BAB II TINJAUAN PUSTAKA. adalah mencapai tujuan organisasi. Jika tiap-tiap individu berperilaku atau bekerja

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Efektivitas 2.1.1 Pengertian Efektivitas Suatu organisasi secara keseluruhannya dalam kaitannya dengan efektivitas adalah mencapai tujuan organisasi. Jika tiap-tiap individu berperilaku atau bekerja efektif dalam mencapai tujuannya, maka kelompok dimana ia menjadi anggota juga efektif dalam mencapai tujuan, organisasi itu juga efektif mencapai tujuan. Efektivitas berbeda dengan efesiensi. Efesiensi adalah pengorbanan untuk mencapai tujuan. Dimana semakin kecil pengorbanannya dalam mencapai tujuan, maka dikatakan semakin efesiensi. Sedangkan Efektivitas adalah ukuran sejauh mana tujuan (organisasi) dapat dicapai ( Sigit, 2003: 1 ). Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas merupakan suatu ukuran yang dapat menunjukkan suatu program tersebut berhasil atau tidak. Efektivitas menunjukan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan ( Siagian, 2001: 24) Suatu efektivitas dilihat berdasarkan pencapain hasil atau pencapaian dari suatu tujuan. Efektivitas berfokus kepada outcome (hasil) dari suatu program atau kegiatan, yang dinilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan. Dalam teori sistem, suatu organisasi dipandang sebagai satu dari sejumlah elemen yang saling tergantung. Aliran input dan output merupakan titik awal dalam menggambarkan suatu organisasi. Dengan istilah yang sederhana, organisasi merupakan sumber daya (input) dari sistem yang lebih besar (lingkungan),

22 Universitas Sumatera Utara

memproses input dan mengembalikannya dalam bentuk yang telah diubah atau output (Ivancevich dkk, 2006 :23) Efektivitas organisasi merupakan suatu konsep meyeluruh yang menyertakan sejumlah konsep komponen. Konsep efektivitas organisasi tergantung pada teori sistem yaitu dimensi waktu yang juga penting. Dua kesimpulan utama dari teori sistem adalah : (1) kriteria efektivitas harus merefleksikan keseluruhan siklus inputproses-output, bukan hanya output, dan (2) kriteria efektivitas harus merefleksikan hubungan antara organisasi dan lingkungan luarnya Berdasarkan teori sistem, suatu organisasi merupakan elemen sebuah sistem yang lebih besar yaitu lingkungan. Dengan berlalunya waktu, setiap organisasi mengambil, memproses, dan mengembalikan sumber daya ke lingkungan. Kriteria utama dari efektivitas organisasi adalah apakah organisasi tersebut bertahan dengan lingkungannya. Sehubungan dari penjelasan tersebut maka efektivitas adalah menggambarkan seluruh siklus input, proses dan output yang mengacu pada hasil guna daripada suatu organisasi, program atau kegiatan yang menyatakan sejauhmana tujuan (kualitas, kuantitas, dampak dan waktu) telah dicapai, serta ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya dan mencapai target-targetnya.

2.1.2 Kriteria Efektivitas Organisasi Konsep mengenai efektivitas organisasi selain disandarkan pada teori sistem, tetapi perlu ditambahkan dengan sesuatu yang baru yaitu pada dimensi waktu. Hubungan antara kriteria efektivitas dan dimensi waktu dapat dijelaskan sebagai berikut :


1. Produksi Produksi menggambarkan kemampuan organisasi untuk memproduksi jumlah dan mutu output yang sesuai dengan permintaan lingkungan 2. Efesiensi Konsep efesiensi didefenisikan sebagai angka perbandingan antara output dan input. Ukuran efesiensi harus dinyatakan dalam perbandingan, antara keuntungan dan biaya atau dengan waktu atau output yang merupaka bentuk umum dari ukuran ini. 3. Kepuasan Konsep kepuasan mendefenisikan penekanan pada perhatian yang menguntungkan bagi anggota organisasi maupun pelanggannya. Artinya bahwa organisasi harus mampu memberikan kepuasan kepada kebutuhan para anggota. 4. Adaptasi Kemampuan beradaptasi diartikan dengan sampai seberapa organisasi mampu menanggapi perubahan intren dan ekstren. Jika organisasi tidak dapat menyesuaikan diri , maka kelangsungan hidupnya akan terancam, namun adaptasi tidak memiliki ukuran yang pasti dan nyata. Dapat dijelaskan, apabila tiba waktunya untuk mengadakan penyesuaian dikarenakan adanya fenomena-fenomena tertentu, maka organisasi harus dapat menyesuaikan diri. 5. Perkembangan Organisasi harus mengembangkan diri agar tetap hidup atau berjaya untuk jangka panjang. Efektivitas dengan pertimbangannya, maka efektivitas dapat dibagi menjadi efektivitas jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Keseimbangan optimal adalah keseimbangan dari pencapaian hubungan yang wajar antara kriteria-kriteria itu dalam periode waktu tertentu ( Tampubolon, 2008: 177).


