BAB II PROFIL PERUSAHAAN

BAB II PROFIL PERUSAHAAN

A. Sejarah PT TASPEN (PERSERO) Pembentukan Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1963 tentang Pembelanjaan Pegawai Negeri dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1963 tentang Tabungan Asuransi dan Pegawai negeri. Ketika itu PN Taspen memperoleh kantor sendiri di Jl. Merdeka no 64 Bandung. Adapun proses pembentukan program pensiun pegawai negeri ditetapkan dengan Undang-undang No 11 tahun 1956 tentang pembelanjaan Pensiun dan Undang-undang No 11 tahun 1969 tentang pensiun pegawai dan pensiun janda/duda serta undang-undang No 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok kepegawaian. Selanjutnya dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial PNS maka dilakukan proses penggabungan Program Kesejahteraan Pegawai Negeri yang terdiri dari Program Tabungan Hari Tua dan Pensiun yang dikelola PN Taspen. Pada awalnya PN Taspen menggunakan tiga kantor yang terpisah tempatnya, yaitu yang berlokasi di Jl.Laksa No. 12 Jakarta Kota, yang berlokasi di Jl. Nusantara (sekarang Jl. Juanda) No. 11/Atas, dan yang berlokasi di Jl. Pintu Besar Selatan No. 90-menumpang pada Bank Pembangunan Daerah Jakarta Raya. PN Taspen menggunakan ketiganya hingga tahun 1970, sampai kantor pusat di Jl. Letjen Suprapto, Cempaka Putih selesai di bangun. Hingga sekarang Taspen berpusat di Jl. Letjen Suprapto Cempaka Putih. 5 Universitas Sumatera Utara

6

B. Bentuk dan Badan Usaha Dengan pemberlakuan Undang-undang Nomor 9 tahun 1969 tentang bentuk-bentuk perusahaan negara, PN Taspen diubah menjadi Perum Taspen yang ditetapkan

dengan

Surat

Keputusan

Menteri

Keuangan

Nomor:

KEP.749/MK/V/II/1970. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 1981, badan hukum Perum Taspen diubah menjadi PT Taspen (Persero) sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar PT Taspen (Persero) Nomor 3 tahun 1982 tanggal 4 Januari 1982 yang mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Notaris Imas Fatimah, S.H. Nomor 53 tanggal 17 Maret 1988 dan telah diperbaiki dengan Akta Nomor 10 tahun 1998 tanggal 2 Juli 1998 di hadapan Zulkifli Harahap, S.H., pengganti notaris Imas Fatimah, S.H. Perubahan Anggaran Dasar dimaksud dalam rangka penyesuaian terhadap Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang menetapkan tambahan modal dasar yang disetor, semula sebesar Rp 10 miliar ditingkatkan menjadi sebesar Rp 12,50 miliar untuk memenuhi modal disetor 25% dari modal dasar sebesar Rp 50 miliar. Perubahan terakhir ini memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor C.2-14096-HT.01.04 Th 98 tanggal 17 September 1998 dan telah dimuat dalam Berita Negara RI Nomor 31 tahun 1999, Tambahan Berita Negara RI Nomor 2207 tahun 1999, Tambahan Berita Negara RI Nomor 2207 tahun 1999. Berdasarkan persetujuan pemegang saham dengan Nomor: KEP17/DI.MBU/2008, dilakukan perubahan anggaran dasar yang merupakan penyesuaian modal dasar yang disetor 25% dari modal dasar sebesar Rp 400 miliar. Berkas anggaran dasar telah disampaikan ke notaris dan telah disampaikan

Universitas Sumatera Utara

7

ke notaris dan telah dibuatkan akta notaris pada tanggal 24 November 2008 dengan nomor akta 06 dan saat ini masih menunggu persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM.

C. Makna Logo PT TASPEN (PERSERO)

Gambar 2.1 Logo PT TASPEN (PERSERO)

1) Bunga dengan 5 (lima) Helai Daun Melambangkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) peserta Taspen yang meliputi suami, istri, dan 3 (tiga) orang anak. 2) Lingkaran Putih Yang makin mengembang pada bunga,

melambangkan perkembangan

yang maju pesat dari arah tujuan Taspen. 3) Warna Biru Melambangkan ketentraman, damai dan tenang. 4) Lingkaran Hitam Melambangkan wawasan Nusantara. 5) Makna Seluruhnya Secara keseluruhan logo Taspen ini bermakna jaminan hari tua pegawai negeri.


