BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN
Pada bab ini, penulis akan melakukan review buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Dalam skripsi, buku-buku yang hendak penulis review merupakan buku-buku yang mengkaji tentang ketokohan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kajian-kajian yang membahas mengenai proses kodifikasi hadis pada masa Khalifah Umar Bin Abdul Aziz dan kajian-kajian mengenai keadaan Fiqih (hukum islam), dengan dilaksanakannya proses kodifikasi hadis, penulis akan mencoba untuk menemukan kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam buku-buku yang sedang dikaji untuk dijadikan acuan dalam penulisan skripsi. Pada bagian ini, penulis akan mengkaji beberapa sumber kepustakaan yang relevan dengan skripsi ini. Sumbersumber tersebut terdiri dari buku-buku yang membahas tentang Khalifah Umar bin Abdul Aziz dan buku yang membahas tentang Kodifikasi hadis. Penulis mencoba mengkaji beberapa teori yang berkaitan dengan bidang yang penulis kaji yakni Hukum Islam dan perkembangan hukum Islam serta penelitian terkait yang dilakukan oleh orang lain. A. Hukum Islam Hukum Islam atau Fiqih adalah ilmu yang membahas keadaan fiqih islami mulai dari masa Rasulullah SAW dan masa-masa sesudahnya, dari segi pertumbuhan hukum, hal-hal yang berpautan dengannya, serta menjelaskan keadaan fuqaha, mujtahidien serta usaha-usaha mereka dalam menetapkan hukum ( Ash-Shiddieqy, 1971: 11). Bila kata hukum dihubungkan dengan kata Islam, maka hukum Islam akan berarti “Seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.
14
Syarifudin (2003: 10) mengemukakan bahwa yang dimaksud Hukum Islam adalah yang bernama fikih dalam literatur Islam yang berbahasa Arab. Dengan demikian setiap kata Fiqih dalam hal ini berarti “hukum Islam”. Kajian tentang hukum Islam mengandung dua bidang pokok yang masing-masing luas cakupannya Kajian tentang perangkat peraturan terinci yang bersifat amaliyah dan harus diikuti umat Islam dalam kehidupan beragama. Inilah yang secara sederhana disebut “Fiqh” dalam artian khusus dengan segala lingkup bahasannya dan kajian tentang ketentuan serta cara dan usaha yang sistematis dalam menghasilkan perangkat peraturan yang terinci itu disebut “Ushul fiqih” atau dalam arti lain “sistem metodologi fiqih” Syarifudin (2003: 11). Ramulyo (1997: 10) menambahkan tentang lima tujuan hukum Islam 1. menyelamatkan jiwa 2. Menyelamatkan akal 3. Menyelamatkan agama 4. Menyelamatkan harta benda 5. Menyelamatkan, mendamaikan dan menentramkan keluarga Dari hal-hal diatas dapat disimpulkan bahwa hukum islam sama diartikan dengan Fiqih. “Dalam ajaran Islam dikenal dua istilah yang biasanya diterjemahkan menjadi hukum Islam, yakni syariat (syara) dan fiqih. Kedua istilah ini terkadang senada dalam hal arti katanya, namun sebenarnya berbeda. Syariat Islam adalah hukum yang sudah jelas nashnya sedangkan fiqih adalah hukum-hukum yang zhanni yang dapat dimasuki oleh faham manusia” Busthanul (Ahmad, 1996: 26). Ramulyo (1997: 14) menambahkan bahwa “Syariat kadang-kadang disebut juga hukum Islam (Islamic Law) sedangkan Fiqih disebut Jurisprudence (ilmu yang mempelajari syariat). Syariat adalah semua yang telah difirmankan Allah SWT baik yang diperintah maupun yang dilarang berhubungan dengan perbuatan orang-orang yang mukallaf (orang-orang yang dibebani hukum dan tanggung jawab atau aqil baliq)”.
15
Dari hal tersebut dapat diartikan bahwa Syariat sama dengan hukum Islam dan hukum Islam pun dapat dikatakan dengan syariat, tetapi ternyata ada yang membedakan antara Syariat dengan Fiqh . Ramulyo (1997: 13) menambahkan bahwa ada perbedaan antara Syariat dengan Fiqih. Syariat berasal dari wahyu ilahi (Al-Qur’an) dan Sunah Rasul (hadis), sedangkan Fiqih berasal dari karya manusia yang dapat berubah dari masa ke masa. Syariat bersifat fundamental, sedangkan Fiqih bersifat Instrumental. Syariat hukumnya bersifat Qath’I (tetap tidak berubah) sedangkan Fiqih hukumnya Zhanni (dapat berubah). Syariat menunjukkan kesatuan sedangkan Fiqih menunjukkan keragaman. Syariat langsung dari Allah yang kini terdapat dalam Al-Qur’an dan penjelasannya dalam hadis bila kurang dapat dipahami, sedangkan Fiqih berasal dari Ijtihad para ahli hukum sebagai hasil pemahaman manusia yang dirumuskan oleh mujtahid.
