BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Tentang Lembaga Pembiayaan Pada tanggal 20 Desember 1988 (PakDes 20, 1988) memperkenalkan istilah lembaga pembiayaan yakni badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat (Pandia Frianto, Elly Santi Ompusunggu, Achmad Abror. 2005: 111). Sedangkan berdasarkan Keppress 61/88 lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Namun secara harafiah lembaga pembiayaan merupakan lembaga keuangan bukan bank yang sangat berperan dalam perkembangan dunia usaha saat ini khususnya dalam hal pembiayaan baik berupa pembiayaan barang-barang modal maupun pembiayaan dalam bentuk pinjaman. Lembaga pembiayaan dengan lembaga keuangaan merupakan dua hal yang berbeda, lembaga pembiayaan menekankan pada fungsi pembiayaan dalam bentuk dana atau barang dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, tabungan, dan surat sanggup bayar, sedangkan lembaga perbankan menekankan pada fungsi keuangan dalam bentuk penyediaan dana untuk kebutuhan produktif dan kebutuhan konsumtif. Sesuai dengan adanya Keppres No.61 Tahun 1988, kegiatan lembaga pembiayaan diperluas menjadi 6 (enam) bidang usaha, yaitu:
15 Universitas Sumatera Utara
1. Sewa guna usaha (leasing) 2. Modal ventura (venture capital) 3. Anjak piutang (factoring) 4. Pembiayaan konsumen (consumer finance) 5. Kartu kredit (credit card) 6. Perdagangan surat berharga (securities company) Dari keenam bidang usaha perusahaan pembiayaan dengan jenis yang beragam tersebut maka perusahaan pembiayaan disebut dengan multi finance company. Peranan Lembaga Pembiayaan sebagai alternatif sumber pendanaan selain bank saat ini semakin penting dalam mempengaruhi stabilitas perkembangan perekonomian di Indonesia. Meskipun secara keseluruhan apabila dibandingkan dengan industri perbankan memiliki porsi yang relatif lebih kecil terhadap komponen pembentukan PDB (http://www.bapepam.go. id/). 2.2 Sistem Kerja Leasing 2.2.1 Pengertian Sewa Guna Usaha (leasing) Kata leasing berasal dari kata lease yang diambil dari bahasa Inggris yang berarti sewa guna. Namun demikian, dalam hal ini kata leasing tidak mengandung makna sewa menyewa akan tetapi, kata leasing mengandung makna sewa guna usaha. Adapun perbedaan dari kata sewa menyewa dengan sewa guna usaha (leasing) yaitu terletak pada persyaratan serta kriteria yang terkandung pada masing-masing kata tersebut seperti dibawah ini:
16 Universitas Sumatera Utara
Tabel 2.1 : Perbedaan Pokok Sewa Guna Usaha dengan Sewa Menyewa
No Pokok Perbedaan 1
Jenis Barang
2
Penyewa
Sewa Guna (leasing)
Sewa Menyewa
Bergerak dan tidak bergerak
Bergerak dengan pemeliharaan
Perusahaan, Perorangan
Perusahaan, Perorangan
3
Bentuk Perusahaan
Badan Hukum
Suplier
4
Jangka Waktu
Menengah
Pendek-menengah
5
Biaya
100%
Lebih rendah
6
Biaya Bunga
Bunga + margin
Bunga= margin
Akhir Kontrak
Hak opsi untuk membeli, memperpanjang, mengembalikan
Barang kembali ke pemilik
7
Sumber: Buku Lembaga Keuangan, Pandia Frianto, Elly Santi Ompusunggu, Achmad Abror. 2005: 118)
Mengenai defenisi sewa guna usaha (leasing) ada banyak pendapat yang dikemukakan seperti dikutip dari buku yang berjudul The Equipment Leasing di London, Inggris sebagaimana disitir oleh Amin Widjaja Tunggal dan Arif Djohan Tunggal (1994: 8) memberikan defenisi sebagai berikut: “Leasing adalah perjanjian (kontrak) antara lessor dan lessee untuk menyewa suatu jenis barang modal tertentu yang dipilih/ditentukan oleh lessee. Hak atas pemilikan barang modal tersebut ada pada lessor, Adapun lessee hanya menggunakan barang modal tersebut berdasarkan pembayaran uang sewa yang telah ditentukan dalam suatu jangka waktu tertentu.” (Sunaryo, 2007: 47) Menurut Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan tanggal 7 Januari 1974 tentang Perizinan Usaha Leasing, “yang dimaksud dengan leasing adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk suatu jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran secara berkala disertai dengan 17 Universitas Sumatera Utara
