BAB II PROFIL GEOPOLITIK SELAT MALAKA. Selat dalam arti Geografis merupakan bagian dari laut yang menyempit

BAB II PROFIL GEOPOLITIK SELAT MALAKA A. Profil Selat Malaka Selat dalam arti Geografis merupakan bagian dari laut yang menyempit yang terletak diantara dua daratan yang menghubungkan laut yang lebih luas. Dalam artian Yuridis, selat merupakan bagian dari laut yang digunakan untuk pelayaran internasional antara satu bagian laut lepas dan bagian laut lepas dari suatu negara laut atau teritorial suatu negara lain 38. Selat Malaka berada di antara dua daratan besar yaitu Pulau Sumatera dan Semenanjung Malaysia. Saat ini ada tiga negara berdaulat yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka yaitu Indonesia, Malaysia dan Singapura 39. Panjang Selat Malaka adalah 600 mil dari Tanjung Jambuaye (Aceh) sampai ke Tanjung Pergam di Pulau Bintan atau dari Pulau Perak (Malaysia=M) sampai ke Taman Datok (M). Adapun lebarnya bervariasi mulai dari Utara, Selatan sampai ke Timur sebagai berikut: 1. Jarak Pulau Perak (M) dan Titik Berlian (Indonesia=I) 91 mil; 2. Jarak Ujung Tamiang (I) dengan Pulau Penang (M) 126 mil; 3. Jarak Pulau Berhala (I) dan Pulau Perak (M) 37,9 mil; 4. Jarak Ujung Timbun Tulang (I) dan Tanjung Beras Babah (M) 71,8 mil; 5. Jarak Pulau Rupat (I) dan Caoe Bechabo (M) 20,9 mil;

38 39

Iman Prihandono, Makalah Navigasi Departemen Hukum Internasional Universitas Airlangga. S. Mulyadi. 2005. Ekonomi Kelautan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hal. VI-VII.

Universitas Sumatera Utara

6. Jarak Pulau Bengkalis (I) dan Tanjung Jambo (M) 24,8 mil; 7. Jarak Pulau Karimun Kecil Utara (I) dan Pulau Kukus (M) 8,4 mil; 8. Jarak Pulau Karimun Kecil Selatan (I) dan Tanjung Piai (M) 9,26 mil; 9. Jarak Pulau Nipah (I) dan Tanjung Gul (Singapura=S) 9,1 mil; 10. Jarak Pulau Takong Besar (I) dan Pulau Senang (S) 3,2 mil; 11. Jarak Pulau Sabar (I) dan Pulau Seburok (S) 6,1 mil; 12. Jarak Pulau Anak Sambu (I) dan P. St John (S) 3,8 mil; 13. Jarak Sikwang (I) dan Tanjung Bedok (S) 8,7 mil; 14. Jarak Tanjung Babi (I) dan Tanjung Siapa (M) 8,9 mil; dan 15. Jarak Tanjung Pergam (I) dan Tanjung Datok 40. Dari gambaran di atas terlihat bahwa mulai dari Pulau Karimun Kecil di Selat Malaka sampai ke Tanjung Pergam di Selat Singapura banyak terdapat wilayah selat yang sempit. Meskipun sebagian besar Selat Malaka kedalamnya rata-rata adalah 30 fathoms (55 meter), namun mulai dari lepas pantai Pulau Rupat, Pulau Karimun Kecil sampai ke Selat Singapura banyak terdapat dasar laut yang amat dangkal antara 5 fathoms (1,8 meter) 41. Selat Malaka memiliki panjang 900 km atau 600 mil dengan lebar bervariasi yaitu 65 km atau 40 mil di sisi Selatan dan semakin ke Utara semakin melebar sekitar 250 km atau 155 mil, dasar laut di beberapa tempat hanya 23 km bila laut surut dimana perubahan arus laut tidak teratur dengan kecepatan 3 mph

40 Syamsumar Dam. 2010. Politik Kelautan. Jakarta: Bumi Aksara. hal. 82. Lihat juga dalam Chua Thia Eng et-al (eds): “Mallaca Straits: Environmental Profile”. hal. 1. 41 Ibid., hal. 83.


(Cleary & Chuan, 2000). Ekologi kondisi tanah dan lingkungan yang ada di sekitar Selat Malaka memiliki banyak kesamaan 42. Batas-batas Selat Malaka yaitu di sebelah Barat dibatasi atau sejajar dengan bagian paling Utara Pulau Sumatera (5°40′LU 95°26′BT) dan Lem Voalan di bagian paling Selatan dari Goh Phuket (Pulau Phuket) di Thailand (7°45 ′LU 98°18′BT). Pada bagian Timur sejajar antara Tanjong Piai (Bulus), dan wilayah paling Selatan daripada Semenanjung Malaysia (1°16 ′LU 103°31′BT) dan kemudian ke arah Karimun (1°10 ′LU 103°23.5′BT). Di sisi Utara dibatasi oleh Pantai Barat Daya Semenanjung Malaysia dan dari Selatan dibatasi oleh pantai bagian Timur Laut Pulau Sumatera ke arah Timur dari Tanjung Kedabu (1°06′N 102°58′BT) kemudian ke Pulau Karimun (Cleary dan Chuan, 2000) 43. Selat Malaka suatu kawasan beriklim tropik. Keadaan ini berhubungan dengan kedudukannya yang berada didekat garis khatulistiwa. Curah hujan terutama di pesisir Timur dan Utara mencapai purata 1000 mm hingga 2000 mm per tahun, sedangkan di bagian tengah, pesisir Barat dan Selatan curah hujannya lebih tinggi yaitu mencapai 2000 mm hingga 3000 mm per tahun. Suhu maksimum rata-rata mencapai 23° Celcius hingga 35° Celcius, dengan kelembaban nisbi udara mencapai 65% hingga 75%. Secara umum kawasan Selat Malaka memiliki ketinggian rata-rata 125 m di atas permukaan laut. Secara lebih terperinci ketinggian kawasan Selat Malaka dapat dibagi sebagai berikut:

42

Ibid., hal. 83-84. Ibid., hal. 78-79.

43


1. Kawasan dengan ketinggian 0-25 m di atas permukaan laut mencapai luas 1.297.895 accre atau 22.65 % dari seluruh luas kawasan Selat Malaka. 2. Kawasan dengan ketinggian 25–1000 m di atas permukaan laut mencapai luas 3.110.498 accre atau 54.22% dari seluruh luas kawasan Selat Malaka. 3. Kawasan dengan ketinggian diatas 1000 m di atas permukaan laut mencapai luas 1.297.498 accre atau 23.16 % dari seluruh luas kawasan Selat Malaka 44. Penduduk di sekitar kawasan Selat Malaka terdiri dari beragam suku yaitu Melayu, Aceh, Tionghoa, Siam dan suku bangsa lainnya. Khusus untuk Melayu, suku ini adalah suku mayoritas di kawasan Selat Malaka, dengan penyebarannya yang sangat luas meliputi Malaysia, Singapura, Thailand Selatan, Indonesia (di Sumatera, Kalimantan, dan untuk kawasan Sumatera suku bangsa Melayu tersebar khususnya di wilayah Pantai Timur Sumatera) serta Brunei Darussalam. Pulau Sumatera (Indonesia) yang kawasannya langsung berhadapan dengan Selat Malaka adalah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Riau, Jambi dan Kepulauan Riau, sedangkan negara bagian di Malaysia yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka adalah Kedah, Perlis, Malaka, Johor, Selangor, Negeri Sembilan, dan Perak yang keseluruhan dari negara bagian ini terletak di Semenanjung Malaysia 45. Kabupaten atau Kota di Provinsi Sumatera Utara yang berbatasan dengan Selat Malaka adalah Kabupaten Langkat, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Batubara,

44

Solvay Gerke & Hans-Dieter Evers. “Selat Malaka: Jalur Sempit Perdagangan Dunia”. Jurnal Akademika. Edisi 81(1) Tahun 2011. hal. 10. 45 S. Pandoyo Toto. 1985. Wawasan Nusantara dan Implementasinya Dalam UUD 1945 Serta Pembangunan Nasional. Jakarta: Bina Aksara. hal 3-4.


Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kabupaten Labuhan Batu dan Kota Medan. Pantai Timur Sumatera yang menghadap ke Selat Malaka banyak ditumbuhi hutan mangrove, termasuk di Pantai Barat Semenjung Malaysia. Namun,

jumlah

hutan

mangrove

semakin

berkurang

karena

aktivitas

pembangunan yang dilakukan manusia. Di Pantai Barat Semenanjung Malaysia, semenjak sekitar tahun 1965 hingga tahun 1985 sekitar 200 km lahan mangrove telah diubah fungsinya sehingga kawasan hutan mangrove yang semula secara keseluruhan seluas 1.184 km menjadi berkurang (Cleary & Chuan, 2000). Air Selat Malaka dikenal cukup hangat dan iklim di sekitar Selat Malaka adalah iklim tropis yang dipengaruhi dua angin musim. Kondisi iklim dan suhu air akan mempengaruhi hasil tangkapan ikan bagi nelayan sekitar Selat Malaka. Kandungan mineral dan potensi ikan sangat besar di perairan Selat Malaka 46. Provinsi Riau adalah salah satu kawasan yang secara geografis berbatasan langsung dengan Selat Malaka dan sangat dekat dengan negara tetangga, yaitu Malaysia dan Singapura. Provinsi Riau menjadi pintu masuk ke wilayah Indonesia (Sumatera) yang sangat strategis (M. Saeri, 20011). Ada enam titik terluar dari Provinsi Riau yang dinilai berpotensi untuk menjadi gerbang keluar masuk dari dan ke Riau yaitu daerah Panipahan, dan Sinaboi (berada di Kabupaten Rokan Hilir), Tanjung Medang di Pulau Rupat (Kota Dumai), selat Baru (di Kabupaten Bengkalis), Selat Panjang dan Tanjung Samak di Kabupaten Meranti. Kabupaten 46

S. Pandoyo Toto. 1985. Wawasan Nusantara dan Implementasinya Dalam UUD 1945 Serta Pembangunan Nasional, Jakarta: Bina Aksara. hal. 32-35.


atau kota di Provinsi Riau yang letaknya berbatasan dengan Selat Malaka adalah Kabupaten Indragiri Hilir, Bengkalis, Rokan Hilir, Meranti, dan Kota Dumai. Jalur Selat Malaka merupakan jalur terpendek dari Tanduk Afrika dan Teluk Persia ke Asia Timur dan Samudera Pasifik. Selat Malaka tidak hanya koridor bagi lalu lintas laut dari Timur ke Barat atau Barat ke Timur, tetapi menjadi jalur komunikasi lintas selat dan mengintegrasikan provinsi dan negara pada masing-masing kedua sisi selat. Sehingga perdamaian dan kestabilan di wilayah Selat Malaka merupakan prasyarat bagi perkembangan pasukan energi yang lancar dan perdagangan antarbangsa antara Kesatuan Eropa dan Asia Timur. Gambar 1 Wilayah Selat Malaka

Sumber: Peta Wilayah Selat Malaka, www.dephan.go.id Selat Malaka menjadi jalur utama bagi lalu lintas kargo dan manusia antara wilayah Indonesia-Eropa dan wilayah lainnya di Asia serta Australia. Ini adalah jalur laut Timur-Barat yang terpendek jika dibandingkan dengan Selat


Makassar dan Selat Lombok di Indonesia. Setiap tahun, barang-barang dan jasa bernilai jutaan Euro melewati wilayah Selat Malaka 47. Terdapat lima buah pelabuhan penting antar bangsa, yakni Pelabuhan di Singapura, Pelabuhan Klang (berdekatan dengan Kuala Lumpur), Pelabuhan Johor, Pelabuhan Pulau Pinang dan Pelabuhan Belawan (Medan). Selain itu masih ada sejumlah besar pelabuhan kecil dan terminal feri yang cukup penting bagi kawasan setempat. Apabila Singapura dan pelabuhan utama lainnya yang jumlahnya lebih sedikit, merupakan pusat pelayaran dunia, maka pelabuhanpelabuhan kecil merupakan tulang belakang perdagangan lokal dan migrasi tenaga kerja 48. Sekitar 50.000 buah kapal yang setiap tahun berlayar, mengangkut sepertiga daripada perdagangan dunia melewati Selat Malaka setelah angkutan kargo umum, minyak dan komoditi terpenting di dunia. Oleh karena lebar Selat Malaka adalah hanya sekitar 1,5 mil nautika (2,8 km) dan 0,6 mil nautika (1,1 km) 49, Phillips Channel di Selat Singapura dan kawasan terpanjang the One Fathom Bank merupakan salah satu titik tersempit yang terpenting bagi lalu lintas laut dunia 50.

47 Lina Mauludina Rosalind. “Pengaturan Kerjasama, dan Tantangan Diplomasi Indonesia di Selat Malaka”. Jurnal Diplomasi. Edisi 2 No. 4 Tahun 2010. hal. 77. 48 Solvay Gerke & Hans-Dieter Evers. “Selat Malaka: Jalur Sempit Perdagangan Dunia”. Jurnal Akademika. Edisi 81(1) Tahun 2011. hal. 9-10. 49 Adalah suatu satuan panjang yang diterima penggunaannya oleh Sistem Internasional Satuan, tapi bukan bagian dari satuan SI. Mil laut digunakan di seluruh dunia untuk keperluan kelautan dan penerbangan. Satuan ini biasa digunakan pada hukum dan perjanjian internasional, terutama menyangkut batas wilayah perairan. Mil laut dikembangkan dari mil geografis dengan definisi standar internasiona 50 Transit minyak di Selat Malaka, dalam http.www.eia.doe.gov/emeu/cabs/choke.html. diakses pada 12 Februari 2014 pkl 11:20.


