BAB II TINJAUAN PUSTAKA HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A.
Perlindungan Hukum di bidang Upah Minimum 1.
Pengertian Upah dan Upah Minimum Menurut ketentuan Pasal 1 angka 30 UU No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepekatan, atau Peraturan Perundang Undangan termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan / atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Berdasarkan pengertian mengenai upah tersebut, diketahui bahwa upah merupakan hak dari pekerja/buruh yang harus ditentukan sehingga merupakan salah satu bentuk kebijakan perlindungan bagi pekerja/buruh. Setiap pekerja/buruh memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.1 Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, maka pemerintah memberikan perlindungan bagi tenaga kerja melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
1
pada
Pasal
88
Ayat
(3),
yang
Pasal 88 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
15
meliputi
:
16
a. Upah minimum; b. Upah kerja lembur; c. Upah tidak masuk kerja karenna berhalangan; d. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya; e. Upah karena menjalankan hak waktu istrirahat kerjanya; f. Bentuk dan cara pembayaran upah; g. Denda dan potongan upah; h. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah; i. Struktur dan skala pengupahan yang profesional; j. Upah untuk pembayaran pesangon; dan k. Upah untuk penghitungan pajak penghasilan. Sedangkan pengertian Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Berdasarkan definisi tentang upah minimum tersebut dapat diketahui bahwa upah minumum di Indonesia menggunakan satuan bulanan. Sementara di negara-negara maju, seperti Amerika dan Eropa satuan upah minimum tidak lagi bulanan melain per jam. Sementara itu di Malaysia acuan upah minimum adalah mingguan. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun dalam sistem pengupahan di Indonesia sudah ada standar pemberian upah minimum namun tingkat pendapatan yang dimuat dalam ketetapan upah minimum masih jauh dari standar hidup yang layak bagi kemanusiaan. Kenyataan ini disebabkan oleh hal-hal yang multi
17
dimensional, termasuk disebabkan karena luasnya lapangan kerja tidak sebanding dengan tenaga kerja yang tersedia. Selain
pengertian
diatas,
dalam
Pasal
1
(angka
satu)
PERMENAKER No. 7 Tahun 2013 upah minimum merupakan upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh Gubernur sebagai jaring pengaman. Upah Minimum terdiri atas Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) atau Upah Minimum Sektoral Provinsi Kabupaten/Kota (UMSK). Upah Minimum Provinsi yang selanjutnyadisingkat UMP adalah Upah Minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di satu provinsi. Upah Minimum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat UMK adalah Upah Minimum yang berlaku di wilayah kabupaten/kota. Upah Minimum Sektoral Provinsi yang selanjutnya disingkat UMSP adalah Upah Minimum yang berlaku secara sektoral di satu provinsi. Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat UMSK adalah Upah Minimum yang berlaku secara sektoral diwilayah kabupaten/kota2. Selain mengatur mengenai perlindungan yang tertuang di dalam Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 pada pasal 88, bentuk campur tangan pemerintah dalam persoalan mengenai ketenagakerjaan juga tampak jelas dari adanya Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan
2
Pasal 1 (angka 1) PERMENAKER No. 7 Tahun 2013 tentang Pengaturan Upah Minimum.
18
Koperasi yang berwenang dan mengurusi mengenai persoalan-persoalan ketenagakerjaan, dengan tugas di antaranya : 1. Penyediaan dan penggunaan tenaga kerja; 2. Pengembangan dan perluasan kerja; 3. Pembinaan keahlian dan kejuruan tenaga kerja; 4. Pembinaan hubungan ketenagakerjaan; 5. Pengurusan syarat-syarat kerja dan jaminan sosial; 6. Pembinaan norma-norma perlindungan kerja; dan 7. Pembinaan norma-norma keselamatan kerja3.
2.
Dasar dan Penetapan Upah Minimum Dalam menetapkan Upah Minimum Pemerintah mengeluarkan PERMENAKER No. 7 Tahun 2013 sebagai dasar hukum, terdapat pada pasal 3 - 11 yang berbunyi sebagai berikut : Penetapan Upah Minimum didasarkan pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, Upah Minimum diarahkan pada pencapaian KHL, Pencapaian KHL merupakan perbandingan besarnya Upah Minimum terhadap nilai KHL pada periode yang sama, Untuk pencapaian KHL Gubernur menetapkan tahapan pencapaian KHL dalam bentuk peta jalan pencapaian KHL bagi Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu dan bagi
3
perusahaan
lainnya
dengan
mempertimbangkan
Zaeni Asyhadie, hukum kerja hukum ketenagakerjaan Bidang hubungan kerja, cet.3,PT RajaGrafindo Persada,Jakarta,2013,h.46.
kondisi
19
kemampuan dunia usaha.
jalan pencapaian KHL disusun dengan
langkah-langkah sebagai berikut: a.
menentukan tahun pencapaian Upah Minimum sama dengan KHL;
b.
memprediksi nilai KHL sampai akhir tahun pencapaian;
c.
memprediksi besaran nilai Upah Minimum setiaptahun;
d.
menetapkan
prosentase
pencapaian
KHL
dengan
membandingkan prediksi besaran Upah Minimum dengan prediksi nilai KHL setiap tahun.
Dalam hal kondisi perekonomian pada tahun tertentu mengakibatkan pencapaian KHL tidak dapat terpenuhi, Gubernur dapat melakukan penyesuaian tahapan pencapaian KHL.