hak pilih (opsi) bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang modal yang bersangkutan, atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama”. (Abdulkadir Muhammad, Rilda dan Murniati, 2000: 202) Dari defenisi yang telah dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa leasing merupakan suatu kontrak atau kegiataan sewa menyewa oleh suatu perusahaan yang bergerak dibidang penyediaan barang modal yang digunakan oleh perusahaan ataupun perseorangan, dengan sistem pembayaran dilakukan secara berkala sesuai dengan perjanjian kontrak (financial leasing) antara lessor dengan lessee. Adapun perjanjian kontrak (financial leasing) antara lessor dengan leasing mengenai barang yang disewa yaitu ketika lessee tidak mampu dalam melakukan pembayaran barang sewa pada masa jatuh tempo maka, barang sewa tersebut akan ditarik kembali oleh pihak lessor dan menjadi hak milik lessor. Demikian sebaliknya, ketika lessee melakukan pembayaran sewa barang tersebut sampai masa tempo berakhir maka barang tersebut akan menjadi hak milik lessee. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam kegiatan leasing antara lain: 1) Pembiayaan perusahaan maupun perseorangan. Perusahaan leasing sebagai lembaga yang bergerak dibidang pembiayaan melakukan pembiayaan tidak dalam bentuk uang tunai melainkan dalam bentuk barang modal seperti mesin-mesin, peralatan kantor dan transportasi kenderaan. Adapun yang menjadi target market dari perusahaan leasing adalah perusahaan dan rumah tangga (perseorangan). Perusahaan menjadi sasaran pasar leasing dikarenakan perusahaan memerlukan modal usaha yang relatif mahal maka dari itu leasing diharapkan mampu memberikan pembiayaan barang modal 18 Universitas Sumatera Utara
tanpa harus mengeluarkan uang tunai. Sedangkan rumah tangga menjadi sasaran leasing dikarenakan pada perkembangan jaman sekarang ini tingkat permintaan akan kenderaan sepeda motor maupun roda empat meningkat. Oleh karena itu, peningkatan permintaan tersebut leasing menawarkan jasa pembiayaan kederaan bagi rumah tangga/ perseorangan 2) Penyediaan barang modal Adapun proses penyediaan barang modal yang akan di-leasing-kan tersebut antara lain: supplier sebagai pemasok barang modal menyediakan barang sesuai dengan permintaan dari lessee dan biayanya ditanggung oleh lessor kemudian lessor sebagai pihak yang me-leasing-kan barang tersebut menyerahkan kepada lessee dengan segala ketentuan dan perjanjian yang telah disepakati bersama yaitu antara pihak lessor dengan lessee. 3) Pembayaran sewa secara berkala. Ketika kontrak perjanjian (financial leasing) antara lessor dengan lessee diadakan maka segala ketentuan yang terkandung di dalamnya harus ditaati oleh masing-masing pihak. Pembayaran sewa barang modal oleh lessee dilakukan secara berkala kepada pihak lessor. Akan tetapi
oleh
lessor
kepada
supplier
barang
modal
tersebut
pembayarannya dilakukan secara lunas. 4) Jangka waktu tertentu. Barang modal yang telah di-leasing-kan setelah berapa tahun dimana
19 Universitas Sumatera Utara
jangka waktu berakhir, barang modal tersebut ditentukan status kepemilikannya. Adapun jangka waktu yang diberikan tergantung dari barang yang di-leasing-kan serta kesepakatan anta pihak lessor dengan lessee. 5) Hak opsi untuk membeli barang modal Ketika jangka waktu leasing telah berakhir sesuai dengan perjanjian kontrak, lessee diberi hak opsi untuk membeli barang modal tersebut sesuai dengan harga yang disepakati untuk menjadi hak milik, atau mengembalikannya kepada lessor. Hak opsi yang dimaksud yaitu hak untuk menentukan/ memilih apakah barang tersebut menjadi milik lessee sepenuhnya dengan syarat melunasi pembayaran angsuran atau dikembalikan kepada pihak lessor. 2.2.2 Pihak-Pihak yang Terlibat Dalam Sewa Guna Usaha Dalam kegiatan sewa guna usaha ada beberapa pihak yang ikut serta di dalam
kegiatan
usahanya.
