BAB II PROFIL PERUSAHAAN
A. Sejarah Singkat Perusahaan Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 2 bahwa Pembangunan ketenagakerjaan ditunjuk untuk menyediakan lapangan kerja dan lapangan usaha bagi setiap angkatan kerja sehingga dapat memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanuasiaan. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara yang terletak pada Jalan Asrama Nomor 143 Medan berdiri pada tanggal 13 Juli 2001, dan dikepalai oleh Bapak Ir. A. Umay. Sebelumnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah mengalami sejarah perkembangan yang terdiri atas lima kurun waktu, yaitu: I.
Masa Hindia Belanda (1921 – 1942) Kantor yang khusus mengurusi soal perburuhan (masa itu belum mengenal
istilah tenaga kerja), pada masa Hindia Belanda baru dibentuk pada tahun 1921 dengan staatblad 1921 no.183 dengan nama “Kantor Van Ar Beid” (kantor pemburuhan) yang berada dibawah Departemen Kehakiman. Pada tahun 1931 dibentuk kantor penempatan tenaga pusat yang diberi nama “Centrale Ar Beidsburs” dalam lingkungan kantor Van Ar Beid dengan tugas sebagai berikut: 1. Memberikan subsidi kepada kantor-kantor penempatan tenaga kerja.
Universitas Sumatera Utara
2. Mengurus perburuhan. 3. Memajukan usaha-usaha kolonisasi buruh dan emigrasi bebas.
II.
Masa Penjajahan Jepang (1942 – 1945) Pada masa penjajahan Jepang, semua tenaga kerja dikerahkan untuk
membantu Jepang dalam memenangkan perang. Untuk keperluan itu, pemerintah penduduk Jepang membentuk bagian pemerintahan dari pusat sampai kabupatenkabupaten yang dikenal dengan nama “Romokyoku” atau “Romuka”. Tugas dari badan-badan ini adalah mengerahkan tenaga kerja untuk keperluan pemerintah guna membangun prasarana fisik bagi keperluan perang seperti jalan raya, jembatan, terowongan, lapangan terbang dan lain-lain. Tenaga kerja yang dikerahkan itu disebut “Romusha” yang berarti prajurit pekerja. III.
Masa Revolusi Fisik (1945 – 1950) Pada tahun 1946 oleh pemerintah Repubkik Indonesia dibentuk bagian
pemusatan tenaga kerja yang bernaung dibawah kementrian sosial. Bagian pemusatan ini mempunyai kaki dikabupaten yang diberi nama Kantor Kerja Antara. Kementrian pemburuhan dengan mentri pertamanya Ibu S. K. Trimurti diberi tugas menyelenggarakan urusan mengenai: 1. Perlindungan tenaga buruh dan keselamatan kerja. 2. Jaminan sosial. 3. Perselisihan perburuhan. 4. Perwakilan buruh.
Universitas Sumatera Utara
5. Organisasi buruh. 6. Kerjaantara (antara kerja). 7. Kewajiban bekerja dan pengerahan tenaga. 8. Pendidikan tenaga. 9. Transmigrasi perburuhan dijadikan jawaban.
Pada tahun 1948, berdasarkan penempatan pemerintah no.1 tahun 1948 tanggal 4 Februari 1948 Kementrian Pemburuhan dan Kementrian Sosial disatukan menjadi Kementrian Perburuhan dan Sosial. Organisasi Kementrian Perburuhan selanjutnya diatur dengan peraturan Mentri Perburuhan dan Sosial no. 1 tahun 1948. Berkas Kemetrian Perburuhan dijadikan jawaban perburuhan dan berkas Kmentrian Sosial dijadikan jawaban sosial. IV.
Masa Orde Lama (1996) Berdasarkan peraturan Mentri Perburuhan tanggal 16 Agustus 1945 Np.74
Jucto, peraturan Mentri Perburuhan tanggal 3 November 1955 No.103 tahun 1955, Jawatan Penempatan Tenaga direorganisasi menjadi berikut: 1. Kantor Pusat Jawatan Penempatan Tenaga Kerja. 2. Kantor Inspeksi Jawatan Tenaga. 3. Kantor Penempatan Tenaga Daerah di 37 tempat. Pada tahun 1964 berdasarkan peraturan Mentri Perburuhan tanggal 12 September 1964 No.8 tahun 1964 diadakan lagi perubahan organisasi dan tugas Departemen Perburuhan. Mentri Perburuhan dibantu 4 wakil pembantu mentri yang mengurusi:
Universitas Sumatera Utara
a. Administrasi. b. Penelitian, perencanaan dan penilaian. c. Hubungan dan pengawasan perburuhan. d. Tenaga kerja. Dengan tugas memimpin pelaksanaan tugas Departemen Perburuhan dalam bidang tenaga kerja yang meliputi urusan pengerahan, penyaluran dan penempatan tenaga kerja, latihan kerja serta pembinaan buruh dan pimpinan perusahaan.
