BAB II PROFIL PERUSAHAAN

BAB II PROFIL PERUSAHAAN

A. Sejarah Perusahaan Departemen Perindustrian dan Perdagangan sebelumnya merupakan Departemen terpisah dan memiliki kantor sendiri. Departemen Perindustrian bergabung dengan Departemen Perdagangan pada tahun 1955 merupakan keputusan Presiden Republik Indonesia. Sejarah berdirinya Kantor Perdagangan yaitu pada tahun 1963. Pada tahun 1963 Kantor Wilayah Departemen Perdagangan Propinsi Sumatera Utara disebut dengan Perdagangan Dalam Negri Sumatera Utara yang didalamnya menyangkut : a. Yayasan Lembaga Jaminan Kredit Cabang Medan b. Jawatan Pusat Penerimaan Cabang Medan c. Yayasan Harga Pokok Indonesia Cabang Medan d. Infeksi Harga Pokok I Propinsi Sumatera Utara e. Yayasan Lembaga Tembakau Indonesia Cabang Medan Inspikasi Perdagangan Dalam Negeri pada saat itu dipimpin oleh Abul Malik Mirza, pada tahun 1965 Lembaga Yayasan yang dibawah naungan inspikasi Perdagangan Luar Negeri ini dipimpin oleh Soenkono Sampar sampai bulan Oktober 1969. Pada Oktober 1969 Perwakilan Urusan Perdagangan LuarNegeri menjadi Kantor Perwakilan Departemen Perdagangan Propinsi Sumatera Utara yang pada saat itu dipimpin oleh Drs.Muchtar sampai bulan Februari tahun 1975. Pada bulan Februari tahun 1975 Drs. Muchtar diganti dengan Drs. Asyari

6 Universitas Sumatera Utara

7

Darus dan Kantor tersebut berganti nama menjadi Kantor Wilayah

Departemen

Perdagangan Propinsi Sumatera Utara ( Kantor Wilayah Departemen Pendustrian Dan Perdagangan ) dan pada tahun 1978 Kabinet Pembanguan III Departeman Perdagangan bergabung dengan Koperasi sehingga menjadi Departeman Perdagangan dan Koperasi Propinsi Sumatera Utara yang dikepalai oleh A.D.Matondang,SH. Dan pada kabinet Pembanguna IV tahun 1981 Departeman Perdagangan dan Koperasi Propinsi Sumatera Utara dipisah menjadi seperti semula dan pada bulan September diganti oleh Drs. Kushadi Kusdinar. Pada bulan Juni 1983 Drs. Kushadi Kusdinar berakhir jabatannya dan diganti oleh Drs. Donnie Djatnika

sebagai Kepala Kantor Wilayah Departemen

Perdagangan Propinsi Sumatera Utara dan setelah itu pada bulan Desember 1987 diganti oleh Drs. Moehammad Guenawan. Beliau menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Departemen Perdagangan Propinsi Sumatera Utara hingga pension pada tanggal 13 Juni 1990, selanjutnya jabatan tersebut dipegang oleh Drs. Iwan Purnama hingga 1996. Departemen Perdagangan dan Departemen Perindustrian digabung menjadi satu yang dipimpin oleh Drs. Kanrad Purba sebagai pejabat sementara hingga Juni 1996. Pada tanggal 29 Juli 1996 dilantik Drs. Iskandar Sabirin sebagai Kepala Kantor Wilayah Departemen Perdagangan dan Departemen Perindustrian Propinsi Sumatera Utara. Pada Juni 2000 Drs. Iskandar Sabirin diganti oleh Ir. Himanuddin Nasution. Sebelum terbentuknya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sumatera Utara pada Era Otonomi Daerah, ada dua lembaga instansi pemerintah yang di gabung/merger menjadi satu instansi, yaitu Kanwil Departemen


8

Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sumatera Utara dengan Dinas Perindustrian

Sumatera

Utara.