Pada tahun 2003, sejumlah 19,154 buah tanker yang mengangkut lebih daripada 10 juta barel minyak per hari melayari Selat Malaka kearah Timur (negara-negara Teluk Persia–Asia Timur) (Zubir 2006:6) 51. Pada tahun 2007, dari total 80 juta barel produksi minyak bumi yang diperdagangkan per hari, sekitar 15 juta barel per hari diangkut melalui Selat Malaka 52 dan Selat Malaka menjadi penghubung perdagangan minyak bumi antara negara-negara di Timur-Tengah dan negara-negara di Asia, khususnya Jepang dan China. Perdagangan diduga akan meningkat disebabkan keperluan minyak yang bertambah, terutama China. Kesibukan dan dampak keamanan yang terjadi di Selat Malaka dapat dipantau dari data pergerakan kapal yang melintasi Selat Malaka dari tahun 1999-2009 yang meningkat signifikan setiap tahunnya. Jenis kapal yang melintas di Selat Malaka sepanjang periode tersebut sebanyak 228.506 kapal kontainer, 162.250 kapal tanker, 78.706 kapal bulk vessel, 76.273 kapal cargo, disusul dengan jenis kapal ro–ro sebanyak 38.411, 27.234 kapal penumpang, 11.133 kapal Armada Angkatan Laut, dan sisanya kapal penangkap ikan 53. Di penghujung tahun 2010 kapal yang melintas telah mencapai 71.359 kapal dari sebanyak 63.636 kapal di tahun 2004 yang awalnya hanya 43.965 di tahun 1999. Kesibukan di Selat Malaka diperkirakan akan meningkat mencapai angka 316.700 kapal di tahun 2024 dan akan mencapai angka 1.300.000 pada 51

Ibid.

52

“worldOilTransitChokepoint,”http://www.eia.doe.gov/cabs/Wolrd Oil Transit Chokepoints/Background.html. diakses pada 12 Februari 2014 pkl 11:30. 53 Conni Rahakundini Bakrie. Maritime Security & Safety di Selat Malaka, dalam www. Uni Sosial Demokrat - Keadilan Sosial.html. diakses pada 2 April 2014 pkl 11.52.


tahun 2083 54. Saat ini lalu lintas minyak melalui Selat Malaka, jumlahnya adalah tiga kali lebih besar daripada lalu lintas minyak yang melewati Terusan Panama 55. Perdagangan dunia termasuk khususnya sumber tenaga dunia seperti minyak, Liquefied Natural Gas (LNG), dan bahan-bahan cargo bermuatan kering maupun basah harus melewati jalur sempit tertentu antara kawasan pemasok sumber tenaga dunia

untuk sampai ke negara-negara yang menjadi tujuan

pengiriman minyak. Oleh karena jalur yang dapat dilayari di Selat Malaka pada ruas tertentu lebarnya hanya kurang dari 1 mil nautika (1,5 km), maka ruas-ruas tersebut menimbulkan sejumlah halangan atau gangguan yang penting bagi lalu lintas antarbangsa 56. Selat Malaka memiliki peluang baik, tetapi juga menyimpan resiko tinggi bagi perdagangan luar dan antarbangsa. Pencemaran, perompakan dan konflik antarbangsa mungkin merupakan ancaman utama yang dapat menggangu perdagangan dunia dan menimbulkan kerugian yang tidak dapat diduga sebelumnya bagi ekonomi dunia. Apabila kapal tanker minyak diserang angin laut, lalu terkandas, menyebabkan tumpahan minyak dan menghalangi kapalkapal lain yang melewati jalur sempit dan menimbulkan kerugian ekonomi dan lingkungan. Misalnya, kerugian bagi nelayan-nelayan setempat, pencemaran di pesisir pantai, penurunan perdagangan lokal dan pariwisata. Dalam jangka waktu singkat, kerugian ekonomi mungkin akan mencapai jutaan Euro.

54

Ibid. Ibid. 56 Syamsumar Dam. 2010. Politik Kelautan. Jakarta: Bumi Aksara. hal. 84. 55


Gambar 2 Rute Minyak Dunia

Source: U.S. Government Accountability Office Note: Circles represent millions of barrels per day transported through each chokepoint. Arrows represent common petroleum maritime routes. Sumber : Rute Minyak Dunia, http://www.eia.gov/countries/analysisbriefs/World_Oil_Transit_Chokepoints/wotc.pdf

Pada tahap awal dari negara-negara pesisir yang baru merdeka, seperti Indonesia, Singapura, dan Malaysia hubungan lintas selat menurun, namun pada tahun-tahun 1980-an mulai berkembang dengan lebih pesat bersamaan dengan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Sehubungan dengan itu, Selat Malaka mempertahankan dan memperkuat posisinya sebagai jalur pelayaran terpenting di dunia, lebih penting dari Terusan Panama atau Selat Gibraltar 57. Selat Malaka terletak antara negara Indonesia, Malaysia, dan Singapura yang merupakan penghubung Samudera Hindia ke Laut Cina Selatan dan Samudera Pasifik. Selat Malaka pemasok rute laut terpendek antara Teluk Persia 57

Ibid.


dan Pasar Asia. Selat Malaka menjadi kunci chokepoint di Asia dengan aliran minyak sebesar 13, 6 juta barel per hari (bbl/d) perkiraan tahun 2009 58. Gambar 3 Transit Minyak Dunia

Sumber : EIA (data estimates based on APEX tanker data) Pasar internasional bergantung pada transport yang handal. Penyumbatan secara sementara chokepoints dapat menyebabkan gangguan besar di pasar energi dunia. Penutupan beberapa chokepoints akan memerlukan lagi rute alternatif, sehingga meningkatkan biaya transportasi.

B. Kerentanan Wilayah Selat Malaka Wilayah Selat Malaka kaya dengan sumber daya alam, mulai dari perikanan hingga hutan bakau dan hutan hujan, dari biji timah hingga gas bumi dan ladang minyak. Namun, bersamaan dengan itu wilayah ini menghadapi masalah pencemaran air melalui pelayaran dan industri, kerusakan hutan akibat

58

Ibid.


pembalakan ekstensif dan pencemaran udara akibat pemotongan dan aktifitas pembakaran secara besar-besaran di ladang-ladang pertanian. Saat ini, meningkatnya kegiatan perkapalan sepanjang jalur pelayaran dan pembangunan yang pesat di kawasan pesisir mengancam kerentanan lingkungan Selat Malaka. Tabel 1 Tumpahan Minyak di Selat Malaka 2000-2010 59 Year

Vessel Name

2000

Natuna Sea

2001 2002 2003 2004 2010

Type Of Oil & HNS Crude

QTY Of Spill

Location/ Incident Type

7000 Tonnes

Malacca/grounding

MV Indah Lestari MV Hermion & Neptank VII The Agate & Tian Yu Singapore Ship

Phenol

650 Tonnes

Johor Strait/sinking

Fuel

450 Tonnes

Crude

350 Tonnes

Fuel

150 Tonnes

Southeastern Waters of Singapore Singapore Strait/Collided Horsburg Lighthouse

MV Bunga Kelana 3 & MV Waily Total

Crude

2500 Tonnes

Singapore Strait/Collides

11.100 Tonnes Sumber : Profil of Strait of Malacca.

Tanker-tanker tersebut melepaskan sampah kelaut, termasuk minyak, air balast, dan limpahan sampah kapal lainnya. Pada tahun 2000 diperkirakan sejumlah 888.000 ton sampah dihasilkan oleh kapal-kapal yang melewati Selat Malaka, termasuk 150.000 ton cairan mengandung minyak dari mesin (oily bilge

59

Jenny Kiong and Kartini Saparudin (Major oil spills in the Straits of Singapore) dan Nizham Basiron (Profile of Straits of Malacca). 2010. Dalam Tesis Fika Monika, ASPEK GEOSTRATEGIS SELAT MALAKA DALAM KONTEKS KETAHANAN NASIONAL INDONESIA ABAD 21, FISIP UNIVERSITAS INDONESIA, 2011. hal. 103.