Gubernur
menetapkan UMP. UMP ditetapkan dan diumumkan oleh masingmasing Gubernur secara serentak setiap tanggal 1 November. Selain UMP Gubernur dapat menetapkan UMK atas rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi
dan rekomendasi
Bupati/Walikota. UMK
ditetapkan dan diumumkan oleh Gubernur selambat-lambatnya tanggal 21November setelah penetapan UMP. Besaran UMK lebih besar dari UMP. Upah Minimum yang ditetapkan oleh Gubernur berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Peninjauan besaranUpah Minimum dilakukan 1 (satu) tahun sekali. Bagi daerah yang Upah Minimumnya masih berada di bawah nilai KHL, besarnya Upah Minimum yang berlaku bagi Perusahaan Industri Padat Karya
20
tertentu dan Upah Minimum yang berlaku bagi perusahaan lainnya mengacu pada ketentuan sebelumnya. Bagi daerah yang Upah Minimumnya diatas KHL dan nilai KHL untuk tahun berikutnya lebih besar dari Upah Minimum tahun sebelumnya, Gubernur menetapkan Upah Minimum untuk tahun berikutnya mengacu pada ketentuan sebelumnya. Bagi daerah yang Upah Minimumnya sama atau di atas KHL dan nilai KHL untuk tahun berikutnya tidak lebih besar dari Upah Minimum tahun sebelumnya, gubernur menetapkan besarnya Upah Minimum harus didasarkan pada rekomendasi dari Dewan Pengupahan. Selain Upah Gubernur dapat menetapkan UMSP dan/atau UMSK atas kesepakatan organisasi perusahaan dengan serikat pekerja/serikat buruh di sektor yang bersangkutan, UMSP dan/atau UMSK berlaku sejak ditetapkan oleh Gubernur. Besaran UMSP dan/atau UMSK ditetapkan sebagai berikut: a.UMSP tidak boleh lebih rendahdari UMP; b.UMSK tidak boleh lebih rendahdari UMK.
3.
Tata Cara Penetapan Upah Minimum. Dalam penetapan Upah Minimum terdapat tata cara yang harus dipenuhi sesuai dengan Permenaker Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum, terdapat pada pasal 12 – 14 yang berbunyi sebagai berikut : Gubernur dalam menetapkan UMP memperhatikan Dewan Pengupahan Provinsi,
Bupati/
Walikota. Rekomendasi
tersebut
disampaikan kepada Gubernur oleh Dewan Pengupahan Provinsi
21
melalui satuan kerja perangkat Daerah Provinsi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Untuk menetapkan UMSP dan/ atau UMSK, Dewan Pengupahan Provinsi atau Dewan Pengupahan Kabupaten/ Kota melakukan penelitian serta menghimpun data dan informasi mengenai4 :
Homogenitas perusahaan;
Jumlah perusahaan;
Jumlah tenaga kerja;
Devisa yang dihasilkan;
Nilai tambah yang dihasilkan;
Kemampuan perusahaan;
Asosiasi perusahaan; dan
Serikat pekerja/ serikat buruh terkait.
Penelitian ini bertujuan untuk menentukan sektor unggulan yang selanjutnya disampaikan kepada asosiasi perusahaan dan serikat pekerja/ serikat buruh di sektor yang bersangkutan untuk dirundingkan. Besarnya UMSP dan/ atau UMSK disampaikan oleh asosiasi perusahaan dan serikat pekerja/ serikat buruh di sektor yang bersangkutan. hasil kesepakatan disampaikan kepada Gubernur melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan sebagai dasar penetapan UMSP dan/ atau UMSK.5 Beberapa dasar pertimbangan dari penetapan Upah Minimum :
4 5
Ibid Pasal 12 – 14 Permenaker Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum.
22
1.
Sebagai jaring pengaman agar nilai Upah tidak melorot dibawah kebutuhan hidup minimum.
2.
Sebagai wujud pelaksanaan pancasila, UUD 45 dan GBHN secara nyata.
3.
Agar hasil pembangunan tidak hanya dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat yang memiliki kesempatan, tetapi perlu menjangkau sebagian terbesar masyarakat berpenghasilan rendah dan keluarganya.
4.
Sebagai satu upaya pemerataan pendapatan dan proses penumbuhan kelas menengah.
5.
Merupakan
indikator
perkembangan
ekonomi
pendapatan perkapita,6
Usulan besaran Upah Minimum yang disampaikan Dewan Pengupahan merupakan hasil survei kebutuhan hidup layak, Dalam peraturan ini pemerintah menerapkan 7 kelompok dan 60 komponen kebutuhan bagi buruh/ pekerja lajang yang menjadi dasar dalam melakukan survey harga dan menentukan besaran nilai Upah Minimum. Peninjauan terhadap besarnya Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten/ Kota diadakan 1 (satu) tahun sekali atau dengan kata lain Upah Minimum berlaku selama 1 (satu) tahun. Selain Upah Minimum sebagaimana tersebut diatas, Gubernur juga dapat menetapkan Upah Minimum Sektoral Profinsi (UMS
6
www.gajimu.com diakses pada tanggal 13 agustus pkl. 21:30.
23
Provinsi) yang didasarkan pada kesepakatan upah antara organisasi perusahaan dengan serikat pekerja/ serikat buruh. Sehingga Upah Minimum dapat terdiri dari Upah MinimumProvinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMS Provinsi), Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/ Kota (UMS Kabupaten/ Kota). Sekalipun terdapat beberapa ketentuan Upah Minimum, namun Upah Minimum yang berlaku bagi setiap buruh/ pekerja dalam suatu wilayah pada suatu industri tertentu hanya satu Upah Minimum. Pengusaha dilarang membayar Upah lebih rendah dari Upah Minimum. Bagi pengusaha yang yang tidak mampu membayar Upah Minimum dapat dilakukan penangguhan. Tata cara penangguhan Upah Minimum diatur dalam Kepmenakertrans Nomor : Kep-231/Men/2003 Tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum. Permohonan penangguhan pelak`sanaan pengupahan diajukan oleh pengusaha kepada Gubernur melalui Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Provinsi paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal berlakunya Upah Minimum. Permohonan penangguhan didasarkan atas kesepakatan tertulis antara pengusaha dengan pekerja/ buruh atau serikat pekerja/ serikat buruh yang tercatat.
B.
Dewan Pengupahan 1.
Struktur Dewan Pengupahan
24
Dewan Pengupahan adalah suatu lembaga non struktural yang bersifat tripartit.7 (lembaga kerja sama tripartit (LKST) adalah forum komunikasi dan kolsultasi antara pemangku kepentingan tripartit
(serikat
pekerja,
pengusaha
dan
pemerintah)
untuk
komunikasi, konsultasi dan pertimbangan). Dewan Pengupahan terdiri dari 8: a. Dewan Pengupahan Nasional yang selanjutnya disebut Depenas; b. Dewan Pengupahan Provinsi yang selanjutnya disebut Depeprov; c. Dewan Pengupahan Kabupaten / Kota yang selanjutnya disebut Depekab / Depeko. Pembentukan Dewan Pengupahan tingkat Nasional, Provinsi, Kab./kota
dibentuk
oleh
pejabat
yang
berbeda-beda.
