BAB II TINJAUAN PUSTAKA. di bentuk ialah meliputi integrasi perdagangan dan integrasi moneter. Ada

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1

Teori Integrasi Ekonomi Integrasi ekonomi ialah serangkaian khusus kebijakan antar kelompok

Negara regional yang bertujuan untuk meningkatkan pertukaran faktor produksi dalam bentuk barang maupun jasa antar Negara anggota.Integrasi ekonomi yang di bentuk ialah meliputi integrasi perdagangan dan integrasi moneter. Ada beberapa tahapan integrasi ekonomi menurut intensitas integrasi, yaitu (dalam Walter and Andrew, 2009:46): a) Preferential Trading Arrangement (PTA) Merupakan

kelompok

perdagangan

yang

memberikan

preferensi

(keringanan) terhadap jenis produk tertentu kepada negara anggota, dilaksanakan dengan cara mengurangi tarif (tidak menghapuskan tarif sampai menjadi nol). b) Free Trade Area (FTA) Dua negara atau lebih dikatakan membentuk FTA apabila mereka sepakat untuk menghilangkan semua kewajiban impor atau hambatan-hambatan perdagangan baik dalam bentuk tarif maupun non-tarif terhadap semua barang yang diperdagangkan diantara mereka, sedangkan terhadap negaranegara lain yang bukan merupakan anggota masih tetap diperlakukan menurut ketentuan di masing-masing negara.Setiap negara anggota bebas menentukan tarifnya terhadap arus perdagangan internasional dari negaranegara bukan anggota.

Universitas Sumatera Utara

c) Customs Union (CU) Dua negara atau lebih dikatakan membentuk CU apabila mereka sepakat untuk menghilangkan semua kewajiban impor atau hambatan-hambatan perdagangan dalam bentuk tarif maupun non tarif terhadap semua barang dan jasa yang diperdagangkan sesama mereka sedangkan terhadap Negaranegara lain yang bukan anggota juga akan diberlakukan penyeragaman ketentuan. d) Common Market (CM) Dua negara atau lebih akan dikatakan membentuk CM jika terpenuhi kondisi CU plus mengizinkan adanya perpindahan yang bebas seluruh faktor produksi di antara sesama negara anggota. e) Economic Union (EU) Dua negara atau lebih dikatakan membentuk EU jika terpenuhi kondisi CM plus adanya harmonisasi dalam kebijakan-kebijakan makroekonomi nasional di antara sesama negara anggota. Dengan begitu dapat dihindari adanya kebijakan-kebijakan yang saling bertentangan dan kontroversial satu sama lain. f) Total Economic Integration (TEI) Kondisi ini terwujud apabila telah terjadi penyatuan kebijakan makroekonomi maupun sosial dan memfungsikan suatu badan atau lembaga yang bersifat “supra nasional” dengan kewenangan yang cukup luas dan sangat mengikat semua negara anggotanya (Soleh,2013).


Gambar 2.1 Peta ASEAN Dalam konfrensi ASEAN yang diadakan di Kuala Lumpur Pada tahun 1997, para petinggi Negara anggota ASEAN memperbincangkan mengenai hubungan kerja sama antar sesama Negara anggota kawasan asia tenggara dan sepakat membentuk

ASEAN Vision pada tahun 2020 untuk mewujudkan

kawasan yang berdaya saing tinggi dengan pertumbuhan ekonomi yang merata, dengan nama AEC (Asean Economic Community) atau MEA (Masyarakat Ekonomi Asean). Sebelum dari tiap-tiap Negara anggota ASEAN menyepakati AEC (ASEAN Economic Community) itu sendiri, telah diketahui bahwa awal kesepakatan integrasi ekonomi yang telah ada di ASEAN.Yaitu dimulai dari kesepakatan PTA (Preferential Trading Arrangement) tahun 1977 dengan instrumen utama yaitu MOP (Margins of Preferences) yang pada saat itu belum memberikan hasil yang baik bagi perkembangan intra trade di ASEAN. Selanjutnya negara-negara anggota ASEAN menyepakati pembentukan Wilayah


Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA) pada tahun 1992 dengan tujuan untuk memperbaiki sistem yang telah ada sebelumnya yaitu PTA. Kemudian, pada KTT ASEAN di Phnom Penh November 2002 para pemimpin ASEAN menyepakati prakarsa Perdana Menteri Goh Chok Tong untuk menyebut bagian dari realisasi AFTA merupakan proses dari integrasi ekonomi ASEAN sebagai pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Adapun tahapan dalam pencapaian MEA atau AEC di Indonesia kini, sudah berjalan mencapai perkembangan dan peraturan perdagangan bebas dan kini mengarah pada pengembangan sistem kepabeanan serta pembebasan yang menjadi hambatan dalam factor produksi guna menghadapi penerapan Custom Union dan Common Market untuk langkah selanjutnya (Soleh 2013). Terkait dengan MEA, ada 4 pilar masyarakat ekonomi Asean yaitu : 1. Pasar tunggal dan basis produksi, 2. Kawasan ekonomi berdaya saing, 3. Pembangunan ekonomi yang merata 4. Integrasi dengan ekonomi global. Bentuk integrasi yang telah lebih dulu berjalan dengan baik ialah Eurozone atau masyarakat Uni Eropa yang telah lebih dahulu mengadakan gerakan unlimeted economic ataupun perekonomian tanpa batas.Menyatukan kekuatan ekonomi dalam satu naungan organisasi ekonomi besar untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakatnya.Inilah yang mendasari masyarakat ASEAN untuk membuat langkah serupa dengan Uni Eropa tersebut. Integrasi ekonomi yang berjalan mulai akhir Desember 2015 ini ialah Kegiatan ekonomi


yang bebas dengan nama AEC (Asean Economic Community) atau MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) di bentuk melalui pembukaan dan pembentukan pasar yang lebih besar, dorongan peningkatan efisiensi dan daya saing, serta pembukaan peluang penyerapan tenaga kerja di kawasan ASEAN

dengan

harapan bahwa negara-negara di ASEAN seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Negara ASEAN lainnya mampu mengikuti jejak Uni Eropa. Alasan para anggota ASEAN menyepakati MEA antara lain ialah : a. Untuk meningkatkan stabilitas perekonomian dikawasan ASEAN, serta diharapkan mampu mengatasi masalah-masalah dibidang ekonomi antar negara ASEAN. b. Mewujudkan konsentrasi industri yang menjadi suatu basis produksi dan pasar tunggal, yang akan menyebabkan kawasan yang tergabung dalam MEA secara ekonomi dapat menghasilkan suatu tingkat biaya produksi yang lebih murah. c. Pembentukan MEA di harapkan mampu membuka peluang-peluang ekonomi bagi masyarakat Negara anggota ASEAN dan mampu meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh negara di kawasan ASEAN. d. Menjadikan kawasan yang saling keterkaitan yang erat, dan mampu menciptakan hasil produksi yang lebih berdaya saing dikarenakan kerjasama yang dihasilkan akan meningkatkan suatu daya saing secara kompetitif. e. Kegiatanfree trade ini bertujuan untuk mengembangkan dunia usaha yang telah ada.


f. Sinergi

dari

pemberdayaan

masyarakat,

kebijakan

publik

dan

perkembangan konsep kewirausahaan. Dapat meningkatkan suatu kinerja perekonomian serta mampu menjadikan masyarakat menjadi suatu subyek dalam pembangunan sehingga tidak adanya ketergantungan dengan pemerintah dan dapat mengembangkan potensi yang ada. Integrasi ekonomi ASEAN yaitu dalam bentuk Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang berlangsung pada 31 Desember 2015. Dimana, Negara wilayah hingga kota yang memiliki inovasi dalam pembangunan ekonomi yang akan mampu bersaing. Tren yang ada kini ialah setiap daerah yang bersaing harus menonjolkan identitasnya, mengoptimalkan potensi daerah yang dimiliki dengan sedemikian rupa dan mengupayakan potensi yang berbeda dari kompetitor. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. 2.2

Defenisi UMKM Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki definisi yang

berbeda pada setiap literatur menurut beberapa instansi atau lembaga bahkan undang-undang. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UMKM didefinisikan sebagai berikut: 1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.