water), 18 ton sampah padat dan 720 ton limbah (Ling 2006) 60. Sementara komuniti antarbangsa menikmati keuntungan jalur Selat Malaka dan negaranegara di pesisirnya dibiarkan sendiri menanggung beban biaya untuk kebijakan keamanan pelayaran dan harus memikul akibat tumpahan minyak dan pencemaran lainnya yang berasal dari kapal. Berbagai jenis sisa cemaran yang berbeda, misalnya dari industri, pertanian, kegiatan penggunaan lahan dan sisa rumah tangga, dialirkan dari daratan menuju ke Selat Malaka. Penambangan pasir, pembangunan di wilayah rawan bakau dan reklamasi lahan sepanjang pesisir mengurangi habitat laut (Malacca Straits Research and Development Center 2006). Selain itu, lapisan minyak (oil slicks) merupakan ancaman bagi ekosistem di selat dan wilayah sekitarnya (Lu et al. 2006). Tingginya tingkat berbagai biologi di wilayah itu menawarkan peluang pertumbuhan bagi bioprospecting 61, penelitian bioteknik dan juga bidang pariwisata. Keanekaragaman budaya yang tinggi di wilayah ini merupakan aset lainnya yang menawarkan peluang perkembangan, tidak hanya melalui perdagangan wilayah dan perniagaan dengan negara-negara tetangga, tetapi juga dalam membangunkan masyarakat berpengetahuan yang berdasarkan tradisi dan pengalaman intelektual yang berbeda.

60 Solvay Gerke & Hans-Dieter Evers. “Selat Malaka: Jalur Sempit Perdagangan Dunia”. Jurnal Akademika. Edisi 81(1) Tahun 2011. hal. 11. 61 Bioprospecting merupakan istilah umum yang menggambarkan proses penemuan dan komersialisasi produk baru berbasis sumber daya hayati. Bioprospecting sering mengacu pada kearifan lokal tentang penggunaan dan karakteristik tanaman dan hewan. Dengan cara ini, bioprospecting termasuk biopiracy, apropriasi eksploitatif bentuk asli pengetahuan dengan aktor komersial, serta mencari senyawa yang sebelumnya tidak diketahui dalam organisme yang tidak pernah digunakan dalam pengobatan tradisional.


Tingkat pertumbuhan ekonomi melalui Selat Malaka telah memberi kesan semenjak awal tahun-tahun 1990-an dan merupakan petunjuk perkembangan yang dapat dikatakan baik, namun negara-negara yang berdekatan dengan Selat Malaka seperti Negara Indonesia dibebani masalah seperti kemiskinan, kadar urbanisasi yang pesat, kesenjangan, ancaman keamanan, migrasi tanpa izin, antarnegara dan pengurangan sumber daya alam. Kestabilan yang sangat bersifat politis di wilayah selat terancam melalui perdamaian yang rentan di Sumatera Utara (Aceh), kerusuhan di Riau dan Thailand Selatan, serta perompakan yang semakin meningkat di Selat Malaka. Kebanyakan serangan ditargetkan pada kapal-kapal besar (kapal-kapal kargo bantuan korban tsunami, tanker pengangkut bahan kimia dan kapal angkutan muatan curah) di sepanjang pesisir Sumatera dan di Selat Singapura. Yang lainnya mencari korban pada kapal-kapal penangkap ikan sepanjang pesisir Malaysia (Organisasi Maritim Internasional 2006). Risiko lainnya di Selat Malaka adalah kabut tahunan yang tetap ada akibat amukan api di hutan-hutan Sumatera. Kabut ini dapat benar-benar mengganggu pelayaran karena jarak pandang berkurang sampai 200 m. Ini sangat membahayakan navigasi di jalur perdagangan yang begitu sempit dan sibuk itu. Di

sisi

lain,

kewaspadaan

terhadap

terorisme

berpangkal

pada

kemungkinan bahwa sebuah kapal besar akan dibajak dan kandas pada titik yang terdangkal di Selat Melaka dan dengan begitu merupakan senjata ampuh untuk menghambat arus di Selat Malaka. Apabila hal ini terjadi akan membawa dampak


yang luar biasa buruknya bagi perdagangan dunia. Namun para pakar keamanan menunjukkan pendapat yang berbeda mengenai pelaksanaan dan kemungkinan dari serangan semacam itu. Asia Tenggara masih sarat dengan masalah kemiskinan, kadar urbanisasi yang pesat, ketidakadilan, migrasi tidak sah antarnegara dan penipisan sumber daya alamnya. Kestabilan wilayah Selat Malaka yang sangat bersifat politis, terancam melalui perdamaian yang rentan di Sumatera Utara (Aceh), kerusuhan di Riau dan Thailand Selatan serta perompakan yang merebak di Selat Malaka. Migrasi ke segala penjuru di Selat Malaka meningkatkan konflik dan ketegangan interik dan juga sarat dengan masalah pencemaran akibat kegiatan perkapalan dan industri, pencemaran hutan akibat pembalakan meluas dan pencemaran udara yang serius akibat sistem perladangan yang berpindah. Risiko-risiko ekologis akibat pelayaran yang padat dan pembangunan industri, didiskusikan antara lain oleh Cleary dan Goh (2000). Saat ini, meningkatnya kegiatan perkapalan sepanjang jalur pelayaran dan pembangunan yang laju di kawasan pesisir mengancam kerentanan lingkungan yang unik karena keanekaragaman hayati di wilayah Selat Malaka. Untuk menjamin keamanan pelayaran di selat yang sempit dan dangkal, pemerintah Malaysia mengeluarkan dana bagi instalasi 256 bantuan navigasi dan sistem management lalu lintas kapal. Sejak tanggal 13 Desember 1957 Indonesia sudah mencanangkan berlakunya prinsip negara kepulauan, tetapi belum berhasil diperjuangkan dalam Konvensi Jenewa tahun 1958. Oleh karena itu, menjelang diadakannya Konfrensi


Hukum Laut Ke-III, Indonesia sudah mulai melakukan perjanjian perbatasan wilayah laut dengan beberapa negara tetangga melalui hukum kebiasaan berdasarkan konsepsi negara kepulauan yang telah dicanangkan. Misalnya di Selat Malaka telah dilakukan Perjanjian tentang Garis Batas Landas Kontinen dengan Malaysia pada tahun 1969, Thailand pada tahun 1971 dan India pada tahun 1974. Selain itu, Indonesia telah menandatangani pula Perjanjian Garis Batas Laut Teritorial dengan negara Malaysia pada tahun 1970 dan negara Singapura pada tahun 1973. Perjanjian Garis Batas Laut Teritorial di Selat Malaka dengan Malaysia telah menetapkan garis batas yang menghubungkan 8 buah titik dari Utara ke Selatan dengan koordinat sebagai berikut 62: 1. 101.00.2 E ; 02.51.6 N 2. 101.46.5 E ; 02.15.4 N 3. 102.13.4 E ; 01.41.2 N 4. 102.35.0 E ; 01.41.2 N 5. 103.02.1 E ; 01.19.6 N 6. 103.03.9 E ; 01.19.6 N 7. 103.22.8 E ; 01.16.0 N Adapun dengan Singapura telah ditetapkan pula garis batas Laut Teritorial di Selat Singapura yang menghubungkan 6 buah titik dari Barat ke Timur dengan koordinat sebagai berikut 63:

62 Lihat Annex E.2 MIMA Monograf oleh Vivian L. Forbes: “Indonesia Maritime Boundaries”, Kuala Lumpur, 1995. 63 Ibid., Annex G.