B. Perkembangan Hukum Islam Dalam hal ini perkembangan hukum islam kita samakan dengan pengertian Tarikh Tasyri. Khallaf (2001: 1) mengemukakan bahwa: “tarikh artinya catatan tentang perhitungan tanggal hari, bulan dan tahun. Lebih populer dan sederhana diartikan sebaai sejarah, riwayat atau kitab. Sedangkan tasyri artinya pembentukan dan
penetapan perundang-undangan yang
mengatur hukum perbuatan orang-orang mukallaf dan hal-hal yang terjadi tentang berbagai keputusan serta peristiwa yang terjadi di kalangan mereka. Dari hal tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Tarikh Tasyri adalah sejarah terbentuknya perundang-undangan dalam Islam, atau sejarah pembentukan hukum islam. Khallaf juga menambahkan bahwa dalam sejarah pembentukan hukum islam telah mengalami empat periode, yaitu periode Rasulullah SAW, periode sahabat, periode Tadwin/kodifikasi dan periode Taqlid. Dalam penelitian ini, penulis akan menitikberatkan pembahasan kepada sejarah pembentukan hukum islam pada periode
16
ketiga karena pembahasan tersebut sesuai dengan penelitian penulis yang akan mengkaji tentang hukum islam pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang hidup pada masa periode tadwin/kodifikasi. Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan periodisasi hukum Islam, Mubarok (2000: 15) berpendapat bahwa hukum Islam berhubungan dengan kekuasaan (politik), maka ia membagi periodisasi sejarah hukum Islam sebagai berikut: a. Hukum Islam Zaman Rasul (610-632 M) b. Hukum Islam Zaman Khulafa (632-661 M) c. Hukum Islam Zaman Dinasti Umayah (661-750 M) d. Hukum Islam Zaman Dinasti Abasiah (750-1258 M) e. Hukum Islam Zaman tiga kerajaan besar : Kerajaan Turki Utsmani di Turi sejak Orchan (1326-1359 M) hingga Bayazid II (1481-1512) M; Dinasti Syafawi di Persia sejak Ishaq safiudin (1252-1334 M). Hingga diganti oleh Dinasti Qajar (1925 M); Dinasti Mughal di India sejak Zahirudin Babur (1482-1530 M) hingga dikuasai Inggris (1857 M). f. Hukum Islam pasca penjajahan; negara- negara Islam berdiri sendiri berdasarkan negara kebangsaan atau nation states. Zaman ini dimulai kira-kira tahun 1924 hingga sekarang. Perkembangan hukum Islam ditandai dengan munculnya kehidupan politik sehingga akan terbentuknya aliran hukum. Mubarok (2000: 54-55) menjelaskan tentang faktor-faktor yang mendorong perkembangan Hukum Islam adalah sebagai berikut. 1. Perluasan wilayah, banyaknya daerah baru yang dikuasai berarti banyak pula persoalan yang dihadapi umat islam; persoalan tersebut perlu diselesaikan berdasarkan Islam karena agama Khanif ini merupakan petunjuk bagi manusia. 2. Perbedaan penggunaan Ra’yu, pada zaman tabi’in, fuqaha dapat dibedakan menjadi dua, yaitu mazhab atau aliran hadis dan aliran Ra’yu. Aliran hadis adalah golongan yang lebih banyak menggunakan ra’yu dibanding dengan aliran hadis. Munculnya kedua faktor diatas sangat mempengaruhi perkembangan Islam. Semakin luas wilayah yang dikuasai berarti semakin banyak penduduk di neeri muslim; dan semakin banyak penduduk, semakin banyak pula persoalan hukum yang harus segera diselesaikan. Munculnya dua aliran, yaitu aliran hadis dan aliran Ra’yu semakin mendorong perkembangan Islam.
17
C. Kodifikasi hadis Kodifikasi hadis atau pentadwinan hadis. Ranuwijaya (1996: 66) mengemukakan tentang kodifikasi hadis: kodifikasi hadis atau tadwin hadis adalah pencatatan, penulisan, atau pembukuan hadis. Pencatatan telah dilakukan sejak jaman Rasul SAW. Akan tetapi yang dimaksud dengan pembahasan disini adalah kodifikasi secara resmi berdasarkan perintah khalifah, dengan melibatkan beberapa personil yang ahli dalam masalah ini. Bukan yang dilakukan secara perseorangan atau untuk kepentingan pribadi, seperti yang terjadi pada masa-masa sebelumnya Ainul Yaqin (2005) menambahkan: Proses kodifikasi hadits atau tadwin al-Hadits yang dimaksudkan adalah proses pembukuan hadits secara resmi yang dilakukan atas instruksi Khalifah, dalam hal ini adalah Khalifah Umar bin Abd al-Aziz (memerintah tahun 99-101 H). Beliau merasakan adanya kebutuhan yang sangat mendesak untuk memelihara perbendaraan sunnah. Untuk itulah beliau mengeluarkan surat perintah ke seluruh wilayah kekuasaannya agar setiap orang yang hafal Hadits menuliskan dan membukukannya supaya tidak ada Hadits yang akan hilang pada masa sesudahnya.