8

D. Visi dan Misi Menjadi pengelola Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua serta jaminan sosial lainnya yang terpercaya. Makna Visi : 1) Menjadi pengelola Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua serta jaminan sosial

lainnya

Ruang lingkup usaha Taspen adalah menyelenggarakan program Tabungan Hari Tua (termasuk asuransi kematian), Dana Pensiun (termasuk Uang Duka Wafat), Program Kesejahteraan PNS serta Program Jaminan Sosial lainnya. 2) Terpercaya Taspen menjadi pilihan peserta dan stakeholder lainnya dengan kinerja yang bersih dan sehat. 3) Bersih Taspen beroperasi dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). 4) Sehat Adanya peningkatan kinerja yang berkesinambungan pada bidang keuangan maupun non keuangan. Mewujudkan manfaat dan pelayanan yang semakin baik bagi peserta dan stakeholder lainnya secara Profesional dan Akuntabel, berlandaskan Integritas dan Etika yang tinggi. Makna Misi : 1) Manfaat dan Pelayanan yang Semakin Baik Untuk memenuhi harapan peserta yang semakin tinggi, Taspen berupaya meningkatkan nilai manfaat dan pelayanan secara optimal.


9

2) Profesional Bekerja dengan terampil dan mampu memberikan solusi dengan 5 Tepat (tepat orang, tepat waktu, tepat jumlah, tepat tempat dan tepat administrasi ) didukung dengan SDM yang memiliki integritas dan kompetensi yang tinggi. 3) Akuntabel Taspen dalam melaksanakan pekerjaan berdasarkan sistem dan prosedur kerja yang dapat dipertanggungjawabkan. 4) Integritas Taspen

senantiasa konsisten

dalam

memegang

amanah,

jujur

dan

melaksanakan janji sesuai visi dan misi perusahaan. 5) Etika Taspen melayani peserta dan keluarganya dengan ramah, rendah hati, santun, sabar dan manusiawi.

E. Lima Nilai Utama PT TASPEN (PERSERO) 1) Tumbuh Taspen mengembangkan diri dan mampu mengikuti tuntutan perubahan yang terjadi, baik karena tuntutan lingkungan internal maupun eksternal. 2) Etika Taspen melayani peserta dan keluarganya dengan Ramah, Santun, Rendah Hati, Sabar, dan Manusiawi. 3) Profesional Taspen bekerja dengan terampil dan mampu memberikan solusi berdasarkan


10

5T (Tepat Orang, Tepat Waktu, Tepat Jumlah, Tepat Tempat, dan Tepat Administrasi). 4) Akuntabilitas Taspen dalam melaksanakan pekerjaan dapat ditelusuri rangkaian prosesnya berdasarkan sistem dan prosedur kerja yang dapat dipertanggung jawabkan. 5) Integritas Taspen senantiasa konsisten dalam memegang amanah dan melaksanakan janji sebagaimana yang dituangkan dalam visi dan misi perusahaan. Telah ditetapkan suatu acuan semangat yang tertuang dalam motto perusahaan yaitu "Layanan dan Kinerja Selalu Ditingkatkan".

F. Ruang Lingkup PT TASPEN (PERSERO) KCU Medan

G a m Gambar 2.2 PT TASPEN (PERSERO) KCU Medan

Kantor Cabang Utama PT TASPEN (PERSERO) Medan semula adalah Kantor Perwakilan yang mulai beroperasi pada tahun 1984 di Jalan Iskandar Muda, dengan adanya pelimpahan pembayaran pensiun dari Direktorat Jenderal


11

Anggaran kepada PT TASPEN (PERSERO) terhitung mulai tanggal 1 Januari 1988. Status Kantor Perwakilan berubah menjadi Kantor Cabang Utama dengan Wilayah koordinasi kegiatan mencakup Wilayah Aceh dan Sumatera Utara meliputi Kantor Cabang Pematang Siantar, Lhokseumawe, Kota Cane, Tanjung Balai, Rantau Parapat, Padang Sidempuan, dan Gunung Sitoli. Lokasi Kantor Cabang Utama PT TASPEN (PERSERO) Medan, cukup strategis mengingat kondisi geografis Sumatera Utara khususnya bagi kabupaten Nias yang mempunyai kendala dalam hal transportasi demikian pula dengan kabupaten lainnya walaupun dapat ditempuh melalui darat namun memerlukan waktu yang cukup lama dan biaya yang sangat besar, sehingga dengan adanya Kantor Cabang Utama PT TASPEN (PERSERO) Medan diharapkan dapat mempersingkat waktu dan mempermudah pengajuan permohonan klim serta dapat meningkatkan pelayanan kepada para pegawai Negeri Sipil di Wilayah Sumatera Utara. Demikian juga halnya pada PT TASPEN (PERSERO) KCU Medan yang bergerak dalam bidang Tabungan Asuransi Pegawai Negeri, mempunyai potensi yang sangat menentukan kelancaran pelaksanaan pembangunan nasional sehingga senantiasa perlu dibina dan dikembangkan kesejahteraannya. Upaya untuk mewujudkan peningkatan antara lain dalam bentuk program pensiun dan penerapan sistem yang dapat melindungi para penerima pensiunan. Salah satu dari penerima pensiun tersebut adalah guru. Adapun wilayah kerja PT TASPEN (PERSERO) KCU Medan disajikan dalam tabel dibawah ini :


