BAB II PROFIL KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM SATKER WILAYAH 1 PROVINSI SUMATERA UTARA
A.
Sejarah Perusahaan Istilah pekerjaan umum adalah terjemahan dari istilah bahasa belanda
“openbare werken” yang pada zaman Hindia belanda disebut “waterstaat swerken”. Di lingkungan pusat pemerintahan di bina oleh Dep. Van verkeer & waterstaat (Dep. V&W), yang sebelumnya terdiri dari dua Dept. Van Gouvernements bedri jven dan Dept. Van Burgewrlijke open bare werken.Dept. V dan W dikepalai oleh seorang direktur yang membawahi beberapa Afdelingen dan Diensten sesuai dengan tugas / wewenang departemen ini yang meliputi bidang PU (OPENBARE WERKEN) termasuk afdeling waterstaat, dengan onder afdelingen:
Lands gebouwen, Wegen, Assainering, Water Kracth,dan
Constructive burreau (untuk jembatan). Disamping yang disebut di atas, yang meliputi bidang PU (openbare werken) juga afd. Havenwezen (pelabuhan), afd Electriciteitswezen (kelistrikan) dan afd. Luchtvaart (penerbangan sipil). Organisasi PU (open-bare-werken) di daerah-daerah adalah sebagai berikut: 1. Di provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur urusan waterstaat/ openbare
werken
diserahkan
pada
pemerintah
provinsi
yang
disebutpropinciale “waterstaatdienst” dan dikepalai oleh seorang Hoofd Provinciale Waterstaatsdients (H. P. W)
5
6
Di wilayah Gouv. Yogyakarta dan Gouv. Surakarta urusan-urusan pekerjaan umum / waterstaat di jalankan oleh “sultanas werken” (Yogya) dan “Rijkswerken” (Surakarta), “Mangkunegaranwerken”. Di samping itu di wilayah Vorstenlander terdapat 3 organisasi “waterschap” , “s” Lands Gebouwendients”, Regentschap Werken”, dan gremeente werken”. 2. Untuk daerah luar Jawa Gouv. Sumatera, Borneo (kalimantan), dan Grote Oost (Indonesia Timur) terdapat organisasi “Gewestelijkeinspectiev/D/waterstaats” di kepalai oleh seorang inspektur. Di wilayah residentie terdapat “residentiewaterstaatsdienst” yang dahulu dikenal dengan nama “dienst deer B.O.W” dan kepala dinas ini biasa disebut “ E.A.Q” (Eerst Aanwzeend waterstaatssambtenar). Ketentuan yang dikeluarkan pada Zaman Hindia Belanda untuk pedoman dalam pelaksanaan tugas dalam lingkungan Pekerjaan umum dapat dibaca dalam “A.W.R” 1936 B.W.R 1934 dan W.V.O/W.V.V.”. Pada zaman Jepang setelah Belanda menyerah dalam perang pasifik pada tahun 1942 kepada Jepang, maka daerah Indonesia ini dibagi oleh Jepang dalam 3 wilayah pemerintahan, yaitu: Jawa / Madura, Sumatera, dan Indonesia Timur dan tidak ada pusat pemerintahan tertinggi di Indonesia yang menguasai ketiga wilayah pemerintahan tersebut. Dibidang pekerjaan umum pada tiap-tiap wilayah organisasi pemerintahan militer jepang tersebut diatas, di perlukan organisasi zaman Hindia Belanda dan di sesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dari pihak jepang.Kantor pusat “V dan W” di Bandung, di namakan “ kotugubunsitsu” sejak saat itu istilah “pekerdjaan
7
oemoem” (P.O), “oeroesan pekerdjaan oemoem” (O.P.O), “pekerjaan umum” (PU), di samping “doboku lazim di pergunakan.Kotugubunsitsu di Bandung hanya mempunyai hubungan dengan wilayah pemerintahan di Jawa/Madura, hubungan dengan luar jawa tidak ada. Organisasi Pekerjaan Umum di daerahdaerah, di karesidenan-karesidenan pada umumnya berdiri sendiri-sendiri. Sistem pelaksanaan pekerjaan ada yang mempergunakan sistem dan nama zaman Ned, Indie, disamping menurut sistem Jepang. Setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 17-08-1945 maka, semenjak itu pemuda-pemuda Indonesia mulai berangsur-angsur merebut kekuasaan pemerintahan dari tangan Jepang baik di pusat pemerintahan (Jakarta/Bandung) maupun pemerintahan daerah-daerah.Sesudah pemerintahan Indonesia membentuk kabinet yang pertama, maka para menteri mulai menyusun organisasi serta sifatnya. Pekerjaan umum pada waktu itu (1945) berpusat di Bandung dengan mengambil tempat bekas gedung V. dan W. (di kenal dengan “Gedung Sate”). Ketika Belanda ingin mengembalikan kekuasaan pemerintahan di Hindia Belanda sebelum perang datang mengikuti tentara sekutu masuk ke Indonesia. Akibat dari keinginan pemerintahan Belanda ini terjadilah pertentangan fisik dengan pemuda Indonesia yang ingin mempertahankan tanah air. Berikut gedunggedung yang telah didudukinya antara lain “ Gedung Sate” yang telah menjadi Gedung Departemen Pekerjaan Umum pada waktu itu (peristiwa bersejarah ini dikenal dengan peristiwa 3 Desember 1945).