2.2 Pinjaman Dana Bergulir 2.2.1 Pengertian Pinjaman Dana Bergulir Penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan memberdayakan masyarakat melalui tiga jenis kegiatan pokok yaitu Infrastruktur, Sosial dan Ekonomi yang dikenal dengan Tridaya. Dalam kegiatan ekonomi, diwujudkan dengan kegiatan Pinjaman Bergulir, yaitu pemberian pinjaman dalam skala mikro kepada masyarakat miskin di wilayah kelurahan atau desa dimana BKM/UPK berada dengan ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan. Pedoman ini hanya mengatur ketentuan pokok untuk

pelaksanaan

kegiatan

Pinjaman

Bergulir,

namun

keputusan

untuk

melaksanakannya diserahkan sepenuhnya kepada warga masyarakat setempat. Secara umum Pinjaman bergulir adalah pinjaman dalam PNPM Mandiri Perkotaan yang diberikan kepada masyarakat miskin melalui Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat (Pinjaman Dana Bergulir Pelatihan Khusus, 2010: 5) Beberapa pertimbangan PNPM Mandiri Perkotaan menggunakan kegiatan pinjaman bergulir : 1. Tersedianya akses dan jasa layanan keuangan yang berkelanjutan telah terbukti merupakan salah satu alat efektif untuk membantu rumah tangga miskin dalam meningkatkan pendapatan dan kekayaannya. 2. Akses rumah tangga miskin ke jasa layanan keuangan formal masih sangat rendah, sekitar 29 juta rumah tangga miskin masih belum mendapatkan akses ke lembaga keuangan 3. Pinjaman bergulir PNPM Mandiri perkotaan memiliki peluang dapat menjangkau sekitar 2,5 juta rumah tangga miskin yang sama sekali belum menerima akses ke lembaga keuangan formal


4. Permintaan pinjaman dana bergulir pada rencana pronangkis masyarakat masih tinggi. 5. Pemutusan pendampingan yang telah berjalan selama ini bila tanpa disertai kinerja yang memadai akan merusak budaya meminjam dan jaminan sosial yang ada di masyarakat (Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pinjaman Bergulir 2010:2). Pinjaman dana bergulir berasal dari modal stimulan dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) yang disalurkan melalui UPK ( Unit Pengelola Keuangan) kepada masyarakat miskin di kelurahan/desa sebagai salah satu program yang disediakan oleh PNPM Mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Pinjaman dana bergulir adalah merupakan salah satu pilihan masyarakat dari berbagai alternatif kegiatan untuk penanggulangan kemiskinan. Memperhatikan dari hal tersebut di atas, maka pembuatan peraturan yang mengatur tentang pengelolaan dana pinjaman bergulir di samping harus memenuhi beberapa asas. Asas tersebut yaitu: 1. Asas Kesetiakawanan Mengandung maksud bahwa program dana pinjaman bergulir harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang, usaha kecil, menengah, koperasi, yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang 2. Asas Keadilan Mengandung maksud bahwa dalam penyelenggaraan dana pinjaman bergulir harus menekankan pada aspek

pemerataan, tidak

diskriminatif dan

keseimbangan antara hak dan kewajiban 3. Asas Kemanfaatan


Mengandung maksud bahwa dalam program dana pinjaman bergulir bergulir harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup warga negara. 4. Asas Kemitraan Mengandung maksud dalam menyalurkan dana pinjaman bergulir diperlukan kemitraan antara Pemerintah dan masyarakat, Pemerintah sebagai penanggung jawab dan masyarakat sebagai mitra Pemerintah untuk mencapai peningkatan kesejahteraan sosial. 5. Asas Keterpaduan Mengandung maksud dalam program dana pinjaman bergulir harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis. 6. Asas Akuntanbilitas Mengandung maksud dalam program dana pinjaman bergulir harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 7. Asas Keterbukaan Mengandung maksud dalam program dana pinjaman bergulir harus memberikan

akses

yang

seluas-luasnya

kepada

masyarakat

untuk

mendapatkan informasi yang terkait dengan program dana pinjaman bergulir. 8. Asas Partisipasi Mengandung maksud dalam program dana pinjaman bergulir adalah dalam setiap program dana pinjaman bergulir harus melibatkan seluruh komponen masyarakat


9. Asas Profesional Mengandung maksud dalam program dana pinjaman bergulir adalah dalam setiap program dana pinjaman bergulir kepada masyarakat agar dilandasi dengan profesionalisme sesuai dengan lingkup tugasnya dan dilaksanakan seoptimal mungkin. 10. Asas Berkelanjutan Mengandung maksud dalam program dana pinjaman bergulir adalah dalam program dana pinjaman bergulir dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga tercapai kemandirian (http://dodynurandriyan.blogspot.com/2011/10/program-pengelolaan-danapinjaman.html diakses tgl 22/11/2011 pukul 14.20) Dari beberapa penjelasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan daripada pinjaman dana bergulir adalah untuk menyediakan akses layanan keuangan kepada rumah tangga miskin dengan pinjaman mikro berbasis pasar untuk memperbaiki kondisi ekonomi mereka dan membelajarkan mereka dalam hal mengelola pinjaman dan menggunakannya secara benar. Meskipun demikian, PNPM bukanlah program keuangan mikro, dan tidak akan pernah menjadi lembaga keuangan mikro. Program keuangan mikro bukan hanya pemberian pinjaman saja akan tetapi banyak jasa keuangan lainnya yang perlu disediakan. Peran PNPM hanya membangun dasar-dasar solusi yang berkelanjutan untuk jasa pinjaman dan non pinjaman di tingkat kelurahan. PNPM Mandiri Perkotaan dijadikan momen untuk tahap konsolidasi kegiatan keuangan mikro. Oleh sebab itu, dalam tahap ini perlu diciptakan UPK yang kuat, sehat dan secara operasional terpisah dari BKM (Badan


