BAB II PROFIL PERUSAHAAN

BAB II PROFIL PERUSAHAAN A. Sejarah dan Dasar Hukum Berdirinya PT Pegadaian (Persero) Pegadaian sebagai lembaga yang memberikan pinjaman uang dengan jaminan barang-barang bergerak telah lama dikenal di Indonesia, yaitu sejak zaman VOC. Untuk memudahkan dalam penulisan ini maka sejarah pegadaian akan dibagi dalam dua tahap, yaitu pada saat sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan.

1. Sebelum Kemerdekaan Republik Indonesia Sejarah pegadaian sebelum kemerdekaan telah mengalami 4 (empat) periode pemerintahan yaitu: a. Masa VOC (1746-1811) b. Masa penjajahan Inggris (1811-1816) c. Masa penjajahan Belanda (1816-1946) d. Masa penjajahan Jepang (1942-1945) Fungsi pegadaian pada masa tersebut diatas tetap sebagai penyalur pinjaman dengan jaminan benda bergerak.

a. Pegadaian pada Masa VOC (1746-1811) Pada masa VOC lembaga gadai dikenal dengan “Bank Van Leening”. Pertama didirikan pada tahun 1746 berdasarkan keputusan Gubernur Jenderal Von Sinhoff, tanggal 28 Agustus 1746. Lembaga ini memberikan pinjaman atas dasar gadai dan juga bertindak sebagai wessel bank.

7 Universitas Sumatera Utara

8

Pada mulanya yaitu sejak didirikan pada tahun 1746 lembaga ini merupakan perusahaan patungan antara VOC (pemerintah) dengan pihak swasta, dengan perbandingan modal 2/3 modal swasta dengan jumlah modal seluruhnya f 7.500.000,00, kemudian sejak tahun 1794 diusahakan sepenuhnya oleh pemerintah dengan bunga 6% per tahun. Dalam melakukan usahanya, Bank Van Leening memungut bunga 9% per tahun (3% atau 4% per bulan). Pada tahun 1800 VOC dibubarkan dan kekuasaan di Indonesia diambil alih oleh Pemerintah Belanda. Semasa pemerintahan Gubernur Jenderal Deandles, Bank Van Leening ini lebih diperhatikan dan dalam masa pemerintahannya dikeluarkan peraturan tentang jenis-jenis barang yang dapat diterima sebagai jaminan yaitu emas, perak, kain, dan lain-lain.

b. Pegadaian pada Masa Penjajahan Inggris (1811-1816) Pada tahun 1811 terjadi peralihan kekuasaaan dari pemerintahan Belanda kepada pemerintahan Inggris. Sir Stamford Raffles sebagai pemimpin tertinggi di Indonesia pada masa itu tidak menyutujui adanya Bank Van Leening dikelola pemerintah, maka dikeluarkanlah peraturan yang menyatakan bahwa setiap orang dapat mendirikan badan perkreditan ini dengan syarat mendapat izin dari

penguasa.

Peraturan

ini

disebut

juga

Licentie

Stelsel.

Dalam

perkembangannya ternyata tujuan Licentie Stelsel yaitu memperkecil peranan worker (lintah darat) tidak mencapai sasaran, artinya tidak menguntungkan pemerintahan malahan menimbulkan kerugian terhadap masyarakat karena timbulnya penarikan bunga yang tidak wajar. Oleh karena itu pada tahun 1814 Licentie Stelsel dihapuskan dan diganti dengan “Pacht Stelsel” dimana anggota

Universitas Sumatera Utara

9

masyarakat umum dapat menjalankan usaha gadai dengan syarat sanggup membayar sewa kepada pemerintah.

