BAB II POLA PERTANIAN DAN PANGAN DI SUMATERA UTARA SEBELUM 1969 2.3
Petani Dan Pertanian Di Sumatera Utara 2.3.1
Pola Pertanian (Awal)
Pada awal abad ke 15, padi (beras) telah menjadi sumber makanan pokok di Kepulaun Asia Tenggara, mendahului makanan pokok lainya seperti talas, ubi, sagu dan sejenis gandum lainnya. Hal ini dikarena tanaman padi dapat tumbuh subur hampir di semua geografis 14. Padi menjadi komoditas pangan paling penting, bukan hanya di Sumatera, melainkan di seluruh kawasan Asia Timur sehingga sangat mudah kita menemukan pertanian padi di wilayah ini. Awal tananam padi dibudidayakan masih kurang begitu jelas, namun Burger berpendapat bahwa pertanian padi kering adalah yang tertua. Pelaksanaan
yang
berlaku saat itu yaitu pertanian ladang hutan (Roulerend). 15 Selanjutnya William membagi dua jenis padi yaitu, padi ladang yang tumbuh subur di dataran tinggi dan padi sawah tumbuh subur di dataran rendah. Ia melanjutkan, meskipun padi ladang
14
Dibeberapa daerah-daerah marjinal yang pertaniannya berpindah-pindah bergantung pada hujan yang tidak menentu, makan nasi menjadi suatu kemewahan musim panen saja. Lihat, Anthony Reid. Asia Tenggara Dalam Kurun Niaga 1450-1680 jilid 1. (Jakarta: YOI, 2014), hlm.23. Bahkan abad ke 15 terjadi perang penaklukan oleh Melaka yeng bergerak di daerah-daerah tepi semenanjung Malaya bagian selatan dan pantai timur Sumatera yang mengalami peningkatan kemakmuran sebagai penghasil bahan pangan (beras), emas, timah dan lada. Lihat M. C. Ricklef. Sejarah Indonesia Modern. (Yogyakarta: UGMPress, 2007), hlm.28-29 15 Pertanian ladang hutan adalah suatu daerah berpenduduk sedikit dan mempunyai banyak hutan, maka pertanian ladang dengan tanah yang bergilir (roulered), karena hutan dan ladang gantiberganti secara berturut-turut di gunakan di atas tanah yang sama. Lihat, D.H. Burger. Sejarah Ekonomis Sosiologis Indonesia Jilid II, (terj.) (Jakarta, 1970)
17
lebih baik secara kualitas namun padi sawah memberikan keuntungan kuantitas.16 Pada dasarnya keseluruhan wilayah pedalaman bersifat liar—terlihat bahwa kesuburan tanah yang menyebabkan banyak hutan di Sumatera, bukan di anggap sebagai sebuah hambatan, melainkan anugrah. 17 Burger mengamini hal tersebut, mengatakan bahwa antara kepadatan penduduk dengan kesuburan tanah terdapat korelasi. Daerah-daerah subur bergunung api muda memiliki kesuburan tanah yang baik, konsentrasi penduduk dipengaruhi oleh kesuburan tanah. Semakin meningkatnya jumlah penduduk selaras dengan meningkatnya kebutuhan hidupnya, termasuk mencukupi kebutuhan utama, yakni pangan. Oleh karena itu perluasan pertanian menjadi solusi untuk sekedar memenuhi kebutuhan dasar. Namun, masalah perluasan lahan pertanian bukanlah perkara mudah. Hal ini dikarenakan mitos yang diturunkan sejak kecil oleh nenek moyang mereka bahwa betapa pohon adalah objek sakral dewa-dewa yang tidak seharusnya dihancurkan oleh tangan perusak makhluk rendahan yang liar dan primitif.18 Namun ketika diterapkannya sistem feodal di daerah pesisir pantai timur Sumatera dan berlaku selama berabad-abad telah terjadi perubahan secara mendasar, alat-alat produksi seperti tanah milik raja dan para bangsawan—termasuk juga rakyat
16
Perbedaan keduanya tentang budidaya agrikultur ini bahwa kualitas padi ladang di anggap lebih superior karena menghasilkan nasi yang enak, putih, awet, dan mengenyangkan, sedangkan padi sawah lebih basah, kurang sehat lebih sulit direbus dan cepat membusuk namun bibit padi sawah tumbuh jauh lebih cepat sehingga menghasilkan kuantitas panen lebih banyak. Lihat, William Marsedan. Sejarah Sumatera.(Jakarta: Komunitas Bambu, 2013), hlm. 72-73 17 Ibid. 18 Ibid., hlm.74
18
