BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1
Tinjauan Teoritis 2.1.1
Pengertian Analisis Dalam linguistik, analisa atau analisis adalah kajian yang dilaksanakan terhadap sebuah bahasa guna meneliti struktur bahasa tersebut secara mendalam. Sedangkan pengertian analisa untuk sebuah skripsi, berarti mengkaji suatu objek yang akan dibahas dalam suatu penelitian skripsi.
2.1.2
Pengertian Perkembangan dan Pertumbuhan Perkembangan merupakan perubahan individu kearah yang lebih sempurna yang terjadi dari proses terbentuknya individu sampai akhir hayat dan berlangsung secara terus menerus. Dalam hal ilmiah, perkembangan merupakan proses sesuatu untuk menjadi lebih baik. Pertumbuhan merupakan perubahan individu berupa fisik yang bersifat kuantitatif tentunya yang dapat diukur. Dalam hal ini pertumbuhan dinyatakan dengan sebuah proses perubahan sistem pembiayaan dalam perbankan syariah dengan menganalisis persentase keuntungan Bank. Perkembangan
dan
pertumbuhan
sangatlah
berbeda,
bahwa
perkembangan itu sendiri merupakan perubahan yang bersifat kualitatif (dapat diukur) sedangkan pertumbuhan merupakan perubahan yang bersifat kuantitatif (dapat diukur) sampai normal tertentu.
Universitas Sumatera Utara
2.1.3
Pengertian Sistem Pembiayaan Sistem adalah suatu kesatuan tatanan yang mempunyai beberapa unsur yang saling berkaitan yang tak terpisahkan satu sama lain. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Maka dapat disimpulkan bahwa sistem pembiayaan adalah suatu ketentuan pembiayaan yang digunakan dalam perbankan syariah yang sudah ditentukan prosedur masing-masing.
2.1.4
Pengertian Mudharabah Mudharabah, berasal dari kata dharb, artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul mal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus
Universitas Sumatera Utara
bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Secara lebih spesifik, pengertian mudharabah dapat diperinci sebagai berikut : 1.
Mudharabah adalah akad kerja sama antara pemilik dana (shahibul mal), yang menyediakan seluruh kebutuhan modal, dan pihak pengelola usaha ( mudharib) untuk melakukan suatu kegiatan usaha bersama. Keuntungan yang diperoleh dibagi menurut perbandingan (nisbah) yang disepakati.
2.
Dalam hal terjadi kerugian, maka ditanggung oleh pemilik modal selama bukan diakibatkan kelalaian pengelola usaha. Sedangkan, kerugian yang timbul karena kelalaian pengelola akan menjadi tanggung jawab pengelola usaha itu sendiri.
3.
Pemilik modal tidak turut campur dalam pengelolaan usaha, tetapi mempunyai hak untuk melakukan pengawasan. Mudharabah merupakan salah satu jenis pembiayaan bagi hasil
dalam Bank Syariah. Dalam konsep pembiayaan Bank Islam terdiri atas tiga, jenis yaitu : 1)
Sistem Pembiayaan Bagi hasil ( Profit and Loss Sharing) Sistem ini ketika muncul, maka propagandanya dikatakan sebagai bank bagi hasil. Hal ini dilakukan untuk membedakan Islamic
Banking
dengan
bank
konvensional
yang
beroperasional dengan sistem bunga. Hal ini benar, tetapi tidak sepenuhnya benar, karena sesungguhnya bagi hasil itu hanya merupakan bagian saja dari sistem operasi Islamic Banking.
Universitas Sumatera Utara
Mekanisme bagi hasil di Islamic Banking dijalankan berdasarkan prinsip : mudharabah dan / atau musyarakah. 2)
Bagi hasil adalah bentuk return dari kontrak investasi, yakni termasuk ke dalam natural uncertainty contracts. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem bagi hasil sudah pasti merupakan salah satu praktik Islamic Banking.