c. Pegadaian pada Masa Penjajahan Belanda Pada tahun 1816 kembali menguasai Indonesia, sementara itu Pacht Stelsel yang dibentuk pada masa Inggris semakin berkembang, baik dalam arti perluasan wilayah operasi maupun jumlahnya. Kemudian pada tahun 1856 pemerintah Belanda mengadakan penelitian terhadap pelaksanaan Pacht Stelse. Berdasarkan hasil penelitian, ternyata para packers banyak yang bertindak sewenang-wenang dalam menetapkan suku bunga, tidak melelangkan barang jaminan yang kadaluarsa, tidak membayar uang kelebihan kepada yang berhak, dan tidak melaksanakan daftar usaha yang teratur, hal ini sangat merugikan rakyat. Kemudian melalui Staatsblad No. 226 tahun 1930 status jawatan diubah menjadi Perusahaan Negara, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 IBW (Indonesische Bedrijvenwet) Staatsblad No. 419 tahun 1927 dimana harta kekayaan pegadaian negara di pisahkan dari kekayaan negara (pemerintah).

d. Pegadaian pada Masa Penjajahan Jepang (1942-1945) Pada masa penjajahan Jepang pegadaian masih merupakan instansi pemerintah (jawatan) dibawah pimpinan dan pengawasan kantor besar keuangan. Pada masa ini lelang atas barang jaminan tidak di tebus (sudah kadaluarsa) di hapuskan sama sekali dan barang berharga seperti emas, intan, dan berlian yang ada di Pegadaian di ambil oleh pemerintah Jepang.


10

2. Sesudah Proklamsi kemerdekaan Dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, penguasaan atas Pegadaian Negara beralih kepada Pemerintah Republik Indonesia dan statusnya adalah sebagai jawatan di bawah Menteri Keuangan. Dengan Peraturan Pemerintah No. 178 tahun 1961 terhitung mulai tanggal 1 Januari 1961, Pegadaian Negara diubah statusnya menjadi Perusahaan Negara Pegadaian. Status sebagai perusahaan negara ternyata menyebabkan pegadaian terus menerus mengalami kemerosotan di bidang keuangan atau pendapatan sehingga statusnya perlu di kembalikan menjadi jawatan. Tetapi kemudian pada tahun 1965 Perusahaan Negara Pegadaian di integrasikan ke dalam urusan bank sentral. Usaha kegiatan pegadaian diatur sebagai perusahaan dalam arti luas 2 IBW 1927 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 mengenai bentuk-bentuk Perusahaan Negara dan melalui instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 1967 maka Jawatan Pegadaian dengan dasar kegiatan IBW sebenarnya mempunyai sebagai Perusahan Jawatan. Melalui surat keputusan Menteri Keuangan No. Kep. 39/MK/6/1/1971 Pasal 1 (tanggal 20 Januari 1971) ditetapkan bahwa Jawatan Pegadaian adalah unit pelaksanaan di lingkungan Direktorat Jenderal Keuangan. Selanjutnya, dalam pasal 2 surat keputusan menteri keuangan tersebut di tetapkan bahwa Jawatan Pegadaian pada tahun 1870 Pacht Stelsel dihapuskan dan diganti lagi dengan Licentie Stelsel dengan maksud untuk mengurangi