Kanwil

Departemen

Perindustrian

dan

Perdagangan Sumatera Utara adalah instansi pemerintah pusat yang berada di daerah, yang sebagai perpanjangan tangan Menteri di daerah. Sedangkan Dinas Perindustrian Propinsi Sumatera Utara adalah instansi Pemerintah Daerah yang di bentuk berdasarkan peraturan Daerah dan tunduk kepada Gubernur Sumatera Utara. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sumatera Utara di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah No. 3 tahun 2001 tentang Dinas Daerah Propinsi Sumatera Utara. Kemudian tugas dan tata kerja diatur berdasarkan keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 06.256.K Tahun 2002 tanggal 12 Mei 2002. Pada awal terbentuknya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sumatera Utara yang menjadi kepala dinas adalah Ir. Himanuddin Nasution dan wakilnya adalah Drs. T. Azwar Azis. Pada tanggal 26 Maret 2002 Ir. Himanuddin Nasution meninggal dunia dan jabatan beliau digantikan oleh Drs. T. Azwar Azis, sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 821.23/3522/2002 tanggal 27 Desember 2002. Sedangkan jabatan Wakil Kepala Dinas, dijabat oleh Drs. T. Zulkarnaen Damanik, MM yang diangkat berdasarkan keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 821.23/3522/2002 tanggal 27 Desember 2002. Berdasarkan keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 800/148/2005 tanggal 9 September 2005 tentang memberhentikan saudara T. Zulkarnaen Damanik, MM dari jabatan sebagai Wakil Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sumatera Utara, karena yang bersangkutan mencalonkan diri menjadi Kepala Daerah di Kabupaten Simalungun.


9

Berdasarkan keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 821423/1019/2006 tanggal 04 Mei 2006 jabatan Wakil Kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sumatera Utara diangkat Rommel Sembiring, Msc menggantikan Drs. T. Zulkarnaen Damanik, MM. Selanjutnya berdasarkan keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 0821.23/1019/2007 tanggal 01 Februari 2007 jabatan kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sumatera Utara diserah terimakan dari Drs. T. Azwara Azis kepada Drs. H. Mohd. Hasbi Nasution, Msi. Terhitung mulai tanggal 01 Desember 2010, Drs. H. Mohd. Hasbi Nasution, Msi memasuki usia pensiun, maka keluar keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 821.23/4023/2010 tanggal 30 November 2010 tentang pengangkatan Darwinsyah, SH sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sumatera Utara menggantikan Drs. Mohd. Hasbi Nasution, Msi terhitung mulai tanggal 01 Desember 2010. Berdasarkan keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 821.23/2498/2012 tanggal 03 Juli 2012 jabatan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sumatera Utara diangkat Bidar Alamsyah, SH menggantikan Darwinsyah, SH. Pada saat ini Perda No. 8 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Propinsi Sumatera Utara secara bertahap diberlakukan pada SKPD yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat daerah yang pada prinsip adanya pengurangan jabatan Struktural yaitu Eselon III dari II menjadi 10 dan Eselon IV dari jumlah 44 menjadi 20.


10

Umumnya setiap perusahaan atau instansi memiliki logo perusahaan atau instansi yang menunjukkan ciri khas perusahaan atau instansi tersebut. Begitu pula dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sumatera Utara, dimana logonya adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1 Logo Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sumatera Utara Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sumatera Utara(2013)

Adapun bentuk Logo Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sumatera Utara terdiri atas lima bagian dengan makna sebagai berikut : 1. Kepalan tangan yang diacungkan ke atas dengan menggunakan rantai serta perisainya melambangkan kebulatan tekat perjuangan rakyat Propinsi Sumatera Utara melawan imperialism/ kolonialisme, feodelisme dan komunisme. 2. Batang bersudut lima, perisai dan rantai melambangkan kesatuan masyarakat di dalam membela dan mempertahankan pancasila.


