BAB II POFIL KOTA GUNUNGSITOLI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHDAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH GUNUNGSITOLI TAHUN 2014
Bab dua berisi penjelasan secara umum mengenai profil Kota Gunungsiotli sebagai daerah objek penelitian, kemudian profil DPRD Kota Gunugsitoli sebagai objek penelitian. Kedua hal ini penting untuk disajikan dalam bab dua sebagai gambaran bagi pembaca mengenai dimana, bagaimana dan siapa objek penelitian. Kemudian kedua hal ini berkaitan dengan masalah penelitian yang akan dibahas pada bab selanjutnya. Selain itu, pada bab ini akan dipaparkan mengenai Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2014. Data ini penting untuk disajikan sebagai bahan yang akan dibahas nantinya pada bab III.
Rencana
kebijakan ini merupakan salah satu fokus penelitian yang akan dipaparkan pada bab selanjutnya.
2.1 Profil Kota Gunungsitoli Kota Gunungsitoli merupakan sebuah daeah otonom di wilayah Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor : 47 Tahun 2008. Jauh sebelum menjadi sebuah daerah otonom, Gunungsitoli dikenal sebagai salah satu kota tertua dan representasi dari perkembangan
peradaban modern di wilayah Kepulauan Nias. Kepulauan Nias sebelum adanya pemekaran beberapa daerah otonom baru, dulunya merupakan suatau wilayah administratif pemerintahan, yakni Pemerintahan Daerah tingkat II Nias dengan ibu kotanya Kecamatan Gunungsitoli. 46 Seiring dengan perkembangan kondisi ketatanegaraan yang ditandai lahirnya regulasi tentang Pemerintahan daerah atau yang lebih dikenal dengan otonomi daerah, wilayah pemerintahan Kabupaten Nias secara bertahap mulai mengalami pemekaran. Mulai dari terbentuknya Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2003, dan dilanjutkan oleh Kota gunungsitoli, Kabupaten Nias Utara, dan kabupaten Nias Barat pada tahun 2008.47 Tanggal 25 mei 2009, Kota Gunungsitoli resmi dinakhodai oleh Drs. Martinus lase, MSP, sebagai pejabat Walikota. Sejak saat itu, semangat perubahan menuju tatanan kehidupan yang lebih baik mewarnai dinamika perkembangan Kota Gunungsitoli sebagaimana wilayah perkotaan pada umumnya. Posisi strategis kota Gunungsitoli sebagai pintu gerbang Kepulauan Nias semakin meningkatkan daya saing perekonomian daerah khususnya di sektor jasa, perdagangan dan industri. Selanjutnya pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (PEMILUKADA) perdana di Kota Gunungsitoli telah berhasil menorehkan tinta emas dalam lembaran sejarah kepemimpinan pemerintahan yakni terpilihnya Walikota dan
46
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Gunungsitoli, Data dan Informasi Statistik Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2014, 2014, hal 1. 47 Ibid.
Wakil Walikota Gunungsitoli periode 2011-2016 Drs. Martinus Lase, M.SP dan Drs. Aroni Zendrato. 48 Visi Kota Gunungsitoli yaitu Kota Samaeri, dimana kata Samaeri berasal dari bahasa daerah Nias, memiliki makna Ina Sendoro/seorang ibu yang memiliki, memelihara, melayani, dan mewujudkan kesejahteran. Dengan misi menyatukan langkah dn tekad segenap rakyat Kota Gunungsitoli menuju Kota mandiri dan masyarakat madani, memperjungkan kesejahteraan umum masyarakat Kota Gunungsitoli,
mencerdaskan
kehidupan
rakyat
Kota
Gunungsitoli,
serta
memberdayakan semua sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk mempercepat pembangunan Kota Gunungsitoli. 49 Kota Gunungsitoli dalam perkembangannya sebagai sebuah daerah otonom baru, memiliki ragam potensi sumber daya ekonomi lokal yang belum dikelola secara optimal.