Tadwin al-Hadits atau kodifikasi al-Hadits merupakan kegiatan pengumpulan al-Hadits dan penulisannya secara besar-besaran yang disponsori oleh pemerintah (khalifah). Sedangkan kegiatan penulisan al-Hadiss sendiri secara tidak resmi telah berlangsung sejak masa Rasulullah saw masih hidup dan berlanjut terus hingga masa kodifikasi. Atas dasar ini tuduhan para orientalis dan beberapa penulis muslim kontemporer bahwa al-Hadits sebagai sumber hukum tidak otentik karena baru ditulis satu abad setelah Rasulullah wafat adalah tidak tepat. Tuduhan ini menurut M M. Azami lebih disebabkan karena kurangnya ketelitian dalam melacak sumbersumber yang berkaitan dengan kegiatan penulisan Hadits. Proses kodifikasi al-Hadis adalah proses pembukuan al-Hadits secara resmi yang dikoordinasi oleh pemerintah dalam hal ini adalah Khalifah, bukan semata-mata kegiatan penulisan al-Hadits, karena kegiatan penulisan al-Hadits secara berkesinambungan telah dimulai
18
sejak Rasulullah saw masih. Berangkat dari realitas ini adanya tuduhan bahwa al-Hadits sebagai sumber yurisprudensi diragukan otentisitasnya atau tidak otentik merupakan tuduhan yang tidak beralasan karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Tentang adanya larangan penulisan Hadits hal ini patut dimaknai larangan secara khusus yaitu menuliskan al-Hadits bersama alQuran dalam satu tempat sehingga dikhawatirkan menimbulkan kerancuan, atau menyibukkan diri dalam penulisan al-Hadits sehingga mengesampingkan al-Quran.
D. Penelitian yang terkait dengan Tokoh Khalifah Umar bin Abdul Aziz Kajian mengenai ketokohan Khalifah Umar Bin Abdul Aziz ini dilakukan oleh Abu Bakar Al-Jazairy yang diterjemahkan oleh Asep Saefullah dan Kamaluddin Sa’diyatul haramain. Abu Bakar Al-Jazairy membahas tentang biografi Umar bin Abdul Aziz. Selain itu, Abu Bakar juga mengungkapkan bahwa menurut kesaksian yang diberikan Maimun bin Mahrain, Umar bin Abdul Aziz diberi gelar Umar ats Tsani yang artinya Umar bin Khattab yang kedua, hal tersebut diperkuat dengan ungkapan Sufyan Ats Tsawi dari pembahasannya Abu Bakar bahwa khalifah itu ada lima, yang kelimanya adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Abu Bakar juga banyak membahas tentang,kehidupan sehari-hari tentang Khalifah Umar bin Abdul Aziz, perbandingan antara sebelum menjadi khalifah dan setelah menjadi khalifah, salah satunya tentang cara berpakaiannya, bagaimana kezuhudannya, seorang khalifah yang mengorbankan dirinya untuk mengatur kehidupan kaum muslimin. Mengenai kekurangan buku ini, penulis melihat ternyata buku ini pembahasannya sama sekali tidak menyinggung tentang peranannya dari seorang khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam proses kodifikasi hadis. Buku karangan Abu Bakar ini menjelaskan tentang kezuhudan dari seorang Khalifah Umar bin Abdul Aziz sehingga Khalifah disejajarkan dengan Khulafaur
19
Rasyidin, penulis tidak menemukan jawabannya apakah dari kezuhudannya ataukah dari peranannya dalam proses kodifikasi hadis sehingga Khalifah Umar bin Abdul Aziz disejajarkan dengan para Khulafaur rasyidin. Kajian mengenai Khalifah Umar bin Abdul Aziz selanjutnya dilakukan oleh Ahmad AlUshairy (2001). Dalam salah satu babnya, Ushairy membahas khusus tentang Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ushairy mengungkapkan bahwa pada masa kekhalifahannya, merupakan lembaran sejarah islam yang sangat indah. Walaupun pemerintahannya yang sebentar, cukup pendek namun merupakan pemerintahan yang mempunyai ciri khusus, memiliki keistimewaan karakteristik islam yang khusus, yang membedakan antara khalifah-khalifah Muawiyah yang lainnya. Ushairi juga memaparkan tentang biografi Khalifah Umar bin Abdul Aziz, nama lengkapnya adalah Umar bin Aziz bin Marwan bin Hakam, Ibunya bernama Ummu Hasyim bin Hasyim bin Khattab. sebelum menjadi khalifah, ia merupakan penguasa di Madinah dan tenggelam di dalam kemewahan duniawi. Ia menjadi khalifah berdasarkan wasiat tanpa sepengetahuannya dari pamannya yaitu Sulaeman bin Abdul Malik. Ushairi menambahkan