Namun
sebaliknya, praktik Islamic Banking belum tentu sepenuhnya menggunakan sistem bagi hasil. Sebab, selain sistem bagi hasil, masih ada sistem jual beli, sewa-menyewa, dan peminjaman. Dengan demikian, Islamic Banking memiliki ruang gerak produk yang lebih luas dibandingkan dengan bank konvesional. 3)
Sistem pembiayaan Jual Beli ( Sale and Purchashes) dan Sewa Konsep jual beli yang diaplikasikan dalam produk pembiayaan
Islami, meliputi : (1) Bai’u Murabahah (2) Bai’u Salam (3) Bai’u Istishna’ (4) Ijarah wa Iqtina 4)
Sistem pembiayaan lainnya (Other Financing) a.
Berbeda dengan kelompok pembiayaan dengan pola bagi hasil maupun jual beli, dalam “pembiayaan lain” tidak ada
Universitas Sumatera Utara
unsur barang sebagai objek pembiayaan, dan karenanya lebih merupakan objek transaksi. b.
Kalaupun ada unsur barang yang terkait di dalam transaksi, maka bukan merupakan objek transaksi, melainkan berfungsi sebagai jaminan
c.
Ada dua produk perbankan Islam yang termasuk dalam kategori ini, masing-masing adalah : -
Hawalah
-
Rahn
Selain itu, ada satu bentuk pembiayaan lagi yang disebut dengan qardh. Hanya sistem ini tidak bersifat komersial. Gambar 1.1 Transaksi Pembiayaan Mudharabah
Perjanjian bagi Hasil
keahlian Nasabah (mudharib)
Proyek
Modal 100 %
Nisbah x %
Bank (shahibul mal)
Nisbah y% Pembagian keuntungan
Modal
Pengembalian Modal Pokok
Universitas Sumatera Utara
2.1.5 Landasan Hukum Mudharabah QS Al-Jumu’ ah (62) :10 Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Hadis riwayat Ibnu Majah “ Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan : jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual”. 2.1.6 Jenis-Jenis Mudharabah Dalam PSAK, mudharabah diklasifikasikan ke dalam 3 jenis, yaitu mudharabah, muthalaqah, mudharabah muqayyadah, dan mudharabah musytakarah. Berikut adalah pengertian dari masing-masing jenis mudharabah : 1.
Mudharabah Muthlaqah Pemilik dana (shahibul mal) memberikan keleluasan penuh kepada pengelola (mudharib) dalam menentukan jenis usaha maupun pola pengelolaan yang dianggapnya baik dan menguntungkan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Mudharabah ini disebut juga investasi tidak terikat. Jenis mudharabah ini tidak ditentukan masa berlakunya, di daerah mana usaha tersebut akan dilakukan, tidak ditentukan line of trade, line of industry, atau line of service yang akan dikerjakan. Namun
Universitas Sumatera Utara
kebebasan ini bukan kebebasan yang tak terbatas sama sekali. Modal yang ditanamkan tetap tidak boleh digunakan untuk membiayai proyek atau investasi yang dilarang oleh Islam seperti untuk keperluan spekulasi, perdagangan minuman keras (sekalipun memperoleh izin dari pemerintah), peternakan babi, ataupun berkaitan dengan riba dan lain sebagainya. 2.
Mudharabah Muqayyadah Pemilik dana memberikan batasan-batasan tertentu kepada pengelola usaha dengan menetapkan jenis usaha yang harus dikelola, jangka waktu pengelolaan, lokasi usaha, dan sebagainya.
3.
