BAB II PROFIL PERUSAHAAN. menunjukkan bahwa tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima aparatur

BAB II PROFIL PERUSAHAAN 2.1

Sejarah Perusahaan Pelayanan prima dituangkan pada visi dan misi Nasional Indonesia,

menunjukkan bahwa tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima aparatur pemerintah kepada masyarakat merupakan suatu keharusan dan tidak dapat diabaikan lagi, karena hal ini adalah merupakan bagian dari tugas dan fungsi pemerintah. Pelayanan prima kepada masyarakat tersebut diatas tertuang antara lain dalam : 1. GBHN Republik Indonesia Tahun 1999 Bab III 2. INPRES Nomor 1 Tahun 1995 tentang Kualitas Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat 3. Keputusan Menpan Nomor 81Tahun 1993 tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum 4. Keputusan Edaran Menkoswasbangpan Nomor 56/MK. WASPAN/6/1998, antara lain menyebutkan bahwa langkah-langkah perbaikan mutu pelayanan masyarakat diupayakan dengan menetapkan pola pelayanan masyarakat diupayakan dengan menerapkan pola pelayanan terpadu (satu atap dan satu pintu) bagi unit-unit kerja kantor pelayanan yang terkait dalam proses atau menghasilkan suatu produk pelayanan. 5. Keputusan Menpan No. KEP/24/M.PAN/2004 Tentang Pedoman Umum Penyusunan

Indeks

Kepuasan

Masyarakat

Unit

Pelayanan

instansi

pemerintah.

11 Universitas Sumatera Utara

12 6. Keputusan Menpan No. KEP/24/M.PAN/2004 tentang petunjuk teknis Transparansidan akuntabilitas penyelenggara pelayanan publik. Sesuai dengan Undang-Undangan Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahaan Daerah antara lain ditegaskan bahwa tujuan pemberian otonomi

adalah

berupaya

memberikan

peningkatan

pelayanan

dan

kesejahteraan yang semakin baik kepada masyarakat, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan. Jadi kualitas pelyanan paratus pemerintah keopada masyarakat merupakan indikator keberhasilan otonomi daerah. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Pemerintah Kota Medan membentuk Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Medan No. 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan. Adapun

maksud

didirikannya

BPPT

Kota

Medan

adalah

untuk

menyelenggarakan pelayanan perijinan yang prima dan satu pintu. Hal tersebut diharapkan dapat mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi penanam modal dan investasi dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat Kota Medan. Adapun prinsip dari pelayaan prima adalah sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Menpam Nomor 81 Tahun 1993,antara lain: Sederhana, jelas, aman, transparan, effisiensi, ekonomis, adil dan tepat waktu. 2.1.1

Tujuan Pendirian Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Sedangkan tujuan didirikannya Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Medan antara lain :

Universitas Sumatera Utara

13 1. Mewujudkan pelayanan prima 2. Melayani kepentingan masyarakat dalam mengurus perijinan dengan baik yang didasarkan pada prinsip-prinsip pelayanan publik, yaitu responsivitas, kesererhanaan, transparansi, dan kepastian hukum. 3. Meningkatakan efisiensi dan efektivitas kinerja aparatur Pemerintah Kota Medan, khususnya yang terlibat lansung dengan pelayanan masyarakat. 4. Mendorong kelancaran pemberdayaan ekonomi masyarakat, yang pada gilirannya masyarakat dapat terdorong untuk ikut berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan pembangunan. 2.1.2

Visi dan Misi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Dalam setiap organisasi ataupun instansi memiliki visi dan misi. Adapun

visi dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Medan mengacu pada visi pembangunan Kota Medan Tahun 2011-2015 yaitu : “Kota Medan menjadi Kota Metropolitan yang berdaya saing , nyaman, peduli dan sejahtera”. Visi dan Misi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu adalah: Visi: Pelayanan Prima Perijinan untuk Mewujudkan Medan Kota Metropolitan yang berdaya saing, nyaman, peduli dan sejahtera. Misi: 1. Mewujudkan pelayanan perijinan yang sederhana, transparan, tepat waktu dan memiliki kepastian hukum; 2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang memiliki daya saing dan berkelanjutan.


14 Motto Kota Medan: ‘Medan hari ini lebih baik dari hari kemarin dan hari esok harus lebih cerah dari hari ini’ Motto Pelayanan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Medan: ‘Pelayanan Prima, Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme’

2.2

Struktur Organisasi Dalam menjalankan instansi Pemerintah atau perusahan swasta tentu

membutuhkan suatu struktur organisasi yang merupakan sarana bagi perusahaan tersebut untuk memudahkan dalam pembagian kerja dan mengkoordinasikan kegiatan yang dilaksanakan oleh perusahaan untuk mencapai hasil yang diharapkan mestinya. Berdasarkan peraturan Walikota Medan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kota Medan, dimana di dalamnya salah satunya mengatur Struktur Organisasi Badan Pelayanan Perijinan (BPPT) Kota Medan yaitu pada Bab II pasal 2 dimana Organisasi Badan terdiri dari : a. Sekretariat b. Bagian Tata Usaha, Membawahkan : 1. Sub Bagian Umum 2. Sub Bagian Keuangan 3. Sub Bagian Penyusunan Program c. Bidang PelayananPerijinan I d. Bidang Pelayanan Perijinan II e. Bidang Pelayanan Perijinan III