V.
Masa Orde Baru Berdasarkan Keputusan Presiden Kabinet Ampera tanggal 3 Nopember
1966 No. 75/u/Kep/11/1966 tentang Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas Departemen Tenaga Kerja mempunyai seorang sekretaris jenderal sebagai unsur pembina umum administratif yang merupakan unsur pembantu pimpinan departemen. Kemudian 2 direktur jenderal sebagai unsur pembinaan teknis yang merupakan pelaksanaan utama departemen masing-masing untuk urusan pembinaan dan tenaga.
B. Visi Dan Misi Perusahaan a. Visi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara mempunyai visi dalam pelaksanaan kegiatan, adalah sebagai berikut :
Universitas Sumatera Utara
“Terwujudnya Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang Sejahtera” makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah : 1. Terwujudnya tenaga kerja kompeten dan produktif. 2. Terwujudnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja. 3. Terwujudnya
hubungan
industrial
yang
harmonis,
dinamis
dan
berkeadilan. 4. Terwujudnya perlindungan tenaga kerja. 5. Terwujudnya kesejahteraan pekerja dan purna kerja. 6. Terwujudnya penataan persebaran penduduk yang serasi, seimbang dan sejahtera. b. Misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara Untuk merealisasikan visi dan memberikan arah serta tujuan yang akan diwujudkan maupun memberikan fokus terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan, maka misi Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja. 2. Menentukan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja. 3. Meningkatkan dan mengembangkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan serta kesejahteraan pekerja dan purna kerja. 4. Meningkatkan dan mengembangkan perlindungan ketenagakerjaan dan menciptakan suasana yang nyaman dan produktif.
Universitas Sumatera Utara
5. Mengembangkan potensi sumber daya manusia dan memfasilitasi perpindahan penduduk untuk memenuhi kebutuhan pengembangan pemukiman transmigrasi yang berwawasan lingkungan. 6. Mengembangkan masyarakat dan kawasan transmigrasi yang sejahtera untuk mendukung pengembangan daerah. 7. Meningkatkan kualitas perencanaan dan sistem informasi ketenagakerjaan dan transmigrasi. 8. Meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia yang berkompeten dilindungi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara.
C. Tujuan Dan Sasaran Perusahaan a. Tujuan Perusahaan Untuk merealisasikan Visi dan Misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara, maka tujuan yang akan dicapai adalah sebagai berikut : 1. Menetapkan komitmen personil dilingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara kepada keberhasilan pelaksanaan tugas secara maksimal dan berkualitas. 2. Meningkatkan perencanaan dan pengendalian program ketenagakerjaan dan transmigrasi. 3. Meningkatkan penyajian informasi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. 4. Meningkatkan kompetensi dan produktifitas ketenagakerjaan.
Universitas Sumatera Utara
5. Meningkatkan penanggulangan pengangguran dan perluasan kesempatan kerja. 6. Meningkatkan jumlah perusahaan yang melakukan mekanisme dan hubungan industrial yang harmonis. 7. Meningkatkan jumlah pengusaha dan pekerja yang melaksanakan peraturan ataupun norma ketenagakerjaan. 8. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. 9. Meningkatkan kualitas penyimpanan pemukiman pengerahan, fasilitas perpindahan dan penempatan transmigrasi. 10. Meningkatkan kualitas sosial budaya, pengembangan usaha ekonomi dan investasi kawasan transmigran dan pelatihan transmigrasi.
b. Sasaran Perusahaan Untuk mewujudkan tujuan yang telah diuraikan, yang merupakan penjabaran dan langkah untuk penerapan Visi dan Misi, serta memberikan fokus terhadap program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi, maka sasaran yang perlu dicapai selama 5 tahun adalah sebagai berikut: 1. Para pegawai memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan kepentingan pelaksanaan tugas, mampu melaksanakan tugas yang berkembang secara berkualitas yang didukung sikap dan moral yang berorientasi pada tugas.