Setiap
transaksi
leasing
sekurang-kurangnya
melibatkan 4 (empat) pihak yang berkepentingan, yaitu; lessor, lessee dan supplier. Namun, karena usaha tersebut menggunakan jumlah dana yang relatif tinggi dan mengandung berbagai resiko yang kemungkinan terjadi maka usaha leasing menggunakan jasa perbankan dan perusahaan asuransi. Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan sewa guna usaha antara lain: 1) Pihak perusahaan sewa guna usaha (lessor) Pihak perusahaan sewa guna usaha (lessor) merupakan perusahaan yang memiliki hak kepemilikan atas barang modal dan juga merupakan
20 Universitas Sumatera Utara
pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada perusahaan atau perseorangan dalam bentuk barang modal untuk kepentingan ekspansi usaha. Perusahaan ini selain bergerak sebagai perusahaan sewa guna juga dapat bersifat multi finance. Dalam hal pengadaan barang modal yang akan di-leasing-kan pihak lessor langsung berhubungan kepada pihak supplier sebagai pihak yang pemasok barang modal dan membayar lunas atas biaya barang tersebut. Dari kegiatan sewa guna usaha ini pihak lessor mendapat imbalan atas jasa pembiayaan barang modal yang telah dikeluarkan oleh lessor kepada supplier. Imbalan yang diperoleh berupa keuntungan dari penyediaan barang modal serta atas jasa-jasa yang berkenaan dengan pemeliharaan dan pengoperasian barang modal tersebut. 2) Pihak penyewa guna usaha (lessee) Pihak penyewa guna usaha (lesse) adalah pihak pengguna jasa leasing yang memperoleh pembiayaan dari pihak lessor dalam bentuk barang modal guna untuk memperluas usahanya. Lessee sebagai pihak pengguna jasa leasing berhubungan langsung dengan lessor yang telah membiayai barang modal atas beban perusahaannya. Barang modal yang telah dibiayai oleh lessor tersebut kemudian diserahkan penguasaannya kepada dan untuk digunakan lessee dalam menjalankan usahanya.
Ketika
jangka
waktu
kontrak
berakhir
lessee
mengembalikan barang modal kepada pihak lessor, namun dalam
21 Universitas Sumatera Utara
financial lease lessee mempunyai hak opsi atas barang modal pada saat akhir kontrak berdasarkan perhitungan nilai sisa (residual value).