8
Pada waktu revolusi fisik dari tahun 1945 s/d 1949, pemerintah pusat RI di Jakarta terpaksa mengungsi ke Purworejo untuk selanjutnya ke Yogyakarta, begitu juga kemetrian PU. Setelah pemerintahan Belanda Tahun 1949 mengakui kemerdekaan Republik Indonesia maka pusat pemerintahan RI di Yogyakarta berpindah lagi ke Jakarta.Sejak tahun 1945 itu Pekerjaan Umum telah sering mengalami perubahan pimpinan dan organisasi, sesuai situasi politik pada waktu itu sebagai gambaran garis besar organisasi PU diuraikan sebagai berikut: 1. Sebelum tentara Belanda masuk ke Yogyakarta sususnan kemerdekaan PU. Perhubungan dibagi menjadi 8 jawatan dan 4 balai. 2. Khusus pada republik India serikat Kementrian Perhubungan dan PU RIS dibagi dalam beberapa departemen dan beberapa jawatan juga beberapa instansi yang berhubungan erat dengan tugas dari departemen PU RIS. Kementrian perhubungan PU RIS tersebut terdiri atas penggabungan 3 departemen pra federal yaitu: 1. Departemen verkeer, energie, dan mynbouw dulu (kecuali mynbow yang masuk dalam kementrian kemakmuran). 2. Departemen Van Waterstaats di wederopbouw. 3. Departemen Van Scheepvart. Penggabungan 3 departemen dari pemerintahan pra federal dalam satu kementrian yaitu kementrian perhubungan tenaga dan PU RIS, supaya hubungan tiga departemen tersebut satu dengan lain menjadi sangat erat terlebih- lebihjika di ingat, bahwa untuk pembangunan Negara akan diadakan koordinasi dan
9
rasionalisasi yang baik dan adanya tenaga ahli dan pula untuk melancarkan semua tugas yang dibebankan pada kementrian perhubungan tenaga dan PU RIS. Khusus pada permulaan terbentuknya Negara kesatuan RI maka susunan kementrian berbeda sebagai berikut: dalam masa prolog G 30 S.PK.Terjadilah dalam sejarah Pemerintahan RI suatu kabinet yang besar disebut dengan nama kabinet dwikora atau kabinet 100 menteri, dimana pada masa ini dibentuk koordinator kementrian. Tidak luput departemen PUT yang pada masa itu ikut mengalami perubahan organisasi menjadi 5 departemen dibawah kompartemen PUT kabinet dwikora, dipimpin jenderal suprajogi. Adapun kompartemen PUT ketika membawahi, antara lain: 1. Departemen listrik dan ketenagaan. 2. Departemen Bina Marga. 3. Departemen Cipta Karya Konstruksi. 4. Departemen Pengairan Dasar. 5. Departemen Jalan Raya Sumatera. Setelah peristiwa G. 30 S. PKI Pemerintah segera menyempurnakan Kabinet Dwikora dengan menunjuk Ir. Soetami, sebagai menteri PUT. Kabinet yang disempurnakan itu tidak dapat lama dipertahankan. Kabinet Ampera, sebagai kabinet pertama dalam masa Orde Baru. Kembali organisasi PUT dibentuk dengan Ir. Soetami, sebagai Menteri. Dengan surat keputusan Menteri PUT tertanggal 17 Juni 1968 No. 3/PRT/1968 dan dirobah dengan Peraturan Menteri PUT tertanggal 1 Juni 1970 Nomor 4/PRT/1970. Departemen PUT telah memiliki suatu susunan struktur Organisasi.
