BAB II TANGGUNG JAWAB PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH (P3N) DENGAN ADANYA GUGATAN PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT PEMALSUAN IDENTITAS

BAB II TANGGUNG JAWAB PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH (P3N) DENGAN ADANYA GUGATAN PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT PEMALSUAN IDENTITAS

A. Tugas dan Wewenang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Lembaga

pencatatan

nikah

merupakan

syarat

administratif,

selain

substansinya bertujuan untuk mewujudkan ketertiban hukum, ia mempunyai cakupan manfaat yang sangat besar bagi kepentingan dan kelangsungan suatu perkawinan. 35 Ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa: 1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. 2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari apa yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan) tersebut dapat diketahui bahwa di Indonesia perkawinan sudah dianggap sah apabila dilakukan menurut ketentuan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, akan tetapi selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa “tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Hal 35

Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, Cet. IV, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm.111.

22

23

ini menggambarkan bahwa perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan yang dianut oleh kedua pasangan tersebut sudah dapat dianggap sah, tetapi menurut hukum Negara, perkawinan tersebut belum dianggap sah karena belum dicatatkan di Lembaran Negara. Agar perkawinan tersebut dianggap sah menurut hukum Negara maka perkawinan tersebut haruslah dicatat oleh instansi yang berwenang untuk melakukan pencatatan perkawinan tersebut.36 Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur mengenai instansi yang berwenang untuk melakukan pencatatan, yaitu:37 1. Pegawai Pencatat Nikah Talak dan Rujuk (PPNTR), bagi mereka yang beragama Islam, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk Di Seluruh Daerah Luar Jawa Dan Madura jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang Undang Republik Indonesia Tanggal 21 Nopember 1946 Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk Di Seluruh Daerah Luar Jawa Dan Madura.

36

Elisa Adhayana, “Pembatalan Nikah Menurut Hukum Islam dan Akibat Hukumnya (Studi di Pengadilan Agama Pontianak)”, (Tesis, Magister Kenotariatan Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2006), hlm.18. 37 Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1) dan (2).

24

2. Kantor Catatan Sipil (KCS) atau instansi/pejabat yang membantunya bagi mereka yang bukan beragama Islam, sebagaimana yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan mengenai catatan sipil. Pencatatan perkawinan memegang peranan yang sangat menentukan dalam suatu perkawinan karena pencatatan perkawinan merupakan suatu syarat diakui atau tidaknya perkawinan tersebut, dan hal ini banyak membawa konsekuensi bagi yang bersangkutan. Bilamana suatu perkawinan tidak dicatat, sekalipun perkawinan tersebut sah menurut ajaran agama dan kepercayaannya, perkawinan tersebut tidak diakui oleh Negara. Dalam proses pencatatan perkawinan tersebut, peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sangat penting, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N).38 Pembantu Pegawai Pencatat Nikah atau yang sering dikenal dengan sebutan P3N merupakan seseorang yang bertugas membantu peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di tingkat desa atau kelurahan. P3N biasa turut serta mengantar calon pengantin untuk mendaftar di KUA Kecamatan, hal ini yang terjadi di wilayah Jawa. Lain halnya yang terjadi di luar Jawa, karena P3N di luar Jawa diberi kewenangan juga untuk menikahkan. Di Sumatera Utara, P3N dikenal dengan sebutan Tuan Kadi atau Penghulu.39

38

Hasil wawancara dengan Bapak Efendi Rambe, Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Kelurahan Medan Selayang, tanggal 13 Desember 2014 39 Hasil wawancara dengan Bapak Efendi Rambe, Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Kelurahan Medan Selayang, tanggal 13 Desember 2014.

25

Selain punya tugas dalam kaitannya dengan pernikahan dan rujuk, P3N juga peran strategis dalam pembangunan agama di masyarakat. Inilah yang perlu menjadi perhatian bagi para P3N, karena dengan menjadi P3N dapat melaksanakan tugas membina ibadah, melayani pelaksanaan kegiatan sosial lainnya dan melaksanakan pembinaan kehidupan beragama pada umumnya bagi masyarakat yang beragama Islam di wilayahnya. Mengingat pentingnya peran P3N di masyarakat maka P3N perlu dipertahankan keberadaannya. Disamping itu perlu ada sebuah upaya dalam rangka peningkatan kualitas P3N, untuk itu Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan pembinaan kepada P3N agar keberadaan P3N semakin dirasakan oleh seluruh masyarakat.40 Penghulu merupakan pejabat fungsional PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang yang diberi tugas tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluan.41 Penghulu merupakan wakil PPN, dalam hal ini Kepala KUA Kecamatan, untuk melaksanakan tugas pegawasan pelaksanaan nikah dan rujuk di lapangan sehingga dapat menjalankan kewenangan PPN, yaitu: melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan pernikahan.42 40

Hasil wawancara dengan Bapak Efendi Rambe, Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Kelurahan Simpang Selayang Medan, tanggal 13 Desember 2014. 41 Republik Indonesia, Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Pasal 1 ayat (3). 42 Republik Indonesia, Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 4.

26

Penghulu diangkat dan diberhentikan oleh pejabat berwenang pada Kementerian Agama sesuai peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian yang

berlaku

berdasarkan

pangkat,

golongan

dan

jabatan

fungsional

kepenghuluannya,43 namun dalam menjalankan tugas kepenghuluan selaku wakil PPN harus mendapat mandat dari PPN, sebagaimana ditegaskan pada Pasal 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Th. 2007 tentang Pencatatan Nikah (selanjutnya disebut PMA No. 11 Th. 2007): “Pelaksanaan tugas Penghulu dan Pembantu PPN sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan atas mandat yang diberikan oleh PPN”.44 Dengan adanya kewajiban Penghulu mendapatkan mandat dari PPN sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka dapat ditafsirkan dari aturan ini (statutory interpretation), yaitu: 1. Penghulu sebagai wakil PPN tidak dibolehkan menjalankan tugasnya apabila tidak diberi mandat oleh PPN. Oleh karena itu, PPN sewaktu-waktu dapat

43

Republik Indonesia, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2005 dan Nomor 14 A Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penghulu Dan Angka Kreditnya, Pasal 10. Dalam peraturan tersebut jo. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/62/M.PAN/6 2005 tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya maka diatur jenjang jabatan fungsional Penghulu ada tiga, yaitu: (i) Penghulu Pertama yang diangkat dari PNS pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a s.d. PNS pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b); (ii) Penghulu Muda yang diangkat dari PNS pangkat Penata, golongan ruang III/c s.d. PNS pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; serta Penghulu Madya yang diangkat dari PNS pangkat Pembina, golongan IV/a s.d. PNS pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c. 44 Republik Indonesia, Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Pasal 4.

27

menarik mandat tersebut apabila PPN menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Penghulu dalam menjalankan kewenangannya. 2. Apabila pada satu KUA Kecamatan hanya terdapat seorang Penghulu maka PPN dapat memberikan mandat kepada Penghulu untuk menjalankan kewenangan relatif pada semua wilayah kerjanya. Jika wilayahnya luas maka PPN dapat memberikan mandat kepada Penghulu untuk menjalankan tugas pada sebagian wilayah kerjanya yang menjadi kewenangan relatifnya sehingga jelas mana wilayah yang menjadi kewenangan relatif PPN dan mana pula wilayah yang menjadi kewenangan relatif Penghulu. 3. Jika terdapat beberapa Penghulu pada satu KUA Kecamatan maka PPN dengan mandat tersebut dapat membagi-bagi wilayah kerja setiap Penghulu sehingga setiap Penghulu dapat memahami dan menjalankan tugasnya dengan jelas pada wilayahnya masing-masing sebagai kewenangan relatifnya sesuai mandat tersebut. Dengan kata lain, kewenangan relatif Penghulu sangat tergantung dari mandat yang diberikan oleh Kepala KUA Kecamatan selaku PPN. Namun terdapat problem serius berkaitan dengan kewenangan absolut Penghulu disebabkan adanya penyebutan Penghulu sebagai PPN, sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 1 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Kepala Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya (selanjutnya disebut PB MA dan Kepala BKN No. 20 Th. 2005 dan No. 14

28

A Th. 2005) jo. Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim (selanjutnya disebut PMA No. 30 Th. 2005): “Penghulu, adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai Pegawai Pencatat Nikah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluan”.45 Dalam praktek pencatatan nikah di lapangan telah terjadi silang pendapat terkait sahnya mandat yang diberikan PPN untuk Penghulu menandatangani Akta Nikah/Buku Nikah dan Akta Rujuk/Kutipan Akta Rujuk.46 Sebagian menyatakan sah karena sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) PMA No. 11 Th. 2007 tentang Pencatatan Nikah: “PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dapat diwakili oleh Penghulu atau Pembantu PPN”.47 Sedangkan Pasal 2 ayat (1) PMA No. 11 Th. 2007 tentang Pencatatan Nikah menegaskan: “Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disebut PPN adalah pejabat yang melakukan 45