Keswadayaan Masyarakat), masyarakat sendiri harus terlibat dalam keputusan untuk menentukan masa depan UPK. 2.2.2 Sasaran, Pendekatan, dan Prinsip dari Pinjaman Dana Bergulir Adapun sasaran, pendekatan dan, prinsip pinjaman dana bergulir adalah : 2.2.2.1 Sasaran Sasaran utama pelaksanaan kegiatan pinjaman bergulir adalah rumah tangga miskin di wilayah desa/kelurahan dimana BKM berada, khususnya warga miskin yang sudah tercantum dalam daftar warga miskin (hasil Pemetaan Swadaya /PS-2). Indikator tercapainya sasaran tersebut, meliputi : 1. Peminjan dari tumah tangga miskin yang telah diidentifikasi dalam PJM (Perencanaan Jangka Menegah ) Pronangkis dan telah terdaftar dalam daftar warga miskin (PS-2). 2. Minimum 30 % peminjam adalah perempuan 3. Para peminjam dari rumah tangga miskin tersebut telah bergabung dalam KSM, khusus untuk kegiatan ini beranggotakan 5 orang. 4. Akses pinjaman bagi KSM peminjam yang kinerja pengembaliannya bagus, terjamin kelanjutannya baik melalui dana BLM, maupun melalui dana hasil channeling dan kebijakan pinjaman yang jelas.

2.2.2.2 Pendekatan Yang Dipakai dalam Pinjamana Dana Bergulir Pendekatan yang digunakan atau dipakai dalam pinjaman dana bergulir adalah dengan mengarahkan kegiatan pinjaman bergulir sebagai akses pinjaman masyarakat miskin yang saat ini belum mempunyai akses pinjaman ke lembaga keuangan lain melalui:


1. Kegiatan pinjaman bergulir dilaksanakan ditingkat kelurahan, dikelola secara profesional untuk menjaga keberlangsungan akses pinjaman bagi masyarakat miskin. 2. Transparansi atas pengelolaan dan kinerja UPK serta monitoring partisipasi oleh warga masyarakat sebagai wujud pertanggungjawaban pengelolaan dana masyarakat . 3. Penyediaan akses pinjaman yang jumlahnya maupun tingkat bunganya hanya menarik bagi kelompok masyarakat miskin. 4. Menggunakan sistem tanggung renteng kelompok sebagai alat kontrol pengelola (UPK) maupun kelompok peminjam (KSM) 5. Meningkatkan kapasitas kewirausahaan masyarakat melalui pelatihan ekonomi rumah tangga, kewirausahaan dan pembukuan sederhana.

2.2.2.3 Prinsip Pinjaman Dana Bergulir Beberapa prinsip dasar dalam pemberian pinjaman bergulir yang perlu mendapat perhatian dari BKM / UPK antara lain adalah: 1. Dana BLM yang dialokasikan untuk kegiatan pinjaman bergulir adalah milik masyarakat kelurahan/desa sasaran dan bukan milik perorangan; 2. Tujuan dipilihnya kegiatan pinjaman bergulir adalah dalam rangka membantu program penanggulangan kemiskinan dan oleh karenanya harus menjangkau warga masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran utama PNPM Mandiri Perkotaan 3. Pengelolaan pinjaman bergulir berorientasi kepada proses pembelajaran untuk penciptaan peluang usaha dan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat miskin, serta kegiatan-kegiatan produktif lainnya.


4. Pengelolaan pinjaman bergulir dipisahkan antara BKM sebagai representasi dari warga masyarakat pemilik modal dengan UPK sebagai pengelola kegiatan pinjaman bergulir yang bertanggungjawab langsung kepada BKM 5. Prosedur serta keputusan pemberian pinjaman harus mengikuti prosedur pemberian pinjaman bergulir standar yang ditetapkan 6. Manajer dan Petugas UPK harus orang yang mempunyai kemampuan dan telah memperoleh sertifikat pelatihan dasar yang diadakan oleh PNPM Mandiri Perkotaan. 7. UPK telah mempunyai sistem pembukuan yang standar dan sistem pelaporan keuangan yang memadai. 8. UPK mendapat pengawasan, baik oleh BKM melalui Pengawas UPK maupun Konsultan Pelaksana Wilayah (KMW) melalui tenaga ahli dan fasilitator, atau pihak yang ditunjuk proyek (Pedoman Pelaksanaan Pinjaman Dana Bergulir. 2010: 5)

2.3 Ketentuan Dasar Pinjaman Dana Bergulir Agar pelaksanaan kegiatan Pinjaman Bergulir dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, perlu dibuat aturan dasar untuk Pinjaman Bergulir, antara lain mengenai kelayakan lembaga pengelola pinjaman bergulir, kelayakan

peminjam,

Dana

Pinjaman,

Pelayanan

Pinjaman

Bergulir

dan

Pendampingannya. Masing-masing aturan dasar tersebut adalah sebagaimana uraian berikut : 1. Kelayakan Lembaga Pengelola Pinjaman Bergulir Lembaga yang langsung mengelola kegiatan Pinjaman Bergulir adalah Unit Pengelola Keuangan (UPK). UPK adalah salah satu Unit Pengelola dari 3 Unit


Pengelola yang berada dibawah BKM. Dua unit pengelola lainnya adalah Unit Pengelola Lingkungan (UPL) dan Unit Pengelola Sosial (UPS). Struktur lengkap BKM sebagai berikut: Gambar 2.1 Struktur Organisasi BKM LKM BKM

Sekretariat

Pengawas Unit Pengelola Lingkungan

Unit Pengelola ) Keuangan

Unit Pengelola Sosial

MASYARAKAT

(sumber: Pedoman Pelaksanaan Pinjaman Bergulir, 2010:7)