Mudharabah Musytarakah Mudharabah musytarakah adalah bentuk mudharabah di mana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi. Akad musyatarakah ini merupakan solusi sekiranya dalam perjalanan usaha, pengelola dana memiliki modal yang dapat dikontribusikan dalam investasi, sedang di lain sisi, adanya penambahan modal ini akan dapat meningkatkan kemajuan investasi. Akad musyatarakah ini pada dasarnya merupakan perpaduan antara akad mudharabah dan akad musyarakah. Dalam mudharabah musyatarakah, pengelola dana berdasarkan akad (mudharabah) menyertakan juga dananya dalam investasi bersama (berdasarkan akad musyarakah). Setelah penambahan dana oleh pengelola, pembagian hasil usaha antara pengelola dana dan pemilik dana
Universitas Sumatera Utara
dalam mudharabah adalah sebesar hasil usaha musyarakah setelah dikurangi porsi pemilik dana sebagai pemilik dana musyarakah. 2.1.7 Rukun dan Ketentuan Syariah Akad Mudharabah Mudharabah sebagai sebuah kegiatan kerja sama ekonomi antara dua pihak mempunyai beberapa ketentuan yang harus dipenuhi dalam rangka mengikat jalinan kerja sama tersebut dalam kerangka hukum. Menurut mazhab Hanafi, dalam kaitannya dengan kontrak tersebut, unsur yang paling mendasar adalah ijab dan qabul (offer and acceptance). Artinya bersesuaiannya keinginan dan maksud dari dua pihak tersebut untuk menjalin ikatan kerja sama ( Nyazee, 1997). Rukun mudharabah ada empat, yaitu: 1.
Pelaku a.
Pelaku harus cakap hukum dan baligh
b.
Pelaku akad mudharabah dapat dilakukan sesama atau dengan nonmuslim
c.
Pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha tetapi ia boleh mengawasi
2.
Objek Mudharabah (Modal Kerja) Objek Mudharabah meliputi modal dan usaha. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek mmudharabah. Modal yang diserahkan dapat berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak sesuai dengan
Universitas Sumatera Utara
kesepakatan dalam akad. Sementara itu, kerja yang diserahkan dapat berbentuk keahlian menghasilkan barang atau jasa, keahlian mengelola, keahlian menjual, dan keahlian maupun keterampilan lainnya. Tanpa dua objek ini, mudharabah tidak dibenarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 7 Tahun 2000 tentang Investasi mudharabah menyatakan bahwa kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib) sebagai perimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana harus memperhatikan hal –hal berikut : a.
Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan
b.
Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan
c.
Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu
3.
Ijab Qabul Ijab dan qabul atau persetujuan kedua belah pihak dalam mudharabah yang merupakan wujud dari prinsip sama-sama rela (antaraddin minkum). Dalam hal ini, kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad mudharabah. Si pemilik dana setuju dengan peranannya untuk mengontribusikan dana,
Universitas Sumatera Utara
sementara si pelaksana usaha setuju dengan perannya untuk mengontribusikan kerja. Akad mudharabah pada dasarnya sama dengan akad-akad yang lain dalam aspek yang bersifat umum. Aspek yang bersifat umum tersebut antara lain tentang identitas kedua pihak yang bertransaksi, besar pembiayaan, jangka waktu pembiayaan, prasyarat pengambilan pembiayaan, jaminan, ketentuan denda, pelanggaran atas syarat-syarat perjanjian, dan penggunaan Badan Arbitrase Syariah. Adapun hal spesifik dalam akad mudharabah antara lain kesepakatan tentang dasar bagi hasil (revenue sharing atau profit sharing), besar nisbah bagi
hasil,
pernyataan
bank
sebagai
shahibull
maal
untuk
menanggung kerugian kecuali yang disebabkan oleh kelalaian mudharib, pernyataan hak bank untuk memasuki tempat usaha dan tempat lainnya untuk mengadakan pengawasan terhadap pembukuan, catatan-catatan, transaksi mudharib yang berhubungan dengan pembiayaan mudharabah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain akad yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, dalam praktik juga dilampiri dengan proyeksi pendapatan dan jadwal pembayaran angsuran pokok maupun bagi hasil. 4.