15 f. Bidang Pelayanan Perijinan IV g. Tim Teknisi h. Kelompok Jabatan Fungsional Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan/struktur dibawah ini : Bagian

: Kantor Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Medan

Alamat

: Jl. Jend. Besar Abdul Haris Nasution No. 32 Lantai II


16

A. Bagan/Struktur

Organisasi

Badan

Pelayanan

Perijinan

Terpadu Kota Medan BADAN PELAYANAN PERIJINAN

SEKRETARIAT

BAGIAN TATA USAHA

SUB BAGIAN UMUM

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

BIDANG PELAYANAN PERIJINAN I (Usaha Perdagangan,dan Industri )

TIM TEKNIS

BIDANG PELAYANAN PERIJINAN II (Ketentraman dan Ketertiban )

TIM TEKNIS

SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM

SUB BAGIAN KEUANGAN

BIDANG PELAYANAN PERIJINAN III (T.Ruang,Perhubungan,dan Lingk.Hidup)

BIDANG PELAYANAN PERIJINAN IV (Konstruksi dan lainlain)

TIM TEKNIS

TIM TEKNIS

Sumber : Sub BagianUmum BPPT (2014) Gambar 2.1 Bagan/Struktur Organisasi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Medan


17 2.3

Deskripsi Jabatan Tugas dan fungsi dari setiap bagian dalam struktur organisasi Badan

Pelayanan Perijian Terpadu Kota Medan adalah sebagai berikut : 1. Kepala Badan Kepala Badan Bertugas untuk : a. Melaksanakan seluruh kewengan yang ada sesuai dengan bidang dan tugasnya. b. Merumuskan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah c. Melaksanakan pemberian bimbingan,

pembinaan dalam pelaksanaan

kegiatan perijinan. d. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang perijinan. 2. Bagian Tata Usaha Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Tugas pokok Bagian Tata Usaha melaksanakan sebagian tugas Badan lingkup ketata usahaan yang meliputi pengelolaan administrasi umum, keuangan dan penyusunan program : 1. Sub Bagian Umum Dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha dan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Tata Usaha lingkup administrasi umum.


18 2. Sub Bagian Keuangan Dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha dan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Tata Usaha lingkup pengelolaan administrasi keuangan. 3. Sub Bagian Penyusunan Program Dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha lingkup penyusunan program dan laporan. a. Bidang Pelayanan Perijinan I Bidang Pelayanan Perijinan I dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Pelayanan Perijinan I mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagain tugas Badan lingkup pelayanan perijinan yang berkaitan dengan Usaha, Perdagangan, dan Prindustrian. a. Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) b. Ijin Usaha Industri (IUI) c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Tugas Bidang Pelayanan Perijinan I : Melaksanakan tugas dibidang perdagangan dan perindustrian yang meliputi pembinaan dan pengembangan sarana usaha serta peningkatan mutu produksi.


19 b. Bidang Pelayanan Perijinan II Bidang Pelayanan Perijinan II dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Pelayanan Perijinan II mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan lingkup pelayanan perijinan yang berkaitan dengan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat. a. Ijin Gangguan Perusahaan Industri (HO.IN) b. Ijin Gangguan Bukan Perusahaan Industri (HO) c. Ijin Usaha JasaTeknik (IUJK) d. Ijin Usaha Perdagangan (IUP) e. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) c. Bidang Pelayanan Perijinan III Bidang Pelayanan Perijinan III dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Pelayanan Perijinan III mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan lingkup pelayanan perijinan yang berkaitan dengan Tata Ruang, Perhubungan dan Lingkup Hidup. a) Ijin Pemasangan /penyelenggaraan Reklame/Merek Usaha b) Ijin Pemakaian dan Penutupan Jalan c) Ijin Pengeboran Air Bawah Tanah d) Ijin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah


20

d. Bidang Pelayanan Perijinan IV Bidang Pelayanan Perijinan IV dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. a) Ijin Usaha JasaKontruksi (IUJK) b) Ijin Praktek Dokter Umum c) Ijin Praktek Dokter Spesialis d) Ijin Praktek Bidan e) Ijin Optik e. Tim Teknis Tim Teknis mempunyai tugas : 1) Meneliti permohonan ijin. 2) Mengadakan rapat pembahasan permohonan ijin. 3) Melaksanakan peninjauan lokasi/lapangan terhadap permohonan ijin apabila diperlukan. 4) Melaksanakan proses perijinan, perhitungan retribusi dan persiapan konsep Surat Keputusan/Perijinan. 5) Memberikan sarana – sarana atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Badan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan fungsi Badan. 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya. f.

Kelompok Jabatan Fungsional

1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlahTenaga Fungsiaonal yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undang.