Untuk
pembentukan Depenas dilakukan oleh Presiden, pembentukan Depeprov dilakukan oleh Gubernur dan Depekad/ Depeko dilakukan oleh Bupati/ Walikota.
2.
Dewan Pengupahan Nasional Dewan Pengupahan Nasional dibentuk oleh Presiden, yang mempunyai tugas memberikan saran dan pengembangan Nasional. Depenas ini dapat bekerja baik dengan instansi Pemerintah maupun swasta dan pihak terkait lainnya jika dipandang perlu. Susunan
keanggotaan
Depenas
Terdiri
dari
unsur
Pemerintah, Organisasi Pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, 7 8
Pasal 1 angka 1 Keppres Nomor 7 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan. Pasal 2 – 3 Keppres Nomor 7 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan.
25
Perguruan Tinggi, dan Pakar. Keanggotaan Depenas dari unsur Pemerintah, Organisasi Pengusaha, dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan komposisi perbandingan 2:1:1. Keanggotaan Depenas dari unsur Perguruan Tinggi dan Pakar jumlahnya disesuaikan menurut kebutuhan. Keseluruhan anggota Depenas berjumlah gasal.9 Susunan keanggotaan Depenas terdiri dari :10 a.
Ketua, merangkap sebagai anggota dari unsur Pemerintah;
b.
Wakil Ketua, sebanyak 2 (dua) orang merangkap sebagai anggota masing-masing dari unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Organisasi pengusaha;
c.
Sekretaris, merangkap sebagai anggota dari unsur Pemerintah yang mewakili
instansi
yang
bertanggung
jawab
di
bidang
ketenagakerjaan; d.
Anggota Untuk
mendukung
kelancaran
pelaksanaan
tugasnya,
Depenas dibantu oleh Sekretariat. Sekretariatan dilaksanakan oleh salah satu unit kerja yang dibentuk dan berada di lingkungan instansi Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dibentuk oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Depenas dilakukan oleh Presiden atas usul Menteri, adapun syaratsyarat agar dapat menjadi anggota Depenas sebagai berikut :11 a. 9
warga negara Indonesia;
Pasal 6 Keppres Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan Pasal 7.ibid 11 Pasal 11-14.ibid 10
26
b.
berpendidikan paling rendah lulus Strata-1 (S-1);
c.
memiliki pengalaman aau pengetahuan bidang pengupahan dan pengembangan Sumber Daya Manusia. Anggota Depenas diangkat untuk 1 (satu) kali masa jabatan
selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Calon anggota Depenas dari unsur pemerintah diusulkan oleh instansi terkait kepada Menteri, Calon anggota Depenas dari unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang memenuhi syarat keterwakilan untuk duduk dalam kelembagaan ketenagakerjaan
yang
bersifat
tripartit.
Ketentuan
mengenai
keterwakilan unsur Serikat Pekerja/Serikat Buru diatur lebih lanjut oleh Menteri, Calon anggota Depenas dari unsur organisasi pengusaha ditunjuk dan disepakati dari dan oleh organisasi pengusaha yang memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku, Calon anggota Depenas dari unsur Perguruan Tinggi dan Pakar yang ditunjuk oleh Menteri. Tata cara pengusulan keanggotaan diatur lebih lanjut oleh Menteri. adapun hal-hal yang dapat memberhentikan anggota Depenas yaitu, Selain karena berakhirnya masa jabatan, mengundurkan diri atau selama 6 (enam) bulan berturut-turut tidak dapat menjalankan tugasnya atau dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Penggantian anggota Depenas dengan alasan tersebut diusulkan oleh
27
Menteri kepada Presiden setelah menerima usulan dari instansi atau organisasi yang bersangkutan.12 Tata kerja Depenas
melalui
Unsur Pemerintah dan/atau
unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan/atau unsur Organisasi Pengusaha dan/atau unsur Perguruan Tinggi/Pakar menyiapkan bahan untuk dibahas dalam rapat Depenas kemudian Hasil pembahasan dituangkan dalam bentuk pokok-pokok pikiran Depenas, Pokokpokok pikiran tersebut kemudian disampaikan kepada Pemerintah dalam bentuk rekomendasi sebagai saran dan pertimbangan dalam rangka perumusan kebijakan pengupahan. Depenas bersidang sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 bulan. Jangka waktu laporan mengenai laporan pekerjaan Depenas sekurang-kurangnya 1 tahun sekali kepada Presiden melalui Menteri, dam Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Depenas dibebankan kepada Anggaran Belanja Instansi Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.13
3. Dewan Pengupahan Provinsi Dewan Pengupahan Provinsi dibentuk oleh Gubernur yang mempunyai tugas memberikan saran, dan pertimbangan kepada 12 13
Pasal 11-16 Keppres Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan. Keppres Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan.