dimobilisasi untuk kepentingan penguasa. Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar pendapatan Raja (Sultan) berasal dari konsesi tanah yang diberikan kepada rakyat ataupun investor. Sebelum tahun 1827 semua persentase tanah masuk ke kantong pribadi Raja atau Sultan yang berkuasa 19, sedikit berbeda kondisinya yang terjadi di daerah dataran tinggi Sumatera Utara. 20 Di wilayah dataran tinggi pegunungan ini di diami oleh orang Batak 21, telah menggunakan sistem bercocok tanam padi sawah dengan irigasi lebih awal, tetapi di daerah lain seperti wilayah Karo, Simalungun dan Pakpak mengenal bercocok tanam padi di ladang dengan cara menebang dan membakar hutan. Pola pertanian padi ladang maupun sawah umumnya ditanam dan dipanen hanya sekali setahun, selang waktu menunggu sirkulasi penaman biasa digunakan untuk tanaman palawija. 22 Namun yang tidak dapat di abaikan adalah bagaimana peran daripada petani yang masih sering di jadikan obyek dalam pembangunan. Hal ini terlihat bagaimana
19
Feodalisme adalah suatu cara berekonomi atau sistem ekonomi di mana raja, keluarga dan para bangsawan serta penguasa daerah adalah tuan dan rakyat petani sebagai abdi. Lebih lanjut lihar, Noer Fauzi. Petani dan Penguasa: dinamika perjalanan Politik Agraria Indonesia. (Yogyakarta: INSIST, 1999), hlm. 15. Lihat juga, Budi Agustono. Kehidupan Bangsawan Serdang 1887-1946. Tesis tidak diterbitkan. (Yogyakarta: Pascasarjana UGM, 1993), hlm. 81 20 Bagi bangsa Batak (Simalungun, Karo, dan Toba), tanah itu belumlah di pandang membawa keuntungan secara makro melainkan sebagai identitas dan tempat untuk bertahan hidup. Itulah sebabnya masyarakat Batak membagi-bagi tanah berdasarkan fungsinya. Untuk keterangan selanjutnya mengenai tanah Lihat, Bungaran antonius Simanjuntak, dkk. Arti dan Fungsi Tanah: bagi Masyarakat Batak Toba, Karo dan Simalungun. (Jakarta:YOI, 2015), hlm. 21-31 21 Wilayah yang di maksud adalah dataran tinggi Karo, Langkat Hulu, Deli Hulu, Serdang Hulu, Simalungun, Dairi, Toba, Humbang, Silindung, Angkola, Mandailing dan Kabupaten Tapanuli tengah. Daerah ini di diami oleh suku bangsa seperti: Karo, Simalungun, Pakpak, Toba, dan Angkola. Lihat, Payung Bangun dalam buku, Koentjacaraningrat: Manusia dan Kebudayaan di Indonesia (Jakarta: Djambatan, 1990), hlm. 94-95 22 Hal ini terkecuali di daerah Dairi biasanya mereka menanam kopi beserta dengan tanaman padi. Payung, Ibid., hlm.101
19
pandangan masyarakat luas (umumnya perkotaan) memandang rendah kehidupan petani yang di nilai promitif dan tradisional. Selain itu masih terdapatnya stigma yang negatif memandang petani pedesaan sebagai sumber tenaga kerja dan barang yang menambah dana kekuasaan (fund of power), akan tetapi petani itu adalah juga pelaku ekonomi dan kepada rumah tangga. Jangan mengabaikan, bahwa unit petani pedesaan bukan sekedar organisasi produksi yang terdiri dari sekian banyak “tangan” yang siap untuk bekerja di ladang; ia juga merupakan sebuah unit konsumsi yang terdiri dari sekian banyak mulut sesuai dengan banyaknya pekerja. 23 Umumnya dalam mengerjakan setiap aktivitas pertanian, masyarakat biasanya bergotong royong dalam bercocok tanam, bahkan dalam keluarga terjadi pembagian kerja. 24 Pembagian kerja antara lak-laki dengan perempuan dilakukan untuk mempermudah pekerjaan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. 2.3.2
Perluasan Lahan Pembuatan Sawah
23