tentang masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, setelah menjadi khalifah, ia menjadi seorang yang rendah gaya hidupnya, hamper semua harta bendanya diserahkan ke Baitul Maal, Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengatakan bahwa haram untuk mengambil sesuatu di Baitul Maal. Pada masa pemerintahannya banyak reformasi dan perbaikan, membangun mesjid-mesjid, rakyatnya tidak ada yang berhak untuk menerima zakat, karena keshalehannya Umar bin Abdul Aziz dikatakan oleh Ushairi sebagai Khulafaur Rasyidin karena Ushairi juga mengatakan bahwa pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz merupakan sebuah nikmat bagi kaum muslimin. Sebelum meninggal, dia meminta kepada anak pamannya, Muhammad bin Ali bin Abdullah
20
Ibnul Abbas yang bermukim di Hammimah, Yordania untuk merebut kekuasaan Bani Umayah dan menyerahkannya untuk ahli bait Rasulullah. Buku penambah lain yang mengkaji tentang biografi Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini adalah kajian yang dilakukan oleh Muhammad Shiddiq al-Minsyawi. Al- Minsyawi memaparkan bahwa Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah khalifah yang saleh, raja yang adil,. Yang terdepan diantara umatnya dalam hal keutamaan dan zuhud. Al-Minsyawi menambahkan keadaan Khlaifah Umar bin Abdul Aziz yang kurus, mata cekung, wajah lembut, putih tampan. Keadilan dan kezuhudannya dijadikan umpama, dari keadilannya dikisahkan bahwa serigala digembala bersama kambing. Kajian oleh Al-Minsyawi ini banyak membahas tentang cerita-cerita tentang kehidupan khalifah Umar bin Abdul Aziz yang disegani. Dalam pembahasannya, Al-Minsyawi mengutip ungkapan dari Dr Yusuf Musa yang mengungkapkan bahwa para khalifah Bani Umayyah kecuali Khaliah Umar binAbdul Aziz memusatkan perhatian di bidang politik untuk mempertahankan kekuasaan agar jangan pindah ke pihak yang lain, penghargaan kepada para ulama berkurang. Sebenarnya buku karangan Muhammad Shiddiq al-Minsyawi ini hampir mendekati pembahasan tentang skripsi ini, hal itu dinyatakan dengan pembahasannya tentang keadaan pemerintahan Khalifah Umar Bin Abdul Aziz yang membedakan dengan Khalifah Bani Umayyah lainnya, yaitu penghargaan kepada para ulama. Hal tersebut sudah menunjukkan bahwa Khalifah Umar bin Abdul Aziz memusatkan perhatian kepada agama, bukan kepada politik, namun sayangnya pembahasannya tidak menyinggung sampai kepada usaha Khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam proses kodifikasi hadis. Buku lain yang mengkaji tentang Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah buku yang dikarang oleh Amin (1993). Dalam salah satu babnya, Amin membahas mengenai Khalifah
21
Umar bin Abdul Aziz yang melakukan pendekatan dengan kaum Alawiyyin yaitu orang-orang keturunan Ali yang ketika sebelum Khalifah Umar bin Abdul Aziz berkuasa orang-orang Alawiyyin selalu dikejar-kejar, ditindas oleh para penguasa Bani Umayyah, mereka diperlakukan dengan baik, diajak berdamai. Beliau melarang memaki-maki Ali bin Abi Thalib yang selama ini selalu terdengar ketika khutbah Jumat. Amin memaparkan bahwa Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengembalikan sebidang tanah yang pada waktu Rasulullah SAW masih hidup dikhususkan untuk beliau, tetapi setelah Rasulullah SAW wafat, tanah tersebut tidak diwariskan kepada putri beliau, Siti Fatimah ra dan keturunannya, hal tersebut didasarkan atas sabda Rasulullah SAW “kami para nabi tidak mewariskan apa yang kami tinggalkan adalah shadaqah”. Amin juga menambahkan bahwa Khalifah Umar bin Abdul Aziz juga melakukan pendekatan dengan kaum Nasrani. Beliau memperingan pajak yang selama ini dibebankan kepada kaum Nasrani di Cyprus dan Eilah (dekat laut merah). Beliau memperlakukan kaum Mawali muslimin (bekas-bekas budak yang telah memeluk agama islam) sama seperti beliau memperlakukan kaum muslimin arab lainnya, mereka dibebaskan dari kewajiban membayar pajak yang dahulu ditetapkan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Beliau juga mengizinkan kaum muslimin untuk memiliki tanah di tempat yang termasuk daerah-daerah kekuasaan islam yang pada zaman Khalifah Umar bin Khattab kepemilikan tanah tersebut dilarang dan menjadikannya sebagai tanah Negara. Buku tersebut telah memberikan gambaran kepada penulis tentang sosok Khalifah Umar bin Abdul Aziz, kepribadiannya, bagaimana kehidupan sebelum menjadi seorang khalifah dan bagaimana kehidupan setelah menjadi seorang khalifah. Selain itu, ketia buku tersebut memberi informasi tentang bagaimana pemerintahannya, bagaimana kebijakan-kebijakan yang diambil