Posisi strategis Kota Gunungsitoli sebagai pintu gerbang
Kepulauan Nias, serta ketersediaan infrastruktur strategis yang relatif memadai dibandingkan dengan daerah otonom lainnya di wilayah Kepulauan Nias, pada hakekatnya memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam struktur perekonomian daerah terutama pertumbuhan sektor jasa, perdagangan dan industri sebagaiman ciri kota pada umumnya. 50 Beranjak dari kondisi tersebut, Pemerintah Kota Gunungsitoli secara bertahap melakukan upaya-upaya perubahan melalui sejumlah kebijakan pembangunan yang mendorong percepatan peningkatan daya saing daerah. 48
Loc.Cit Ibid., hal i. 50 Ibid., hal 2. 49
Kebijakan pembangunan di daerah dilakukan secara terpadu, terarah, dan bersinergi dengan kebijakan pemerintah tingkat atas. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan pembangunan tersebut, pemerintah daerah menetapkan skala prioritas pembangunan daerah, yang pelaksanaannya dilakukan secara simultan
meliputi
berbagai
sektor
pembangunan
dengan
senantiasa
mengedepankan azas pemerataan, proporsionalitas, dan keberpihakan pada kepentingan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk memberi dampak yang luar biasa terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat. 51 Kota Gunungsitoli adalah kota yang terletak sebuah gugusan pulau yang dikenal dengan nama Kepulauan Nias terletak di sebelah barat Pulau Sumatera, ynag secara geografis terletak antara 00012’-1032’ Lintang Utara (LU) dan 970000’-980000’ Bujur Timur (BT). Dengan ketinggian rata-rata 0-600 meter diatas permukaan laut. Kota Gunungsioli merupakan salah satu daerah kota di Provinsi Sumatera Utara yang mempunyai jarak ± 85 mil laut dari Sibolga. 52 Kota Gunungsitoli memiliki luas wilayah 469,36 km2 atau 0,38 persen dari luas wilayah Propinsi Sumatera Utara, terdiri dari enam kecamatan yaitu Kecamatan Gunungsitoli utara, Kecamatan Gunungsitoli Alo’oa, Kecamatan Gunungsitoli, Kecamatan Gunungsitoli Selatan, Kecamatan Gunungsitoli Barat, Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, 98 desa, dan 3 kelurahan. Dari 101
51
Loc.Cit., Ibid., hal 8.
52
desa/kelurahan atau 27 % terletak di daerah pesisir pantai, dan 74 desa atau 73 % berada di daerah dataran tinggi atau pegunungan. 53 Secara Administratif Kota Gunungsitoli berbatasan dengan Kecamatan Sitolu Ori (Kabupaten Nias Utara) di sebelah utara, Samudra Indonesia d sebelah timur, Kecamatan Gido dan Kecamatan Hiliserangkai (Kabupaten Nias) di sebelah Selatan, dan Kecamatan Hiliduho (Kabupaten Nias) serta Kecamatan Alasa Talumuzoi dan Kecamatan Namohalu Esiwa (Kabupaten Nias Utara) di sebelah Utara.54 Kemudian ada beberapa rencana kawasan strategis Kota Gunungsitoli yang didasarkan pada pengaruh yang sangat penting terhadap ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan,
antara lain : 55Kawasan strategis ekonomi, meliputi:Kawasan
pertumbuhan perekonomian di wilayah Nazalou Lolowua, Teluk Belukar, Olora, Tuhegeo I, Ilir, Pasar Gunungsitoli dan Saombo, Kawasan pengembangan industri di wilayah Teluk Belukar dan Olora, Kawasan pariwisata bahari di Teluk Belukar, Afia, Pasar Gunungsitoli, Turendra, Fowa, dan pendukung pariwisata berupa perhotelan dan prasarana tempat hiburan di wilayah PPK serta Kawasan pengembangan pendiidkan di wilayah Gunungsitoli dan Gunungsitoli Idanoi. 56 Yang kedua yaitu Kawasan Strategis Sosial dan budaya meliputi :Kawasan budaya/ rumah adat;Kawasan situs batu megalith; dan Kawasan tempat bersejarah, Kawasan Strategis Fungsi dan daya Dukung lingkungan Hidup meliputi daerah
53
Loc.Cit., Ibid. 55 Ibid., hal 10. 56 Ibid 54