Pasal 1 ayat (1) PB MA dan BKN No. 20 Th. 2005 dan No. 14 A Th. 2005 jo. Pasal 1 ayat (3) PMA No. 30 Th. 2005. Definisi ini sebenarnya diadopsi dari Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/62/M.PAN/6 2005 tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya. Jika definisi ini hanya ada pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tersebut tentu penyebutan Penghulu sebagai PPN pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tersebut dapat diabaikan karena Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara bukanlah pejabat yang diserahkan undang-undang (intra vires) berwenang untuk menentukan petugas-petugas pencatatan perkawinan bagi orang beragama Islam. Namun ternyata definisi ini diadopsi secara leterlek oleh PB MA dan BKN No. 20 Th. 2005 dan No. 14 A Th. 2005 jo. PMA No. 30 Th. 2005, padahal Menteri Agama sesuai UU. No. 22 Th. 1946 jo. UU. No. 32 Th. 1954 diberikan kewenangan (intra vires) mengatur masalah petugas-petugas pencatatan perkawinan bagi orang beragama Islam. 46 Adanya praktek yang berbeda mengenai kewenangan Penghulu menandatangani Akta Nikah/Buku Nikah terungkap pada saat masalah ini diangkat ke permukaan dan menjadi perdebatan hangat di kalangan Kepala KUA dan Penghulu utusan setiap Kanwil Kementerian Agama Provinsi seIndonesia yang menjadi peserta Diklat Fasilitator Kepenghuluan Tingkat Mahir Angkatan II yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama di Jakarta tanggal 9 s/d 18 Mei 2011. 47 Republik Indonesia, Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Pasal 3 ayat (1).

29

pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan”.48 Ratio legist-nya yaitu penandatangan Akta Nikah/Buku Nikah dan Akta Rujuk/Kutipan Akta Rujuk adalah bagian dari proses penyiapan bukti pencatatan nikah dan rujuk, sehingga PPN dapat mewakilkan dan memandatkan tugas ini pada Penghulu, maka setiap Akta Nikah/Buku Nikah atau Akta Rujuk/Kutipan Akta Rujuk yang ditandatangani Penghulu adalah sah dan memenuhi syarat sebagai akta otentik. Lagi pula Pasal 1 ayat (1) PB MA dan BKN No. 20 Th. 2005 dan No. 14 A Th. 2005 jo. Pasal 1 ayat (3) PMA No. 30 Th. 2005 jelas-jelas menyebut Penghulu adalah PPN, padahal peraturan tersebut merupakan bagian dari produk Peraturan Menteri Agama sebagai pejabat berwenang mengangkat petugas pencatatan nikah bagi orang yang beragama Islam dan mengatur kewenangannya. Sebagian lagi menegaskan bahwa Penghulu memiliki semua kewenangan PPN jika dimandatir oleh PPN untuk menjalankan kewenangan absolutnya, kecuali kewenangan menandatangani Akta Nikah/Buku Nikah dan Akta Rujuk/Kutipan Akta Rujuk yang bukan kewenangan Penghulu dengan alasan: 1. PB MA dan BKN No. 20 Th. 2005 dan No. 14 A Th. 2005 sebagai sumber masalah ini, bukanlah regulasi yang mengatur pencatatan nikah karena peraturan tersebut diperuntukkan mengatur masalah jabatan penghulu dan angka kreditnya, sama kedudukannya dengan PMA No. 30 Th. 2005 yang mengatur masalah Wali 48

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Pasal 2 ayat (1).

30

Hakim. Lex specialist yang mengatur pencatatan nikah adalah PMA No. 11 Th. 2007 sebagai aturan khusus dari UU. No 22 Th. 1946 jo. UU. No. 32 Th. 1954 sebagai lex generalist-nya. Oleh karena itu, penyebutan Penghulu sebagai PPN pada Pasal 1 ayat 1 PB MA dan BKN No. 20 Th. 2005 dan No. 14 A Th. 2005 jo. Pasal 1 ayat (3) PMA No. 30 Th. 2005 harus diabaikan (disregard) agar tidak kontradiktif dengan Pasal 2 ayat (2) PMA No. 11 Th. 2007 yang menyebut hanya Kepala KUA saja sebagai PPN. Dengan kata lain, Penghulu bukan PPN namun wakil PPN. 2. Pasal 3 ayat (1) PMA No. 11 Th. 2007 akan aneh jika dijadikan dasar dibolehkannya Penghulu menandatangani Akta Nikah/Buku Nikah dan Akta Rujuk/Kutipan Akta Rujuk sebab tidak sesuai dengan praktek pencatatan nikah yang selama ini berjalan karena secara jelas disebutkan: “PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dapat diwakili oleh Penghulu atau Pembantu PPN”.49 Terlihat jelas kewenangan mewakili PPN yang dimaksud oleh Pasal ini tidak hanya Penghulu, tetapi juga Pembantu PPN. Ayat ini jelas memberikan persamaan antara kewenangan Penghulu dan Pembantu PPN dalam hal mewakili tugas PPN di lapangan. Padahal dalam praktek pencatatan nikah yang selama ini berjalan yang tidak lagi dipungkiri oleh siapa pun bahwa Pembantu PPN tidak memiliki kewenangan sama sekali menandatangani Akta Nikah/Buku Nikah dan Akta Rujuk/Kutipan Akta Rujuk. 49


31

3. Pasal 2 ayat (3) PMA No. 11 Th. 2007 menjelaskan: “Kepala KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menandatangani Akta Nikah, Akta Rujuk, Buku Nikah (Kutipan Akta Nikah) dan/atau Kutipan Akta Rujuk”.50 Pasal ini dengan jelas menegaskan bahwa Akta Nikah, Akta Rujuk, Buku Nikah (Kutipan Akta Nikah) dan/atau Kutipan Akta Rujuk ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan bukan semata-mata ia sebagai PPN saja, namun juga atas nama jabatannya selaku Kepala KUA Kecamatan sebagai kewenangan intra vires. Penghulu bukanlah Kepala KUA Kecamatan. Jabatan Penghulu adalah jabatan fungsional, sedangkan jabatan Kepala KUA Kecamatan adalah jabatan struktural. Sekali pun Pasal 1 ayat 1 PB MA dan BKN No. 20 Th. 2005 dan No. 14 A Th. 2005 jo. Pasal 1 ayat (3) PMA No. 30 Th. 2005 menyebut Penghulu adalah PPN, dan seandainya pula penyebutan ini dapat diterima (ontvankelijk) dengan berbagai kewenangan intra vires-nya, maka tetap saja Penghulu tidak boleh menandatangani Akta Nikah/Buku Nikah dan Akta Rujuk/Kutipan Akta Rujuk karena ia bukan Kepala KUA Kecamatan. Apabila ia tetap menandatanganinya maka ia telah melampaui kewenangannya (ultra vires) kecuali jika ia diangkat pula sebagai Kepala KUA Kecamatan sebagai tugas tambahan. Hal ini menegaskan bahwa Penghulu bukanlah PPN, sehingga penyebutan Penghulu sebagai PPN pada PB MA dan Kepala BKN No. 20. Th. 2005 dan Nomor

50


32

14 Tahun 2005 harus dihilangkan karena akan memunculkan ambiguitas dan tabrakan kewenangan antara Penghulu dengan Kepala KUA Kecamatan. Dalam prakteknya, keberadaan P3N dalam membantu tugas Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sangat penting, mengingat keberadaan P3N di di tingkat desa atau kelurahan yang lebih dekat dengan lingkungan masyarakat yang akan melaksanakan perkawinan, karena itu seharusnya P3N lebih mengetahui mengenai status maupun kondisi para calon mempelai.51 Apabila terjadi upaya pemalsuan identitas calon mempelai tentang perkawinan sebelumnya, P3N sebagai lini terdepan harus bisa menghalau setiap kemungkinan terjadinya upaya pemalsuan identitas tersebut. Apabila dalam pelaksanaan tugasnya terjadi pemalsuan identitas, P3N seharusnya turut bertanggung jawab mengenai hal itu. Hanya saja, dalam praktek pelaksanaan tugas dan wewenang P3N sangat dipengaruhi oleh pandangan/mahzab yang diyakini oleh P3N, hal tersebut sangat berpengaruh terhadap bagaimana cara P3N mengatasi permasalahan yang sering timbul dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. 52 Karena itu tata cara maupun prosedur yang harus dipenuhi oleh masyarakat yang akan melaksanakan perkawinan seharusnya lebih dipahami, sehingga perkawinan yang dilaksanakan tersebut tidak akan menimbulkan persoalan atau masalah di kemudian hari, selain itu agar kepentingan para pihak dalam perkawinan lebih terlindungi secara hukum. 51

Hasil wawancara dengan Bapak Efendi Rambe, Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Kelurahan Medan Selayang, tanggal 13 Desember 2014 52 Hasil wawancara dengan Bapak Efendi Rambe, Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Kelurahan Simpang Selayang Medan, tanggal 13 Desember 2014.