Unit yang dimaksud adalah tidak sekedar memberi makan kepada anggota-anggotanya; ia juga memberikan pelayanan lainnya yang harus di sediakan bagi mereka. Lihat, Eric R. Wolf. Petani: Suau Tinjauan Antropologis. (Jakarta: Rajawali Press, 1983), hlm. 19 24 Pembagian kerja dalam keluarga untuk mempermudah proses pengerjaan di mana laki-laki mengerjakan pekerjaan berat sepeti; penebangan pohon, membakar huta, menyiapkan saluran-saluran, pematangan irigasi, membajak, membersihkan belukar hutan dll. Sedangkan perempuan biasanya menanam, menyiangi, menuai dll. Adapun gotong royong yang dimaksud adalah sekelompok kerabat dekat atau tetangga, bersama sama mengerjakan tanah dan masing masing anggota secara bergiliran. Istilah dalam orang toba yaitu marsiurupan, atau raron bagi orang Karo, dan haroan bagi orang Simalungun. Lihat Payung, op.cit., hlm. 102-103
20
Perluasan tanah sawah 25 di Sumatera Utara sangatlah memungkinkan dengan letaknya di wilayah tropis dengan curah hujan yang tinggi berkisar 1000-5000 mm/tahun. Budi daya tanaman padi dari segi botani, terutama sistem perakarannya sebenarnya bukan benar-benar merupakan tumbuhan tanaman air, tetapi tumbuh dengan baik dalam keadaan tergenang sehingga padi mempunyai sifat semiakuatis. Adapun penyebarannya ke dataran tinggi merupakan hasil pengembangan rekayasa lahan dengan sistem irigasi air dengan mengandalkan air hujan atau aliran sungai. Hal inilah yang mendorong semakin meningkatnya penggunaan lahan sawah di dataran tinggi seperti di daerah Tapanuli dan sekitarnya. Adapun secara umum di Sumatera Utara memiliki karakteristik cukup baik pada tanah sawah baik yang terdapat di daerah dataran tinggi dan berbukit-bukit maupun dataran rendah lainnya yang memiliki air yang melimpah. 26 Tanah sawah yang berasal dari tanah kering kemudian diairi umumnya berupa sawah irigasi. Sementara sumber air yang berasal langsung dari air hujan disebut sawah tadah hujan. Sawah yang dikembangkan di daerah rawarawa pasang-surut disebut sawah pasang surut Akhir abad ke 19 sampai awal abad ke 20, atas inisiatif pemerintah kolonial, di buka persawahan irigasi di Sumatera Timur. Tahun 1915 di Asahan telah terdapat 42.000 ha sawah irigasi, 22.000 ha sawah di Padang Bedagai, 3.000 ha di Serdang, 1.100 ha di Simalungun, 2,500 ha sawah di Langkat dan 350 ha di Tanah Karo. 25
Tanah sawah adalah tanah kering yang di airi, kemudian disawahkan atau dari tanah rawarawa yang dikeringkan dengan membuat saluran-saluran drainase. Lihat, Sarwono Hardjowigeno & M.Lufti Rayes. Tanah Sawah: Karakteristik, Kondisi, Dan Permasalah Tanah Sawah di Indonesia. (Malang: Bayumedia, 2005), hlm. 2-3 26 Ibid., hlm.14
21
Pembukaan irigasi ini terkait dengan pemenuhan pangan di Sumatera Timur, khususnya masyarakat perkebunan. 27 Perlu di catat pernyataan Burger sebelum masuknya kolonial ke Sumatera (Timur), situasi masih begitu sepi dan rawan. Wilayah dataran rendah memiliki tingat kemajuan yang cukup tinggi karena dekat dengan kegiatan lalu lintas perdagangan di banding dengan wilayah dataran tinggi yang masih terisolasi dan tertutup. Setelah masuknya kekuasaan kolonial pada tahun 1906, terjadi perubahan derastis terutama hubungan antara dataran tinggi dengan dataran rendah. Hal ini dikarenakan terjadinya sistem keamanan yang lebih baik. Penulis membatasi kajian sampai sejauh mana perubahan keamanan dan dampaknya terhadap perubahan sebelumnya, karena bukan itu yang menjadi fokus penelitian ini. Namun, pengamatan yang sedikit ini memberi kita gambaran. Mengingat masih sedikit kajian penelitian interaksi antara dataran tinggi dan rendah. Ketika dibukanya jalan-jalan baru dari pegunungan ke pantai pada tahun 1919, lalu lintas semakin bertambah ramai yang memungkinkan gerobak-gerobak keluar-masuk membawa barang dagangan mereka. Koneksi antara masyarakat antara pesisir dan pegunungan memiliki arti penting dalam hal perdagangan, utamanya memperkenalkan barang dagangan yang memiliki nilai ekonomi.