21 2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk. 3) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. 4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundangundangan. 2.4

Susunan Kepegawaian dan Kelengkapan Penyelenggaraan urusan pelayanan perijinan terpadu selama tahun 2010

secara kelembagaan digerakan oleh sumberdaya kepegawaian sebagai berikut : Tabel 2.1 Profil SDM Aparatur Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kota Medan Tahun 2010 N

URAIAN Jumlah Pegawai Kualifikasi menurut Pendidikan : SLTA sederajat D-III S1 S2 Kualifikasi menurut Golongan : Golongan II Golongan III Golongan IV Kualifikasi menurut Jabatan Eselon II Eselon III Eselon IV

JUMLAH (ORANG) 70

32 2 29 7 18 44 8

1 5 3

Sumber : Sub Bagian Umum BPPT Kota Medan (2014) Sesuai dengan Perda Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan paragrap


22 2 tentang organisasi pasal 161 Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Medan terdiri dari : 1. Kepala Badan eselon llb. 2. Sekretaris eselon lla. 3. 4 orang Kabid eselon lllb. 4. 3 orang Kasubbag eselon Iva Table 2.2 Jumlah SDM Perbidang Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kota Medan Tahun 2011 NO

URAIAN Kepala Badan Sekretaris Kasubbag Umum Kasubbag Keuangan Kasubbag Program Anggota Kabid Pelayanan Perijinan I : Tim Teknis

JUMLAH (ORANG) 1 1 1 1 1 12 1 13

Kabid Pelayanan Perijinan II : Tim Teknis

1 16

Kabid Pelayanan Perijinan III : Tim Teknis Kabid Pelayanan Perijinan IV : Tim Teknis

1 13 1 7

Kelompok Jabatan Fungsional

0

Total

70

Sumber : Sub Bagian Umum BPPT (2014)


23 2.5

Rencana Kegiatan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kota Medan Renstra Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Medan tahun 2011-2015

ini merupakan dokumen perencanaan yang diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna dalam penyusunan Renstra SKPD setiap tahun selama 5 tahun sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan tahun 2011-2015. Rencana program kegiatan dibedakan atas dua yaitu : 1. Berdasarkan Prioritas Kota Tahun 2011-2015; 2. Berdasarkan Prioritas SKPD. Selanjutnya kerangka regulasi dan anggaran lebih lanjut dituangkan dalam lampiran matriks usulan program/kegiatan Tahun Anggaran 2011-2015 dengan prediksi kenaikan 10% (sepuluh persen) pertahun. Adapun Rencana Program kegiatan berdasarkan Prioritas SKPD sekaligus merupakan Prioritas Kota pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dijabarkan sebagai berikut : a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan pokok : 1. Penyedian Jasa Kominikasi, sumber daya air dan listrik; 2. Penyedian Jasa Administrasi Keuangan; 3. Penyedian Jasa Kebersihan Kantor; 4. Penyedian Alat Tulis Kantor; 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan; 6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; 7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;


24 8. Penyediaan Makanan dan Minuman; 9. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah. a. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari kegiatan pokok yaitu : 1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor; 2. Pengadaan Peralatan Gedung kantor 3. Pengadaan Mebeleur; 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional; 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor; 6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor; b. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan kegiatan pokok yaitu : 1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan; 2. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu; c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan pokok, yaitu : 1. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dimulai Tahun 2012; d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan pokok yaitu : 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (LAKIP); 2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir; 3. Penyusunan Rencana kerja SKPD dan Anggaran SKPD e. Program Peningkatan Pelayanan Perijinan, dengan kegiatan pokok : 1. Penyusunan dan pengembangan sistem informasi perijinan.


25 2. Sertifikasi ISO 9001 terhadap proses perijinan yang ada di BPPT dimulai tahun 2013. 3. Pembuatan Buku Saku Prosedur Perijinan. 2.6 Gambaran Umum Pelayanan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kota Medan Sesuai

dengan

Undang-Undang

Nomor

32

Tahun

2004

tentang

Pemerintahan Daerah antara lain ditegaskan bahwa tujuan pemberian otonomi adalah berupaya memberikan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang semakin baik kepada masyarakat, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan. Jadi kualitas layanan aparatur Pemerintah kepada masyarakat merupakan indikator keberhasilan otonomi daerah. Memasuki tahun ke-4 pembentukan Badan Pelayanan perijinan Terpadu Kota Medan proses pelayanan perijinan yang ada semakin mengalami kesempurnaan baik dari segi Hardware berupa gedung dan peralatan (sarana/prasarana pendukung pelayanan perijinan prima), Software berupa ketentuan dan peraturan ijin-ijin yang diproses, Brainware berupa kapabilitas Aparatur (SDM) dan System berupa kapabilitas aparatur. Adapun hal-hal yang telah dicapai Badan Perijinan Terpadu Kota Medan sampai saat ini antara lain : 1. Manajemen Sumber Daya Manusia a. Penyusunan Kode Etik dan pedoman perilaku pegawai di lingkungan BPPT Kota Medan melalui Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Medan Nomor 900/02/156 Tahun 2012 tentang Kode Etik