rawan Bencana Tsunami di sepanjang pesisir pantai Kota Gunungsitoli, Kawasan Strategis Sumber Daya Alam meliputi kawasan pertambangan di Kecamatan Gunungsitoli Alo’oa.57 Jumlah penduduk Kota Gunungsitoli sendiri tahun 2013 menurut angka proyeksi BPS Kota Gunungsitoli sebanyak 129.043 jiwa, terdiri dari penduduk perempuan sebanyak66.105 dan penduduk laki-laki sebanyak 63.298 jiwa. Dari total penduduk Kota Gunungsitoli sebanyak 48,04 persen berdomisili di Kecamatan Gunungsitoli, sementara wilayah yang paling sedikit didiami yakni Kecamatan Gunungsitoli Alo’oa sebanyak 5,32 persen.Berdasarkan jumlah penduduk menurut kelompok umur, penduduk ynag paling banyak berada pada kelompok umur 0-4 tahun sebanayak 16.332 jiwa, sementara yang paling sedikit berada pada kelompok umur 60-64 sebanyak 3.400 jiwa. 58 Berdasarkan jenis kelamin, penduduk dengan jenis kelamin laki-laki sebesar 63.299 atau 48,92 persen, sementara penduduk dengan jenis kelamin perempuan sebesar 66.104 atau 51,08 persen. Kepadatan penduduk Kota Gunungsitoli tahun 2013 berdasarkan angka proyeksi adalah sebesar 276 jiwa per Km2. Sementara berdasarkan wilayah kecamatan, kepadatan penduduk terbesar berada pada Keamatan Gunungsitoli sebesar 570 jiwa per Km2, dan wilayah kecamatan dengn kepadatan penduduk terkecil berada di Kecamatan Gunungsitoli Alo’oa sebesar 114 jiawa per Km2. 59
57
Loc.Cit., Ibid., hal 21. 59 Ibid. 58
Jumlah penganut agama di wilayah Kota Gunungsitoli, meliputi : agama Kristen Protestan sebanyak 92.510 jiwa atau 71,04 % , Islam sebanyak 21.147 jiwa atau 16,24 %. Katolik sebanyak 16.278 jiwa atau 12,50 % dan Budha sebanyak 284 jiwa atau 0,22 %. Seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini : Tabel 2.1 Jumlah Umat Beragama di Kota Gunungsitoli Tahun 2013 No.
KECAMATAN
1.
Kec. Gunungsitoli
2.
Kec. Gunungsitoli Idanoi
3.
Kec. Gunungsitoli Selatan
4.
Islam
Protestan
Katolik
Hindu
Budha
15.564
36.104
6.758
-
284
1.753
16.515
4.183
-
-
506
11.890
1.748
-
-
Kec. Gunungsitoli Barat
-
6.275
877
-
-
5.
Kec. Gunungsitoli Utara
3.324
11.069
2.175
-
-
6.
Kec. Gunungsitoli Alo’oa
-
10.657
537
-
-
21.147
92.510
16.278
0
284
Jumlah
Sumber : Kementrian Agama Kantor Kabupaten Nias Dari tabel dapat kita simpulkan bahwa penduduk bergama Kristen Protestan merupakan penduduk terbanyak, dan Budha dengan penduduk terkecil. Selain itu Kec. Gunungsitoli merupakan kecamatan dengan penduduk terbanyak dibanding kecamatan lain baik dari jumlah penduduk per agamanya maupun secara keseluruhan. Untuk kondisi aparatur daerah, SDM aparatur daerah atau pegawai negeri sipil yang bekerja di lingkungan pemerintah Kota Gunungsitoli pada tahun 2013 tercatat sebanyak 3.247 orang, mengalami penurunan dibanding dengan tahun 2012. Jumlah PNS aparatur daerah yang terbanyak berdasarkan latar belakang
pendidikan yakni sarjana sebanayak 1.265 orang, sementara yang paling sedikit yakni latar belakang pendidikan S-3 sebanyak 1 orang. 60 Berdasarkan ruang golongan kepangkatan, pada tahun 2013 PNS terbanya berada pada ruang golongan III sebanayak 1.612 orang, sementara yang paling sedikit berada pada ruang golongan I sebanyak 10 orang. Distribusi PNS aparatur daerah berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), PNS terbanyak berada pada SKPD Dinas Pendidikan, sementara yang paling sedikit berada pada SKPD Kelurahan Saombo. 61 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Kota Gunungsitoli yang terlah terbentuk sampai dengan tahun 2013, sebanyak 31 SKPD, terdiri dari : Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Tata Ruang, Perumahan, dan Kebersihan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Keil dan Menengah, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Peuda dan Olahraga, Dinas Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pemberdayaan Masyarakat, PP, KB, dan Pemdes, Badan Pelayanan Perizinan terpadu, Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindunagn Masyarakat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor 60
Loc.Cit., hal 32. Ibid., hal 33.