2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. 3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Berdasarkan kekayaan dan hasil penjualan, menurut Undang-UndangNomor 20 tahun 2008 pasal 6, kriteria usaha mikro yaitu: 1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut: 1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh jutarupiah)sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau


2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Sedangkan kriteria usaha menengah adalah sebagai berikut: 1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). Menurut Bank Indonesia (2011) terdapat beberapa negara yang mendefinisikan UMKM berdasarkan jumlah tenaga kerja, diantaranya yaitu: 1. El Salvador (kurang dari empat orang untuk usaha mikro, antara lima hingga 49 orang untuk usaha kecil, dan antara 50 – 99 orang untuk usaha menengah). 2. Ekuador (kurang dari 10 orang untuk usaha mikro). 3. Kolombia (kurang dari 10 orang untuk usaha mikro, antara 10 – 50 orang untuk usaha kecil, dan antara 51 – 200 orang untuk usaha menengah). 4. Maroko (kurang dari 200 orang). 5. Brazil (kurang dari 100 orang). 6.Algeria (institusi non formal memiliki jumlah karyawan kurang dari 10 orang).


Beberapa negara memiliki standar yang berbeda dan ada pula yang menggunakan kombinasi dari berbagai tolok ukur dalam mendefinisikan UMKM berkaitan dengan dasar hukum. Afrika Selatan contohnya, menggunakan kombinasi antara jumlah karyawan, pendapatan usaha, dan total aset sebagai ukuran dalam kategorisasi usaha. Peru mendasarkan klasifikasi UMKM berdasarkan jumlah karyawan dan tingkat penjualan per tahun. Costa Rica menggunakan sistem poin berdasarkan tenaga kerja, penjualan tahunan, dan total aset sebagai dasar klasifikasi usaha. Namun,terdapat konsensus umum yang mendefinisikan UMKM berdasarkan jumlah karyawan. Selain itu, ada pula beberapa negara yang menggunakan standar ganda dalam mendefinisikan UMKM dengan mempertimbangkan sektor usaha. Afrika Selatan membedakan definisi UMKM

untuk

sektor

pertambangan,

listrik,

manufaktur,

dan

konstruksi.Sedangkan Argentina menetapkan bahwa sektor industri, ritel, jasa, dan pertanian memiliki batasan tingkat penjualan berbeda dalam klasifikasi usaha.Malaysia membedakan definisi UMKM untuk bidang manufaktur dan jasa, masing-masing berdasarkan jumlah karyawan dan jumlah penjualan tahunan (Dani Danuar Tri Utama, 2013). MenurutBadan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UMKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 orang sampai dengan 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 20 orang sampai dengan 99 orang.


Berdasarkan Keputuasan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994, usaha kecil didefinisikan sebagai perorangan atau badan usaha yang telah melakukan kegiatan/usaha yang mempunyai penjualan/omset pertahun setinggi-tingginya Rp600.000.000 atau aset/aktiva setinggi-tingginya Rp600.000.000 (di luar tanah dan bangunan yang ditempati) terdiri dari : 1. Badang usaha (Fa, CV, PT, dan koperasi) dan 2. Perorangan (pengrajin/industri rumah tangga, petani, peternak, nelayan, perambah hutan, penambang, pedagang barang dan jasa). 2.3

Pengertian Iklim Usaha MenurutPasal 1 Angka 4 UU Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil

menyebutkanIklim Usahaadalah kondisi yang diupayakan Pemerintah berupa penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Kecil memperoleh kepastian kesempatan yang sama dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya sehingga berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. MenurutPasal 1 Angka 9 UU Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengahmendefenisikan bahwaIklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluasluasnya. Adapun penumbuhan iklim usaha menurut UU Nomor 20 Tahun 2008


Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah yaituPemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan Iklim Usaha dengan menetapkan peraturan perundangundangan dan kebijakan yang meliputi aspek: a. Pendanaan. b. Sarana dan prasarana. c. Informasi usaha. d. Kemitraan. e. Perizinan usaha. f. Kesempatan berusaha. g. Promosi dagang, dan h. Dukungan kelembagaan. Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif membantu menumbuhkan Iklim Usaha.Adapun aspek paling utama dalam iklim usaha ialah aspek pendanaan. Aspek pendanaan sebagaimana dimaksud ditujukan untuk: a. Memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi UsahaMikro, Kecil, dan Menengah untuk dapat mengakses kreditperbankan dan lembaga keuangan bukan bank. b. Memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya sehingga dapat diakses oleh Usaha Mikro, Kecil,dan Menengah. c. Memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalampelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan,dan


d. Membantu para pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuanganlainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan system konvensional maupun sistem syariah dengan jaminan yang disediakan oleh Pemerintah. Selamjutnya aspek sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud ditujukan untuk: a. Mengadakan prasarana umum yang dapat mendorong danmengembangkan pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil, dan b. Memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi UsahaMikro dan Kecil. 2.4

