5
BAB II PROFIL PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK PEMBANGUNAN II MEDAN
A. Sejarah Ringkas Perusahaan Listrik di Indonesia dimulai pada abad ke-19, pada saat beberapa perusahaan Belanda, antara lain pabrik gula dan pabrik teh mendirikan pembangkit tenaga listrik untuk keperluan sendiri. Listrik untuk pemanfaatan umum mulai ada pada saat perusahaan swasta Belanda yaitu NV. NIGN yang semula bergerak di bidang gas memperluas usahanya di bidang listrik untuk pemanfaatan umum. Pada tahun 1927 pemerintah Belanda membentuk Lands Waterkracht Bedrijuen (LWB) yaitu perusahaan listrik negara yang mengelola PLTA Plegen, PLTA Lamajan, PLTA Bengkok Dago, PLTA Tonsea Lama di Sulawesi Utara dan PLTU di Jakarta. Selain itu dibeberapa kota Praja dibentuk perusahaan-perusahaan listrik kota Praja. Sejalan dengan meningkatnya perjuangan bangsa Indonesia untuk membebaskan Irian Jaya dari cengkraman penjajahan Belanda maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor 86 tahun 1958 tertanggal 27 Desember 1958 tentang nasionalisasi semua perusahaan Belanda dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1985 tentang Nasionalisasi perusahaan listrik dan gas milik Belanda. Dengan undang-undang tersebut maka seluruh perusahaan listrik Belanda berada ditangan bangsa Indonesia. Sejarah ketenagalistrikan di Indonesia mengalami pasang surut sejalan dengan pasang surutnya perjuangan bangsa. Tanggal 27 Oktober 1945 kemudian dikenal sebagai Hari Listrik dan Gas, hari tersebut telah diperingati untuk
5 Universitas Sumatera Utara
6
pertama kali pada tanggal 27 Oktober 1946 bertempat di gedung Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (BPKNP) Yogyakarta. Penetapan secara resmi tanggal 27 Oktober 1945 sebagai Hari Listrik dan Gas berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik Nomor 235/KPTS/1975 tanggal 30 September 1975 yang digabung dengan Hari Kebaktian Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik yang jatuh pada tanggal 03 Desember 1975. Mengingat pentingnya semangat dan nilai-nilai Hari Listrik maka berdasarkan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1134.K/43. K/43 PK/1992 tanggal 31 Agustus 1992 ditetapkanlah tanggal 27 Oktober 1992 sebagai Hari Listrik Nasional. Hari jadi listrik bersejarah bagi karyawan generasi 1945 menurut Keputusan Pemerintah No. 1 s/d 27 Oktober 1945. Dalam persetujuan Konferensi Meja Bundar di negara Belanda ditetapkan bahwa kecuali perusahaan milik pemerintah (Lands Waterkracth Bebrijven atau LWB) dikembalikan pada pemiliknya. Perusahaan listrik yang beroperasi di Indonesia adalah perusahaan asing yang dimiliki Belanda antara lain : NV. ANIEM, NV. GEBEO dan NV. OGEM kecuali pembangkit tenaga listrik yang semula LWB tetap dikuasai pemerintah RI dengan nama PLN. Panupetel/direksi pembangkit yang bernaung dibawah Direktorat Jenderal ketenagaan Kementerian PUT. Dengan dikeluarkannya UU No. 58 tahun 1958 tentang Nasionalisasi, nama OGEM dinasionalisasikan menjadi perusahaan pada tanggal 31 Januari 1958 dengan nama PGLN (Perusahaan Gas dan Listrik Negara) tahun 1959 dirubah menjadi Perum Listrik Negara Distrik Cabang Sumatera Utara yang kemudian dirubah lagi menjadi Exploitasi I tahun 1961 sesuai dengan PP No. 67 tahun 1961. Dengan dikeluarkannya keputusan Direksi PLN No. 09/DIR/PLN/1966 kemudian PLN
Universitas Sumatera Utara
7