1. 103.40.14.6 E ; 1.10.46.0 N 2. 103.44.26.5 E ;1.07.49.3 N 3. 103.48.18.0 E ; 1.10.17.2 N 4. 103.51.35.4 E ; 1.11.45.5 N 5. 103.52.50.7 E ; 1.12.26.1 N 6. 103.02.00.0 E ; 1.16.10.2 N Dari perjanjian di atas terlihat bahwa masih terdapat ruangan yang belum ada garis batasnya, yaitu yang terletak antara Titik No.8 dengan Malaysia dan Titik No.1 dengan Singapura. Hal yang sama juga terjadi antara Titik No.6 dengan Singapura dengan Titik No.11 dengan Malaysia pada koordinat 104.29.5 E ; 01.23.9 N 64. Hanya saja garis baatas yang menghubungkan titik No.11 sampai Titik No.20 di sebelah Utara ditetapkan berdasarkan Perjanjian Garis Batas Landas Kontinen Republik Indonesia-Malaysia di Laut China Selatan. Mungkin daerah kosong itu dianggap Singapura sebagai Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) atau Landas Kontinennya, tetapi tentu harus dirundingkan terlebih dahulu dengan kedua negara tetangganya, sehingga sampai sekarang belum ada perjanjian trilateral mengenai masalah tersebut 65.

C. Keamanan Selat Malaka Oleh Indonesia Posisi Selat Malaka menjadi semakin kritis, seiring dengan kenyataan bahwa pusat kegiatan ekonomi dunia sejak akhir abad-20 telah mengalami 64

Ibid., Annex E.1 Lihat artikel Syamsumar Dam: Masalah Negara Kepulauan di Asia Tenggara, dalam Jurnal MIMK No. 10, LRKN-LIPI, Jakarta, 1981. hlm. 14-15. 65


pergeseran dari Poros Atlantik ke Poros Asia-Pasifik. Untuk pertama kalinya sejak permulaan abad ke-16, konsentrasi global perekonomian dunia tidak lagi ditemukan di Eropa, bukan juga Amerika, melainkan di Asia. Beberapa pemikir Geopolitik dari Eropa dan Amerika menyebut pergeseran ini sebagai “the end of the Atlantic era” 66. Ini juga didukung oleh pandangan Robert D. Kaplan, dimana menurutnya fokus analisa geopolitik telah bergeser dari Eropa ke Asia. Karena itulah posisi Samudera Pasifik dan Samudera India menjadi kian signifikan dalam konstelasi Geopolitik di abad 21 ini, dan Selat Malaka adalah selat yang menjadi penghubung tercepat di antara dua samudera tersebut, sekaligus penghubung antara kedua kubu ekonomi yaitu industri dan konsumsi, yang menjadi rantai ekonomi antara negara-negara industri dengan negara-negara konsumen 67. Indonesia sebagai negara yang memiliki kedaulatan atas wilayah perairan Selat Malaka membentuk institusi yang berwenang terhadap persoalan keamanan, penegakan hukum dan keselamatan laut, sebagai respon atas aktivitas pelayaran dunia di Selat Malaka menjadikan poros perekonomian dunia berputar ke Asia yaitu di Selat Malaka yang sempit, akan tetapi menjadi akses singkat lintas pelayaran dunia.

66

Dale Walton, Geopolitics and the Great Powers in the Twenty-First Century: Multipolarity and the Revolution in Strategic Perspective, London: Routledge, 2007. 67 R. Tumbelaka, Mengantisipasi kemungkinan Terorisme Maritim sebaga Kuda Troya Intervensi Asing di Selat Malaka, Jurnal Intelijen CSICI no. 36. 2011.


Tabel 2 Institusi yang Berwenang Terhadap Persoalan Keamanan, Penegakan Hukum dan Keselamatan Laut 68 No. 1.

Lembaga / Institusi

Fungsi

Tentara Nasional Indonesia

Peran TNI AL dalam hal ini terkait

(TNI), khususnya TNI AL

dengan upaya pengawasan,

(Angkatan Laut)

penegakan hukum, pemeliharaan keamanan dan ketertiban di laut, dan juga sebagai alat pertahanan negara di laut.

2.

Polisi Republik Indonesia

Peran Polri yaitu berada pada tataran pengawasan, penegakan hukum dan peraturan di laut.

3.

Badan Koordinasi Keamanan

Bakorkamla merupakan badan yang

Laut (Bakorkamla)

mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan operasi keamanan laut secara terpadu.

4.

Departemen/lembaga yang

Dalam hal ini departemen atau

terkait

lembaga yang terkait dengan melakukan kegiatan hukum berupa pengawasan dan penegakan peraturan perundang-undangan di laut. Depertemen atau lembaga tersebut meliputi Kejaksaan, Pengadilan, Departemen Kehutanan, Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Hukum

68 Diolah dari Buku Putih Keamanan Laut. 2007. Jakarta: Bakorkamla. Dalam Tesis Fika Monika, ASPEK GEOSTRATEGIS SELAT MALAKA DALAM KONTEKS KETAHANAN NASIONAL INDONESIA ABAD 21, Universitas Indonesia, 2011. hal. 131.


dan Hak Asasi Manusia, Departemen Perhubungan, Departemen Kesehatan, dll.

Saat ini TNI AL memiliki kekuatan dua armada tempur yaitu armada Barat dan Timur dengan Alutsista utama 154 KRI dan 209 KAL, 2 divisi Marinir dan sebaran pangkalan yang merata. Pemerintah Indonesia, sebagai salah satu pemilik selat, menugaskan TNI AL dengan membentuk Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) yang bertanggungjawab terhadap keamanan Selat Malaka di empat Provinsi yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Pertahanan RI No.3 Tahun 2001 (Lembaran Negara RI Tahun 2001 No.78, TLNRI 3851) dan UU RI, Tahun 2002 Pasal 3 ayat 2 tentang Pertahanan Negara yaitu bahwa “Pertahanan negara disusun dengan memperhatikan kondisi Geografis Indonesia sebagai Negara Kepulauan”. Tabel 3 Upaya TNI AL Terhadap Pengamanan Selat Malaka 69 No. 1.

Upaya Upaya Preventif

Keterangan Upaya ini diarahkan untuk mencegah niat pihakpihak tertentu melakukan aksi pelanggaran hukum di laut dengan menghadirkan unsur-unsur patroli laut dan udara di daerah rawan selektif, jalur strategis, Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)

2.

Upaya Represif

Upaya ini dilaksanakan dengan menindak tegas pihak-pihak tertentu yang terbukti melakukan

69

Diolah dari Staf Umum Operasi Mabes TNI AL. Jakarta. Dalam Tesis Fika Monika, ASPEK GEOSTRATEGIS SELAT MALAKA DALAM KONTEKS KETAHANAN NASIONAL INDONESIA ABAD 21, FISIP UNIVERSITAS INDONESIA, 2011. hal. 103.


pelanggaran di laut sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Hal ini dilaksanakan secara cepat dan konsisten dengan penerapan sanksi yang seimbang demi memperoleh efek penjeraan.

