BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1
Teori Parson Tentang Perubahan Sosial Perubahan Sosial dalam soejono soekanto (2003), adalah segala
perubahan yang terjadi dalam suatu masyarakat yang tercakup atas aspek-aspek dari suatu masyarakat, ataupun terjadinya suatu perubahan dari faktor lingkungan karena perubahan komposisi penduduk, kondisi geografis, serta perubahan sistem hubungan
sosial,
maupun
terjadinya
suatu
perubahan
pada
lembaga
kemasyarakatannya. Perubahan sosial terjadi karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhinya. Definisi perubahan sosial menurut beberapa ahli sosiologi: 1. Menurut William F.Ogburn mengemukakan bahwa, “ruang lingkup
perubahan-perubahan
sosial
meliputi
unsur-unsur
kebudayaan baik yang material maupun yang immaterial, yang ditekankan adalah pengaruh besar unsur-unsur kebudayaan material terhadap unsur-unsur immaterial”. 2. Menurut Kingsley Davis mengartikan, “perubahan sosial sebagai perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat”. 3. Menurut MacIver mengatakan, “perubahan-perubahan sosial merupakan sebagai perubahanperubahan dalam hubungan sosial
10 Universitas Sumatera Utara
(social
relationships)
atau
sebagai
perubahan
terhadap
keseimbangan (equilibrium) hubungan sosial”. 4. Menurut JL.Gillin dan JP.Gillin mengatakan , “perubahanperubahan sosial sebagai suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, idiologi maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat”. 5. Menurut Samuel Koenig mengatakan bahwa, “perubahan sosial menunjukkan pada modifikasimodifikasi yang terjadi dalam polapola kehidupan manusia”. 6. Defenisi menurut Selo Soemardjan rumusannya adalah “segala perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat”. Dari defenisi diatas, Dapat di Simpulkan Perubahan Sosial adalah perubahan yang terjadi dalam struktur masyarakat yang dapat mempengaruhi sistem sosial. Pada dasarnya , Perubahan-perubahan sosial terjadi oleh karena anggota masyarakat pada waktu tertentu merasa tidak puas lagi terhadap keadaan kehidupannya yang lama.Norma-norma dan lembaga-lembaga sosial atau sarana penghidupan yang lama dianggap tidak memadai lagi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang baru. Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi mengatakan bahwa
11 Universitas Sumatera Utara
secara umum penyebab dari perubahan sosial budaya dibedakan atas dua golongan besar, yaitu: 1) Perubahan yang berasal dari masyarakat itu sendiri. a. Bertambah atau berkurangnya penduduk. b. Perubahan Jumlah penduduk merupakan penyebab terjadinya perubahan social, seperti pertambahan atau berkurangnya penduduk pada suatu daerah tertentu, Bertambahnya Penduduk pada suatu daerah dapat mengakibatkan perubahan pada struktur masyarakat, terutama mengenai lembaga-lembaga kemasyarakatan.
Sementara
pada
daerah
lain
terjadi
kekosongan sebagai akibat perpindahan penduduk tadi. c. Penemuan-penemuan baru Penemuan-penemuan baru akibat perkembangan ilmu pengetahuan baik berupa teknologi maupun berupa gagasan-gagasan menyebar kemasyarakat, dikenal, diakui, dan selanjutnya diterima serta menimbulkan perubahan sosial. Menurut Koentjaraningrat faktor-faktor yang mendorong individu untuk mencari penemuan baru adalah sebagai berikut : a) Kesadaran dari orang perorangan karena kekurangan dalam kebudayaannya. b) Kualitas dari ahli-ahli dalam suatu kebudayaan. Perangsang bagi aktivitas-aktivitas penciptaan dalam masyarakat.
12 Universitas Sumatera Utara
c) Pertentangan (konflik) dalam masyakat Pertentangan dalam nilai dan norma-norma, politik, etnis, dan agama dapat menimbulkan perubahan sosial budaya secara luas. Pertentangan individu terhadap nilai-nilai dan norma-norma serta adat istiadat yang telah berjalan lama akan menimbulkan perubahan bila individuindividu tersebut beralih dari nilai, norma dan adat istiadat yang telah diikutinya selama ini.