22
selama pemerintahannya sehingga Khalifah Umar bin Abdul Aziz disebut sebagai masa pemerintahan yang membedakan dengan Bani Umayyah yang lainnya. Informasi yang diberikan dari ketiga tersebut sangat bermanfaat serta relevan dengan studi yang dilakukan penulis. Tetapi, buku tersebut juga memiliki keterbatasan dalam memaparkan secara detail tentang kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam kodifikasi hadis, kebanyakan penyajiannya membahas tentang kebijakan-kebijakan dalam masalah politik pemerintahannya. Selain itu, pembahasan tentang Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini berada dalam salah satu bab, digabungkan dengan pembahasan yang lain, yaitu dengan pembahasan Khalifah-khalifah Muawiyah yang lainnya, hal demikian merupakan sesuatu yang wajar karena Khalifah Umar bin Abdul Aziz merupakan salah satu tokoh yang termasuk ke dalam bani Umayyah. Dengan disatukannya pembahasannya, kajian tentang Khalifah Umar bin Abdul Aziz hanya memaparkan tentang hal-hal yang bersifat umum saja, padahal kebijakan-kebijakan yang diambil Khalifah Umar bin Abdul Aziz selama pemerintahannya banyak, termasuk di dalamnya peranannya tentang kodifikasi hadis. Kebijakan Khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam kodifikasi hadis merupakan kebijakan yang sangat berarti dalam kemajuan selanjutnya khususnya dalam bidang hukum Islam sehingga sudah sepantasnya para peneliti memberikan informasi yang lebih luas mengenai kebijakan tersebut. Ada satu kajian yang mengkhususkan pembahasannya tentang Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yaitu kajian Abu Bakar. Namun yang disayangkan adalah pembahasan tersebut masuk ke dalam salah satu babnya, tidak secara keseluruhan, dan kebanyakan pembahasan tentang biografi khalifah Umar bin Abdul Aziz selalu melewatkan pembahasannya tentang kebijakannya tentang kodifikasi hadis, kebanyakan membahas tentang kebijakannya dalam mengatur rakyatnya, salah satunya tentang Baitul Maal.
23
E. Penelitian yang terkait dengan Kodifikasi Hadis Buku yang membahas mengenai kodifikasi hadis ditulis oleh Abu Syuhbah (1987). Pada salah satu babnya, Abu Syuhbah membahas mengenai Khalifah Umar bin Khattab (Khulafaur Rasyidin) yang pernah bermaksud mengumpulkan dan mencatat hadis, tetapi, nampaknya Allah belum menghendaki terlaksananya maksud tersebut. Abu Syuhbah mengungkapkan bahwa Khalifah Umar bin Abdul Aziz tergerak hatinya dan merasa perlu untuk membukukan hadis, ia merasa khawatir akan hilang hadis-hadis beserta penghafalnya yang semakin hari semakin banyak yang meninggal. Abu Syuhbah memaparkan bahwa Khalifah Umar bin Abdul Aziz menginstruksikan kepada seluruh pejabat dan ulama yang sedang memegang kekuasaannya untuk mengumpulkan hadis. Salah satu diantara ulama besar yang mendapat perintah untuk membukukan hadis dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah Imam Muhammad bin Muslim bin Syihab az Zuhri. Buku kedua yang membahas tentang kodifikasi Hadis ditulis oleh Ismail (1994). Pada salah satu babnya Ismail membahas mengenai Instruksi Khalifah Umar bin Abdul Aziz tentang kodifikasi hadis, diantara Gubernur yang mendapat instruksi untuk membukukan hadis adalah Gubernur Madinah sekaligus seorang ulama, Abu Bakar Muhammad Ibnu Amr Ibnu Hazm. Khalifah Umar bin Abdul Aziz melihat bahwa Rasuullah Saw dan Khulafaur Rasyidin tidak membukukan hadis rasul, hal tersebut disebabkan kekhawatiran terjadi bercampuraduknya AlQur’an dengan yang bukan Al-Qur’an, sedangkan pada masa khalifah Umar bin Abdul Aziz memerintah, Al-Qur’an telah selesai dikodifikasi secara resmi. Dengan demikian maka bila hadis dapat dikodifikasi tidak akan mengganggu kemurnian Al-Qur’an. Ismail juga memaparkan bahwa hadis yang disusun atau dikodifikasi mencakup hadishadis Rasul, fatwa-fatwa Sahabat dan Tabiin, dengan demikian, hadis belum dipisah-pisah antara