28
Gubernur untuk penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral (UMSK). Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengupahan Provinsi dapat bekerja dengan sama baik dengan instansi Pemerintah maupun swasta. Keanggotan
Depeprov
terdiri
dari
unsur
Pemerintah
merangkap menjadi anggota, wakil ketua dari unsur Perguruan Tinggi/ pakar yang sekaligus merangkap sebagai anggota, sekertaris dari unsur Pemerintah yang mewakili satuan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan.untuk mendukung kelancaran pelaksanaannya Depeprov dibantu oleh sekertariat yang dibentuk oleh Gubernur sesuai dengar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anggota Depeprov diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul satuan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi. Adapun syarat-syarat menjadi anggota Depeprov sebagai berikut : 1. Warga Negara Indonesia; 2. Berpendidikan setara dengan-1 (S1), 3. Memiliki pengetahuan bidang pengupahan dan pengembangan Sumber Daya Manusia. Masa jabatan Depeprov adalah selama 3 (tiga) Tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Masa jabatan anggota Depeprov dapat diberhentikan apabila, mengundurkan diri, selama 6 (enam) bulan berturut-turut tidak dapat
29
menjalankan tugasnya, atau dihikum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Tata kerja Depeprov
melalui
Unsur Pemerintah dan/atau unsur
Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan/atau unsur Organisasi Pengusaha dan/atau unsur Perguruan Tinggi/Pakar menyiapkan bahan untuk dibahas dalam rapat Depeprov kemudian Hasil pembahasan dituangkan dalam bentuk pokok-pokok pikiran Depeprov, Pokokpokok pikiran tersebut kemudian disampaikan kepada Pemerintah dalam bentuk rekomendasi sebagai saran dan pertimbangan dalam rangka perumusan kebijakan pengupahan. Depeprov bersidang sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 bulan. Jangka waktu laporan mengenai laporan pekerjaan Depeprov sekurang-kurangnya 1 tahun sekali kepada Gubernur melalui Menteri, dam Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Depenas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.14
4. Dewan Pengupahan Kabupaten/ Kota Dewan Pengupahan Kabupaten/ Kota dibentuk oleh Bupati/ Walikota
yang
mempunyai
tugas
Memberikan
saran
dan
pertimbangan kepada Bupati/Walikota dalam rangka pengusulan
14
Pasal 21 – 37 Keppres Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan.
30
Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK) dan/atau Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota(UMSK) penerapan sistem pengupahan di tingkat
Kabupaten/Kota.
Menyiapkan
pengembangan sistem pengupahan nasional
bahan
perumusan
Dalam melaksanakan
tugasnya, Depekab/Depeko dapat bekerja sama baik dengan instansi Pemerintah maupun swasta dan pihak terkait lainnya jika dipandang perlu. Keanggotaan Depekab/Depeko, terdiri dari unsur Pemerintah, Organisasi Pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Perguruan Tinggi
dan
Pakar,Keanggotaan
Depekab/Depeko
dari
unsur
Pemerintah, Organisasi Pengusaha, dan Serikat
Pekerja/Serikat
Buruh
3.Keanggotaan
dengan
komposisi
perbandingan
2:1:1.
Depekab/Depeko dari unsur Perguruan Tinggi dan Pakar jumlahnya disesuaikan menurut kebutuhan. Keseluruhan anggota Depekab/Depeko berjumlah gasal. Susunan keanggotaan Depekab/Depeko terdiri dari Ketua, merangkap sebagai anggota dari unsur Pemerintah, Wakil Ketua, merangkap sebagai anggota dari unsur perguruan tinggi/pakar, Sekretaris, merangkap sebagai anggota dari unsur Pemerintah yang mewakili Satuan
Organisasi
Perangkap
Daerah
Kabupaten/Kota
yang
bertanggung jawab di bidang di bidang ketenagakerjaan. Untuk
mendukung
kelancaran
pelaksanaantugasnya,
Depekab/Depeko dibantu oleh Sekretariat. Sekretariat dibentuk olehBupati/Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
31
undangan yang berlaku.
Anggota Depekab/Depeko diangkat dan
diberhentikan oleh Bupati/ Walikota atas usul Pimpinan Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Untuk dapat diangkat menjadi anggota
Depekab/
Depeko,
calon
anggota
harus
memenuhi
persyaratan yaitu warga negara Indonesia, berpendidikan paling rendah
lulus
Diploma-3
(D-3),
memiliki
pengalaman
atau
pengetahuan di bidang pengupahan dan pengembangan Sumber Daya manusia. Anggota Depekab/ Depeko diangkat untuk 1 (satu) kali masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Calon anggota Depekab/ Depeko dari unsur Pemerintah diusulkan oleh Pimpinan Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota kepada Bupati/ Walikota, Calon anggota Depkab/ Depeko dari unsur serikat pekerja/ serikat buruh ditunjuk oleh Serikat Pekerja/ Serikat Buruh yang memenuhi syarat keterwakilan untuk duduk dalam kelembagaan ketenagakerjaan yang bersifat tripartit.
Ketentuan
mengenai
keterwakilan
unsur
Serikat
Pekerja/Serikat Buruh diatur oleh Menteri, Calon anggota Depekab/ Depeko dari unsur organisasi pengusaha ditunjuk dan disepakati dari dan oleh organisasi pengusaha yang memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku. Calon anggota Depekab/ Depeko dari unsur Perguruan Tinggi dan pakar ditunjuk oleh Bupati/ Walikota. Tata cara
32
pengusulan keanggotaan diatur lebih lanjut oleh Bupati/ Walikota. Selain karena berakhirnya masa jabatan, anggota Depekab/ Depeko diberhentikan apabila yang bersangkutan mengundurkan diri, atau selama 6 (enam) bulan berturut-turut tidak dapat menjalankan tugasnya atau dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pembahasan rumusan saran dan pertimbangan di Depekab/ Depeko dilaksanakan melalui tahapan Unsur Pemerintah dan/ atau unsur Serikat Pekerja/ Serikat Buruh dan/atau unsur Organisasi Pengusaha dan/ atau unsur PerguruanTinggi/ Pakar menyiapkan bahan untuk dibahas dalam rapat Depekab/ Depeko, Hasil pembahasan dituangkan dalam bentuk pokok-pokok Depekab/ Depeko, Pokokpokok pikiran disampaikan kepada Pemerintah dalam bentuk rekomendasi
sebagai
saran dan pertimbangan dalam rangka
perumusan kebijakan pengupahan. Depekab/ Depeko bersidang sekurang-kurangnya 1 (satu) kalidalam 3 (tiga) bulan.
Depekab/
Depeko
menyampaikan
laporan
mengenai
pelaksanaan tugas sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati/ Walikota dengan tembusan kepada Gubernur dan Menteri. Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Depekab/ Depeko dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.15
15
Pasal 38-54 Keppres Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan.
33
C.