12

Tabel 2.1 Wilayah Kerja PT TASPEN (PERSERO) KCU Medan

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Kabupaten / Kota Jarak / KM Kota Medan Kota Binjai 22 Kota Tebing Tinggi 81 Kota Tanjung Balai 190 Kabupaten Asahan 160 Kabupaten Batubara 121 Kabupaten Deli Serdang 29 Kabupaten Serdang 63 Bedagai Kabupaten Langkat 43 Kabupaten Nias Transportasi: a. Darat & laut Kabupaten Nias Selatan b. Udara Kabupaten Nias Barat Kabupaten Nias Utara Kota Gunung Sitoli

Guna mempermudah pelayanan kepada peserta dan penerimaan pensiunan, PT TASPEN (PERSERO) KCU Medan telah mempunyai jaringan pelayanan melalui kerjasama dengan Bank dan Kantor Pos diseluruh wilayah kerja PT TASPEN (PERSERO) KCU Medan.

G. Produk dan Layanan PT TASPEN (PERSERO) 1.

Asuransi Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1981, Taspen mengelola program THT yang merupakan program asuransi terdiri dari asuransi dwiguna yang dikaitkan dengan usia pensiun ditambah dengan asuransi kematian.Asuransi Dwiguna adalah jenis asuransi yang memberikan jaminan keuangan kepada peserta pada saat mencapai usia pensiun atau bagi ahli warisnya apabila peserta meninggal dunia sebelum mencapai usia pensiun.


13

Asuransi Kematian (askem) adalah jenis asuransi yang memberikan jaminan keuangan bagi peserta apabila isteri/suami/anak meninggal dunia atau bagi ahli warisnya apabila peserta meninggal dunia. Askem anak diberikan apabila belum berusia 21 tahun atau 25 tahun yang masih sekolah dan belum menikah. Askem merupakan manfaat tambahan yang diberikan tanpa dipungut iuran. Kepesertaan program Tunjangan Hari Tua dimulai sejak yang bersangkutan diangkat sebagai pegawai/pejabat negara sampai dengan pegawai/pejabat negara tersebut berhenti. Tujuan Asuransi

:

Meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan keluarganya dengan memberikan jaminan keuangan pada waktu mencapai usia pensiun atau bagi ahli warisnya (suami/isteri/anak/orang tua) pada waktu peserta meninggal dunia sebelum usia pensiun. Peserta Asuransi a.

:

Pegawai Negeri Sipil ( tidak termasuk PNS di lingkungan Departemen Hankam)

b.

Pejabat Negara

c.

Pegawai BUMN/BUMD yang terdaftar

Masa Kepersertaan

:

a.

Sejak diangkat sebagai calon pegawai/pegawai tetap/pejabat negara

b.

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebelum 1 Juli 1961 dihitung sejak 1 Juli 1961.

c.

Bagi Pegawai Negeri Sipil daerah Propinsi Irian Jaya yang diangkat sebelum 1 Januari 1971, dihitung sejak Januari 1971.


14

d.

Bagi Eks Pegawai Negeri Sipil Propinsi Timor Timur yang diangkat sebelum 1 April 1979, dihitung sejak April 1979.

e.

Bagi pegawai BUMN/BUMD/BHMN sesuai dengan perjanjian kerjasama masing-masing.

Kewajiban Peserta a.

Membayar

: iuran

3,25%

dari

penghasilan

sebulan

(gaji

pokok+tunjangan keluarga) setiap bulan berdasarkan Kepres No. 8 tahun 1977. b.

Memberi keterangan data diri pribadi dan keluarga.

c.

Melaporkan perubahan data penghasilan, kenaikan pangkat/golongan dan perubahan gaji pokok.