24
hadis marfu, mauquf dan Maqthu, hadis-hadis yang disusun umumnya belum dikelompokan berdasarkan judul-judul masalah tertentu. Ismail juga menambahkan bahwa hadis-hadis yang disusun belumlah dipisahkan antara yang kualitas Shahih, Hasan dan Dhaif. Yang lebih parah lagi yang sedang dihadapi oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah telah makin berkembangnya hadis-hadis palsu (hadis maudhu) yang sudah tentu dengan sendirinya akan sangat mengancam kelestarian ajaran islam yang benar. Buku selanjutnya yang membahas tentang kodifikasi hadis adalah buku yang dikarang oleh
Saefullah. Dalam salah satu babnya, Saefullah mengungkapkan bahwa penulisan dan
pembukuan hadis Nabi yang kemudian disebut dengan tadwin hadis Nabawi ini prosesnya tidak semudah
seperti
pengumpulan
dan
penulisan
Al-Qur’an.
Jika
dilihat
dari
waktu
pengkodifikasiannya, hadis jauh lebih lama dibandingkan dengan kodifikasi Al-Qur’an. Saeufullah menambahkan bahwa penulisan hadis baru terjadi setelah kurang lebih 89 tahun setelah berakhirnya wurud hadis, sedangkan Al-Qur’an ditulis dan dibukukan sejak Nabi masih hidup dan terus mengalami dinamikanya sehingga terwujudlah yang dinamakan dengan nama Mushaf Utsmani. Berkenaan dengan motif Khalifah Umar bin Abdul Aziz untuk segera mengumpulkan hadis, Saefullah mengutip pendapat TM. Hasbi Ash Shiddieqie sebagai gambaran setelah Islam berkembang, daerah bertambah luas namun Bid’ah bertebaran di tengah-tengah masyarakat. Para sahabat banyak yang meninggal, kalaupun masih hidup banyak yang ingatannya melemah karena factor usia, maka wajar kalau di dalam diri Khalifah Umar bin Abdul Aziz timbul hasrat untuk menulis hadis dan membukukannya. Saefullah menambahkan motif Khalifah Umar bin Abdul Aziz untuk mengkodifikasi hadis, mengutip pendapat dari Fathurrahman yang menungkapkan bahwa faktor dominan
25
mengapa Umar begitu kuat untuk menuliskan hadis, yaitu karena Umar khawatir akan hilang dan lenyapnya hadis. Faktor lainnya menurut Fathurrahman adalah karena Umar ingin membersihkan hadis Maudhu yang dibuat oleh orang-orang tertentu yang diperuntukkan untuk mempertahankan ideologi suatu golongan tertentu. Kekhawatiran akan bercampur aduknya antara Al-Qur’an dan Hadis seperti pada masa Nabi dan para sahabat sudah tidak dimungkinkan karena Al-Qur’an sudah terkodifikasi dengan sempurna. Saefullah menambahkan bahwa ada motif lain yang mempengaruhi Umar sehingga menginstruksikan penulisan hadis adalah karena dianggap masyarakat di masanya mulai melemah daya hafalannya. Setiap perawi di zaman itu selalu harus menyebutkan susunan yang panjang dan mengalami percabangan dalam sanad-sanad hadis karena bentangan jarak waktu dan semakin banyak rawi dan bermunculan kelompok umat Islam yang menyimpang dari jalan yang benar. Dari pemaparan tersebut dapat diketahui bahwa proses dalam kodifikasi hadis ternyata tidak seperti proses dalam kodifikasi Al-Qur’an, proses kodifikasi hadis terjadi dalam rentang waktu yang cukup lama. Dalam proses pengkodifikasian hadis, banyak sekali hambatan, mulai dari banyak timbulnya hadis-hadis Dhaif atau hadis palsu sampai munculnya golongan Zindiq, yaitu golongan yang masuk islam tetapi dalam hatinya ingin menghancurkan islam. Namun, pembahasan-pembahasan buku tersebut semuanya hampir sama, menjelaskan tentang gambaran umum tentang proses kodifikasi hadis, bagaimana Khalifah Umar bin Aziz menginstruksikan untuk segera mengumpulkan hadis. Hal inilah yang menjadi kekurangan kajian-kajian buku tersebut, semuanya membahas tentang gambaran umum, tidak ada pembahasan tentang peranan langsung dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu sendiri dalam kodifikasi hadis.
