BAB II TINJAUAN PUSTAKA. efektivitas merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Efektivitas 2.1.1 Pengertian Efektivitas Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan. Dalam artian efektivitas merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi mencapai tujuan yang ditetapkan. Dalam pengertian teoritis atau praktis, tidak ada persetujuan yang universal mengenai apa yang dimaksud dengan “Efektivitas”. Bagaimanapun definisi efektivitas berkaitan dengan pendekatan umum. Bila ditelusuri efektifitas berasal dari kata dasar efektif yang artinya:

1. Ada efeknya (pengaruhnya, akibatnya, kesannya) seperti: manjur; mujarab; mempan 2. Penggunaan metode/cara, sarana/alat dalam melaksanakan aktivitas sehingga berhasil guna (mencapai hasil yang optimal)

Efektivitas mengandung pengertian kesesuaian antara output dengan tujuan yang

ditetapkan

(Subagyo,

2000:23),

artinya

efektivitas

mencerminkan

keberhasilan kinerja aparat dalam mencapai rencana yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi telah mencapai tujuannya,maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan secara efektif.

10 Universitas Sumatera Utara

Menurut Deva dkk (1989 : 279) efektivitas adalah hasil guna kegiatan pemerintah dalam mengurus keuangan daerah sedemikian rupa, sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemerintah dengan biaya yang serendahrendahnya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Efektivitas kegiatan diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu kegiatan untuk mewujudkan hasil yang diinginkan. Efektivitas dapat didefinisikan juga dengan empat hal yang menggambarkan tentang efektivitas, yaitu : 1. Mengerjakan hal-hal yang benar, dimana sesuai dengan yang seharusny diselesaikan sesuai dengan rencana dan aturannya. 2. Mencapai tingkat diatas pesaing, dimana mampu menjadi yang terbaik dengan lawan yang lain sebagai yang terbaik. 3. Membawa hasil, dimana apa yang telah dikerjakan mampu memberi hasil yang bermanfaat. 4. Menangani tantangan masa depan Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Efektivitas diartikan sebagai sesuatu yang ada efeknya (akibatnya,pengaruhnya), dapat membawa hasil, berhasil guna (tindakan)

serta

dapat

pula

berarti

mulai

berlaku

(tentang

undang-

undang/peraturan). Lebih lanjut menurut Agung Kurniawan dalam bukunya Transformasi Pelayanan Publik mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: “Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya” (Kurniawan, 2005:109). Viviane dan Gilbert de Lansheere dalam bukunya menyatakan bahwa evaluasi adalah proses penentuan apakah materi dan metode pembelajaran telah


sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Penentuannya bisa dilakukan salah satunya dengan cara pemberian tes kepada pembelajar. Terlihat disana bahwa acuan tes adalah tujuan pembelajaran. Selanjutnya evaluasi adalah suatu aktivitas yang dirancang untuk menimbang manfaat atau efektivitas suatu program melalui indikator yang khusus, tekhnik pengukuran, metode analisis, dan bentuk perencanaan (Siagian dan Agus, 2010:117). Dari beberapa pendapat di atas mengenai efektivitas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas,kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Hidayat (1986) yang menjelaskan bahwa :“Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas,kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya”. Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pihak-

pihak yang melaksanakan evaluasi diantaranya adalah: a. Melakukan pengukuran kuantitatif maupun kualitatif terhadap program secara tekhnik. b. Melakukan analisa obyektif dan menghindari analisa subyektif terhadap tujuan. Dengan demikian evaluasi dapat diterapkan sebagai salah satu program yang sangat penting dalam manajemen program (Sirait, 1990:159).


Evaluasi Pada Tahap Pasca Pelaksanaan, Disini pengertian evaluasi hampir sama dengan pengertian pada tahap pelaksanaan, hanya perbedaannya bahwa yang dinilai dan dianalisa bukan lagi tingkat kemajuan pelaksanaan dibanding dengan rencana yakni apakah dampak yang dihasilkan oleh pelaksanaan kegiatan tersebut sesuai efektivitas dan efisiensi dengan tujuan yang ingin dicapai (Nugroho, 2009:537). Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal ini efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (input), proses, maupun keluaran (output). Dalam hal ini yang dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat. 2.1.2 Tolak Ukur Efektivitas Mengukur Efektivitas Organisasi bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Apabila suatu


organisasi telah mencapai tujuannya,maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan secara efektif (Mardiasmo 2000:134). Adapun kriteria untuk mengukur efektivitas suatu organisasi ada tiga pendekatan yang dapat digunakan, seperti yang dikemukakan oleh Martani dan Lubis (1987:55), yakni: 1. Pendekatan Sumber (resource approach) yakni mengukur efektivitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun nonfisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. 2. Pendekatan proses (process approach) adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi.