pelanggaran-pelanggaran

yang

merugikan

masyarakat

dan

pemerintah. Tetapi usaha ini tidak berhasil, karena penyelewengan masih tetap


11

berjalan tanpa menghiraukan peraturan yang berlaku. Maka pada tahun 1880 Pacht Stelsel diberlakukan kembali. Setelah diadakan penelitian oleh pemerintah, maka untuk mengurangi kerugian pada masyarakat perlu diadakan pengawasan terhadap pelaksanaan Pacht Stelsel, tetapi dalam hal ini menyebabkan masyarakat enggan melakukan usaha dibidang ini secara legal sebagai pada parriltius. Tetapi di lain pihak penyimpangan yang merugikan masyarakat dapat di akhiri. Hal ini yang mendorong pemerintah untuk menyelenggarakan sendiri badan perkreditan gadai. Kemudian pada tanggal 1 April 1901 di Sukabumi didirikan Pegadaian Negeri pertama di Indonesia dengan Staatsblad No. 131 tanggal 12 Maret 1901. Sedangkan uang pinjaman yang dapat diberikan maksimum f 300 dan tidak dikenakan biaya administrasi. Pegadaian Negara yang dikuasai pemerintah ini berkembang dengan baik sehingga mendorong dikeluarkannya peraturan tentang monopoli. Peraturan monopoli ini dulu hanya berlaku berlaku terbatas pada kota-kota dimana pegadaian negara berdiri, tetapi dengan dikeluarkannya Staatsblad 1941 dan Staatsblad No. 28 jo. 420 tahun 1921 sifat monopoli ini berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Yang dimaksud dengan monopoli disini adalah adanya larangan terhadap anggota masyarakat umum lainya untuk berusaha dengan cara menerima gadai dan pemberian uang pinjaman maksimum f 100 atau kurang. Sanksi terhadap pelanggaran monopoli ini di atur dalam pasal 509 KUH Pidana yang menyatakan sebagai berikut:


12

Barang siapa tanpa izin meminjamkan uang atau barang dengan gadai atau dalam bentuk kontrak komisi yang nilainya tidak lebih dari seratus rupiah (dahulu gulden) diancam dengan kurungan paling lama tiga bulan atau denda

paling

banyak

seribu

rupiah

(dahulu gulden). Direktorat Jenderal Keuangan fungsinya diperluas yaitu tidak sekedar memberantas lintah darat saja, tetapi juga memberikan pembinaan dan pengarahan kredit ke sektor produktif. Lebih di pertegas lagi dalam Keputusan Presiden No. 56 tahun 1985, fungsi dari Perusahaan Jawatan Pegadaian adalah sebagai berikut: 1. Membina perekonomian rakyat kecil dengan menyalurkan kredit atas dasar hukum gadai kepada: a. Para petani, nelayan, pedagang kecil, industri kecil yang bersifat produktif b. Kaum buruh atau pegawai negeri yang ekonominya lemah dan bersifat konsumtif 2. Ikut serta mencegah adanya pemberian pinjaman yang tidak wajar seperti ijon, pegadaian gelap, dan praktek riba lainnya. 3. Menyalurkan kredit maupun usaha-usaha lainya yang bermanfaat terutama bagi pemerintah dan masyarakat. 4. Membina pola perkreditan supaya benar-benar terarah dan bermanfaat terutama mengenai kredit yeng bersifat produktif daan bila perlu memperluas daerah operasinya. Kedudukan, tugas, dan fungsi perusahaan jawatan Pegadaian lebih disempurnakan lagi dengan di keluarkannya Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 66/KMK/011987 tentang organisasi dan tata kerja


13

Perusahaan Jawatan Pegadaian yang pada prinsipnya tercantum dalam pasal 3 sebagai berikut: 1.

Membina menyalurkan kredit atas dasar hukum gadai dan fidusia

2.

Mencegah adanya pemberian pinjaman yang tidak wajar seperti ijon, pegadaian gelap, dan praktek riba lainnya yang bersifat meyengsarakan rakyat

3.

Membina pola perkreditan atas dasar hukum gadai dan fidusia yang bersifat produktif

4.

Membina dan mengawasi pelaksanaan operasional Perusahaan Jawatan Pegadaian Pasal 2 dari Surat Keputusan Menteri Keuangan tersebut menyatakan bahwa tugas dari Perusahaan Jawatan Pegadaian menyalurkan pinjaman atas dasar hukum gadai dan fidusia, berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan Menteri Keuangan. Dalam rangka delegurasi dan debiroktarisasi guna membantu iklim ekonomi

yang menunjang perkembangan ekonomi perkembangan ekonomi, perlu dipandang untuk meningkatkan peranan lembaga kredit atas dasar hukum gadai yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan untuk lebih meningkatkan efisiensi dan produktifitas pengelolaan Perusahaan Jawatan Pegadaian yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1969 di pandang perlu mengalihkan bentuknya menjadi PT Pegadaian, sebagaimana di maksud dalam Undang-undang No.9 tahun 1969 di dalam penjelasan umum Sub A alinea 4 Undang-undang tersebut dinyatakan dalam rangka bahwa pelaksanaan ketetapan MPRS No. XX111/1/1966 oleh pemerintah berdasarkan instruksi Presiden No. 17