3) Penjual (supplier) Penjual (supplier) adalah perusahaan atau pabrik yang menyediakan atau menjual barang modal yang akan di-leasing sesuai dengan kebutuhan lessee melalui perantara lessor. Barang modal tersebut dibayar tunai oleh lessor kepada supplier untuk kepentingan lessee. Pada sewa guna usaha ada juga yang tidak melibatkan supplier, hanya hubungan antara lessee dan lessor, misalnya dalam bentuk sale and lease back. Dalam financial lease, pihak supplier langsung menyerahkan barang modal kepada lessee tanpa ada lessor sebagai perantara. Sebaliknya, operating lease pihak supplier langsung menjual barang modal kepada pihak lessor dengan pembayaran tunai atau secara berkala dan barang tersebut akan di-leasing dalam hal ini pihak supplier tidak ada berhubungan dengan lessee. 4) Bank Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam
bentuk
simpanan
kemudian
menyalurkannya
kepada
masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Kasmir, 2002: 25). Bank yang berperan menyalurkan dana melalui kredit kepada
22 Universitas Sumatera Utara
masyarakat sangat penting dalam hal transaksi sewa guna. Meskipun bank dalam sewa guna tidak terlibat langsung dalam perjanjian, namun pihak bank juga mempunyai peranan dalam hal penyediaan dana bagi lessor untuk menyediakan barang modal yang akan digunakan oleh lessee demikian juga halnya dengan supplier tidak menutup kemungkinan
dalam
pengadaan
barang
modal
supplier
juga
menggunakan jasa pihak bank. Dalam hal ini pihak bank memang tidak secara langsung berhubungan dengan lessee akan tetapi dalam hal pengadaan barang modal tidak menutup kemungkinan bank sangat berperan dalam kegiatan sewa guna usaha. 5) Asuransi Sebagaimana halnya dengan bank, asuransi juga tidak terlibat secara langsung dalam perjanjian sewa guna usaha. Asuransi adalah lembaga pertanggungan sebagai perusahaan yang akan menanggung risiko terhadap hal- hal yang diperjanjikan antara lessor dan lessee. Dalam hal ini, barang modal yang di-leasing-kan kepada pihak lessee diasuransikan guna untuk mencegah terjadinya kerugian, dan biaya asuransi barang modal tersebut dikenakan kepada pihak lessee. 2.3 Penggolongan Perusahaan Leasing Perusahaan leasing dalam menjalankan usahanya dapa digolongkan ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu: 1) Independent Leasing Company
23 Universitas Sumatera Utara
Perusahaan tipe ini berdiri sendiri sesuai dengan namanya yaitu independent, jenis perusahaan ini mewakili sebagian besar dari perusahaan leasing. Dikatakan berdiri sendiri (independent) karena supplier dapat sekaligus bertindak sebagai pihak produsen barang dan dalam memenuhi kebutuhan barang modal nasabahnya (lessee). Perusahaan dapat membelinya dari berbagai supplier atau produsen kemudian di-lease kepada pemakai. Banyak lembaga keuangan yang bertindak sebagai lessor tidak hanya memberikan pembiayaan leasing kepada lessee tetapi juga memberikan pendanaan kepada perusahaan leasing. Mengenai mekanisme leasing jenis ini dapat dilihat pada gambar 2.1.
Supplier (Manufacturer)
Pembelian Barang
Independent Lessor
Pembayaran
Kontrak Leasing
Angsuran
Lessor
Gambar 2.1 Independent Lessor 2) Captive Lessor Captive lessor tercipta apabila supplier atau produsen mendirikan perusahaan leasing sendiri untuk membiayai produk-produknya. Hal ini terjadi apabila pihak supplier berpendapat bahwa dengan menyediakan pembiayaan leasing sendiri akan dapat meningkatkan kemampuan penjualan melebihi tingkat 24 Universitas Sumatera Utara
penjualan dengan menggunakan pembiayaan tradisional (Dahlan Siamat, 2005:529). Pada tipe ini pihak pertama terdiri atas perusahaan induk dan anak perusahaan leasing (subsidiary) dan pihak kedua adalah lessor atau pemakai barang. Untuk lebih jelas mengenai mekanisme leasing jenis ini dijelaskan dalam gambar 2.2.