26 dan Pedoman Perilaku Pegawai di Lingkungan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Medan. b. Tersedia sistem penilaian yang obyektif dan terukur (selain DP3) menyangkut kinerja pegawai berupa pemotongan uang Tambahan Penghasilan bagi yang tidak mengikuti apel pagi, tidak masuk, cepat pulang dan tidak masuk tanpa alasan dengan sistem absen online ke Badan Kepegawaian daerah Kota Medan melalui Finger Print. 2. Kualitas Pelayanan 1. Tata Laksana Layanan a. Membuat pengumuman di ruang layanan agar masyarakat mengurus ijinnya secara langsung berupa : 1. Banner, papan pengumuman, Pop-Up televisi secara terus menerus. Motto, slogan, himbauan yang berisi kemudahan bagi pemohon langsung dalam mengurus ijin diantaranya: a) proses ijin yang lebih cepat dari standar waktu pemrosesan ijin yang ada di SOP ; b) Bagi Pemohon langsung dapat dilayani walaupun pada jam istirahat, loket tetap dibuka; c) Memisahkan loket untuk pemohon langsung dan tidak langsung sehingga meminimalisasikan antrian pada pemohon langsung dan memperbanyak loket pemohon langsung sebanyak 4 loket dan pemohon tidak langsung 2 loket. b. Memantau kegiatan layanan yang dilakukan melalui perantara /calo.


27 1. Membuat kebijakan 1 (satu) pemohon 1 (satu) berkas dalam 1 (satu) hari sehingga pada perantara/calo tidak dapat mendominasi loket dengan berkas yang banyak. 2. Membuat surat kuasa bagi perantara/calo. 3. Menuliskan besaran retribusi pada ijin yang dikeluarkan sekalipun itu gratis (0) rupiah. 4. Sebelum pemberian nomor antrian perantara/calo harus memperlihatkan Formulir pemohonan dan Surat Kuasa yang sah, apabila tidak sesuai maka nomor antrian tidak diberikan oleh petugas security. c. Mengoptimalkan

keamanan

(security)

dalam

memantau

kegiatan

perantara/calo dengan mengawasi ketertiban pelayanan: 1. Security menjaga sistem antrian dan meneliti berkas untuk menghindari agar dapat 1 (satu) berkas tidak lebih dari 1 (satu) nomer antrian. 2. Melarang/menegur pemohon yang merokok, memakai sendal jepit atau celana pendek, membuang sampah sembarangan, ribut, makan, tidur-tiduran dan berbuat diluar kesopanan lainnya. d. Menerapkan pelayanan pada jam istirahat. 2. Loket Layanan a.

Melakukan pemisahan yang tegas antara front office dan back office.

b.

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Medan telah melakukan pemisahan tersebut pada awal proses perijinan tahun 2010 dan dipermanenkan pada tahun anggaran 2012.


28 c.

Persyaratan kelengkapan berkas juga di cek secara berlapis dari petugas loket, tim teknis, kepala bidang, sekretaris dan kepala badan.

3. Transparansi Layanan berupa sistem elektronik yang memberikan fasilitas kepada pengguna layanan untuk dapat memantau proses pelaksanaan layanan berupa touch screen yang ditempatkan di ruang tunggu dimana masyarakat tahu proses ijin yang sedang diproses dan retribusi yang harus dibayar. 4. Pemanfaatan IT 1. Membangun dan menerapkan sistem antrian elektronik. 2. Membangun sistem manajemen informasi berbasis elektronik. 3. Penerapan sistem Pemantauan menggunakan CCTV di 14 titik dilantai 2 dan lantai 3 juga adanya CCTV pada tahun 2012 khusus untuk memantau kehadiran pegawai dengan menggunakan sistem Absensi Sensor Sidik Jari yang online dengan Badan Kepegawaian Daerah Kota Medan. 5. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dilaksanakan pada tahun anggaran 2012 dimana nilai IKM Badan Pelayanan Perijinan Terpadu rata-rata adalah 70 hal ini dilakukan pada kegiatan Sertifikasi ISO 9001:2008 Pelayanan Perijinan Tahun 2012 dan telah menerima sertifikat padda tanggal 14 Desember 2012. 6. Ketersediaan media informasi yang dterbuka bagi publik, sudah dilaksanakan melalui: a. Website Pemko Medan


29 b. Website khusus Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Medan pada tahun anggaran 2012 dan launching pada tanggal 14 Desember 2012. c. Leaflet/brosur d. Papan pengumunan e. Touch Screen f. TV/Pop Up secara terus menerus bergantian antara informasi dan nomor antrian g. Spanduk h. Sertifikat ISO 9001:2008 Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Medan 7. Sistem Pengaduan 1. Menyediakan media pengaduan masyarakat a. Kotak pengaduan/kotak saran yang terdapat di ruang tunggu b. Telepon hotline 061 7852253 c. SMS Center Pemko Medan d. Faxmili (061) 7852254 e. Kotak Pos : Alamat surat menyurat Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Medan Jl. A.H. Nasution No.32 Lt 2-3 Sisi Timur Kota Medan f. Ruang/meja penerima pengaduan pada BPPT Kota Medan tersedia Meja Customer Service dan Front Office g. Pengaduan melalui Web Pemko Medan dan Web khusus Badan Pelayanan Perijinan terpadu Kota Medan. h. Petugas khusus yang melayani pengaduan adalah petugas Customer Service yang dilakukan secara bergantian secara ramah dan siap membantu.


