BAB II TINJAUAN PUSTAKA. berarti bahwa seseorang yang memiliki kecakapan atau kesanggupan untuk

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori 2.1.1. Kapasitas Individu Kapasitas atau kemampuan individu adalah kesanggupan atau kecakapan yang berarti bahwa seseorang yang memiliki kecakapan atau kesanggupan untuk mengerjakan sesuatu yang diwujudkan melalui tindakannya untuk meningkatkan produktifitas kerja. Pengertian kapasitas atau kemampuan identik dengan pengertian kreatifitas, telah banyak dikemukakan para ahli berdasarkan pandangan yang berbeda, seperti dinyatakan oleh Supriadi (1996:16) bahwa “Setiap orang memiliki kemampuan kreatif dengan tingkat yang berbeda-beda. Tidak ada orang yang sama sekali tidak memiliki kemampuan atau kreatifitas, dan yang diperlukan adalah bagaimanakah mengembangkan kreatifitas (kemampuan) tersebut”. Semiawan (1984:8) mengartikan “kreatifitas adalah kemampuan untuk

membuat kombinasi-kombinasi baru antar

unsur data atau hal-hal yang sudah ada sebelumnya.” Dengan demikian secara operasional, kreatifitas dapat dirumuskan sebagai kemampuan yang mencerminkan kelancaran, keluwesan atau fleksibel dan orisinalitas serta kemampuan mengoleborasi (mengembangkan, memperkaya, dan memperinci) suatu gagasan.

Universitas Sumatera Utara

oleh kreatifitas kerja pegawai yang optimal. Kinerja seseorang merupakan perpaduan antara kemampuan dan motivasi, dimana motivasi sendiri adalah merupakan perpaduan antara sikap dan kondisi, sedangkan kemampuan seseorang merupakan perpaduan antara pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki seseorang, David (1964:484). Sedangkan kemampuan adalah faktor penting dalam meningkatkan produktifitas kerja, kemampuan berhubungan dengan pengetahuan (knowledge) dan keterampilan (skill) yang dimiliki oleh seseorang, Sutermeister (1976:1) Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa kemampuan kerja berhubungan dengan kondisi psikologis seseorang terhadap pekerjaan yang akan dilaksanakan. Kondisi ini walaupun sifatnya sangat subjektif karena menyangkut motif individu atau perasaan seseorang, artinya seseorang bisa merasakan sesuatu hal yang menguntungkan atau tidak

memberikan kepuasan sesuai dengan keadaan emosi

seseorang yang mempersepsikan kondisi kerja yang ada. Seorang (pegawai) yang mampu mempunyai ciri-ciri pokok antara lain: kelincahan mental berpikir dari segala arah, kelincahan mental berpikir ke segala arah, fleksibel konsep, orisinalitas, lebih menyukai kompleksitas dari pada simplisitas, latar belakang yang merangsang, kecakapan dalam banyak hal (Mangunhardjana, 1987:27-45) Menurut pernyataan Syakhroza (2003) gap yang terjadi di dalam implementasi anggaran disebabkan karena karyawan tidak mempunyai cukup pengetahuan dan pelatihan yang dibutuhkan. Oleh karena itu proses penganggaran membutuhkan

keterlibatan

dan

partisipasi

karyawan.

Adapun

efektivitas


penganggaran itu sendiri berhubungan dengan kapabilitas individu yang terlibat didalamnya. Kapasitas individu pada hakekatnya terbentuk dari proses pendidikan secara umum, baik melalui pendidikan formal, nonformal dan informal. Individu yang berkualitas adalah individu yang memiliki pengetahuan. Terkait dalam proses penganggaran, maka individu yang memiliki cukup pengetahuan akan mampu mengalokasikan sumber daya secara optimal, dengan demikian dapat memperkecil budgetary slack (Yuhertina, 2004). Akan tetapi pada kenyataannya meningkatnya kapasitas individu ternyata justru memunculkan anggapan bahwa budgetary slack adalah suatu konsekuensi yang muncul dalam penyusunan anggaran. Belkaoui (1989) berpendapat bahwa dengan budgetary slack manajer lebih kreatif dan lebih bebas melakukan aktivitas operasionalnya, sehingga mampu mengantisipasi ketidakpastian yang mungkin terjadi.