Pembayaran
Perusahaan Induk (Manufacturer)
Subsidiary
Penjualan Barang
Angsuran
(Lessor)
Kontrak Leasing
Lessor
Gambar 2.2 Captive Lessor 3) Lease Broker atau Packager Lease Broker atau Packager merupakan bentuk akhir dari perusahaan leasing. Broker leasing berfungsi mempertemukan calon lessee dengan pihak lessor yang membutuhkan suatu barang modal dengan cara leasing. Broker leasing tidak memiliki barang atau peralatan untuk menangani transaksi leasing untuk atas namanya. Dalam hal ini broker leasing dapat disebut sebagai perantara antara lessee dengan lessor dalam melakukan kegiatan sewa menyewa. Broker leasing memberikan satu atau lebih jasa-jasa dalam usaha leasing tergantung apa yang dibutuhkan dalam suatu transaksi leasing. Meskipun kegiatan broker leasing bersifat semu akan tetapi broker leasing tetap bermanfaat bagi 25 Universitas Sumatera Utara
kegiatan sewa menyewa karena kegiatannya mempertemukan pihak lessee dengan lessor. Mekanisme lease broker atau packager dapat dilihat dalam gambar 2.3.
Lessor
Lessor
Lessor
Lessor
Broker
Lessor
Gambar 2.3 Lease Broker 2.4 Tehnik-Tehnik Pembiayaan Leasing Dilihat dari transaksi antara lessor dengan lessee, sewa guna usaha secara garis besar dibagi menjadi 2 (dua) kategori pembiayaan, yaitu: a) Sewa guna usaha dengan hak opsi (finance lease) b) Sewa guna usaha tanpa hak opsi (Operating lease) a.
Sewa guna usaha dengan hak opsi (finance lease) Finance lease yang juga disebut dengan full pay out lease merupakan jenis
sewa guna usaha yang sering diterapkan dalam melakukan transaksi. Prosedur jenis sewa guna usaha ini , lessee sebagai pihak yang membutuhkan barang modal menghubungi lessor untuk memilih, memesan, memeriksa, dan memelihara 26 Universitas Sumatera Utara
barang modal yang dibutuhkan. Adapun yang menjadi ciri utama finance lease ini adalah pada akhir masa kontrak, lessee mempunyai hak untuk membeli barang modal sesuai dengan nilai sisa (residual value) yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu antara lessee dengan lessor.
Dengan demikian , karakteristik dari finance lease adalah: a) Barang modal sewa guna usaha dapat berupa barang bergerak atau tidak bergerak yang berumur maksimum sama dengan masa kegunaan ekonomis barang tersebut. Adapun barang bergerak yang dimaksud yaitu seperti mobil, sepeda motor dan barang lainnya. Sedangkan barang tidak bergerak yang dimaksud dalam hal ini yaitu barang modal seperti mesin-mesin. b) Objek sewa guna usaha tetap menjadi hak milik lessor sampai berlakunya hak opsi. Hal ini berarti ketika barang tersebut masih dalam proses pembayaran (angsuran) maka barang tersebut masih menjadi milik dari pihak lessor akan tetapi ketika barang tersebut dilunasi oleh pihak lessee maka hak kepemilikan leasing akan barang tersebut juga berakhir di mama barang tersebut menjadi milik lessee secara sepenuhnya c) Jumlah sewa yang dibayar secara angsuran per bulan terdiri dari biaya perolehan barang ditambah dengan biaya lain dan keuntungan (spread) yang diinginkan lessee.