10
Sebagai gambaran lebih jauh pembagian tugas-tugas dalam lingkungan Dep. PUT, maka pada waktu itu azas tugas-tugas PU telah diserahkan pada kewenangan daerah itu sendiri.
I.
Visi Kementrian Pekerjaan Umum
Tersedianya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Permukiman yang Andal untuk Mendukung Indonesia Sejahtera 2025.
II.
Misi Kementrian Pekerjaan Umum
Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan misi Kementrian Pekerjaan Umum, sebagai berikut:
1. Mewujudkan
penataan
ruang
sebagai
acuan
matra
spasial
dari
pembangunan nasional dan daerah serta keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman berbasis penataan ruang dalam rangka pembangunan berkelanjutan. 2. Menyelenggarakan pengelolaan SDA secara efektif dan optimal untuk meningkatkan kelestarian fungsi dan keberlanjutan pemanfaatan SDA serta mengurangi resiko daya rusak air. 3. Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas wilayah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan penyediaan jaringan jalan yang andal, terpadu dan berkelanjutan.
11
4. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang layak huni dan produktif melalui pembinaan dan fasilitasi pengembangan infrastruktur permukiman yang terpadu, andal dan berkelanjutan. 5. Menyelenggarakan industri konstruksi yang kompetitif dengan menjamin adanya
keterpaduan
pengelolaan
sektor
konstruksi,
proses
penyelenggaraan konstruksi yang baik dan menjadikan pelaku sektor konstruksi tumbuh dan berkembang. 6. Menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan serta Penerapan: IPTEK, norma, standar, pedoman, manual dan/atau kriteria pendukung infrastruktur PU dan permukiman. 7. Menyelenggarakan dukungan manajemen fungsional dan sumber daya yang akuntabel dan kompeten, terintegrasi serta inovatif dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance. 8. Meminimalkan penyimpangan dan praktik-praktik KKN di lingkungan Kementerian PU dengan meningkatkan kualitas pemeriksaan dan pengawasan profesional.
III. Tugas Kementrian Pekerjaan Umum
Sesuai dengan Peraturan Menteri PU Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pekerjaan Umum mempunyai tugas: menyelenggarakan urusan di bidang pekerjaan umum dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
12
Fungsi :
1. Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum. 2. Pengelolaan barang milik / kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum. 3. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. 4. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Pekerjaan Umum di daerah. 5. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.
B.
Struktur Organisasi
Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Dalam suatu organisasi terdapat hubungan formal dan hubungan informal. Hubungan formal merupakan bentuk hubungan yang disengaja secara resmi. Hubungan informal menyangkut hubungan manusia diluar pekerjaan atau tidak resmi.
Struktur organisasi
menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan antara bagian yang satu dengan bagian yang lain.
13
14
C. Job Desciption Berikut adalah beberapa tugas, fungsi, dan tanggung jawab, direksi dan masing-masing bagian pada Kantor Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: 1.
Kepala Satuan Kerja
a.
Tugas :
1.
Menetapkan Rencana Umum Pengadaan.
2.
Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website PU net.
3.
Menetapkan Pejabat Pengadaan.
4.
Menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
5.
Menetapkan Panitia Peneliti Kontrak.
6.
Mengawasi Pelaksanaan Anggaran sesuai DIPA.
7.
Menyampaikan Laporan Keuangan dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
8.
Menyelesaikan perselisihan antara PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat.
9.
Mengawasi Penyimpanan dan Pemeliharaan seluruh dokumen Pengadaan Barang/Jasa dan menerima hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa dilampiri dokumen laporan dalam bentuk hardcopy dan softcopy.
10. Mengirimkan dokumen laporan hasil pekerjaan dalam bentuk softcopy kepada Sekretaris Jenderal melalui PUSDATA dan dalam bentukhardcopy kepada unit pengelola BMN di masing-masing Unit Kerja Eselon I.