Nisbah keuntungan Kesepakatan pembagaian keuntungan atau nisbah harus dinyatakan pada waktu kontrak. Dalam hal ini, juga perlu disepakati dasar bagi hasil yang akan digunakan. Nisbah adalah besaran yang digunakan
Universitas Sumatera Utara
untuk pembagian keuntungan, mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang bermudharabah atas keuntungan yang diperoleh. Pengelola dana mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan pemilik dana mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan harus diketahui dengan jelas oleh kedua pihak, inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan. Jika memang dalam akad
tersebut
tidak
dijelaskan
masing-masing
porsi,
maka
pembagiannya menjadi 50% dan 50 %. a.
Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
b.
Pemilik dana tidak boleh meminta pembagian keuntungan dengan menyatakan nilai nominal tertentu karena dapat menimbulkan riba.
Pada
dasarnya
pengelola
dana
tidak
diperkenankan
untuk
memudharabahkan kembali modal mudharabah, dan apabila terjadi maka dianggap terjadi pelanggarana kecuali atas seizin pemilik dana. Apabila pengelola dana dibolehkan oleh pemilik dana untuk memudharabahkan kembali modal mudharabah maka pembagian keuntungan untuk kasus seperti ini, pemilik dana mendapatkan keuntungan sesuai dengan kesepakatan antara dia dan pengelola dana pertama. Sementara itu bagian keuntungan dari pengelola dana pertam dibagi dengan pengelola dana yang kedua sesuai dengan porsi bagian yang telah disepakati antara keduanya.
Universitas Sumatera Utara
Apabila terjadi kerugian ditanggung oleh pemilik dana kecuali ada misconduct, negligence atau
violation, cara menyelesaikannya adalah
sebagai berikut : 1) Diambil terlebih dahulu dari keuntungan karena keuntungan merupakan pelindung modal. 2) Bila ada kerugian melebihi kentungan, maka baru diambil dari pokok modal. 2.1.8 Pengawasan Syariah Transaksi Mudharabah Untuk memastikan kesesuaian syariah pada praktik transaksi mudharabah yang dilakukan bank, DPS melakukan pengawasan syariah secara periodik. Pengawasan tersebut
berdasarkan pedoman yang
ditetapkan oleh Bank Indonesia dilakukan untuk hal-hal sebagai berikut : 1.
Menilai
apakah
pemberian
informasi
secara
lengkap
telah
disampaikan oleh bank kepada nasabah, baik secara tertulis maupun lisan tentang persyaratan investasi mudharabah telah dilakukan. 2.
Menguji apakah perhitungan bagi hasil telah dilakukan sesuai prinsip syariah.
3.
Memastikan adanya persetujuan para pihak dalam perjanjian investasi mudharabah
4.
Memastikan terpenuhinya rukun dan syarat mudharabah
5.
Memastikan bahwa kegiatan investasi yang dibiayai tidak termasuk jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariah
Universitas Sumatera Utara
Adanya pengawasan syariah yang dilakukan oleh DPS menuntut bank syariah untuk berhati-hati dalam melakukan transaksi mudharabah dengan para nasabah. Selain itu, bank juga dituntut untuk melaksanakan tertib administrasi agar berbagai dokumen yang diperlukan DPS dapat tersedia setiap saat pengawasan dilakukan. 2.1.9 Alur Transaksi Mudharabah Pertama, dimulai dari pengajuan permohonan pembiayaan oleh nasabah dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan. Formulir tersebut diserahkan kepada bank syariah beserta dokumen pendukung. Pihak bank selanjutnya melakukan evaluasi kelayakan investasi mudharabah yang diajukan
nasabah
dengan
menggunakan
analsis
5C
(character,
Capacity,Capital, Commitment, dan Collateral). Analisis diikuti kemudian dengan verifikasi. Bila nasabah dan usaha dianggap layak, selanjutnya diadakan perikatan dalam bentuk penadatanganan kontrak mudharabah dengan mudharib di hadapan notaris. Kontrak yang dibuat setidaknya memuat
berbagai
hal
ini
untuk