Dasar Pertimbangan Dewan Pengupahan Kabupaten (Depekab) Cilacap merekomendasikan 3 (tiga) Ketentuan Upah Minimum. Kabupaten Cilacap terdiri atas 24 kecamatan, yang dibagi lagi atas sejumlah desa dan kelurahan. Desa-desa tersebar di 24 kecamatan, sedangkan kelurahan ada di 3 kecamatan eks kota administratip Cilacap. Kecamatan-kecamatan tersebut adalah
Dayeuhluhur
Wanareja
Majenang
Cimanggu
Karangpucung
Sidareja
Gandrungmangu
Kedungreja
Patimuan
Cipari
Bantarsari
Kawunganten
Jeruklegi
Kesugihan
Maos
Sampang
34
Kroya
Adipala
Binangun
Nusawungu
Kampung Laut
Cilacap Utara
Cilacap Tengah
Cilacap Selatan
Ibu kota Kabupaten Cilacap adalah Cilacap, yang terdiri atas kecamatan Cilacap Utara, Cilacap Tengah, dan Cilacap Selatan. Cilacap dulunya merupakan Kota Administratif, namun sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, tidak dikenal adanya kota administratif, dan Kota Administratif Cilacap kembali menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Cilacap. Di antara kota-kota kecamatan yang cukup signifikan di Kabupaten Cilacap adalah: Sidareja, Majenang, Karangpucung, dan Kroya. Majenang dan Sidareja menjadi pusat pertumbuhan kabupaten Cilacap di bagian Barat sedangkan Kroya dan Sampang menjadi pusat pertumbuhan di Bagian Timur. Hasil wawancara Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kab. Cilacap yang dipimpin oleh Kosasih, S.Sos, M.Si berpendapat adanya kesepakatan penggabungan nominal UMK Cilacap yang sebelumnya terbagi menjadi tiga wilayah menjadi satu keseluruhan membuat penentuan dihitung rata-rata yang di rencanakan akan dilaksanakan mulai tahun 2017
35
nanti16. Melalui hasil wawancara yang dilakukan kepada wakil pemerintah di wilayah Kabupaten Cilacap di peroleh data sebagai berikut17 : Dasar Hukum Pemerintah Kabupaten Cilacap memiliki 3 (tiga) ketetapan Upah Minimu yakni UU Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Tengah. Nana menjelaskan bahwa pembagian wilayah tersebut dikarenakan luas wilayah Kabupaten Cilacap yang sangat luas, membuat Dewan Pengupahan Kabupaten Cilacap memiliki pertimbangan
pada saat
memperoleh hasil survei kebutuhan hidup layak (KHL) di wilayah Kabupaten cilacap. Hasil survei yang berbeda – beda membuat pemerintah kabupaten harus berlaku adil khususnya dalam menentukan besaran Upah Minimum. Wilayah Timur Kabupaten Cilacap didominasi oleh Industri. Wilayah Kota didominasi perindustrian dan wilayah Barat didominasi oleh perkebunan. Hal ini yang menjadi dasar untuk pembahasan Upah Minimum di wilayah Kabupaten Cilacap tentunya pembahasan ini dilakukan bersama wakil pemerintah wakil pengusaha dan wakil pekerja. Laju inflasi Pertumbuhan ekonomi juga tidak kalah penting bagi Dewan Pengupahan Kabupaten Cilacap dalam menetapkaan besaran Upah Minimum di wilayah Kabupaten Cilacap18. Pada tahun 2016 Kabupaten Cilacap memiliki Upah Minimum sebagai berikut : -
Cilacap kota sebesar Rp 1.608.000
16
http://radarbanyumas.co.id/nominal-umk-cilacap-tahun-2017-bisa-turun/ Copyright © Radarbanyumas.co.id diakses pada 18 agustus 2016 pkl.12.00. 17 Wawancara dengan Pustika Permanasari ( Nana ),Seksi Hubungan Industrial Kabupaten Cilacap tanggal 11 Agustus 2016 18
Pustika permanasari Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kab.Cilacap 11/08/2016.
36
1.
-
Cilacap Timur sebesar Rp 1.490.000
-
Cilacap Barat sebesar Rp 1.483.000
Hasil wawancara perwakilan Pengusaha di wilayah Hukum Kabupaten Cilacap. Pengusaha adalah orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri, atau perusahaan bukan miliknya, atau perusahaan yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia19. Melalui hasil wawancara yang dilakukan kepada pengusaha baik di wilayah Kota, wilayah Timur, wilayah Barat di peroleh data sebagai berikut: -
Pengusaha di wilayah Cilacap Kota20 PT Putra Tunggal Berdikari berada di Jalan Tentara Pelajar Nomor 219 Cilacap, dipimpin oleh Agus Pambudhi selaku pemilik perusahaan ini. PT Putra Tunggal Berdikari memiliki jumlah pekerja sebanyak ±530 sebagai pekerja tetap. Kami adalah salah satu agen aspal drum resmi pertamina di Cilacap Jawa Tengah. Wilayah Cilacap kota merupakan wilayah padat perindustrian yang beranekaragam. Cilacap kota juga memiliki upah sektoral tersendiri terutama bagi pekerja industri semen dan pekerja di sektor minyak dan gas bumi.
19 20
Perusahaan
Kami
tidak
termasuk
dalam
Bab I ayat 1 poin 5 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Wawancara dengan Pengusaha PT Putra Tunggal Berdikari pada tanggal 12 Agustus 2016
37
perusahaan
yang
menggunakan
Upah
Sektoral,
melainkan Upah Minimum Kota yang menjadi dasar pengupahan 1.608.000.
Perusahaan Jadi
menurut
kami
yaitu
mereka
sebesar
Rp
pengupahan
di
perusahaan mereka sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, dalam hal ini mereka tetap
memperhatikan
kesejahterakan pekerja/ buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan Nomor 13 Tahun 2003 tentaang Ketenagakerjaan21. Tetapi menurut media masa yang belakangan ini heboh di wilayah Kabupaten Cilacap tentang wacana penyatuan Upah Minimum yang akan di laksanakan pada tahun 2017. Menanggapi tentang 3 (tiga) ketetapan Upah Minimum tersebut menurut mereka sah-sah saja selagi pemerintah melakukannya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memiliki alasan yang dapat dipertangung jawabkan. -
Pengusaha di wilayah Cilacap Timur22 PT Toxindo Prima bergerak di Bidang Usaha Pembekuan Ikan dan Biota Laut berada di Jalan Lingkar Timur Nomor 5 Tegalkamulyan, Cilacap. Dipimpin oleh Bapak mulyadi selaku pemilik perusahaan ini. PT Toxindo Prima bergerak di bidang pembekuan ikan dan Biota laut yang memiliki jumlah pekerja ± 500 pekerja.