33

B. Prosedur Pencatatan Perkawinan Prosedur atau cara pelaksanaan pencatatan nikah meliputi persiapan pemberitahuan kehendak nikah, pemeriksaan nikah, pengumuman kehendak nikah, akad nikah dan penandatanganan akta nikah serta pembuatan kutipan akta nikah. Hal tersebut harus dipenuhi dan dilaksanakan secara cermat dan jujur agar pelaksanaan perkawinan tersebut tidak akan menimbulkan masalah di kemudian hari.53 1. Persiapan Pendahuluan PPN, Pembantu PPN ataupun BP4 dalam memberikan penasehatan dan bimbingan hendaknya mendorong kepada masyarakat dalam merencanakan perkawinan agar melakukan persiapan pendahuluan sebagai berikut: a. Masing-masing calon mempelai saling mengadakan penelitian tentang apakah mereka

saling

cinta/tahu

dan

apakah

kedua

orang

tua

mereka

menyetujui/merestuinya. Ini erat hubungannya dengan surat-surat persetujuan calon mempelai dan surat izin orang tua, agar surat-surat tersebut tidak hanya formalitas saja. b. Masing-masing berusaha meneliti apakah ada halangan perkawinan, baik menurut hukum munakahat maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini untuk mencegah terjadinya penolakan atau pembatalan perkawinan. c. Calon mempelai supaya mempelajari ilmu pengetahuan tentang rumah tangga hak dan kewajiban suami isteri dan sebagainya. 53

Hasil wawancara dengan Bapak Efendi Rambe, Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Kelurahan Simpang Selayang Medan, tanggal 13 Desember 2014.

34

d. Dalam rangka meningkatkan kualitas keturunan yang akan dilahirkan, calon mempelai supaya memeriksa kesehatannya dan kepada calon mempelai wanita diberikan suntikan imunisasi tetanus toxoid. 2. Pemberitahuan Kehendak Nikah Setelah persiapan pendahuluan dilakukan secara matang maka orang yang hendak menikah memberitahukan kehendaknya kepada PPN (Pegawai Pencatat Nikah) yang mewilayahi tempat akan dilangsungkannya akad nikah sekurangkurangnya 10 hari kerja sebelum akad nikah, jika dilakukan sebelum tenggang waktu tersebut maka harus dilampiri surat dispensasi dari camat; Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dijabat oleh Kepala KUA, yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan, dan pencatatan peristiwa nikah dan rujuk serta melakukan bimbingan pernikahan. Akad nikah dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setiap hari kerja dari Senin sampai dengan Jum’at jam 07.30 sampai dengan jam 15.30. Akad nikah dapat dilaksanakan di luar KUA Kecamatan atas permintaan calon pengantin atau wali setelah mendapat persetujuan dari PPN/ Kepala KUA Kecamatan setempat. Biaya pencatatan nikah sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) berdasarkan ketentuan Pasal 2 atau 3 PMA No. 71/2009 tentang Pengelolaan Biaya Pencatatan Nikah dan Rujuk dan Pasal 3 dan 4 Perdirjen Perbendaharaan Nomor : PER-32/PB/2009 tentang Mekanisme Penyetoran Dan Pencairan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Pencatatan Nikah Dan Rujuk. Selain itu, membebaskan

35

biaya pencatatan nikah /rujuk bagi pasangan calon pengantin yang tidak mampu dengan menunjukkan surat keterangan miskin yang ditandatangani oleh Kepala Desa/ Lurah serta diketahui oleh Camat setempat; Bagi calon mempelai yang berasal dari luar wilayah KUA Kecamatan tempat akad dilangsungkan, maka harus dilampiri dengan surat rekomendasi/pemberitahuan kehendak nikah KUA Kecamatan tempat tinggalnya. Setelah akad nikah dilangsungkan, buku kutipan akta nikah (model NA) langsung diberikan kepada yang bersangkutan. Pemberitahuan kehendak nikah dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir pemberitahuan kehendak nikah (model N7) dan dilengkapi persyaratan sebagai berikut : a. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) untuk calon pengantin masing-masing 1 (satu) lembar; b. Surat pernyataan belum pernah menikah (masih gadis/jejaka) di atas segel/meterai bernilai minimal Rp.6000,- (enam ribu rupiah) diketahui Ketua RT, RW dan Lurah setempat; c. Surat keterangan untuk nikah dari Kelurahan setempat yaitu Model N1, N2, N4, baik calon Suami maupun calon Istri; d. Pas photo calon pengantin ukuran 2×3 masing-masing 4 (empat) lembar, bagi anggota ABRI berpakaian dinas;

36

e. Bagi yang berstatus duda/janda harus melampirkan Surat Talak/Akta Cerai dari Pengadilan Agama, jika Duda/Janda mati harus ada surat kematian dan surat dari Lurah setempat (Model N6); f. Harus ada izin/Dispensasi dari Pengadilan Agama bagi : calon pengantin laki-laki yang umurnya kurang dari 19 tahun, calon pengantin perempuan yang umurnya kurang dari 16 tahun, Laki-laki yang mau berpoligami dan Ijin Orang Tua (Model N5) bagi calon pengantin yang umurnya kurang dari 21 tahun baik calon pengantin laki-laki/perempuan menurut ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 6 ayat (2) sampai dengan (5) dan Pasal 7 ayat (2);54 g. Bagi calon pengantin yang tempat tinggalnya bukan di wilayah Kecamatan Setempat harus ada surat Rekomendasi Nikah dari KUA Kecamatan asal; h. Bagi anggota TNI/POLRI dan Sipil TNI/POLRI harus ada Izin Kawin dari Pejabat Atasan/Komandan; i. Bagi calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan ke luar wilayah Kecamatan harus ada Surat Rekomendasi Nikah dari KUA Kecamatan setempat; j. Kedua calon pengantin mendaftarkan diri ke KUA sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja dari waktu melangsungkan Pernikahan. Apabila kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja, harus melampirkan surat Dispensasi Nikah dari Kecamatan;

54

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 6 (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) Tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.)

37

k. Bagi WNI keturunan, selain syarat-syarat tersebut dalam poin a s/d j harus melampirkan foto copy Akte kelahiran dan status kewarganegaraannya (K1); l. Izin untuk menikah dari kedutaan / kantor perwakilan negara bagi warga negara asing dan harus diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi; m. Surat Keterangan tidak mampu dari Lurah/Kepala Desa bagi mereka yang tidak mampu. Dalam proses pelaksanaan perkawinan syarat-syarat kelengkapan berkas secara formal berbentuk formulir nikah, yang terdiri dari:55 a. Formulir Pokok, formulir yang secara langsung menjadi tanggung jawab PPN, yaitu: 1) Akta nikah (model N) 2) Kutipan akta nikah (model NA) 3) Daftar pemeriksaan nikah (model NB) 4) Pengumuman kehendak nikah (model NC) b. Formulir pelengkap Formulir yang merupakan kelengkapan dari pelaksanaan pernikahan dan disisipkan sebelum pelaksanaan pernikahan. Sebagian besar formulir tersebut pengisiannya dilakukan oleh Kepala Desa. Antara lain: 1) Surat Keterangan untuk nikah (model N1) 2) Surat keterangan asal-usul (model N2) 55

Hasil wawancara dengan Bapak Efendi Rambe, Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Kelurahan Simpang Selayang Medan, tanggal 13 Desember 2014

38

3) Surat persetujuan mempelai (model N3) 4) Surat keterangan tentang orang tua (model N4) 5) Surat izin orang tua (model N5) 6) Surat keterangan kematian suami/istri (model N6) 7) Pemberitahuan kehendak nikah (model N7) 8) Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan syarat (model N8) 9) Penolakan pernikahan (model N10) c. Formulir Mutasi Formulir yang dipergunakan untuk memberitahukan perubahan status seseorang kepada PPN/Pengadilan Agama yang sebelumnya telah mencatat perceraiannya, yaitu: 1) Pemberitahuan nikah (model ND). 2) Pemberitahuan poligami (model NE). 3. Pemeriksaan Nikah Pemeriksaan terhadap calon suami, calon isteri dan wali nikah sebaiknya dilakukan secara bersama-sama, tetapi tidak ada halangannya jika pemeriksaan itu dilakukan sendiri-sendiri. Bahkan dalam keadaan yang meragukan, perlu dilakukan pemeriksaan sendiri-sendiri. Pemeriksaan dianggap selesai apabila ketiga-tiganya selesai diperiksa secara benar.56

