian profesional pekerjaan sosial 4. Pertimbangan Realistis Setiap standar di bidang kesejahteraan sosial merupakan pencerminan norma dan realita sosial yaitu tingkat dan cara hidup warga masyarakat serta situasi ekonomi dan sosialisasi negara. 5. Fleksibilitas Prinsip-prinsip yang telah dikemukakan sebenarnya

sudah menjamin adanya

fleksibilitas ini, setiap standar yang disusun dapat mengalami perubahan karena berubahnya kondisi masyarakat. 6. Popularitas Standar yang telah disusun hendaknya diketahui oleh semua petugas yang terlibat di dalam pelayanannya.

II.8 Perumusan Kebijaksanaan Proses perencanaan dan pembuatan kebijaksanaan adalah saling berkaitan. Mereka yang melibatkan diri dalam bidang perencanaan pelayanan sosial sebaiknya mengetahui segala macam isi kebijaksanaan yang ada relevansinya, harus mempunyai informasi mengenai dasar pembuatan tanggapan terhadap masalah-masalah kebijaksanaan serta mencari cara untuk mengimplementasikan keputusan kebijakan. Sebagai konsekuensinya banyak waktu yang akan tersita guna mencurahkan pada masalah-masalah yang ada kaitannya dengan kebijakan.

27


II.9 Penyiapan Program Komponen yang ketiga dari proses perencanaan adalah menyiapkan usulanusulan rinci bagi perkembangan dimasa yang akan datang dalam jenis pelayanan tertentu. Tidaklah mungkin untuk menarik batasan yang jelas antara formulasi kebijakan dan penyiapan program. Perencanaan dianggap sebagai suatu proses pengambilan keputusan yang kontiniu, yang lebih

diarahkan pada cakupan

keterlibatan formulasi kebijaksanaan dan persiapan detail satu program, dari pada suatu usaha untuk mencoba menarik garis batas yang jelas diantara kedua komponen tersebut. Proses perencanaan pelayanan sosial seringkali melibatkan persiapan pembuatan suatu dokumen perencanaan dan sama sekali tidak perlu membuat dokumen semacam itu. Namun dengan berbagai alasan banyak negara yang memutuskan untuk membuat dokumen perencanaan resmi untuk berbagai jenis pelayanan sosial, rencana semacam ini dapat dibagi dalam dua tipe: Tipe pertama adalah untuk rencana yang hanya mencakup satu jenis pelayanan sosial khusus, misalnya rencana pendidikan, kesehatan, atau perumahan. Rencana semacam ini cenderung mempunyai sifat yang panjang meliputi suatu periode beberapa tahun (biasanya 5 tahun) dan persiapannya memakan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun guna mencoba melibatkan sebanyak mungkin organisasi dan individu yang ada kaitannya. Data semacam ini biasanya memuat analisa statistik mengenai situasi saat ini. Saran-saran terhadap isu kebijaksanaan yang besar, serta usulan rinci mengenai perkembangan masa yang akan datang dari setiap aspek pelayanan yang dimaksudkan.

28


Rencana tipe kedua adalah bentuk rencana yang terintegrasi kedalam rencana pembangunan nasional, yang teramat luas. Karena itulah maka sebagian besar rencana dengan skala nasional mempunyai bagian-bagian tertentu seperti misalnya pendidikan, kesehatan, perumahan, kesejahteraan sosial. Rencana semacam ini tidak begitu banyak membutuhkan informasi, dan pada umumnya hanya membutuhkan sedikit waktu dalam mempersiapkannya. Karena hal ini digabungkan dengan rencana dalam skala nasional, maka rencana pada tipe kedua ini pada umumnya telah dikoordinasikan dengan rencana bagi sektor-sektor lain yang ada kaitannya. Pada banyak kasus rencana semacam ini cenderung untuk realistis, dalam pengertian bahwa usulan yang dibuat tidaklah begitu ambisius dan sudah diperhitungkan agar lebih praktis dalam hal memperbaiki biaya atau tenaga yang terlibat serta faktor-faktor politis sosial lainya. Setelah kita ketahui bersama mengenai komponen-komponen dalam perencanaan sosial, maka alangkah baiknya lagi kita juga harus mengetahui permasalahan-permasalahan dalam perencanaan pelayanan sosial. Menurut Diana Conyers ada empat kategori utama yang dihadapi yaitu: perbedaan terhadap kebijaksanaan yang ada, kurangnya kordinasi antara berbagai sektor yang berbeda, kegagalan mencapai target dan masalah perencanaan pelayanan sosial yang ada hubungannya dengan politik (Diana Conyers, 1994:82).

