BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1
Pengertiam Administrasi Secara etimoligis istilah administrasi berasal dar i bahasa inggris dari kata
administarsi on yang bentuk infinifnya adalah to administer.Dalam Oxford Advanced Learners’s Dictionary of Current english(1974),kata to administer diartikan sebagai manage (mengelola) atau direct (menggerakan). Kata administrasi jugadapat berasal dari bahasa Belanda dari kata administratie yang mempunyai pengertian yang mencakup stelsematige verkrijging en verweking van gegeven (tatausaha), bestuur(manajemen dari kegiatan-kegiatan organisai), dan beheer (manajemen dari sumber daya,finansial, personel,gudang). Pengertian administrasi dapat di artikan dalam dua pengertian yaitu administasi dalam arti sempit atau tata usaha dan administasi dalam arti luas. Administrasi dalam arti sempit menurut Ali Mufiz yang mengutip pendapat Mundawardi Reksohadiprawiro,1984). “Administrasi berarti tatausaha yang mencakup setiap pengaturan yang rapi dan sistematis serta penentuan fakta-fakta secara tertulis dengan tujuan memperoleh pandangan yang menyeluruh serta hubungan timbal balil antara satu fakta dengan fakta lainnya (2002:6) Pengertian administrasi dalam arti luas,menurut Sondang P.Siagian adalah sebagai berikut: “Administasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu bentuk usaha kerja sama demi terciptanya tujuan yang di tentukan sebelumnya (2002:9) Dari definisi dan uraian di atas yang telah di kemukakan di atas, maka dapat di simpulkan ciri-ciri administrasi tersebut sebagai berikut :
9
10
1. Kerja sama ,artinya kegiatan administrasi terjadi jika orang-orang di dalamnyua saling bekerja sama 2. Tujuan,artinya sesuatu yang di inginkan untuk di capai melalui kegiatan kerja sama dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama dalam suatu organisasi 3. Pelaksanaan,artinya melaksanakan kegiatan administrasi terdiri dari dua orang atau lebih . Pernyataan di atas dapat kita simpulkan bahwa administrasi adalah seluruh proses kegiatan kerja sama dua orangatau lebih untuk mencapai tujuan bersama dalam suatu organisasi.
2.2
Pengertian Administrasi Kepegawaian Pengertian administrasi kepegawaian menurut Thomas G.spates wakil
manajer kepegawaian di sebutkan bahwa; “Manajemen hakikatnya adalah administrasi kepegawaian.” Maksudnya seorang manajer yang baik itu adalah seorang administrastor kepegawaian yang baik pula. Seorang administrator kepegawaian yang baik itu seharusnya sebagai manajer yang baik. Dengan perkataan lain seorang pejabat eksekutif yang kompeten seharusnya bersikap “ PersonelMinden”,dan seorang kepala kepegawaian yang baik seharusnya ia menjadi “management- minded”.(thoha, 1987:15) Dengan demikian administrasi kepegawaian adalah seorang administrator yang baik dan mampu menjadi management yang bisa menjadi management minded dengan kata lain administrasi kepegawaian merupakan segala kegiatan yang menyangkut persoalan karyawan dari penerimaan,pemberhentiaan kerja atau pemutusan hubungan kerja sampai pada masa pensiun.
