BAB II PROFIL INSTANSI. A. Sejarah Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan

BAB II PROFIL INSTANSI

A. Sejarah Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Perangkat Daerah Kota Medan yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Medan yang melaksanakan kewenangan pemerintah di bidang sosial dan ketenagakerjaan di kota medan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah Kota Medan. Pelaksanaan kewenangan pemerintah di bidang sosial dan ketenagakerjaan sebelumnya ditangani oleh 2 (dua) Satuan Kerja Perangkat Daerah yaitu: Kantor Sosial Kota Medan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan kewenangan pemerintah dibidang sosial, dan Dinas Tenaga Kerja Kota Medan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan kewenangan pemerintah dibidang ketenagakerjaan, dimana kedua perangkat daerah tersebut bergabung menjadi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan pada tahun 2009. Sejak pembentukan tersebut Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan adalah Drs. H. T. Irwansyah yang kemudian memasuki masa pensiun pada tahun 2011, yang kemudian jabatan Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dilaksanakan oleh Marah Husin Lubis, SH sebagai pelaksana tugas. Pada bulan Juni 2012 ditunjuk Armansyah 9

Universitas Sumatera Utara

10

Lubis, SH sebagai Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan sampai dengan sekarang. Sebagai tugas Dinas Sosial dan Tenaga Kerja melaksanakan sebagai urusan rumah tangga daerah di bidang sosial dan tenaga kerja dalam rangka kewenangan desentralisasi dan dekonsentralisasi, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program dan kegiatan yag berkaitan dengan urusan sosial dan urusan ketenagakerjaan di kota Medan.

B. Visi dan Misi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan 1. Visi Visi adalah cara pandang ke depan kearah mana Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan harus dibawa agar eksis, antisipasif, dan inovatif. Jadi Visi adalah pandangan ideal masa depan yang ingin diwujudkan Instansi Pemerintah. Pernyataan Visi ini merupakan gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan. Visi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan adalah sebagai berikut : “PERLUASAN,

PERLINDUNGAN

PENGENTASANKEMISKINAN

DALAM

KERJA MASYARAKAT

DAN MENUJU

MEDAN KOTASEJAHTERA”


11

2. 2. Misi Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan misi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan dalam Rencana Strategis (Renstra) sebagai berikut : a. Meningkatkan penempatan tenaga kerja dan memperluas kesempatan kerja, seperti dengan cara : 1. Meningkatkan sistem informasi kerja 2. Meningkatkan penyaluran tenaga kerja melalui program AKAD, AKL, AKAN, dan bursa kerja. b. Meningkatkan hubungan industrial yang standar/ideal, seperti dengan cara : 1. Meningkatkan pembinaan tenagakerja dan pengusaha untuk terwujudkan ketenagaan pekerja dan berusaha. 2. Meningkatkan kesejahteraan pekerja, melalui perbaikan pengupahan, dan syarat-syarat kerja di perusahaan. 3. Meningkatkan dan mendorong semangat pembentukan Lembaga Kerja Sama Tripartif Daerah Kota Medan.

c. Meningkatkan pengawasan dan perlindungan ketenagakerjaan, seperti dengan cara : 1. Meningkatkan

pengawasan

terhadap

perusahaan

sesuai

peraturan

perundang-undang. 2.

Meningkatkan perlindungan terhadap tenaga kerja sesuai ketenagakerjaan.

d. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia, seperti dengan cara : Universitas Sumatera Utara