21 22
Agus pambudhi PT putra tunggal berdikari, jl tentara pelajar 219 cilacap. Jumat 12/08/2016 Wawancara dengan Pengusaha PT Toxindo Prima tanggal 15 Agustus 2016
38
Tanggapan mengenai 3 (tiga) ketetapan Upah Minimum di wilayah Kabupaten Cilacap, Mulyadi rasa telah mendapat persetujuan dari berbagai pihak bahkan Gubernur telah mengesahkan 3 (tiga) ketetapan Upah tersebut, Mulyadi sebagai pengusaha hanya menjalankan apa yang telah menjadi kesepakatan bersama antara pemerintah, pekerja, pengusaha dalam pembentukan besaran Upah Minimum di wilayah Kabupaten Cilacap. Untuk melaksanakan pengupahan kepada para pekerja mereka membayar pekerja sesuai dengan besaran Upah Minimum wilayah Cilacap Timur yaitu sebesar Rp 1.490.000. Meskipun terdapat perbedaan antara Upah Minimum wilayah cilacap Kota, cilacap Timur dan cilacap Barat kami memaklumi dan tetap menghormati keputusan Pemerintah demi kebaikan bersama terutama di wilayah Kabupaten Cilacap23. -
Pengusaha di wilayah Cilacap Barat24 PT Kharisma Buana Jaya merupakan perusahaan yang bergerak di Bidang Usaha Garmen berada di Jalan Karangpucung Nomor 5, Cilacap, dipimpin oleh bapak purwanto pemilik dari perusahaan ini. PT Kharisma Buana Jaya memiliki jumlah pekerja sebanyak ± 750 orang, menanggapi pertanyaan diatas menurut mereka tentang adanya 3 (tiga) penetapan Upah Minimum sah-sah saja karena Upah Minimum itu sendiri merupakan hasil dari perhitungan Kebutuhan hidup layak
23 24
Mulyadi , PT Toxindo Prima. Senin 15/08/2016. Wawancara dengan Pengusaha PT Kharisma Buana Jaya pada tanggal 16 Agustus 2016
39
masing-masing wilayah. Cilacap memiliki wilayah yang sangat luas dan pertumbuhan ekonominya juga berbeda antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain. Terutama di wilayah kota otomatis kebutuhan hidup menjadi lebih besar dibandingkan dengan kebutuhan di wilayah lainnya. Apalagi pekerja yang sudah berkeluarga tentu kebutuhannya sama antara pekerja di wilayah kota, wilayah Timur dan wilayah barat 25. berkomentar tentang adanya isu perubahan 3 (tiga) wilayah menjadi 1 (satu) pengupahan memerlukan kejelian dalam melakukan survei harga kebutuhan hidup di masing-masing wilayah, sehingga nantinya tidak ada pihak yang dirugikan baik pemerintah, pengusaha maupun pekerja/ buruh. Intinya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Hasil wawancara perwakilan Pekerja/ buruh di wilayah Hukum Kabupaten Cilacap. Pekerja/ buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain26. Melalui hasil wawancara yang dilakukan kepada pekerja baik di wilayah Kota, wilayah Timur, wilayah Barat di peroleh data sebagai berikut : -
25
Pekerja di wilayah Cilacap Kota27.
Purwanto PT Karisma Buana Jaya selasa 16/08/2016 Bab I ayat 1 poin 3 Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 27 Wawancara dengan Pekerja dengan Imam Sulaiman, Kepala Gudang PT Putra Tunggal Berdikari pada tanggal 12 Agustus 2016 26
40
Imam Sulaiman, pekerja di Bagian Kepala Gudang PT Putra Tunggal Berdikari, memberi penjelasan sebagai berikut: a. Kalau tidak salah semenjak Tahun 2002 terdapat 3 (tiga) ketetapan tersebut diterapkan di wilayah Kabupaten Cilacap. b. Mengenai ketetapan tersebut Imam Sulaiman merasa Pemerintah Kabupaten Cilacap terlalu berani mengambil resiko tentu banyak hal yang Imam Sulaiman tidak ketahui dasar pertimbangan apakah yang pemerintah Kabupaten Cilacap terapkan dalam mengajukan besaran Upah Minimum, Imam Sulaiman juga tidak terlalu setuju tentang pembagian 3 (tiga) wilayah Upah Minimum tersebut, tapi apa boleh buat sudah menjadi hal yang tidak asing lagi, sebagai pekerja/buruh orang yang membutuhkan penghasilan untuk kehidupan sehari-hari harus taat kepada peraturan perusahaan. belakangan ini pekerja sering mengadakan demo mengenai hasil Kebijakan yang telah dibuat Pemerintah Kabupaten Cilacap. Pemerintah yang dimaksud yaitu Dewan Pengupahan Kabupaten. Pemerintah dianggap tidak adil, tidak memanusiakan pekerja membedabedakan antara pekerja di wilayah Kota, wilayah Timur dan wilayah Barat28. Sehingga harapan mereka sebagai
28
Imam sulaiman kepala Gudang PT Putra Tunggal berdikari jumat 12/08/2016
41
pekerja dapat mendapat Upah yang layak dan terjamin kelangsungan hidupnya. c. Menurut Imam Sulaiman sebagai pekerja, pemerintah harus lebih terbuka dan melakukan sosialisasi agar pekerja tidak berfikiran hal-hal yang salah atas pertimbangan Pemerintah Kabupaten dalam penetuan besaran
Upah
Minimum,
Imam
Sulaiman
rasa
pemerintah memiliki pertimbangan yang sangat matang dalam
penetapan
Upah
Minimum
sebelumnya
Khususnya di wilayah Kabupaten Cilacap. Bagi para pekerja Upah merupakan hidup mereka
sebaiknya
ketetapan 3 (tiga) wilayah Upah Minimum tersebut diubah menjadi satu ketetapan Upah Minimum sehingga mereka dapat merasakan apa yang menjadi hak mereka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -
Pekerja di wilayah Cilacap Timur29 Wawancara dengan Siti Badriyah, Sekretaris PT Toxindo Prima memberi penjelasan sebagai berikut: a.