2.1.2. Partisipasi Penganggaran Menurut Anthony dan Young (2000) anggaran adalah perencanaan yang secara kuantitatif dalam unit moneter untuk periode satu tahun. Anggaran sematamata merupakan perpaduan antara rencana dan ramalan yang dinyatakan dalam istilah keuangan. Perlu ditekankan bahwa anggaran harus merupakan perangkat manajemen, tidak sekedar perhitungan akuntansi belaka. Dengan kata lain kehadiran anggaran tersebut harus dapat dimanfaatkan. Proses penyusunan anggaran pada dasarnya

merupakan

suatu

proses

negoisasi

antara

manajer

pusat


pertanggungjawaban dan atasannya. Hasil akhir proses negoisasi adalah persetujuan tentang perkiraan biaya yang akan terjadi selama satu tahun (untuk pusat biaya), atau anggaran laba atau ROI yang diisyaratkan (untuk pusat laba atau pusat investasi). Dengan demikian anggaran mempunyai dua peran penting di dalam sebuah organisasi. Disatu sisi anggaran berperan sebagai alat untuk perencanaan (planning) dan disatu sisi anggaran berperan sebagai alat pengendalian (control) jangka pendek bagi suatu organisasi (Halim dkk, 2000). Siegel dan Marconi (1989) menjelaskan bahwa anggaran merupakan rencana tindakan manajerial yang diekspresikan dalam bentuk finansial. Anggaran bukan hanya merupakan rencana keuangan mengenai biaya dan pendapatan yang ingin dicapai oleh suatu pusat pertanggungjawaban dalam suatu perusahaan, tetapi anggaran juga merupakan alat pengendalian, koordinasi, pemotivasi, dan pengevaluasi prestasi. Chow (1988) berpendapat bahwa anggaran selain dapat digunakan untuk memotivasi kinerja manajer tingkat bawah juga digunakan untuk memudahkan perencanaan. Partisipasi pengganggaran adalah proses yang menggambarkan individuindividu terlibat dalam penyusunan anggaran dan mempunyai pengaruh terhadap target anggaran dan perlunya penghargaan atas pencapaian target anggaran tersebut (Brownell, 1982 dalam Fitri, 2004). Selanjutnya Anthony dan Govindrajan (2001) menyatakan bahwa mekanisme anggaran akan mempengaruhi perilaku bawahan yaitu mereka akan merespon positif atau negatif tergantung pada penggunaan anggaran. Bawahan dan atasan akan berperilaku positif apabila tujuan pribadi bawahan dan atasan sesuai dengan tujuan organisasi. Selanjutnya bawahan akan berperilaku negatif


apabila anggaran tidak diadministrasikan dengan baik, sehingga bawahan dapat menyimpang dari tujuan organisasi. Perilaku dysfunctional ini merupakan perilaku bawahan yang mempunyai konflik dengan tujuan organisasi (Hansen dan Mowen, 1997). Riharjo (2001) melakukan penelitian pada organisasi sektor publik menemukan bahwa interaksi antara penganggaran partisipatif dan struktur desentralisasi organisasi secara signifikan mempengaruhi kinerja manajerial. Demikian juga dengan Winarti (2003) yang melakukan penelitian di sektor publik menyimpulkan bahwa partisipasi memberikan pengaruh signifikan terhadap prestasi kerja dan kepuasan kerja. Namun anggaran partisipatif dapat pula menimbulkan permasalahan, antara lain (1) atasan atau bawahan akan menetapkan standar anggaran yang terlalu tinggi ataupun terlalu rendah, (2) bawahan akan membuat budgetary slack dengan cara mengalokasikan sumber dari yang dibutuhkan, dan (3) terdapat partisipasi semu (Hansen dan Mowen, 1997).

2.1.3. Komitmen Organisasi Beberapa ahli mengatakan bahwa komitmen sebenarnya merupakan konsep yang dipinjam oleh para pakar teori organisasi dari disiplin ilmu antropologi (Luthans, 1988). Sebaliknya Schein (1985) mengajukan konsep komitmen yang menurutnya lebih berakar pada teori dinamika kelompok dan pertumbuhan kelompok dari pada sekedar pada teori antropologi.


