BAB II PROFIL PERUSAHAAN

BAB II PROFIL PERUSAHAAN

A. Sejarah Singkat Kota Tebing Tinggi Pada suratus tiga puluh enam tahun yang lalu Kota Tebing Tinggi didiami suku bangsa Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dari arsip lama, dimana dalam catatan tersebut dinyatakan Tebing Tinggi telah menjadi tempat pemukiman, tepatnya pada tahun 1864. Dari cerita – cerita rakyat yang dikisahkan dari orang – orang tua, dari sebuah Bandar si Simalungun berangkatlah seorang tua yang bergelar Datuk Banjar Kajum, meninggalkan kampong halamannya yang diikuti oleh beberapa penggawa dan inang pengasuhnya melalui Kerajaan Pajang menuju Asahan. Dalam perjalanan ini tibalah di sebuah desa yang pertama dikunjunginya yang bernama Desa Tanjung Marulak yang sekarang menjadi PT. Perkebunan Nusantara III Kebun Rambutan. Setelah beberapa tahun Datuk Bandar Kajum di Desa Tanjung Marulak, dikarenakan kelihaian Kolonalis Belanda dengan politik pecah belahnya, maka timbul sengketa dengan Kerajaan Raya yang berdekatan dengan Kerajaan Padang yang terletak di sebelahselatan, dan sengketa ini akhirnya meluas menjadi perang saudara. Untuk mempertahankan serangan ini Dattuk Bandar Kajum berhasil mencari tempat di sebuah dataran tinggi di tepi Sungai Padang, disinilah dia membangun kampong yang dipagari dengan benteng – benteng pertahanan. Kampung inilah yang disebut sekarang Kampung Tebing Tinggi Lama. Kampung tersebut kemudian berkembang menjadi tempat pemukiman sebagai asal usul Kota Tebing Tinggi. Pada tahun 1887 oleh Pemerintah Hindia Belanda, Tebing Tinggi ditetapkan sebagai Kota Pemerintahan dimana pada tahun tersebut

Universitas Sumatera Utara

juga dibangun perkebunan besar yang berlokasi di sekitar Kota Tebing Tinggi (hinterland). Menjelang persiapan Tebing Tinggi menjadi Kota Otonom, maka dalam melaksanakan roda pemerintahannya pada tahun 1904 didirikan sebuah Badan Pemerintahan yang bernama Plaatselijkke Fonds oleh Cultuur Soematra Timoer. Dalam Perundang – undangan yang berlaku pada Desentralisasiewet yang ditetapkan pada tanggal 23 Juli 1903 (yang untuk selanjutnya dapat disebut Daerah Otonom Kota Kecil Tebing Tinggi oleh Pemerintah Hindia Belanda, Pemerintah Kota Tebing Tinggi ditetapkan sebagai Daerah Otonom dengan system Desentralisasi). Pada tahun 1910 sebelum dilaksanakannya ZelfBestuur Padang (Kerajaan Padang) maka telah dibuat titik “ Pole Growth “ yaitu Pusat Perkembangan Kota sebagai jarak ukur antara Kota Tebing Tinggi dengan kota –kota disekitarnya. Patok Pole Growth tersebut terletak di tengah – tengah Taman Bunga di lokasi Rumah Sakit Umum Herna Tebing Tinggi. Untuk menunjang jalannya roda pemerintahan maka diadakan kutipan – kutipan berupa Cukai Pekan, Iuran Penerangan, dan lain – lain yang pada saat itu dapat berjalan dengan baik. Pada masa Kota Tebing Tinggi menjadi Kota Otonom maka untuk melaksanakan Pemerintahan selanjutnya dibentuk Badan Gementeraad Tebing Tinggi, yang beranggotakan 9 orang dengan komposisi 5 orang bangsa Eropa, 3 orang bumiputra, 1 orang bangsa Timur Asing. Hal ini didasarkan kepada Akte Perjanjian Pemerintah Belanda dengan Sultan Deli, bahwa dalam lingkungan zelfbestuur didudukan orang asing Eropa yang ditambah dengan orang – orang timur asing. Dengan adanya perbedaan golongan penduduk dalam penguasaan tanah, juga terdapat perbedaan hak yang mengaturnya. Untuk melaksanakan pengkutipan yang disebut setoran Retribusi dan Pajak Daerah, diangkatlah pada waktu itu Penghulu Pekan. Tugas Penghulu Pekan ini juga termasuk menyampaikan perintah – perintah