14

tahun 1967 telah di gariskan kebijaksanaan untuk menggolongkan usaha-usaha negara secara tegas ke dalam tiga bentuk, yaitu: 1. Perusahaan Negara Jawatan 2. Perusahaan Negara Umum 3. Perusahaan Negara Perseroan Pasal 32 Undang-Undang No. 19 Prp 1960 menetapkan bahwa pembubaran atau pengalihan bentuk perusahaan negara harus dilakukan dengan Peraturan Pemerintah. Dengan mengingat perkembangan ekonomi dan moneter dewasa ini dan untuk lebih meningkatkan peranan lembaga kredit atas dasar hukum gadai yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta untuk lebih meningkatkan efisiensi dan produktifitas pengelolaan Perusahaan Jawatan Pegadaian , perlu dialihkan bentuk menjadi PT Pegadaian. Atas dasar Pasal 23 Undang-Undang No. 19 Prp tahun 1960 ini maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1990 tanggal 10 April 1990 tentang perubahan bentuk Perusahaan Jawatan Pegadaian menjadi PT Pegadaian (Persero) dan di sempurnakan lagi dengan Peraturan Pemerinrtah No. 103 tahun 2000 tentang PT Pegadaian (Persero), dimana pada prinsipnya tujuan dan peraturan ini adalah untuk memperbaiki tata kerja dan struktur organisasi ke arah yang lebih profesional. Selanjutnya dapatlah disebutkan bahwa mengenai perbedaan Instansi Pegadaian sebelum dan sesudah Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1990 jo. Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2000 dapat dilihat dari perkembangannya


15

mulai dari berdirinya sampai saat ini. Dalam hal ini harus di tilik kembali sejarah berdirinya Pegadaian. Adapun fungsi Pegadaian pada 4 (empat) periode sebagaimana telah disebutkan di atas adalah sebagai penyalur pinjaman dengan jaminan benda bergerak. Selanjutnya, dapatlah disebutkan bahwa Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990 jo. Dan setelah dikeluarkanya Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2000, maka status dari instansi Pegadaian berubah menjadi Perusahan Umum hingga saat ini, dimana tugasnya selain menyalurkan dana kepada masyarakat yang memerlukanya juga dapat memupuk keuntungan pendapatan. Dari urain diatas dapatlah disimpulkan perbedaan Instansi Pegadaian sebelum dan sesudah Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990 jo. Dengan Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2000, yaitu terletak pada status Instansi Pegadain tersebut.

3. PT Pegadaian (Persero) Sebagai Suatu Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) Lembaga keuangan terdiri dari dua jenis, yaitu Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank. Pada dasarnya lembaga keuangan adalah sebagai perantara dari pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana, sehingga peran Lembaga Keuangan yang sebenarnya adalah sebagai perantara keuangan masyarakat. Meskipun demikian kedua jenis Lembaga keuangan tersebut mempunyai perbedaan fungsi dan kelembagaan. Maka dalam hal ini dibahas Lembaga keuangan Bukan Bank secara keseluruhan.