Pengurusan Hak

:

Untuk memperoleh hak Tunjangan Hari Tua dan pensiun pertama diperlukan persyaratan sebagai berikut : a.

Mengisi formulir SP4A (asli), difotokopi 1 lembar.

b.

Asli petikan SK pensiun berpas foto dan 1 lembar fotokopinya.

c.

Asli tembusan SK pensiun berpas foto untuk PT TASPEN (PERSERO).

d.

Asli SKPP yang diterbitkan untuk unit kerja yang disahkan oleh KPPN atau Pemda berikut lembar kedua dan 1 lembar fotokopinya.

e.

Fotokopi SK pengangkatan pertama/Capeg/Karpeg/Kartu Peserta Taspen sebanyak 1 lembar.

f.

Pas foto permohonan 4x3 sebanyak 3 lembar.

g.

Pas foto suami/istri pemohon 3x4 sebanyak 2 lembar.


15

h.

Fotokopi KTP pemohon yang masih berlaku sebanyak 2 lembar.

i.

Fotokopi buku rekening bank/giro pos sebanyak 2 lembar (khusus yang menghendaki haknya dibayar melalui bank/giro pos).

j.

Asli surat keterangan sekolah/kuliah bagi anak tertanggung yang masih sekolah/kuliah dan belum berkerja yang telah berusia 21 sampai dengan 25 tahun.

k.

Mengisi formulir SP3R (asli) difotokopi sebanyak 1 lembar (khususnya pembayaran melalui bank/giro pos).

2.

Pensiun Program Pensiun merupakan jaminan hari tua berupa pemberian uang setiap bulan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi kriteria. PT TASPEN (PERSERO) juga melakukan pembayaran pensiun kepada : a.

Penerima Pensiun Pejabat Negara

b.

Penerimaan Tunjangan Perintis Kemerdekaan

c.

Penerima Tunjangan Veteran

d.

Penerima Pensiun Anggota TNI/POLRI yang pensiun sebelum April 1989.

Tujuan Pensiun : a.

Untuk memberikan jaminan hari tua bagi pegawai negeri/peserta Taspen pada saat mencapai usia pensiun.

b.

Sebagai penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri/peserta setelah yang bersangkutan memberikan pengabdian kepada Negara.

Peserta Pensiun : a.

Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Daerah Otonom


16

b.

Pejabat Negara

c.

Anggota ABRI yang dinas dan pensiun sebelum 1 April 1989

d.

Anggota Veteran dan PKRI/KNIP

e.

Pegawai KAI

Kelompok Pensiun yang diberikan : a.

Pensiun Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Hankam yang pensiun sebelum 1 April 1989

b.

Pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah Otonom

c.

Pensiun Pejabat Negara

d.

Pensiun ABRI yang diberhentikan dengan hak pensiun sebelum 1 April 1989

e.

Pensiun PT KAI

f.

Tunjangan Veteran

g.

Tunjangan PKRI/KNIP

h.

Uang Tunggu Pegawai Negeri Sipil

Yang Berhak Menerima Pensiun (Jenis Pensiun) : a.

Diri Pensiun yang bersangkutan

b.

Janda/duda Pensiunan

c.

Yatim-Piatu Pensiunan

d.

Orang Tua (bagi PNS yang telah meninggal dan tidak meninggalkan istri/suami/anak)

Kewajiban Peserta a.

Membayar

: iuran

4,75%

dari

penghasilan

sebulan

(gaji

pokok+tunjangan keluarga) berdasarkan Kepres No.8 Tahun 1977.


17

b.

Memberi keterangan data diri pribadi dan keluarganya, serta melaporkan perubahan data diri pribadi dan keluarganya.

Hak Peserta a.

:

Pembayaran pensiunan pertama dan pensiun bulanan pensiun sendiri yang diberikan ketika PNS/Pejabat Negara berhenti dengan hak pensiun dan pembayarannya bersamaan dengan pemberian hak THT. Sedangkan pensiun bulanan adalah pensiun yang dibayarkan setiap bulan melalui kantor bayar pensiun yang ditunjuk.

b.

Pensiunan Terusan merupakan pensiun almarhum/almarhumah yang meninggal dunia diteruskan kepada istri/suami/anak sebesar pensiun yang diterima almarhum/almarhumah semasa hidup dalam jangka waktu tertentu. 1) Untuk Pensiun PNS/Pejabat Negara/Tunjangan Veteran 4 bulan berturut-turut. 2) Untuk Pensiun Duta Besar 2 bulan berturut-turut. 3) Untuk Pensiun ABRI 6 bulan berturut-turut. Bila ada bintang jasa (gerilya, sewindu, dan kartika ekapaksi) selama 12 bulan beturut-turut.

c.