12

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar sesuai dengan pasar kerja 2. Meningkatkan kualitas lembaga pelatihan kerja. e. Meningkatkan kualitas pengelolaan lembaga-lembaga social, seperti dengan cara : 1. Meningkatkan mutu dan pelaksanaan kegiatan sosial pada lembagalembaga sosial. f. Meningkatkan penanganan masalah-masalah kesejahteraan social, seperti dengan cara : 1. Mengurangi tingkat dan jumlah masyarakat yang tergolong PMKS (penyandang masalah kesejahteraan sosial). 2. Meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian bagi PMKS. g. Meningkatkan rasa nilai-nilai kejuangan dan kesetiakawanan social, seperti dengan cara : 1. Meningkatkan rasa nilai- nilaikejuangan dan kesetiakawanan kepada masyarakat pada masa kini. 2. Meningkatkan kepedulian terhadap jasa- jasa para pejuang. h. Meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan undian dan pengambilan/ pengumpulan uang, seperti dengan cara : 1. Meningkatkan sosialisasi dan pengawasan pelaksanaan undian dan pengambil / pengumpulan uang sesuai dengan peraturan perundangundangan. C. Struktur Organisasi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan


13

Didalam tujuan perusahaan/ instansi suatu struktur atau bentuk organisasi yang sempurna yang dapat megkoordinir aktivitas yang dilakukan oleh sejarah karyawan tertentu menurut bagiannya masing-masing yang bekerja secara bersamasama dibawah pimpinan seorang Kepala Dinas. Peggolongan aktivitas diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan/ instansi, dengan memberikan tugas-tugas bawahan untuk melaksanakan aktivitas tersebut dan juga memberikan sistem komunikasi untuk melancarkan kerja sama pimpinan dengan bawahan. Dengan adanya struktur organisasi terbentuk dalam kegiatan memutuskan atau menentukan suatu organisasi juga memudahkan pimpinan untuk mengawasi, karena struktur tersebut memberikan kejelasan kepada pimpinan sebatas mana yang merupakan tanggungjawab dari sejumlah karyawan. Adapun bagan struktur organisasi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan, sebagai berikut :


14


15

D. Job Description Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan Berikut ini adalah uraian tugas yang melaksanakan penyelenggaraan pelayanan bidang sosial dan ketenagakerjaan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan yang terdiri dari : 1. Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan menyelenggarakan tugas: a) Melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang Sosial dan Tenaga Kerja berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. b) Perumusan kebijakan teknis dibidang sosial dan ketenagakerjaan c) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial dan ketenagakerjaan d) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial dan ketenagakerjaan dan e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2. Sekretariat menyelenggarakan tugas: a) Penyusunan rencana, program, dan kegiatan kesekretariatan. b) Pengkoordinasian penyusunan perencanaan program Dinas. c) Pelaksanaan dan penyeleggaraan pelayanan administrasi kesekretariatan Dinas yang

meliputi

administrasi

umum,

kepegawaian,

keuangan,

dan

kerumahtanggaan Dinas. d) Pengelolaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pengembangan organisasi, dan ketataklasanaan. e) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Dinas. f) Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Universitas Sumatera Utara

16

g) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kesekretariatan. Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) sub bagian, yaitu : a. Sub Bagian Umum b. Tugasnya : 1. Penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum. 2. Penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi umum. 3. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan tata naskah dinas,

penataan

kearsipan,

perlengkapan

dan

penyelenggaraan

kerumahtanggaan dinas. 4. Pengelolaan administrasi kepegawaian. 5. Penyiapan

bahan

pembinaan

dan

pengembangan

kelembagaan,

ketataklasanaan, dan kepegawaia. 6. Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. 7. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas. 8. Pelaksanaan tuga lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya. c. Sub Bagian Keuangan Tugasnya : 1. Penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan. 2. Penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi keuangan. 3. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan dan verifikasi. 4. Penyiapan bahan/pelaksanaan koordinasi pengelolaan administrasikeuangan. Universitas Sumatera Utara

17

5. Penyususnan laporan keuangan Dinas. 6. Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. 7. Penyiapan bahan monitoring, evaluasis, dan pelaporan pelaksanaan tugas. 8.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Sub Bagian Penyusunan Program Tugasnya : 1. Penyususnan rencana kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program. 2. Pengumpulan bahan petunjuk teknis lingkup penyusunan rencana dan program Dinas. 3. Penyiapan bahan penyususnan rencana dan program Dinas. 4. Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. 5. Penyiapan bahan monitoring, evaluasis, dan pelaporan pelaksanaan tugas. 6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan terdiri dari 6 (enam) bidang, yaitu: 1.Bidang Bina Sosial Tugasnya : 1. Penyusunan program dan rencana kegiatan Bidang Bina Sosial. 2. Penyusunan petunjuk teknis lingkup bantuan sosial, bimbingan sosial, kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan social. 3. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam penyelanggaraan bina sosial sesuai standar yang ditetapkan. Universitas Sumatera Utara