27
Edi Sumarno. Pertanian Karet Rakyat Sumatera Timur tahun 1863-1943. Tesis tidak diterbitkan. (Yogyakarta: Pascasarjana UGM, 1998), hlm. 39
22
Seperti dijelaskannya sejak Karesidenan Tapanuli dibentuk masyarakat telah mulai beralih dari hanya menaman pangan (padi dan sayur) mengubahnya menjadi menanam kopi. Namun pada tahun 1930-an harga kopi merosot tajam di pasar perdagangan ekport membuat petani semakin kesulitan memperoleh keuntungan. Krisis ini ternyata berdampak pada kondisi ketersediaan pangan yang sedikit karena banyaknya lahan pertanian untuk padi di alih-fungsikan untuk tanaman eksport. 28 Kesukaran tersebut mengakibatkan Sumatera Timur mengimport beras dari Jawa karena selama hampir ¼ penduduknya bergantung pada beras import. Kelangkaan (tepatnyak krisis) beras ini memberikan pelajaran penting bagi pemerintah kolonial untuk tidak semata membiarkan masyarakat melakukan alihfungsi tanaman pangan. Untuk melakukan pemulihan kebutuhan pangan yang tidak dapat di tunda, maka dilakukan perluasan kembali budi-daya tanaman padi. 29 Namun Burger tidak menjelaskan berapa jumlah areal perluasan dan pemeliharaan tanah sawah yang dilakukan oleh pemerintah kolonial dan masyarakat sendiri. 2.4
Pangan Di Sumatera Utara 2.4.1 Masa Kolonial Ketika berkembanganya perkebunan swasta di Sumatera Timur, terutama
perluasan pengembangan budidaya tembakau yang di rintis oleh Nienhuys 1863, kebanyakan petani beralih dari tanaman pangan menjadi tanaman komoditi ekport.
28 29
Burger, op.cit., hlm. 57 Ibid., hlm. 61
23
Terjadi perubahan pemikiran petani justru lebih memperhatikan keuntungan ekonomis dari tanaman tembakau daripada tanaman pangan seperti padi. 30 Sebelum para pemodal tiba di Sumatera Timur, sebagian besar daripada wilayah ini merupakan hutan rimba yang subur di penuhi dengan hutan tropis yang cukup lebat. Hutan tersebut merupakan tempat bagi penduduk setempat untuk mengusahakan tanaman padi maupun tamanan pangan lainnya melalui sistem perladangan berpindah. Masuknya korporasi konsorsium-konsorsium dari berbagai belahan dunia mulai melakukan penetrasi dan aktivitas ekonomi perkebunan dalam jumlah yang cukup luas di mulai sejak tahun 1913 meskipun aktivitasnya jauh lebih awal. Secara teritorial Belanda masih menguasai separuh dari keseluruhan areal tanah perkebunan dengan budidaya tembakau, Inggris mengikut dengan memonopoli perkebunan teh, di lanjutkan dengan Amerika Serikat dengan perkebunan karet serta korporasi negara Perancis-Belgia yang mengembangkan budidaya kelapa sawit. 31 Keberadaan konsorsium tersebut awalnya tidaklah memiliki masalah dan dampak terhadap ketersediaan pangan bagi para petani maupun penghuni wilayah tersebut. Ekpansi wilayah yang terjadi secara terus-menerus membuat tanah yang tersisa bagi 30
Inilah yang menjadi awal proses penyempitan lahan tanaman pangan di Sumatera Timur. Bahkan petani justru menggunakan lahan tanaman padi sebagai budidaya tembakau yang kemudian megusahakan supaya tanaman padi tidak mengganggu pertumbuhan tanaman tembakau. Lihat, T. Keizerina Devi. Poenale Sanctie: Studi Tentang Globalisasi Ekonomi dan Perubahan Hukum Di Sumatera Timur 1870-1950. (Medan: Pascasarjana USU 2004), hlm.54 Bandingkan dengan, Edi Sumarno. op.cit., hlm. 37. Kondisi yang sama juga terjadi di daerah lahan subur seperti tanah Karo, sejak di bukanya jalur darat yang menghubungkan Medan-Kabanjahe mulai beralih dari sekedar menanam tanaman pangan untuk kebutuhan sendiri kemudian melakukan diversifikasi tanaman komersial. Lihat Wara Sinuhaji. Aktivitas Ekonomi dan Enterprenuership: Masyarakat Karo Pasca Revolusi. (Medan: USUPress, 2004), hlm. 116 31 Ann Laura Stoler. Kapitalisme dan Konfrontasi: di Sabuk Perkebunan Sumatera, 18701979. (Yogyakarta: KARSA, 2005), hlm. 32
24
tanaman pangan semakin sempit. Hal ini lebih dikarenakan kerakusan para kesultanan melayu yang mengklaim sebagai pemilik yang sah. Kondisi ini semakin keruh melalui penyerobotan tanah yang dilakukan oleh pekerja perkebunan dan orang Batak Toba yang bermigrasi dari daerah pegunungan. Sehingga sisa tanah yang dapat di tanami tanaman pangan sedikit dan tidak memadai untuk mencukupi keperluan daripada subsistensi penduduk. 32 Terdapat sebuah korelasi konsumsi padi sebagai kebutuhan pokok dengan tanaman lain. Seperti di Sumater Timur, ketika terjadi peningkatan harga tanaman karet, petani masyarakat pesisir Pantai Timur Sumatera mulai meninggalkan tanaman pangan dan beralih kepada tanaman karet. Kemudian di tahun 1929 petani karet mengalihkan aktivitasnya kembali ke penanaman pangan. 33 Kemungkinan korelasi ini berhubungan dengan peluang memperoleh keuntungan ekonomis dari tanaman komersial serta gaya hidup masyarakat pesisir. Kondisi ini tidak terjadi di masyarakat dataran tinggi. Siklus pertanian tidak menunjukkan terjadi perubahan tanaman seperti yang terjadi di Sumatera Timur. Sehingga dapat dikatakan terjadi perbedaan antara kondisi produksi pangan yang terjadi di Sumatera Timur dengan dataran tinggi Toba dan sekitarnya. Pada awal tahun 1933 merupakan awal kebijakan pengendalian harga langsung harga beras untuk membatasi import dengan cara lisensi dan harga-harga diawasi langsung oleh pemerintah termasuk menggalakkan perdagangan beras antar 32 33
Ibid., hlm. 39 Untuk mengetahui perubahannya lihat, Edi Sumarno, op.cit., hlm. 192
25
pulau dengan tujuan agar daerah-daerah defisit beras di luar Jawa memperoleh tambahan beras dari daerah surplus beras seperti Jawa, Bali dan Sulawesi Selatan. 34 Kedatangan sejumlah perusahaan-perusahaan membawa serta modal dalam jumlah yang besar ke pesisir Sumatera Timur membawa berkah bagi penduduk yang tinggal di dalamnya. Kehidupan mereka biasa hidup sebagai petani dan nelayan kini lebih sejahtera berkat sistem sewa tanah kepada para imigran atau buruh yang ada di Sumatera
Timur.