26
Tulisan Dawam dengan judul Sejarah Perkembangan Hadis Pra Kodifikasi, [Tersedia online at: http://denologis.blogspot.com/2008/03/makalahku-sejarah-perkembangan-hadits.html, [Maret 2008]. Tulisan ini menggambarkan tentang bagaimana perkembangan hadis pada masa Rasulullah SAW, perkembangan hadis pada masa Khulafaur Rasyidin dan perkembangan hadis pada masa Tabiin. Dalam tulisan ini dijelaskan pula bahwa perkembangan hadis pada masa Tabiin merupakan masa penyebarluasan hadis. Dawam mengungkapkan bahwa: Sesudah masa Khulafa' al-Rasyidin, timbullah usaha yang lebih sungguh untuk mencari dan meriwayatkan hadits. Bahkan tatacara periwayatan hadits pun sudah dibakukan. Pembakuan tatacara periwayatan hadits ini berkaitan erat dengan upaya ulama untuk menyelamatkan hadits dari usaha-usaha pemalsuan hadits. Kegiatan periwayatan hadits pada masa itu lebih luas dan banyak dibandingkan dengan periwayatan pada periode Khulafa' al-Rasyidin. Kalangan Tabi'in telah semakin banyak yang aktif meriwayatkan hadits. Tulisan ini memberikan kontribusi kepada penulis untuk lebih memperjelas keadaan hadis pada masa Tabiin, yaitu pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, khususnya mengenai keberadaan hadis palsu. Tulisan ini belum mengangkat keberadaan tentang kodifikasi hadis yang dipelopori oleh Khalifah Umar Bin Abdul Aziz, hanya menyebutkan bahwa khalifah tersebut termasuk ke dalam tokoh-tokoh yang ada dalam perkembangan hadis. Dari hal tersebut sudah terlihat bahwa tulisan ini memaparkan tentang pandangan secara umum. Buku yang memaparkan mengenai Kodifikasi hadis dan ketokohan Khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam satu buku dibahas oleh Badri Khaeruman. Pembahasan tersebut diungkapkan melalui Bab yang berbeda, namun yang menjadi kekurangan buku ini adalah pembahasan antara Kodifikasi hadis dengan ketokohan Khalifah Umar Bin Abdul Aziz tidak ada keterkaitan, seperti halnya buku yang telah dipaparkan sebelumnya, mengenai ketokohan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, pembahasan yang bersifat umum, sama sekali tidak menyinggung tentang peranannya dalam kodifikasi hadis. Menurut Badri Khaeruman, hadis dalam proses historiografinya
27
mengalami beberapa periode, dari periode keterpeliharaannya dalam hafalan hingga periode dibukukan. Badri Khaeruman Mengutip ungkapan Muhammad ‘Ajaj al-Khatib membagi periwayatan hadis ke dalam tiga periode. Periode
pertama,
diturunkannya
Al-Qur’an
dan
diwurudkannya
hadis.