2) Faktor-faktor perubahan yang berasal dari luar masyarakat, yaitu: a. Peperangan Peperangan yang terjadi dalam satu masyarakat dengan masyarakat lain menimbulkan berbagai dampak negatif yang sangat dahsyat karena peralatan perang sangat canggih. b. Pengaruh kebudayaan asing Adanya pengaruh kebudayaan asing ini akan dapat mempengaruhi
terjadinya
perubahan-perubahan
pada
masyarakat yang kena pengaruhnya. Terdapatnya hubungan secara fisik antara kebudayaan dua masyarakat akan mengakibatkan pengaru timbal-balik. Jadi biasanya setiap kebudayaan masyarakat akan mempengaruh masyarakat lainnya, tetapi juga dapat menerima pengaruh kebudayaan
13 Universitas Sumatera Utara
dari masyarakat yang lain pula. Adanya proses penerimaan pengaruh kebudayaan asing ini disebut dengan akulturasi.
2.2
Teori Konflik Konflik dalam Ritzer (2010:153-160), pada dasarnya adalah sesuatu yang
tidak terhindarkan dalam kehidupan kita, Konflik merupakan bagian dari interaksi sosial yang bersifat disosiatif.konflik ini jika dibiarkan berlarut-larut dan berkepanjangan serta tidak segera ditangani akan menimbulkan terjadinya disintegrasi sosial suatu bangsa.Suatu keadaan yang memiliki peluang besar untuk timbulnya konflik adalah perbedaan.Perbedaan yang di maksud adalah perbedaan kepentingan. Konflik berasal dari kata kerja Latin configere yang berarti saling memukul.secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Asumsi Ralf tentang masyarakat ialah bahwa setiap masyarakat setiap saat tunduk pada proses perubahan, dan pertikaian serta konflik ada dalam sistem sosial juga berbagai elemen kemasyarakatan memberikan kontribusi bagi disintegrasi dan perubahan. Suatu bentuk keteraturan dalam masyarakat berasal dari pemaksaan terhadap anggotanya oleh mereka yang memiliki kekuasaan, sehingga ia menekankan tentang peran kekuasaan dalam mempertahankan ketertiban dalam masyarakat.
14 Universitas Sumatera Utara
Bagi Dahrendorf, masyarakat memiliki dua wajah, yakni konflik dan konsesus yang dikenal dengan teori konflik dialektika.Dengan demikian diusulkan agar teori sosiologi dibagi menjadi dua bagian yakni teori konflik dan teori konsesus. Teori Konflik harus menguji konflik kepentingan dan penggunaan kekerasan yang mengikat masyarakat.Sedangkan, Teori Konsesus harus menguji nilai integrasi dalam masyarakat.Bagi Ralf, masyarakat tidak Akan ada tanpa konsesus dan konflik.Masyarakat disatukan oleh ketidak bebasan yang dipaksakan.Dengan
demikian,
posisi
tertentu
di
dalam
masyarakat
mendelegasikan kekuasaan dan otoritas terhadap posisi yang lain. Fakta kehidupan sosial ini yang mengarahkan Dahrendorf kepada tesis sentralnya, bahwa perbedaan distribusi(otoritas) selalu menjadi faktor yang menentukan konflik sosial sistematis.Hubungan Otoritas dan Konflik Sosial Ralf Dahrendorf berpendapat, bahwa posisi yang ada dalam masyarakat memiliki otoritas atau kekuasaan dengan intensitas yang berbeda-beda.Otoritas tidak terletak dalam diri individu, tetapi dalam posisi, sehingga tidak bersifat statis.Jadi, seseorang bisa saja berkuasa atau memiliki otoritas dalam lingkungan tertentu dan tidak mempunyai kuasa atau otoritas tertentu pada lingkungan lainnya. Sehingga seseorang yang berada dalam posisi subordinat dalam kelompok tertentu, mungkin saja menempati posisi superordinat pada kelompok yang lain. Kekuasaan atau otoritas mengandung dua unsur yaitu penguasa (orang yang berkuasa) dan orang yang dikuasai atau dengan kata lain atasan dan bawahan. Kelompok dibedakan atas tiga tipe antara lain : 1. Kelompok Semu (quasi group).
15 Universitas Sumatera Utara
2. Kelompok Kepentingan (manifes). 3. Kelompok Konflik Kelompok semu adalah sejumlah pemegang posisi dengan kepentingan yang sama tetapi belum menyadari keberadaannya, dan kelompok ini juga termasuk dalam tipe kelompok kedua, yakni kelompok kepentingan dan karena kepentingan inilah melahirkan kelompok ketiga yakni kelompok konflik sosial. Sehingga dalam kelompok akan terdapat dalam dua perkumpulan yakni kelompok yang berkuasa (atasan) dan kelompok yang dibawahi (bawahan).Kedua kelompok ini mempunyai kepentingan berbeda. Bahkan, menurut Ralf, mereka dipersatukan oleh kepentingan yang sama. Menyangkut tentang konflik,menurut asumsi Ralf Dahrendorf diatas dapat dilihat sebagai dimana pihak pemerintah (penguasa) dan pihak pengusaha (pemilik modal) memiliki kepentingan bersama yaitu dalam memanfaatkan dalam persaingan pasar modal pihak-pihak masing-masing. Namun, kelompok yang merasa dirugikan dan terganggu adalah pihak lembaga pendidikan (sekolahsekolah) dan rumah ibadah yang berada dilingkungan sekitar dan masyarakat setempat yang tidak setuju adanya bangunan tersebut, sehingga memicu konflik diantara pihak sekolah mengajukan tuntutan untuk menutup usaha tersebut dengan melakukan tindakan protes seperti berdemonstrasi bersama dengan organisasi masyarakat dan warga setempat yang tidak setuju atas adanya usaha komersil tersebut yang dinilai dapat merusak moral anak bangsa Indonesia.