Dampak
daripada
masyarakat
yang
tinggal
di
daerah
Cultuurregebied adalah derasnya arus gelombang invasi yang membawa serta masuk budayanya. Seperti yang di jelaskan oleh Stoler sebelum masuknya para migran, wilayah tanah Karo dan Simalungun hidup tradisional sebagai petani tanaman ladang dengan pola berpindah-pindah. Di kalangan migran dari dataran tinggi telah mengenal teknik budidaya padi sawah, sehingga lambat laun terjadi transfer pengetahuan. 35 Terlepas apakah hubungan berdampak negatif atau positif, hal ini bukanlah cakupan pembahasan kajian ini. Yang menarik adalah bagaimana memberi dan menyediakan makanan yang cukup terhadap kalangan penduduk yang telah menyewakan tanah miliknya kepada pihak pemodal serta kebutuhan para buruh dan pegawai yang terus-menerus bertambah? Ann Stoler mengungkapkan bahwa ekonomi perkebunan yang diterapkan di Sumatera Timur memberikan kedudukan para pekerja sebagai setengah proletar dan setengah petani atau menjadi kuli dan sekaligus petani miskin (peasentization). 34 35
Anne Both, op.cit., hlm. 30 Ann Laura. op.cit., hlm.8-9
26
Artinya para buruh berusaha sendiri untuk mencukupi kebutuhan secara mandiri dengan memberikan sepetak tanah untuk ditanami secara musiman setelah musim panen perkebunan selesai. Inilah cara cerdik untuk mengurangi biaya bagi pihak modal sekaligus bentuk kontrol atas perburuhan. 36 Karena bukanlah perkara mudah memberi makan kepada setiap
individu dalam jumlah yang besar jika tanpa
menggunakan kontrol yang baik utamanya juga tidak ingin mengganggu produktivitas para tenaga kerja. Kemudian bagaimana kelangsungan kebutuhan daripada pekerja orang Eropa diperkebunan yang jumlah sekitar 11.000 orang tahun 1930 dan secara keseluruhan tidak kurang dari 336.000 pekerja, serta masih bertambah di tahun berikutnya? Kemudian bagaimana dengan penduduk asli sebagai pemilik lahan mencukupi kebutuhannya? Menarik untuk di catat Ann Stoler menjelaskan bagaimana penguasa tanah dengan cerdik memanfaatkan kesempatan pendaptan pribadi dengan memberikan sebagian tanah konsesinya kepada para penggarap (utamanya migran) Jawa untuk mengusahai tanah mereka melalui penetapan sewa sampai dua-per-tiga dari hasil panen padi. Adakah dampak ekspansi para korporasi terhadap ketersediaan pangan? Sumatera Timur adalah salah satu daerah defisit pangan yang paling parah di Hindia Belanda. Stoler mengatakan, “produksi pangan setempat nyaris tidak mencukupi kebutuhan makan penduduk pribumi, lebih-lebih industri perkebunan yang sama
36
Ibid., hlm. 10
27
sekali tergantung pada beras import”. 37 Untuk menanggulangi bahaya krisis pangan yang ada, pemerintah mendorong para perusahaan untuk menyisihkan 3,5 hektar setiap 100 orang pekerja untuk menaman jagung, singkong, dan padi gogo. Sayangnya usaha ini dilakukan pihak perusahaan bukan untuk mencapai semi swasembada pangan, melainkan menjaga produktivitas pekerja tidak menurun sekaligus mengurangi pengeluaran biaya tambahan. Hal ini telihat pemecahan masalah yang di lakukan perusahaan dengan mengalokasikan tanah kepada pekerja dalam petak-petak kecil yang di tanami diluar jam kerja. Seperti di kutip stoler: “Kerugian masih besar karena harga beras yang mahal dalam enam bulan terkahir tahun 1911. Namun demikian lebih baik kita menanggung kerugian ini, karena ... bila tidak pemerintah akan menganggap perlu untuk menaikkan upah kuli, yang sudah barang tentu lebih mahal lagi bagi kita. Mahalnya harga beras hanya bersifat sementara, tetapi sekali upah dinaikkan tidak mudah bagi kita untuk menurunkan.”38
Di masa pemerintah Jepang, petani tidak lebih dari obyek eksploitasi yang lebih dahsyat. Selain petani memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan pangan tentara fasis Jepang sebanyak 20% hasil produksi, mereka juga mengerahkan sejumlah petani untuk dijadikan tenaga romusha. Ketika Jepang mendarat di Sumatera Timur, mereka kemudian menduduki tempat-tempat strategis sebagai bagian dari padi ekspansi hasil bumi untuk mendukung aksi militer mereka. Tujuan semula kedatangannya untuk menjadikan Sumatera sebagai sumber bahan mentah—di mana lapangan pasar ekonomi dibiarkan hancur berantakan oleh karena tidak ada kapal pangangkut barang. Hamparan konsesi perkebunan terutama tembakau diperintahkan untuk dibebaskan 37 38