3.Pendekatan sasaran (goals approach) dimana pusat

perhatian pada output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (output) yang sesuai dengan rencana. Selanjutnya Strees dalam Tangkilisan (2005:141) mengemukakan 5 (lima) kriteria dalam pengukuran efektivitas, yaitu: 1. Produktivitas 2. Kemampuan adaptasi kerja 3. Kepuasan kerja 4. Kemampuan berlaba 5. Pencarian sumber daya alam Sedangkan Duncan yang dikutip Richard M. Steers (1985:53) dalam bukunya “Efektrivitas Organisasi” mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut:


1. Pencapaian Tujuan Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagianbagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor ,yaitu : kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit. 2. Integrasi Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi. 3. Adaptasi Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja. Dari sekian teori yang dikemukakan di atas , peneliti lebih memilih untuk menggunakan teori Martani dan Lubis , yaitu 1. Pendekatan Sumber (resource approach) yakni mengukur efektivitas dari input program. 2. Pendekatan proses (process approach) mnegukur dari program yang sedang berjalan 3. Pendekatan sasaran (goals approach) dimana pusat perhatian pada output. Yaitu hasil dari program.


Dengan teori pengukuran ini diharapkan dapat membantu peneliti dalam mengukur tingkat efektivitas program kredit usaha rakyat yang dilaksanakan

oleh

Bank

Rakyat

Indonesia

dalam

meningkatkan

Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Harjosari, Kecamatan Medan Amplas. 2.2 Kemiskinan Sebagai suatu kondisi, kemiskinan adalah suatu fakta dimana seseorang atau sekelompok orang hidup di bawah atau lebih rendah dari kondisi hidup layak sebagai manusia disebabkan ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (Siagian 2012:2). Kemiskinan sangat sering terjadi pada daerah daerah yang sedang berkembang. Hal tersebut kebanyakan diakibatkan arna tidak meratanya pendapatan perkapita di suatu daerah dengan daerah lainnya. Secara umum, istilah miskin atau kemiskinan dapat dengan mudah kita artikan sebagai suatu kondisi yang kurang atau minim. Dalam hal ini Konsep kurang maupun minim dilihat secara komparatif antara kondisi nyata kehidupan pribadi atau sekelompok orang di satu pihak dengan kebutuhan pribadi atau sekelompok orang di lain pihak. Pengertian minim disini bersifat relatif, dapat berbeda dengan rentang waktu yang berbeda. Dapat pula berbeda dengan lingkungan yang berbeda (Siagian, 2012: 2-4). Beberapa ahli mengemukakan definisi kemiskinan : 1. Mencher (dalam Siagian, 2012: 5) mengemukakan, kemiskinan adalah gejala penurunan kemampuan seseorang atau sekelompok orang atau wilayah sehingga mempengaruhi daya dukung hidup seseorang atau


sekelompok orang tersebut, dimana pada suatu titik waktu secara nyata mereka tidak mampu mencapai kehidupan yang layak. 2. Pearce (dalam Siagian, 2012: 7) mengemukakan, kemiskinan merupakan produk dari interaksi teknologi, sumber daya alam dan modal, dengan sumber daya manusia serta kelembagaan. 3. Castells (dalam Siagian, 2012: 10) mengemukakan, kemiskinan adalah suatu tingkat kehidupan yang berada di bawah standar kebutuhan hidup minimum agar manusia dapat bertahan hidup. Kemiskinan tidak hanya menyangkut persoalan kesejahteraan semata, tetapi kemiskinan menyangkut persoalan kerentanan, ketidakberdayaan, tertutupnya akses

kepada

berbagai

peluang

kerja,

menghabiskan

sebagian

besar

penghasilannya untuk kebutuhan konsumsi, angka ketergantungan yang tinggi, rendahnya akses terhadap pasar dan kemiskinan terefleksi dalam budaya kemiskinan yang diwarisi dari satu generasi ke generasi berikutnya (Seabrook, 2006:34). Kemiskinan bisa disebutkan sebagai suatu penyakit di kalangan orang orang tertentu yang susah untuk dapat sembuh , walaupun sudah berusaha keras. Sebaiknya dalam menghadapi hal seperti ini, harus ada saling terjalin komunikasi yang baik antara pemerintahan denan warganya, jika tidak demikina, maka penyakit ini akan semakin sulit disembuhakn, malah akan berdampak buruk dan menyebar kemana mana. 2.3 Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan masyarakat menjadi masyarakat madani dan masyarakat sejahtera, diperlukan banyak faktor. Salah satu faktor untuk menunjang hal itu adalah dengan sebuah teori ekonomi sosial yang baik.Istilah sosial (social) pada