Exploitasi I Sumatera Utara menjadi Exploitasi II dan pada tahun 1966 di Sumatera Utara dibentuk PLN pembangunan yang berada dibawah pengawasan PLN Exploitasi II. Pada tahun 1966 PLN mengalami perubahan lagi dari Perusahaan Negara menjadi PERUM sesuai dengan UU No. 9/Tahun1969, untuk menanggulangi dan mengimbangi peningkatan permintaan akan kebutuhan tenaga listrik oleh masyarakat di Sumatera Utara, maka Perusahaan Umum Listrik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga pada tahun 1975 dengan terbitnya peraturan Menteri PUTL No. 13/PRT/75 tanggal 8 September 1975 maka diadakan reorganisasi pada PLN Exploitasi II Sumatera Utara pada tahun 1975 dan begitu juga dengan pembangunan dirubah menjadi PLN Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumatera Utara dan Aceh pada tahun yang sama. Kemudian pada tahun 1994 terjadi perubahan nama dari Perusahaan Umum Listrik Negara Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumatera Utara menjadi PT PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumatera Utara dan Aceh dengan surat keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 058.K/024/DIR/1994, kemudian 2006 menjadi PT PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit & Jaringan Sumatera Utara, Aceh & Riau berdasarkan keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 032.K/DIR/2006. Kemudian pada akhir 2010 menjadi PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatera I berdasarkan keputusan Direksi PT PLN (Persero) NO. 589.K/DIR/2010. Kemudian di tahun 2013 berubah kembali menjadi PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan II berdasarkan keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 166.K/DIR/2013.
Universitas Sumatera Utara
8
B. Jenis Usaha/Kegiatan PT PLN (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang penyediaan ketenagalistrikan untuk seluruh Indonesia. Bidang Usaha PLN terdiri atas : 1. Usaha Penyediaan tenaga listrik yang meliputi: pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, perencanaan dan pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik serta pengembangan penyediaan tenaga listrik. 2. Usaha penunjang tenaga listrik yang meliputi: konsultasi ketenagalistrikan, pembangunan pemasangan, pemeliharaan peralatan ketenagalistrikan dan pengembangan teknologi peralatan yang menunjang penyediaan tenaga listrik. 3. Usaha lain dalam kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber energi lainnya terkait penyediaan ketenagalistrikan. PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan II (PLN UIP II) adalah Unit Usaha yang dinaungi PT. PLN (Persero). Organisasi ini berdiri sejak tahun 1976. Bidang usaha PLN UIP II adalah jasa pembangunan Gardu Induk (GI) dan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik (TL) di wilayah Sumatera Utara, Aceh dan Riau. Sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran Investasi tahun 2010, dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 69/PMK.02/2010 tentang Tata Cara Revisi Anggaran tahun 2011. Anggaran pembangunan berasal dari PLN (Anggaran PLN/APLN), Anggaran Pembangunan dan Belanja Nasional (APBN) dan Daftar Isian Pelaksana Anggaran/Subsidiari Loan Agreement (DIPA SLA/Loan), yang pada tahun 2010 sebesar: APLN Rp. 1,16 Trilyun, APBN Rp. 185 Milyar, DIPA SLA Rp.738,5 Milyar, dengan total anggaran
Universitas Sumatera Utara
9
Rp. 2,573 Trilyun, sehingga PLN UIP II dituntut dapat mengelola anggaran pembangunan dengan baik dan benar. Produk utama PLN UIP II adalah Manajemen Pembangunan Gardu Induk (GI) dan Jaringan Tenaga Listrik (TL), dengan rincian sebagai berikut: 1. 2.
Gardu Induk Jaringan Transmisi
150 kV dan 275kV 150 kV dan 275 kV
Visi, Misi dan Motto Perusahaan PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan II berkomitmen untuk memenuhi keinginan dan memenuhi persyaratan pelanggan dan stakeholder melalui TEPAT KWH (Tepat Kualitas, Waktu Dan Hemat Biaya) dan melakukan peningkatan yang berkelanjutan terhadap keefektifan sistem manajemen mutu. Visi : Menjadikan Unit Induk Pembangunan II sebagai Unit Induk Pembangunan terbaik di Indonesia. Misi : Melakukan pengendalian konstruksi dan pengelolaan kegiatan pembangunan jaringan serta melaksanakan administrasi konstruksi dengan bertindak sebagai wakil pemilik (owner), untuk menghasilkan jaringan yang berkualitas dan siap dioperasikan melalui proses pelaksanaan pembangunan yang efisien, tepat waktu dan menghasilkan standar produk/prototipe.