27 Universitas Sumatera Utara
d) Besarnya harga sewa dan hak opsi harus menutupi harga barang ditambah keuntungan yang diharapkan lessor. Biasanya tingkat bunga dalam leasing tinggi hal ini dikarenakan tingginya resiko yang akan dihadapi oleh perusahaan leasing baik dalam sistem pembayaran yang macet maupun kehilangan atas barang tersebut.Selain itu pihak leasing juga memerlukan dana yang relatif tinggi dalam hal perolehan barang yang akan di-leasing-kan maka dari itu untuk memperoleh keuntungan atas kegiatan usaha maka leasing memberikan harga sewa serta hak opsi yang relatif tinggi. e) Jangka waktu berlakunya kontrak leasing relatif panjang. Jangka waktu kontrak leasing biasanya tergantung dari nilai ekonomis dari barang tersebut. Dimana kontrak dilakukan atas kesepakatan antar pihak lessor dengan pihak lessee. f) Resiko biaya pemeliharaan, kerusakan, pajak, dan asuransi ditanggung oleh lessor. Dalam hal ini berarti selama barang modal tersebut masih dalam masa pembiayaan maka pemeliharaan, kerusakan, pajak dan asuransi masih menjadi tanggung jawab dari lessor. Akan tetapi ketika masa pembiayaan berakhir dimana pihak lessee melunasi segala pembayaran yang telah disepakati maka pemeliharaan, kerusakan, pajak dan asuransi bukan lagi menjai tanggung jawab pihak leasing. g) Kontrak sewa guna usaha tidak dapat dibatalkan sepihak oleh lessor dan lessee selama jangka waktu kontrak berlaku. Hal ini berarti kontrak yang telah disepakati bersama tidak dapat dibatalkan sepihak
28 Universitas Sumatera Utara
apabila satu pihak membatalkan kesepakatan maka pihak tersebut harus membayar kerugian atas barang modal tersebut. h) Pada masa akhir kontrak, lessee diberi hak opsi untuk membeli atau mengembalikan barang modal atau memperpanjang masa kontraknya. Perusahaan
leasing
selalu
memberikan
hak
opsi
atau
hak
menentukan/memilih kepada lessee pada saat masa angsuran akan berakhir. Di mana hak tersebut menyangkut hak kepemilikan atas barang yang di-leasing-kan. Sewa Guna Usaha dengan hak opsi dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bentuk seperti berikut: 1. Sewa guna usaha langsung (direct finance lease) Direct finance lease disebut dengan true lease merupakan suatu bentuk transaksisewa guna usaha. Dalam bentuk transaksi ini lessor membeli barang modal atas permintaan lessee kepada supplier dan sekaligus menyewakannya kepada lessee. 2. Jual dan Sewa Kembali (sale and lease back) Dalam bentuk transaksi ini, pihak lessee membeli barang modal (impor atau ex-impor) serta membayar bea masuk dan bea impor dengan atas nama sendiri. Kemudian barang modal tersebut dijual kepada pihak lessor dan diserahkan kembali kepada lessee tersebut dalam bentuk sewa guna. Meskipun barang modal tersebut merupakan atas nama lessee dalam hal ini karena pihak lessee telah menyerahkan barang modal kepada lessor maka pihak lessee tidak lagi bertindak sebagai
29 Universitas Sumatera Utara
pemilik barang modal melainkan bertindak sebagai konsumen atas usaha sewa guna. Tujuan lessee menggunakan bentuk leasing seperti ini guna untuk memperoleh dana tambahan modal
kerja dimana
barang modal tersebut tadinya merupakan beban sendiri kemudian dialihkan melalui kontrak sewa guna usaha. 3. Sewa Guna Usaha Sindikasi (Syndicated lease) Dalam bentuk transaksi ini pihak lessor berkerja sama dengan pihak lessor lainnya dalam hal pengadaan barang modal yang diinginkan oleh lessee. Hal ini terjadi karena kemungkinan terjadi kekurangan dana oleh satu pihak lessor dalam pengadaan barang modal untuk membutuhui keperluan barang modal yang diinginkan oleh lessee maka beberapa leasing companies mengadakan kerja sama dalam hal pengadaan barang modal. b.