18

4. Fasilitasi bagi para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). 5. Pelaksanaan

pembinaan

dan

pelesterikan

nilai-nilai

kepahlawanan,

keperintisan, dan kesetiakawana social. 6. Pemberdayaan Organisasi Sosial, Karang Taruna, Pekerja Sosial, Taruna Siaga Bencana, dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial lainnya. 7. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup bidang bina social. 8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2. Bidang Pelayanan Sosial Tugasnya : 1. Penyusunan program dan rencana kegiatan Bidang Pelayanan Sosial. 2. Penyusunan petunjuk teknis lingkup undian dan pengumpulan

uang,

rehabilitasi, pembinaan daerah kumuh dan penanggulangan bencana. 3. Pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), penanggulangan bencana dan penanganan daerah kumuh. 4. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan pembinaan daerah kumuh dan penanggulangan bencana sesuai denga urusan pemerintah kota. 5. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan kegiatan undian dan pengumpulan dana social. 6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup bidang bina sosia.l


19

7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.Bidang Pembinaan dan Penempatan Tenaga kerja Tugasnya : 1. Penyusunan program dan rencana kegiatan Bidang Pembinaan dan Penempatan Kerja. 2. Penyusunan petunjuk teknis lingkup penempatan tenaga kerja dalam negeri, luar negeri, dan informasi pasar kerja. 3. Pemberian informasi ketenagakerjaan. 4. Pemberian pengurusan penyaluran dan penempatan tenaga kerja serta perkuasan tenaga kerja dalam dan luar negeri 5. Pelaksnaan proses perjanjian dan pelayanan lainnya lingkup penggunaan tenaga kerja asing sesuai dengan urusan pemerintah kota. 6. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian lingkup penempatan tenaga kerja dan informasi pasar kerja. 7. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup bidang pembinaan dan penempatan tenaga kerja. 8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.Bidang Hubungan Industrial Syarat-syarat Kerja dan Purna Kerja Universitas Sumatera Utara

20

Tugasnya : 1. Penyusunan program dan rencana kegiatan Bidang Hubungan Industrial Syaratsyarat Kerja dan Purna Kerja. 2. Penyusunan petunjuk teknis lingkup hubungan industrial, syarat-syarat kerja dan purna kerja. 3. Pelaksanaan pembinaann hubungna industrial, persyaratan kerja, organisasi pekerja, dan pengusaha. 4. Pemerantaraan dalam hal penyelesaian Perselisiha Hubungan Industrial dan Pemutusan Hubungan kerja (PHK). 5. Penelitian, pengesahan, pendaftaran, Kesepakatan Kerja Waktu tertentu (PKWT), Perjanjian, Kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP), Perjanjian Kerja Bersama (PKB), Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja (PPJP),Pengerahan Pelaksana Pekerja kepada perusahaan lain. 6. Pelaksanaan proses penetapan Upah Minimum Kota (UMK) dan Upah Maksimum Sektor Kota (UMSK). 7. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup bidang hubungan industrial syarat-syarat kerja dan purna kerja. 8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5 Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Universitas Sumatera Utara