Universitas Sumatera Utara
2. Masyarakat mengerti dan memahami dunia ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dengan menyajikan informasi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang akurat dan up to date. 3.
Program ketenagakerjaan ketransmigrasian dapat terlaksana dengan perencanaan ketenagakerjaan dan transmigrasi yang sistematis, terkendali, terpadu dan berkesinambungan.
4. Tenaga kerja yang akan memasuki dunia kerja dan yang terkait dengan hubungan kerja memiliki kompetensi melalui pelatihan dan sertifikasi. 5. Masyarakat pengusaha dan pekerja memahami pentingnya produktifitas untuk peningkatan kesejahteraan. 6. Terbukanya informasi kesempatan kerja dalam negeri dan luar negeri dengan adanya penyuluhan jabatan dan pelayanan penempatan serta informasi pasar kerja. 7. Terciptanya
lapangan
kerja
baru
dalam
rangka
penanggulangan
pengengguran melalui pemanfaatan teknologi tepat guna, pendayagunaan tenaga kerja dan penciptaan
wirausaha baru serta pengendalian
penggunaan tenaga kerja asing pendapat dalam rangka ahli teknologi. 8. Antisipasi gejolak hubungan industrial dengan menumbuh kembangkan lembaga Bipartite agar tercipta hubungan yang harmonis antara pekerja dan pengusaha. 9. Penanganan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara cepat dan tepat dengan mekanisme yang diatur oleh peraturan perundangundangan dan ketentuan yang berlaku.
Universitas Sumatera Utara
10. Pekerja menerima upah yang layak sesuai kondisi perkembangan perekonomian daerah dengan mekanisme ketentuan yang berlaku sehingga kesejahteraan pekerja dan purna kerja dapat meningkat. 11. Pekerja dapat perlindungan dalam melakukan hubungan kerja maupun diluar hubungan kerja sesuia peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang menyangkut norma, kesehatan dan keselamatan kerja. 12. Penanganan mobilitasi akibat adanya gejolak sosial atau bencana alam dengan pengerahan dan penempatan ke suatu pemukiman transmigrasi yang dapat berkembang. 13. Pembangunan kawasan transmigrasi yang layak huni, layak usaha, layak berkembang, layak lingkungan sesuai dengan sosial budaya masyarakat yang aman, tertib, dan sejahtera. 14. Mantapnya motivasi dan peranan warga transmigran untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 15. Meningkatkan
operasional,
pengelolaan
dan
pengadilan
potensi
dengan
program
ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. 16. Menyelaraskan
program
pembangunan
daerah
Pembangunan Nasional bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di tingkat Provinsi dengan Kabupaten/kota.
D. Struktur Organisasi Struktur organisasi merupakan susunan pola perhubungan antara fungsifungsi
untuk
menggambarkan
pembagian
tugas
dan
wewenang
serta
Universitas Sumatera Utara
tanggungjawab dari masing-masing staf pegawai sehingga proses pelaksanaan kerja semakin efektif dan mempermudah pencapaian tujuan yang telah ada. Adapun struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah sebagai berikut:
Universitas Sumatera Utara
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Disnakertrans Provsu
Universitas Sumatera Utara
Didalam tubuh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara dan wewenang telah ditetapkan, adapun tugas dan wewenang setiap bagian yang terdapat didalamnya, antara lain sebagai berikut: 1. Kepala Dinas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas membantu
Gubernur
dalam
melaksanakan
tugas
otonomi,
tugas
pembantuan, serta tugas dekonsentrasi dibidang ketenagakerjaan dan transmigrasi. Untuk menyelenggarakan sebagaimana tugas tersebut, kepala dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: a. Penyiapan
konsep
standar
pelaksanaan
kewenangan
daerah
kabupaten/kota, standar pelaksanaan tugas-tugas dinas dibidang ketenagakerjaan dan transmigrasi. b. Pelaksanaan pembangunan jangka menengah dan tahunan dibidang ketenagakerjaan dan transmigrasi, sesuai kebijakan daerah dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan. c. Penyelenggaraan koordinasi dan kerja sama kemitraan dengan pihakpihak terkait dalam pelaksanaan pembangunan bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi sesuai kebijakan daerah ketentuan dan standar yang ditetapkan.