56


39

Apabila pemeriksaan calon suami isteri and wali itu terpaksa dilakukan pada hari-hari yang berlainan. Maka kecuali pemeriksaan pada hari pertama, di bawah kolom tanda tangan yang diperiksa ditulis tanggal dan hari pemeriksaan. a. Nikah diawasi oleh PPN 1). Pemeriksaan ditulis dalam daftar pemeriksaan nikah (Model NB) 2). Masing-masing calon suami, calon isteri dan wali nikah mengisi ruang I, II dan IV dalam daftar pemeriksaan nikah dan ruang lainnya diisi oleh PPN. 3). Dibaca dan dimana perlu diterjemahkan ke dalam bahasa yang dimengerti oleh yang bersangkutan. 4). Setelah dibaca, kemudian ditandatangani oleh yang diperiksa dan PPN yang memeriksa, kalau tidak bisa membubuhkan tanda tangan dapat diganti dengan cap ibu jari tangan kiri. 5). Untuk tertibnya administrasi dan memudahkan ingatan, PPN membuat buku yang diberi nama “Catatan Pemeriksaan Nikah”. 6). Pada ujung model NB sebelah kiri atas diberi nomor yang sama dengan nomor urut buku di atas dan kode-kode desa serta Tahun, contoh: 16/7/2005 angka 16 adalah angka urut pemeriksaan dalam Tahun ini, angka 7 adalah kode desa tempat dilangsungkannya pernikahan dan 2005 adalah Tahun pelaksanaan pemeriksaan. 7). PPN mengumumkan kehendak nikah. b. Nikah diawasi oleh Pembantu PPN (di luar Jawa dan Madura)

40

1). Pemeriksaan ditulis dalam daftar pemeriksaan nikah (model NB) rangkap dua. 2). Masing-masing calon suami, calon isteri dan wali nikah mengisi ruang I, II dan IV dalam Daftar Pemeriksaan Nikah dan ruang lainnya diisi oleh Pembantu PPN. 3). Dibaca dan dimana perlu diterjemahkan ke dalam bahasa yang dimengerti oleh yang bersangkutan. 4). Setelah dibaca kemudian kedua lembar model NB di atas ditandatangani oleh yang diperiksa dan Pembantu PPN yang memeriksa. Kalau tidak bisa membubuhkan tanda tangan diganti dengan cap ibu jari tangan kiri. 5). Untuk tertibnya administrasi dan memudahkan ingatan, Pembantu PPN mencatat dalam buku untuk itu. 6). Pada ujung model NB sebelah kiri atas diberi nomor yang sama dengan nomor urut buku di atas. 7). Pembantu PPN mengumumkan kehendak nikah. 8). Surat-surat yang diperlukan dikumpulkan menjadi satu dengan model NB dan disimpan dalam sebuah Map. 9). Setelah lewat masa pengumuman dan akad nikah telah dilangsungkan, maka nikah itu dicatat dalam halaman 4 model NB. Kemudian dibaca di hadapan suami, isteri, wali nikah dan saksi-saksi, selanjutnya ditandatangani. Tanda tangan itu dibubuhkan pada kedua lembar model NB di atas.

41

10). Selambat-lambatnya 15 hari setelah hari akad nikah satu lembar model NB yang dilampiri surat-surat yang diperlukan dikirimkan kepada PPN yang bersangkutan beserta biayanya. 11). PPN yang menerima model NB dari pembantu PPN memeriksa dengan teliti, kemudian mencatat dalam Akta Nikah dan menandatangani. Kemudian PPN membuat Kutipan Akta Nikah selanjutnya diberikan kepada Pembantu PPN untuk disampaikan kepada suami dan isteri. 4. Pengumuman Kehendak Nikah PPN/Pembantu

PPN

mengumumkan

kehendak

nikah

pada

papan

pengumuman (dengan model NC) setelah persyaratan dipenuhi. Pengumuman dilakukan: a. Oleh PPN di KUA Kecamatan tempat pernikahan akan dilangsungkan dan di KUA Kecamatan tempat tinggal masing-masing. b. Oleh pembantu PPN di luar Jawa di tempat-tempat yang mudah diketahui umum. PPN/Pembantu PPN tidak boleh melaksanakan akad nikah sebelum lampau sepuluh hari kerja sejak pengumuman, kecuali seperti yang diatur dalam Pasal 3 ayat (3) PP No.9 Tahun 1975 yaitu apabila terdapat alasan yang sangat penting. Misalnya salah seorang akan segera bertugas ke luar negeri. Maka dimungkinkan yang bersangkutan memohon dispensasi kepada Camat selanjutnya Camat atas nama

42

Bupati memberikan dispensasi.57 Dalam kesempatan waktu sepuluh hari ini calon suami isteri seyogyanya mendapat nasihat perkawinan dari Badan Penasihat Perkawinan, Perselisihan, dan Perceraian (BP4) setempat.58 5. Akad Nikah a. Akad nikah dilangsungkan di bawah pengawasan/dihadapan PPN. Setelah akad nikah dilangsungkan, nikah itu dicatat dalam Akta Nikah rangkap dua (model N). b. Kalau nikah dilangsungkan di luar Balai Nikah, nikah itu dicatat pada halaman 4 model NB dan ditandatangani oleh suami, isteri, wali nikah dan saksi-saksi serta PPN yang mengawasinya. Kemudian segera dicatat dalam Akta Nikah (Model N), dan ditandatangani hanya oleh PPN atau wakil PPN. c. Akta Nikah dibaca, kalau perlu diterjemahkan ke dalam bahasa yang dimengerti oleh yang bersangkutan dan saksi-saksi kemudian ditandatangani oleh suami, isteri, wali nikah, saksi-saksi dan PPN atau wakil PPN. d. PPN membuat Kutipan Akta Nikah (Model NA) rangkap dua, dengan kode dan nomor yang sama. Nomor tersebut (…./…./…./…../) menunjukkan nomor urut dalam tahun, nomor urut dalam bulan, angka romawi bulan dan angka tahun. e. Kutipan Akta Nikah diberikan kepada suami dan isteri. f. Nomor di tengah pada model NB (Daftar Pemeriksaan Nikah) diberi nomor yang sama dengan nomor Akta Nikah. 57

Anjar Any dan Moch. Nursyahid P., Upacara Adat Perkawinan Lengkap, (Surakarta: Pabelan, 1986), hlm.26. 58 H.S.M. Nasaruddin Latif, Biografi dan Pemikiran, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm.59.

43

g. Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah harus ditandatangani oleh PPN. Dalam hal wakil PPN yang melakukan pemeriksaan dan menghadiri akad nikah di luar Balai Nikah, Wakil PPN hanya menandatangani daftar pemeriksaan nikah dan pada kolom 5 dan 6 menandatangani Akta Nikah pada kolom 6. h. PPN berkewajiban mengirimkan Akta Nikah kepada Pengadilan Agama yang mewilayahinya, apabila folio terakhir pada buku Akta Nikah telah selesai dikerjakan. i. Jika mempelai seorang janda atau duda karena cerai talak atau cerai gugat, PPN memberitahukan kepada Pengadilan Agama yang memberikan Akta Cerainya, bahwa duda/janda tersebut telah menikah dengan menggunakan formulir ND rangkap 2. setelah pemberitahuan nikah tersebut diterima, Pengadilan Agama mengirimkan kembali lembar II kepada PPN setelah membubuhkan stempel dan tanda tangan penerima. Selanjutnya PPN menyimpan bersama berkas Daftar Pemeriksaan Nikah (Model NB). Dalam hal perceraian itu terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama: a. PPN membuat catatan pinggir (catatan lain-lain) pada Buku Pendaftaran Talak atau Cerai terdahulu bahwa orang tersebut telah menikah dengan menyebutkan tempat, tanggal dan nomor Kutipan Akta Nikah serta ditandatangani dan dibubuhi tanggal oleh PPN.