11

3. Pabrik, pelabuhan, pohon karet, pohon sawit, daun tembakau, ikan, daun padi dan tulisan “Sumatera Utara” melambangkan daerah yang indah permai masyur dengan kekayaan alamnya yang melimpah ruah. 4. Tujuh belas kuntum kapas, delapan sudut sarang laba-laba, empat puluh lima butir padi melambangkan tanggal, bulan dan tahun kemerdekaan diman ketiga-tiganya ini berkat tongkat kepalan tangan melambangkan watak kebudayaan yang mencerminkan kebesaran bangsa, patriotism, pecinta, keadaan dan pembela keadilan. 5. Bukit barisan berpuncak lima melambangkan tata kemasyarakatan yang berkepribadian luhur, bersemangat persatuan kegotongroyongan yang dinamis.

Visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sumatera Utara “ Terwujudnya peindustrian dan perdagangan Sumatera Utara yang maju dan terintegrasi dengan baik dengan sektor-sektor ekonomi lainnya sehingga tangguh dalam membangun daya saing ekonomi Sumatera Utara.” Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sumatera Utara 1. Menciptakan iklim usaha yang kondusif yang mampu mendorong dan memberikan kontribusi dalam pembangunan perekonomian daerah Sumatera Utara. 2. Memperdalam struktur komoditas dengan memperluas struktur ekspor dari produk primer kepada produk hilir.


12

3. Mendorong

dan

mengembangkan

ekonomi

kerakyatan

melalui

penumbuhan agro industri berbasis sumber daya alam dan teknologi ramah lingkungan. 4. Menjadikan andalan pembangunan industri yang berkelanjutan melalui pengembangan yang baik serta memiliki rasa tanggung jawab sosial yang tinggi. 5. Meningkatnya kualitas aparat Pembina sehingga mampu meningkatkan efisiensi, produktifitas, profesionalisme dan peran serta pelaku dunia usaha yang mendukung adanya kordinasi secara sinergis dalam memanfaatkan sumber daya yang ada. 6. Mengembangkan lembaga dan saran perdagangan serta sistem distribusi dalam negeri yang efisien untuk terciptanya pelaku usaha yang professional, dalam mendukung peningkatan dan pengembangan produksi dalam negeri serta perlindungan konsumen. 7. Meningkatkan mutu jasa pelayanan industri dan perdagangan.

Pencapaian sasaran akan sangat bergantung pada koordinasi dari aktivitas elemen-elemen dari Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sumatera Utara yang telah disahkan melalui Perda No.3 Tahun 2001 Tanggal 31 Juli 2001 Tentang Dinas - Dinas Daerah Propinsi Sumatera Utara dan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 060.256.K tahun 2002 tanggal 13 Mei 2002 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis ( UPT ) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sumatera Utara.


13

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sumatera Utara memiliki tugas pokok membantu Gubernur Sumatera Utara dalam melaksanakan kewenangan otonomi, tugas dekontrasi dan tugas pembantu di bidang Perindustrian dan Perdagangan.

B. Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sumatera Utara merupakan instansi pemerintah sebagai penyelenggara sebagian kewenangan pemerintah Propinsi dan tugas desentralisasi khususnya di bidang Perindustrian dan Perdagangan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan di kepalai oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas otonomi, tugas desentralisasi dan tugas pembantu di bidang Perindustrian dan Perdagangan. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang Industri Kecil (agro dan hasil hutan), Kepala Bidang Industri (logam, mesin, elektronik dan aneka), Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri, Unit Pelaksanaan Teknis Dinas, Kelompok Jabatan Fungsional. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sumatera Utara memakai struktur organisasi garis (wewenang dan tanggung jawab berada dalam satu garis lurus). Dengan adanya struktur organisasi tersebut, maka diharapkan masingmasing bagian dapat melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan wewenang, tanggung jawab yang diberikan sehingga tujuan organisasi atau perusahaan dan dapat tercapai dengan baik.