Adapun pertahanan laut Selat Malaka berada di bawah Komando Armada Republik Indonesia Kawasan Barat atau disingkat Koarmabar adalah salah satu Komando Utama TNI Angkatan Laut. Pangkalan utama di Tanjung Pinang dan Belawan, pangkalan pendukung yaitu Dumai, Batam, Natuna, Lhok Seumawe, Sabang, Padang, dan Mempawah. Jumlah KRI berkisar 80-85 KRI dari berbagai jenis (Freget, Korvet, KCR, LPD, LST). Wilayah pengawasan Armada Barat adalah Selat Malaka, Selat Singapura, Laut Natuna, Selat Karimata dan Pantai Barat Sumatera diperkuat dengan 3 Brigade Marinir 70. Karena berada di empat wilayah provinsi yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka, maka untuk lebih spesifik terdapat dua Lantamal (Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut) yang menangani keamanan Selat Malaka, yaitu : 1. Pangkalan Utama I (Lantamal I) di Medan, Sumatera Utara. Lantamal ini rencananya akan dipindahkan ke Lhokseumawe, Nanggroe Aceh Darussalam. Lantamal ini membawahi : 1. Empat Pangkalan Angkatan Laut, meliputi Sabang, Sibolga, Teluk Bayur, dan Dumai.

70

Pertahanan Laut Selat Malaka Oleh Indonesia, dalam http://analisisalutsista.blogspot.com/2011_01_18_archive.html. Diakses pada 12 Maret 2014 pkl 13:15.


2. Satu Pangkalan Udara Angkatan Laut (Lanudal) Sabang, dan 3. Dua fasilitas pemeliharaan dan perbaikan (Fasharkan) di Sabang dan Belawan. • Lantamal I Belawan 71 Lantamal I Belawan, adalah bagian dari Gugus Armada laut kawasan Barat Indonesia (Gus Armabar) berkedudukan di Medan, bertugas melaksanakan dukungan logistik dan administrasi unsur operasional TNI AL, melaksanakan pembinaan potensi nasional kekuatan maritim dan pembinaan territorial matra laut, melaksanakan pembinaan operasional keamanan laut terbatas, serta melaksanakan kegiatan SAR (Search And Rescue). Wilayah kerja Lantamal I meliputi Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lanal Sabang dan Lanal Lhok Seumawe), Propinsi Sumatera Utara (Markas Komando di Belawan dan Lanal Tanjung Balai Asahan), serta Propinsi Riau (Lanal Dumai). Kemampuan Lantamal I Belawan, terdiri dari kemampuan operasional Komando Armada Barat (Koarmabar), meliputi operasi sepanjang tahun, operasi terpilih Guskamlabar/Gugus Keamanan Laut Kawasan Barat seperti Operasi Hiu-Macan, Patkor Indonesia-Singapura, Indonesia-Malaysia, Patkor operasi tindak maritim Malindo, dan operasi terpilih lainnya dilakukan oleh Guspurlabar (Gugus Tempur Laut kawasan Barat) meliputi, operasi siaga tempur laut barat, operasi Malaysia-Singapura-Indonesia, serta 71

Diolah dari Tim Puslitbang Strahan Balitbang Dephan, STT No. 2289 Volume 12 Nomor 23 T.A. 2009.


Patkor Indonesia-India. Kemampuan lainnya adalah dalam bidang penggalangan potensi maritim di wilayah Lantamal I Belawan guna mendukung kepentingan pertahanan negara apabila diperlukan meliputi, menginventarisir kemampuan nelayan dan pelaut sebagai nakhoda dan ABK, kapal-kapal laut sebagai pendukung, masyarakat pesisir sebagai sumber informasi, pantai-pantai laut sebagai tumpuan pendaratan darurat. Kondisi sarana dan prasarana Lantamal I meliputi kondisi Pangkalan, yang memiliki pelabuhan untuk melakukan latihan dalam skala besar dan mampu disandari oleh kapal laut dalam jumlah besar serta memiliki sarana dan prasarana pendukung yang memadai untuk mendukung tugas operasional Lantamal I. Kondisi materiil di Lantama I untuk KRI rata-rata adalah Baik, untuk KAL rata-rata adalah Rusak Ringan, sedangkan Patkamla +60% Rusak Ringan sisanya +40% Rusak Berat, untuk Lanal Sabang kondisi materiil yang dimiliki untuk KAL dalam keadaan Baik, namun untuk Patkamla dalam keadaan Rusak Ringan dan Rusak Berat, untuk Lanal Lhokeseumawe memiliki 6 buah Patkamla dalam keadaan ratarata baik, untuk Lanal Dumai kondisi KAL rata-rata Baik, sedangkan kondisi Patkamla 15% Baik, 70% Rusak Ringan, sisanya 15% Rusak Berat, untuk Lanal Tanjung Balai Asahan yang memiliki 14 buah Patkamla dengan kondisi 50% Baik dan 50% Rusak Ringan. Sistem keamanan wilayah laut yang dimiliki oleh Lantamal I, adalah Integrated

Maritime

Surverillance

system

(IMSS)

yang

memiliki


kemampuan untuk menerima dan memproses informasi “Surveillance” atas kapal-kapal yang beroperasi di perairan Indonesia khususnya Selat Malaka. IMSS ini adalah integrasi dari Trident System (Techno Science, USA), sistem RFD/SIPPO yang dikembangkan oleh Diskomlekal dan sistem informasi lingkungan operasi (Silingops) yang dikembangkan Disinfolahtal dan ITS Surabaya. 2. Pangkalan Utama IV (Lantamal IV) di Tanjung Pinang membawahi : 1. Enam Pangkalan Angkatan Laut, yaitu Batam, Potianak, Tarempa, Ranai, Tanjung Balai Karimun, dan Dabo Singkep. 2. Satu fasilitas pemeliharaan dan perbaikan (Fasharkan) di Mentigi yang punya kemampuan membuat kapal patroli (KAL) sepanjang 12, 28, dan 35 meter. 3. Dua Pangkalan Udara Angkatan Laut (Lanudal) berada di Matak, Kepulauan Natuna, dan di Tanjung Pinang/Kijang. • Lantamal IV Tanjung Pinang 72 Mako Lantamal IV berkedudukan di Tanjung Pinang dengan wilayah kerja yang meliputi, Propinsi Kepulauan Riau (Lanal Ranai, Lanal Tarempa, Lanal Batam, Lanal Tanjung Balai Karimun dan Lanal Dabo Singkep), serta Propinsi Kalimantan Barat (Lanal Pontianak). Maka yang akan menjadi fokus disini adalah Lanal yang berada di Propinsi Kepulauan Riau, karena berbatasan langsung dengan Selat Malaka.

72

Diolah dari Tim Puslitbang Strahan Balitbang Dephan, STT No. 2289 Volume 12 Nomor 23 T.A. 2009.