Berdasarkan pengamatan orang lain dan pengamatannya sendiri, Schein (1985) mengemukakan bahwa ada beberapa pengertian yang sama yang berkaitan dengan komitmen antara lain: 1. Keteraturan perilaku yang diamati (observed behavioral regularities) ketika orang-orang berinteraksi, misalnya bahasa yang digunakan dan upacara yang dilakukan sehubungan dengan rasa hormat dan cara bertindak/bersikap. 2. Norma yang berkembang dalam kelompok kerja. 3. Nilai dominan yang didukung oleh sebuah organisasi, seperti mutu produk dan sebagainya. 4. Falsafah yang menjadi landasan kebijaksanaan organisasi yang berkaitan dengan karyawan dan atau pelanggan. 5. Peraturan pergaulan dalam organisasi, cara-cara/seluk-beluk untuk diterima sebagai warga organisasi. 6. Rasa atau iklim yang disampaikan dalam sebuah organisasi oleh tata letak fisik dan cara interaksi para warga organisasi dengan para pelanggan atau orang luar yang lain. Sedangkan Luthans (1989:50) mengutip definisi mengenai komitmen organisasi yang dikemukakan oleh Schein, yaitu: A pattern of basic assumptions group as it leams to cope with its problem of external adaption and internal integration – that has worked well enough to be considered valid and, therefore to be tought to new members as the correct way to perceive, think, and feel in relation to those problems”.


Definisi tersebut menggambarkan bahwa komitmen organisasi sesungguhnya tumbuh karena diciptakan dan dikembangkan oleh individu yang bekerja dalam suatu organisasi, dan diterima sebagai nilai kepada setiap anggota baru. Nilai anggota selama mereka berada dalam lingkungan organisasi tersebut dan dapat dianggap sebagai ciri khas yang membedakan sebuah organisasi dengan organisasi lainnya.

2.1.4. Kesenjangan Anggaran Budgetary slack adalah perbedaan jumlah anggaran yang diajukan oleh bawahan dengan jumlah estimasi yang terbaik dari organisasi (Anthony dan Govindarajan, 2001). Dalam keadaan terjadinya budgetary slack, bawahan cenderung mengajukan anggaran dengan merendahkan pendapatan dan menaikkan biaya dibandingkan dengan estimasi terbaik yang diajukan, sehingga target akan mudah dicapai. Para peneliti akuntansi menemukan bahwa budgetary slack dipengaruhi oleh beberapa faktor termasuk diantaranya partisipasi bawahan dalam penyusunan anggaran (Yuwono, 1999). Penelitian yang menguji hubungan partisipasi dengan budgetary slack masih menunjukkan hasil yang bertentangan. Young (1985) dan Merchant (1985) telah menguji secara empiris bahwa budgetary slack terjadi karena bawahan memberi informasi yang bias kepada atasan dengan cara melaporkan biaya yang lebih besar atau melaporkan pendapatan yang lebih rendah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karena adanya keinginan untuk menghindari resiko, bawahan yang terlibat dalam penyusunan anggaran cenderung untuk melakukan budgetary


slack. Semakin tinggi resiko, bawahan yang berpartisipasi dalam penyusunan anggaran akan melakukan budgetary slack.

2.1.5. Penganggaran Sektor Publik 2.1.5.1. Konsep anggaran sektor publik Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Penganggaran dalam organisasi sektor publik merupakan tahapan yang cukup rumit dan mengandung nuansa politik yang tinggi. Dalam organisasi sector publik, penganggaran merupakan suatu proses politik. Anggaran pada sektor publik harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik, didiskusikan, dan diberi masukan. Anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik. Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam sataun moneter. Proses penganggaran organisasi sektor publik dimulai ketika perumusan strategi dan perencanaan strategik telah selesai dilakukan. Anggaran merupakan artikulasi dari hasil perumusan strategi dan perencanaan strategi yang telah dibuat, tahap penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan


perencanaan yang telah disusun. Anggaran merupakan managerial plan for action untuk memfasilitasi tercapainya tujuan anggaran. Aspek-aspek yang harus tercakup dalam anggaran sektor publik meliputi: aspek perencanaan, aspek pengendalian, dan aspek akuntabilitas publik. Penganggaran sektor publik harus diawasi mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Proses penganggaran akan lebih efektif jika diawasi oleh lembaga pengawas khusus (oversight body) yang bertugas mengontrol proses perencanaan dan pengendalian anggaran (Mardiasmo, 2005).