ilmu-ilmu sosial mempunyai arti yang berbeda dengan misalnya dengan istilah sosialisme atau istilah sosial pada depatemen sosial. Pada ilmu sosial, kata sosial menunjuk kepada objeknya yakni masyarakat, sedangkan sosialisme menunjuk kepada suatu ideologi berpokok yang berprinsip pada kepemilikan umum, sedangkan istilah pada departemen sosial menunjuk pada kegiatan-kegiatan di lapangan sosial (Soekanto, 2005: 13) Hardita (dalam Siagian, 2012: 158) mengemukakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah proses meningkatkan kemampuan

masyarakat untuk

menganalisis keadaan, kesanggupan, dan masalah-masalah aktual yang perlu mendapat penyelesaian. Menurutnya, prinsip pemberdayaan masyarakat adalah pengalaman dan pengetahuan masyarakat tentang keberadaannya yang sangat luas dan berguna serta harapan mereka untuk menjadi lebih baik. Sedangkan titik tolak pemberdayaan masyarakat adalah untuk memandirikan masyarakat agar mampu meningkatkan derajat hidupnya, mengoptimumkan pemanfaatan segala sumber daya yang ada pada mereka dan yang ada di lingkungan mereka dalam rangka peningkatan kualitas hidup mereka. Makna

dari

Pemberdayaan

Masyarakat

adalah

suatu

proses

untuk

meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dan yang tersedia di lingkungan sekitarnya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraannya secara mandiri. Paradigma pemberdayaan sosial yang disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) oleh Pemerintah dan Dewan Permusyawaratan Rakyat (DPR) berisi 3 poin yang diprioritaskan:


1. Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 yaitu "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat" dan pasal 34 berbunyi "Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara." 2. Triple Tracks Kabinet Indonesia Bersatu (KIB), Pro-Employment, ProIncome, Pro-Growth dalam bentuk agenda pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja dan penghapusan kemiskinan. 3. Strategi Pemberdayaan Sosial adalah pengurangan beban pengeluaran beban pengeluaran rakyat dan peningkatan pendapatan rakyat yang diwujudkan dari Gerakan KUTABUNG (Kerja, Untung dan Tabung) Pemberdayaan sosial merupakan suatu upaya untuk membangun semangat hidup secara mandiri di kalangan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup masing-masing secara bersama-sama. Fakta ini sekaligus menjadi pertimbangan utama untuk tidak seharusnya membuat dikotomi diantara permasalahan sosial dan ekonomi. Setiap upaya perbaikan harus dilandasi oleh komitmen individu yang kuat dan mencakup aspek intelektual, spiritual dan emosional. Sasaran yang menjadi fokus penanggulangan kemiskinan melalui strategi pemberdayaan adalah penduduk miskin yang berusia produktif, yaitu berkisar antara 15 tahun hingga 55 tahun. Penduduk miskin pada kisaran usia ini yang sehat jasmani maupun rohani merupakan sumber daya manusia yang memiliki potensi besar untuk menjadi pelaku aktif dalam pembangunan. Pembangunan sosial secara khusus memiliki pengertian sebagai pembangunan yang menyangkut aspek non ekonomi dan dalam rangka tercapainya hak asasi


atau kehidupan warga masyarakat sesuai harkat martabatnya sebagai manusia. Pada rumusan Pre-Conference Working Party dari International Conference of Social Welfare, pembangunan sosial diartikan sebagai aspek keseluruhan pembangunan yang berhubungan dengan relasi-relasi sosial, sistem-sistem sosial dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hal itu (Sumarnogroho, 1984, dalam Soetomo, 2010:312). Selanjutnya, dijelaskan pula bahwa pembangunan sosial memberi perhatian kepada keseimbangan kehidupan manusia dalam memperbaiki atau menyempurnakan kondisi-kondisi sosial mereka. Rumusan tersebut termasuk pengertian pembangunan sosial yang memiliki cakupan yang cukup luas. Sebagai program yang digunakan sebagai pengentasan kemiskinan, kredit usaha rakyat merupakan program yang bersifat partisipatis, dimana kalangan masyarakat dalam hal ini para pelaku usaha yang mendapatkan pinjaman diikutsertakan berperan aktif dalam peningkatan kesejahteraan mereka, melalui peminjaman modal untuk meningkatkan pendapatan maupun menambah modal usaha mereka. 2.4 Kesejahteraan Sosial Kesejahteraan (welfare) ialah dua kata benda yang dapat diartikan nasib yang baik, kesehatan, kebahagiaan, dan kemakmuran. Dalam istilah umum, sejahtera menunjuk pada keadaan yang baik, kondisi masyarakat dimana orang orangnya dalam keadaan makmur, sehat dan damai. Perserikatan bangsa-bangsa telah lama mengatur masalah kesejahteraan social. PBB memberi batasan kesejahteraan social sebagai kegiatan-kegiatan yang terorganisasi yang bertujuan untuk membantu individu atau masyarakat guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan


dasarnya dan meningkatkan kesejahteraan selaras dengan kepentingan keluarga dan masyarakat. Di indonesia Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2009 yang memberi defenisi kesejahteraan siosial sebagai suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material maupun spritusl yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir dan batin , yang memungkinkan bagi setiap warga untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan- kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan social yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak atau kewajiban manusia sesuai dengan pancasila. Pasal 33 tentang sistem perekonomian dan 34 tentang kepedulian Negara pada kelompok lemah , menempatkan Negara sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam mewujudkan kesejahteraan social. Dari defenisi di atas dapat dikatakan bahwa kesejahteraan sosial senantiasa menjadi tujuan pembangunan di Indonesia yang diarsiteki oleh Negara ( welfare State ). Kita bisa melihat betapa pentingnya campur tangan negra pada saat melambungnya harga minyak goreng akibat langkanya pasokan minyak untuk dalam negeri. Negara kemudian memberlakukan operasi pasar hingga pengenaan impor minyak goreng kepada pengusaha. Artinya Pasar bebas tidaklah selalu sempurna., dan arena ketidaksempurnaan itulah peran Negara dibutuhkan. (http://insanakademis.blogspot.com/2011/10/teori-welfare-state-menurut-jmkeynes.html diakses pada tanggal 1 desember 2013 pukul 13:00)


Badan Pusat statistik melakukan pengelompokan indikator dalam pengukuran tingkat Kesejahteraan Sosial, yaitu: 1. Pekerjaan/usaha 2. Perumahan 3. Pendidikan 4. Kesehatan(http://www.bps.go.id diakses pada tanggal 12 januari 2014 pukul 13:00) Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan indikator yang di buat oleh Badan Pusat Statisik sebagai acuan untuk mengukur tingkat Kesejahteraan Masayarakat yang akan diteliti. 2.5 Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Sebagai salah satu bentuk daripada kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan yang terjadi di negara indonesia, Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program bentukan dari presiden dalam menegentaskan kemiskinan. Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah salah satu jenis kredit yang terbentuk dari hasil kerja sama dengan pemerintah. Kredit ini diberikan melalui bank sebagai kreditur atau penyedia dana untuk masyarakat yang ingin membangun usaha sendiri. Merupakan bagian dari program kerja pemerintah Pengucuran dana ini umumnya dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) dimana Bank Rakyat Indonesia (BRI) merupakan milik negara. Bank Rakyat Indonesia (BRI) mampu menjangkau seluruh kecamatan di Indonesia, sangat terkenal dengan micro banking dan telah memperoleh penghargaan baik nasional maupun internasional. Kontribusi micro banking terhadap kinerja BRI sangat besar (Athesa dkk, 2006 : 20)


KUR ini adalah kredit yang ditujukan bagi peminjam yang ingin merintis usaha sendiri tetapi masih dengan skala mikro, kecil dan menengah. Bank Rakyat Indonesia sendiri memiliki komitmen untuk untuk membantu mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu bentuk komitment itu adalah dengan dibukanya Kredit untuk Modal usaha bagi UMK dan koperasi yang disebut dengan KUR. KUR ini merupakan alternatif bagi Usaha Kecil, Mikro dan Koperasi untuk mendapatkan modal usaha. Kendala yang seringkali dihadapi oleh pengusaha Kecil, Mikro dan Koperasi adalah masalah permodalan didalam mengembangkan usahanya. KUR sendiri pertama kali diluncurkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 5 November 2007. Tujuan diluncurkannya KUR adalah untuk mempercepat pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM, untuk meningkatkan akses pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi dan untuk penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja. Sampai dengan akhir tahun 2006, jumlah unit UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Indonesia mencapai angka 48,8 juta unit usaha. Namun demikian, dari jumlah tersebut, yang telah memperoleh kredit dari perbankan hanya sekitar 39,06% atau 19,1 juta, sehingga sisanya sejumlah 29,7 juta sama sekali belum tersentuh perbankan. Dari sejumlah 48,8 juta UMKM tersebut ternyata 90 persennya adalah Usaha Mikro yang berbentuk usaha rumah tangga, pedagang kaki lima, dan berbagai jenis usaha mikro lain yang bersifat informal, di mana pada skala inilah paling banyak menyerap tenaga kerja (pro job) dan mampu menopang peningkatan

taraf

hidup

masyarakat

(pro

poor).