Sewa guna usaha tanpa hak opsi Sewa guna tanpa hak opsi yang juga disebut sewa guna biasa (service
lease) jelas berbeda transaksinya dengan usaha sewa guna dengan hak opsi. Pada transaksi jenis sewa guna usaha ini lessee hanya berhak menggunakan barang modal tersebut selama jangka waktu yang telah disepakati di dalam kontrak perjanjian. Dalam hal ini, ketika masa kontrak telah berakhir maka barang modal harus dikembalikan kepada pihak lessor hal ini jelas terlihat perbedaan antara transaksi sewa guna tanpa hak opsi dengan transaksi sewa guna dengan hak opsi. Transaksi jenis ini pihak lessor memperoleh keuntungan dari penjualan barang modal tersebut dengan menghitung jumlah seluruh pembayaran secara angsuran
30 Universitas Sumatera Utara
tidak termasuk jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang modal berikut dengan bunganya. Ciri-ciri sewa guna usaha tanpa hak opsi (service lease) adalah sebagai berikut: 1. Jangka waktu kontrak relatif lebih pendek daripada umur ekonomis barang modal. 2. Jenis barang yang menjadi objek operating lease biasanya barang yang mudah terjual setelah kontrak pemakaian berakhir. 3. Jumlah sewa secara angsuran yang dibayar oleh lessee kepada lessor lebih kecil dari harga barang ditambah keuntungan yang diharapkan lessor. 4. Segala resiko ekonomis ( kerusakan, pajak, asuransi, pemeliharaan ) atas barang modal ditanggung oleh lessor. 5. Kontrak operating lease/service lease dapat dibatalkan secara sepihak oleh lessee dengan mengembalikan barang modal kepada lessor. 6. Setelah masa kontrak berakhir, lessee wajib mengembalikan barang modal tersebut kepada lessor. 2.5 Perbedaan Pembiayaan Leasing Dengan Pembiayaan Lainnya Perusahaan
leasing
memiliki
perbedaan
pokok
dengan
metode
pembiayaan yang diberikan melalui lembaga-lembaga keuangan lain misalnya bank atau dengan tehnik-tehnik pembiayaan lain seperti sewa menyewa dan sewa beli. Pada tabel 2.1 dapat dilihat perbedaan dan persamaan antara leasing dengan sewa beli, sewa menyewa, dan jual beli dengan cicilan (kredit). a.
Leasing dengan sewa menyewa
31 Universitas Sumatera Utara
Dalam kegiatan transaksi leasing, lessor
adalah pemilik atas objek
leasing, sementara lessee adalah pemakai objek leasing. Kegiatan transaksi leasing antara lessee dengan lessor diikat oleh sebuah kontrak perjanjian yang disebut dengan kontrak leasing. Kontrak leasing ini bersifat non-cancelled artinya kontrak tidak dapat dibatalkan kecuali terjadi hal-hal yang berupa kelalaian. Lessee memiliki hak opsi (option right) untuk membeli objek leasing sesuai dengan nilai sisa barang. Sedangkan sewa menyewa menurut KUH Perdata Pasal 1548 disebutkan bahwa: “Sewa menyewa ialah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan suatu barang,selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya (Dahlan Siamat, 2005:541)” Dari defenisi antara sewa menyewa dengan leasing terlihat perbedaan prinsipil yang terletak pada tidak adanya opsi bagi penyewa untuk membeli barang yang disewanya tersebut. b.
Leasing Dengan Sewa Beli Sewa beli atau hire purchase tidak diatur secara khusus dalam KUH
Perdata. Pada transaksi sewa beli prinsipnya timbul untuk memenuhi kebutuhan transaksi dalam masyarakat. Adapun defenisi dari sewa beli yaitu persetujuan antara pihak penjual barang dengan pihak penyewa, di mana pihak penyewa berhak menggunakan barang yang bersangkutan dalam jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dengan sistem pembayaran secara angsuran.