Uang Duka Wafat (UDW) Diberikan kepada istri/suami/anak/ahli waris yang ditunjuk karena pensiunan telah meninggal dunia sebanyak tiga kali penghasilan terakhir.

d.

Pensiun Bagi Janda/Duda/Anak


18

Pensiun yang diberikan kepada janda/duda/anak karena pensiunan telah meninggal dunia. e.

Uang Kekurangan Pensiunan (UKP) Kekurangan pensiunan yang belum dibayarkan kepada penerima pensiun akibat penyesuaian pensiun pokok, penyesuaian table, adanya pangkat pengabdian karean penerbitan SK terlambat, dan sebagainya.

f.

Pensiun Lanjutan Uang pensiun lanjutan akibat perpindahan kantor bayar antar Kantor Cabang PT TASPEN (PERSERO).

3.

Program Tabungan Hari Tua (THT) Program THT adalah suatu program Asuransi Dwiguna yang dikaitkan dengan usia pensiun ditambah dengan Asuransi Kematian. Program THT yang dikelola PT TASPEN (PERSERO) terdiri dari : a. Tunjangan Hari Tua Dwiguna. Program ini memberikan jaminan keuangan bagi peserta pada waktu mencapai usia pensiun maupun bagi ahli warisnya pada waktu peserta meninggal dunia sebelum mencapai usia pensiun. b. Tunjangan Hari Tua Kematian. Program ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil, istri/suami peserta dan anaknya bila meninggal, kecuali bila janda dan duda pegawai negeri tersebut menikah lagi. c. Tunjangan Hari Tua Multiguna Sejahtera dan Ekaguna Sejahtera. Program asuransi multiguna sejahtera merupakan pengembangan dari asuransi dwiguna yang bersifat anuitas dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai. Sementara asuransi ekaguna


19

sejahtera

merupakan

jenis

asuransi

pure

endownment

yang

menawarkan manfaat berkala kepada peserta, jika peserta hidup sampai akhir jangka waktu liputan. Peserta Program Tunjangan Hari Tua

:

1) Pegawai Negeri Sipil, tidak termasuk PNS Departemen Hankam. 2) Pejabat Negara. 3) Pegawai BUMN/BUMD PT TASPEN (PERSERO) merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa yang diharapkan akan selalu senantiasa untuk dapat memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada semua peserta pensiun. Dalam upaya peningkatan pelayanan PT TASPEN (PERSERO) KCU Medan telah melakukan penyempurnaan terhadap sistem pelayanan pembayaran dapat dilakukan dengan tepat.


20

H. Struktur Organisasi PT TASPEN (PERSERO) KCU Medan

KANTOR CABANG UTAMA

WAKIL KANTOR CABANG UTAMA

BIDANG LAYANAN DAN MANFAAT

BIDANG KEUANGAN

BIDANG UMUM & SDM

SEKSI KEPESERTAAN

SEKSI KAS & VERIFIKASI SPJ

SEKSI UMUM

SEKSI LAYANAN DAN MANFAAT

SEKSI ADM. KEUANGAN

SEKSI SDM

Gambar 2.3 Struktur Organisasi PT TASPEN (PERSERO) KCU Medan


21

I.

Deskripsi Pekerjaan ( Job Description ) 1.

Kepala Kantor Cabang Utama Tanggung Jawab : a.

Koordinasi dan operasional Kantor Cabang Utama dan Kantor Cabang di wilayah kerjanya.

b.

Pencapaian kinerja Kantor Cabang Utama.

c.

Perencanan dan pengendalian kegiatan Kantor Cabang Utama dan Kantor Cabang di wilayah kerjanya.

d.

Peningkatan citra perusahaan.

e.

Pengelolahan dan rekonsiliasi data kepersertaan.

f.

Penagihan dan pengendalian iuran.

g.

Evaluasi kinerja Mitra Bayar Pensiun.

h.

Pengelolahan keterlanjuran bayar dan Penagihan Saldo Uang Pensiun (SUP) ke mitra bayar.

i.

Pembayaran manfaat klim.

j.

Pengelolahan kas dan perpajakan.

k.

Laporan Pertanggungjawaban Pembayaran Pensiun.

l.

Pengelolahan dan pemeliharaan asset.

m. Penyaluran dan Pembinaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKLBL). n.

Penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan.

o.

Monitoring pemeliharaan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan teknologi informasi.


22

p.