Kaitan UMKM dan Iklim Usaha Program aksi penumbuhan iklim usaha kondusif bertujuan untuk

memfasilitasi terselenggaranya kondisi lingkungan usaha yang efisien secara ekonomi, sehat dalam persaingan, dan tidak adanya diskriminasi bagi kelangsungan dan peningkatan kinerja usaha UMKM.Iklim usaha kondusif mewujudkan lingkungan usaha yang kondusif bagi pengembangan UMKM pada berbagai tingkat pemerintahan. Sasaran program ini untuk mengurangi beban administratif dan hambatan usaha, menurunnya biaya usaha, meningkatnya ratarata skala usaha, meningkatnya mutu layanan perijinan/pendirian usaha, mantapnya

landasan

legalitas

UMKM,

serta

meningkatnya

partisipasi

stakeholders dalam perencanaan, pemantauan, dan evaluasi berbagai kebijakan dan program UMKM. Program aksi pengembangan sistem pendukung usaha bertujuan untuk mempermudah, memperlancar, dan memperluas akses UMKM


terhadap sumber daya produktif agar mampu memanfaatkan kesempatan yang terbuka dan mengoptimalkan potensi sumber daya alam yang berwawasan lingkungan, serta meningkatkan skala usahanya. Sasaran programnya adalah tersedianya lembaga pendukung/penyedia jasa pengembangan usaha yang terjangkau dan bermutu untuk meningkatkan akses UMKM terhadap pasar dan sumber daya produktif seperti sumber daya manusia, permodalan, pasar, manajemen, teknologi, dan informasi, insentif usaha serta meningkatnya fungsi intermediasi lembaga-lembaga keuangan bagi UMKM dan meningkatnya jangkauan lembaga keuangan. Program Aksi Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif bertujuan untuk mengembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan, serta meningkatnya daya saing UMKM. Program Aksi Pemberdayaan Usaha Skala Mikro bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang bergerak dalam kegiatan usaha ekonomi di sektor informal yang berskala mikro, terutama yang masih berstatus keluarga miskin dalam rangka memperoleh pendapatan yang tetap, melalui upaya peningkatan kapasitas usaha sehingga menjadi unit usaha yang lebih mandiri, berkelanjutan, dan siap untuk tumbuh dan bersaing (Supriyanto,2006). 2.5

Potensi UMKM dalam MEA Saat ini hampir semua pemerintah daerah telah mengembangkan produk

atau komoditas unggulan daerah. Adapun kriteria produk unggulan adalah menggunakan bahan baku lokal yang sesuai dengan potensi dan kondisi daerah, memiliki pasar yang luas dan mampu menyerap tenaga kerja yang cukup banyak, yang juga merupakan sumber pendapatan masyarakat dan volume produksi yang


cukup besar dan kontinyu, merupakan ciri khas daerah dan memiliki daya saing relatif tinggi, juga mampu memacu perkembangan komoditas yang lain. Penetapan produk unggulan tentu juga harus didasarkan pada keunggulan bersaing produk tersebut dibandingkan dengan produk sejenis di luar daerah atau bahkan produk sejenis di pasar internasional. Jika upaya mengembangkan komoditas unggulan tersebut dikerjakan dengan sungguh-sungguh maka tidak mustahil nantinya akan muncul komoditas daerah yang mempunyai daya saing di pasar internasional (Y. Sri Susilo,2010). Indonesia sebagai anggota ASEAN yang mempunyai jumlah penduduk paling banyak ini akan sangat berpotensi menjadi pasar yang kuat untuk perdagangan barang dan jasa yang dihasilkan oleh Negara-negara di ASEAN.UMKM harus memanfaatkan peluang untuk meraih potensi pasar dan menjaga eksisitensi UMKM dengan baik. Untuk dapat memanfaatkan peluang tersebut, maka tantangan yang terbesar bagi UMKM dalam menghadapi MEA adalah bagaimana menentukan strategi guna memenangkan persaingan, Salah satu strategi