15
11. Menetapkan Tim Teknis dan Tim Juri/Tim Ahli untuk Pelaksanaan apabila diperlukan. 12. Melaksanakan seluruh tugas Satker terutama pelaksanaan rencana kerja yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam DIPA. 13. Memimpin Pelaksanaan seluruh rencana kerja yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam DIPA. 14. Memberikan pengarahan dan petunjuk-petunjuk kepada Pejabat Inti Satker dibawahnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dan pencapaian keluaran/output yang telah ditetapkan. 15. Mengusulkan pembantu Pejabat Inti Satker yang dipimpinnya sesuai kebutuhan yang selanjutnya ditetapkan oleh Atasan Langsungnya. 16. Menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) dan selanjutnya menyampaikannya kepada Pejabat Yang Melakukan Pengujian dan Penandatanganan SPM. 17. Menandatangani Surat Keputusan/Surat Perintah Kerja/Kontrak (dalam hal Kasatker merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen). 18. Dalam hal Kasatker tidak merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, penandatanganan Surat Keputusan/Surat Perintah Kerja/Kontrak dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen. 19. Melaporkan setiap terjadinya kerugian negara menurut bentuk dan cara yang ditetapkan, tepat pada waktunya kepada Pengguna Anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
16
20. Menyusun usulan Rencana Kegiatan Satker Tahunan yang merupakan bagian dari Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) untuk tahun berikutnya.
b. 1.
Tanggung Jawab : Bertangung jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan/rencana kerja yang tertuang dalam DIPA.
2.
Bertanggung jawab atas semua penerimaan/pengeluaran Satker yang membebani APBN.
3.
Bertanggung jawab atas kebenaran material setiap Surat Keputusan/Surat Perintah Kerja/Kotrak yang ditandatanganinya serta akibat yang timbul dari SK/SPK/Kontrak tersebut. (dalam hal Kasatker merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen).
4.
Bertanggung
jawab
terhadap
realisasi
keuangan
dan
pencapaian
keluaran/output yang telah ditetapkan. 5.
Bertanggung jawab terhadap penatausahaan dan pemeliharaan Barang Milik/Kekayaan Negara Satker.
6.
Bertanggung jawab atas tertib penatausahaan pengadaan barang dan jasa yang dialokasikan kepada Satker yang dipimpinnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.
Bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran melalui Atasan/Atasan Langsung/Penanggung Jawab Program.
8.
Bertanggung jawab kepada Presiden dan Mentri atas wilayah yang dipimpin dan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.
17
2.
Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
a.
Tugas :
1.
Menerima berkas SPP yang disampaikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
2.
Memeriksa kelengkapan berkas SPP, mengisi check-list kelengkapan berkas SPP dan mencatat dalam buku pengawasan penerimaan SPP.
3.
Memeriksa secara rinci keabsahan dokumen pendukung SPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4.
Memeriksa ketersediaan Pagu anggaran dalam DIPA untuk memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas Pagu anggaran.
5.
Memeriksa kebenaran atas hak tagih yang menyangkut antara lain : a.
Pihak yang ditunjuk menerima pembayaran (nama orang/perusahaan, alamat, no. rekening dan nama bank).
b.
Nilai tagihan yang harus dibayar (kesesuaian dan/atau kelayakannya dengan prestasi kerja yang dicapai sesuai spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak berkenaan).
c.
Jadwal waktu pembayaran (kesesuaian dengan jadwal penarikan dana yang tercantum dalam DIPA serta ketepatannya terhadap jadwal waktu pembayaran guna meyakinkan bahwa tagihan yang harus dibayar belum daluwarsa).
6.
Memeriksa pencapaian tujuan dan/atau sasaran kegiatan sesuai dengan indicator kinerja yang tercantum dalam DIPA berkenaan dan/atau spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam kontrak.
7.
Menandatangani dan menerbitkan SPM sekurang-kurangnya dalam rangkap 6 dengan ketentuan :
18
a.
Lembar kesatu dan lembar kedua disampaikan kepada KPPN pembayar.
b.
Lembar ketiga sebagai pertinggal pada Pejabat yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran.
c.
Lembar keempat disampaikan kepada Petugas Akuntansi/Verifikasi Keuangan.
d.
Lembar kelima disampaikan kepada Pejabat yang Melakukan Tindakan yang
Mengakibatkan
Pengeluaran
Anggaran
Belanja/Pembuat
Komitmen. e.