30 2. Tersedianya database tentang kumpulan pengaduan yang diterima dan usaha tindak lanjutnya. Pedoman administrasi dan teknis dimaksud disusun berdasarkan jenis-jenis perijinan yang didelegasikan pada Badan Perijinan Terpadu Kota Medan, sesuai dengan Peraturan Walikota Medan 36 Tahun 2010 tanggal 28 Nopember 2010 tentang pendelegasian sebahagian kewenangan proses dan penandatanganan perijinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Medan yaitu : 1. Ijin Usaha Perdagangan Dasar Hukum a. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. b. Keputusan

Menteri

Perindustrian

dan

Perdagangan

Nomor

289/MPP/Kep/10/2000 tentang Ketentuan Standar Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan. c. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 46/MDag/Per/9/2000 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia 36/M-Dag/Per/9/2000 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan. d. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Industri, Perdagangan, Tanda Daftar Gudang/Ruangan dan Tanda Daftar Perusahaan. Pengertian Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan dan bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Kota Medan dengan tujuan


31 untuk memperoleh keuntungan atau laba. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perusahaan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi sejenis Lembaga Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya. Retribusi Izin Usaha Perdagangan adalah Punggutan Daerah dalam rangka pemberian Izin kepada orang atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan,

pengendalian

dan

pengawasan

atau

kegiatan

usaha

perdagangan. Ijin Usaha Perdagangan terdiri dari : (pasal 5 ayat 3 Perda 10 Tahun 2002) 1. Ijin Usaha perdagangan golongan kecil yaitu perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih seluruhnya sampai dengan Rp.200.000.000.- (Dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 2. Ijin Usaha Perdagangan golongan Menegah yaitu perusahan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih seluruhnya Rp.200.000.000.- (Dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,-(Lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 3. Ijin Usaha Perdagangan golongan Besar yaitu perusahan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih seluruhnya Rp.500.000.000.- (Lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.


32 Persyaratan a. Mengisih formulir permohonan b. Fotocopy kartu tanda penduduk (KTP) c. Pas photo penangungjawab perusahaan berwarna ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar d. Foto copy NPWP pemilik atau NPWP perusahaan yang bersangkutan e. Foto copy ijin gangguan yang dilegalisir f. Neraca awal perusahaan yang ditandatanggani oleh pemohon di atas materai secukupnya g. Bagi perusahaan yang terbentuk PT melampirkan fotocopy akte pendirian dan perubahan beserta fotocopy pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM yang dilegalisir h. Bagi perusahaan berbentuk CV dan Fa melampirkan fotocopy akte pendirian dan perubahan yang didaftarkan di Pengadilan Negeri yang dilegalisir i. Bagi badan usaha yang berbentuk Koperasi melampirkan fotocopy akte pendirian dan perubahan beserta fotocopy pengesahan dari Dinas Koperasi setempat atas nama Menteri yang dilegalisir j. Melampirkan rekomendasi atau ijin teknis dari instansi terkait yang dilegalisir bagi perusahaan yang memohon sub bidang barang dangangan yang memerlukannya k. Khusus untuk perubahan melampirkan asli IUP


33 2. Ijin usaha industri kecil dan menegah Dasar Hukum a) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Penindustrian (LN. Tahun 1984 Nomor 22 TLN Nomor 3274) b) Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 41/MIND/PER/6/2008 tentang ketentuan dan tata cara pemberian izin usaha industry, izin perluasan dan Tanda Daftar Industri (TDI). c) Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2002 tentang retribusi izin usaha industry, perdagangan, gudang/ruangan dan Tanda Daftar Perusahaan. d) Keputusan Walikota Medan Nomor 35 Tahun 2002 tantang retribusi izin usaha industry, perdagangan, gudang/ruangan dan Tanda Daftar Perusahaan. Pengertian Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi atau barang jadi menjadi barang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan parekayasaan Industri. Ijin usah industri adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk dapat melakukan kegiatan usaha industri. Retribusi ijin usaha adalah penguatan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin usaha industri. 1. Ijin Usaha perdagangan golongan kecil yaitu perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih


34 seluruhnya sampai dengan Rp.200.000.000.- (Dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 2. Ijin Usaha Perdagangan golongan Menegah yaitu perusahan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih seluruhnya Rp.200.000.000.- (Dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000.000,-(Lima miliyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 3. Ijin Usaha Perdagangan golongan Besar yaitu perusahan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih seluruhnya Rp.5.000.000.000.- (Lima miliyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Persyaratan 1. Mengisi surat permohonan 2. Foto copy KTP pemilik atau penanggung jawab perusahaan 3. Foto copy NPWP pemilik/penanggung jawab atau NPWP perusahaan yang bersangkutan 4. Pas photo Penanggung jawab perusahaan industri yang dilegalisir 5. Foto copy ijin gangguan perusahan industri yang dilegalisir 6. Bagi perusahaan yang berbentuk PT melampirkan foto copy akte pendirian dan perubahan beserta foto copy pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM yang di legalisir 7. Bagi perusahan berbentuk CV dan Fa melampirkan foto copy akte pendirian dan perubahan yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri yang dilegalisir


35 8. Bagi badan usaha yang berbentuk Koperasi melampirkan fotocopy akte pendirian dan perubahan beserta fotocopy pengesahan dari Dinas Koperasi setempat atas nama Menteri yang dilegalisir 9. Khusus bagi industri kecil yang tidak mengeluarkan limbah B3, dilengkapi foto copy surat pernyataan tidak merasa keberatan dari jiran tetangga diketahui oleh lurah setempat yang dilegalisir 10. Khusus untuk perubahan melampirkan asli IUI