Ibid., hlm. 67 ibid., hlm. 68
28
sebesar 160.000 Ha gun penanaman padi, jagung, dan umbi-umbian—di samping dilaksanakannya pembukaan lahan baru seluas 52.000 Ha dijadikan lahan produksi pangan. Untuk mengelola tanaman pangan tersebut, pemerintah Jepang mengenakan wajib tanam bagi buruh dengan membagi secara petak tanah masing-masing seluas 0,6 Ha yang dipinjamankan kepada petani dan buruh yang tidak memiliki tanah. Jepang kemudian terpaksa merubah Politik Ekonomi secara menyeluruh tahun 1943 ke arah swasembada yaitu mencukupi kebutuhan sendiri bukan saja bagi Sumatera sebagai satu-kesatuan melainkan masing-masing provinsi dan bunshu (kabupaten). Selama masa pendudukan Jepang, perkebunan yang luas di Sumatera Timur sama sekali tidak ada gunanya, oleh karena itu banyak areal perkebunanperkebunan budidaya tanaman eksport terbengkalai dan tidak terawat. Perbedaan kebutuhan menjadi alasan yang jelas akan sebuah tujuan memperlihatkan kebijakan ekonomi-politik selama pendudukan Jepang. Inilah awal redupnya era kejayaan perkebunan di Sumatera Timur. Hal ini menyebabkan luas lahan penanaman tembakau turun sampai seperempat. Perkebunan-perkebunan sekarang terpaksa mengerahkan usahanya kepada tanaman yang menghasilkan bahan makanan. Di samping banyaknya perubahan arah kebijakan terutama menyangkut pemenuhan kebutuhan pangan, nyatanya selama pendudukan Jepang di Sumatera Timur tetap terjadi kelangkaan pangan. Anthony Reid menduga bahwa sebab utama kekurangan beras ini mungkin karena penghindaran dan perlawanan diam-diam para
29
petani terhadap setoran wajib dengan harga nominal. 39 Setoran ini merupakan kebijakan yang diterapkan untuk mencukupi kebutuhan militer Jepang selama pendudukan berlangsung. Sayangnya Reid tidak menjelaskan apakah sikap pasif rakyat ini sebagai bagian dari strategi atau hanya ketakutan rakyat terhadap militer Jepang. Bahkan kita juga mempertanyakan perlawanan yang dimaksudkan oleh Reid dalam bentuk bagaimana, karena sepanjang penjelasan tidak menyangkut akan bentuk perlawanan petani terhadap aksi militer tersebut. Setidaknya telah memberikan kita sedikit gambaran kondisi masyarakat akan kebutuhan pangan yang terjadi semasa pendudukan Jepang. 2.4.2 Masa Awal Kemerdekaan Hingga Tahun 1968 Keadaan Sosial ekonomi pada masa awal kemerdekaan umumnya belum mengalami banyak perubahan seperti kesulitan-kesulitan sejak jaman Jepang, terutama di bidang pertanian terus berlanjut. Kemunduran produksi pertanian karena pada zaman Jepang para petani tidak giat—dikarenakan pihak pemerintah Jepang membeli hasil-hasil dari petani seperti beras (padi) dengan harga yang sangat murah. 40 Di samping itu, petani juga menghadapi kerentanan perubahan siklus iklim seperti banjir, musim kemarau, maupun banyaknya tenaga yang dikerahkan untuk kerja romusha. 39
Anthony Reid. Perjuangan Rakyat: Revolusi dan Hancurnya Kerajaan di Sumatera. (Jakarta: Pustaka Sinar harapan, 1987), hlm 204-7. Bandingkan, Gunawan Sumodiningrat. Menuju Swasembada Pangan Revolusi Hijau: Introduksi Manajeman dalam Pertanian. (Yogyakarta: RBI, 2001), hlm. 17 40 Sejarah Daerah Sumatera Utara. (Proyek Pemerintah dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, 1976/1977)
30
Di masa Orde lama, pegawai sipil maupun militer menerima sebagian gaji mereka dalam bentuk beras. Program swasmbada beras awalnya dicanangkan pada tahun 50-an dan 60-an, dilatarbelakangi terbatasnya devisa untuk membeli beras import guna mengisi kekurangan produksi dalam negeri. 41 Pada tahun 1952, pemerintah pusat telah meluncurkan program Kesejahteraan Kasimo yang bertujuan mencapai swasembada beras dengan menggunakan pendekatan
penyuluhan