Siti Badriyah tidak mengetahui tentang adanya 3 (tiga) ketetapan Upah Minimum di wilayah Kabupaten Cilacap.
29
Wawancara dengan Siti Badriyah, Sekretaris PT Toxindo Prima pada tanggal 15 Agustus 2016
42
b.
Menanggapi hal tersebut Siti Badriyah rasa terlalu membingungkan kenapa di wilayah Kabupaten cilacap terdapat 3(tiga) Upah, bahkan Siti Badriyah yang bekerja selama ± 5 tahun baru mendengar permasalah tersebut. Setahu Siti Badriyah setiap wilayah kota/kab seharusnya hanya memiliki satu ketetapan Upah minimum30.
Dasar
pertimbangan
apa
yang
diperhitungan oleh pemerintah membagi wilayah Kabupaten Cilacap di bagi menjadi 3(tiga) Upah, hal itu mungkin yang perlu di evaluasi dan dijelaskan langsung kepada para pekerja/buruh
baik di wilayah Kota,
wilayah Timur maupun wilayah Barat terutama di Kabupaten Cilacap. c.
Menurut Siti Badriyah ketetapan Upah Minimum di suatu wilayah harus 1 ketetapan. Agar tidak terjadi kecemburuan sosisal antara pekerja di wilayah Kota dengan pekereja di wilayah Timur maupun Barat. Siti Badriyah
berharap
Upah
Minimum
di
wilayah
Kabupaten Cilacap sesuai dengan peraturan yang berlaku, sesuai dengan hak para pekerja dan pengusaha wajib membayar gaji sesuai ketetapan Upah Minimum di wilayah Hukumnya. Kalau terus diterapkan maka dampaknya nanti penumpukan pertumbuhan ekonomi
30
Siti badriyah PT Toxindo Prima jl. Lingkar timur no 5 tegalkamulyan. Cilacap senin 15/08/2016.
43
terjadi di wilayah yang Upah Minimumnya lebih besar, itu tidak baik menurut Siti Badriyah untuk Kabupaten Cilacap sendiri -
Pekerja di wilayah Cilacap Barat31 Sudi Muji Hartono Bagian Operator PT Kharisma Buana Jaya memberikan keterangan sebagai berikut: 1. Sudi Muji Hartono tidak mengetahui tentang adanya 3 (tiga) ketetapan Upah Minimum yang Sudi Muji Hartono tahu hanya Upah Minimum di tempat Sudi Muji Hartono bekerja yaitu sebesar Rp 1.483.000,-. 2. Jadi menurut Sudi Muji Hartono perlu diadakannya sosialisasi secara langsung kepada pekerja dan Sudi Muji Hartono sebagai pekerja benar-benar tidak mengetahui tentang adanya 3 (tiga) Ketetapan Upah Minimum di wilayah Kabupaten Cilacap. 3. Harapnya Sudi Muji Hartono Upah Minimum di wilayah Kabupaten Cilacap di samaratakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan Sudi Muji Hartono sebagai pekerja dapat merasakan upah sesuai dengan hak Sudi Muji Hartono sebagai pekerja. Menurut Sudi Muji Hartono dengan dijadikannya 1 (satu) ketetapan Upah Minimum pekerja merasa diperlakukan secara adil tanpa merasa dibenda-bedakan antara pekerja di wilayah
31
Wawancara dengan Sudi Muji Hartono, Bagian Operator PT Kharisma Buana Jaya pada tanggal
44
Cilacap Kota, Wilayah Cilacap Timur, dan wilayah Cilacap Barat32. Sudi Muji Hartono berharap pemerintah meninjau kembali tentang kebijakan tersebut karena menurut Sudi Muji Hartono kebutuhan hidup di wilayah Cilacap sama sehingga tidak perlu adanya perbedaan Upah antara pekerja di wilayah Kabupaten Cilacap.
D. Analisis
terhadap
Dasar
Pertimbangan
Dewan
Pengupahan
Kabupaten Cilacap Dalam penetapan Upah Minimum, instansi yang paling berperan adalah Dewan Pengupahan yang berfungsi merumuskan abesaran Upah Minimum yang menjadi dasar penetapan Upah Minimum oleh Kepala Daerah. Dewan Pengupahan adalah lembaga nonstruktural yang bersifat tripartit yang bertugas untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah dalam menetapkan Upah Minimum dan menerapkan sistem
pengupahan
serta
menyiapkan
bahan
perumusan
sistem
pengupahan. Dewan ini terdiri atas tripartit dengan model keterwakilan berimbang yang melakukan perundingan setiap tahun untuk menetapkan besaran Upah Minimum. Dasar utama untuk mendapatkan angka usulan kenaikan Upah Minimum adalah survei harga pasar Kebutuhan Hidup Minimum (KHM). Hasil pengamatan terhadap proses pembahasan Upah Minimum di Dewan Pengupahan tingka Kabupaten/Kota menunjukan bahwa semua
32
Sudi muji hartono, operator PT Kharisma buana jaya.Cilacap selasa 16/08/2016.