(http://komite-


kur.com/landasan_hukum.asp diakses pada tanggal 21 November 2013 pukul 12:00) Pada dasarnya, KUR merupakan modal kerja dan kredit investasi yang disediakan secara khusus untuk unit usaha produktif melalui program penjaminan kredit. Perseorangan, kelompok atau koperasi dapat mengakses program ini dengan kredit maksimum Rp 500 juta. Sumber dana adalah bank yang ditunjuk dengan tingkat bunga maksimum 16 persen per tahun. Persentase kredit yang dijamin adalah 70 persen dari alokasi total kredit yang disedikan oleh bank tersebut. Masa pinjam kredit untuk modal kerja maksimum 3 tahun dan 5 tahun untuk investasi. Agribisnis, bidang usaha yang layak adalah input produksi hingga penyediaan alat dan mesin pertanian, aktivitas on-farm, dan pengolahan dan pemasaran hasil-hasil pertanian. Secara nasional penyaluran KUR banyak diarahkan ke sektor perdagangan, restoran dan hotel yang mencapai 55 % dari total penyaluran KUR diikuti dengan penyaluran ke sektor pertanian sebesar 27 % dan sektor lain sebesar 9 %. Ada tiga Skim yang dapat dilayani oleh Kredit Usaha Rakyat (KUR) ini yaitu : 1. KUR Ritel Untuk KUR Ritel, Modal usaha dengan plafond Rp. 5 Juta s/d Rp. 500 juta dapat di layani Kantor cabang BRI dan Kantor Cabang Pembantu. 2. KUR MIKRO Untuk KUR Mikro, Modal Usaha dengan plafond dibawah Rp. 5 juta, dapat dilayani oleh BRI Unit.


3. KUR Linkage KUR Linkage, ditujukan untuk BKD, KSP/USP, BMT, LKM lainnya dapat dilayani di Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu. Plafond kredit Rp. 5 Juta s/d Rp. 500 juta. Pinjaman LKM ke end user maksimal Rp. 5 juta. 2.5.1

Syarat Pemberian Kredit Usaha Rakyat

Adapun persayaratan calon debitur UMKM dan koperasi yang dapat mengakses Kredit Usaha Rakyat adalah individu (perorangan badan hukum), kelompok, koperasi yang melakukan usaha produktif dan memenuhi syarat antara lain : 1. Legalitas perorangan dan Badan Usaha Hukum, seperti : a. KTP dan Kartu Keluarga untuk individu, b. Surat Pengukuhan Instansi terkait Surat Keterangan Usaha dari Lurah/Kepala Desa dan/ atau akte Notaris untuk kelompok, dan c. AD/ART beserta perubahannya d. Badan Hukum lain sesuai ketentuan yang berlaku untuk Koperasi 2. Perijinan usaha : a. Untuk kredit dengan plafond sid Rp.100 juta, ijin usaha a.I. TDP, Slur, dan SITU dapat digantikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah. b. Pinjaman dengan Plafond di atas RP. 100 juta perijinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. UMKM dan Koperasi yang baru memulai usaha, minimal usahanya telah berjalan selama 6 bulan. Jenis kredit dan jangka waktu program KUR adalah :


a. Kredit Modal Kerja jangka waktu maksimal 3 tahun b. Kredit Investasi jangka waktu maksimal 5 tahun 2.5.2 Tahap-tahap pengajuan dan pemberian Kredit Usaha Rakyat Adapun tahap-tahap dalam mengajukan permohonan KUR terhadap Bank Rakyat Indonesia antara lain adalah : 1. Calon debitur mengajukan permohonan KUR secara tertulis kepada pihak BRI Unit simpang mariendal. Calon debitur KUR datang ke kantor BRI Unit simpang mariendal, kemudian dengan dibantu oleh Customer Service, calon debitur KUR mengisi formulir pendaftaran atau formulir pengajuan permohonan

KUR

yang

sudah

disediakan

pihak

bank,

kemudian

ditandatangani oleh pemohon. Calon debitur KUR diharuskan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam hal pengajuan permohonan KUR. KUR diperkenalkan sebagai kredit yang mudah didapat, maka syarat-syarat yang ditetapkan pun sangat sederhana. Syarat-syarat yang perlu disertakan adalah bukti identitas diri berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), fotokopi Kartu Keluarga (KK), dan Surat Keterangan Usaha. 2. Tahap Analisis Kredit/Tahap Pemeriksaan Berdasarkan arahan Bank Indonesia sebagaimana termuat dalam SK Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995, setiap permohonan kredit yang telah memenuhi syarat harus dianalisis secara tertulis dengan pinsip sebagai berikut: a.