STRUKTUR ORGANISASI UPK Gambar 2.2 Struktur Organisasi UPK

MANAJER UPK

Petugas Pinjaman

Pembuku

Kasir

KSM MASYARAKAT Pinjaman dana bergulir dikelola oleh UPK-BKM yang telah memenuhi sayarat-sayarat sebagiaman yang telah ditentukan dalam siklus pembentukan BKM/UPK. 2. Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) BKM yang akan mengelola kegiatan Pinjaman Bergulir harus memenuhi persyaratan minimal sebagai berikut : 1. BKM telah terbentuk secara sah sesuai ketentuan PNPM Mandiri Perkotaan dan memiliki Anggaran Dasar yang di dalamnya antara lain menyatakan bahwa: 1) Kegiatan Pinjaman Bergulir akan dijalankan sebagai salah satu alat penanggulangan kemiskinan di wilayahnya 2) Dana Pinjaman Bergulir hanya diperuntukkan untuk kegiatan Pinjaman Bergulir saja 3) Pendapatan UPK hanya untuk membiayai kegiatan operasional UPK dan tidak dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan lainnya, termasuk biaya BKM dan Pengawas. Pengawas hanya bisa dibiayai dari Laba bersih tahunan UPK.


2. BKM telah mengangkat Pengawas UPK (2–3 orang) dan petugas UPK (minimal 2 orang). Semua telah memperoleh pelatihan dari PNPM Mandiri Perkotaan dan telah memiliki uraian tugas dan tanggung jawab. 3. BKM dengan persetujuan masyarakat telah membuat aturan dasar Pinjaman Bergulir yang memuat kriteria KSM dan anggotanya yang boleh menerima pinjaman, besar pinjaman mula-mula, besar jasa pinjaman, jangka waktu pinjaman dan sistem angsuran pinjaman serta ketentuan mengenai tanggung renteng anggota KSM. 4. Untuk kelurahan/desa lama (yang telah menjalankan P2KP) : 1) Kinerja pinjaman bergulir yang dijalankan mencapai kriteria memuaskan; peminjam berisiko (LAR) <10%, pinjaman berisiko (PAR) <10%, ratio pendapatan biaya (CCr) > 125% dan hasil investasi (ROI) >10%. 5. Bersedia melakukan perbaikan kelembagaan antara lain: 1) Membentuk pengawas UPK 2) BKM telah menerima pelatihan dari PNPM Mandiri Perkotaan 3) Telah memiliki rekening atas nama BKM dengan kewenangan 4) menandatangani 3 orang.

a. Pengawas UPK Pengawas UPK yang bertugas mengawasi kegiatan UPK dalam mengelola Pinjaman Bergulir telah memenuhi kriteria minimal antara lain : 1) Telah diangkat oleh BKM dengan persetujuan masyarakat sebanyak 2-3 orang, memenuhi unsur laki-laki dan perempuan.


2) Telah memiliki uraian tugas yang mencakup tugas dan tanggung jawab pengawas. 3) Telah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh PNPM Mandiri Perkotaan. c. Unit Pengelola Keuangan (UPK) Unit Pengelola Keuangan (UPK) yang akan mengelola dana Pinjaman Bergulir telah memenuhi kriteria minimal sebagai berikut : 1) Telah diangkat oleh BKM sebanyak minimal 2 orang (ideal 4 orang) 2) Telah memiliki uraian tugas dan tanggung jawab 3) Telah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh PNPM Mandiri Perkotaan 4) Telah memahami aturan dasar Pinjaman Bergulir 5) Telah memiliki rekening atas nama UPK/BKM dengan kewenangan penandatangan 3 orang 6) Telah memiliki Sistem Pembukuan yang berlaku di PNPM Mandiri Perkotaan

2.4 Pelaksanaan Kegiatan Pinjaman Dana Bergulir Dalam kegiatan pinjaman dana bergulir ditentukan ketentuan umum/skim dalam memperoleh pinjaman dana bergulir dan ketentuan umum tersebut harus dipatuhi oleh si calon penerima manfaat atau calon peminjam. Dan ketentuan umum tersebut adalah:


1. Peminjaman adalah warga miskin yang tergabung dalam Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dengan anggota minimal 5 orang diantaranya 30% nya adalah wanita. 2. Tujuan pinjaman untuk mengembangkan usaha yang tidak melanggar ketentuan

(undang-undang).

Tidak

diperkenankan

membiayai

untuk

menunjang kepentingan militer atau politik 3. Besarnya pinjaman pertama maksimal Rp. 500.000,- per orang dan untuk pinjaman selanjutnya maksimum Rp. 2.000.000,- tergantung pada riwayat pembayaran pinjaman sebelumnya. 4. Jasa pinjaman ditetapkan antara 1,5% - 3% per bulan dari pokok

pinjaman

semula. 5. Jangka waktu pinjaman maksimum 12 bulan disesuaikan dengan

kegiatan

usaha peminjam. 6. Peminjam hanya dapat meminjam maksimum 4 kali pinjaman. 7. Angsuran pinjaman maksimal bulanan. 8. Pembayaran angsuran dilakukan bulanan. Sumber dana yang dipakai dalam kegiatan pinjaman dana bergulir ini berasal dari : (1) Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), yang merupakan sumber dana utama, (2) Dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), (3) Dana yang berasal dari pihak Swasta, (4) Dana dari swadaya masyarakat, (5) Dana dari sumber lainnya Dana dari sumber lain berupa channeling atau pinjaman dari Lembaga Keuangan formal baik bank maupun koperasi di sekitar lokasi BKM berada. Tujuan dana chanelling atau pinjaman tersebut adalah untuk menyediakan akses pinjaman bagi KSM yang sudah memenuhi batas maksimal pemberian pinjaman baik dari sisi


jumlah pinjaman (telah mencapai Rp 2.000.000,) atau dari sisi frekuensi peminjaman (sudah mencapai 4 kali pinjam). Diharapkan dengan dana channeling maupun pinjaman dari Lembaga Keuangan formal tersebut nantinya KSM dan anggotanya dapat memperoleh akses pinjaman lebih lanjut dari lembaga tersebut.