11
2.3
Tujuan Administrasi Kepegawaian Menurut Drs. Miftah Thoa,M Tujuan utama administrasi kepegawaian
adalah
untuk
mengurus
segala
sesuatu
yang
berhubungan
dengan
kepegawaian,yang lingkup kegiatannya telah di kemukakan di muka. Masalah administrasi kepegawaian sebenarnya masalah tentang pengguna tenaga kerja manusia untuk keperluan kerja sama sekelompok orang dalam organisasi tertentu . Menurut pigors dan myers 8) dalam buku yang lain mengemukakan tujuan yang ingin di capai dalam pengurusan kepegawaian ini. Mereka membagi tujuan tersebut atas tiga kelompok besar sebagai berikut: 1. Effective utilizating of human resources. 2. Desirable working relationship among all members of the organization. 3. Maximum individual development. - Tujuan pertama , antara lain ingin di capai penggunaan sumber tenaga kerja yang ada secara efektif. Ini maksudnya,bahwa semua tenaga kerja yang terdapat dalam suatu organisasi hendaknya bisa bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi masingmasing. - Tujuan kedua dari pengurusan kepegawaian ialah terciptanya hubungan kerja yang menarik di antara anggota organisasi . Tujuan ini mengandung arti bahwa hubungan kerja yang terjalin di antara pegawai-pegawai yang ada , baik antara atasan dengan bawahan, atasan dengan koleganya, dan dengan bawahan amat menentukan keberhasilan pengurusan. - Tujuan ketigadari kepengurusan kepegawaian ialah mengusahakan agar pengembangan individu-individu sebagai pegawai dalam organisai tersebut dapat dijalankan secara maksimal. Tujuan ini mewajibkan bagi pimpinan organisasi merencanakan secara jelas pengembangan bagi semua pegawai tanpa pilik kasih. Sehingga dengan demikian setiap pegawai akan mengetahui secara pasti kapan saatnya ia mendapat promosi.(thoha 1987:20)
12
2.4
Dimensi Administrasi Kepegawaian Pengertian Dimensi Administrasi Kepegawaian
adalah tugas-tugas
utama yang harus dilaksanakan untuk menyelenggarakan keseluruhan aktifitasaktifitas dalam bidang kepegawaian. Dimensi Kepegawaian Menurut garryDessler adalah meliputi sebagai berikut : a. Perekrutan dan Penempatan 1. Perencanaan Personil dan Perekrutan 2. Testing dan Seleksi Karyawan 3. Wawancara calon karyawan b. Pelatihan dan pengembangan 1. Orientasi dan Pelatihan 2. Mengembangkan Manajerial 3. Menata-olah Mutu dan Manajerial 4. Menilai Kinerja 5. Menata-olah Karier c. Kompensasi 1. Menetapkan Rencana Pembayaran 2. Membayar kinerja dan insentif keuangan 3. Kesehjahtraan dan Jasa d. Kesehatan dan Keselamatan Kerja 1. Hubungan Tenaga Kerja dan Tawar-menawar kolektifitas 2. Terjaminnya Perilaku yang Adil 3. Keselamatan dan kesehatan karyawan
13
4. Menata-olah Sumber Daya Manusia dalam Area Internasional (Desslerr,1997:28) 2.4.1
Pengertian Proses Pengertian proses menurut soewarno Handayaningrat dalam bukunya
pengantar studi ilmu administrasi dan manajemen adalah “ Proses merupakan serangkaian tahap kegiatan mulai dari menentukan sasaran sampai berakhirnya sasaran/tercapainya tujuan “.(1980:20) Pendefinisian proses yang di kemukakan oleh para ahli diatas memiliki suatu kesamaan yaitu adanya tahap-tahapan kegiatan atau perbuatan yang berurutan untuk menghasilkan sesuatu atau pencapaian tujuan. Proses dapat menyangkut jawaban atas pertanyaan yang telah ditentukan pada identifikasi masalah.
2.4.2
Pengertian Pensiun Pensiun merupakan pemberhentian dengan hormat yang dilakukan oleh
perusahaan kepada pegawai yang di anggap sudah tidak produktif lagi untuk bekerja dengan ketidak produktifan ini biasanya di akibatkan oleh faktro usia dan faktor kondisi pegawai. DRS.Moekikijat mengemukakan bahwa definisi pensiun adalah sebagai berikut: “Pensiun adalah jaminan hari tua dan sebagai balas jasa terhadap pegawai negeri yang telah bertahun mengabadikan dirinya kepada negara”(moekijat,2002:26)
Menurut direksi PT PLN (Persero) tentang program studi pensiun dini adalah sebagai berikut;“Pensiun dini adalah Pensiun yang di ajukan oleh pegawai
14
sebelum mencapai usia pensiun normal dengan memperoleh hak-hak kepegawaian tertentu.” Syarat-syarat pokok untuk memperoleh hak pensiun pegawai menurut Drs. Moekijat ada tiga syarat ,yaitu; 1. Telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 tahun 2. Memiliki masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 20 tahun, dan 3. Telah diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negri. Usia untuk penetapan hak atas pensiun ditentukan atas dasar tanggal kelahiran yang disebut pada pengangkatan pertama sebagai pegawai negri,menurut bukti-bukti yang sah, maka tanggal kelahiran atau umur pegawai ditetapkan berdasarkan keterangan dari pegawai yang bersangkutan pada pengangktan pertama itu, dengan ketentuan bahwa tanggal kelahiran atau umur termaksud kemudian tidak dapat diubah lagi untuk keperluan penentuan hak atas pensiun. Pegawai. Dasar pensiun yang di pakai untuk menentukan besarnya pensiun adalah gaji pokok akhir sebulan yang berhak diterim oleh pegwai yang bekepentigan berdasarkan peraturan gaji yang berlaku baginya”(2002:27-29)
2.4.3 Permintaan Pensiun Pegawai Menurut Muchsin Prawiranegawa untuk memperoleh pensiun pegawai yang bersangkutan mengajukan surat permintaan kepada pejabat yang berwenang dengan di sertai : 1. 2.