Bentuk, format, dan kedalaman analisis kredit ditetapkan oleh bank yang disesuaikan dengan jumlah dan jenis kredit.

b. Analisis kredit harus menggambarkan konsep hubungan total permohonan kredit. Ini berarti bahwa persetujuan pemberian kredit


tidak boleh berdasarkan semata-mata atas pertimbangan permohonan untuk satutransaksi atau satu rekening kredit dari pemohon, namun harus didasarkan atas dasar penilaian seluruh kredit dari pemohon kredit yang telah diberikan dan atau akan diberikan secara bersamasama oleh bank, c. Analisis kredit harus dibuat secara lengkap, akurat, dan objektif yang sekurang-kurangnya meliputi menggambarkan semua informasi yang berkaitan dengan usaha dan data pemohon termasuk hasil penelitian pada daftar kredit macet; penilaian kelayakan jumlah permohonan kredit dengan kegiatan usaha yang akan dibiayai, dengan sasaran menghindari kemungkinan terjadinya praktek mark up yang dapat merugikan bank; menyajikan penilaian yang objektif dan tidak dipengaruhi oleh pihakpihak yang berkepentingan dengan permohonan kredit. d. Analisa kredit sekurang-kurangnya harus mencakup penilaian tentang prinsip 5C dan penilaian terhadap sumber pelunasan kredit yang dititik beratkan pada hasil usaha yang dilakukan pemohon serta menyediakan aspek yuridis perkreditan dengan tujuan untuk melindungi bank atas resiko yang mungkin timbul, e. Dalam penilaian kredit sindikasi harus dinilai pula bank yang bertindak sebagai bank induk. Bagaimanapun arahan diatas, tetap terbuka peluang bagi bank-bank untuk mengatur kebijakan kreditnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan bank itu sendiri. BRI Unit Tolan Pekan dalam melakukan analisis kredit pun mempunyai kebijakan


sendiri yang tentunya tetap berpedoman pada arahan Bank Indonesia. Laporan keuangan calon debitur merupakan salah satu data pokok mutlak dalam hal analisis. Pada tahap pemeriksaan, setelah syarat-syarat dilengkapi, pihak BRI Unit Tolan Pekan dalam hal ini Mantri (account officer) akan melakukan checking serta peninjauan langsung ke lapangan tentang layak atau tidaknya calon debitur kredit usaha rakyat diberikan pinjaman dengan menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan permohonan KUR tersebut antara lain : a. Mencocokan fotokopi bukti diri/ identitas lain sesuai dengan aslinya. b. Menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan usaha calon debitur kredit usaha rakyat. Misalnya: tentang modal, tentang pinjaman pada pihak lain,dll. Tujuannya adalah untuk menganalisis apakah calon debitur mampu mengembalikan pinjaman atau tidak. c. Menanyakan tentang keuntungan dari usaha calon debitur kredit usaha rakyat dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan membayar pinjaman. 3. Tahap Pemberian Putusan Kredit Tahap ini, calon debitur akan memperoleh keputusan kredit yang berisi persetujuan akan adanya pemberian kredit usaha rakyat sesuai permohonan yang diajukannya. Keputusan persetujuan permohonan kredit berupa mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan kredit dari calon debitur. Pihak BRI Unit Teluk Panji akan memberitahukan kepada calon debitur untuk mengkonfirmasi kembali beberapa hari menurut hari yang telah ditentukan oleh pihak bank setelah pengajuan permohonan kredit. Biasanya pemberian putusan dilakukan 3-5 hari setelah pendaftaran permohonan kredit usaha rakyat. Pada BRI Unit Teluk Panji,