Universitas Sumatera Utara

atau kewajiban – kewajiban kepada rakyat kota. Selanjutnya Kota Tebing Tinggi sebagai Kota Otonom dapat juga dibaca dari tulisan J.J Mendelaar dalam “ Nota Bertrefende Degemente Tebing Tinggi “ yang dibuat sekitar bulan Juli 1930. Dalam salah satu bab dalam tulisan tersebut dinyatakan setelah beberapa tahun dalam keadaan vakum mengenai perluasan pelaksanaan desentralisasi, maka pada tanggal 1 Juli 1917 berdasarkan Desentralisasiewet berdirilah Gemente Tebing Tinggi dengan Sterling Otrdanitie Van Statblaad yang berlaku sejak 1 Juli 1917. Maka sejak satu Juli merupakan hari jadi Kota Tebing Tinggi. Pada masa pendudukan Jepang pelaksanaan pemerintahdi Kota Tebing Tinggi tidak lagi dilaksanakan oleh Dewan Kota yang bernama Gementeraad. Oleh Pemerintah Jepang digantikan dengan nama Dewan gementee Kota Tebing Tinggi. Menjelang Proklamasi (masih pada masa pendudukan Jepang) pemerintah di Kota Tebing Tinggi tidak berjalan dengan baik. Pada tanggal 20 Nopember 1945, Dewan Kota disusun kembali dalam formasi keanggotaannya setelah mengalami banyak kemajuan, para anggota Dewan Kota teridiri dari pemuka masyarakat dengan anggota Komite Nasional Daerah. Dewan Kota ini juga tidak berjalan lama karena pada tanggal 13 Desember 1945 terjadi pertempuran dengan militer Jepang dan sampai sekarang terkenal dengan Peristiwa Berdarah 13 Desember 1945 yang diperingati oleh seluruh masyarakat Kota Tebing Tinggi setiap tahunnya. Kemudian pada tanggal 17 Mei 1946 oleh Gubernur Sumatera Utara diterbitkan suatu Keputusan Nomor 103 tentang Pembentukan Dewan Kota Tebing Tinggi yang disempurnakan kembali dengan nama Dewan dirangkap oleh Bupati Deli Serdang. Ketika masa Agresi Pertama Belanda yang dilancarkan pada tanggal 21 Juli 1947 Dewan Kota Tebing Tinggi dibekukan, demikian pula pada masa beridirinya Negara Sumatera Timur, Kota Tebing Tinggi mempunyai Dewan Kota untuk melaksanakan tugas pemerintahannya. Peraturan Pemerintah Kota pada masa Republik Indonesia

Universitas Sumatera Utara

Serikat, Dewan Kota dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1950 namun dalam proses pelaksanaannya Panitia Pemilihan belum sempat melaksanakan tugasnya Peraturan Pemerintah tersebut telah dibatalkan. Menurut Undang – udang Nomor 1 Tahun 1957 pemerintahan di daerah Kota Tebing Tinggi menganut azas otonomi daerah yang seluas – luasnya dan dalam Undang – undang tersebut Daerah Kota Tebing Tinggi berhak mempunyai DPRD yang diambil dari hasil Pemilihan Umum tahun 1955. Dapat dilihat berdasarkan Undang – undang Darurat 1956 DPRD Peralihan Kota Tebing Tinggi hanya mempunyai 10 orang anggota. Setelah dikeluarkannya Undang – undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Pemerintahan di Daerah, pelaksanaan pemerintah Kota Tebing Tinggi sudah jauh lebih maju dibandingkan dengan pada masa sebelumnya dimana pemerintah daerah telah mempunyai perangkat yang cukup baik. Sebagai suatu daerah otonom yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri Pemerintah Kota Tebing Tinggi dalam melaksanakan dan menjalankan roda pemerintahannya ternyata banyak mengalami hambatan oleh karena keterbatasan yang dialami daerah dalam mendukung pengadaan fasilitas – fasilitas yang dibutuhkan. Pada tahun 1980 Presiden Republik Indonesia menganugerahkan tanda kehormatan “Pasamya Karya Nugraha“ kepada Kotamadya Tingkat II Tebing Tinggi sebagai penghargaan tertinggi atas hasilkerja yang telah dicapai dalam pelaksaan Pembangunan Lima Tahun Kedua yang dinilai telah memberikan kontribusi dalam pembangunan Negara Republik Indonesia.