21

Tugasnya : 1. Penyusunan

program

dan

rencana

kegiatan

Bidang

Pengawasan

Ketenagakerjaan. 2. Penyusuna petunjuk teknis lingkup pengawasan ketenagakerjaan. 3. Pelaksanaan pengawasan dan penyidikan terhadap pelanggaran pelanggaran Norma Kerja Kesehatan dan Keselamatan Kerja, LingkunganKerja, Perlindungan terhadap Jaminan Sosial Tenaga Kerja. 4. Pelaksanaan pengawasan dan penggunaan tenaga kerja asing dengan berkoordinasi kepada instansi terkait. 5. Pelaksanaan pengawasan atas perusahaan-perusahaan penyediaan jasa tenaga kerja buruh. 6. Pelaksanaan proses perjanjian dan pelayanan lainnya lingkup penggunaan alatalat K-3 antara lain sesuai dengan urusan pemerintah kota. 7. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup bidang pengawasan ketenagakerjaan. 8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tugasnya : 1. Penyusunan program dan rencana kegiatan Bidang Pelatihan dan Produktivitas 2. Penyusunan petunjuk teknis lingkup pelatihan dan produktivitas.


22

3. Penyelenggaraan pelatihan terhadap pencari kerja dan menyiapkan standarisasi, test kualifikasi dan memberikan perjanjian kepada Lembaga Pelatihan Kerja Swasta. 4. Penyelenggaraan kegiatan pemagangan, pelatihan terhadap instruktur. 5. Pelaksanaan pembinaan terhadap pelaksanaan latihan/kursus yang dilakukan oleh Lembaga Latihan Swasta, Pemerintah dan Perusahaan dibidang ketenagakerjaan. 6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup bidang pengawasan ketenagakerjaan. 7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan terdiri dari 18 (delapan belas) jabatan, yaitu : 1. Seksi Bantuan Sosial Tugasnya : 1. Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Bantuan Sosial. 2. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup bantuan sosial. 3. Pengumpulan dan pengolahan data lingkup bantuan sosial. 4. Penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dalam penyelanggaraan bantuan sosial. 5. Penyiapan bahan fasilitas bagi para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).


23

6. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan, pembinaan pengawasan dan pengendalian lingkup bantuan sosial dengan urusan pemerintah kota. 7. Penyiapan bahan monitor, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas. 8. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2.Seksi Bimbingan Sosial Tugasnya : 1. Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Bimbingan Sosial. 2. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup bimbingan sosial. 3. Pengumpulan dan pengolahan data lingkup bimbingan sosial. 4. Penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dalam penyelanggaraan bimbingan sosial. 5. Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan sosial bagi para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). 6. Penyiapan bahan monitorin, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas. 7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya. 3.Seksi Kepahlawanan Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial Tugasnya : 1. Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Kepahlawan Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial.


24

2. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial. 3. Pengumpulan dan pengolahan data lingkup kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial. 4. Penyiapan

bahan

pelaksanaan

koordinasi

dan

kerjasama

dalam

penyelanggaraan upaya pembinaan jiwa kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial. 5. Penyiapan

bahan

pelaksanaan

pembinaan,

pelestarian,

nilai-nilai

kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial sesuai dengan urusan pemerintah kota. 6. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya. 4.Seksi Undian dan Pengumpulan Uang Tugasnya : 1. Penyiapan rencana, program dan kegiatan Seksi Undian dan Pengumpulan Uang. 2. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup undian dan pengumpulan uang. 3. Pengumpulan dan pengolahan data lingkup undian dan pengumpulan uang. 4. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi kegiatan undian dan pengumpulan dana sosial sesuai dengan urusan pemerintah kota. 5. Pelaksanaan proses perijinan, pelayanan lainnya, lingkup kegiatan undian dan pengumpulan dana sosial sesuai dengan urusan pemerintah kota. Universitas Sumatera Utara

25

6. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan, pengawasan kegiatan undian dan pengumpulan dana sosial dengan urusan pemerintah kota. 7. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup bidang bina sosial. 8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. 5.Seksi Rehabilitas Melaksanakan sebagian tugas Bidang Pelayanan Sosial lingkup rehabilitas, tugasnya : 1. Penyiapan rencana, program dan kegiatan Seksi Rehabilitas. 2. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup rehabilitas sosial. 3. Pengumpulan dan pengolahan data lingkup rehabilitas sosial. 4. Penyiapan

bahan

pelaksanaan

koordinasi

dan

kerjasama

dalam

penyelanggaraan rehabilitas sosial. 5. Penyiapan bahan pelaksanaan rehabilitas sosial bagi para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sesuai dengan urusan pemerintah kota. 6. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan, pengendalian standar rehabilitas sosial sesuai dengan urusan pemerintah kota. 7. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. 6.Seksi Pembinaan Daerah Kumuh dan Penanggulangan Bencana Tugasnya :