Lembat keenam disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.
8.
Menyampaikan SPM yang telah ditandatanganinya ke KPPN setempat.
9.
Menyusun laporan seluruh kegiatan yang dilakukannya sesuai DIPA dan menyampaikannya kepada Kepala Satker selaku Atasan Langsungnya.
b.
Tanggung jawab :
1. Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan pengujian dan perintah pembayaran serta akibat yang timbul atas tindakannya meliputi aspek hukum, peraturan perundang-undangan dan tujuan pengeluaran.
2. Bertanggung jawab kepada Kepala Satker.
3. Bendahara Pengeluaran a. 1.
Tugas : Menyelenggarakan
pembukuan
seluruh
transaksi
keuangan
yang
dilaksanakan Satker pada Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu, Buku Pengawasan Anggaran.
19
2.
Menyiapkan rincian jumlah Pengajuan SPP-UP, SPP-TUP, SPP-GUP serta dokumen-dokumen pendukung lainnya.
3.
Menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) yang diajukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan selanjutnya menyampaikannya kepada Pejabat Yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran.
4.
Menandatangani
SPP-LS
yang
pembayarannya
melalui
Rekening
Bendahara. 5.
Melakukan pengamanan Kas serta surat-surat berharga lainnya yang berada dalam pengurusannya (Brankas) untuk menghindari terjadinya kerugian negara.
6.
Menguji kebenaran tagihan pembayaran Uang Persediaan meliputi kesesuaian dengan Akun, DIPA dan peraturan keuangan yang berlaku sebelum dilakukan pembayaran.
7.
Melakukan pembayaran melalui Uang Persediaan atas persetujuan Pejabat Yang Melakukan Tindakan yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja Satker untuk Belanja Barang, Belanja Modal untuk pengeluaran honor tim, Alat Tulis Kantor (ATK), Perjalanan Dinas, Biaya Pengumuman Lelang, Pengurusan Surat Perijinan dan pengeluaran lain yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung dalam rangka perolehan aset dan belanja lain-lain, dapat diberikan pengecualian untuk DIPA Pusat oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan dan untuk DIPA Pusat yang kegiatannya berlokasi di daerah serta DIPA yang ditetapkan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan setempat dan
20
pembayaran yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran kepada satu rekanan tidak boleh melebihi Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), kecuali untuk pembayaran honor dan perjalanan dinas. 8.
Wajib menolak perintah bayar dari Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Yang Ditunjuk apabila persyaratan pembayaran tidak terpenuhi.
9.
Menerima dan menyetor ke Rekening Kas Negara atas pajak dan penerimaan lainnya yang dipungut serta melaporkannya menurut bentuk dan cara yang telah ditetapkan, tepat pada waktunya kepada masing-masing instansi yang terkait.
10. Menyelenggarakan tata kearsipan yang bersangkutan dengan bukti-bukti pembukuan. 11. Membuat dan meyampaikan laporan pertanggung jawaban (LPJ) bendahara kepada :
b.
•
KPPN setempat
•
BPK RI
•
Menteri Pekerjaan Umum
•
Bendahara KEMEN Pekerjaan Umum
Tanggung jawab :
1.
Bertanggung jawab atas pengelolaan uang persediaan.
2.
Bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian keuangan Negara yang berada dalam pengurusannya.
3.
Bertanggung jawab kepada Kepala Satker.
21
4. Pelaksana Teknik (Asisten Program, Rencana & Administrasi Teknik) a. 1.
Tugas : Mempersiapkan, mengumpulkan masukan-masukan yang diperlukan untuk usulan baru (teknis maupun ekonomis).
2.
Melakukan koordinasi dengan Asisten Perencanaan Satker Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Prov. Sumut secara berkala atas setiap program, rencana/desain, termasuk review desain dan Justifikasi Teknik yang dibutuhkan untuk pekerjaan yang dikontrakkan.
3.
Mengkoordinasi penyusunan program (lanjutan maupun baru) dari Pejabat Pembuat Komitmen untuk diproses menjadi usulan (DURP, LK/DIPA).
4.
Memproses dan mempersiapkan usulan revisi DIPA/POK yang disampaikan oleh Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran untuk dapat segera diproses.
5.