yang dapat digunakan adalah dengan

menciptakan berbagai

keunggulan dan kekhasan dari produk yang dihasilkan, hal ini mampu menjadi potensi bagi UMKM untuk memenangkan persainan di pasar bebas. Untuk mendorong perkembangan UMKM dan agar tetap bertahan di tengah membanjirnya produk luar negeri yang masuk kedalam negeri dan berpotensi menggoyahkan UMKM dalam negeri sebagai akibat diberlakukannya pasar tunggal MEA 2015, peranan pemerintah saja tidak cukup maka perlu adanya strategi yang perlu diterapkan oleh UMKM sendiri agar tetap eksis ditengah


membanjirnya produk dari luar salah satunya dengan menggunakan keunggulan komparatif atau keunggulan yang tidak dimiliki oleh daerah atau Negara lain (Ana Syukriah & Imam Hamdani,2013). 2.6

Penelitian Terdahulu

1. Dani Danuar Tri U.(2013) Yang berjudul “Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Berbasis Ekonomi Kreatif di Kota Semarang” penelitian ini bertujuan untuk

mengetahui gambaran umum UMKM

berbasis ekonomi kreatif di Kota semarang dan juga ingin mengetahui serta mengidentifikasi permasalahan apa saja yang dihadapi oleh UMKM berbasis ekonomi kreatif di Kota Semarang. Dengan menggunakan metodologi penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM kreatif di Kota Semarang belum dapat dijadikan sebagai penopang utama perekonomian di Kota Semarang. Hal tersebut dikarenakan industri besar lebih mendominasi di kota ini. UMKM kreatif di Kota Semarang memiliki kemampuan yang terbatas serta mengalami permasalahan dalam pengembangan usahanya.Hal ini menyebabkan UMKM kreatif belum mampu memberikan ciri khas tersendiri bagi Kota Semarang. Permasalahan yang dihadapi UMKM kreatif di Kota Semarang antara lain permodalan, bahan baku dan faktor produksi, tenaga kerja, biaya transaksi, pemasaran, dan HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual). UMKM


berbasis ekonomi kreatif memerlukan kerja sama dari berbagai pihak untuk mencapai kemajuan di dunia usaha. Tidak hanya pemerintah dan pelaku UMKM

itu

sendiri,

tetapi

juga

masyarakat

perlu

turut

serta

mengembangkannya. 2.Soleh (2013) yang berjudul “Persiapan Indonesia Dalam Menghadapi AEC(ASEAN ECONOMIC COMMUNITY) 2015”penelitian ini di lakukan untuk mengetahui bentuk persiapan indonesia dalam menghadapi AEC atau MEA penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik yang memberi gambaran dan analisa bagaimana Indonesia melakukan persiapan dalam menghadapi AEC pada tahun 2015 dan penelitian ini menyimpulkan bahwa Strategi dan persiapan yang selama ini telah dilakukan oleh para stake holder yang adadi Indonesia dalam rangka menghadapi sistem liberalisasi yang diterapkan olehASEAN, terutama dalam kerangka integrasi ekonomi memang dirasakan masih kurangoptimal. Namun hal tersebut memang dilandaskan isu-isu dalam negeri yangmembutuhkan penanganan yang lebih intensif.Disamping itu, seiring perkembanganwaktu, Indonesia dengan potensi sumber daya yang melimpah telah membawapergerakannya ke

arah

yang

lebih

maju

lagi,

hal

ini

dibuktikan

dengan

meningkatnyapengakuan lingkungan internasional terhadap eksistensi Indonesia dijalur yang positif.Selain itu, peran Indonesia di kawasan Asia Tenggara

yang

mengalami

perkembanganyang

cukup

signifikan

mengindikasikan bahwa walaupun membutuhkan waktu lebih,namun Indonesia mampu dan siap menghadapi realisasi MEA 2015.