2. Wakil Kepala Dinas Wakil Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas otonomi, tugas dekonsentrasi dan
Universitas Sumatera Utara
tugas pembantuan ditenaga kerja dan trasnmigrasi. Adapun fungsi wakil kepala dinas adalah sebagai berikut: a. Pelaksanaan tugas dan fungsi kepala dinas apabila kepala dinas berhalangan sesuai standar yang diharapkan b. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya c. Pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Dinas sesuai bidang dan fungsinya d. Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas sesuai standar yang ditetapkan.
3. Kepala Bagian Tata Usaha Kepala bagian tata usaha mempunyai tugas membantu kepala dinas dibidang umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, organisasi dan hukum. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut kepala bagian tata usaha dibantu oleh: 3.1. Kepala Sub Bagian Umum Tugas kepala sub bagian umum sebagai berikut: -
Mengumpulkan, mengelola dan menyajikan bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan standar prosedur penyelenggaraan urusan tata usaha, administrasi umum dan barang/perlengkapan serta perjalanan dinas.
Universitas Sumatera Utara
-
Menyelenggarakan urusan tata usaha, administrasi umum dan barang/perlengkapan dan perjalanan dinas, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.
-
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian tata usaha, sesuai bidang tugasnya.
-
Memberikan masukan yang perlu kepada kepala bagian usaha.
3.2. Kepala Sub Bagian Keuangan Tugas kepala sub bagian keuangan sebagai berikut: -
Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan standar pelaksanaan prosedur dan akuntabilitas pengolahan keuangan.
-
Menyusun rencana belanja dan menyelenggarakan administrasi keuangan serta membuat laporan keuangan, sesuai ketentuan standar yang ditetapkan.
-
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian tata usaha sesuai bidang dan tugasnya.
3.3. Kepala Sub Kepegawaian Tugas kepala sub kepegawaian sebagai berikut: -
Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan/data untuk pembaruan dan kepegawaian.
-
Menyelenggarakan administrasi kepegawaian, penegakan disiplin dan pembinaan kesejahteraan, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.
Universitas Sumatera Utara
-
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian tata usaha sesuai bidang tugasnya.
-
Memberikan masukan yang perlu kepada kepala bagian tata usaha sesuai bidang dan tugasnya.
3.4. Kepala Sub Bagian Organisasi dan Hukum Tugas kepala sub bagian organisasi dan hukum sebagai berikut: -
Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan/data untuk penyusunan dan penyempurnaan standar pelaksanaan prosedur kerja, tata kerja, sarana administrasi sistem pelayanan serta penyiapan dan pengkajian produk-produk hukum dilingkungan dinas.
-
Melaksanakan upaya pemantapan prosedur kerja, tata kerja, tata naskah dinas, sarana administrasi sistem pelayanan, pengkajian dan eksaminasi produk-produk hukum sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.
-
Melaksanakan advokasi dan pembelaan berkoordinasi dengan biro hukum, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.
4. Kepala Seksi Penyusunan Program Tugas kepala seksi penyusunan program sebagai berikut: a. Mengumpulkan,
mengolah
dan
menyajikan
bahan/data
untuk
menyusun dan menyempurnakan standar penyusunan program pelatihan.
Universitas Sumatera Utara
b. Menyelenggarakan penyusunan program pelatihan, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan. c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala balai sesuai bidang tugasnya. d. Memberikan masukan yang perlu kepada balai sesuai bidang tugasnya.
5. Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi Tugas kepala seksi monitoring dan evaluasi sebagai berikut: a. Mengumpulkan,
mengolah
dan
menyajikan
bahan/data
untuk
penyusunan dan penyempurnaan standar pelaksanaan kewenangan daerah kabupaten/kota. b. Menyelenggarakan sosialisasi, evaluasi pembinaan, pemberdayaan dan pengendalian penerapan standar pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan, sesuai standar yang ditetapkan. c. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan transmigrasi sesuai ketentuan yang ditetapkan.
6. Kepala Seksi Sistem Informasi dan Penyuluhan Tugas kepala seksi sistem informasi dan penyuluhan sebagai berikut: a. Mengumpulkan,
mengolah
dan
menyajikan
bahan/data
untuk
penyusunan dan penyempurnaan standar pelaksanaan kewenangan
Universitas Sumatera Utara
daerah kabupaten/kota serta standar pelaksanaan program informasi dan penyuluhan serta perencanaan tenaga kerja. b. Mengumpulkan,
mengolah
dan
menyajikan
bahan/data
untuk
penyusunan rencana jangka menengah dan tahunan pembangunan dan peningkatan informasi dan penyuluhan. c. Menyelenggarakan sosialisasi, evaluasi pembinaan, pemberdayaan dan pengendalian
penerapan
standar
pelaksanaan
informasi
dan
penyuluhan serta perencanaan tenaga kerja, sesuai ketentuan dan standar yang berlaku.