2.1.5.2. Pengertian anggaran sektor publik Anggaran publik berisi rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam sataun moneter. Dalam bentuk yang paling sederhana, anggaran publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Anggaran berisi estimasi mengenai apa yang akan dilakukan organisasi dimasa yang akan datang. Setiap anggaran memberikan informasi mengenai apa yang hendak dilakukan dalam beberapa periode yang akan datang. Secara singkat dapat dinyatakan bahwa anggaran publik merupakan suatu rencana finansial yang menyatakan berapa biaya atas rencana-rencana yang dibuat (pengeluaran/belanja) dan berapa banyak dan bagaimana caranya


memperoleh

uang

untuk

mendanai

rencana

tersebut

(pendapatan),

(Mardiasmo, 2005).

2.1.5.3. Pentingnya anggaran sektor publik Tidak semua aspek kehidupan masyarakat tercakup oleh anggaran sektor publik. Terdapat beberapa aspek kehidupan yang tidak tersentuh oleh anggaran sektor publik, baik skala nasional maupun lokal. Anggaran sektor publik dibuat untuk membantu menentukan tingkat kebutuhan masyarakat, seperti listrik, air bersih, kualitas kesehatan, pendidikan, dan sebagainya agar terjamin secara layak. Tingkat kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh keputusan yang diambil oleh pemerintah melalui anggaran yang mereka buat. Dalam sebuah Negara demokrasi, pemerintah mewakili kepentingan rakyat, yang dimiliki pemerintah adalah uang rakyat dan anggaran menunjukkan rencana pemerintah untuk membelanjakan uang rakyat tersebut. Anggaran merupakan blue print keberadaan sebuah negara dan merupakan arahan di masa yang akan datang. Menurut Mardiasmo (2005), anggaran sektor publik penting karena beberapa alasan, yaitu: a. Anggaran

merupakan

pembangunan

sosial

alat

bagi

ekonomi,

pemerintah menjamin

untuk

mengarahkan

kesinambungan

dan

meningkatkan kualitas hidup masyarakat.


b. Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tidak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas. Anggaran diperlukan karena adanya masalah keterbatasan sumber daya (scarcity of resources), pilihan (choice), dan trade off. c. Anggaran diperlukan untuk menyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggungjawab

terhadap

rakyat.

Anggaran

publik

merupakan

instrument pelaksanaan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga publik yang ada.

2.1.5.4. Fungsi anggaran sektor publik Menurut Mardiasmo (2005), anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi utama, yaitu sebagai: a. Alat perencanaan (planning tool). Anggaran merupakan alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut. Anggaran sebagai alat perencanaan yang digunakan untuk: 1) Merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan. 2) Merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi serta merencanakan alternatif sumber pembiayaannya.


3) Mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun. 4) Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi. b. Alat pengendalian (control tool). Sebagai alat pengendalian, anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Anggaran sebagai instrumen pengendalian digunakan untuk menghindari adanya overspending, underspending, dan salah sasaran (misappropriation) dalam pengalokasian anggaran pada bidang lain yang bukan merupakan prioritas. Anggaran merupakan alat untuk memonitor kondisi keuangan dan pelaksanaan operasional program atau kegiatan pemerintah. Sebagai alat pengendalian manajerial, anggaran sektor publik digunakan untuk menyakinkan bahwa pemerintah mempunyai uang yang cukup untuk memenuhi kewajibannya. Pengendalian anggaran publik dapat dilakukan melalui empat cara, yaitu: 1) Membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang dianggarkan. 2) Menghitungkan selisih anggaran (favourable dan unfavourable variances). 3) Menemukan penyebab yang dapat dikendalikan (controllable) dan tidak dapat dikendalikan (uncotrollable) atas suatu varians.