14

Susunan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Propinsi Sumatera Utara tampak pada gambar: Kepala Dinas

Sekertaris KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Sub Bagian Umum

BIDANG INDUSTRI LOGAM, MESIN, ELEKTRONIKA DAN ANEKA

Seksi Logam Dasar Fero Dan Non Fero

Seksi Mesin Peralatan Rancang Bangunan

Seksi Tekstil Elektronik dan Aneka

BIDANG INDUSTRI KECIL, AGRO, HASIL HUTAN

Sub Bagian Keuangan

BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI

Sub Bagian Program

BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI

Seksi Pengawasan Barang Beredar,Jasa & Perlindungan Konsumen

Seksi Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Seksi Kimia Hulu dan Hilir

Seksi Kelembagaan Usaha dan Pendaftaran Perusahaan

Seksi Distribusi Minyak dan Gas Bumi

Seksi Industri Kecil dan Menegah

Seksi Pembinaan Perdagangan, Penyaluran & Informasi Pasar

Seksi Kerjasama Perdagangan Internasional & Kemitraan

Seksi Agro dan Hasil Hutan

Gambar 2.2 Bagan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sumatera Utara Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sumatera Utara(2013)


15

C. Uraian Pekerjaan a) Kepala Dinas Kepala Dinas mempunyai tugas mengkoordinasikan dan memberikan pengarahan pada pelaksanaan tugas dan kegiatan sesuai kebijakan dan ketentuan yang ditetapkan. b) Sekretaris Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas di bidang Kepegawaian, Keuangan, Umum, Organisasi dan Hukum serta Program. c) Sub Bagian Umum Sub BagianUmum mumpunyai tugas merencanakan kegiatan, mengoreksi konsep (pengadaan, penggunaan,inventaris, ATK, serta barang dan perlengkapan rumah tangga), dan lain lain. d) Sub Bagian Keuangan Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas merencanakan pelaksanaan kegitan Sub Bagian Keuangan sebagai acuan dalam membagi gaji. e) Sub Bagian Program Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang Penyusunan Rencana dan Program Industri, Penyusunan Program Perdagangan, Iklim usaha dan lingkungan serta Evaluasi dan Pelaporan. f) Jabatan Fungsional Kelompok fungsional mempunyai tugas-tugas yaitu melaksanakan tugas sesuai dengan jabatan fungsioanal masing-masing berdasarkan ketentuan undangundang yang berlaku.


16

g) Kepala Bidang Industri Logam, Mesin, Elektronik dan Aneka (ILMEA) Kepala Bidang Industri Logam, Mesin, Elektronik dan Aneka (ILMEA) mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pembinaan dan fasilitas sarana, usaha, produksi serta industri kecil menengah, promosi dan investasi industri logam, mesin, elektronik dan aneka. h) Kepala Bagian Industri Kecil Agro dan Hasil Hutan (IKAHH) Kepala Bagian Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan (IKAHH), mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam bidang pemberian bimbingan sarana, usaha, produksi, pembinaan industry kecil dan menengah serta promosi dan investasi industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan. i) Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri (PDN) mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam bidang pembinaan usaha perdagangan, pengadaan dan penyaluran, pendaftaran perusahaan, serta sarana perdagangan, promosi dan perindungan konsumen. j) Kepala Bidang Perdagangan Kuar Negeri Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri (PLN), mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam bidang ekspor dan hasil industry, ekspor hasil pertanian dan pertambangan, impor serta pengembangan ekspor dan kerja sama luar negeri. k) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengujian, vertifikasi serta pengawasan dan penyuluhan kemetrologian.


17

D. Kinerja Terkini Kinerja terkini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sumatera Utara yaitu sebagai Penyelenggara sebagian kewenangan pemerintah Propinsi, tugas desentralisasi dan dekosentrasi khususnya bidang perindustrian dan perdagangan

serta

tugas

pembantu

yang

diberikan

gubernur.

Untuk

menyelenggarakan kinerja terkini, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sumatera Utara mempunyai fungsi sebagai berikut : 1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 2. Pembinaan dan koordinasi pengembangan Industri Kimia, Agro da hasil Hutan, Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka. 3. Pembinaan dan koordinasi Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri. 4. Pembinaan dan koordinasi Pengembangan Perdagangan Luar Negeri. 5. Pengelolaan Urusan Ketatausahaan. 6. Pengelola Unit Pelaksanaan Teknis Dinas.

Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Propinsi Sumatera Utara didirikan dengan maksud dan tujuan untuk dapat mewujudkan usaha industri dan perdagangan yang efisien, maju dan mandiri.


BAB II PROFIL PERUSAHAAN

Recommend Documents