3. Tanda Daftar Perusahaan Dasar Hukum a) Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahan (WDP). b) Undang – Unadang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. c) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37/MDAG/PER/9/2007 tentang penyelangaraan Pendaftaran Perusahaan. d) Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2002 tentang Retribusi izin usaha industry, perdagangan, Tanda Daftar Gudang/ruang dan Tanda Daftar Perusahaan. e) Peraturan Walikota Medan Nomor 36 Tahun 2010 tentang pendelegasian sebagian kewenangan proses dan penandatanganan Perijinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Medan. Pengertian Daftar Perusahan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang –Undang Nomor 3 Tahun 1982 dan atau peraturan – peraturan pelaksanannya, dan memuat hal – hal yang wajib di


36 daftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan. Tanda Daftar Perusahaan adalah tanda daftar yang diberikan kantor pendaftaran perusahaan kepada badan usaha dan perusahan yang telah disyahkan pendaftarannya. Persyaratan a. Mengisih formulir permohonan b. Surat kuasa yang sah (apabila pendaftaran dilakukan bukan oleh pemilik atau pengurus perusahaan tetapi diwakilkan kepada orang lain) c. Foto copy kartu tanda penduduk pemilik,pengurus, penanggungjawab dan pemegang saham d. Foto copy NPWP pemilik atau NPWP perusahaan yang bersangkutan e. Foto copy ijin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang yang dilegalisir. f. Foto copy ijin gangguan yang dilegalisir g. Bagi perusahaan yang berbentuk PT melampirkan foto copy Akte Pendirian dan perubahanan berserta foto copy pengesahaan dari Mentri Hukum dan HAM yang dilegalisir. h. Bagi perusahaan berbentuk Koperasi melampirkan foto copy Akte pendirian dan perubahan beserta foto copy pengesahan dari Dinas Koperasi setempat atas nama Menteri yang dilegalisir. i. Bagi perusahaan yang berbentuk CV melampirkan foto copy Akte Pendirian dan perubahan yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri yang dilegalisir


37 j. Bagi perusahaan yang berbentuk Firma melampirkan foto copy Akte Pendirian yang dilegalisir(apabila ada) k. Khusus untuk kantor cabang ditambah dengan: 1. Foto copy KTP Pemimpin cabang 2. Foto copy surat penunjukan kantor cabang yang dilegalisir 3. Foto copy NPWP kantor cabang l. Khusus pembaharuan melampirkan asli TDP dan pembaharuan/perpanjang yang terakhir.

4. Ijin Gangguan Perusahaan Industri dan Bukan Industri Dasar Hukum 1. Peraturan menteri Dalam Negeri No.27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Ijin Gangguan di Daerah. 2. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 22 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Gangguan. 3. Keputusan Walikota Medan Nomor 47 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota. 4. Peraturan Walikota Medan Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Sebagian kewenangan Proses dan Penandatanganan Perijinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Medan. Pengertian Ijin Gangguan adalah Pemberian Ijin Tempat Usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Perintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Setiap orang atau


38 badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha wajib memiliki ijin gangguan dari Kepala Daerah. Persyaratan 1. Mengisih surat permohonan 2. Foto copy KTP pemilik atau penanggung jawab yang masih berlaku 3. Pas photo penanggung jawab perusahaan berwarna ukuruan 3x4 sebanyak 3 lembar 4. Foto copy NPWP pemilik/penanggung jawab atau NPWP perusahaan yanh bersangkutan 5. Bagi perusahaan berbentuk PT melampirkan foto copy akte pendirian dan perubahan beserta foto copy pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM yang dilegalisir. 6. Bagi perusahaan berbentuk CV dan Fa melampirkan foto copy akte pendirian dan perubahan yang telah didaftarkan di pengadilan Negeri yang dilegalisir. 7. Bagi badan usaha yang berbentuk Koperasi melampirkan foto copy akte pendirian dan perubahan beserta foto copy pengesahaan dari Dinas Koperasi setempat atas nama Menteri. 8. Foto copy stastus kepemilikan tempat usaha yang dilegalisir(sewa/milik sendiri) 9. Foto copy SPPT dan buktui pembayaran pajak bumi dan bangguanan (PBB) tahun terakhir.


39 Khusus bagi perusahaan bukan industri : a. Surat asli pernyataan tidak merasa keberatan dan jiran tetangga diketahui oleh lurah setempat. b. Foto copy surat ijin mendirikan bangunan (SIMB) yang kegiatan usahanya sesuai

dengan

peruntukan

dilegalisir

oleh

instansi

yang

menerbitkan,kecuali bagi perusahaan industri kecil. c. Rekomendasi dari Bappedalda Kota Medan untuk usaha industri yang wajib upaya pengelolahan lingkungan/upaya pemantauan lingkungan (UKL/UPL), kecuali bagi perusahaan industri kecil.