Melakukan evaluasi/pemeriksaan terhadap kesiapan proses Pra-Kontrak (Kelengkapan dokumen lelang, jadwal pelelangan, owner estimate) dari tiap paket yang akan dilelangkan serta mempersiapkan laporan Pra-kontrak.
6.
Memeriksa konsep dokumen kontrak sebelum diadakan penandatanganan oleh yang berkepentingan.
7.
Mempersiapkan bahan rapat regular.
8.
Memeriksa Rekomendasi Teknis atas Pemanfaatan Rumija oleh usulan pemilik utilitas.
9.
Berkoordinasi dengan Asisten Pelaksana Jalan, Asisten Pelaksana Jembatan, Asisten Pelaksana Rutin/Ledger Jalan dan Asisten Umum.
22
b.
Tanggung jawab :
1.
Bertanggung jawab atas kebenaran materi laporan perencanaan kegiatan.
2.
Bertanggung jawab kepada Kepala Satker.
5. Pelaksana Administrasi (Asisten Pengelolaan BMN) a. 1.
Tugas : Melakukan pendataan peralatan/kenderaan dinas operasional yang ada dilingkungan Unit Kuasa Pengguna Barang/Kepala Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara;
2.
Mengurus/mengatur penggunaan dan preservasi peralatan/kendaraan dan peralatan
kantor
lainnya
yang ada pada
Unit
Kuasa Pengguna
Barang/Kepala Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara; 3.
Mempersiapkan Berita Acara Serah Terima dalam rangka pengelolaan/ peminjaman Peralatan/Kenderaan dengan Pejabat Pembuat Komitmen (Pemakai Barang);
4.
Mempersiapkan Berita Acara Serah Terima Peralatan/Kenderaan dalam rangka alih kepengurusan dengan Unit Kuasa Pengguna Barang lainnya;
5.
Mempersiapkan surat perjanjian/penyerahan dalam rangka pemakaian Peralatan/kenderaan dinas dan barang inventaris lainnya;
6.
Secara berkala melakukan monitoring terhadap penggunaan, preservasi dan perbaikan peralatan/barang yang digunakan oleh PPK (Pemakai Barang);
7.
Mempersiapkan dan menyusun rencana/program pengadaan kebutuhan Suku Cadang Peralatan;
23
8.
Melakukan
penelitian/pemeriksaan
laporan-laporan
peralatan
yang
disampaikan Pejabat Pembuat Komitmen (Pemakai Barang); 9.
Mempersiapkan
usulan
penghapusan/pelelangan
terhadap
Peralatan/Kenderaan Dinas yang tidak dipergunakan lagi akibat rusak berat, rusak sama sekali dan barang yang tidak ekonomis lagi bila direlokasi.
b. 1.
Tanggung Jawab : Bertanggung jawab atas kebenaran materi laporan peralatan/kendaraan dinas operasional.
2.
Bertanggung jawab kepada Kepala Satker.
6. Pelaksana Teknik (Asisten Pelaksanaan dan Pengawasan Rutin Jalan dan Jembatan). a. 1.
Tugas : Memeriksa/mengevaluasi Program Rutin yang diajukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
2.
Mengawasi pelaksanaan program rutin yang dikerjakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
3.
Menyimpan dokumen-dokumen leger jalan.
4.
Melakukan pemuktahiran data leger jalan.
5.
Mengevaluasi laporan kemajuan pekerjaan rutin dari Pejabat Pembuat Komitmen.
6.
Melaksanakan pengawasan dan membuat laporan kemajuan pelaksanaan rutin.
24
7.
Melakukan monitoring terhadap lokasi pekerjaan rutin minimum 1 (satu) kali dalam satu bulan.
8.
Mengindentifikasi potensi masalah yang akan terjadi.
9.
Mempersiapkan bahan rapat regular.
b. 1.
Tanggung Jawab : Bertanggung jawab atas kebenaran materi laporan pelaksanaan rutin dan data leger jalan.
2.
Bertanggung jawab atas kebenaran materi laporan pelaksanaan jalan.
3.
Bertanggung jawab kepada Kepala Satker.
7. Pelaksana Teknik (Asisten Pelaksanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan) a. 1.
Tugas : Melaksanakan pengawasan dan membuat laporan yang menggambarkan kemajuan pelaksanaan Fisik Kontrak Paket-Paket Tahun Tunggal (Single Year Contract).