Universitas Sumatera Utara
10
Motto : BMW (Biaya, Mutu, Waktu) Tepat Biaya, Mutu dan Waktu Nilai-Nilai Budaya Perusahaan 1. Saling Percaya: Saling menghargai dan terbuka diantara sesama anggota perusahaan yang dilandasi oleh keyakinan akan integritas, itikad baik, dan kompetensi dari pihak-pihak yang saling berhubungan dalam penyelenggaraan praktek bisnis yang bersih dan etikal. 2. Integritas: Merupakan Wujud dari sikap anggota perusahaan yang secara konsisten menunjukkan kejujuran, keselarasan antara perkataan dan perbuatan, dan rasa tanggung jawab terhadap pengelolaan perusahaan dan pemanfaatan kekayaan perusahaan untuk kepentingan baik jangka pendek maupun jangka panjang, serta rasa tanggung jawab terhadap semua pihak yang berkepentingan. 3. Peduli : Cerminan dari suatu niat untuk menjaga dan memelihara kualitas kehidupan kerja yang dirasakan anggota perusahaan, pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka bertumbuh kembang bersama, dengan dijiwai kepekaan
terhadap setiap permasalahan yang dihadapi perusahaan serta
mencari solusi yang tepat. 4. Pembelajar : Keinginan untuk maju anggota perusahaan untuk selalu berani mempertanyakan kembali sistem dan praktik pembangunan, manajemen dan operasi, serta berusaha menguasai perkembangan ilmu dan teknologi mutakhir demi pembaruan perusahaan berkelanjutan.
Universitas Sumatera Utara
11
C. Struktur Organisasi Setiap perusahaan pasti memiliki struktur organisasi, struktur organisasi sangat penting dalam perusahaan karena berfungsi sebagai landasan bagi seluruh fungsi yang ada dalam organisasi untuk melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab dari setiap fungsi. PT PLN (Persero) UIP II menganut struktur organisasi garis lurus staff (line staff organization) yang sesuai dengan kondisi perusahaan tersebut karena : 1. Pembagian tugas secara jelas dapat dibedakan. 2. General Manager langsung memerintah dan memberikan petunjuk-petunjuk kepada kepala bagian untuk diteruskan kepada bawahannya yang sudah ditentukan berdasarkan spesialisasi tugas. Wewenang dari puncak pimpinan dilimpahkan sepenuhnya kepada bawahannya dalam bidang pekerjaan sepanjang yang menyangkut bidang kerjanya. PT PLN (Persero) UIP II dipimpin oleh seorang General Manager yang membawahi beberapa manajer bagian yang terdiri dari : 1. bidang perencanaan 2. Manajer Manajer bidang operasi 3. Manajer bidang SDM, administrasi dan keuangan
Universitas Sumatera Utara
12
Gambar 2.1. Struktur Organisasi PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan II Medan General Manager
Unit Pelaksanaan
Konstruksi
Bidang Keuangan dan SDM
Bidang
Bidang
Perencanaan
Oprasi Konstruksi
Bidang Hukum, Komunikasi dan Pertanahan
Sumber : PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan II Medan
D. Uraian Pekerjaan Adapun uraian tugas dari PT PLN (Persero) UIP II secara umum adalah : 1. General Manager Dengan tugas pokok meliputi: a. Mengembangkan strategi dan kebijakan pokok untuk peningkatan kerja Unit Induk Pembangunan. b. Memastikan kelancaran koordinasi dan Servis Level Agreement (SLA) dengan pihak supervisi konstruksi dan supervisi desain. c. Menetapkan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Unit Induk Pembangunan. d. Mengelola dan mengendalikan kegiatan pembangunan dan bertindak sebagai wakil pemilik (owner). e. Menetapkan sistem manajemen kinerja dan sistem manajemen mutu Unit Induk Pembangunan serta pengendaliannya.