5. Ijin Pelataran Parkir Dasar Hukum 1. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2002 tentang retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum,tempat khusus parkir dan perijinan pelataran parkir. 2. Peraturan Walikota Medan Nomor 7 Tahun 2010 tentang pendelegasian sebagian Kewenangan proses dan penandatanganan perijinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Medan. Pengertian Parkir adalah membentuk dan menempatkan kendaran bermotor atau kendaraan tidak bermotor dalam satu waktu tertentu ditempat parkir yang telah disediakan untuk itu. Pelataran parkir adalah penyediaan pelayanan tempat parkir yang disediakan oleh pihak ketiga dengan memungut bayaran.


40 Persayaratan Permohonan Ijin Baru dan Perubahan : a. Foto copy KTP atau Penangguang jawab perusahaan. b. Paspoto ukuran 3x4 sebanyak 3 lembarberwarna c. Khusus bagi pemohon atas nama Badan Usaha melampirkan: 1. Bagi perusahaan berbentuk PT melampirkan foto copy akte pendirian dan perubahan beserta foto copy pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM yang dilegalisir. 2. Bagi perusahaan berbentuk CV dan Fa melampirkan foto copy akte pendirian dan perubahan yang telah didaftarkan di pengadilan Negeri yang dilegalisir. 3. Bagi badan usaha yang berbentuk Koperasi melampirkan foto copy akte pendirian dan perubahan beserta foto copy pengesahaan dari Dinas Koperasi setempat atas nama Menteri yang dilegalisir. d. Foto copy surat keterangan status tempat usaha (sewa/milik sendiri) yang dilegalisir. e. Denah lokasi pelataran parkir yang ditandatangani oleh pemohon rangkap 3 (tiga). f. Bagi pelataran pakir gedung bertingkat dan gedung tertutup melampirkan foto copy surat ijin mendirikan bangunan yang dilegalisir. 6. Ijin Optik Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Kesehatan No.1424 /MENKES/SK/XI/2002 tentang pedoman penyelenggaraan Optikal.


41 2. Peraturan Daerah Kota Medan No. 15 Tahun 2002 tentang retribusi pelayanan dan perijinan di Bidang Kesehatan. 3. Peraturan Walikota Medan No.7 Tahun 2010 tentang pendelegasian sebagian Kewenangan Proses dan Penandatangan perijinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Medan. Pengertian Optikal adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan pemerikasaan mata dasar, pemerikasaan refraksi serta pelayanan kacamata koreksi dan/atau lensa kontak. Laboratorium optic adalah tempat yang khusus melakukan pembuatan lensa koreksi dan/atau pemasangan lensa pada bingkai kacamata, sesuai dengan ukuran yang ditentukan dalam resep. Persyaratan 1) Foto copy KTP pemilik atau penanggung jawab 2) Pas photo pemilik ukuran 3x4 cm, berwarna 3 (tiga) lembar 3) Foto copy surat ijin gangguan (HO) yang dilegalisir 4) Bagi perusahaan berbentuk PT melampirkan foto copy akte pendirian dan perubahan beserta foto copy pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM yang dilegalisir. 5) Bagi perusahaan berbentuk CV dan Fa melampirkan foto copy akte pendirian dan perubahan yang telah didaftarkan di pengadilan Negeri yang dilegalisir. 6) Bagi badan usaha yang berbentuk Koperasi melampirkan foto copy akte pendirian dan perubahan beserta foto copy pengesahaan dari Dinas Koperasi setempat atas nama Menteri.


42 7) Surat pernyataan dari refraksionis optision/optisi bersedia untuk menjadi penanggung jawab pada optikal/laboratorium optik yang akan didirikan bermaterai secukupnya,dilengkapi dengan : a. Foto copy surat perjanjian pemilik sarana dengan refraksionis optisien/optisi yang dilegalisir b. Asli surat keternagan domisili dari lurah tempat tinggal refraksionis optision/optisi c. Foto copy KTP refraksionis optision/optisi d. Foto copy surat ijin kerja yang dilegalisir e. Surat keternagan sehat dokter f. Pas photo ukuran 3x4 cm, berwarna 3 (tiga).

7. Ijin Petugas Kesehatan Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Kesehatan No.679/MENKES/SK/V/2003 tentang Registrasi dan Ijin Kerja Asisten Apoteker. 2. Peraturan Menteri Kesehatan No.1239/MENKES/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat. 3. Peraturan Menteri Kesehatan No.900/MENKES/SK/VII/2002 tentang Registrasi dan Praktik Bidan. 4. Peraturan Menteri Kesehatan No.544/MENKES/SK/V/2003 tentang Registrasi dan Ijin Kerja Refraksionis Optisien. 5. Peraturan Daerah Kota Medan No.15 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan dan Perijianan di bidang Kesehatan.


43 6. Peraturan Walikota Medan No.7 Tahun 2010 tentang pendelegasian sebagian kewenangan proses dan penandatangan perijinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Medan. Pengertian Asisten apoteker adalah tenaga kesehatan yang berijazah Sekolah asisten Aopteker/ Sekolah Menegah Farmasi, Akademi Farmasi Jurusan Farmasi Politeknik Kesehatan, Akademi Analis Farmasi dan Makanan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan perawatan baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Persyaratan a. Foto copy kartu tanda penduduk b. Foto copy ijazah yang dilegalisir sesuai dengan ijin kerja yang dimohon c. Pas photo ukuran 3x4 cm sebanyak 3(tiga) lembar berwarna d. Surat keterangan sehat dan khusus untuk asisten apoteker surat keterangan tidak buta warna dari dokter yang memiliki surat ijin praktik (SIP) e. Foto copy SIAA (Surat Ijin Asisten Apoteker), SIP (Surat Ijin Perawat), SIB (Surat Ijin Bidan), SIRO (Surat Ijin Refraksionis Optision) yang masih berlaku dan dilegalisir (sesuai dengan ijin yang di mohon). f. Asli surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan yang menyatakan tanggal mulai bekerja. g. Asli rekomendasi dari organisasi profesi.