7. Kepala Seksi Peran Serta Masyarakat Tugas kepala seksi peran serta masyarakat sebagai berikut: a. Mengumpulkan,
mengolah
dan
menyajikan
bahan/data
untuk
penyusunan dan penyempurnaan standar pelaksanaan kewenangan daerah kabupaten/kota serta standar pelaksanaan tugas-tugas dinas dalam pelaksanaan peran serta masyarakat. b. Mengumpulkan,
mengolah
dan
menyajikan
bahan/data
untuk
penyusunan rencana jangka menengah dan tahunan dibidang pengembangan dan peningkatan peran serta masyarakat sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan. c. Menyelenggarakan pembinaan dan pemberdayaan serta sosialisasi, evaluasi dan pengendalian standar pelaksanaan peran serta masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.
Universitas Sumatera Utara
8. Kepala Sub Dinas Penempatan Transmigrasi Tugas kepala sub dinas penempatan transmigrasi sebagai berikut: a. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan untuk penyusunan dan penyempurnaan
standar
pelaksanaan
kewenangan
daerah
kabupaten/kota serta standar pelaksanaan tugas-tugas dinas dalam pelaksanaan persiapan kawasan. b. Mengumpulkan,
mengolah
dan
menyajikan
bahan/data
untuk
penyusunan rencana menengah dan tahunan dalam peningkatan persiapan kawasan sesuai ketentuan yang berlaku. c. Menyelenggarakan pembinaan dan pemberdayaan, serta sosialisasi, evaluasi dan pengendalian penerapan standar pelaksanaan persiapan kawasan sesuai ketentuan dan standar yang berlaku.
9. Kepala Seksi Produktifitas dan Mandiri Tugas kepala seksi produktifitas dan mandiri sebagai berikut: a. Mengumpulkan,
mengolah
dan
menyajikan
bahan/data
untuk
penyusunan dan penyempurnaan standar pelaksanaan kewenangan daerah kabupaten/kota serta standar pelaksanaan tugas-tugas dinas dalam pengembangan tenaga kerja mandiri, teknologi tepat guna dan perluasan lapangan kerja dalam rangka pendayagunaan tenaga kerja penganggur melalui sistem padat.
Universitas Sumatera Utara
b. Mengumpulkan, penyusunan
mengelola
rencan
jangka
dan
menyajikan
menengah
dan
bahan/data tahunan
untuk
dibidang
pengembangan tenaga kerja mandiri, dan teknologi tepat guna.
10. Kepala Seksi Usaha Ekonomi dan Investasi Tugas kepala seksi usaha ekonomi dan investasi sebagai berikut: a. Mengumpulkan,
mengolah
dan
menyajikan
bahan/data
untuk
penyusunan dan penyempurnaan standar pelaksanaan kewenangan daerah kabupaten/kota serta standar pelaksanaan tugas-tugas dinas dalam pelaksanaan usaha ekonomi dan investasi. b. Mengumpulkan dan mengolah dan menyajikan bahan/data untuk penyusunan rencana jangka menengah dan tahunan dibidang pengembangan dan peningkatan usaha ekonomi dan investasi sesuai ketentuan dan standar. c. Menyelenggarakan pembinaan dan pemberdayaan serta sosialisasi, evaluasi dan pengendalian penerapan standar pelaksanaan usaha ekonomi dan investasi sesuai ketentuan dan standar yang diterapkan.
11. Kepala Seksi Budaya Tugas kepala seksi budaya sebagai berikut: a. Mengumpulkan,
mengolah
dan
menyajikan
bahan/data
untuk
penyusunan dan penyempurnaan standar pelaksanaan kewenangan
Universitas Sumatera Utara
daerah kabupaten/kota serta standar pelaksanaan tugas-tugas dinas dalam pelaksanaan sosial budaya. b. Mengumpulkan,
mengolah
dan
menyajikan
bahan/data
untuk
penyusunan dan penyempurnaan standar pelaksanaan tugas-tugas dinas dalam pelaksanaan sosial budaya sesuai ketentuan yang ditetapkan. c. Menyelenggarakan pembinaan dan pemberdayaan, serta sosialisasi evaluasi dan pengendalian penerapan standar pelaksanaan usaha ekonomi dan investasi sesuai ketentuan dan standar yang diterapkan.