percontohan dan teknik cara bertanam padi yang lebih baik kepada petani. 42 Kemudian berlanjut tahun 1959 menetapkan program Padi Sentra sebagai penyempurnaan dari program sebelumnya yaitu mencapai swasembada sebelum tahun 1963. 43 Namun target Program Sentra Padi gagal, justru mengalami kekurangan beras dalam jumlah yang banyak sehingga terjadi perubahan jatah beras kepada pegawai sipil dan militer, yakni 25% jagung dan 75% beras. Kondisi ini terus menurun hingga 1965, sebagai dampaknya pegawai negeri dan militer hanya menerima separuh jatah yang mereka terima semula. Untuk mengatasi kelangkaan beras, langkah awal pemerintah biasanya dengan membuka keran import dari luar-negeri sebagai antisipasi melambungnya harga beras berdampak pada inflasi. Namun, untuk jangka panjang tentunya sangatlah beresiko dengan mengandalkan import beras untuk mencukupi kebutuhan semata. Menaikkan produksi beras merupakan jawabannya yang dapat dilakukan melalui perbaikan 41
Anne Both, op.cit., hlm. 31 Ibid. 43 Program Padi Sentra dimaksudkan untuk menyediakan jasa-jasa penyuluhan, namun nyatanya program ini dinilai gagal oleh. Adapun pelajaran penting dari program ini adalah perlunya peranan salluran perkreditan yang baik dan pentingnya dikembangkan staf yang kompeten. Ibid. 42
31
sejumlah faktor-faktor produksi seperti pemakaian pupuk, perbaikan irigasi, pemakaian bibit unggul, perluasan lahan produksi dengan membuka daerah-daerah baru yang potensial. Naik-turunnya harga beras di lapangan juga di sebabkan oleh hukum permintaan dan penawaran—penyumbang lain juga disebabkan oleh faktor phychologis. Faktor ini timbul karena kurangnya kepercayaan pada nilai rupiah atau seretnya perlengkapan beras di pasaran, sehingga distributor membeli beras dengan rendah di pasaran serta menjualnya dengan harga tinggi 44. Pemerintahlah yang memiliki peran sentral terhadap tindakan-tindakan perdagangan di lapangan serta menjamin kestabilan harga dan barang di pasaran, sekalipun harga beras diserahkan ke pasar. Pada tahun 1970an diperkenalkan Revolusi Hijau yang diawali dengan mengembangkan budidaya padi dan menata keseragaman dan keserampakan penerapannya. Termasuk masalah bibit, pengairan, penanggulangan hama, dan sebagainya. Dari sinilah kemudian lahir wadah yang kuat dari kegiatan revolusi Hijau di Indonesia dengan bentuk Bimbingan Massal atau BIMAS yang di motori oleh Institut Pertanian Bogor (IPB), dengan menggerakkan ribuan mahasiswa pertanian dari berbagai Perguruan Tinggi di Indonesia. 45
44
Saroso Wirodihardjo. Masalah Perdagangan dan Politik Ekonomi Indonesia. (Jakarta: NV, 1956), hlm. 473-4 45 Gunawan Sumodiningrat, op.cit., Hlm. 52. Lihat juga, Leokman Soetrisno. Pertanian Pada Abad Ke 21. (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi DEPDIKBUD,1991), hlm 10-12
32
Pada tahun 1961, Pemerintah pusat telah membuat Program Pembangunan Semesta Nasional Berencana atau Depernas yang diketuai oleh Prof. Muhammad Yamin. Dalam proyek tersebut disusun untuk menetapkan rencana pembangunan kebijakan pemerintah secara nasional mengkoordinir pembangunan di setiap daerah. Melalui Departemen Pertanian membuat proyek Padi Sentra untuk meningkatkan produksi beras yang dipelopori oleh gerakan Intensifikasi Masal. Sumatera Utara sendiri di targetkan akan merehabilitasi pangairan seluas 16.000 Ha dalam jangka waktu delapan tahun dengan anggaran biaya 4 juta Rupiah dari pemerintah pusat. Di dalam proses pengembangannya Pelanjutan Penyempurnaan, pemerintah menambah 40 juta lagi dengan sasaran 14.000 ha dalam waktu 5 tahun. Untuk program perluasan lahan sendiri, Sumatera Utara diberikan anggaran terbesar secara nasional yaitu 210 juta dari totall 477 juta rupiah yang di harapkan akan mencetak sawah seluas 40.000 dalam jangka 8 tahun. Sementara untuk proyek besar lainnya, Sumatera Utara dibebankan 27.000 ha lahan padi dengan anggaran 80 juta rupiah di targetkan selesai dalam 7 tahun. 46 Di sini kita melihat Sumatera Utara mendapatkan 4 proyek besar di bidang produksi pangan yaitu, program rehabilitasi, pelanjutan penyempurnaan, perluasan, proyek besar. Secara nasional hanya terdapat 5 wilayah ditetapkan untuk mendapatkan perhatian pemerintah pusat yaitu Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Yogyakarta dan Sulawesi Selatan.