4) Merevisi standard biaya atau target anggaran untuk tahun berikutnya. c. Alat kebijakan Fiskal (fiscal tool). Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui anggaran publik tersebut dapat diketahui arah kebijakan fiscal pemerintah, sehingga dapat dilakukan prediksiprediksi dan estimasi ekonomi. Anggaran dapat digunakan untuk mendorong, memfasilitasi, dan mengkoordinasikan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. d. Alat politik (political tool). Anggaran digunakan untuk memutuskan prioritasprioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut. Pada sektor publik, anggaran merupakan dokumen politik sebagai komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik

untuk

kepentingan

tertentu.

Pembuatan

anggaran

publik

membutuhkan political skill, coalition building, keahlian bernegoisiasi, dan pemahaman tentang prinsip manajemen keuangan publik oleh para manajer publik. Manajer publik harus sadar sepenuhnya bahwa kegagalan dalam melaksanakan anggaran yang telah disetujui dapat menjatuhkan kepemimpinannya, atau paling tidak menurunkan kredibilitas pemerintah. e. Alat koordinasi dan komunikasi (coordination and communication tool). Setiap unit kerja pemerintahan terlibat dalam proses penyusunan anggaran. Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintahan. Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu


mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi. Disamping itu, anggaran publik juga berfungsi sebagai alat komunikasi antar unit kerja dalam lingkungan eksekutif. Anggaran harus dikomunikasikan ke seluruh bagian organisasi untuk dilaksanakan. f. Alat penilaian kerja (performance measurement tool). Anggaran merupakan wujud komitmen dari budget holder (eksekutif) kepada pemberi wewenang (legislatif). Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Kinerja manajer publik dinilai berdasarkan berapa yang berhasil ia capai dikaitkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk pengendalian dan penilaian kinerja. g. Alat motivasi (motivation tool). Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan stafnya agar bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Agar dapat memotivasi pegawai, anggaran hendaknya bersifat challenging but attainable atau demanding but achieveable. Maksudnya ialah target anggaran hendaknya jangan terlalu tinggi sehingga tidak dapat dipenuhi, namun juga jangan terlalu rendah sehingga mudah untuk dicapai. h. Alat menciptakan ruang publik (publik sphere). Anggaran publik tidak boleh diabaikan oleh kabinet, birokrat, dan DPR/ DPRD. Masyarakat dan LSM.


Perguruan Tinggi, dan berbagai organisasi kemasyarakatan harus terlibat dalam proses penganggaran politik. Kelompok masyarakat yang terorganisir akan mencoba mempengaruhi anggaran pemerintah untuk kepentingan mereka. Kelompok lain dari masyarakat yang kurang terorganisir akan mempercayakan aspirasinya melalui proses politik yang ada. Pengangguran, tuna wisma, dan kelompok lain yang tak terorganisir akan dengan mudah dan tidak berdaya mengikuti tindakan pemerintah. Jika tidak ada alat untuk menyampaikan suara mereka, maka mereka akan mengambil tindakan dengan jalan lain seperti tindakan massa, melakukan boikot, vandalisme, dan sebagainya.

2.1.5.5. Prinsip-prinsip anggaran sektor publik Menurut Mardiasmo (2005), prinsip-prinsip anggaran sektor publik meliputi: a. Otorisasi oleh Legislatif. Anggaran publik harus mendapatkan otorisasi dari legislatif terlebih dahulu sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut. b. Komprehensif. Anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, adanya dana nonbudgetair pada dasarnya menyalahi prinsip anggaran yang bersifat komprehensif. c. Keutuhan anggaran. Semua penerimaan dan belanja pemerintah harus terhimpun dalam dana umum (general find).


d. Nondiscretionary Appripriation. Jumlah yang disetujui oleh dewan legislatif harus termanfaatkan secara ekonomis, efisien, dan efektif. e. Periodik. Anggaran merupakan suatu proses yang periodik, dapat bersifat tahunan maupun multi tahunan. f. Akurat. Estimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi (hidden reserve) yang dapat dijadikan sebagai kantongkantong pemborosan dan inefisiensi anggaran serta dapat mengakibatkan munculnya underestimate pendapatan dan overestimate pengeluaran. g. Jelas. Anggaran hendaknya sederhana, dapat dipahami masyarakat, dan tidak membingungkan. h. Diketahui publik. Anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas.