Evaluasi, monitoring program kerja dan pengendalian anggaran unit kerja.

q.

Pembuatan laporan bulanan unit kerja.

r.

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kegiatan (POA) unit kerja.

s.

Penyelesaian tindak lanjut temuan audit internal dan eksternal unit kerja.

t. 2.

Pembinaan dan peningkatan mutu karyawan di lingkungan unit kerja.

Wakil Kepala Kantor Cabang Tanggung Jawab : a.

Perencanaan dan pengendalian kegiatan Bidang Layanan dan Manfaat serta Keuangan.

b.

Penyajian data dan penagihan serta pengendalian iuran.

c.

Evaluasi kinerja Mitra Bayar.

d.

Pengelolahan keterlanjuran bayar.

e.

Penagihan Saldo Uang Pensiun (SUP) ke Mitra Bayar.

f.

Pembayaran manfaat klim.

g.

Pengelolahan kas dan perpajakan.

h.

Laporan Pertanggungjawaban Pembayaran Pensiun.

i.

Penyusunan Laporan Keuangan.

j.

Pemuktahiran dan rekonsiliasi data kepersertaan.

k.

Pengelolahan kegiatan ahli media dokumen.

l.

Peningkatan kualitas layanan dan manfaat.

m. Monitoring tindak lanjut penyelesaian keluhan peserta.


23

n.

Monitoring program kerja Bidang Layanan dan Manfaat serta Keuangan.

o.

Monitoring laporan bulanan Bidang Layanan dan Manfaat serta Keuangan.

p.

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kegiatan (POA) Bidang Layanan dan Manfaat serta Keuangan.

q.

Penyelesaian tindak lanjut temuan audit internal dan eksternal Bidang Layanan dan Manfaat serta Keuangan.

r.

Pembinaan dan peningkatan mutu karyawan di lingkungan Bidang Layanan dan Manfaat serta Keuangan.

3.

Kepala Bidang Layanan dan Manfaat Tanggung Jawab : a.

Perencanaan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan layanan dan manfaat.

b.

Pengumpulan, pengelolahan, analisa dan penyajian data peserta.

c.

Otorisasi pembayaran manfaat klim.

d.

Penyajian data untuk kebutuhan penagihan iuran.

e.

Pencetakan kartu kepesertaan.

f.

Pemuktahiran dan rekonsiliasi data kepesertaan.

g.

Pengelolahan arsip data kepesertaan (Dosir).

h.

Pengelolahan kegiatan alih media dokumen.

i.

Pengelolahan kegiatan layanan dan manfaat.

j.

Peningkatan kualitas layanan dan manfaat.

k.

Evaluasi layanan dan manfaat oleh mitra kantor bayar.


24

l.

Tindak lanjut penyelesaian keluhan peserta.

m. Monitoring dan pencapaian kinerja Bidang Layanan dan Manfaat. n.

Pembuatan laporan bulanan Bidang Layanan dan Manfaat.

o.

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kegiatan (POA) Bidang Layanan dan Manfaat.

p.

Penyelesaian tindak lanjut temuan audit internal dan eksternal Bidang Layanan dan Manfaat.

q.

Pembinaan dan peningkatan mutu karyawan di lingkungan Bidang Layanan dan Manfaat.

4.

Kepala Seksi Kepesertaan a.

Pengadministrasian, pemeliharaan dan mutasi data kepesertaan.

b.

Pengelolahan arsip data kepesertaan.

c.

Penyelenggaraan kegiatan alih media dokumen.

d.

Penyajian data iuran kepesertaan untuk kebutuhan penagihan iuran.

e.

Pengumpulan, analisa dan penyajian data kepesertaan.

f.

Pengelolaan Surat Pengesahan Tanda Bukti Diri (SPTB).

g.

Rekonsiliasi data iuran dengan instansi peserta.

h.

Pencetakan Dapem dan pencetakan kartu kepesertaan.

i.

Monitoring dan pencapaian kinerja seksi Kepesertaan.

j.

Pembuatan laporan bulanan seksi Kepesertaan.

k.

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kegiatan (POA) seksi Kepesertaan.

l.

Penyelesaian tindak lanjut temuan audit internal dan eksternal seksi Kepesertaan.


25

m. Pembinaan dan peningkatan mutu karyawan di lingkungan seksi Kepesertaan. 5.

Kepala Seksi Layanan dan Manfaat a.

Perhitungan manfaat klim.

b.

Perhitungan rapel, kekurangan iuran dan tindak lanjut hutang klim.

c.

Monitoring layanan oleh mitra kerja.

d.