26

1. Penyiapan rencana, program dan kegiatan Seksi Pembinaan Daerah Kumuh dan Penanggulangan Bencana. 2. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pembinaan daerah kumuh dan penanggulangan bencana. 3. Pengumpulan dan pengolahan data lingkup pembinaan daerah kumuh dan penanggulangan bencana. 4. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan, koordinasi dalam upaya penanganan daerah kumuh dan penanggulangan bencana. 5. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. 7.Seksi Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri Tugasnya : 1. Penyiapan rencana, program dan kegiatan seksi Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negei. 2. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup penempatan tenaga kerja dalam negeri. 3. Pengumpulan dan pengolahan dan lingkup penempatan tenaga kerja dalam negri. 4.

Pelaksanaan proses perijinan dan pelayanan lainnya lingkup penggunaan tenaga kerja warga negara asing sesuai dengan urusan pemerintah kota.

5. Penyiapan bahan pelaksanaan

Penempatan Tenaga Kerja Antar Daerah

(AKAD) dan Antar Kerja Lokal (AKL). Universitas Sumatera Utara

27

6. Penyiapan bahan monitoring dan evaluasi penggunaan tenaga kerja warga negara asing. 7. Pendaftaran dan fasilitas pembentukan Tenaga Kerja Mandiri (TKM). 8. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan, pengawasan lingkup penempatan tenaga kerja dalam negeri. 9. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. 8.Seksi Penempatan Tenaga Kerja Luar Negri Tugasnya : 1. Penyiapan rencana, program dan kegiatan Seksi Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri. 2. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup penempatan tenaga kerja luar negeri. 3. Pengumpulan dan pengolahan data lingkup penempatan tenaga kerja luar negeri. 4. Pelaksanaan proses perijinan asrama penampungan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI), rekomendasi pembuatan pasport CTKI sesuai dengan urusan pemerintah kota. 5. Penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan rekritmen CTKI sesuai dengan urusan pemerintah kota. 6. Penyiapan bahan monitoring dan evaluasi penggunaan tenaga kerja warga negara asing. Universitas Sumatera Utara

28

7. Pendaftaran dan fasilitas pembentu nkan Tenaga Kerja Mandiri (TKM). 8. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan lingkup tenaga kerja luar negri. 9. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. 9.Seksi Informan Pasar Kerja Tugasnya : 1. Penyiapan rencana, program dan kegiatan Seksi Informasi Pasar Kerja. 2. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup informasi pasar kerja. 3. Pengumpulan dan pengolahan data lingkup informasi pasar kerja. 4. Pelaksanaan proses penerbitan Kartu Pencari Kerja (AK.1). 5. Pelaksanaan proses perijinan Pendiri Lembaga/LPTKS/BKK sesuai dengan urusan pemerintah kota. 6. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan, penyebarluasan informasi pasar kerja. 7. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. 10.Seksi Organisasi Pekerja Pengusaha Pendidikan dan Purna Kerja Tugasnya : 1. Penyiapan rencana, program dan kegiatan Seksi Organisasi Pekerja Pengusaha Pendidikan dan Purna Kerja. Universitas Sumatera Utara