2.1.5.6. Proses penyusunan anggaran sektor publik APBN/APBD yang dipresentasikan setiap tahun oleh eksekutif, member informasi rinci kepada DPR/DPRD dan masyarakat tentang programprogram apa yang direncanakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan rakyat, dan bagaimana program-program tersebut dibiayai. Penyusunan dan pelaksanaan anggaran tahunan merupakan rangkaian proses anggaran. Proses penyusunan anggaran mempunyai empat tujuan yaitu: a. Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah.


b. Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemrioritasan. c. Memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja. d. Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR/DPRD dan masyarakat luas. Faktor dominan yang terdapat dalam proses penganggaran adalah: a. Tujuan dan target yang hendak dicapai. b. Ketersediaan

sumber

daya

(faktor-faktor

produksi

yang

dimiliki

pemerintah). c. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan target. d. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi anggaran, seperti munculnya peraturan pemerintah yang baru, fluktuasi pasar, perubahan sosial dan politik, bencana alam, dan sebagainya. Pengelolaan keuangan publik melibatkan beberapa aspek, yaitu aspek penganggaran, aspek akuntansi, aspek pengendalian, dan aspek auditing. Aspek penganggaran mengantisipasi pendapatan dan belanja (revenues and expenditures), sedangkan aspek akuntansi terkait dengan proses mencatat, mengolah, dan melaporkan segala aktivitas penerimaan dan pengeluaran (receipts and disbursments) atas dana pada saat anggaran dilaksanakan. Aspek penganggaran dipandang sebagai isu sentral bila dipandang dari sisi waktu. Aspek akuntansi lebih bersifat retrospective (pencatatan pada masa lalu) maka


aspek penganggaran lebih bersifat prosfective atau anticipatory (perencanaan masa yang akan datang), (Mardiasmo, 2005).

2.1.5.7. Pihak yang terlibat dalam proses anggaran Ditingkat nasional, penentuan prioritas-prioritas anggaran dan negosiasi alokasi anggaran yang digunakan sangat tersentralisasi. Berdasarkan hal tersebut, maka pemain kunci dalam proses anggaran adalah DPR, Kabinet, dan departemen departemen di tingkat nasional. Di tingkat nasional biasanya terdapat sebuah badan yang bertanggungjawab untuk mengkoordinasikan proposal anggaran untuk pengeluaran masing-masing bidang fungsional pemerintah. Mereka memperoleh proposal untuk pendanaan seluruh departemen menurut fungsi dan membuat skala prioritas anggaran (Mardiasmo, 2005). Desentralisasi beberapa keputusan tentang alokasi sumber daya pada tingkat propinsi, kabupaten/kota memberi arti bahwa proses anggaran harus mampu untuk mengakomodasi pemain-pemain baru, yaitu pemerintah dan legislatif di tingkat daerah. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses anggaran dapat dibagi menjadi tiga kategori utama yaitu: a. Eksekutif. Secara umum, eksekutif bertanggungjawab untuk membuat keputusan

dan

melaksanakan

undang-undang

negara.

Eksekutif

bertanggungjawab untuk merancang anggaran. Eksekutif juga harus membuat kerangka pengeluaran jangka menengah, mengatur seluruh


sumber daya keuangan negara dan memonitor departemen dalam membelanjakan uang negara. b. Legislatif. Legislatif membuat dan mengesahkan undang-undang serta mengawasi eksekutif. Reformasi proses anggaran mencoba mereorganisasi proses anggaran, sehingga legislatif lebih berperan dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Sebenarnya legislatif mempunyai wewenang untuk mengubah anggaran, tetapi tidak dapat membuat ulang anggaran, melainkan hanya dengan mengubah pembelanjaan dalam angaran. Legislatif bertanggungjawab menentukan visi, misi, tujuan, arah dan kebijakan, strategi, dan penentuan prioritas secara luas baik ditingkat nasional

maupun

daerah.