Kemampuan Lanal Tanjung Pinang meliputi kemampuan operasional yang terdiri dari kegiatan operasi Koarmabar dengan kegiatan operasi sepanjang tahun, yaitu operasi keamanan laut laut di perairan yurisdiksi nasional oleh Guspurlabar dan Guskamlabar serta operasi Kamla terbatas yang dilaksanakan di wilayah kerja Lantamal IV, operasi terpilih, yang dilakukan oleh Guskamlabar meliputi, Patkor Indosin, Patkor Malindo, Patkor Optima Malindo, serta operasi lainnya yang digelar Guspurlabar meliputi, Operasi Trisila, dan Operasi MSSP, Operasi Prioritas, yaitu operasi pengamanan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI I), dan Operasi Satgasmar Pulau terluar. Kemampuan penggalangan potensi maritim oleh Lantamal IV Tanjung Pinang juga dilakukan di wilayahnya guna mendukung kepentingan pertahanan negara apabila diperlukan. Kondisi sarana dan prasarana, pelabuhan dan pembangunan sarana dan prasaranan Lantamal IV kurang memadai dibandingkan dengan luasnya wilayah kerja dan pemberian dukungan terhadap unsur-unsur yang beroperasi di wilayah kerja Lantamal IV. Luas wilayah laut Lantama IV adalah 241.215,30 KM persegi, memiliki fasilitas sandar berupa 8 dermaga. Sedangkan materiil yang dimiliki Lantamal IV Tanjung Pinang terdiri dari 3 KRI, 4 Kal dan 49 Patkamla. Sistem pengamanan yang dimiliki oleh Lantamal IV, adalah IMSS yang ditempatkan di Tanjung Balai Karimun, memiliki kemampuan untuk menerima dan memproses informasi “Surveillance” atas kapal-kapal yang


beroperasi di perairan Indonesia terutama yang berada di dalam wilayah kerja Lantamal IV. Indonesia hingga saat ini belum memiliki kebijakan nasional dalam pengamanan Selat Malaka, sehingga penanganan secara komprehensif integral belum terlaksana. Pemerintah dalam hal ini TNI AL baru sebatas pengamanan dan mengurangi angka kejahatan atau perompakan namun belum memecahkan masalah secara keseluruhan. Sehingga kelemahan Indonesia dalam penanganan keamanan di Selat Malaka adalah ketiadaan garis komando. Penegakan hukum oleh berbagai instansi pemerintah saat ini sangat sektoral sehingga perlu segera dibentuk undang-undang yang mengatur pengamanan laut di bawah satu komando. Pembagian tugas dan wewenang tidak jelas, mereka seolah memiliki hak untuk menegakkan hukum laut secara sendiri-sendiri, jadi disamping peralatan yang masih kurang kerjasamapun buruk 73. D. Posisi Singapura Republik Singapura adalah sebuah negara kota di Asia Tenggara yang terletak di penghujung Semenanjung Malaysia, berbatasan dengan Johor (Malaysia) dan Kepulauan Riau (Indonesia). Republik Singapura merupakan kampung nelayan yang dihuni oleh Suku Melayu atau Bumiputra. Singapura adalah sebuah negara pulau sebesar 692.7 km2. Singapura terhubung kepada Johor (Malaysia) melalui sebuah jembatan buatan (causeway) di Woodlands. Singapura 73

Kajian Kerjasama Antara Pemerintah Indonesia, Malaysia dan Singapura Dalam Menangani Masalah Keamanan Di Selat Malaka. Pusat Kajian Administrasi Internasional – LAN (2006). hal. 2.


juga memiliki jembatan kedua yang menyambung Singapura kepada kawasan Gelang Patah di Johor (Malaysia). Jembatan tersebut dikenal sebagai Jalur Kedua Tuas (Tuas Second Lingk) 74. Singapura memiliki 63 pulau-pulau. Sebagai negara pulau, Singapura juga memiliki beberapa pulau-pulau kecil yang lain seperti Pulau Tekong, Pulau Ubin dan Pulau Sentosa. Lokasi tertinggi Singapura berada di Bukit Timah dengan ketinggian 166 m. Semenjak Singapura mereklamasi tanah pada awal tahun 1960, luas wilayah Singapura bertambah menjadi 581.5 km persegi pada tahun 1960 dan 699.3 km persegi hingga sekarang 75. Momentum dari derajat ketahanan Singapura sangat dipengaruhi oleh pendidikan yang terarah dan konsisten. Nilai tinggi ini di dongkrak oleh jumlah penduduk Singapura yang relatif sedikit hingga memudahkan penanganan masalahnya 76. Ketahanan nasionalnya cukup rendah, negara Singapura tidak memiliki basis peraturan pengunduran diri bila terjadi peperangan. Peralatan militernya relatif memadai dan modern, tetapi masyarakatnya tidak mempunyai pengalaman tempur sejati yang kurang memiliki kesempatan untuk berlatih. Sehingga apabila Indonesia menyutujui tentang Perjanjian Pertahanan yang di tawarkan oleh Singapura itu artinya bahwa Indonesia sangat berjasa dalam membesarkan kemampuan Negara Singapura.

74

Demografi Negara Singapura, dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Demografi_Singapura. diakses pada 12 Februari 2014 pkl 13:00. 75 Ibid. 76 Ibid.


Singapura sebuah negara kota yang terletak pada posisi strategis di Selat Malaka, tidak memiliki sumber daya alam kecuali sumber daya manusia. Menyusul fase awal dari industrialisasi yang berorientasi eksport, pemerintah Singapura mengalihkan kebijakannya yang semakin menuju ke perkembangan berasaskan pengetahuan yang dipimpin negara menuju kepada industri yang bernilai tinggi berdasarkan pengetahuan. Strategi Singapura adalah berdasarkan pembangunan infrastuktur ICT, sokongan R&D dan pengembangan sumberdaya manusia pada tingkat yang tinggi agar dapat menjadi sebagian daripada ekonomi dunia yang berasaskan pengetahuan serta kebudayaan globalnya 77. Negara Singapura terkemuka dalam usaha pembentukan ekonomi beasaskan pengetahuan 78. Pemerintah Negara Singapura telah memutuskan bahwa bioteknologi merupakan salah satu daripada empat cara dalam menunjang perekonomian yang berasaskan pengetahuan (Honidge 2008). Pada tahun 2003, sebuah kota medis yang bernama Biopolis 79 membuka pintunya kepada ilmuan dari seluruh dunia. Disana terdapat Genome Institute of Singapore (GIS), sebuah lembaga penelitian yang berafiliasi dengan Agency for Science, Technology and Research A Star, bersama Singapore Institute of Molecular Biology, the Biotechnology Centre, the Bioinformatics Institute, the Institute of Biomedical 77

Ibid. Solvay Gerke & Hans-Dieter Evers. “Selat Malaka: Jalur Sempit Perdagangan Dunia”. Jurnal Akademika. Edisi 81(1) Tahun 2011. hal. 15. 79 Merupakan pusat penelitian dan pengembangan internasional yang berlokasi di Singapura untuk ilmu Biomedis. Terletak di One-North Buona Vista di dekat Dover, dan dekat dengan National University of Singapore, Politeknik Singapura, Institut Pendidikan Teknik, National University Hospital, Singapura Science Park, Departemen Pendidikan, ESSEC Business School, INSEAD Business School, dan Fusionopolis. Kampus ini didedikasikan untuk menyediakan ruang untuk kegiatan penelitian dan pengembangan biomedis dan mempromosikan peer review dan kolaborasi antar komunitas ilmiah swasta dan publik. 78