Verifikasi besarnya manfaat klim.

e.

Penagihan keterlanjuran bayar pensiun.

f.

Verifikasi Dapem.

g.

Peningkatan kualitas layanan dan manfaat kepada peserta.

h.

Tindak lanjut keluhan peserta.

i.

Monitoring dan pencapaian kinerja seksi Layanan dan Manfaat.

j.

Pembuatan laporan bulanan seksi Layanan dan Manfaat.

k.

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kegiatan (POA) seksi Layanan dan Manfaat.

l.

Penyelesaian tindak lanjut temuan audit internal dan eksternal seksi Layanan dan Manfaat.

m. Pembinaan dan peningkatan mutu karyawan di lingkungan seksi Penetapan Klim. 6.

Kepala Bidang Keuangan a.

Perencanaan dan pengendalian fungsi-fungsi keuangan.

b.

Perencanaan dan pengendalian anggaran Kantor Cabang.

c.

Pengelolaan, pemantauan, realisasi dan proyeksi arus kas.

d.

Pengendalian utang dan piutang Kantor Cabang.


26

e.

Pengesahan transaksi penerimaan dan pengeluaran Kantor Cabang.

f.

Pengelolaan kegiatan perpajakan.

g.

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pembayaran Pensiun LRPP & LSUP Kantor Cabang dari Mitra Bayar.

h.

Penyelenggaraan rekonsiliasi atas laporan LRPP dan LSUP dari aplikasi e-Dapem Mitra Bayar dengan Kantor Cabang dan dari aplikasi e-Dapem dengan aplikasi ACB di Kantor Cabang.

i.

Rekonsiliasi rekening pasif dengan Mitra Bayar dan Rekonsiliasi bank dan pos giro.

j.

Monitoring penerimaan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP).

k.

Rekonsiliasi antara data SSBP dengan data peserta.

l.

Penyelenggaraan manajemen kas Kantor Cabang.

m. Penagihan keterlanjuran bayar dan Saldo Uang Pensiun (SUP) ke mitra bayar. n.

Perekaman dan verifikasi setoran SUP dari Mitra Bayar.

o.

Verifikasi transaksi keuangan di KCU.

p.

Verifikasi LSUP/LRPP.

q.

Monitoring dan penagihan iuran dan penyusunan Neraca Saldo.

r.

Rekonsiliasi Iuran dengan Pemda dan KPKN.

s.

Penyelenggaraan administrasi aktiva tetap Kantor Cabang.

t.

Pelaksanaan Rapat Komite Anggaran.

u.

Monitoring dan pencapaian kinerja Bidang Keuangan.

v.

Pembuatan laporan bulanan Bidang Keuangan.


27

w. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kegiatan (POA) Bidang Keuangan. x.

Penyelesaian tindak lanjut temuan audit internal dan eksternal Bidang Keuangan.

y.

Pembinaan dan peningkatan mutu karyawan di lingkungan Bidang Keuangan.

7.

Kepala Seksi Kas dan Verifikasi SPJ a.

Pelaksanaan dan pengendalian penerimaan dan pengeluaran (cash flow).

b.

Pelaksanaan transaksi keuangan dan penyelenggaraan kegiatan perpajakan.

c.

Pembuatan Laporan LRPP & LSUP.

d.

Verifikasi dan monitoring Laporan Pertanggungjawaban Pembayaran Pensiun LRPP dan LSUP dari Mitra Bayar.

e.

Penyajian materi rekonsiliasi atas laporan LRPP dan LSUP dari aplikasi e-Dapem Mitra Bayar dengan Kantor Cabang dan dari aplikasi e-Dapem dengan Aplikasi ACB di Kantor Cabang.

f.

Penyajian data rekonsiliasi rekening pasif antara data Mitra Bayar dengan Kantor Cabang.

g.

Rekonsiliasi bank dan pos giro.

h.

Penyelenggaraan kegiatan manajemen kas.

i.

Pengelolaan keterlanjuran bayar dan penagihan Saldo Uang Pensiun (SUP) ke Mitra Bayar.

j.

Verifikasi dan perekaman atas setoran SUP dari Mitra Bayar.


28

k.

Verifikasi LRPP dan LSUP dan penyimpanan dokumen LRPP dan LSUP.

l.

Penyelenggaraan buku harian kas/bank.

m. Monitoring dan pencapaian kinerja seksi Kas dan Verifikasi SPJ. n.

Pembuatan laporan bulanan seksi Kas dan Verifikasi SPJ.

o.

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kegiatan (POA) seksi Kas dan Verifikasi SPJ.

p.

