BAB II PROFIL PERUSAHAAN
A. Sejarah Singkat Perusahaan Koperasi adalah badan hukum yang berdasarkan atas asa kekeluargaan yang anggotanya terdiri dari orang perorangan atau badan hukum dengan tujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Umumnya koperasi dikendalikan secara bersama oleh seluruh anggotanya, dimana setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam setiap keputusan yang diambil koperasi. Pembagian keuntungan koperasi biasa disebut sisa hasil usaha atau SHU biasanya dihitung berdasarkan andil. Definisi menurut Hatta ( Bapak Koperasi Indonesia ) : Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki
nasib penghidupan ekonomi berdasarkan
tolong-menolong. Semangat tolong menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan “seorang buat semua dan semua buat seorang”. PRINSIP KOPERASI UU NO. 25 / 1992 : 1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka 2. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi 3. Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha masingmasing anggota 4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal 5. Kemandirian
5
6
6. Pendidikan perkoperasian 7. Kerjasama antar koperasi Koperasi pos berdiri sejak tahun 1968 dan beranggotakan karyawan – karyawan pos. Namun dalam keanggotaan nya, koperasi ini dirubah dengan menambahkan pensiunan PT. Pos Indonesia menjadi keanggotaan koperasi, yang bermaksud dapat memperluas keanggotaan koperasi dan pensiunan PT. Pos Indonesia turut ikut berkiprah dalam pengelolaan koperasi sesuai dengan prinsip koperasi yang bersifat terbuka. Modal awal koperasi ini berasal dari simpanan pokok koperasi itu sendiri. Simpanan pokok adalah simpanan yang disetor sekali saat mendaftar sebagai anggota koperasi. Simpanan tidak dapat ditarik kembali kecuali jika keluar dari koperasi. B. Tujuan Koperasi Tujuan dari koperasi ini selain tujuan umum memaksimumkan keuntungan, memaksimumkan nilai perusahaan dan meminimumkan biaya yaitu keuntungan yang dihasilkan lebih untuk mensejahterakan para anggotanya. Sesuai dengan UU NO.25/1992 pasal 3 dimana tujuan badan usaha koperasi yaitu “memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan mayarakat pada umumnya”.
7
C. Visi dan Misi 1. Visi “Menjadi organisasi yang secara terus menerus mengembangkan diri dan memberikan kemanfaatan kepada anggotanya serta berperan aktif dalam gerakan koperasi dengan berpegang teguh pada nilai-nilai dan prinsip-prisip koperasi”. 2. Misi 1. Mewujudkan SDM anggota yang memahami dan menjalankan fungsi dan perannya sebagai pemilik,pelanggan,dan partisipasi aktif di koperasi. 2. Meringankan beban ekonomi dan meningkatkan daya beli anggota. 3. Menyediakan kebutuhan masyarakat. 4. Menciptakan kondisi aman dan tertib dengan mendukung kinerja organisasi. 5. Mewujudkan hubungan yang harmonis baik internal maupun eksternal dengan meningkatkan kualitas intensitas informasi tentang koperasi.
D. Prinsip Koperasi Prinsip koperasi merupakan pedoman dalam menjalankan koperasi tersebut. Adapun prinsip dari KOPPOSINDO yaitu salah satunya bersifat terbuka, efisiensi ekonomi dari perusahaan koperasi, dan prinsip pembagian SHU agar tercermin dengan azas keadilan, demokrasi, transparansi, dan sesuai dengan prinsip – prinsip koperasi. Berikut adalah analisis dari pembagian SHU : 1. SHU anggota adalah jasa dari modal dan transaksi usaha yang dilakukan sendiri 2. Pembagian SHU anggota dilakukan secara transparan.
8
3. SHU anggota dibayar secara tunai. Pada koperasi ini laba merupakan salah satunya aspek yang dicari tapi laba bukanlah satu – satunya yang dicari, melainkan juga aspek pelayanan.
E. Struktur Organisasi Struktur organisasi merupakan salah satu unsur terpenting dalam suatu organisasi atau perusahaan. Fungsi struktur organisasi diantaranya adalah untuk pembagian wewenang, menyusun pembagian kerja dan merupakan suatu sistem komunikasi. Dengan demikian kegiatan yang beraneka ragam dalam suatu perusahaan disusun secara teratur sehingga tujuan usaha yang telah ditetapkan sebelumnya dapat tercapai dengan baik. Dalam penerapannya struktur organisasi dari suatu perusahaan selalu berbeda – beda antara yang satu dengan yang lainnya. Untuk menetapkan suatu stuktur organisasi harus dilihat sesuai dengan jenis perusahaan dan lingkup kebutuhan perusahaan yang menggunakannya. Adapun struktur organisasi yang dipergunakan Koperasi Karyawan PT. Pos Indonesia Pematang Siantar adalah struktur organisasi garis, yang pelimpahan wewenangnya berlangsung secara vertikal yaitu dari pimpinan tertinggi kepada para bagian atau departemen yang bersangkutan. Dengan adanya struktur organisasi yang memisahkan fungsi dengan jelas, maka dapat diperoleh keuntungan sebagai berikut : 1. Terciptanya arus komunikasi yang baik dalam perusahaan. 2. Terhindarnya konflik dalam pelaksanaan kegiatan kerja.