Universitas Sumatera Utara
13
f. Mengembangkan hubungan kerja sama dengan pihak lain untuk kelancaran dan keberhasilan penyelesaian pembangunan. g. Mengembangkan dan memelihara kompetensi organisasi dan kompetensi anggota organisasi Unit Indduk Pembangunan. h. Menetapkan Laporan Manajemen Unit Induk Pembangunan.
2. Bidang Perencanaan Dengan tugas pokok meliputi: a. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Unit Induk Pembangunan Tahunan. b. Mengelola kegiatan survey dan soil investigation. c. Menyiapkan analisis dampak lingkungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta perijinan yang terkait dengan fasilitas proyek dan pertanahan. d. Merencanakan, memonitor, mengevaluasi kegiatan pembebasan tanah. e. Melaksanakan perencanaan pembangunan yang sinergi dengan koordinasi bersama pihak supervisi konstruksi dan supervisi desain antara lain Approval Drawing dan Spesifikasi. f. Mengkoordinir persiapan dan pelaksanaan kegiatan pengadaan termasuk menyiapkan dokumen pelelangan. g. Merencanakan dan mengelola implementasi Sistem Teknologi Informasi.
Universitas Sumatera Utara
14
3. Bidang Keuangan dan Sumber Daya Manusia Dengan tugas pokok meliputi: a. Menyusun perencanaan alokasi pendanaan dan realisasi pembayaran terkait dengan progres pembangunan. b. Melaksanakan proses pembayaran sesuai dengan kewajiban dan komitmen, serta proses pembayaran sesuai dengan ketentuan kontrak. c. Mengelola pelaksanaan kegiatan akuntansi, perpajakan dan asuransi. d. Merencanakan dan mengelola pengembangan kompetensi dan karir SDM. e. Mengelola Administrasi SDM di Unit Induk dan Unit Pelaksana.
4. Bidang Hukum, Komunikasi dan Pertanahan Dengan tugas pokok meliputi : a. Menyusun program penyelesaian masalah hukum dan melaksanakan kegiatan hukum. b. Melaksanakan konsultasi, penanganan dan penyelesaian permasalahan hukum. c. Melaksanakan kegiatan komunkasi dan kehumasan, terkait dengan pelaksanaan pembebasan lahan. d. Menyusun basic communication intern dan ekstern dengan pihak ketiga terkait. e. Melaksanakan proses perijinan dan administrasi dokumen terkait dengan sertifikasi tanah dan fasilitas proyek.
Universitas Sumatera Utara
15
f. Merencanakan dan melakukan proses penyiapan dokumen dan persiapan pelaksanaan pembebasan lahan. g. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk pelaksanaan pembebasan lahan. h. Mengelola administrasi kesekretariatan dan umum. i. Melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan hasil pembebasan lahan. j. Memonitor dan mengevaluasi serta menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan kegiatan pembebasan lahan.
5. Unit Pelaksana Konstruksi Dengan tugas pokok meliputi: a. Melaksanakan pengawasan, pengendalian teknik dan administrasi konstruksi. b. Melaksanakan proses perijinan yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaannya. c. Melaksanakan sosialisasi, inventarisasi dan menyusun daftar nominatif terkait kegiatan pembebasan tanah. d. Melaksanakan
pembayaran
pembebasan tanah
untuk luasan tertentu,
pengurusan pelepasan hak dan sertifikat. e. Mendukung pelakasanaan survey di lapangan serta pelakasanaan analisa dampak lingkungan dan pengelolaan lingkungan hidup. f. Melaksanakan pemantauan dan pengendalian kemajuan fisik pembangunan secara berkala, melalui sinergi dengan pihak supervisi konstruksi dan supervisi desain (jika ada), serta menyusun laporan kemajuan pekerjaan pembangunan.