Universitas Sumatera Utara

B. Visi dan Misi Kantor Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana (PPAKB) Kota Tebing Tinggi VISI “Peningkatan kualitas perempuan dan anak serta meningkatkan kesertaan masyarakat dalam ber KB” MISI 1.

Meningkatkan harkat dan martabat dan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak di Kota Tebing Tinggi

2.

Membangun setiap keluarga untuk memiliki anak ideal cukup 2 (dua) yang sehat berpendidikan dan sejahtera

3.

Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Kota Tebing Tinggi

C. Tujuan dan Sasaran Kantor Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana (PPAKB) Kota Tebing Tinggi Guna mewujudkan tercapainya visi dan misi yang lebih terarah serta kegiatan yang akan dilaksanakan, Kantor Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Kota Tebing Tinggi menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, yakni : Tujuan : Yang menjadi tujuan dari Kantor Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Kota Tebing Tinggi adalah : 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia 2. Meningkatkan kedudukan dan peran perempuan yang mampu memperjuangkan terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender 3. Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak

Universitas Sumatera Utara

4. Pengendalian jumlah penduduk 5. Setiap keluarga memiliki anak ideal (cukup dua) yang sehat, berpendidikan dan sejahtera 6. Meningkatkan

Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan

Reproduksi yang berkualitas. 7. Meningkatan

Kesetaraan

dan

Keadilan

Gender

(KKG)

serta

Perlindungan Anak. Sasaran : Sasaran diarahkan kepada masyarakat yang kurang mampu atau masyarakat miskin, masalah kesejahteraan Keluarga dan Perlindungan Anak. D. Tujuan dan Program Kantor Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana (PPAKB) Kota Tebing Tinggi TUJUAN DAN PROGRAM Adapun untuk mencapai tujuan Kantor Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Kota Tebing Tinggi, maka dibuatlah beberapa program, yaitu : Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak : 1. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan. 2. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 3. Program

Peningkatan

Kualitas

Hidup

dan

Perlindungan

Perempuan 4. Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan Program Keluarga Berencana : 1. Program Keluarga Berencana 2. Program Kesehatan Reproduksi Remaja

Universitas Sumatera Utara

3. Program Pelayanan Kontrasepsi 4. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga E. Program dan Kegiatan Kantor Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana (PPAKB) Kota Tebing Tinggi Tahun 2014 Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Tahun 2014 disusun berdasarkan anggaran berbasis gender diawali dengan penyusunan Gender Budgeting Statement (GBS) dan selanjutnya menyusun Term of Reference sebagaimana tercantum dalam Daftar GBS dan TOR Program dan Kegiatan Kantor Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Tahun 2014 yang terdiri dari program dan kegiatan sebagai berikut: I.

Program Administrasi Perkantoran Dengan Kegiatan Meliputi : 1.

Penyediaan Surat Menyurat

2.

Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik

3.

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

4.

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

5.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

6.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

7.

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

8.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik

9.

Penyediaan Makanan dan Minuman

10. Penyediaan Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah II.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

III. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal

Universitas Sumatera Utara

IV.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 2. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

V.

Program Keserasin Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 1.