45
proses yang berjalan tampaknya berlangsung secara “demokrasi” dan sesuai dengan tata laksana kerja Dewan Pengupahan. Semua unsur yang tergabung dalam Dewan Pengupahan mempunyai kesempatan yang sama dalam menyampaikan aspirasi. Wakil serikat Buruh menggunakan kesempatan tersebut untuk bernegosiasi mengenai besaran Upah Minimum yang dikehendakinya dengan wakil pengusaha dan wakil pemerintah. Namun pada akhirnya buruh tetap meras tidak puas dengan keputusan yang dihasilkan oleh Dewan Pengupahan karena meskipun wakil serikat buruh dapat menyampaikan aspirasi secara terbuka, ternyata aspirasi tersebut tidak terkomodasikan ke dalam hasil keputusan Dewan Pengupahan. Buruh harus menghadapi suatu strategi yang dapat menghambat keikutsertaanya dalam dalam pengambilan keputusan. Mekanisme voting, disatu sisi, dapat menjadi salah satu alat perjuangan buruh untuk memasukan kepentingannya tetapi, disisi lain dapat merugikan buruh. Jika semua pihak yang ada di Dewan Pengupahan memainkan perannya masingmasing, sementara pemerintah berfungsi sebagai fasilitator dan mediator antara buruh dan pengusaha, maka buruh dihadapkan pada sesuatu yang adil. Hal ini harus ditunjang dengan kemampuan negosiasi yang baik agar buruh dapat mengimbangi kapasitas yang dimiliki oleh pihak pengusaha. Namun jika pemerintah berkepentingan untuk lebih berpihak kepada pemegang modal, yaitu pengusaha maka buruh akan sulit memperjuangkan kepentingannya karena harus terhadap dengan aliansi antara pengusaha dan pemerintah.
46
1. Pemerintah Melalui hasil wawancara yang dilakukan kepada pemrintah terutama Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Cilacap tidak melaksanakan Pengupahan sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan alasan karena wilayah Kabupaten Cilacap memiliki luas wilayah yang sangat luas sehingga dalam penetapan Upah Minimum Kabupaten Cilacap membaginya menjadi 3 (tiga) ketetapan Upah Minimum sesuai dengan wilayah masing-masing yaitu33 : -
Upah Minimum Wilayah Cilacap Kota.
-
Upah Minimum Wilayah Cilacap Timur, dan
-
Upah Minimum Wilayah Barat. Selain luas wilayah pemerintah juga menjelaskan bahwa laju
pertumbuhan ekonomi juga sangat berpengaruh dalam menentukan besaran Upah Minimu, dalam hal ini Wilayah Cilacap Kota sangat mendominasi dari wilayah Cilacap lainnya sehingga dalam menetapkan Upah Minimm wilayah Cilacap Kota memperoleh nominal yang lebih besar daripada wilayah Cilacap Timur maupun Cilacap Barat. 2. Pengusaha Melalui hasil observasi pengusaha di wilayah Kabupaten Cilacap tidak mengetahui aturan-aturan hukum yang berlaku terutama 33
UU Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah
47
dalam bidang Ketenagakerjaan. Pengusaha di wilayah Kabupaten Cilacap, merasa bahwa standar Upah yang diberikan pada pekerja yaitu wilayah Cilacap Kota sebesar Rp 1.608.000 wilayah Cilacap Timur sebesar Rp 1.490.000 dan wilayah Cilacap Barat sebesar Rp 1.483.000. selain mengenai Upah Minimum, antara lain yang ada dalam hukum ketenagakerjaan seperti waktu kerja, cuti kerja, tidak masuk bekerja karena berhalangan, dan hal lain yang terkait dengan pengupahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pengusaha di wilayah Kabupaten Cilacap tidak mengetahui tentang ketentuan
ketetapan Upah
Minimum di setiap wilayah kota/Kabupaten. Mengenai hal tersebut, sangat diperlukan adanya peran pemerintah untuk melihat dengan jalan memeriksa dan menyelidiki sendiri apakah ketentuan perundang-undangan mengenai Upah Minimum sudah dilaksanakan atau belum, apabila belum apa yang menjadi penyebab hal tersebut dan pemerintah dapat memberikan pembinaan terutama
kepada para
pekerja
mengenai
hukum
ketenagakerjaan agar tidak ada perselisihan antara pekerja dengan pemerintah. Dengan adanya pembinaan ini diharapkan Dewan Pengupahan Kabupaten mampu mengerti keadaan pekerjanya, bukan hanya sekedar mendapat data dari perwakilan pekerja saja dalam pembahasan penetapan Upah Minimum Kabupaten. 3. Pekerja
48
Melalui hasil wawancara yang dilakukan kepada para pekerja di wilayah Cilacap Kota, Cilacap Timur dan Cilacap Barat, diketahui bahwa pekerja tidak mengetahui mengenai aturan-aturan hukum dan tidak tahu juga bahwa dirinya dilindungi secara hukum. Pekerja di wilayah Cilacap Kota, Cilacap Timur dan Cilacap Barat merasa bahwa Upah yang diberikan oleh perusahaan masing-masing sama per-bulannya, dan sama dengan ketetapan Upah Minimum daerah Kabupaten/Kota yang hanya memiliki 1(satu) ketetapan Upah Minimum. Mengetahui adanya hal tersebut, sangat diperlukan adanya peran dari pemerintah secara langsung dan memberikan sosialisasi kepada para pekerja di wilayah Kabupaten Cilacap. Dengan adanya peran pemerintah ini diharapkan mampu memberikan pembinaan dan sosialisasi kepada pekerja, terutama bagi pekerja dengan tingkat pendidikan yang rendah, dengan adanya sosialisasi ini diharapkan para pekerja dapat mengetahui dan menambah wawasannya mengenai hukum ketenagakerjaan beserta segala peraturan yang diatur didalam hukum ketenagakerjaan. Pada akhirnya, dengan bertambahnya pengetahuan pekerja terutama bagi pekerja dengan tingkat pendidikan yang rendah, diharapkan hal ini dapat meleburkan batas pemisah antara golongan pengusaha dan juga pekerja, karena pekerja telah mampu menunjukan kepada pengusaha atas apa hak-hak yang seharusnya diterimanya, sehingga posisi pekerja bukan lagi sebagai posisi yang lemah.
49
Akibat adanya 3 (tiga) ketentuan upah minimum di Kabupaten Cilacap dirasakan sebagai sesuatu yang tidak adil bagi para pekerja. Keadilan ditempat kerja diperlukan agar tidak ada diskriminasi antar sesama pekerja. Adil di tempat kerja mencakup pembagian gaji yang sama, tidak adanya diskriminasi gender, mendapat sarana pelatihan pengembangan kemampuan yang sama. Kondisi adil dalam lingkungan kerja adalah kondisi dimana pekerja mendapat kesempatan dan perlakuan yang sama dalam melaksanakan pekerjaannya.
50