46
Mr. H. Muhammad Yamin. Pembangunan Semesta. (Bukit Tinggi: Nusantara, 1959), hlm.
68-73
33
Untuk menangani masalah kelangkaan beras yang sering terjadi di Indonesia, pemerintah mendirikan gudang dan lumbung padi di setiap Daswati I dan desa di Indonesia dengan anggaran sebesar 250 juta rupiah. Di harapkan melalui kebijakan ini dapat mencapai kestablian harga beras, pemberantasan idjon, dan tertibnya periode produksi (tidak terjadi kelangkaan di musim paceklik). Lumbung padi di isi setelah panen yang diambil dari pembelian padi rakyat tani (yang bersedia menjualnya) atau dipinjam dari petani kaya dengan bunga yang layak dan dibayar kembali setelah penjualan padi dilakukan. Untuk mengatasi kekosongan pasokan beras di desa selama musim paceklik, pemerintah akan menyalurkan persediaan beras dari Daswita I. Di harapkan gudang-gudang beras juga dapat berperan sebagai sumber beras yang di distribusikan kepada pegawai negeri dengan harga subsidi, selama gaji mereka tidak seimbang dengan harga barang-barang sandang pangan. 47 Namun masalah lain yang sering terjadi adalah kekurangan keamanan pangan yang di alami daerah sentra-sentra produksi padi, juga buruknya koneksi pengangkutan antar-daerah, minimnya fasilitas dan alat-alat produksi membuat semakin tingginya ongkos pengangkutan. Tingginya faktor-faktor resiko inilah yang dialami daerah-daerah dan diperparah dengan terjadinya bencana alam yang mengakibatkan kegagalan panen dalam jumlah besar. 48 Namun sedianya pemerintah juga tetap hati-hati dan selalu waspada terhadap segala bentuk kebijakan dan intervensi pasar beras. Sikap pemerintah dalam 47 48
Ibid. hlm. 76-77 Saroso Wirodihardjo, op.cit., hlm. 473
34
menyelesai kelangkaan beras dengan mengambil jalan pendek dengan mengimport beras dari luar-negeri dapat memicu permasalah baru dan hanya menguntungkan sekelompok orang. Subsidi yang diberikan pemerintah di masa Orde Lama memang ditujukan untuk dapat menstabilkan harga beras di pasaran termasuk di daerah, namun nyatanya kondisi ini di manfaatkan oleh pedagang untuk mengambil keuntungan dari selisih harga yang cukup besar akibat pemerintah melepas harga ke pedagang dengan harga murah. 49 Sering sekali terjadi kelangkaan beras bukan karena kekosongan pasokan dari petani atau terlambatnya distribusi dari stok pemerintah kedaerah melainkan aksi nakal para pedagang dengan melakukan penimbunan beras untuk menaikkan harga beras di pasaran. Pemerintah kemudian mengadakan penggalangan melalui suatu mekanisme beras import untuk menjaga kestabilan harga beras guna mencegah penimbunan spekulatif para pedagang. Dampak kelonjakan harga beras yang paling dirasakan oleh golongan menengah kebawah masyarakat perkotaan yang menghuni sebagian besar penduduk perkotaan, sementara masyarakat pedesaan tidak mengalami akibat yang berarti karena sebagian besar masyarakat pedesaan di Sumatera adalah petani yang menghasilkan produksi padi.
49
Ibid., hlm. 486-7
35