3. Ana Syukriah & Imam Hamdani (2013)“Peningkatan Eksistensi Umkm Melalui Comparative Advantage Dalam Rangka Menghadapi Mea 2015 di Temanggung” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan eksistensi

UMKM

melalui

comparative

advantage

dalam

rangka

menghadapi mea 2015 di temanggung Metode pengumpulan data dalam karya tulis ini ada dua, yaitu menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer meliputi buku-buku yang relevan dengan topik penulisan, karya tulis ilmiah, jurnal, dan artikel dari internet.Adapun data sekunder bersumber dari situs internet Kabupaten Temanggung, Kementerian Koperasi dan UMKM.Kesimpulan Temanggung merupakan wilayah yang terletak di tengah-tengah provinsi Jawa Tengah. Wilayah Temanggung secara geoekonomis dilalui oleh jalur pusat Kegiatan ekonomi yaitu Semarang, Yogyakarta dan Purwokerto serta potensi wisata dan alamnya membuat peluang UMKM untuk berkembang semakin besar. Namun dengan akan segera diberlakukan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2 tahun lagi akan tercipta pasar tunggal di wilayah ASEAN. MEA ini akan membawa dampak positif dan negatif terhadap UMKM yang ada. Untuk menghadapi dampak negatif yang ada, perlu adanya starategi salah satunya adalah melalui keunggulan komparatif yaitu dengan menciptakan produk yang berbeda dan khas serta menciptakan pelayanan yang baik dan khas. 4. Syamsul Rizal (2005) “Hambatan/Kendala dalam Pelaksanaan UndangUndangNo.9 tahun 1995 Tentang Usaha Kecil d Kota Medan” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan UU NO. 9 TAHUN 1995


tentang usaha kecil di kota Medan dan mencari tahu hambatan/ kendala dalam implementasi skim kredit untuk usaha kecil di kota Medan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pelaksanaan UU No. 9 tahun 1995 tentang usaha kecil di kota Medan belum berjalan dengan sepenuhnya. Dari sisi sumber pendanaan dan persyaratan dalam pendanaan belum terwujud sebagaimana mestinya. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa persoalan lain yang bersifat internal maupun eksternal, yang menjadi hambatan atau kendala yang dihadapi pengusaha kecil untuk dapat mengakses atau menjangkau skim kredit tersebut. Persoalan-persoalan yang menjadi hambatan atau kendala tersebut adalah menyangkut pelayanan birokrasi, keterbatasan penyaluran kredit, dan kondisi-kondisi lainnya yang berpengaruh seperti sumber daya. 5. Y Sri Susilo (2010) “Strategi Meningkatkan Daya Saing Umkm Dalam Menghadapi Implementasi Cafta dan Mea” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi meningkatkan daya saing umkm dalam menghadapi implementasi Cafta dan Mea dengan cara menganalisis data sekunder yang bersumber dari World Economic Forum (WEF) dan menyimpulkan bahwa Implementasi

CAFTA

telah

dijalankan

sejak

Januari

2010

dan

implementasi MEA terealisasi pada tahun 2015. Dengan implementasi CAFTA dan MEA maka UMKM di Indonesia akan menghadapi tantangan dan sekaligus memperoleh peluang. Agar tetap mampu bertahan dan dapat memanfaatkan peluang maka UMKM harus meningkatkan daya saing perusahaan maupun daya saing produknya.Agar daya saing UMKM dapat


meningkatkan maka kunci utamanya pada UMKM sendiri khususnya pengusaha/pemilik

UMKM

dengan

dukungan

para

pekerjanya.

Pengusaha/pemilik UMKM dengan jiwa kewirausahaan dan jiwa inovasi yang dimiliki, harus mampu menjadi motor penggerak untuk meningkatkan daya saing perusahaan. Dari meningkatnya daya saing perusahaan maka pada gilirannya akan mendorong terciptanya saya saing produk. Hal lain yang harus menjadi prioritas UMKM adalah meningkatkan kerjasama antar unit UMKM atau antar sentra UMKM dan juga meningkatkan jaringan kerjasama dengan stakeholders.


2.7

Kerangka Konseptual

INTEGRASI EKONOMI

AFTA

MEA

PERSEPSI PENGUSAHA UMKM TERHADAP IKLIM USAHA Gambar 2.2 Kerangka Konseptual


BAB II TINJAUAN PUSTAKA. di bentuk ialah meliputi integrasi perdagangan dan integrasi moneter. Ada

Recommend Documents