12. Kepala Seksi Persyaratan Kerja Tugas kepala seksi persyaratan kerja yaitu mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan/data untuk penyusunan dan penyempurnaan standar pelaksanaan kewenangan daerah kabupaten/kota serta standar pelaksanaan tugas-tugas dinas dalam pelaksanaan pembinaan persyaratan kerja serta penepatan Upah Minimum (UPM) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP).
13. Seksi Persiapan Kawasan Tugas seksi persiapan kawasan yaitu:
Universitas Sumatera Utara
a. Menumpulkan,
mengolah
dan
menyajikan
bahan/data
untuk
penyusunan dan penyempurnaan standar pelaksanaan kewenangan daerah kabupaten/kota serta standar pelaksanaan persiapan kawasan. b. Mengumpulkan,
mengolah
dan
menyajikan
bahan/data
untuk
penyusunan rencana jangka menengah dan tahunan dibidang pengembangan dan peningkatan usaha ekonomi dan investasi sesuai ketentuan dan standar. c. Menyelenggarakan pembinaan dan pemberdayaan serta sosialisasi evaluasi dan pengendalian penerapan standar pelaksanaan usaha persiapan kawasan sesuai ketentuan dan standar yang diterapkan.
14. Seksi Pelatihan dan Teknologi Tugas seksi pelatihan dan teknologi yaitu: a. Mengumpulkan,
mengolah
dan
menyajikan
bahan/data
untuk
penyusunan dan penyempurnaan standar pelaksanaan kewenangan daerah kabupaten/kota serta standar pelaksanaaan tugas-tugasnya dalam pengembangan tenaga kerja, teknologi tepat guna dan perluasan lapangan kerja dalam rangka pendayagunaan tenaga kerja penganggur melalui sistem padat karya. b. Mengumpulkan,
mengolah
dan
menyajikan
bahan/data
untuk
penyusunan rencana jangka menengah dan tahunan dibidang pelatihan dan teknologi tepat guna dan pelaksanaan kerja.
Universitas Sumatera Utara
E. Kinerja Usaha Terkini Kinerja usaha pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja APBD menurut urusan pemerintah daerah, berupa gambaran realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan yang meliputi: 1. Entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan yang menyajikan informasi tentang organisasi yang ditetapkan sebagai entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan derah. 2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan pelaporan keuangan, menyajikan informasi tentang penerapan kebijakan basis kas atau basis akrual untuk pengakuan pendapatan, belanja, atau pembiayaan serta penerapan kebijakan basis akrual untuk pengakuan asset dan ekuitas dana. Basis pengukuran yang mendasari pelaporan keuangan menyajikan informasi tentang penerapan kebijakan basis pengukuran atas laporanlaporan keuangan daerah. Dalam bagian ini harus disajikan proses penetapan nilaii setiap asset dan ekuitas dana. Informasi pengukuran pospos laporan-laporan keuangan harus jelas menggambarkan nilai perolehan historis. Nilai perolehan historis yaitu asset yang harus dicatat, diukur sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh asset tersebut, dan ekuitas dana dicatat atau diukur sebesar total nilai asset. 3. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintah, yang menyajikan informasi tentang
Universitas Sumatera Utara
kebijakan akuntansi yang telah diterapkan dan kebijakan akuntansi yang belum diterapkan atas pos-pos laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.
F. Rencana Kegiatan Perusahaan Rencana kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berdasarkan penyusunan rencana review atas laporan keuangan pemerintah daerah yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri / Inspektorat Provinsi. Rencana review sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kerja Pengawasan Tahunan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri. Perencanaan review sebagaimana dimaksud meliputi: a. pemahaman atas entitas; b. penilaian atas Sistem Pengendalian Intern; c. penyusunan Program Kerja Review. Rencana
review
sebagaimana
dimaksud
didasarkan
atas
prinsip
kesesuaian, keterpaduan, menghindari tumpang tindih, efisiensi dan efektifitas dalam penggunaan sumber daya pengawasan. Pemahaman atas entitas sebagaimana dimaksud meliputi: a. pemahaman latar belakang dan sifat dari lingkungan operasional entitas pelaporan; b. pemahaman proses transaksi yang signifikan; dan
Universitas Sumatera Utara
c. pemahaman terhadap prinsip dan metode akuntansi dalam pembuatan laporan keuangan.
Universitas Sumatera Utara