32 Universitas Sumatera Utara
Ketika pihak penyewa melunasi barang yang bersangkutan maka barang tersebut secaramutlak menjadi hak milik penyewa. Sementara dalam leasing hak pemilikan tidak mutlak langsung beralih kepada penyewa (lessee) tetapi terdapat hak opsi yaitu apakah penyewa (lessee) akan memiliki barang tersebut dengan cara membelinya seharga nilai sisa atau memperpanjang penggunaan barang tersebut dengan cara memperbaharui kontrak sebelumnya atau mengembalikannya kepada pemilik (lessor). Tabel 2.2 Pembiayaan Leasing dan Pembiayaan Lainnya Penjelasan
Metode Pembiayaan Leasing
Sewa Beli
Jenis Barang
Barang bergerak & tidak bergerak
Barang bergerak
Penyewa/Pembeli
Perusahaan atau perseorangan
Perusahaan atau perseorangan
Bentuk Perusahaan Pemilikan Barang Jangka Waktu
Badan Hukum Perusahaan Leasing Menengah
Supplier Pemilik Barang Pendek
Besarnya pembiayaan Biaya Bunga
100% Bunga + margin
80% Tinggi
Akhir Kontrak
• Menggunakan hak opsi untuk membeli seharga nilai kedebitor sisa • Memperpanjang kontrak • Mengembalikan kepada lessor
Sewa Menyewa Barang bergerak perlu pemelihara an
Kredit Bank Semua jenis investasi
Perusahaan atau perseorangan
Perusahaan atau perseorangan
Supplier Pemilik Barang
Bank Debitur
Menengah/pendek/panjang
Pendek/ Menengah
Lebih rendah 80% Bunga + margin Interbankrate+ spread Barang men- Barang kembali • Kredit lunas jadi milik kepada pemilik • Jaminan penyewa kembali
Sumber: Buku Management Lembaga Keuangan, Dahlan Siamat, 2005: 540
c.
Leasing Jual Beli dengan Cicilan
33 Universitas Sumatera Utara
Kegiatan transaksi yang hampir menyerupai leasing adalah jual beli dengan cicilan. Hal ini dapat dilihat dari persamaannya yang terletak pada pembayaran secara berkala dengan sistem penggunaan barang atau harga barang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Selain persamaan yang ada perbedaan antara leasing dengan jual beli terletak pada sistem transaksi. Pada transaksi jual beli dengan cicilan pemilikan akan barang beralih saat dilakukannya transaksi. Sementara dalam leasing hak pemilikan tetap pada lessor. 2.6 Cara Pembayaran Leasing Dalam melakukan transaksi pembayaran di perusahaan leasing terdapat 2 cara yaitu pembayaran di muka dan pembayaran di belakang. Pembayaran di muka merupakan pembayaran angsuran pertama oleh lessee atas barang modal yang di-leasing-kan kepada lessor. Angsuran ini guna untuk mengurangi utang pokok karena angsuran pertama tidak dikenakan bunga dan angusran ini dibayarkan pada saat kontrak leasing telah dilakukan. Sedangkan angsuran di belakang merupakan bentuk angsuran yang pembayarannya dilakukan sebulan setelah kontrak leasing dilakukan. Pada bentuk pembayaran angsuran seperti ini jumlah angsuran yang dibayarkan oleh lessee kepada lessor mengandung unsur bunga dan cicilan pokok. Dimana tingkat bunga tersebut akan semakin kecil sejalan dengan penurunan saldo atas pinjaman pokok yang telah dibayar oleh lessee.
34 Universitas Sumatera Utara
2.7 Kerangka Konseptual Secara sederhana kerangka konseptual di dalam penelitian ini dapat dilihat dalam gambar 2.4 sebagai berikut ini:
Tingkat kepercayaan pengusaha UKM
Aplikasi Kepercayaan pengusaha
Perusahaan Leasing
UKM
Hambatan-hambatan yang dialami pengusaha UKM
Gambar 2.4 Kerangka Konseptual
35 Universitas Sumatera Utara