Kegiatan Kesetaraan

pelaksanaan

sosialisasi

Gender,

yang

Pemberdayaan

terkait

dengan

Perempuan

dan

Perlindungan Anak Uraian

: Sosialisasi Perlindungan Perempuan dan Anak melalui

Indikator

Fasilitasi kebijakan ramah anak

: Terlaksananya sosialisasi dan pengembangan kebijakan Kota Layak Anak (KLA) untuk mewujudkan Kabupaten Malang menuju Layak Anak dan Hari Anak Nasional dan Perigatan Hari Ibu

Output

: Fasilitasi pengembangan kebijakan anak di tingkat

Satuan

Kerja

Perangkat

Daerah

(SKPD)/Kecamatan dan Desa/Kelurahan Outcome

: Pemenuhan hak – hak anak dan perempuan dalam

rangka

mewujudkan

Keadilan

dan

Kesetaraan Gender (KKG) 2.

Kegiatan Perumusan Kebijakan Peningkatan Kualitas dan Perlindungan Perempuan dan Anak di bidang IPTEK Uraian

: Penyusunan Pemberdayaan

Peraturan

Bupati

di

Bidang

Perempuan dan Perlindungan

Anak

Universitas Sumatera Utara

Indikator

: Terwujudnya Peraturan Bupati tindak lanjut Peraturan Daerah (Perda) terkait Perlindungan Perempuan dan Hak Anak

Output

: Peraturan

Bupati

tentang

Perlindungan

Perempuan dan Hak Anak Outcome

: Perempuan dan anak mendapatkan perlindungan dan hak universal yang berkeadilan dimata hukum dan HAM

VI.

Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender 1.

Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Permpuan dan Anak Uraian

: Mengembangkan jaringan, sinergi peran dan peningkatan koordinasi

Indikator

: Terlaksananya

Komunikasi

dan

Koordinasi

Jaringan Output

: Terbentuknya jaringan lintas instansi dan LSM pemerhati/penggiat perempuan dan anak

Outcome

: Kualitas

perlindungan

masyarakat

baik

perempuan, laki – laki, tua dan muda lebih baik 2.

Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak Uraian

: Mengembangkan Sistem Informasi Gender dan Anak

Indokator

: Tersusunnya

buku

profil

gender/anak

mengangkat issue pendidikan dan kesehatan Output

: Buku Profil Gender

Outcome

: Sebagai database yang dapat dimanfaatkan sebagai dasar bahan penyusunan perencanaan

Universitas Sumatera Utara

dan sumber informasi yang tersaji secara akurat dan dapat dipertimbangkan VII. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan 1.

Bimbingan Manajemen bagi perempuan dalam mengelola usaha Uraian

: Pemberdayaan

Perempuan

Pengembang

Ekonomi Lokal (P3EL) Indikator

: Terfasilitasinya kelompok perempuan pelaku usaha diberbagai kegiatan

Output

: - Kelompok

perempuan

pelaku

usaha

mendapatkan fasilitasi bimbingan manajemen, pendampingan, pelatihan untuk meningkatkan usaha

yang

dijalankan

sesuai

dengan

kebutuhannya - Kelompok perempuan pelaku usaha mendapat bantuan peralatan yang dibutuhkan sesuai usahanya Outcome

: Adanya kemandirian dan kreatifitas dalam melakukan kegiatan usaha yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan keluarga

2.

Pendidikan dan Pelatihan peran serta dan kesetaraan gender Uraian

: Peningkatan kapasitas perempuan di sektor publik

Output

: Pelatihan dan peningkatan kompetensi bagi perempuan

Outcome

: Meningkatnya

kompetensi

perempuan

dan

memperluas kiprah perempuan di sektor public

Universitas Sumatera Utara

3.

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Uraian

: Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Output

: Akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Outcome

: Akuntabilitas

penyelenggaraan

Perlindungan

Perempuan dan Perlindungan Anak

Universitas Sumatera Utara

KEPALA KANTOR

SUB BAGIAN TATA USAHA

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SUMBER SEKSI

LAMPIRAN VII : PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Sumber :

SEKSI KELUARGA BERENCANA

SEKSI PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN KELUARGA SEJAHTERA

Kantor PemberdayaanPerempuan, Anak dan

KeluargaBerencana (PPAKB) Kota TebingTinggi (2014) Gambar 2.1 BAGAN INSTANSI KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, ANAK DAN KELUARGA BERENCANA (PPAKB) KOTA TEBING TINGGI

Universitas Sumatera Utara