44 h. Khusus untuk bidan yang masih dalam masa bakti atau sebagai pegawai negeri atau pegawai pada sarana kesehatan harus melampirkan asli surat persetujuan atasan.

8. Ijin Usaha Jasa Konstruksi Dasar Hukum 1. Kepmen kimpraswil 369/ KTPS / M / 2001 tentang pedoman pemberian Ijin Usaha Jasa Konstruksi Nasional. 2. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 23 Tahun 2002 tentang retribusi Ijin Usaha Jasa Kontruksi. 3. SK. Walikota Medan No.602/090.K tentang pedoman kelengkapan persyaratan pengajuan permohon Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK). Pengertian Ijin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah ijin untuk melakukan usaha dibidang Jasa konstruksi yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota atau Pejabat yang ditunjuk. Setiap orang pribadi dan badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha dan atau memiliki tempat usaha yang bergerak dalam bidang jasa pelaksanaan konstruksi dan jasa perencanaan/pegawasan konstruksi wajib memiliki ijin usaha jasa konstruksi dari Kepala Daerah. Persyaratan a. Mengisih formulir permohonan b. Foto copy KTP Pimpinan/penanggung jawab perusahaan c. Foto copy NPWP pemilik atau NPWP perusahaan yang bersangkutan


45 d. Pas photo penangguang jawab perusahaan berwarna ukuran 3x4 cm sebanyak 3 lembar e. Foto copy SBU yang telah dilegalisir f. Surat ijin Gangguan yang dilegalisir g. Bagi perusahaan berbentuk PT melampirkan foto copy akte pendirian dan perubahan beserta foto copy pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM yang dilegalisir. h. Bagi perusahaan berbentuk CV dan Fa melampirkan foto copy akte pendirian dan perubahan yang telah didaftarkan di pengadilan Negeri yang dilegalisir. i. Bagi badan usaha yang berbentuk Koperasi melampirkan foto copy akte pendirian dan perubahan beserta foto copy pengesahaan dari Dinas Koperasi setempat atas nama Menteri yang dilegalisir. j. Foto copy ijazah tenaga ahli k. Foto copy KTP tenaga ahli l. Khusus untuk pemohon perpanjangan dan atau perubahan melampirkan IUJK 9. Ijin Air Bawah Tanah Dasar Hukum 1. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2009 tentang retribusi Izin Pengelolahan Pengeboran, Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah di Kota Medan.


46 2. Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pendelegasian sebagian Kewenangan proses dan penandatanganan perijinan Kepada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Medan. 3. Keputusan Walikota Nomor 05 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis pelaksanaan peraturan Daerah Kota Medan Nomor 27 Tahun 2002 tentang retribusi izin Pengelolahan Pengeboran, Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah Kota Medan. Pengertian Pengeboran air tanah adalah kegiatan membuat sumur bor air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksploitasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan, atau imbuhan air tanah. Air bawah tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan mengandung air dibawah permukiman tanah termasuk mata air yang muncul secara alamiah diatas permukiman tanah. Persyaratan a. Foto copy KTP yang masih berlaku sebanyak 1 lembar b. Pas photo penangguang jawab perusahaan berwarna ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar c. Foto copy Surat Ijin Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah (SIPPAT) Ijin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK) yang masih berlaku dan akte pendirian Perusahaan yang dilegalisir. d. Bagi perusahaan berbentuk PT melampirkan foto copy akte pendirian dan perubahan beserta foto copy pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM yang dilegalisir.


47 e. Bagi perusahaan berbentuk CV dan Fa melampirkan foto copy akte pendirian dan perubahan yang telah didaftarkan di pengadilan Negeri yang dilegalisir. f. Bagi badan usaha yang berbentuk Koperasi melampirkan foto copy akte pendirian dan perubahan beserta foto copy pengesahaan dari Dinas Koperasi setempat atas nama Menteri. g. Peta situasi bersekala 1 : 10.000 dan atau lebih besar, dan peta topografi, skala 1: 50.000 yang memperlihatkan titik lokasi rencana Pengeboran Air Bawah Tanah h. Informasi mengenai rencana Pengeboran Air Bawah Tanah i. Dokumen

Upaya

Pengelolahan

Lingkungan

(ULK)

dan

Upaya

Pemantauan Lingkungan (UPL) untuk pengembalian Air Bawah Tanah < 50 (lima puluh) L/detik, sedangkan untuk Pengambilan Bawah tanah > 50 L/detik dalam area <10 (sepuluh) hektar harus dilengkapi dokumen analis mengenai dampak lingkungan (Amdal) j. Saran teknis dari Instansi yang ditujuk.


BAB II PROFIL PERUSAHAAN. menunjukkan bahwa tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima aparatur

Recommend Documents