2.5 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan 2.5.1

Pengertian Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan Salah satu langkah strategis dari pemerintah untuk mengurangi jumlah

penduduk miskin adalah melalui program PNPM Mandiri Perkotaan. Dimana PNPM Mandiri Perkotaan menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat dan penguatan peran pemerintah daerah dan mengapresiasi dan mendukung kemandirian masyarakat. Sehingga PNPM Madiri Perkotaan adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.


Visi dari PNPM Mandiri Perkotaan adalah masyarakat yang berdaya mampu menjalin sinergi dengan pemerintah daerah serta kelompok peduli masyarakat setempat dalam rangka menanggulangi kemiskinan dengan efektif, mandiri, dan berkelanjutan. Sedangkan misi PNPM Mandiri Perkotaan adalah memberdayakan masyarakat perkotaan, terutama masyarakat miskin, untuk menjalin kerjasama sinergis dengan pemerintah daerah dan kelompok peduli lokal dalam upaya penanggulangan kemiskinan, melalui pengembangan kapasitas, penyediaan sumber daya, dan melembagakan budaya kemitraan antara pelaku pembangunan.

2.5.2 Dasar Hukum Sebagai salah satu Program Inti dari PNPM Mandiri, maka dasar hukum pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan adalah merujuk kepada Dasar Hukum PNPM Mandiri, sebagaimana telah ditetapkan dalam Pedoman Umum PNPM Mandiri, Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan, 2010: 10)

2.5.3 Tujuan PNPM Tujuan umum PNPM yang telah ditetapkan di Pedoman Umum PNPM yaitu” Meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri”. Dengan demikian secara khusus tujuan PNPM Mandiri Perkotaan adalah “ Masyarakat di kelurahan peserta program menikmati perbaikan sosial ekonomi dan tata kepemerintahan lokal” (Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan, 2010: 8)


2.5.4 Sasaran PNPM Sasaran dari PNPM adalah : 1. Terbangunnya Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang dipercaya, aspiratif, representatif, dan akuntabel untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya partisipasi serta kebutuhan masyarakat dalam rangka pengembangan lingkungan pemukiman yang sehat 2. Tersedianya Perencanaan Jangka Menengah (PJM) Pronangkis sebagai wadah untuk mewujudkan sinergi berbagai program penanggulangan kemiskinan yang komprehensif dan sesuai dengan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dalam rangka pengembangan lingkungan permukiman yang sehat, serasi, dan berkelanjutan. 3. Terbangunnya forum BKM tingkat kecamatan dan kota/kabupaten untuk mengawal terwujudnya harmonisasi berbagai program daerah. 4. Terwujudnya kontribusi pendanaan dari Pemerintah Kota/ Kabupaten dalam PNPM Mandiri Perkotaan sesuai dengan kapasitas fiskal daerah.

2.5.5 Prinsip PNPM Secara umum prinsip, PNPM Mandiri Perkotaan menganut dengan apa yang sudah ditetapkan dalam Pedoman Umum PNPM Mandiri yaitu : 1. Bertumpu pada pembangunan manusia. 2. Berorientasi pada masyarakat miskin. 3. Partisipasi. Masyarakat terlibat secara aktif pada setiap proses pengambilan keputusan

pembangunan

dan

secara

gotong

royong

menjalankan

pembangunan.


4. Otonomi. Dalam pelaksanaan PNPM, masyarakat memiliki kewenangan secara mandiri dan partisipatif untuk menentukan dan mengelola kegiatan pembangunan secara swakelola. 5. Desentralisasi. Kewenangan pengelolaan kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan dilimpahkan kepada pemerintah daerah atau masyarakat sesuai dengan kapasitasnya. 6. Kesetaraan dan Keadilan Gender. 7. Demokratis. Setiap pengambilan keputusan pembagunan dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat miskin. 8. Tranparansi dan akuntabel. Masyarakat harus memiliki akses yang memadai terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan

kegiatan

dapat

dilaksanakan

secara

terbuka

dan

dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal, maupun administratif. 9. Prioritas. Pemerintah dan masyarakat harus memprioritaskan pemenuhan kebutuhan untuk pengentasan kemiskinan dengan mendayagunakan secara optimal berbagai sumber daya yang terbatas. 10. Kolaborasi. Semua pihak yang berkepentingan dalan penanggulangan kemiskinan didorong untuk mewujudkan kerjasama dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan. 11. Keberlanjutan. Setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak hanya saat ini tetapi juga di masa depan.


12. Sederhana. Semua aturan, mekanisme dan prosedur dalam pelaksanaan PNPM harus sederhana, fleksibel, mudah dipahami, dan mudah dikelola oleh masyarakat.

2.6 Pembangunan Sosial Program pengentasan kemiskinan yang dibuat oleh pemerintah selalu berkaitan dengan pembangunan sosial. Hal ini dikarenakan dalam suatu program pengentasan kemiskinan diharapkan dapat meningkatkan pembangunan sosial di suatu negara.