Salinan sah dari keputusan tentang pemberhentian ia sebagai Pegawai. Daftar riwayat pekerjaan yang disusun/disahkan oleh pejabat /badan Negara yang berwenang untuk memberhentikan Pegawai yang bersangkutan 3. Daftar susunan keluarga yang disahkan oleh yang berwajib yang memuat nama,tanggal kelahiran dan alamat (isteri-isteri)/suami dan anak-anaknya. 4. Surat keterangan dari Pegawai yang berkepentingan yang menyatakan bahwa semua surat-surat ,baik yang asli maupun turunan atau kutipan,dan barang-barang lainnya milik Negara yang ada padanya,telah diserahkan kembali pada yang berwajib (2002:129)
15
2.4.4 Pendaftaran Isteri/Suami/Anak Sebagai Yang Berhak Menerima Pensiun Janda/Duda Menurut Muchsin Prawiranegawa di antaranya adalah : A. Pendaftaran isteri (isteri-isteri)suami/anak (anak-anak) sebagai yang berhak menerima pensiun janda/duda,harus dilakukan oleh Pegawai atau Penerima pensiun Pegawai atau penerima pensiun pegawai yang bersangkutan menurut petunjuk-petunjuk. B. Pendaftaran lebih dari seorang isteri sebagai yang berhak menerima pensiun harus dilakukan dengan pengetahuan tiap-tiap isteri yang di daftarkan. C. Jikalau hubungan perkawinan dengan isteri/suami yang telah di daftarkan putus,maka terhitung mulai hari perceraian berlaku sah isteri/suami itu di hapus dari daftar isteri-isteri/suami yang berhak menerima pensiun janda/duda D. Anak yang dapat didaftarkan sebagai anak yang berhak menerima pensiun janda/duda atau bagian pensiun janda ialah : 1. Anak-anak pegawai atau penerima pensiun pegawai dari perkawinannya dengan isteri(isteri-isteri)/suami yang didaftar sebagai yang berhak menerima pensiun janda/duda 2. Anak-anak pegawai wanita atau penerima pegawai wanita. E. Yang di anggap dilahirkan dari perkawinan sah ialah kecuali anak-anak yang di lahirkan selama perkawinan itu,juga anak yang dilahirkan selambat-lambatnya 300 (tiga ratus) hari sesudah perkawinan itu terputus F. Pendaftaran isteri (isteri-isteri/anak (anak-anak) sebagai yang berhak menerima pensiun janda harus dilakukan dalam waktu 1 (satu) tahun sesudah perkawinan /kelahiran atau sesudah saat terjadinya kemungkinan lain untuk melakukan pendaftaran itu. Pendaftaran isteri/suami /anak yang di ajukan sudah lampau batas waktu tersebut tidak diterima lagi. G. Apabila pegawai tewas dan tidak meninggalkan isteri/suami ataupun anak,maka 20% (dua puluh persen) dari pensiun janda/duda tersebut diberikan kepada orang tuanya. H. Jika kedua orang tua telah bercerai,maka kepada mereka masing-masing Diberikan separoh dari jumlah termaskud pada huruf G di atas. (2002:131-132)
16
2.4.5
Besarnya Pensiun Janda/Duda A. Besarnya pensiun janda/duda sebulan adalah 36% (tiga puluh enam persen) dari dasar pensiun. B. Jumlah 36 % (tiga puluh enam persen) dari pasar pensiun termaksud diatas tidak boleh kurang dari 75 % (tujuh puluh lima persen) dari gajih pokok terendah meneurt Peraturan Pemerintah tentang gaji dan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang berlaku bagi almarhum suami/isteri. C. Apabila Pegawai Negri Sipil tewas,maka besarnya pensiun janda/duda adalah 72%(tujuh puluh dua persen) dari dasar pensiun. D. Jumlah 72% (tujuh puluh dua persen) dari dasar pensiun termaksud diatas tidakboleh kurang dari gajig poko terendah menurut peraturan pemerintah tentang gaji dan pangkat Pegawai Negeri sipil yang berlaku bagi almarhum ister/suami. (2002:130)
2.4.6 Pembatalan Pensiun Janda/Duda Menurut Muchsin Prawiranegara pembatalan pensiun janda/duda adalah : 1. Pensiun janda/duda atau bagian pensiun janda yang diberikan kepada janda/duda yang tidak mempunyai anak,dibatalkan jika janda/duda yang bersangkutan nikah lagi,terhitung dari bulan berikutnya perkawinan itu dilangsungkan. 2. Apabila kemudian khusus dalam hal janda (janda-janda) perkawinan termaksud diatas terputus,maka terhitung dari bulan berikutnya kepada janda yang bersangkutan diberikan lagi pensiun janda atau bagian pensiun janda yang telah dibatalkan,atau jika lebih menguntungkan ,kepadanya diberikan pensiun janda yang dapat diperolehnya karena perkawinan terakhir (2002:133) 2.4.7 Hapusnya Pensiun Pegawai /Pensiun Janda/Duda a.