16

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. Kep. 38/MK/IV/1972 tanggal 18 Januari 1972 , pemerinah Indonesia telah membentuk Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) sebagai salah satu usaha untuk mendorong perkembangan pasar uang dan modal di Indonesia. Kegiatan utama lembaga tersebut adalah menggerakkan dana dari masyarakat dengan cara mengeluarkan kertas berharga. Dana yang diserahkan itu dipakai untuk membantu pembiayaan perusahaan dalam bentuk pinjaman atau penyertaan modal, disamping dana yang juga telah disediakan oleh bank-bank untuk maksud dan tujuan yang sama. Untuk membentuk Lembaga Keuangan Bukan Bank ini pemerintah Indonesia telah menetapkan dua jenis badan uasaha yaitu: 1. Mereka yang mengutamakan kegiatan di bidang pembiayaan pembangunan (Development type) 2. Mereka yang bergerak sebagai perantara dalam penerbitan dan perdagangan surat-surat berharga (Investment type) Badan-badan usaha ini telah didirikan berkat kerjasama (joint venture) antar bank-bank pemerintah dengan bank-bank perusahaan swasta nasional di satu pihak dan bank-bank LKBB luar negeri di pihak lain. Tugas utama mereka yang tergolong Development type adalah memberikan pinjaman jangka menengah dan jangka panjang serta mengikut sertakan modal dalam perusahaan-perusahan. Tugas utama mereka yang tergolong Investmet type adalah memasarkan efek-efek yang dikeluarkan perusahaan melaului bursa. Dalam hal tersebut belakangan ini, Bank Indonesia telah mengeluarkan Surat


17

Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 7/264/Kep/Dir/UPUM tanggal 7 Februari 1975 yang menentukan bahwa pemasaran efek-efek kepada masyarakat melalui bursa harus dilakukan melalui Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Berdasarkan

Surat

Keputusan

Menteri

Keuangan

No.

Kep.

1382/MK/6/11/1975 tanggal 28 November 1975, Lembaga keuangan Bukan Bank, seperti juga bank dari berbagai jenis baik pemerintah maupun swasta nasional dan asing tidak boleh memberikan keterangan-keterangan tentang keadaan keuangan nasabahnya kecuali: 1. Untuk keperluan perpajakan apabila diminta secara tertulis 2. Untuk kepentingan pengadilan dalam perkara tindak bila diminta secara tertulis oleh jaksa ataupun hakim. Dewasa ini jumlah badan usaha yang bergerak di bidang ini ada 12 buah terdiri Development type 2 buah dan Investnent type 10 buah, termasuk sebuah perusahaan yang di bentuk semata-mata untuk menolong penduduk pribumi yaitu PT Bahana. Baik kedua perusahaan Development type maupun kesepuluh perusahaan Investment type itu menunjukkan perkembangan yang berarti selama periode 1976/1979. Perusahaan-perusahaan tipe investasi dapat berkembang karena banyak dana yang berhasil di kumpulkan dari penjualan surat-surat berharga dan pinjaman, sedangkan meningkatnya penanaman dana disebabkan oleh bertambahnya pembelian surat berharga dan warkat-warkat niaga lainya terutama promes. Lembaga Keuangan Bukan Bank tidak diperkenankan menerima tabungan berupa deposito berjangka (Checking account). Selain lembag


18

keuangan tersebut diatas, di Indonesia kini terdapat tiga buah kantor perwakilan Lembaga Keuangan Bukan Bank luar negeri yang berkedudukan di Jakarta, yaitu: 1. Arbututhnol Latham Co.Ltd. London; 2. Private Investment Company for Asia (PICA), Tokyo; 3. Commonwealth Development Corporation London;

Selanjutnya, Lembaga keuangan Bukan Bank (LKBB) merupakan salah satu jenis lembaga keuangan, seperti telah disinggung dimuka didirikan dengan SK Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 792/MK/IV/12/1970 dan No. Kep. 38/MK/IV/1/1972

serta

disempurnakan

dengan

No.

562/KMK/011/1982.

Lembaga keuangan yang dapat menghimpun dana masyarakat selain modal/dana sendiri, dengan jalam mengeluarkan surat berharga. Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 38/1972 yang dikeluarkan pada tanggal 18 Januari 1972 yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan Bukan Bank adalah:

Lembaga-lembaga keuangan secara langsung ataupun tidak langsung mengeluarkan uang, terutama dengan surat-surat berharga yang dapat dinegosiasikan menyalurkanya melalui masyarakat untuk membiayai usaha-usaha dagang, pada umum nya lembaga-lembaga didirikan untuk mengatasi soal-soal keuangan yang ditangani oleh sektor perbankan.