44

b. Dalam hal perceraiannya di daftar di tempat lain, PPN memberitahukan kepada PPN yang mendaftar perceraian tersebut bahwa duda/janda tersebut telah menikah dengan menggunakan formulir ND rangkap 2. PPN penerima pemberitahuan mencatat hal tersebut dalam catatan lain-lain pada buku pendaftaran Talak atau Cerai sebagaimana pada poin a. Kemudian mengembalikan lembar II model ND setelah dibubuhi stempel dan tanda tangan penerima. Selanjutnya PPN pengirim memberitahukan setelah menerima kembali, menyimpan model ND lembar II tersebut bersama berkas Daftar Pemeriksaan Nikah (model NB).59 Di samping pembahasan-pembahasan prosedur pencatatan perkawinan di atas, ada juga pembahasan yang berkenaan dengan permasalahan pencatatan perkawinan, di antaranya adalah: a. Persetujuan Mempelai, Izin dan Dispensasi Dalam UUP No. 1 Tahun 1974 terkandung beberapa prinsip untuk menjamin citacita luhur perkawinan, yaitu asa sukarela, partisipasi keluarga, poligami dibatasi secara ketat, dan kematangan fisik dan mental calon mempelai. Sebagai realisasi dari asas sukarela maka perkawinan harus berdasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Oleh karena itu setiap perkawinan harus mendapat persetujuan kedua calon mempelai, tanpa adanya paksaan dari pihak

59

Departemen Agama Republik Indonesia, Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, (Bandung: Bidang Urusan Agama Islam Kanwil Departemen Agama Islam Propinsi Jawa Barat, 1992), hlm.4-11.

45

manapun. Dengan demikian dapat dihindari terjadinya kawin paksa. Untuk itu diisi Surat Persetujuan Mempelai (model N3). Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, karena ia akan memasuki dunia baru, membentuk keluarga sebagai unit terkecil dari keluarga bangsa Indonesia yang religius dan kekeluagaan, maka diperlukan partisipasi keluarga untuk merestui perkawinan itu. Oleh karena itu, bagi yang berada di bawah umur 21 Tahun baik pria maupun wanita diperlukan izin dari orang tua. Untuk itu perlu diisi Surat Izin Orang Tua dengan formulir model N5. Dalam keadaan orang tua tidak ada, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas. Akhirnya izin dapat diperoleh dari Pengadilan, apabila karena suatu dan lain sebab izin tidak dapat diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga tersebut di atas.60 Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan menganut asas monogami, apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agamanya mengizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian hal itu, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi persyaratan tertentu dan memperoleh izin dari Pengadilan Agama. Prinsip kematangan calon mempelai dimaksudkan bahwa calon suami isteri harus telah matang jasmani dan rohani untuk melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat memenuhi tujuan luhur dari perkawinan dan mendapat keturunan yang baik 60


46

dan sehat. Di samping itu, perkawinan mempunyai hubungan erat dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Oleh karena itu ditentukan batas umur untuk kawin yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Bahkan dianjurkan perkawinan itu dilakukan pada usia sekitar 25 tahun bagi pria dan 20 tahun bagi wanita. Namun demikian dalam keadaan yang sangat memaksa (darurat), perkawinan di bawah batas umur minimum sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut dimungkinkan, setelah memperoleh dispensasi dari Pengadilan atas permintaan orang tua. b. Penolakan Kehendak Nikah61 Apabila setelah diadakan pemeriksaan nikah, ternyata tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan baik persyaratan menurut hukum munakahat maupun persyaratan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka PPN atau Pembantu PPN harus menolak pelaksanaan pernikahan, dengan cara memberikan surat penolakan kepada yang bersangkutan serta alasan-alasan penolakannya (model N9). Atas penolakan tersebut yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan melalui Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya. Pengadilan Agama memeriksa perkara penolakan dengan acara singkat (sumir), menguatkan penolakan, atau memerintahkan pernikahan dilangsungkan. Jika Pengadilan 61

Achmad Ichsan, Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam: Suatu Tinjauan dan Ulasan Secara Sosiologi Hukum, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1986), hlm.164-165.

47

Agama memerintahkan pernikahan dilangsungkan, maka PPN atau Pembantu PPN harus melaksanakan perintah tersebut. c. Pencegahan Pernikahan62 Pernikahan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan, yang mengajukan pencegahan pernikahan adalah : 1) Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah 2) Saudara dari salah seorang calon mempelai; 3) Wali Nikah; 4) Pengampu (curatele) dari salah seorang calon mempelai 5) Pihak yang berkepentingan. Pencegahan pernikahan diajukan ke Pengadilan Agama dalam daerah hukum tempat pernikahan akan dilangsungkan oleh mereka yang dapat mencegah pernikahan ini. Mereka yang melakukan pencegahan pernikahan harus memberitahukan pula kepada PPN atau Pembantu PPN yang bersangkutan tentang usaha pencegahannya PPN atau Pembantu PPN harus memberitahukan kepada masing-masing calon mempelai. Setelah mengetahui adanya usaha pencegahan pernikahan, PPN atau Pembantu PPN tidak boleh melangsungkan pernikahan, kecuali pencegahan itu telah dicabut dengan putusan Pengadilan Agama atau pencegahan ditarik kembali oleh yang mencegah. 62

Abdul Gani Abdullah, Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hlm.95-96.

48

d. Pembatalan Pernikahan63 Pernikahan dapat dibatalkan, apabila setelah berlangsung akad nikah diketahui adanya larangan menurut hukum peraturan perundang-undangan tentang perkawinan. Pembatalan pernikahan dilakukan oleh Pengadilan Agama dalam daerah hukum tempat pernikahan dilangsungkan atau tempat tinggal kedua suami isteri. Yang dapat mengajukan pembatalan pernikahan yaitu: 1) Dari keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri; 2) Suami atau isteri; 3) Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan; 4) Pejabat yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 16 ayat (2). e. Biaya Pencatatan Nikah Besarnya biaya pencatatan perkawinan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2000 tentang Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Departemen Agama adalah Rp.30.000,00.-. C. Gugatan Pembatalan Perkawinan 1. Sebab-Sebab Pembatalan Perkawinan Kata pembatalan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata dasar “batal”, yang berarti tidak sah lagi, tidak berlaku, sia-sia.64 Adapun kata batal 63

Ibid., hlm.97-99.

49

berasal dari bahasa Arab bāṭil yang berarti batal, binasa, tidak sah.65 Istilah batal juga dikenal dengan istilah fasad ataupun fasakh. Kata fasad berasal dari bahasa Arab fasid yang berarti rusak, binasa, busuk.66 Sedangkan fasakh berasal dari bahasa Arab yang berarti batal, rusak, binasa.67 Ketiga kata tersebut semakna dan berakibat sama terhadap suatu perbuatan yang telah dilangsungkan. Istilah batal, fasad, maupun istilah fasakh sama-sama berarti suatu pelaksanaan ibadah atau nikah misalnya yang dilaksanakan dengan tidak mencukupi syarat atau rukunnya. Ibadah yang tidak sah karena tidak lengkap syarat atau rukunnya atau karena ada penghalang (mani’) bisa disebut akad fasad dan boleh pula disebut akad batal.68 Batal, fasad, dan fasakh adalah lawan dari istilah sah, artinya bila mana suatu akad tidak dinilai sah berarti batal, fasad, atau fasakh.69 Kitab al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al-Arba’ah menyatakan bahwa “Nikah fasid adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu dari syarat-syaratnya, sedangkan nikah bathil ialah apabila tidak memenuhi rukunnya, hukum nikah fasid dan bathil adalah sama yaitu tidak sah”.70 Menurut Slamet Abidin dan Aminuddin dalam bukunya Fiqih Munakahat 2 menyatakan bahwa fasakh artinya putus atau batal. Yang dimaksud memfasakh akad 64

W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Cet. 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hlm.105. 65 Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia, Cet. 25, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), hlm.92. 66 Ibid., hlm.1054. 67 Ibid., hlm.1055. 68 Satria Effendi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm.21. 69 Ibid., hlm.20-21. 70 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, Cet. 1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), hlm.145-146.

50

nikah adalah memutuskan atau membatalkan ikatan hubungan antara suami dan istri.71 Definisi Fasakh menurut pendapat Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqih Sunnah 3 menyebutkan bahwa Fasakh adalah membatalkan akad nikah dan melepaskan hubungan yang terjalin antara suami-isteri. Fasakh terjadi apabila ada celah pada akad nikah atau ada sebab baru yang mencegah berlangsungnya hubungan suamiisteri.72 Pendapat Imam Muhammad Abu Zahroh dalam Kitabnya Al-Ahwal AlSyakhsiyyah menyebutkan: ”Fasakh hakikatnya adalah sesuatu yang diketahui atau terjadi belakangan, bahwa terdapat sebab yang menghalangi langgengnya pernikahan, atau merupakan konsekuensi dan diketahuinya sesuatu yang mengiringi aqad, yang menjadikan aqad tersebut tidak sah”. Sedangkan pengertian fasakh nikah menurut pendapat Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqih Sunnah 8 menyatakan bahwa memfasakh akad nikah berarti membatalkan dan melepaskan ikatan tali perkawinan antara suami istri.73 Menurut Zahry Hamid, suatu perkawinan dikatakan sah jika dalam akad perkawinan tersebut telah dipenuhi segala rukun dan syaratnya, sedangkan jika suatu perkawinan kurang salah satu atau beberapa rukun atau syarat-syaratnya disebut perkawinan yang tidak sah. Tidak sahnya suatu perkawinan dapat terjadi sebab tidak 71

Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqih Munakahat 2, Cet. 1, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm.73. 72 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah 3, Cet. 1, (Jakarta: PT Pena Pundi Aksara, 2009), hlm.99-100. 73 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah 8, Cet. 2, (Bandung: PT Al-Ma’arif, 1983), hlm.124.