Universitas Sumatera Utara
16
g. Mengelola logistik, tata usaha gudang serta administrasi dan umum. h. Mengkoordinasikan pelaksanaan test komisioning, penyelesaian pending item, dan penyiapan Serah Terima Proyek di lingkungan Unit Pelaksana Konstruksi dengan Unit Pengusahaan.
E. Kinerja Usaha Terkini Berdasarkan hasil evaluasi tim RKAP, Satuan Pengendalian Kinerja Korporat (SPKK) dan Koordinator Pengendalian Kinerja Direktorat (KPKD) serta sesuai Rapat Umum Pemegang Saham tentang pengesahan RKAP 2014 Konsolidasi, dengan ini Direktur Konstruksi dan Energi Baru Terbarukan PT PLN (Persero) dan General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan II menyepakati Key Performance Indicator (KPI) tahun 2014 sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.1. General Manager PT PLN Unit Induk Pembangunan II berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam upaya mencapai Target Kinerja sesuai KPI tahun 2014 yang telah disepakati tersebut.
F. Rencana Kegiatan Perusahaan Rencana kegiatan PT PLN (Persero) UIP II pada tahun 2014 adalah sebagai berikut : 1. T/L 150 kV PLTU Tenayan-Teluk Lumbu. 2. GI 150 kV PLTU Tenayan dan Teluk Lumbu.
Universitas Sumatera Utara
17
Tabel 2.1. Key Performance Indicator (KPI) tahun 2014 PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan II Medan NO
KPI UNIT 2014
FORMULA
SATUAN
BOBOT
TARGET
2
3
4
5
6
1 I
Pelanggan
1
Kepuasan Pelanggan
II 1 2 3
6 Nilai hasil survey kepuasan pelanggan
Efektifitas Produk dan Prosees Penyelesaian proyek Transmisi Penyelesaian proyek GI (150 kV)
Jumlah kms jaringan transmisi yang dapat beroperasi Jumlah MVA GI yang dapat beroperasi (150 kV)
Penyelesaian proyek GI (275 kV)
Jumlah MVA GI yang dapat beroperasi (275 kV)
%
6
90
48 kms
10
1,932
MVA
10
910
Unit
6
1
%
7
100
%
15
100
Jumlah Proyek terkontrak (diluar 4
Realisasi Program Terkontak (tanpa luncuran)
5
Progres Fisik
III
Fokus Tenaga Kerja
1
Human Capital Readiness
2
Organization Capital Readiness
3
Produktivitas pegawai
IV
Keuangan dan Pasar
1
luncuran) x 100% Jumlah Rencana Proyek Realisasi Pembayaran x 100% Pagu Disburse
14 Maturity Level Hasil Assessment HCR Skala 1-5 Maturity Level Hasil Assessment OCR Skala 1-5
Level
3
3.6
Level
8
3.6
Jumlah Disburse/Jumlah Pegawai
Rp/Pegawai
3
1817
Biaya Administrasi
Jumlah total biaya administrasi
Juta Rp
4
41,580
2
Biaya Pemeliharaan
Jumlah total biaya pemeliharaan
Juta Rp
4
14,686
3
Biaya Kepegawaian Penyerapan Disburse APBN dan PHLN
Jumlah total biaya kepegawaian Persentase penyerapan disburse APBN dan PHLN
Juta Rp
4
34,286
%
4
50
4
V
16
Kepemimpinan
1
Skor Malcolm Baldrige
2
ERM
3
Implementasi PMO
4
PLN Bersih
5
Kepatuhan
TOTAL BOBOT
16 Skor Hasil Assessment DA Malcolm Baldrige
Skor
5
Hasil Assessment Risk Maturity Level
Level
4
3.5
Progres Pengisian PMO
%
5
100
Hasil Pencapaian Index PLN Bersih Jumlah nilai pengurang dari unsur kepatuhan dari Kantor Pusat
Skor
2
3.75
389
max-10
100
Sumber : PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan II Medan tahun 2014
Universitas Sumatera Utara