2.
Mengevaluasi laporan Konsultan Pengawas atas proses pelaksanaan dan mengadakan pengujian/pengecekan terhadap kebenaran hasil kerja/laporan Konsultan
serta
memeriksa
hasil-hasil
Quality
Control/hasil-hasil
laboratorium yang dilaksanakan oleh Engineering atas semua material produk kerja di lapangan. 3.
Membantu Kepala Satker memeriksa pengajuan pembayaran tagihan pekerjaan fisik dari Pejabat Pembuat Komitmen.
25
4.
Didalam keadaan khusus mewakili Pejabat Pembuat Komitmen untuk melakukan
Tindak
Turun
Tangan
(T-3)
terhadap
ketidakwajaran
pelaksanaan di lapangan yang telah diambil tersebut kepada Pejabat Pembuat Komitmen. 5.
Melakukan kegiatan monitoring terhadap pelaksanaan fisik paket/paket kontrak minimum 1 kali dalam 1 bulan.
6.
Mengidentifikasikan potensi masalah yang akan terjadi.
7.
Membantu Kepala Satker melakukan monitoring terhadap pengendalian pelaksanaan fisik dilapangan sehingga setiap saat dapat diketahui kemajuan pencapaian sasaran fisik yang ada di bawah Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Prov. Sumatera Utara.
8.
Berperan aktif dalam rapat pembuktian keterlambatan (Show Cause Meeting) yang akan diadakan pada tiap tingkatan sesuai dengan tingkat keterlambatan pelaksanaan.
9.
Berperan aktif memeriksa kelengkapan dokumen pendukung yang harus disiapkan Pejabat Pembuat Komitmen untuk keperluan-keperluan Serah Terima Pertama (PHO) dan Serah Terima Akhir (FHO).
10. Mempersiapkan bahan rapat regular.
b.
Tanggung Jawab :
1.
Bertanggung jawab atas kebenaran materi laporan pelaksanaan jalan.
2.
Bertanggung jawab kepada Kepala Satker.
26
8. Penelaah Data Keuangan (Asisten Keuangan, Umum & Pelaporan) a.
Tugas :
1.
Melaksanakan penatausahaan kantor.
2.
Melaksanakan penatausahaan kepegawaian.
3.
Melaksanakan Urusan Rumah Tangga Satuan Kerja.
4.
Menyusun Konsep Organisasi dan Tata Kerja Satker.
5.
Menyusun Rencana dan Jadwal Alokasi Anggaran Satuan Kerja.
6.
Membantu, menyusun, memeriksa laporan hasil pemeriksaan (LHP).
7.
Menyiapkan Surat-Surat Keputusan.
8.
Bersama-sama dengan Asisten lainnya sesuai petunjuk Kepala Satuan Kerja /Kuasa Pengguna Anggaran menyusun program kerja tahunan dalam rangka penyusunan RKA-KL/DIPA/POK.
9.
Melakukan
koordinasi
dengan
Pejabat
Pembuat
Komitmen
untuk
melaksanakan rapat Pra-konstruksi. 10. Mempersiapkan bahan rapat regular. b. 1.
Tanggung Jawab : Bertangung jawab atas Tata Usaha Kepegawaian dan Urusan Rumah Tangga (administrasi umum).
2.
Bertanggung jawab kepada Kepala Satker.
9. Verifikator Data dan Informasi (Koordinator Tim SAI) a.
Tugas :
1.
Mengawasi dan memeriksa data SAKPA.
2.
Mengawasi dan memeriksa data SIMAK BMN.
27
3.
Mengawasi dan memeriksa data SiPP.
4.
Mengawasi dan memeriksa data e-Monitoring.
5.
Mengawasi dan memeriksa data persediaan.
6.
Memeriksa dan meneliti laporan progres bulanan yang disampaikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
7.
Membantu Pejabat Pembuat Komitmen dalam meneliti data pemasukkan dan pengeluaran.
b. 1.
Tanggung Jawab : Bertanggung jawab atas kebenaran laporan SAKPA, SIMAK BMN, SiPP, Monitoring dan data persediaan.
2.
Bertanggung jawab kepada Penelaah Data Keuangan (Asisten Keuangan, Umum & Pelaporan).
4.1 a. 1.
