BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Kajian Pustaka 2.1.1. Sosialisasi Sosialisasi adalah sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan atauran dari suatu generasi kegenerasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Sejumlah sosiolog menyebut sosialisasi sebagai teori mengenai peranan (role theory), karena dalam proses sosialisasi diajarkan peran-peran yang harus dijalankan oleh individu. Dalam hal ini dengan adanya sosialisasi, masyarakat ditanamkan yang namanya nilai dan norma serta diajarkan peran-peran bagaimana dalam pemanfaatkan fasilitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mandiri perdesaan. Berdasarkan jenisnya, sosialisasi dibagi menjadi dua: sosialisasi primer (dalam keluarga) dan sosialisasi sekunder (dalam masyarakat). (Kamanto Sunarto, 1993:23).
2.1.2. Sosialisasi Primer dan Sosialisasi Sekunder Sosialisasi primer didefenisikan Peter L. Berger dan Luckman sebagai sosialisasi pertama yang dijalani individu semasa kecil dengan belajar menjadi anggota masyarakat (keluarga). Dalam hal ini masyarakat perlu diberikan sosialisasi yang baik dan benar oleh pihak yang berkewajiban, apalagi program tersebut adalah salah satu program pertama kalinya didirikan di perdesaan sehingga secara bertahap masyarakat mampu dalam menerima bagaimana fasilitas program tersebut bisa
Universitas Sumatera Utara
didirikan. Oleh karena itu dengan adanya sosialisasi primer masyarakat mengetahui dengan sendirinya bagaimana pemanfaatan fasilitas Program Nasional Pemberdayan Masyarakat (PNPM) mandiri perdesaan. Sosialisasi sekunder adalah suatu proses sosialisasi lanjutan setelah sosialisasi primer yang memperkenalkan individu kedalam kelompok tertentu dalam masyarakat. Dalam hal ini masyarakat diperkenalkan dengan sesuatu hal yang baru yang selama ini mungkin tidak akan pernah dirasakan oleh masyarakat perdesaan dalam meningkatkan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat baik dari segi pembangunan infrastruktur, ekonomi dan yang lainnya. (Kamanto Sunarto, 1993:31).
2.1.3. Agen sosialisasi Fuuler dan Jacobs dalam (Kamanto Sunarto 1993;30-35) mengidentifikasikan lima agen sosialisasi utama yaitu keluarga, kelompok bermain, media massa, dan system pendidikan. Dalam hal ini agen sosialisasi adalah pihak-pihak yang melaksanakan atau melakukan sosialisasi. Namun dalam permasalahan ini pihak yang melaksanakan atau melakukan sosialisasi pemanfaatan fasilitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat mandiri perdesaan adalah Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), Badan Pengawas Desa (BPD), Kepala Desa (Kades)
2.1.4. Tipe Sosialisasi Agar sosialisasi dapat berjalan dengan lancar tertib dan berlangsung terus menerus maka terdapat dua tipe sosialisasi yaitu sosialisasi formal dan sosialisasi informal. Sosialisasi formal adalah sosialisasi yang terbentuk melalui lembaga yang
Universitas Sumatera Utara
dibentuk oleh pemerintah dan masyarakat yang memiliki tugas khusus dalam mensosialisasikan nilai, norma dan peranan-peranan yang harus dipelajari oleh masyarakat. Artinya adalah dalam menjalankan sebuah pembangunan perlu ada yang namanya lembaga yang memiliki aktor sebagai pensosialisasi terhadap masyarakat, dan aktor tersebut berfungsi untuk mengajarkan kepada masyarakat bagaimana dalam menjalankan nilai dan norma dalam pemanfaatan fasilitas PNPM mandiri perdesaan tersebut, dan memberitahu kapada masyarakat seperti apa peranan dari pada pembangunan program tersebut. Sosialisasi informal adalah sosialisasi yang terdapat dalam pergaulan sehari-hari yang bersifat kekeluargaan. Artinya adalah bahwasanya sosialisasi informal ini bisa terjalin dalam sesama masyarakat, yang melakukan diskusi tentang bagaimana pemanfaatan fasilitas PNPM mandiri perdesaan tersebut. (http://sharenexchange.blogspot.com/2010/02/sosialisasi-masyarakat8061.html diakses tanggal 21-02-2011 pukul 09.44)
2.1.5. Pola Sosialisasi Bronfrenbrenner, Kohn dan Jaeger dalam (Kamanto Sunarto 1993;33) meyebutkan ada dua pola sosialisasi yaitu pola sosialisasi represif dan pola sosialisasi partisipatoris. Sosialisasi represif menekankan pada penggunaan hukuman terhadap kesalahan, menekankan pada penggunaan materi dalam hukuman dan imbalan. Dalam hal ini yang dimaksud dari pengertian tersebut adalah apabila masyarakat gagal dalam menjalankan pemanfaatan fasilitas PNPM mandiri perdesaan tersebut pasti akan mendapat yang namanya ganjaran misalnya seperti: dalam jangka waktu beberapa tahun kemudian masyarakat desa tersebut tidak akan mendapat bantuan dari
Universitas Sumatera Utara
pemerintah. Sosialisasi partisipatoris merupakan pola yang didalamnya anak diberi imbalan manakala berperilaku baik, hukuman dan imbalan bersifat simbolik, anak diberi kebebasan, penekanan diletakkan pada interaksi, komunikasi bersifat lisan, anak menjadi pusat sosialisasi, keperluan anak dianggap penting. Artinya adalah apabila masyarakat yang menerima program PNPM mandiri tersebut berhasil dalam memanfaatkan fasilitas program tersebut secara otomatis akan mendapat yang namanya
pembangunan
yang
berkelanjutan
(sustainable development)
dari
pemerintah.