29

2. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup organisasi pekerja, pengusaha pendidikan dan purna kerja. 3. Pengumpulan dan pengelolaan data lingkup organisasi pekerja, pengusaha pendidikan dan purna kerja. 4. Penyiapan bahan pelaksanaan sidang-sidang Lembaga Kerjasama Tripartit. 5. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan, pembentukan Lembaga Kerjasama Bipartit dalam Pembentukan Lembaga Kerjasama Bipartit dan Tripatit. 6. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. 11.Seksi Persyaratan Kerja dan Pengupahan Tugasnya : 1. Penyiapan rencana, program dan kegiatan Seksi Persyaratan Kerja dan pengupahan. 2. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup persyaratan kerja dan pengupahan. 3. Pengumpulan dan pengolahan dan lingkup persyaratan kerja dan pengupahan. 4. Penyiapan bahan penelitian kebutuhan hidup Minimum (KHM), Indeks Harga Konsumen. 5. Penyiapan bahan dan data Pelaksanaan kegiatan penelitian, proses pengesahan dan pendaftaran Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu (KKWT), Perjanjian Kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP), Perjanjian Kerja Bersama (PKB), Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja (PPJP), dan Pengerahan Pelaksanaan Pekerja kepada Perusahaan lain. Universitas Sumatera Utara

30

6. Penyiapan bahan dan data pelaksanaan Pembinaan Persyaratan kerja ataupun Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Keja Bersama pada perusahaan swasta BUMD dan BUMN. 7. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. 12.Seksi Perselisihan Hubungan Industri/PHK Tugasnya : 1. Penyiapan rencana, program dan kegiatan Seksi Perselisihan Hubungan Industri / PHK. 2. Penyusunan bahan petunjuk teknis’lingkup perselisihan hubungan industrial /PHK. 3. Penyiapan bahan dan data pelaksanaan data pembinaan diperusahaan untuk mencegah terjadinya Perselisihan Hubungan Industrial. 4. Penyiapan bahan dan data penyelesaian kasus Perselisihan Hubungan Industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). 5. Penyiapan bahan dan data pelaksanaan penyelesaian unjuk rasa / pemogokan oleh pekerja ataupun Serikat Pekerja / Serikat Buru. 6. Penyiapan bahan dan data dalam membantu menyelesaikan masalah penutupan perusahaan yang dilakukan oleh pengusaha. 7. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Universitas Sumatera Utara

31

13. Seksi Pengawasan Norma Kerja Tugasnya : 1. Penyiapan rencana, program dan Kegiatan Seksi Pengawasan Norma Kerja. 2. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengawasan norma kerja. 3. Pengumpulan dan pengolahan data lingkup pengawasan Penyimpangan Waktu Kerja, ijin mempekerjakan Pekerja Wanita pada malam hari sesuai dengan urusan pemerintah kota. 4. Penyiapan bahan dan data pelaksanaan pembinaan, pengawasan Norma Kerja diperusahaan. 5. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. 14. Seksi Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Tugasnya : 1. Penyiapan rencana, program dan kegiatan Seksi Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. 2. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengawasan, keselamatan dan kesehatan kerja. 3. Pengumpulan dan pengolahan data lingkup pengawasan dan keselamatan kerja. 4. Penyiapan bahan dan data pelaksanaan pengawasan terhadap lingkungan kerja atas hal-hal proses produksi yang dapat menimbulkan bahaya baik kepada perusahaan maupun pekerja.


32

5. Penyiapan bahan dan data pelaksanaan pengawasan terhadap kebutuhan alatalat pemakaian pelindung diri yang wajib dipersiapkan dalam melaksanakan pekerjaan. 6. Penyiapan bahan dan data pelaksanaan perizinan yang telah diterbitkan perusahaan serta mengambil tindakan hukum atas pelanggaran-pelanggaran sampai ke tingkat penyidikan. 7. Pelaksanaan proses perijinan dan pengawasan penyimpangan waktu kerja, ijin memperkerjakan pekerja wanita malam hari sesuai dengan urusan pemerintah kota. 8. Penyiapan bahan dan data pelaksanaan pembinaan, pengawasan norma kerja diperusahaan. 9. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. 15. Seksi Pengawasan JAMSOSTEK Tugasnya : 1. Penyiapan rencana program dan kegiatan Seksi Pengawasan JAMSOSTEK. 2. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengawasan JAMSOSTEK. 3. Pengumpulan

dan

pengolahan

data

lingkup

pengawasan-pengawasan

JAMSOSTEK. 4. Penyiapan bahan dan data pelaksanaan pengawasan pelaksanaan Program Jamsostek di perusahaan-perusahaan.