51

dipenuhinya salah satu di antara rukun-rukunnya, disebut akad perkawinan yang batal, dan dapat pula terjadi sebab tidak dipenuhinya salah satu di antara syaratsyaratnya, disebut akad perkawinan yang fasid.74 Andi Tahir Hamid berpendapat suatu perkawinan yang tidak memenuhi syarat dan terlanjur dilangsungkan dapat dimohonkan pembatalannya (fasid).75 Masalah pembatalan perkawinan diatur dalam fiqih Islam yang dikenal dengan sebutan nikah al-batil. Di dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan) dinyatakan dengan tegas: “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan”. Dalam penjelasannya kata “dapat” dalam Pasal ini bisa diartikan bisa batal atau tidak bisa batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Istilah batalnya perkawinan dapat menimbulkan salah paham, karena terdapat berbagai ragam tentang pengertian batal (nietig) tersebut. Batal berarti nietig zonde kracht (tidak ada kekuatan), zonder waarde (tidak ada nilai). Dapat dibatalkan berarti nietig verklaard, sedangkan absolute nietig adalah pembatalan mutlak. Istilah dapat dibatalkan dalam undang-undang ini berarti dapat di-fasid-kan jadi relatif nietig. Dengan demikian perkawinan dapat dibatalkan berarti

74

Zahry Hamid, Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, Cet. 1, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978), hlm.48. 75 Andi Tahir Hamid, Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Bidangnya, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm.22.

52

sebelumnya telah terjadi perkawinan lalu dibatalkan karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan tertentu.76 Permohonan pembatalan perkawinan dibuat dalam bentuk permohonan yang bersifat kontensius (sengketa). Sehingga dapat lebih jelas dalam melangsungkan pembatalan perkawinan, yaitu sama halnya dengan cara gugatan perceraian yang diatur secara terperinci dari Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sepanjang hal ini dapat diterapkan dalam pembatalan perkawinan. Menarik pengertian-pengertian tersebut, menyimpulkan pembatalan terhadap perkawinan yang dapat dibatalkan adalah usaha membatalkan nikah yang telah dilaksanakan secara sah antara suami istri disebabkan suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan.77 Ayat-ayat Al-Qur'an banyak yang membicarakan mengenai perkawinan. Termasuk ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas perkawinan yang dilarang disebabkan karena melanggar ketentuan-ketentuan hukum agama dalam perkawinan, misalnya larangan kawin sebagaimana yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat An-Nisa: 23: “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan. Anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudarasaudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusukan kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu 76

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm.106-107. 77 Elisa Adhiyana, Op.Cit., hlm.35.

53

belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu), isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.78 Ayat-ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar pembatalan perkawinan tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa perkawinan yang dibatalkan/di-fasakh karena melanggar aturan-aturan syar’i. Hadits Rasulullah SAW yang membicarakan di-fasakh-nya perkawinan disebabkan karena adanya cacat atau adanya salah sangka disebutkan dalam sahih al-Bukhari, “Diriwayatkan dari Khansa binti Khidzam Al-Anshariyah r.a., bahwa ayahnya menikahkannya dalam keadaan janda. Ia tidak menyukai pernikahan itu. Maka ia mengadukan hal itu kepada Rasulullah SAW menyatakan pernikahannya tidak sah”. (HR. Bukhari).79 Undang-Undang Perkawinan yang mengatur batalnya perkawinan dan cara penyelesaiannya terdapat pada Bab IV Pasal 22-28. Dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Bab XI Pasal 70-76. Pasal 70 KHI yang menerangkan batalnya perkawinan terhadap wanita-wanita yang haram dikawini tidak ada perbedaan dengan konseptual yang terdapat dalam Al-Qur’an. Tetapi dalam hal batalnya perkawinan terdapat dua pengertian yaitu perkawinan batal demi hukum dan perkawinan yang dapat dibatalkan.80

78

Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989),

79

Imam Az-Zabidi, Ringkasan Shahih Al-Bukhari, (Bandung: Mizan, 1997), hlm.791. Elisa Adhiyana, Op.Cit., hlm.39.

hlm.120. 80

54

Pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas dalam perkawinan poligami termasuk memenuhi unsur pelanggaran terhadap Undang-Undang Perkawinan Pasal 9 yaitu “Seorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini”. Pasal 27 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), “Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila dalam waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri”. Pasal 71 huruf a KHI yang berbunyi “Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama”. Pasal 72 ayat (2) KHI, “Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri”. Penipuan menurut penjelasannya ialah bila suami mengaku jejaka pada waktu nikah kemudian ternyata diketahui sudah beristri sehingga terjadi poligami tanpa izin Pengadilan. Sama halnya dengan pencegahan, pembatalan perkawinan pun diarahkan kepada kepastian hukum dan ketertiban umum dengan jalan campur tangan penguasa, yakni Pengadilan Agama. Dengan demikian, batalnya suatu perkawinan baru sah dan

55

mengikat harus berdasar putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.81 Faktor yang menjadi dasar terjadinya batal, fasad, atau fasakh-nya perkawinan adalah syarat dan rukun. “Rukun” yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan dalam perkawinan. Sedangkan “Syarat” yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti dalam Islam, calon pengantin laki-laki atau perempuan itu harus beragama Islam.82 Rukun dan Syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.83 Dalam Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa pernikahan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak 81

Cik Hasan Bisri, et.al., Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm.60. 82 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, Cet.2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm.45-46. 83 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, Cet. 2, (Jakarta: Prenada Media, 2007), hlm.59.

56

memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Sedang dalam penjelasan disebutkan pengertian “dapat” dalam Pasal ini adalah bisa batal bilamana menurut ketentuan hukum agamanya tidak menentukan lain. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa suatu perkawinan yang dilaksanakan oleh seseorang bisa batal demi hukum dan bisa dibatalkan apabila cacat hukum dalam pelaksanaannya. Pengadilan Agama dapat membatalkan pernikahan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan.84 Tanpa adanya salah satu rukunnya maka perkawinan itu tidak mungkin dapat dilaksanakan, hal ini berarti jika suatu perkawinan dilakukan tanpa unsur pokoknya yaitu sarat dan rukun perkawinan maka akan batal menurut hukum, karena rukun merupakan pokok, sedangkan syarat merupakan pelengkap dalam suatu perbuatan hukum. Para ahli ushul fikih telah merumuskan kaidah: “Apa yang disyaratkan dengan beberapa syarat, salah satu syarat tidak ada, maka tidak ada pula sesuatu itu”.85 “Sesuatu yang menjadikan kewajiban sempurna karenanya adalah wajib adanya”.86 Rukun dan syarat perkawinan telah ditentukan menurut hukum syara’. Seorang mukallaf tidak boleh menggantungkan akad atau pengelolaan apa saja

84

Abdul Manan, Op.Cit., hlm.45. Muchlis Usman, Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), hlm.200. 86 Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami, (Bandung: PT Al-Ma’arif, 1986), hlm.344. 85

57

kepada syarat apa saja yang dia kehendaki.87 Adapun rukun dan syarat perkawinan menurut para Ulama Mazhab diantaranya adalah sebagai berikut: 1. Bahwa pernikahan baru dianggap sah jika dilakukan dengan akad, yang mencakup ijab dan qabul antara wanita yang dilamar dengan lelaki yang melamarnya, atau antara pihak yang menggantikannya seperti wakil dan wali, dan dianggap tidak sah hanya semata-mata berdasarkan suka sama suka tanpa adanya akad.88 2. Syarat bagi kedua pihak yang melakukan nikah adalah berakal dan baligh merupakan syarat dalam perkawinan, kecuali jika dilakukan oleh wali mempelai, terlepas dari keadaan-keadaan yang membuat mereka dilarang kawin, baik karena hubungan keluarga maupun hubungan lainnya, baik yang bersifat permanen maupun sementara. Selanjutnya mereka juga sepakat bahwa orang yang melakukan akad itu harus pasti dan tentu orangnya.89 3. Para Ulama sepakat bahwa perkawinan itu tidak sah tanpa adanya saksi, tetapi Hanafi memandang cukup dengan hadirnya dua orang laki-laki, atau seorang lakilaki dengan dua orang perempuan, tanpa disyaratkan harus adil. Namun mereka berpendapat bahwa kesaksian kaum wanita saja tanpa laki-laki dinyatakan tidak sah.90

87

Abdul Wahhab Khallaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.182. 88 Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab, (Jakarta: Lentera, 2006), hlm.309. 89 Ibid., hlm.315. 90 Ibid., hlm.313.