sebelum pemberian putusan kredit, Kepala Unit BRI Unit Teluk Panji wajib meneliti dan memastikan bahwa dokumen-dokumen yang berkaitan atau yang mendukung pemberian keputusan kredit masih berlaku lengkap, sah, dan berkekuatan hukum. 4. Tahap Pencairan Kredit/Akad Kredit. Tahap akad kredit pencairan meliputi beberapa tahap yaitu tahap persiapan pencairan, penandatangan perjanjian pencairan kredit, fiat bayar dan pembayaran pencairan kredit. Adapun penjelasan mengenai langkah-langkah pada tahap akad kredit adalah: 1) Persiapan Pencairan Setelah Surat Keterangan Permohonan Pinjam (SKPP) diputus, Costumer services mencatatnya pada register dan segera mempersiapkan pencairan sebagai berikut : a. Memberitahukan pada calon debitur bahwa permohonan KUR nya telah mendapat persetujuan atau putusan dan kepastian tanggal pencairannya. b. Menyiapkan Surat Pengakuan Hutang c. Mengisi kuitansi pencairan KUR 2) Penandatanganan Perjanjian Pencairan KUR Berkas atau kelengkapan pencairan disini adalah Surat Pengakuan Hutang, sebelum penandatanganan berkas pencairan kredit usaha rakyat, Customer service harus memastikan bahwa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pencairan kredit usaha rakyat telah ditandatangani oleh debitur sebagai bukti persetujuan debitur. Setelah itu, Customer service meminta debitur untuk membaca dan memahami Surat Pengakuan Hutang (SPH) dan menandatangani


SPH tersebut selanjutnya diserahkan pada kepala unit untuk diperiksa. Menjaga keamanan dan melaksanakan prinsip kehati-hatian maka Customer service mencocokkan tanda tangan dengan tanda tangan debitur pada waktu pendaftaran, kemudian menyerahkan semua berkas kepada Kepala Unit untuk di fiat bayar. 3) Fiat Bayar Kepala Unit memeriksa berkas tentang kebenaran dan kelengkapan pengisian berkas kredit usaha rakyat untuk dicocokkan dengan syarat yang disebutkan dalam putusan kredit, setelah yakin maka kepala unit membubuhkan tanda tangan sebagai persetujuan fiat bayar. Setelah selesai, kwitansi diserahkan pada teller dan berkas diserahkan pada customer service. 4) Pembayaran Pencairan KUR tanpa Jaminan Pembayaran pencairan kredit usaha rakyat kepada debitur dilakukan oleh teller berdasarkan kwitansi yang diterima dari kepala unit dengan terlebih dahulu meneliti keabsahan kwitansi. Apabila terjadi keterlambatan pencairan dana kredit usaha rakyat, disebabkan oleh banyaknya peminat yang hendak menjadi calon debitur kredit usaha rakyat, mengingat jumlah tenaga yang menangani kredit usaha rakyat tidak sebanding dengan jumlah peminat kredit usaha rakyat. 2.6 Kerangka Pemikiran Masalah kemiskinan yang masih membelenggu hampir di seluruh negara berkembang merupakan kesalahan daripada pembangunan yang tidak merata, sehingga mengakibatkan ketimpangan di dalam kelompok masyarakat. Masalah yang paling menonjol adalah kurang meratanya pembangunan yang menjadikan masyarakat kurang mendapat dampak pembangunan yang dikehendaki.


Banyak program yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka pemerataan pembangunan dengan tujuan pengentasan kemiskinan, semisal program program pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan agar masyarakat dapat berdaya guna dan mandiri. Kredit usaha rakyat merupakan salah satu program pemerintah yang dibentuk untuk pengentasan kemiskinan dengan memberikan modal bantuan kepada para pelaku usaha untuk menambah modal dan meningkatkan produksi, dan pastinya agar dapat menjadikan masyarakat tersebut hidup sejahtera. Para pelaku usaha yang berada di kelurahan harjosari, kecamatan medan amplas mempunyai usaha yang mayoritas adalah home industri. Kredit usaha rakyat merupakan hal yang sangat membantu para pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya, namun dalam realisasinya program tersebut tidak serta merta berhasil untuk mencapai tujuannya, sebab masih ada para pelaku usaha yang belum tahu menahu tentang sistem bantuan modal tersebut, sehingga sering terjadi masalah antara debitur dan pihak bank. Bank Rakyat Indonesia selaku penyelenggara kredit usaha rakyat di kelurahan harjosari kecamatan medan amplas diharapkan dapat memberikan pelayanan yang maksimal baik dari segi informasi maupun pelaksanan kredit usaha rakyat tersebut, agar pelaksanaan nya tepat sasaran dan tercapai tujuannya dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat/para pelaku usaha.