29


II.10 Kerangka pemikiran Telah kita ketahui bersama salah satu tugas Palang Merah Indonesia adalah pelayanan sosial bagi masyarakat. Kontribusi yang diberikan oleh Palang Merah Indonesia ini sudah lama telah dirasakan oleh masyarakat. Dampak yang berkepanjangan krisis ekonomi dan politik pada akhir tahun 1990-an telah mengguncang setiap sendi kehidupan masyarakat. Persoalan utama yang menjadi perhatian PMI sampai saat ini adalah meningkatnya jumlah penduduk miskin di pedesaan maupun perkotaan, rusaknya struktur sosial karena disebabkan hilangnya pekerjaan akibat PHK, meningkatnya jumlah anak jalan, meningkatnya lansia sebatangkara serta masyarakat rentan dan miskin serta ketidakmampuan memenuhi kebutuhan pokok yaitu pendidikan dan kesehatan dasar. Sejumlah masalah sosial lainya juga dihadapi bangsa Indonesia yang membutuhkan kepedulian dan uluran tangan dari semua pihak. Krisis ekonomi dan politik telah membuat masyarakat, khususnya masyarakat miskin kurang siap menghadapi kondisi dan kerentanan tersebut. Kaum miskin adalah yang paling terpengaruh konflik dan bencana alam dan mereka memiliki sumber daya yang terbatas untuk mengatasinya. Hal ini terlihat rendahnya ketahanan masyarakat menghadapi dampak krisis, dimana cepat atau lambat akan meningkatkan kemiskinan, kesengsaraan dan kehidupan yang terancam. Nampaknya Indonesia dalam beberapa tahun mendatang masih akan tetap menghadapi berbagai masalah tersebut. Upaya pemulihan krisis ekonomi masih menghadapi banyak kendala, sedangkan situasi politik dalam beberapa tahun terakhir kurang mendukung upaya pemulihan ekonomi. Akibatnya masalah sosial dan kemanusiaan diperkirakan tetap eksis.

30


Tingginya angka bencana alam yang berkesinambungan dengan situasi politik, ekonomi dan sosial-budaya, akan berlanjut sebagai suatu tantangan bagi selurh masyarakat Indonesia, tidak terkecuali PMI. Sebagai organisasi kemanusiaan yang peduli terhadap masalah sosial dan kemanusiaan, PMI memiliki peran meringankan penderitaan masyarakat miskin dan rentan melalui upaya-upaya peningkatan pelayanan sosial.

Program Pelayanan PMI Bagan Kerangka Pemikiran 1. Pelayanan Penanganan Bencana 2. Pelayanan Sosial 3. Pelayanan Kesehatan 4.Komunikasi dan Informasi 5.Pengembangan Organisasi

PMI Cabang Medan

Masyarakat (Masyarakat yang pernah menerima Bantuan)

II.11 Defenisi Konsep Konsep adalah istilah atau defenisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian. Keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial (Singarimbun, 1989:33). Adapun konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

31


1. Pelayanan, yaitu memberikan perhatian atau membantu orang yang memerlukan pertolongan. 2. Pelayanan sosial adalah aktivitas yang terorganisasi yang bertujuan untuk membantu para anggota masyarakat untuk saling menyesuaikan diri dengan sesamanya dan dengan lingkungan sosialnya. 3. Program, adalah rencana yang telah diolah dengan memperhatikan faktorfaktor kemampuan ruang waktu dan urutan-urutan penyelenggaraannya secara tegas dan teratur sehingga menjawab pertanyaan tentang siapa, dimana, sejauhmana dan bagaimana.

II.12 Defenisi Operasional Defenisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan cara mengukur variable (Singarimbun, 1989:46). Dengan defenisi operasional maka akan diketahui indikator-indikator apa saja yang melekat dan perlu untuk diukur. Adapun indikator pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Pelayanan Sosial, adapun yang diukur adalah a. Sistem Pelayanan b.

Sarana Pelayanan

c. Tenaga Relawan 2. Program Palang Merah Indonesia (PMI), adapun yang diukur adalah a. Pelayanan Penanganan Bencana b. Pelayanan Sosial c. Pelayanan Kesehatan d. Komunikasi dan Informasi e. Pengembangan Organisasi

32


BAB II TINJAUAN PUSTAKA. II. 1 Kesejahteraan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial

Recommend Documents