Engineering dan organisasi R&D lainnya. Kebijakan Singapura menarik para ilmuan berbagai negara untuk bekerja sebagai imigran paruh waktu dalam sebuah lingkungan multibudaya 80. Bukti nyata dari kecanggihan teknologi yang dimiliki oleh negara Singapura yaitu penguasaan terhadap jalur udara di Selat Malaka yang

didukung oleh kecanggihan teknologi dan sumber daya manusia berkualitas yang dimiliki oleh negara Singapura. Singapura memiliki kepentingan geopolitik di Selat Malaka yang dilatarbelakangi oleh kebutuhan terhadap kerjasama dengan negara lain melalui lalu lintas laut, menjaga sektor pariwisatanya yang berhubungan langsung dengan selat agar Pelabuhan Singapura bisa tetap berhubungan dengan lebih dari 600 pelabuhan di 123 negara yang bertebaran di 6 benua 81 serta faktor pemenuhan kebutuhan rumah tangga negara Singapura, seperti yang dilansir oleh Singapore Journal of International & Comparative Law, The Straits are her lifeline for trade, food supply and other material needs (Singapore Journal of International & Comparative Law, 1998). Singapura adalah salah satu dari “Empat Macan Asia“ seiring dengan Korea Selatan, Hong Kong, dan Taiwan. Ekonomi negara Singapura disokong oleh kemajuan Pelabuhan Singapura yang berlatarbelakangkan Pulau Sentosa dengan memberlakukan prinsip pelabuhan internasional dan menjadi pelabuhan tersibuk di dunia dengan jumlah pengendalian sebanyak 1,15 bilion tan kasar pada tahun 2005, berdasarkan tanan kargo, Pelabuhan Singapura juga mengendalikan 80 81

Ibid. Sejarah Singapura, dalam http://www.singaporepsa.com/, diakses pada 2 April 2014 pkl 11:16.


sebanyak 423 juta ton dan tetap mengekalkan kedudukannya sebagai lokasi pengisian bahan api terbesar di dunia dengan 25 juta tan yang dijual pada tahun yang sama 82 serta mengendalikan satu perlima daripada jumlah kontena dunia dan separuh daripada keluaran minyak mentah dunia. Pelabuhan Singapura ini pernah menjadi pelabuhan pelabuhan tersibuk dunia berdasarkan tanan kargo yang dikendalikan di pelabuhan ini, tetapi telah diambil alih oleh Pelabuhan Shanghai pada tahun 2005, ribuan kapal berlabuh di Pelabuhan Singapura 83.

E. Posisi Malaysia

Selat Malaka memiliki arti penting bagi negara Malaysia dengan asumsi lebih dari setegah kapal milik Angkatan Laut Kerajaan Malaysia ditempatkan di Selat Malaka (Singapore Journal of International & Comparative Law, 1998 : 314). Negara Malaysia mengklaim bahwa Selat Malaka merupakan bagian dari perairannya yang berarti selat tersebut merupakan bagian dari kedaulatannya. Berkaitan dengan Selat Malaka, Malaysia merespon baik adanya rencana pembangunan jembatan Selat Malaka yang menghubungkan Pulau Rupat, Indonesia, dengan Teluk Gong, Malaysia (Kampung TKI, n.d) 84. Dengan dibangunnya megaproyek jembatan ini, devisa negara Malaysia akan mengalami lonjakan 85.

82

Operasi Pelabuhan Singapura, dalam Singapore remains world's busiest port". China View, Xinhua News Agency. 2006-01-12, diakses pada 2 April 2014 pkl 11:20. 83 Sejarah Singapura, dalam http://www.singaporepsa.com/, diakses pada 2 April 2014 pkl 11:16 84 Kampung TKI. n.d. Malaysia Sambut Jembatan Selat Malaka, dalam http://www.kampungtki.com/baca/20410, diakses pada 2 April 2014 pkl 13:20. 85 Geopolitik Indonesia, Malaysia, Singapura, dalam http://nurlaili-azizahfisip11.web.unair.ac.id/artikel_detail-80848A


Proyek yang diperkirakan memakan waktu 10 tahun ini telah disiapkan dana oleh Malaysia sekitar sebesar 12,45 juta dolar Amerika. Tujuan dari dibangunnya jembatan sepanjang 53 km ini adalah untuk meningkatkan interkoneksi ekonomi serta sektor pariwisata dan pastinya menambah devisa negara. Malaysia dalam proyek ini turut menggandeng China dalam persiapan proyeknya termasuk dalam hal pendanaan. Hal inilah yang menjadi faktor kehatihatian bagi Indonesia untuk tidak segera menerima proyek kerjasama pembangunan jembatan tersebut, untuk lebih memprioritaskan pembangunan jembatan dalam negeri seperti di Selat Sunda 86. Keputusan Malaysia untuk menggandeng China secara terang-terangan dianggap sebagai strategi yang gegabah mengingat posisi Indonesia yang cenderung tidak menginginkan intervensi. Pada dasarnya Malaysia merupakan saingan Singapura dalam berbagai hal. Salah satu upaya Malaysia dalam hal ini adalah seperti proyek Selat Kra dengan Thailand yang pada akhirnya memungkinkan lalu lintas dari China ke kawasan Timur Tengah tidak perlu melewati Singapura 87. Selain itu keinginan Malaysia untuk menghubungkan kawasan Malaysia dengan Pulau Sumatera di Indonesia juga dilandasi oleh kepentingan investasi Malaysia akan kelapa sawit dan telah menggurita di Indonesia, dimana saat ini sebanyak tiga puluh persen (30%) sawit Indonesia adalah milik Malaysia. Hal ini tentunya sangat diwaspadai oleh Indonesia.

Geopolitik%20dan%20GeostrategiGEOPOLITIK%20INDONESIA,%20MALAYSIA,%20DAN%20SINGA PURA%20%28week%2013%29.html, diakses pada 2 April 2014 pkl 14:15. 86 Ibid. 87 Ibid.


Kerjasama Pertahanan yang digelar negara Malaysia untuk mengamankan Selat Malaka antara lain 88 : 1. Malacca Strait Sea Patroli atau Masilindo Trilateral Coordinate Patroli bersama negara Indonesia dan negara Singapura ; 2. The Eyes in the Sky oleh Malacca Strait Security Initiative (MSSI) bersama negara Indonesia, negara Singapura dan negara Thailand (Vavro, 2008: 13-14). Malaysia menolak tegas gagasan-gagasan yang dapat menjurus ke arah ‘internasionalisasi’ selat dan menentang campur-tangan pihak luar dalam pengurusan dan pengaturan Selat Malaka. Menurut Malaysia, upaya penggunaan Selat Malaka harus mengutamakan kepentingan nasional negara pantai tanpa merugikan dan mengganggu keamanan negara pantai. Karena itu, rezim yang diterapkan di Selat Malaka seharusnya Rezim Lintas Damai (Innocent Passage) bukan Rezim Pelayaran Internasional (Free Transit). Kapal-kapal yang melewati Selat Malaka tidak mengganggu keamanan dari negara pantai. Ini berarti bahwa melintasnya kapal-kapal perang harus berdasarkan sepengetahuan negara pantai, atau setidak-tidaknya tidak membawa bahaya bagi keamanan negara pantai. Kapal selam yang melintas harus di atas permukaan air. Kapal-kapal tangki dan kapalkapal raksasa lainnya diharuskan tidak membawa pencemaran laut saat mereka lewat di Selat Malaka 89.

88

Ibid. Ibid.

89


BAB II PROFIL GEOPOLITIK SELAT MALAKA. Selat dalam arti Geografis merupakan bagian dari laut yang menyempit

Recommend Documents