Pembangunan sosial berarti bukan semata memiliki makna sebagai

pembangunan yang menghasilkan suatu objek fisik yang bersifat kebendaan, tetapi lebih diartikan dalam aspek manusianya. Sumarno Nugroho menggunakan pengertian pembangunan sosial yang diambil dari rumusan Pre-Conference Working Party dari Internasional Conference of Social Welfare. Dalam rumusan tersebut pembangunan sosial diartikan sebagai aspek keseluruhan pembangunan yang berhubungan dengan relasi-relasi sosial, sistem-sistem sosial dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hal itu (Soetomo, 2008 :312) Dari pengertian di atas maka dalam hal ini pembangunan sosial dituntut untuk menempatkan pembangunan sosial sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Oleh sebab itu, munculnya aspek sosial sebagai salah satu aspek dalam pembangunan nasional di samping aspek-aspek yang lain seperti ekonomi dan politik. Menurut Midgley (dalam Soetomo, 2008: 314), yang menyebutkan bahwa pembangunan sosial yang terencana yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sebagai suatu kebutuhan, dimana pembangunan ini dilakukan untuk saling melengkapi dengan dinamika proses pembangunan (Soetomo, 2008: 314 )


Sebagai upaya untuk memenuhi kondisi kehidupan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia dan hak asasi manusia, pemenuhan kebutuhan dapat dirumuskan secara berjenjang. Kondisi kehidupan suatu masyarakat dapat dikatakan sejahtera apabila semakin banyak kebutuhan yang terpenuhi. Dalam hal ini kebutuhan yang dimaksud adalah dalam pengertian yang luas tidak hanya terbatas secara fisik tetapi juga non fisik. Jika dikaitkan dengan pembangunan sosial maka prioritas pembangunan sosial diberikan kepada kelompok masyarakat yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka. Oleh karena itu, pembangunan sosial merupakan suatu strategi dalam mengatasi masalah yang dihadapi oleh suatu kelompok masyarakat yang tidak atau belum mampu memenuhi kebutuhan dasarnya tersebut. Pembangunan yang terjadi diperkotaan juga dapat membuat masalah kemiskinan yang yang ada di perkotaan semakin kompleks. Daerah perkotaan merupakan konsentrasi penduduk dan berbagai kegiatan ekonomi dan sosial serta adminitrasi pemerintahan yang terletak pada lahan perkantoran yang relatif terbatas, meskipun daerah perkotaan mempunyai tingkat produktivitas yang lebih tinggi, ketersediaan prasarana dan sarana, fasilitas pelayanan ekonomi dan sosial serta berbagai kemudahan lain yang lebih luas, tetapi terdapat kecendrungan bahwa pembangunan fisik semakin pesat (Adisasmita, 2006: 2) Kemiskinan yang saat ini terjadi tidak hanya menyangkut hak untuk pemenuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan. Tetapi, kemiskinan juga berarti akses yang rendah dalam sumber daya dan aset produktif untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan hidup, antara lain: ilmu pengetahuan, informasi, teknologi, dan modal. Selain itu, kondisi kelembagaan pimpinan masyarakat yang tidak mengakar dan tidak dapat dipercaya tersebut pada umumnya tumbuh subur dalam situasi masyarakat secara umum memang belum berdaya. Sehingga dapat dikatakan bahwa


kemiskinan akan tumbuh subur dalam situasi dimana prilaku/sikap dan cara pandang (paradigma) masyarakat yang belum berdaya (Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan, 2010: 5) Pembangunan sosial juga dikaitkan dengan kesejahteraan dan keadilan sosial. Pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan dirumuskan sebagai berisi sejumlah besar program yang akan mengantarkan pembangunan kepada sebagian besar masyarakat melalui peningakatan akses kepada pelayanan publik dan penyuluhan. Dan selanjutnya menyalurkan komponen paket program tersebut kepada kelompok masyarakat yang dianggap memiliki atau menyandang masalah dalam pemenuhan kesejahteraan. Pembangunan sosial lebih diarahkan kepada pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan cepat. Sehingga hal tersebut dapat mendorong perkembangan perekonomian di suatu negara. Dalam suatu pelaksanaan pembangunan yang dikaitkan dengan kesejahteraan sosial maka implikasi yang lebih lanjut adalah bahwa kebutuhan-kebutuhan sosial akan terpenuhi dengan sendirinya sejalan dengan peningkatan pendapatan masyarakat baik yang berada di desa taupun yang di kota. Dengan pendapatan yang meningkat dari masyarakat maka mereka akan mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Pembangunan sosial dimaksudkan sebagai suatu strategi yang ditujukan suatu strategi yang ditujukan kepada masyarakat yang memiliki kondisi kehidupan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Sebagai suatu strategi pembangunan maka konsep ini lebih ditekankan adalah penyaluran berbagai program secara cepat dan langsung kepada sasaran, sehingga dapat mengentaskan mereka dari kondisi kemiskinan. Dengan demikian minimal mereka dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Sebagai suatu strategi pembangunan maka pembangunan sosial lebih mengarah pada kelompok masyarakat yang belum


memiliki kehidupan yang layak termasuk kebutuhan dasarnya melalui proses dan mekanisme dalam kehidupan sosial yang berlangsung. Pembangunan akan menemui gejala kemiskinan begitu pembangunan tersebut diimplementasikan. Pembangunan yang tidak memperhitungkan bahwa masyarakat yang akan dibangun itu berbeda keadaannya, akan membawa akibat yang lebih berat bagi

warga/lapisan

masyarakat

miskin.