Sejak pembentukannya LKBB telah turut berperan aktif dalam usaha menggerakkan pasar uang berjangka pendek di Jakarta misalnya telah berhasil menciptakan hubungan baik antara lembaga-lembaga Keuangan Bank dan Bukan Bank serta badan-badan usaha lainya. Hubungan tersebut terjalin dalam persatuan


19

para pedagang uang (money dealers) yang secara teratur/berkala mengadakan pertemuan. Sejak di giatkannya pasar modal pada bulan Agustus 1977, LKBB telah mengambil peranan yang cukup berarti yakni antara lain sebagai penjamin emisi. Selain itu, LKBB juga bergiat dalam penyediaan dana bagi perusahaanperusahaan, khususnya perusahaan swasta yang merupakan perusahaan patungan (joint venture). Sesuai dengan PP No. 10 tahun 1990 jo. PP No. 103 Tahun 2003 tentang perubahan status Perusahaan Jawatan menjadi PT Pegadaian (Persero) menyebutkan bahwa salah satu kegiatan pegadaian adalah menyalurkan uang pinjaman kepada masyarakat berdasarkan pegadaian. Begitu juga Lembaga Keuangan Bukan Bank adalah suatu badan yang melakukan kegiatan dibidang keuangan berupa usaha menghimpun dana, memberikan kredit, sebagai perantara dalam usaha mendapatkan sumber pembiayaan dan usaha penyertaan modal itu selalu dilakukam secara langsung atau tidak langsung melalui penghimpunan dana terutama dengan menyalurkan surat berharga. Dengan demikian Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) beroperasi lebih banyak di pasar uang dan modal. Adapun dana yang diperoleh bersifat jangka panjang dan disalurkan kepada masyarakat terutama guna pembiayaan pembangunan industri dan prasarana serta pembangunan ekonomi lainnya. Melihat dari usaha pokok yang dilakukan LKBB, maka dikenal dua sektor yang ditelitinya yaitu pertama sektor pembiayaan pembangunan, berupaya pemberi kredit jangka menengah/ jangka panjang serta melakukan penyertaan


20

modal, yang kedua berupa usaha yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang-bidang tertentu, seperti memberikan pinjaman kepada masyarakat berupa pegadaian. Adapun bila dilihat dari sektor yang ditelitinya, yaitu berupa pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam bidang-bidang tertentu maka secara garis besar Lembaga Keuangan Bukan Bank terdiri dari perusahaan asuransi, penyelenggaran dana pensiun, perusahaan keuangan, holding company, perusahaan yang menberikan potongan/diskon, perusahaan pemutar kredit, dan Pegadaian. Lembaga pegadaian ini di maksudkan untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat perorangan. Kredit atau pinjaman yang diberikan didasarkan pada nilai barang jaminan yang disesuaikan. Perusahaan bentuk pegadaian ini mempunyai aset yang berjatuh tempo pendek, adapun pasivanya berbentuk modal sendiri yang berjatuh tempo panjang. Maka dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa Pegadaian sebagai suatu lembaga Keuangan Bukan Bank, karena PT Pegadaian (Persero) ikut serta dalam penyaluran pinjaman kepada masyarakat untuk membantu jalannya perekonomian masyarakat, disamping itu juga tidak lepas dari penimbunan pendapatan.

B. Struktur Organisasi PT Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah I Medan Struktur Organisasi merupakan gambaran sistematis tentang bagian tugas dan tanggungjawab serta hubungannya. Pada hakekatnya jumlah kegiatan dan hubungan serta wewenang yang mempunyai fungsi terorganisir. Struktur Organisasi bukanlah merupakan tujuan akhir dari perusahaan tetapi merupakan alat perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan


21

dan ditetapkan oleh perusahaan tersebut. Dengan adanya struktur organisasi perusahaan maka dapat dilihat dengan jelas pembagian tugas dan tanggungjawab dari tiap-tiap bagian yang ada di dalamnya, dalam melakukan kegiatannya. Dengan adanya struktur organisasi yang terorganisir dengan sempurna, maka kegiatan dalam organisasiakan berjalandenganlancar dan akan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan secara efektif. Hubungan kerjasama antara sekelompok orang yang terdapat dalamsuatu organisasi dituangkan dalamsuatu struktur organisasi. Secara umum pengertian dari struktur organisasi adalah merupakan suatu susunan pekerjaan dari masingmasing pekerjaaan yang terdapat dalam suatu perusahaan, mulai dari tingkat yang paling atas hingga tingkat yang paling bawah, yang tersususun dengan sedemikian rupa pada suatu perusahaan. Adapun tugas dari struktur organisasi PT Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah I Medan adalah sebagai berikut:


22

Gambar 2.1 Struktur Organisasi PT Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah Medan Sumber: PT Pegadaian (Persero) Kanwil I Medan


23

C. Uraian Pekerjaan

1.

Pimpinan Wilayah

Pemimpin Wilayah mempunyai tugas: a. Meyakini/memastikan bahwa bidang yang menjadi tanggung jawabnya telah memiliki rencana kerja tahunan yang berpedoman pada RJP Perusahaan atau ketentuan lain yang telah ditetapkan Direksi. b. Meyakini/memastikan tersusunnya kebijakan di wilayah. c. Meyakini/memastikan bahwa pengelolaan bidang yang menjadi tanggung jawabnya telah dilaksanakan sesuai dengan yang ditetapkan Perusahaan. d. Meyakini/memastikan terselenggara dan terkendalinya pelaksanaan fungsifungsi kantor pusat di wilayah dalam bidang operasional, keuangan, umum, SDM, dan pelaksanaan kegiatan Perusahaan lainnya, sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan Direksi. e. Meyakini/memastikan terselenggara dan terkendalinya pengamanan kekayaan Perusahaan yang ada di Kantor Wilayah, Kantor Cabang beserta Unit Pelayanan Cabang. f. Meyakini/memastikan terselenggara dan terkendalinya strategi bisnis yang menjadi acuan bagi para Pemimpin Cabang, kegiatan evaluasi

berkala

terhadap kinerja para Pemimpin Cabang, dan strategi pemecahan masalah teknis operasional Kantor Cabang. g. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pekerjaan seluruh Bagian di Kantor Wilayah, Manajer Area, serta tenaga Fungsional lainnya. h. Meyakini/memastikan bahwa target kerja kantor wilayah yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik oleh seluruh unit kerja operasional. i. Mewakili kepentingan Perusahaan di Kantor Wilayah dan Kantor Cabang, baik ke dalam maupun ke luar berdasarkan kewenangan yang dilimpahkan Direksi.


24

2.

Manajer Bisnis mempunyai fungsi merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan operasional dan pembinaan bisnis gadai, bisnis fidusia dan jasa lain, bisnis syariah, dan bisnis emas serta melakukan pemasaran setiap bidang bisnis.

Manajer Bisnis dibantu oleh: a. Asisten Manajer Bisnis Gadai b. Asisten Manajer Bisnis Fidusia dan Jasa Lain c. Asisten Manajer Bisnis Syariah d. Asisten Manajer Bisnis Emas e. Asisten Manajer Pemasaran

a) Asisten

Manajer

Bisnis

Gadai

mempunyai

fungsi

merencanakan,

mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan operasional dan pembinaan bisnis gadai. b) Asisten Manajer Bisnis

Fidusia dan

merencanakan, mengkoordinasikan,

Jasa

Lain mempunyai

melaksanakan

dan

fungsi

mengawasi

pelaksanaan kegiatan operasional dan pembinaan bisnis fidusia dan jasa lain. c) Asisten

Manajer

Bisnis

Syariah

mempunyai

fungsi

merencanakan,

mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan operasional dan pembinaan bisnis syariah. d) Asisten

Manajer

Bisnis

Emas

mempunyai

fungsi

merencanakan,

mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan operasional dan pembinaan bisnis emas. e) Asisten

Manajer

Pemasaran

mempunyai

fungsi

merencanakan,

mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pemasaran semua produk/bisnis di Kantor Wilayah dan Kantor Cabang. 3.