58

Pembatalan perkawinan dalam hukum Islam dapat terjadi karena dua hal, yaitu: 1. Terdapat hal-hal yang membatalkan akad nikah yang dilaksanakan: a. Setelah akad nikah ternyata diketahui bahwa istri merupakan saudara sesusuan pihak suami. b. Suami istri masih kecil, dan diadakannya akad nikah oleh selain ayah atau datuknya.

Kemudian

setelah dewasa ia berhak meneruskan ikatan

perkawinannya dahulu atau mengakhirinya. Khiyar ini dinamakan khiyar balig. Jika yang dipilih mengakhiri ikatan suami istri, maka hal ini disebut fasakh balig.91 Selain itu hal yang membatalkan perkawinan dalam Al-Qur’an juga diatur dalam Surat An-Nisa ayat 22, 23, dan 24, yaitu larangan menikah dengan yang masih mahram, misalnya suami istri yang telah melangsungkan perkawinan tiba-tiba diketahui bahwa antara mereka terdapat hubungan saudara sesusuan. Sejak diketahui hal itu maka perkawinan menjadi batal. Perkawinan tersebut dibatalkan karena tidak memenuhi sarat sahnya akad, yaitu adanya hubungan mahram antara laki-laki dan perempuan. Misalnya lagi, perkawinan antara laki-laki dan perempuan ternyata akhirnya diketahui bahwa perempuan tersebut masih mempunyai hubungan perkawinan dengan laki-laki lain atau dalam masa iddah

91

Slamet Abidin dan Aminuddin, Op.Cit., hlm.73.

59

talak laki-laki lain. Sejak diketahuinya hal itu, perkawinan mereka dibatalkan sebab tidak memenuhi syarat sahnya akad nikah. 2. Terdapat hal baru yang dialami sesudah akad nikah terjadi dan hubungan perkawinan berlangsung. a. Bila salah seorang dari suami istri murtad atau keluar dari Islam dan tidak mau kembali sama sekali, maka akadnya batal (fasakh) karena kemurtadan yang terjadi belakangan. b. Jika suami yang tadinya kafir masuk Islam, tetapi istri masih tetap dalam kekafirannya yaitu tetap menjadi musyrik, maka akadnya batal (fasakh). Lain halnya kalau istri orang ahli kitab, maka akadnya tetap sah seperti semula. Sebab perkawinannya dengan ahli kitab dari semulanya dipandang sah.92 Selain hal itu, yaitu dalam hal perkawinan dilakukan dengan penipuan, yakni suami yang semula beragama non Islam kemudian masuk Islam hanya untuk menikahi wanita Islam (secara formalitas). Setelah pernikahan terjadi suami kembali pada agamanya semula, maka perkawinan yang demikian dapat dilakukan pembatalan. Dalam Surat Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 221, Al-Mumtahanah ayat 10 mengenai larangan orang Islam menikahi orang non Islam, misalnya suamiistri pada waktu berlangsungnya akad nikah beragama Islam tetapi setelah berumah tangga tiba-tiba suami murtad, keluar dari agama Islam.

92

Ibid.

60

Apabila telah diusahakan agar suami kembali lagi beragama Islam tetapi masih menolak, maka hubungan perkawinan diputuskan sebab terdapat penghalang perkawinan. Begitu pula apabila dalam suatu perkawinan terjadi penipuan mengenai status salah satu pihak, baik suami maupun istri dan penipuan tersebut baru diketahui setelah akad perkawinan telah dilangsungkan, maka perkawinan tersebut dapat dimintakan pembatalannya oleh para pihak yang mempunyai hak untuk mengajukan pembatalan perkawinan tersebut.93 Hukum Islam yang diambil dari sumber hukum yang utama, yaitu Al-Qur'an mengenai adanya larangan perkawinan yang dalam fikih disebut mahram (orang yang dinikahi). Ulama fikih telah membagi mahram ini kepada dua macam. Pertama disebut dengan mahram mu’aqqat (larangan untuk waktu tertentu) dan kedua mahram mu’abbad (larangan untuk selamanya). Wanita yang haram dinikahi untuk waktu yang selamanya terbagi atas tiga kelompok yaitu, wanita-wanita seketurunan (al muharramat min an-nasab), wanita-wanita sepersusuan (al-muharramat min arrada’ah), dan wanita-wanita yang haram dikawini karena hubungan persemandaan (al-muharramat min al-musaharah).94 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur larangan perkawinan menjelaskan lebih rinci dan tegas. Masalah larangan kawin ini dimuat pada Bab VI Pasal 39 sampai 44. Pasal 39 KHI menyatakan:

93

Hasil wawancara dengan Bapak Efendi Rambe, Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Kelurahan Simpang Selayang Medan, tanggal 13 Desember 2014. 94 Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Op.Cit., hlm.145-146.

61

“Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan: 1. Karena pertalian nasab: a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya. b. Dengan seorang wanita keturunan ayah dan ibu. c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya. 2. Karena pertalian kerabat semenda: a. Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya. b. Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya. c. Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu qabla aldukhul. d. Dengan seorang wanita bekas istri keturunannya. 3. Karena pertalian sesusuan: a. Dengan seorang wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas. b. Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah. c. Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah. d. Dengan seorang wanita bibi sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah. e. Dengan anak yang disusui istrinya dan keturunannya”. Pasal 40 KHI, mengatur: “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain. b. Seorang wanita yang masih dalam masa iddah dengan pria lain. c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam”.95 Pasal 41 KHI : 1. Seorang pria dilarang memadu istrinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau susuan dengan istrinya; a. Saudara kandung, seayah atau seibu serta keturunannya. 95

Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1976), hlm.77-78.

62

b. Wanita dengan bibinya atau kemenakannya. 2. Larangan pada ayat 1 ini tetap berlaku meskipun istrinya telah ditalak raj’i tetapi masih dalam masa iddah. Pasal 42 KHI menyatakan: “Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai empat istri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj’i ataupun salah seorang di antara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya masih dalam iddah talak raj’i”. Pasal 43 KHI menyatakan Larangan perkawinan terhadap wanita yang ditalak tiga dan di li’an. 1. Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria. a. Dengan seorang wanita bekas istrinya yang telah ditalak tiga kali. b. Dengan seorang wanita bekas istrinya yang telah di li’an. 2. Larangan tersebut pada ayat 1 huruf a gugur kalau bekas istri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba’da aldukhul dan telah habis masa iddahnya. Pasal 44 KHI menyebutkan larangan kawin dengan pria non Islam: “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”.96 Selanjutnya dalam Pasal 54 KHI juga dijelaskan bahwa: 1. Selama seseorang masih dalam keadaan ihram tidak boleh melangsungkan perkawinan dan juga tidak boleh bertindak sebagai wali nikah. 2. Apabila terjadi perkawinan dalam keadaan ihram atau wali nikahnya masih berada dalam ihram, perkawinannya tidak sah.97

96

Zainuddin Ali, Op.Cit., hlm.32. Republik Indonesia, Instruksi Presiden R.I No.1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, hlm.33. 97

63

Menurut Kompilasi Hukum Islam di dalam Pasal 70, perkawinan dinyatakan batal (batal demi hukum) apabila: 1. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam masa iddah talak raj’i. 2. Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah dili’annya. 3. Seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba’da al dukhul dan pria tersebut dan telah habis masa iddahnya. 4. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu: a. Berhubungan darah dalam garis lurus ke bawah dan ke atas. b. Berhubungan darah dalam garis lurus keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya. c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu dan ayah tiri. d. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan. 5. Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri atau istriistrinya.