Hak untuk menerima pensiun pegawai atau pensiun janda/duda hapus adalah : 1. Jika penerima pensiun pegawai tidak seizin pemerintah menjadi anggota tentara atau pegawai negri suatu negri asing. 2. Jika penerima pensiun pegawai /pensiun janda/duda/bagian pensiun dinyatakan salah melakukan tindakan atau terlibat dalam suatu gerakan yang bertentangan dengan kesetiaan terhadap Negara dan Haluan Negara yang berdasarkan pancasila
17
3. Jika ternyata bahwa keteragan-keterangan yang diajukan sebagai bahan penetapan pemberian pensiun pegawai/pensiun janda/duda/bagian pensiun,tidak benar dan bekas Pegawai atau janda/duda/anak yang bersangkutan sebenarnya berhak diberikan pensiun. (2002:134)
2.4.8
Hak Atas Pensiun Janda/Duda Menurut Drs mokijat ada beberapa hak atas pensiun janda di antaranya
adalah : a. Apa bila pegawai atau penerima pensiun pegawai meningal dunia,maka istri(istri-istri)nya untuk pegawai negri pria atau suaminya untuk pegawai negeri wanita ,yang sebelumnya telah terdaftar pada BAKN,berhak menerima pensiun janda atau pensiun duda. b. Apabila pegawai atau penerima pensiun pegawai yang beristri/bersuami meninggal dunia,sedangkan tidak ada istri/suami yang terdaftar sebagai yang berhak menerima pensiun janda/duda,maka dengan menyimpang dari ketentuan tersebut pada huruf a,pensiun janda/duda diberikan kepada istri/suami yang ada pada waktu ia meninggal dunia. Dalam hal pegawai negeri atau penerima pensiun-pegawai pria termaksud diatas bersistri lebih dari seoranmg ,maka pensiun –janda diberikan kepada istri yang ada waktu itu paling lama dan tidak terputus-putus dinikahinya (mokijat 2009:67)
2.4.9 Pengertian Pemberhentian Pegawai Beberapa penulis dalam bukunya memberikan pengistilahan yang berbeda untuk salah satu aktifitas pengelolaan SDM ini . Menurut A.A Anwar Prabu Mangkunegara pemberhentian adalah :“Pemutusan hubungan kerja ,baik untuk sementara maupun untuk sementara maupun selamanya yang di lakukan oleh perusahaan atas permintaan pegawai atau karena kehendak pihak perusahaan. (2001:165) Berdasarkan pengertian di atas pemberhentian pegawai merupakan berkahirnya hubungan kerja yang mengakibatkan hilangya hak dan kewajiban antara pegawai dengan pengusaha atau perusahaan. Pemberhentian pegawai dapat
18
terjadi karena kondisi pegawai yang sudah tidak cocok dengan perusahaan atau sebaliknya
2.4.10 Alasan-Alasan Pemberhentian Menurut H.Malayu S.P Hasibuan alasan-alasan Pemberhentian di antaranya adalah sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Undang-Undang. Keinginan perusahaan. Keinginan Karyawan Pensiun Kontrak kerja Berakhir Kesehatan Karyawan Meninggal dunia. Perusahaam Dilikuidasi.