Manajer Keuangan mempunyai fungsi merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan tresuri dan akuntansi Kantor Wilayah.


25

Manajer Keuangan dibantu oleh : a. Asisten Manajer Tresuri b. Asisten Manajer Akuntansi

4.

Manajer SDM mempunyai fungsi merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan administrasi, pengembangan dan kesejahteraan SDM, serta hubungan industrial dan pelatihan SDM.

Manajer SDM dibantu oleh: a. Asisten Manajer Administrasi dan Pengembangan SDM b. Asisten Manajer Kesejahteraan dan Hubungan Industrial c.

5.

Asisten Manajer Pelatihan

Manajer Logistik mempunyai fungsi merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan pengelolaan bangunan pada Kantor Wilayah dan Kantor Cabang, serta penatausahaan perlengkapan, rumah tangga dan bangunan.

Manajer Logistik dibantu oleh: a. Asisten Manajer Bangunan b. Asisten Manajer Perlengkapan

6.

Fungsional Ahli Taksir mempunyai fungsi merencanakan, melaksanakan dan

mengevaluasi pelaksanaan tugas sesuai dengan keahliannya dalam

rangka penilaian dan penyesuaian taksiran barang jaminan.

7.

Fungsional

PKBL

dan

CSR

mempunyai

fungsi

merencanakan,

melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan PKBL dan CSR di Kantor Wilayah, serta mendorong

kesejahteraan dan perbaikan lingkungan

masyarakat luas pada umumnya dan lingkungan sekitar bisnis pada khususnya.


26

8.

Fungsional Pranata Teknologi Informasi mempunyai fungsi merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi urusan database, perangkat lunak jaringan dan teknis perangkat keras dalam lingkup Kantor Wilayah.

9.

Fungsional Hubungan Masyarakat mempunyai fungsi membantu Pemimpin Wilayah dalam merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan Perusahaan, kehumasan dan protokol di Kantor Wilayah dan Kantor Cabang.

10.

Fungsional Legal Officer mempunyai fungsi membantu Pemimpin Wilayah dalam merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan hukum Perusahaan, penanganan aspek hukum dan hubungan industrial di Kantor Wilayah, Kantor Cabang dan Kantor Cabang Syariah.

D. Kinerja Usaha Terkini PT Pegadaian (Persero) Medan Setiap perusahaan tentu mempunyai visi dan misi yang harus dijalankan sesuai dengan tujuan perusahaan, butuh waktu untuk mencapai semua itu, begitu juga PT Pegadaian (Persero). Pihak perusahaan terus berupaya agar tujuan yang telah digariskan oleh perusahaan dapat terwujud. Tidak mudah dalam mewujudkan itu semua karena membutuhkan kerja keras yang tinggi, disiplin dan loyalitas dalam bekerja. Pastinya untuk mendorong mencapai hasil yang maksimal diperlukan kinerja yang bermutu dan tepat. Jadi kinerja usaha terkini yang dijalankan perusahaan adalah menyalurkan pinjaman kepada masyarakat atass dasar hukum gadai agar masyarakat tidak dirugikan oleh kegiatan lembaga keuangan non formal yang cenderung

memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat. Masyarakat yang sedang memerlukan pinjaman atau pun mengalami kesulitan keuangan cenderung


27

dimanfaatkan oleh lembaga keuangan seperti lintah darat dan pengijon untuk mendapatkan sewa dana atau bunga dengan tingkat bunga yang sangat tinggi. Untuk menghindari kegiatan merugikan tersebut Pegadaian memberikan beberapa bentuk penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai seperti dalam UU Hukum Perdata Pasal 1150. Menurut kitab UU Hukum Perdata pasal 1150 , Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang. Barang tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang untuk menggunakan barang yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.


BAB II PROFIL PERUSAHAAN

Recommend Documents