Begitu

upaya

pembangunan

diimplementasikan, kemampuan warga masyarakat untuk merespon tawaran pembangunan semakin terlihat tidak sama. Pembangunan yang tidak memperhatikan keadaan masyarakat yang berbeda-beda itu akan mengakibatkan ketertinggalan lapisan miskin oleh pembangunan (Mardimin, 1996: 48) Suatu konsep pembangunan yang menekankan pada aspek manusia dan masyarakat adalah mengenai pemahaman tentang suatu proses perubahan . Perubahan di dalam masyarakat dapat dilihat dari dampak yang dihasilkannya yaitu suatu kemunduran (regress) ataupun kemajuan (progress). Sehingga pembangunan diharapkan dapat menuju ke dalam suatu kemajuan. Semakin banyak kebutuhan yang terpenuhi maka semakin meningkat kesejahteraann atau taraf tingkat kesejahteraan masyarakat. Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dibutuhkan suatu proses perubahan dalam berbagai dimensi yang menyesuaikan dengan dimensi kesejahteraan yang diharapkan.

2.7 Pengembangan Masyarakat Pengembangan masyarakat (community development) adalah suatu proses yang merupakan usaha masyarakat sendiri yang diintegrasikan dengan otoritas pemerintah, guna memperbaiki kondisi sosial ekonomi dan kultural masyarakat atau komunitas, mengintegrasikan komunitas ke dalam kehidupan nasional dan mendorong


kontribusi komunitas yang lebih optimal bagi kemajuan nasional. Dan inti dari pengembangan masyarakat adalah bagaimana individu,kelompok atau komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka (Soetomo, 2008: 79). Dengan adanya community development diharapkan berbagai proses untuk meningkatkan kondisi kehidupan yang memberikan fokus perhatian pada suatu komunitas sebagai suatu kesatuan masyarakat, guna merealisasikan tujuan yang diharapkan. Sebagaimana dalam kehidupan komunitas terdapat beberapa karakteristik yang penting, yaitu asas resiprositas dan ikatan lokalitas serta adanya kehidupan sosial yang terorganisasi. Berbasis asas tersebut, dalam suatu komunitas terdapat jaringan interaksi dan relasi sosial yang cukup kohesif, serta masing-masing warga memiliki perasaan dan kesadaran sebagai bagian dari kehidupan bersama, sehingga mempunyai ikatan yang kuat terhadap komunitasnya.

Sebagai suatu strategi pembangunan

masyarakat perkembangan community development lebih menekankan pada swadaya atau self help. Dipandang dari terminologi yang digunakan, konsep community development juga sering mengandung potensi kontradiksi. Hal ini disebabkan karena dalam konsep community terkandung tiga elemen penting yaitu lokalitas, kehidupan sosial yang terorganisasi dan solidaritas sosial. Di lain pihak konsep development terkandung unsur perubahan sosial yaitu kondisi sosial ekonomi.

2.8 Kerangka Pemikiran Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh semua negara di dunia, tidak

terkecuali

untuk

Indonesia.

Salah

satu

penyebabnya

adalah dari


ketidakberdayaan masyarakat miskin untuk mendapatkan akses yang dapat menjangkau mereka. Pembangunan pada saat ini telah membawa banyak perubahan dalam berbagai aspek di masyarakat, baik pada kawasan pedesaan maupun perkotaan. Perubahan tersebut membawa dampak tidak hanya terhadap lingkungan fisik, tapi juga sistem nilai dalam tatanan kehidupan sosial bermasyarakat. Namun perubahan yang diciptakan oleh pembangunan membawa dampak yang lebih kompleks, karena ternyata telah melahirkan keterbelakangan dan kemiskinan dalam masyarakat. Dari salah satu alasan tersebut, sehingga muncul program dari pemerintah bernama PNPM Mandiri Perkotaan. PNPM Mandiri Perkotaan merupakan salah satu program pemerintah untuk dapat mengurangi tingkat kemiskinan secara efektif, mandiri, dan berkelanjutan. Salah satu upaya untuk menanggulangi kemiskinan yang dipakai oleh PNPM Mandiri Perkotaan adalah melalui pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pengembangan infrastruktur, sosial, dan ekonomi (tridaya). Kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh PNPM adalah pinjaman dana bergulir. Pinjaman dana bergulir merupakan pinjaman yang berasal dari dari modal stimulan dana BLM yang disalurkan oleh UPK (Unit Pengelola Keuangan) kepada masyarakat miskin di kelurahan/desa yang disediakan oleh PNPM Mandiri Perkotaan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Melalui pinjaman dana bergulir yang diberikan diharapakan masyarakat miskin dapat meningkatkan perekonomian keluarga mereka. Sebelum dana bergulir ini diberikan kepada masyarakat miskin, dana bergulir yang berasal dari dana BLM diberikan kepada BKM setelah itu disalurkan kepada masyarakat miskin yang sudah membentuk KSM ( Kelompok Swadaya Masyarakat).


Dari kegiatan pinjaman dana bergulir ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk melihat keefektifan kegiatan pinjaman dana bergulir ini, maka dapat dilihat dari 4 ukuran efektivitas suatu program dalam mencapai suatu keberhasilan dan dalam pencapaian tujuan, yaitu : 1. Kualitas, yaitu bagaimana anggota KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) mendapatkan kemudahan dalam mendapatkan akses pinjaman bergulir. 2. Kuantitas, yaitu dilihat dari modal yang dipinjamkan oleh BKM kepada KSM. 3. Dampak, yaitu bagaimana pengaruh pinjaman bergulir terhadap peningkatan ekonomi rumah tangga setiap anggota KSM 4. Waktu, yaitu dilihat dari ketepatan anggota KSM dalam pengembalian pinjaman dana bergulir. Untuk memperjelas kerangka pemikiran tersebut, maka dapat dilihat dari bagan alir pemikiran berikut ini:


BAGAN ALIR PEMIKIRAN KEMISKINAN

PNPM Mandiri Perkotaan

BKM

KSM

BLM Pinjaman Dana Bergulir

Tujuan: Menyediakan akses layanan keuangan kepada rumah tangga miskin dengan pinjaman mikro berbasis pasar untuk memperbaiki kondisi ekonomi mereka

Efektivitas Pinjaman Dana Bergulir: 1. 2. 3. 4.