2.1.6. Sosialisasi Pemanfaatan Fasilitas PNPM Mandiri Perdesaan Sosialisasi pemanfaatan fasilitas PNPM mandiri perdesaan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat dalam mewujudkan pembangunan berbagai fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat perdesaan demi untuk menunjang kesejahteraan masyarakat untuk mengarah kepada tujuan yang lebih baik sesuai dengan keinginan pemerintah yaitu untuk mengentaskan kemiskinan secara struktural. Sosialisasi merupakan hal yang sangat penting dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat perdesaan dalam mendorong bagaimana cara masyarakat perdesaan dalam menggunakan berbagai macam fasilitas program yang didirikan ditiap-tiap dusun, sehingga kegunaan atau manfaat dari fasilitas program tersebut benar-benar efektif di tengah-tengah masyarakat, mulai dari cara menggunakan Mandi Cuci Kakus (MCK) yang baik dan benar, penggunaan jalan dari rabat beton, pemanfaatan jembatan sebagai sarana penghubung, dan penggunaan irigasi persawahan.
Universitas Sumatera Utara
Pensosialisasian cara-cara tersebut sangat perlu di berikan kepada masyarakat perdesaan, karena tanpa adanya sosialisasi yang diberikan, secara otomatis program yang didirikan tidak akan benar-benar efektif penggunaannya di dalam masyarakat. Dan pastinya akan banyak mengalami kekurangan-kekurangan yang dapat merugikan masyarakat, sehingga pada akhirnya masyarakat perdesaan tersebut akan tetap mengalami stagnan yang begitu susah untuk dirubah. Pada dasarnya masyarakat yang baru-baru mengenal yang namanya konsep pembangunan demi untuk mensejahterakan kehidupannya dengan cara memberikan bantuan dalam bentuk pendirian berbagai macam pembangunan seharusnya perlu diberikan sosialisasi yang baik serta mematangkan pola pemikiran masyarakat bagaimana caranya dalam menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah kepada masyarakat tersebut. Karena dengan adanya sosialisasi yang baik dan benar yang diberikan kepada masyarakat tentunya akan mendapatkan imbalan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah selama ini. Sosialisasi yang tepat dan benar akan memacu pikiran masyarakat perdesaan untuk lebih kritis terhadap hal-hal yang baru yang sedang mereka alami dalam menggali lebih dalam seperti apa kegunaan dari fasilitas tersebut dan tujuan dari fasilitas yang didirikan, dan pastinya akan ada niat dalam masyarakat perdesaan untuk lebih mempertanggungjawabkan bahwasanya pembangunan fasilitas tersebut akan dapat dalam mengubah pola kehidupannya pada masa sebelum dan sesudah didirikannya fasilitas tersebut, dan bahkan mungkin lebih dari pada apa yang diharapkan pemerintah selama ini. Untuk itulah kegunaan dari pada sosialisasi itu sangat penting dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat perdesaan dalam
Universitas Sumatera Utara
pemanfaatan fasilitas PNPM mandiri perdesaan tersebut, sehingga pada akhirnya kegunaan dari pada fasilitas tersebut benar-benar efektif di dalam masyarakat perdesaan.