64

Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam mengatur perkawinan yang dapat dibatalkan adalah: a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama. b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria yang mafqud. c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami yang lain. d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan. e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak. f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.98 Penyebab-penyebab larangan perkawinan di atas, baik dalam Al-Qur'an maupun Kompilasi Hukum Islam tidak menunjukkan adanya perbedaan, hal ini disebabkan karena masalah larangan perkawinan di atas adalah masalah normatif yang bisa dikatakan sebagai sesuatu yang taken of granted. Perkawinan yang terjadi karena melanggar larangan-larangan tersebut batal demi hukum.99 2. Pihak yang Berhak Membatalkan Perkawinan

98

Ibid., hlm.39-40. Nova Helida, “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Poligami Yang Disebabkan Ketiadaan Izin Istri Pertama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor 822/Pdt.G/2004/PA.Dpk)”, (Tesis, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011), hlm.26. 99

65

Pembatalan perkawinan diajukan semata-mata agar tidak menimbulkan akibat yang menjadikan hasil dari perkawinan itu tidak terlindungi oleh hukum. Hal ini dikarenakan adanya kekurangan-kekurangan persyaratan tersebut atau dengan adanya pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan dalam melangsungkan perkawinan, perkawinannya menjadi tidak sah.100 Pembatalan perkawinan juga dapat membawa akibat yang jauh, baik terhadap suami istri maupun terhadap keluarganya. Maka untuk menghalangi timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan, pembatalan perkawinan hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak tertentu pengadilan dalam daerah hukum berlangsungnya perkawinan atau tempat tinggal dari kedua belah pihak suami atau istri.101 UU Perkawinan menentukan siapa saja yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan.102 Pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 23, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam diatur oleh Pasal 73. Menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 23, yaitu: a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri. b. Suami atau istri. c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.

100

Achmad Ichsan, Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam (Suatu Tinjauan dan Ulasan Secara Sosiologi Hukum), (Jakarta: Pradya Paramita, 1987), hlm.63. 101 Mohammad Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam), (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm.177. 102 K. Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1987), hlm.30.

66

d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.103 Menurut Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 73 KHI, antara lain: a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami istri. b. Suami atau istri. c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut UndangUndang. d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat hukum dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundangundangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 67.104 Pada gugatan pembatalan perkawinan sebagaimana ternyata dalam perkara nomor 435/Pdt.G/2013/PA-Mdn tanggal 19 Agustus 2013, pihak yang mengajukan gugatan pembatalan perkawinan, bukan dari pihak suami-istri atau keluarga masingmasing suami istri tersebut, namun dari Pejabat Pencatan Nikah (PPN) yang merasa proses perkawinan suami istri tersebut didasari oleh pemalsuan identitas dan ketidak adaannya wali nikah yang sah.105

103

Zainuddin Ali, Op.Cit., hlm.39. Abdul Gani Abdullah, Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hlm.99. 105 Petitum Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 435/Pdt.G/2013/PA-Mdn tanggal 19 Agustus 2013 104

67

D. Tanggung Jawab P3N Dengan Adanya Gugatan Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas Keberadaan Kantor Urusan Agama amat penting bagi umat Islam. Sebab ia adalah satu-satunya lembaga pemerintah yang berwenang untuk melakukan pencatatan perkawinan yang terjadi di kalangan umat Islam. Artinya, ia ada bukan semata-mata

pemenuhan

tuntutan

birokrasi

tetapi

secara

substansial

bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan kewajiban berkenaan dengan pengabsahan sebuah perkawinan.106 Dalam konteks seperti itu, seorang Pegawai Pencatat Nikah dituntut untuk betul-betul menguasai tugasnya. Ini hanya bisa dilakukan apabila yang bersangkutan mempunyai kualifikasi yang dibutuhkan seorang Pegawai Pencatat Nikah kemampuan birokrasi yang baik dan penguasaan ilmu-ilmu keislaman (hukum Islam) secara baik pula. Menurut Undang-Undang Perkawinan sahnya suatu perkawinan diukur dengan terpenuhinya ketentuan-ketentuan hukum agama yang dipeluk para calon pengantin. Perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan itu adalah sah menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Sedang pencatatan perkawinan sendiri bersifat administratif. Suatu perkawinan yang tidak dilakukan pencatatan di KUA mengurangi sahnya suatu

106


68

perkawinan. Namun perlu diketahui bahwa terpenuhinya syarat-syarat perkawinan perlu penilaian-penilaian oleh pejabat yang berwenang.107 Pencatatan perkawinan merupakan persyaratan administrasi, tidak bedanya dengan pencatatan peristiwa kelahiran dan kematian. Pemenuhan syarat-syarat perkawinan sebagai penjabaran dari “dilakukan menurut hukum agama” disamping menjadi tanggungjawab calon pengantin (dan masyarakat), juga menjadi tanggung jawab pemerintah. Sehingga selain mencatat, tugas pokok Pegawai Pencatat Nikah (PPN) adalah melaksanakan tugas PPN di Kantor Urusan Agama dan memberi mandat kepada Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan dalam melaksanakan tugasnya. Tugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Catatan Sipil, adalah meneliti apakah calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki telah memenuhi syarat-syarat agama, syarat-syarat negara untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ditetapkan oleh hukum agama dan Undang-Undang. Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di KUA meneliti lebih lanjut syarat-syarat dalam perkawinan yang dilakukan menurut hukum Islam maupun syarat-syarat dalam ketentuan perundangan dan menandatangani Surat Nikah.108 Dengan demikian perkawinan yang akan dilaksanakan seharusnya telah melewati penelitian secara seksama oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), 107

Hasil wawancara dengan Bapak Efendi Rambe, Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Kelurahan Simpang Selayang Medan, tanggal 13 Desember 2014 108 Hasil wawancara dengan Bapak Efendi Rambe, Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Kelurahan Simpang Selayang Medan, tanggal 13 Desember 2014.

69

apabila ada keganjilan mengenai persyaratan menurut hukum agama maupun hukum positif seharusnya pihak P3N yang mengetahui pertama kali. Karena itu, apabila P3N melakukan suatu tindakan yang menyebabkan syarat-syarat ketentuan Agama maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka P3N seharusnya turut bertanggung jawab secara hukum karena kewenangannya menyebabkan perkawinan yang tidak memenuhi syarat baik secara agama maupun hukum positif dapat berlangsung. Selain itu, karena kedudukan Penghulu sebagai wakil PPN tidak dibolehkan menjalankan tugasnya apabila tidak diberi mandat oleh PPN, maka apabila PPN menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Penghulu dalam menjalankan kewenangannya, mandat yang diberikan kepada P3N sewaktu-waktu dapat ditarik atau dicabut oleh PPN.109 Faktor yang menjadi dasar terjadinya batal, fasad, atau fasakhnya perkawinan adalah syarat dan rukun. “Rukun” yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah),

dan sesuatu itu

termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti adanya calon pengantin laki- laki dan perempuan dalam perkawinan. Sedangkan “Syarat” yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu

109

Hasil wawancara dengan Bapak Efendi Rambe, Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Kelurahan Simpang Selayang Medan, tanggal 13 Desember 2014

70

tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti dalam Islam, calon pengantin laki-laki atau perempuan itu harus beragama Islam.110 Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.111 Sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangan P3N terkait pelayanan pendaftaran, pemeriksaan dan pengawasan nikah, maka: 1. Proses pendaftaran nikah pada prinsipnya setelah calon mempelai memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang dibuktikan dengan pengisian model N1 sampai dengan N7, kemudian berkas tersebut dibawa ke KUA untuk pemberitahuan kehendak nikah. 2. Pemeriksaan nikah ini dilakukan untuk meneliti kelengkapan persyaratan yang telah diajukan oleh calon mempelai kepada Penghulu. 3. Penolakan kehendak nikah ini, biasanya terjadi setelah diadakannya pemeriksaan nikah dan ternyata tidak memenuhi persyarataan yang telah ditentukan, baik persyaratan menurut hukum munakahat maupun menurut peraturan perundang110

Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm.45-46. 111 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, Cet. 2, (Jakarta: Prenada Media, 2007), hlm.59.

71

undangan, maka Penghulu dan P3N harus memberitahukan kekurangan persyaratan itu dengan menggunakan Formulis model N8. Apabila persyaratan tidak dilengkapi, maka PPN memberikan penolakan pernikahan menggunakan formulir model N9. Dari uraian tersebut tampak bahwa P3N mempunyai tugas untuk turut mengawasi dan memeriksa seluruh persyaratan kedua calon mempelai, maka apabila sampai ada tuntutan pembatalan perkawinan, yang telah dilaksanakan di hadapan P3N, P3N seharusnya turut mendapat sanksi atas kelalaiannya melangsungkan perkawinan yang tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Apabila terjadi pemalsuan identitas atau sebenarnya P3N mengetahui status sebenarnya dari calon mempelai namun tetap saja melangsungkan perkawinan, maka P3N tersebut dapat dipidanakan menurut ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan, dan juga dapat dituntut atas tuduhan turut serta melakukan pemalsuan surat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 266 KUHP.

BAB II TANGGUNG JAWAB PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH (P3N) DENGAN ADANYA GUGATAN PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT PEMALSUAN IDENTITAS

Recommend Documents