Nabi
memerintahkan agar menghafal dan menyampaikannya kepada yang lain serta melarang untuk mengubahnya. Tapi tidak menyelenggarakan penulisan secara resmi seoerti penulisan Al-Qur’an. Periode kedua, hadis pada masa sahabat. Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman, dan Ali secara
sungguh-sungguh
memperhatikan
perkembangan
periwayatan
hadis,
selain
memperhatikan Al-Qur’an. Periode ketiga adalah masa sahabat kecil dan tabiin. Badri Khaeruman memasukkan proses kodifikasi hadis ke dalam periode ini. Periode ini menghasilkan fase-fase pentadwinan, dan periode tadwin pertama merupakan periode kodifikasi hadis pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz karena pada masa ini, pengumpulan hadis marfu, mauquf dan Maqthu bercapur menjadi satu. Buku selanjutnya tentang kodifikasi hadis ini adalah buku yang dikarang oleh Utang Ranuwijaya (1996) tentang ilmu hadis, dalam pembahasannya, buku ini memang memaparkan tentang ilmu-ilmu hadis, namun sedikit memaparkan tentang proses kodifikasi hadis, kajian oleh Utang ini menekankan kepada uraian mengenai hadis dan hubungannya dengan Al-Quran; sejarah penghimpunan hadis dan pembukuannya. Kekurangan dari buku ini adalah tidak dijelaskannya bagaimana hubungannya dengan hukum islam karena sangatlah berkaitan antara hadis dengan hukum islam. kajian oleh Utang ini memaparkan tentang tiga hal pokok alasan Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengambil kebijaksanaan (kodifikasi hadis) seperti ini. Pertama, beliau khawatir hilangnya hadis-hadis dengan meninggalnya para ulama di medan perang, sebab
28
para ulama bukan hanya mengajarkan ilmu agama, melainkan turut ke medan perang, atau bahkan mengambil peranan penting dalam suatu pertempuran. Kedua, beliau khawatir akan tercampurnya antara hadis-hadis yang Shahih dengan hadishadis palsu. Ketiga, bahwa dengan semakin meluasnya daerah kekuasaan islam, sementara kemampuan para Tabiin antara yang satu dengan yang lain tidak sama, jelas memerlukan kodifikasi ini. Utang juga menambahkan bahwa peranan Umar bin Abdul Aziz dalam kodifikasi hadis ini mengambil bagian dalam kegiatan ini, beliau ikut terlibat mendiskusikan hadis-hadis yang sedang dihimpun. Beliau pun memiliki beberapa tulisan penting tentang hadis-hadis yang diterimanya. Namun, pembahasan tentang peranan Khalifah Umar ini tidak dikemukakan secara mendalam dalam kajiannya. Sedikit buku-buku yang menjelaskan tentang dampak dari adanya kodifikasi hadis pada masa khalifah Umar bin Abdul Aziz, diantaranya terdapat di dalam buku yang ditulis oleh Khallaf (2001). Dalam bukunya, Khallaf mengungkapkan bahwa pada periode pengkodifikasian hadis telah berkembangnya hukum Islam dan gerakan Ijtihad yang cukup banyak. Selain itu, pada periode ini para ulama dalam menetapkan perundang-undangan dan memberi fatwa telah menguasai metode Tasyri secara luas dan mudah. Para Imam Mujtahid benar-benar menjadi sentral tumpuan harapan umat, mulai dari masyarakat kalangan bawah, para hakim, dan sampai pada pejabat petinggi Negara. Khallaf menambahkan bahwa sumber-sumber hukum pada periode tadwin ini ada empat, yaitu Al-Qur’an, Sunnah, Ijma dan Ijtihad dengan metode Qiyas atau Ijtihad dengan salah satu dari metode Istinbat. Buku karya Khallaf ini cukup menambah keterangan untuk penelitian penulis dalam hal dampak dari adanya kodifikasi hadis khususnya dalam perkembangan hukum Islam. Buku ini menjelaskan tentang keadaan hukum Islam, dimulai dari Periode Rasulullah
29
SAW, periode Sahabat, periode Tadwin/kodifikasi sampai dengan periode Taqlid. Penulis bisa membandingkan keadaan hukum Islam antara keadaan hukum Islam sebelum Kodifikasi hadis dengan keadaan setelah kodifikasi hadis. Namun, buku Khallaf ini terlalu menitikberatkan kepada hukum Islam, sehingga hanya memuat karakteristik hukum islam dari masa Rasulullah SAW sampai dengan periode Taqlid, buku ini tidak membahas tentang kodifikasi hadis, sehingga menyebabkan sebuah pertanyaan, apakah keadaan hukum Islam pada periode pembukuan merupakan sebuah dampak dari adanya kodifikasi hadis atau apakah ada hal lain yang menyebabkan keadaan hukum Islam mengalami perkembangan dari periode Rasulullah SAW sampai dengan periode Taqlid?. Selain buku-buku yang telah disebutkan diatas, telah banyak buku-buku lain yang membahas tentang kodifikasi hadis seperti buku yang dikarang oleh Nata, Ash Shiddieqy dan Bilal. Namun dalam pembahasannya, pada dasarnya semua buku menjelaskan hanya sebatas gambaran umum saja tentang pengkodifikasian hadis, belum ada buku yang secara khusus membahas tentang kodifikasi hadis yang ada pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, selain itu juga belum banyak juga buku yang membahas tentang dampak dari adanya kodifikasi hadis terhadap perkembangan hukum islam pada masa itu. Selain itu juga, pembahasan tentang kodifikasi hadis pada masa khalifah Umar bin Abdul Aziz selalu disatukan pembahasannya dengan pembahasan yang lain, yaitu keadaan hadis dari mulai masa Rasulullah SAW, pada masa Khulafaur Rasyidin sampai dengan masa Khalifah Bani Umayyah, termasuk pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, sehingga pembahasannya tidak mencakup secara keseluruhan, hanya gambaran umum saja. Padahal, setelah adanya proses kodifikasi hadis pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, hukum Islam telah berkembang dan menjadi matang sehingga membuahkan perbendaraan hukum.
30
31