Bagan 2.1 Bagan Alur Pikir

Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Rakyat Indonesia

Pelaku Uaha /Masyarakat

Kelurahan Harjosari, Kecamatan Medan Amplas

Indikator Kesejahteraan Masyarakat 1. Variabel input 2. Variabel proses 3. Variabel output

Tolak Ukur Efektivitas 1. Pekerjaan/usaha 2. Perumahan 3. Pendidikan 4. kesehatan


2.7 Defenisi Konsep dan Defenisi Operasional 2.7.1 Defenisi Konsep Defenisi konsep bertujuan untuk merumuskan sejumlah pengertian yang digunakan secara mendasar dan menyamakan persepsi tentang apa yang akan diteliti serta menghindari salah pengertian yang dapat mengaburkan tujuan penelitian (Silalahi, 2009:112) .Konsep merupakan istilah khusus yang digunakan para ahli dalam upaya menggambarkan secara cermat fenomena sosial yang dikaji. Untuk menghindari salah pengertian atas makna konsep konsep yang dijadikan penelitian, maka seorang peneliti harus menegaskan dan memebatasi makna konsep konsep yang diteliti. Proses dan upaya penegasan dan pembatasan makna konsep dalam suatu penelitian disebut defenisi konsep. Secara sederhana defenisi diartikan sebagai batasan arti. (Siagian, 2011:138) Yang menjadi batasan konsep dalam penelitian ini adalah : 1. yang dimaksud dengan efektivitas adalah suatu kondisi yang diukur untuk menggambarkan tentang suatu program yang berjalan , apakah sudah sesuai dengan tujuan dan manfaatnya, tolak ukur yang dipakai melalui input, proses dan output 2. Kredit Usaha Rakyat dalam penelitian ini adalah skema kredit atau pembiayaan yang khusus diperuntukkan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan koperasi yang usahanya layak namun tidak mempunyai agunan yang cukup sesuai persyaratan yang ditetapkan perbankan. Tujuan diluncurkan program KUR adalah meningkatkan perekonomian, pengetasan kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja.


3. yang dimaksud dengan kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi di dalam masyarakat , dimana segala kebutuhan dasar nya terpenuhi, seperti sandang dan pangan. 4. yang dimaksud dengan masyarakat adalah suatu kelompok para pelaku usaha yang mendapatkan bantuan modal dari kredit usaha rakyat. 2.7.2 Defenisi Operasional Defenisi operasional adalah langkah lanjutan dari perumusan defenisi konsep. Jika perumusan defenisi konsep ditujukan untuk mencapai keseragaman pemahaman tentang konsep konsep, baik berupa obyek, peristiwa maupun fenomena yang diteliti. Perumusan operasional ditujukan dalam upaya transformasi konsep ke dunia nyata sehingga konsep penelitian dapat diobservasi.(Siagian, 2011:141) Adapun indikator yang digunakan untuk memberikan kemudahan dalam memahami variabel dalam penelitian ini adalah : 1. Variabel input Variabel input disini adalah suatu tolak ukur dilihat dari masukan yang diambil dari program kredit usaha rakyat, yaitu : a. Tingkat ketepatan sasaran bantuan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diberikan kepada para pelaku usaha di kelurahan harjosari kecamatan medan amplas b. Sosialisasi oleh petugas mengenai Kredit Usaha Rakyat untuk mengetahui efektif tidaknya pelaksanaan program pemberian Kredit Usaha Rakyat. c. Tujuan dari program apakah diketahui oleh para pelaku usaha.


2. Variabel proses Variabel proses disini adalah suatu tolak ukur yang dilihat dari bagaimana program tersebut direspon oleh masyarakat, yaitu : a. Tepat atau tidaknya pemanfaatan dana bantuan tersebut sesuai dengan tujuan pemerintah b. Pemantauan daripada para petugas bank untuk mengetahui sampai sejauh mana bantuan dana tersebut membantu dalam menigkatkan kesejahteraan masyarakat c. Repon respon daripada para petugas dalam menanggapi atau memberi solusi terhadap masalah para pelaku usaha mengenai bantuan modal tersebut 3. Variabel output Variabel ini bisa disebut sebagai tolak ukur apakah program yang berjalan efektif atau tidak dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaiu : a. Pekerjaan / usaha adalah suatu kondisi yang diukur setelah menerima bantuan kredit tersebut apakah meningkatkan pendapatan atau malah sebaliknya b. Perumahan adalah tempat tinggal yang digunakan oleh para pelaku usaha selama menggunakan dana bantuan kredit usaha tersebut c. Pendidikan adalah kualitas pendidikan yang di miliki oleh pelaku usaha, atau akses untuk menuju ke jenjang pendidikan yang jauh lebih tinggi terhadap keluarganya d. Kesehatan adalah kemampuan untuk memenuhi kesehatan dasar jasmani seperti pemenuhan kebutuhan gizi dasar, dan pengobatatan.


BAB II TINJAUAN PUSTAKA. efektivitas merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan

Recommend Documents