2.4.11 Bentuk-Bentuk Pemberhentian Pegawai Menurut A.A Anwar prabu Mangkunegara dalam bukunya Manajemen Sumber Daya manusia bentuk-bentuk pemberhentian pegawai terbagi menjadi 4 (empat)macam yaitu sebagai berikut : 1. Pensiun Pensiun adalah pemberhentian dengan hormat oleh pihak perusahaan terhadap pegawai yang usianya terlah lanjut dan dianggap sudah tidak produktif lagi atau setelah usia 56 tahun ,kecuali tenaga pengajar dan instruktur dapat berusia 65 tahun. 2. Pemberhentian atas Permintaan Sendiri dari pegawai Pemberhentian atas permintaan sendiri adalah pemberhentian dengan hormat oleh pihak perusahaan setelah mempertimbangkan dan menyetujui permohonan pengunduran diri pegawai yang bersangkutan karena alasanalasan pribadi atau alasan tertentu
19
3. Pemberhentian langsung oleh pihak perusahaan Bentuk pemberhentian ini dilakukan oleh pihak perusahaan disebabkan antara lain beberapa hal berikut: 1. Karena adanya penyerderhanaan organisasi atau rasionalisasi,yaitu pemberhentian dengan hormat yang dilakukan oleh pihak perusahaan karena alasan kesulitan-kesulitan yang dihadapi perusahaan,,sehingga menyebabkan perlunya penyederhanaan organisasi atau rasionalisasi. 2. Karena pelanggrana disiplin ,penyelewengan atau tindak pidana lainnya,yaitu pemberhentian tidak dengan hormat oleh pihak perusahaan terhadap pegawai yang telah melakukan pelanggaran,penyelewengan atau karena tindak pidana yang mengakibatkan yang bersangkutan terkena hukuman pidana. 3. Karena ketidakmampuan pegawai yang bersangkutan ,yaitu pemberhentian dengan hormat oleh pihak perusahaan terhadap pegawai yang dianggap tidak dapat menunjukan kemampuan atau prestasi dan kondite yang baik. 1. Pemberhentian sementara Pemberhentian sementara ini dapat terjadi antara lain. 1. Karena alasan kesulitan-kesulitan yang dihadapi perusahaan yaitu pemberhentian oleh pihak perusahaan dalam jangka waktu tertentu yang disebabka oleh kondisi perusahaan yang kurang menguntungkan atau menurunnya aktifitas usaha. 2. Karena pelanggaran,penyelewengan ,dan tindak pidana,yaitu pemberhentian sementara oleh pihak perusahaan terhadap pegawai yang melanggar disiplin,melakukan penyelewengan atau tindak pidana lainnya.(Mangkunegara,2001:165)
2.5
Hubungan
Pemberhentian
Pegawai
Karena
Pensiun
Dengan
Administrasi Kepegawaian Pemberhentian pegawai merupakan fungsi dari manajemen sumber daya manusia atau administrasi kepegawaian yang dapat di definisikan sebagai penghakiran hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha yang dapat di sebabkan oleh berbagai macam alasan sehingga berakhir pula hak dan kewajiban di antara mereka. Menurut Malayu Hasibuan dalam bukunya “Manajemen Sumber daya manusia” mengungkapkan bahwa pemberhentian adalah “ “Pemutusan hubungan
20
kerja seorang karyawan dengan suatu organisasi perusahaan. Dengan pemberhentian,berarti berakhirnya keterikatan kerja karyawan terhadap perusahaan”.(Hasibuan,2005:2009). Dalam melakukan pemberhentian pegawai harus berlandaskan pada peraturan perundang –undangan kepegawaian yang berlaku dengan di sertai pemberian haknya sesuai ketentuan sehingga timbulnya rasa keadilan. Melalui permberhentian pegawai,seorang pegawai dapat meningkatkan karir ketika pegawai tersebut di tawari pekerjaan di tempat dan lingkungan kerja yang lebih baik. Pemberhentian pegawai dapat juga menjadi akhir dari karir seseorang ketika pegawai tersebut mencapai masa purnabakti atau pensiun ,atau seorang pegawai yang terkena pemberhentian karena melakukan pelanggaran disiplin. Jadi,Pemberhentian pegawai sebagai salah satu kegiatan dalam mengelola pegawai,catat mencatat data pegawai yang akan
berhenti sampai pemberian
pesangon yang layak bagi pegawai yang akan berhenti merupakan bagian fungsi dari administrasi kepegawaian .