2.1.7. Teori Peran (Role Theory) Sesuai dengan lanjutan teori sosialisasi, teori peran sangat berkaitan erat dengan yang namanya sosialisasi. Sejumlah sosiolog menyebut sosialisasi sebagai teori mengenai peranan (role theory). Walau Park menjelaskan dampak masyarakat atas perilaku kita dalam hubungannnya dengan peran, namun jauh sebelumnya Robert Linton (1936), seorang antropolog, telah mengembangkan teori peran. Teori peran menggambarkan interaksi social dalam terminology aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa yang di tetapkan oleh budaya. Sesuai dengan teori ini harapan-harapan peran merupakan pemahaman bersama yang menuntun kita untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Menurut teori ini masyarakat yang dibarengi dengan yang namanya pemahaman tentang peran-peran secara otomatis akan lebih paham dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, karena segala sesuatu yang diajarkan dengan peran adalah salah satu fakor utama dalam mencapai kepuasan tersendiri bagi individu untuk menjalankan sebuah fungsi. Hal ini dikaitkan dengan bagaimana seorang individu atau masyarakat memahami apa yang dilakukan oleh agen sosialisasi. Oleh karena itu diperlukan peran yang aktif dalam proses pensosialisasian atas individu atau masyarakat agar tercapai keinginan yang disepakati.
Universitas Sumatera Utara
2.1.8. Teori Fungsional Dengan adanya pemahaman tentang peranan dalam sebuah pembangunan akan saling melengkapai apabila dengan adanya konsep AGIL Suatu fungsi (function) adalah kumpulan kegiatan yang ditujukan ke arah pemenuhan kebutuhan tertentu atau kebutuhan system (Rocher, 1975:40). Dengan menggunakan defenisi ini, Parson yakin bahwa ada empat fungsi penting diperlukan semua system Adaptation (Penyesuaian) A, Goal attainment (pencapaian tujuan) G, Integration (penyatuan) I, dan Latensi L atau pemeliharaan pola. Dengan adanya pola diatas dapat disimpulkan bahwa teori peran dalam konsep AGIL mendukung kajian tulisan peneliti melalui subbab sosialisasi pemanfaatan fasilitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mandiri perdesaan.
2.1.9. Prinsip-prinsip Pokok PNPM Mandiri Perdesaan Dalam pelaksanaannya, PNPM mandiri perdesaan menekankan prinsip-prinsip pokok, yang terdiri dari: 1. Transparansi dan Akuntabilitas. Masyarakat harus memiliki akses yang memadai terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan, sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dipertanggung-gugatkan,
baik
secara
moral,
teknis,
legal
maupun
administratif. 2. Desentralisasi. Kewenangan pengelolaan kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan dilimpahkan kepada pemerintah daerah atau masyarakat, sesuai dengan kapasitasnya
Universitas Sumatera Utara
3. Keberpihakan pada orang/ masyarakat miskin. Semua kegiatan yang dilaksanakan mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat miskin dan kelompok masyarakat yang kurang beruntung. 4. Otonomi. Masyarakat diberi kewenangan secara mandiri untuk berpartisipasi dalam menentukan dan mengelola kegiatan pembangunan secara swakelola. 5. Partisipasi/ pelibatan masyarakat. Masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan pembangunan dan secara gotong-royong menjalankan pembangunan. 6. Prioritas usulan. Pemerintah dan masyarakat harus memprioritaskan pemenuhan kebutuhan untuk pengentasan kemiskinan, kegiatan mendesak dan bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya masyarakat, dengan mendayagunakan secara optimal berbagai sumberdaya yang terbatas. 7. Kesetaraan dan keadilan gender. Laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahap pembangunan dan dalam menikmati secara adil manfaat kegiatan pembangunan tersebut. 8. Kolaborasi. Semua pihak yang berkepentingan dalam penanggulangan kemiskinan didorong untuk mewujudkan kerjasama dan sinergi antarpemangku kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan. 9. Keberlanjutan. Setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat, tidak hanya untuk saat ini tetapi juga di masa depan, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. (Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, 2008 : 4)
Universitas Sumatera Utara
2.2.
Defenisi Konsep Konsep
merupakan
istilah
atau
defenisi
yang
dipergunakan
untuk
menggambarkan secara abstrak kejadian, kelompok, atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial (Singarimbun, 1995:37). Agar memperoleh pembatasan yang jelas dari setiap konsep yang diteliti, maka penulis mengemukakan defenisi konsep sebagai beriku: 1. Sosialisasi adalah proses yang di transferkan atau di berikan oleh sebuah lembaga secara struktural kepada individu atau masyarakat yang bertujuan untuk menjalankan fungsi demi mencapai tujuan tertentu. 2. PNPM mandiri perdesaan adalah kebijakan atau program yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan yang dikhususkan kepada masyarakat perdesaan dengan berbasis memberdayakan masyarakat dan pembangunan partisipatif dengan tujuan pembangunan masyarakat secara berkelanjutan. 3. Masyarakat adalah sekumpulan individu atau kelompok yang mendiami sebuah
permukiman
dengan
melaksanakan
kegiatan-kegiatan
seperti
berladang, bersawah dan yang lainnya demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. 4. Pemanfaatan fasilitas adalah sarana dan prasarana yang dapat digunakan (berdaya guna) untuk menunjang kegiatan masyarakat.
Universitas Sumatera Utara