memastikan
terpenuhinya
rukun
mudharabah. Kedua, bank mengontribusikan modalnya dan nasabah mulai mengelola usaha yang disepakati berdasarkan kesepakatan dan kemampuan terbaiknya. Ketiga, hasil usaha dievaluasi pada waktu yang ditentukan berdasarkan kesepakatan. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi antara bank sebagai shahibul maal dengan nasabah sebagai mudharib sesuai
Universitas Sumatera Utara
dengan porsi yang telah disepakati. Seandainya terjadi kerugian yang tidak disebabkan oleh kelalaian nasabah sebagai mudharib, maka kerugian ditanggung oleh bank. Adapun kerugian yang disebabkan oleh kelalaian nasabah sepenuhnya menjadi tanggung jawab nasabah. Keempat, bank dan nasabah menerima porsi bagi hasil masingmasing berdasarkan metode perhitungan yang telah disepakati. Kelima, bank menerima pengembalian modalnya dari nasabah. Jika nasabah telah mengembalikan semua modal milik bank, selanjutnya usaha menjadi milik nasabah sepenuhnya. 2.1.10 Aplikasi Dalam Perbankan Mudharabah umumnya diterapkan pada produk pembiayaan berupa bagi hasil ( Profit and Loss Sharing). Mudharabah sudah tidak asing lagi dalam perbankan syariah. Ini merupakan akad yang ada di bank syariah baik dalam penghimpunan dana dari nasabah ataupun penyaluran dana atau pembiayaan kepada masyarakat. Dalam hal pembiayaan, mudharabah hanya diberikan untuk pembiayaan atas usaha yang produktif. Pengertian pembiayaan mudharabah menurut penjelasan UU No. 21 tahun 2008 adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (malik, shohibul mal, atau Bank Syariah) yang menyediakan seluruh modal, dan pihak kedua (amil, mudharib, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung
Universitas Sumatera Utara
sepenuhnya oleh Bank Syariah, kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian Sedangkan Bank Indonesia dalam Statistik Perbankan Syariah menyatakan bahwa akad mudharabah adalah Perjanjian pembiayaan/ penanaman dana dari pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.
2.2 Kerangka Konseptual Sebagai salah satu sistem pembiayaan yang menjadi pembeda antara bank Islam ( Islamic Banking) dengan bank konvensional yang beroperasi dengan sistem bunga, Hal ini benar, tetapi tidak sepenuhnya benar, karena sesungguhnya bagi hasil itu hanya merupakan bagian saja dari sistem operasi Islamic Banking. Mekanisme bagi hasil di Islamic Banking, dijalankan berdasarkan prinsip mudharabah dan/ atau musyakarah. Bagi hasil adalah bentuk return kontrak investasi, yakni yang termasuk ke dalam natural uncertainty contracts. Dalam fikih Islam, selain dikenal natural uncertainty contracts, juga dikenal natural certainty contracts. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem bagi hasil sudah pasti merupakan salah satu praktik Islamic Banking. Namun sebaliknya, praktik Islamic Banking belum tentu sepenuhnya menggunakan sistem bagi hasil. Sebab selain bagi hasil, masih ada sistem jual beli, sewa menyewa, dan peminjaman. Sistem pembiayaan
Universitas Sumatera Utara
mudharabah ini, merupakan bentuk sistem pembiayaan yang meringankan nasabah, karena pihak bank memberikan syarat yang tidak memberatkan nasabah. Oleh karena itu, dibutuhkanlah suatu analisis yang menjelaskan tentang proses, struktur sistem pembiayaan mudharabah ini. Berdasarkan tinjauan teoritis dan tinjauan penelitian terdahulu yang telah di kemukakan sebelumnya, maka dapat disimpulkan kerangka konseptual sebagai berikut:
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Pembiayaan Mudharabah
Pembiayaan Mudharabah Di Indonesia
Penggunaannya dalam perbankan syariah
Analisis Perkembangan dan Pertumbuhan Sistem Pembiayaan Mudharabah pada Bank Muamalat Syariah di BAB III Kota Pematangsiantar
Universitas Sumatera Utara