33

5. Penyiapan bahan dan data pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan terhadap perusahaan-perusahaan yang belum melaksanakan Program Jamsostek diperusahaan. 6. Penyiapan bahan dan data pelaksanaan pembinaan terhadap perusahaanperusahaan untuk melaksanakan Program Perlindungan Tenaga Kerja dengan berkoordinasi ke instansi terkait. 16. Seksi Instruktur dan Lembaga Tugasnya : 1. Penyiapan rencana, program dan kegiatan Seksi Instruktur dan Lembaga. 2. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pelatihan instruktur dan lembaga pelatihan. 3. Pengumpulan dan pengolahan data lingkup lembaga pelatihan kerja. 4. Penyiapan bahan dan data dalam pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan, pembinaan lembaga pelatihan kerja. 5. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerja. 6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. 17. Seksi Sertifikasi Tugasnya : 1. Penyiapan rencana, program dan kegiatan Seksi Sertifikasi. 2. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup sertifikasi lembaga pelatihan. 3. Penyiapan bahan dan data pelaksanaan identifikasi kebutuhan pelatihan.


34

4. Penyiapan bahan dan data dalam pelaksanaan akreditasi lembaga pelatihan, dan proses legilisasi sertifikat. 5. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. 18. Seksi Bimbingan Produktivitas Tenaga Kerja dan Pemagangan. Tugasnya : 1. Penyiapan rencana, program dan kegiatan Seksi Bimbimgan Produktivitas Tenaga Kerja dan Pemagangan. 2. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup bimbingan produktivitas tenaga kerja. 3. Pengumpulan dan pengolahan data lingkup lembaga penyelanggaraan magang. 4. Penyiapan bahan dan data pelaksanaan proses pembuatan kontrak pemagangan. 5. Penyiapan bahan dan data pelaksanaan magang / training ke luar negeri. 6. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. E. Jaringan Usaha / Kegiatan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan mempunyai kegiatan sebagai berikut: 1. Program Penanggulangan Kemiskinan, yaitu : a. Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) b. Pembuatan sarana sebagai tempat perlindungan dan pembinaan

penyandang

masalah kesejahteraan sosial (PMKS) Universitas Sumatera Utara

35

2. Peningkatan Kesempatan Kerja dan Lapangan Kerja Baru a. Partisipasi angkatan kerja b. Pekerja yang ditempatkan c. Daya serap tenaga kerja d. Kebutuhan hidup layak minimum dan upah minimum regional (UMR) F. Kinerja Usaha Terkini Kinerja usaha terkini Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan tahun 2012 sebagai berikut : 1. Sasaran Strategi : Penanggulangan Kemiskinan Indikator Kinerjanya : a. Meningkatnya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) sebesar 5,66%. b. Meningkatnya penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan sosial sebesar 0,01%. c. Meningkatnya jumlah sarana sosial sebagai tempat perlindungan dan pembinaan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) sebesar 99,05% atau sebanyak 104 unit. 2. Sasaran Strategi : Peningkatan Kesempatan Kerja dan Lapangan Kerja Baru Indikator Kinerjanya : a. Meningkatnya partisipasi angkatan kerja sebesar 48,65%. b. Meningkatnya pekerja yang ditempatkan sebesar 12,39%. c. Meningkatnya rasio daya serap tenaga kerja sebesar 12,39%. d. Menurunnya angka sengketa daya pengusaha pekerja sebesar 100%. Universitas Sumatera Utara

36

e. Menurunnya persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur sebesar 100%. f. Meningkatnya Kebutuhan hidup layak minimum dan meningkatnya upah minimum regional (UMR) sebesar 126,92%.


BAB II PROFIL INSTANSI. A. Sejarah Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan

Recommend Documents