9
3. Mendapatkan ketegasan fungsi dan tanggung jawab dari masing – masing karyawan. 4. Terwujudnya hubungan yang harmonis antar karyawan dalam perusahaan Adapun struktur organisasi Koperasi Karyawan PT. Pos Indonesia Pematang Siantar adalah sebagai berikut : GAMBAR 3.1 STRUKTUR ORGANISASI KOPERASI KARYAWAN PT. POS INDONESIA (PERSERO) PEMATANG SIANTAR
Sumber : Koperasi Karyawan PT. Pos Indonesia (Persero) Pematang Siantar
10
Adapun tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian yang ada dalam struktur organisasi tersebut adalah sebagai berikut : 1. Dewan Penasehat Kedudukan, tugas dan hak Dewan Penasehat adalah : 1. Apabila diperlukan, pengurus dapat mengangkat Dewan Penasehat dari pejabat di Kantor Pusat PT.Pos Indonesia(Persero) atas persetujuan Rapat Anggota. 2. Memberikan saran atau pendapat kepada pengurus untuk kemajuan koperasi, baik diminta maupun tidak diminta tetapitidak mengikat pengurus. 3. Dewan Penasehat dapat menghadiri Rapat Anggota atau Rapat Pengurus dan mempunyai hak berbicara tetapi tidak mempunyaihak suara. 4. Dewan Penasehat tidak menerima gaji, akan tetapi dapatdiberikan uang jasa sesuai keputusan Rapat Anggota. 5. Apabila terdapat persoalan – persoalan yang dihadapi koperasi atau koperasi memerlukan bantuan perusahaan untuk kemajuan usahanya, hal tersebut dapat dikoordinasikan kepada Dewan Penasehat. 2. Pengurus Tugas dan kewajiban pengurus adalah : 1. Menyelenggarakan dan mengendalikan usaha koperasi. 2. Melakukan seluruh perbuatan hukum atas nama koperasi. 3. Mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan. 4. Mengajukan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi.
11
5. Menyelenggarakan
rapat
anggota
serta
mempertanggung
jawabkan
pelaksanaan tugas pengurusannya. 6. Memutuskan menerima
anggota
baru,
penolakan
anggota
serta
pemberhentian anggota. 7. Membantu pelaksanaan tugas pengawasan dengan memberikanketerangan dan memperlihatkan bukti – bukti yang diperlukan. 8. Memberikan penjelasan dan keterangan kepada angota mengenai jalannya organisasi dan usaha koperasi. 9. Memelihara kerukunan diantara anggota dan mencegah segala hal yang menyebabkan perselisihan. 10. Menanggung kerugian koperasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar ini. 11. Menyusun ketentuan mengenai tugas, wewenang dantanggung jawab Anggota Pengurus serta ketentuan mengenai pelayanan terhadap anggota. 12. Meminta jasa audit kepada Koperasi Jasa Audit atau Akuntan Publik yang biayanya ditanggung oleh koperasi dan biaya audit tersebut dimasukkan dalam Anggaran Biaya Koperasi. 13. Pengurus atau salah seorang yang ditunjuknya berdasarkan ketentuan yang berlaku dapat melakukan tindakan hukum yang bersifat pengurusan dan pemilihan dalam batas – batas tertentu berdasarkan persetujuan tertulis dari keputusan Rapat Pengurus dan Pengawas.
12
3. Dewan Pengawas Tugas dan kewajiban Dewan Pengawas adalah : 1. Pengawas
bertugas
melakukan
pengawasan
terhadap
pelaksanaan
kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi setiap 3 bulan sekali dan sekurang-kurangnya 6 bulan sekali. 2. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan dan disampaikan kepada Pengurus, Anggota dan Pemerintah. 3. Dewan Pengawas dapat meminta bantuan Jasa Audit kepada Akuntan Publik / Koperasi Jasa Audit dengan persetujuan Pengurus. 4. Biaya Jasa Audit ditanggung oleh Koperasi dan dianggarkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi. 5. Dewan Pengawas berkewajiban membantu pengurus dalam meberikan penjelasan tentang keadaan koperasi di luar maupun di dalam rapat Anggota dan merahasiakan hasil pengawasan /pemeriksaannya selain kepada Pengurus dan Rapat Anggota sertapihak yang berhak melakukan pemeriksaan atas Koperasi.