Petugas Akuntansi KPA Tugas : Menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca Satker sesuai dengan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
2.
Menyampaikan LRA dan Neraca kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W).
3.
Menyampaikan LRA dan Neraca kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1) beserta Arsip Data Komputer (ADK) secara tepat waktu.
28
b. 1.
Tanggung jawab : Bertanggung jawab atas kebenaran materi Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca sesuai Standar Akuntansi Pemerintah.
2.
Bertanggung jawab kepada Penelaah Data Keuangan (Asisten Keuangan, Umum & Pelaporan).
4.2 a. 1.
Verifikasi UAKPB (Petugas Unit Akuntansi KPB) Tugas : Menyusun Laporan Barang Milik Negara (Laporan BMN) dan Laporan Kondisi Barang (LKB) Satker sesuai dengan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
2.
Menyampaikan Laporan BMN dan LKB kepada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) beserta Arsip Data Komputer (ADK) untuk penyusunan neraca secara tepat waktu.
3.
Menyampaikan laporan BMN dan LKB kepada Unit Akuntansi Pembantu Penguna Barang Wilayah (UAPPB-W) beserta Arsip Data Komputer.
b. 1.
Tanggung jawab : Bertanggung jawab atas kebenaran materi Laporan BMN dan LKB sesuai Standar Akuntansi Pemerintah.
2.
Bertanggung jawab kepada Penelaah Data Keuangan (Asisten Keuangan, Umum & Pelaporan).
4.3 a. 1.
Petugas e-Mon/SiPP Tugas : Mengumpulkan dan mendokumentasikan data dan informasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi :
29
- Rekaman DIPA dan POK yang telah disahkan; - Rencana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa; - Data pelaksanaan kegiatan (rencana dan capaian progress fisik dan realisasi keuangan). - Data rencana dan realisasi penyerapan tenaga kerja; - Permasalahan dan tindak lanjut dalam pelaksanaan kegiatan. 2.
Mengisi data pelaksanaan kegiatan dalam aplikasi e-Monitoring/SiPP setiap kali ada perubahan dan informasi dan mengirim back-up data melalui e-Monitoring/SiPP online.
D.
Tujuan Satker Dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang telah di tentukan dan
memperhatikan fakktor-faktor penentu keberhasilan, maka disusun tujuan satker sebagai berikut: 1.
Meningkatkan kualitas perencanaan teknis pada setiap wilayah melalui pemanfaatan hasil teknologi di bidang jalan dan jembatan.
2.
Meningkatkan mutu hasil pekerjaan melalui uji bahan dan kelengkapan peralatan dalam proses pembangunan jalan dan jembatan.
3.
Meningkatkan pemeliharaan jalan nasional setiap wilayah.
4.
Menigkatkan kerjasama dengan instansi pemerintah yang terkait maupun perusahaan swasta bergerak dalam bidang konstruksi.
5.
Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pengelola jaringan jalan nasional.
30
E.
Sasaran Satker Atas dasar tujuan yang telah dirumuskan, selanjutnya ditetapkan sasaran
yang akan dicapai dalam kurun 10 tahun 1.
Menurunnya angka deviasi antara data survei perencanaan dengan laporan rancangan bangun laporan.
2.
Meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan jalan nasional dan provinsi.
3.
Meningkatnya kapasitas ruas jalan nasional dan provinsi.
4.
Meningkatnya rasio daya dukung Muatan Sumbu Terberat (MST) 8 ton menjadi 10 ton
5.
Meningkatnya panjangfisikjalan nasional dan provinsi.
6.
Meningkatnya kapasitas sumber daya pemeliharaan jalan nasional dan provinsi.
7.
Menurunnya tumpang tindih kegiatan pada ruas jalan kota.
8.
Meningkatnya rasio penerbitan izin pemanfaatan ruas jalan.
9.
Menurunnya tingkat kerusakan jalan nasional.
10.
Meningkatnya jumlah Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Swasta yang memberi kontribusi dalam pemeliharaan ruas jalan.
11.
Meningkatnya rasio pegawai yang berpendidikan S1 dan S2 di bidang teknik.
12.
Meningkatnya jumlah pegawai yang ahli dalam pembangunan jalan, target kegiatan melalui peningkatan kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan terpadunya kerja antara instansi, sehingga dapat terwujudnya pelayanan masyarakat secara optimal.