Penyelesaian tindak lanjut temuan audit internal dan eksternal seksi Kas dan Verifikasi SPJ.

q.

Pembinaan dan peningkatan mutu karyawan di lingkungan seksi Kas dan Verifikasi SPJ.

8.

Kepala Seksi Administrasi Keuangan a.

Penagihan dan kolektibilitas iuran.

b.

Pengadministrasian dan monitoring penerimaan iuran.

c.

Penyelenggaraan kegitan akuntansi.

d.

Penyusunan Neraca Saldo beserta lampirannya.

e.

Perekaman Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP).

f.

Rekonsiliasi antara data SSBP dengan data peserta.

g.

Penyajian dan rekonsiliasi iuran dengan Pemda dan KPKN.

h.

Verifikasi kelengkapan dan pengendalian atas bukti-bukti dokumen transaksi keuangan.

i.

Penyelenggaraan administrasi aktiva tetap Kantor Cabang.

j.

Penyimpanan arsip keuangan.

k.

Monitoring dan pencapaian kinerja seksi Administrasi Keuangan.


29

l.

Pembuatan laporan bulanan seksi Administrasi Keuangan.

m. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kegiatan (POA) seksi Administrasi Keuangan. n.

Penyelesaian tindak lanjut temuan audit internal dan eksternal seksi Administrasi Keuangan.

o.

Pembinaan dan peningkatan mutu karyawan di lingkungan seksi Administrasi Keuangan.

9.

Kepala Bidang Umum dan SDM a.

Pengelolaan administrasi persediaan, aktiva dan investaris kantor.

b.

Pelaksanaan dan pelelangan dan penghapusan aktiva dan investaris kantor.

c.

Pengelolaan

kegiatan

Kesekretariatan,

Kehumasan,

Keamanan,

Kearsipan, Pendidikan dan Latihan. d.

Pengadaan barang dan jasa.

e.

Pemeliharaan aktiva dan investaris kantor.

f.

Penyelenggaraan hak-hak pegawai.

g.

Penyelenggaraan kegiatan administrasi SDM.

h.

Peningkatan citra perusahaan dan pengelolaan arsip data kepegawaian.

i.

Penyelenggaraan kegiatan PKBL.

j.

Pengelolaan keluhan pelanggan.

k.

Monitoring pemeliharaan perangkat lunak, perangkat keras serta jaringan teknologi informasi.

l.

Monitoring dan pencapaian kinerja Bidang Umum dan SDM.

m. Pembuatan laporan bulanan Bidang Umum dan SDM.


30

n.

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kegiatan (POA) Bidang Umum dan SDM.

o.

Penyelesaian tindak lanjut temuan audit internal dan eksternal Bidang Umum dan SDM.

p.

Pembinaan dan peningkatan mutu karyawan di lingkungan Bidang Umum dan SDM.

10. Kepala Seksi Umum a.

Pengelolaan, pelelangan dan penghapusan aktiva dan investaris kantor.

b.

Pengelolaan kegiatan Kesekretariatan, Kehumasan, Keamanan dan Kearsipan.

c.

Peningkatan citra perusahaan dan pengelolaan kegiatan PKBL.

d.

Penyelenggaraan administrasi persediaan, aktiva dan investaris kantor.

e.

Monitoring dan pencapaian kinerja seksi Umum.

f.

Pemeliharaan perangkat lunak, perangkat keras serta jaringan teknologi informasi.

g.

Pembuatan laporan bulanan seksi Umum.

h.

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kegiatan (POA) seksi Umum.

i.

Penyelesaian tindak lanjut temuan audit internal dan eksternal seksi Umum.

j.

Pembinaan dan peningkatan mutu karyawan di lingkungan seksi Umum.


31

11. Kepala Seksi SDM a.

Pengelolaan kegiatan Pendidikan dan Latihan.

b.

Pelaksanaan kegiatan hak-hak karyawan.

c.

Penyelenggaraan kegiatan administrasi SDM.

d.

Penyimpanan dan pemeliharaan dosir karyawan.

e.

Pengelolaan arsip data kepegawaian.

f.

Monitoring dan pencapaian kinerja seksi SDM.

g.

Pembuatan laporan bulanan seksi SDM.

h.

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kegiatan (POA) seksi SDM.

i.

Penyelesaian tindak lanjut temuan audit internal dan eksternal seksi SDM.

j.

Pembinaan dan peningkatan mutu karyawan di lingkungan seksi SDM.


BAB II PROFIL PERUSAHAAN

Recommend Documents