Tanggungjawab

utamanya

adalah

memformulasikan strategi di tingkat nasional dan di tingkat daerah. Reformasi anggaran harus dapat meningkatkan peran legislatif dalam proses anggaran. Kemampuan legislatif untuk memenuhi kewajibannya terkadang dibatasi oleh keterbatasan waktu untuk mengkaji dan membahas anggaran dalam komisi. Keadaan tersebut menyebabkan peran legislatif berkurang karena cenderung hanya sebagai formalitas dalam proses anggaran, sehingga tidak mereviewnya secara lebih mendalam. Peran utama legislatif dalam pengawasan, dapat dikerjakan melalui komisi khusus. c. Masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam proses anggaran diharapkan akan mampu mengatasi berbagai permasalahan anggaran, seperti


kebocoran dan pemborosan atau penyimpangan pengalokasian anggaran yang cenderung lebih berorientasi pada kepentingan birokrasi dan bukan kepentingan masyarakat. Peran aktif masyarakat dengan cara memberikan informasi,

menyampaikan

saran

dan

pendapatnya

secara

bertanggungjawab dan langsung kepada DPR atau melalu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan organsiasi sosial kemasyarakatan di daerah.

2.2. Review Penelitian Terdahulu Penelitian tentang kesenjangan anggaran (Budgetary Slack) telah banyak dilakukan pada sektor swasta dan beberapa peneliti malakukannya pada sektor publik. Perbedaan dalam perencanaan dan persiapan anggaran sektor publik, serta adanya pendanaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah cenderung menyebabkan ketergantungan keuangan yang menimbulkan terjadinya slack (Mardiasmo, 2002). Minan (2005) melakukan penelitian tentang Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Hubungan Antara Partisipasi Penganggaran dengan Kesenjangan Anggaran Pada Perguruan Tinggi Swasta di Kota Medan. Hasil penelitiannya adalah partisipasi anggaran tidak mempunyai pengaruh terhadap kesenjangan anggaran dan komitmen organisasi tidak mempunyai pengaruh terhadap hubungan antara partisipasi anggaran dengan senjangan anggaran. Asriningati (2006) di Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan penelitian tentang Pengaruh Komitmen Organisasi dan Ketidakpastian Lingkungan Terhadap


Hubungan Antara Partisipasi Anggaran dengan Senjangan Anggaran. Hasil penelitian penelitian Asriningati membuktikan Partisipasi Anggaran, Komitmen Organisasi, Ketidakpastian Lingkungan berpengaruh positif signifikan terhadap Senjangan Anggaran, sementara untuk interaksi antara variabel Partisipasi Anggaran dengan Komitmen Organisasi dan interaksi antara variabel Partisipasi Anggaran dengan Ketidakpastian Lingkungan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Senjangan Anggaran. Falikhatun (2007) di Provinsi Jawa Tengah melakukan penelitian tentang Interaksi Informasi Asimetri, Komitmen Organisasi dan Group Cohesiveness Dalam Hubungan Antara Partisipasi Penganggaran dan Budgetary Slack. Hasil penelitian Falikhatun membuktikan bahwa partisipasi penganggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap budgetary slack. Informasi asimetri mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap hubungan partisipasi penganggaran dengan budgetary slack. Komitmen organisasi tidak mempunyai pengaruh terhadap hubungan partisipasi penganggaran dengan budgetary slack. Group Cohesiveness mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap hubungan partisipasi penganggaran dengan budgetary slack. Supanto (2007) di Semarang melakukan penelitian tentang Analisis Pengaruh Partisipasi Penganggaran Budgetary slack. Dengan Informasi Asimetri, Motivasi, Komitmen Organisasi sebagai Pemoderasi. Hasil penelitian Supanto membuktikan bahwa partisipasi penganggaran memiliki hubungan yang negatif dan signifikan terhadap budgetary slack, informasi asimetri mempunyai pengaruh positif dan


signifikan pada partisipasi penganggaran dengan budgetary slack sedang motivasi dan komitmenorganisasi tidak mempunyai pengaruh terhadap hubungan partisipasi penganggaran dengan budgetary slack. Begum (2009) di Kabupaten Serang melakukan penelitian tentang Pengaruh Penganggaran Partisipatif

Terhadap Kesenjangan Anggaran Dengan Komitmen

Organisasi Sebagai Variabel Pemoderasi. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa penganggaran partisipatif berpengaruh terhadap kesenjangan anggaran.