Efektif

Kualitas Kuantitas Dampak Waktu

Tidak Efektif


2.9

Defenisi Konsep dan Defenisi Operasional

2.9.1

Defenisi Konsep Suatu konsep merupakan sejumlah pengertian atau ciri-ciri yang berkaitan

dengan berbagai peristiwa, objek, kondisi, situasi dan hal-hal yang sejenis. Konsep diciptakan dengan mengelompokkan objek-objek atau peristiwa-peristiwa yang mempunyai ciri-ciri yang sama. Defenisi konsep bertujuan untuk merumuskan sejumlah pengertian yang digunakan secara mendasar dan menyamakan persepsi tentang apa yang akan diteliti serta menghindari salah pengertian yang dapat mengaburkan tujuan penelitian (Silalahi, 2009:12) Untuk mendapatkan batasan-batasan yang lebih jelas mengenai variabelvariabel yang akan diteliti dalam defenisi konsep yang digunakan dalam pengertian ini adalah: 1. Efektivitas merupakan suatu ukuran yang dapat menunjukkan suatu program berhasil atau tidak dalam pencapaian tujuan. 2. Pinjaman dana bergulir merupakan pinjaman yang diberikan kepada masyarakat miskin melalui Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. 3. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses dimana masyarakat yang tinggal di suatu lokasi tertentu mengembangkan prakarsa untuk melaksanakan suatu tindakan sosial untuk mengubah situasi di lingkungan mereka. 4. PNPM Mandiri Perkotaan merupakan suatu program yang dibuat oleh pemerintah untuk dapat membangun kemandirian masyarakat.


2.9.2

Defenisi Operasional Defenisi operasional merupakan seperangkat petunjuk atau kriteria atau

operasi yang lengkap tentang apa yang harus diamati dan bagaimana mengamatinya dengan memiliki rujukan-rujukan empiris. Bertujuan untuk memudahkan penelitian dalam melaksanakan penelitian di lapangan. Maka perlu operasionalisasi dari konsepkonsep yang menggambarkan tentang apa yang harus diamati (Silalahi,2009:120) Untuk memberikan kemudahan dalam memahami variabel dalam penelitian ini, maka diukur melalui indikator-indikator. Adapun yang menjadi indikator dalam penelitian ini adalah: 1. Efektivitas Pelaksanaan Pinjaman Dana Bergulir dapat dilihat melalui 4 indikator yaitu: a.

Kualitas, yaitu dilihat dari kemudahan anggota mendapatkan akses pinjaman. Misal apakah pelayanan yang diberikan BKM kepada KSM sudah memenuhi syarat seperti dalam proses pemberdayaan yang dilakukan BKM kepada KSM seperti, bimbingan dalam hal pembuatan proposal kelayakan usaha.

b.

Kuantitas, yaitu dilihat dari modal yang dipinjamkan kepada KSM oleh BKM dan dari jenis usaha yang dijalankan oleh anggota KSM. b.1 Efektif jika, modal yang diberikan oleh UPK-BKM kepada setiap anggota KSM merata b.2 Tidak Efektif, modal yang yang diberikan oleh UPK-BKM kepada setiap anggota KSM tidak merata b.3 Efektif jika, modal pinjaman yang diberikan digunakan untuk membuka usaha.


b.4 Tidak Efektif jika, modal pinjaman yang diberikan tidak digunakan untuk membuka usaha. c.

Dampak, yaitu pengaruh pinjaman dana bergulir terhadap peningkatan ekonomi rumah tangga anggota KSM. c.1 Efektif jika, hasil pendapatan rumah tangga setelah mengikuti pinjaman bergulir > pendapatan rumah tangga sebelum mengikuti pinjaman bergulir. c.2 Tidak Efektif jika, hasil pendapatan rumah tangga setelah mengikuti pinjaman bergulir < pendapatan rumah tangga sebelum mengikuti pinjaman bergulir. c.3 Efektif jika, pendapatan dari usaha yang dijalankan dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga. c.4 Tidak efektif jika, pendapatan dari usaha yang dijalankan tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga. c.5 Efektif jika, pendapatan rumah tangga per bulan dapat disisihkan untuk menabung c.6. Tidak efektif jika, pendapatan rumah tangga per bulan tidak dapat disisihkan untuk menabung.

d.

Waktu, yang merupakan ketepatan waktu anggota KSM melaksanakan kegiatan pinjaman bergulir tersebut selama 1 tahun. d.1 Efektif, jika tingkat pengembalian pinjaman bergulir oleh anggota KSM tidak sampai 1 tahun. d.2 Tidak Efektif, jika tingkat pengembalian pinjamana bergulir oleh anggota KSM lebih dari 1 tahun.


d.3 Efektif jika, dalam pengembalian pinjaman bergulir tidak terjadi tunggakan. d.4 Tidak Efektif jika, dalam pengembalian pinjaman bergulir terjadi tunggakan.


BAB II TINJAUAN PUSTAKA. adalah mencapai tujuan organisasi. Jika tiap-tiap individu berperilaku atau bekerja

Recommend Documents