16 Universitas Sumatera Utara
2.3
Defenisi Konsep
Konsep adalah suatu hasil pemaknaan didalam intelektual manusia yang merujuk pada kenyataannya nyata kedalam empiris, dan bukan merupakan refleksi sempurna. Dalam sosiologi, konsep menegaskan dan menetapkan apa yang akan diobservasi menurut, Suyanto (2005:49). Defenisi konsep yang digunakan sebagai konteks penelitian ini antara lain sebagai berikut : 1. Ruang publik adalah menurut Habermas (1989) (dalam Barker, 2004:380), merupakan suatu wilayah yang muncul pada ruang spesifik dalam masyarkat “borjuis” ini adalah ruang yang memperantarai masyarakat sipil dengan Negara, dimana
public mnegorganisasi
dirinya sendiri dan
dimana “opini public” dibangun. Ruang publik memiliki peran yang cukup berarti dalam proses berdemokrasi. Ruang publik merupakan ruang demokratis atau wahana diskursus masyarakat, yang mana warga negara dapat menyatakan opini-opini, kepentingan-kepentingan dan kebutuhankebutuhan mereka secara diskursif.Ruang publik merupakan syarat penting
dalam
demokrasi.Ruang
publik
adalah
tempat
warga
berkomunikasi mengenai kegelisahan-kegelisahan politis warga. Selain itu, ruang publik merupakan wadah yang mana warganegara dengan bebas dapat menyatakan sikap dan argumen mereka terhadap negara atau pemerintah. Ruang publik bukan hanya sekedar fisik, maksudnya sebuah institusi atau organisasi yang legal, melainkan adalah komunikasi warga itu sendiri. Ruang publik harus bersifat bebas, terbuka, transparan dan tidak ada intervensi pemerintah atau otonom di dalamnya. Ruang publik
17 Universitas Sumatera Utara
itu harus mudah diakses semua orang. Dari ruang publik ini dapat terhimpun kekuatan solidaritas masyarakat warga untuk melawan mesinmesin pasar/kapitalis dan mesin-mesin politik. 2. Ruang edukasi adalah wilayah mengenai keberadaan pendidikan formal merupakan pendidikan disekolah yang diperoleh secara teratur, sistematis, bertingkat, dan dengan mengikuti syarat-syarat yang jelas. 3. Pendidikan menurut Hasbullah (2005:4), pada UU No.20 tahun 2003 ialah Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat, bangsa, dan Negara. Dan pendidikan formal adalah pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah pada umumnya. Jalur pendidikan ini mempunyai jenjang pendidikan yang jelas, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi. 4. Tempat hiburan malam adalah sebuah lokasi yang dalam praktiknya banyak digunakan oleh masyarakat demi memenuhi kebutuhan rekreasi dan rileksasi dan waktu dilakukan pada malam hari. 5. Respon adalah Menurut Soekanto (1993: 48) respon sebagai perilaku yang merupakan konsekuensi dari perilaku yang sebelumnya sebagai tanggapan atau jawaban suatu persoalan atau masalah tertentu. Menurut paradigma definisi sosial Weber (dalam Ritzen, 2003: 76) tentang tindakan sosial, respon adalah tindakan yang penuh arti dari individu sepanjang tindakan itu memiliki makna subjektif bagi dirinya dan diarahkan pada orang lain.
18 Universitas Sumatera Utara
Tindakan sosial yang dimaksud dapat berupa tindakan yang bersifat membatin atau bersifat subjektif yang mungkin terjadi karena terpengaruh dari situasi atau juga dapat merupakan tindakan pengulangan dengan sengaja sebagai akibat dari pengaruh situasi serupa. 6. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan. menurut Anderson (1984) dalam Agustino (2008 : 7) kebijakan adalah Serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan.
19 Universitas Sumatera Utara