Tabel 2.1. Tinjauan Atas Penelitian Terdahulu Peneliti dan Tahun Kersna Minan (2005)

Asriningati (2006)

Judul Penelitian

Variabel

Hasil Penelitian

Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Hubungan Antara Partisipasi Penganggaran dengan Kesenjangan Anggaran Pada Perguruan Tinggi Swasta di Kota Medan

Variabel independen adalah partisipasi anggaran, sedangkan variabel dependen adalah kesenjangan anggaran dengan variabel moderating adalah komitmen organisasi.

Anggaran tidak mempunyai pengaruh terhadap kesenjangan anggaran dan komitmen organisasi tidak mempunyai pengaruh terhadap hubungan antara partisipasi anggaran dengan senjangan anggaran

Pengaruh Komitmen Organisasi dan Ketidakpastian Lingkungan Terhadap Hubungan Antara Partisipasi Anggaran dengan Senjangan Anggaran

Variabel independen adalah partisipasi anggaran dengan ketidakpastian lingkungan, dan interaksi antara partisipasi anggaran dengan komitmen organisasi, sedangkan variabel dependen adalah kesenjangan anggaran

Membuktikan bahwa Partisipasi Anggaran, Komitmen Organisasi, Ketidakpastian Lingkungan berpengaruh positif signifikan terhadap Senjangan Anggaran, sementara untuk interaksi antara variabel Partisipasi Anggaran dengan Komitmen Organisasi dan interaksi antara variabel Partisipasi Anggaran


Lanjutan Tabel 2.1. Peneliti dan Tahun

Judul Penelitian

Variabel

Falikhatun (2007)

Interaksi Informasi Asimetri, KomitmenOrganisasi dan Group Cohesiveness Dalam Hubungan Antara Partisipasi Penganggaran dan Budgetary slack.

Variabel independen adalah partisipasi penganggaran dengan variabel dependen adalah Budgetary slack sedangkan yang menjadi variabel moderating adalah informasi asimetri, budaya organisasi dan group cohesiveness.

Supanto (2007)

Analisis Pengaruh Partisipasi Penganggaran Budgetary slackDengan Informasi Asimetri, Motivasi, Komitmen Organisasi sebagai Pemoderasi.

Variabel independen adalah partisipasi penganggaran sedangkan variabel dependen adalah Budgetary slack dengan variabel moderating adalah asimetri, motivasi, dan komitmen organisasi.

Hasil Penelitian dengan Ketidakpastian Lingkungan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Senjangan Anggaran. Membuktikan bahwa partisipasi penganggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap budgetary slack. Informasi asimetri mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap hubungan partisipasi penganggaran dengan budgetary slack. Komitmenorganisasi tidak mempunyai pengaruh terhadap hubungan partisipasi penganggaran dengan budgetary slack. positif dan signifikan. Membuktikan bahwa partisipasi penganggaran memiliki hubungan yang negatif dan signifikan terhadap budgetary slack, informasi asimetri mempunyai pengaruh positif dan signifikan pada partisipasi penganggaran dengan budgetary slacksedang motivasi dan komitmenorganisasi tidak mempunyai pengaruh terhadap hubungan partisipasi penganggaran dengan budgetary slack.


Lanjutan Tabel 2.1. Peneliti dan Tahun Amaliah Begum (2009)

Judul Penelitian Pengaruh Penganggaran Partisipatif Terhadap Kesenjangan Anggaran Dengan KomitmenOrganisasi Sebagai Variabel Pemoderasi

Variabel Variabel independen adalah penganggaran partisipatif sedangkan variabel dependen adalah kesenjangan anggaran dengan variabel moderating adalah komitmen organisasi

Hasil Penelitian Membuktikan bahwa penganggaran partisipatif berpengaruh terhadap kesenjangan anggaran, sementara pengaruh penganggaran partisipatif terhadap kesenjangan anggaran dengan memasukkan komitmenorganisasi sebagai variabel moderating tidak dapat disimpulkan karena tingkat signifikansi hasil uji tidak memenuhi syarat.


BAB II TINJAUAN PUSTAKA. berarti bahwa seseorang yang memiliki kecakapan atau kesanggupan untuk

Recommend Documents