61
Lingkungan Hidup, Kecamatan Gunungsitoli, Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, Kecamatan Gunungsitoli Selatan, Kecamatan Gunungsitoli Barat, Kecamatan Gunungsitoli
Utara,
Kecamatan
Gunungsitoli
Alo’oa,
Kelurahan
Pasar
Gunungsitoli, Kelurahan Ilir dan Kelurahan Saombo. 62
2.2 Profil DPRD Kota Gunungsitoli Periode 2009-2014 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah periode 2009-2014 terdiri dari 25 anggota Dewan yang bersal dari berbagai partai politik, antara lain PARTAI DEMOKRAT, PDI-P, HANURA, GERINDRA, GOLKAR, PARTAI PELOPOR KEBANGSAAN, PKPB, PPD, BARNAS, PNBK, PAKAR PANGAN, PPI, PDP, PARTAI BURUH, PKDI, PIS, PARTAI PATRIOT, dan PDS. Dimana diantaranya adalah 23 orang anggota dewan laki-laki dan tiga orang anggota dewan perempuan, seprti yang terlihat pada tabel di bawah ini : Tabel 2.2 Banyak Anggota DPRD Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin Kota Gunungsitoli Anggota DPRD No.
PARTAI POLITIK
Periode 2009-2014 Laki-laki
62
Jumlah
(%)
Perempuan
1.
Partai Demokrat
5
2.
Partai Pelopor Kebangsaan
3.
6
24
2
2
8
PDI-P
2
2
8
4.
PKPB
1
1
4
5.
HANURA
1
1
4
Ibid., hal 32-33.
1
6.
PPD
1
1
4
7.
BARNAS
1
1
4
8.
GERINDRA
1
4
9.
GOLKAR
1
1
4
10.
PNBK
1
1
4
11.
PAKAR PANGAN
1
1
4
12.
PPI
1
1
4
13.
PDP
1
1
4
14.
Partai Buruh
1
1
4
15.
PKDI
1
4
16.
PIS
1
1
4
17.
Partai PATRIOT
1
1
4
18.
PDS
1
1
4
25
100
1
1
Jumlah
22
3
Sumber : Sekretariat DPRD Kota Gunungsitoli Partai Demokrat sebagai pemenang pemilihan legislatif tahun 2009 berhasil menyumbangkan enam orang anggota dewannya untuk periode jabatan 2009-2014. Disusul Partai Pelopor Kebangsaan dan PDI-P masing-masing dua orang dan lima belas partai lain dengan masing-masing menyumbangkan satu oarang anggota dewan untuk mewakili dapil masing-masing. DPRD Kota Gunungsitoli dibagi kedalam tiga Komisi yaitu:Komisi A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :bidang Tata Pemerintahan Umum,
bidang
Keamanan
dan
Ketertiban,
bidang
Informasi
dan
Komunikasi/Media/Pers, bidang Hukum/Perundang-Undangan dan HAM, bidang Pertahanan dan Keamanan, bidang Kehakiman;, bidang Kejaksaan, bidang Kepolisian, bidang Maritim, bidang Kepegawaian/aparatur, bidang Perizinan, bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, bidang Kependudukan dan Catatan Sipil, bidang Statistik, bidang Organisasi Sosial, Politik dan
Kemasyarakatan, bidang Pertanahan, bidang PengawasanDaerah danbidang Keimigrasian dan Luar Negeri. 63 Komisi B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: bidang Perekonomian, bidang Perdagangan dan Perindustrian, bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan, bidang Kehutanan, bidang Perikanan dan Kelautan, bidang Pengadaan Pangan/Logistik, (Ketahanan Pangan), bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, bidang Pariwisata, bidang Ketenagakerjaan, bidang Transmigrasi, bidang Pendidikan, bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, bidang Kepemudaan dan Olah Raga, bidang Kesehatan, bidang Keluarga Berencana/sejahtera, bidang Peranan Wanita dan perlindungan anak, bidang Pemberdayaan Masyarakat, bidang Agama, bidang Sosial, Budaya dan Kesenian, bidang Kesejahteraan Sosial, bidang Pelayanan Umum, bidang Kelistrikan,
bidang
Perpasaran,
Pendidikan
dan
Pelatihan
Penelitian
Pengembangan, RSUD, Pemadam Kebakaran, dan bidang Penanggulangan Bencana daerah. 64 Komisi C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi : bidang Pengelolaan Keuangan Daerah, bidang Aset Daerah, bidang Perpajakan, bidang Retribusi, bidang Perbankan, bidang Perusahaan Daerah, bidang Perusahaan Patungan, bidang Dunia Usaha dan Penanaman Modal (modal daerah dan modal asing), bidang Sumbangan pihak ketiga, bidang Hibah dan pinjaman, bidang Perencanaan Pembangunan / Daerah, bidang Pekerjaan Umum (Bina Marga), 63 64
Tata Tertib DPRD Kota Gunungsitoli No. 01 Tahun 2010 Pasal 50 no (2), hal 16. Ibid., hal 16.
bidang Pertambangan, Sumber Daya Mineral dan Energi, bidang Tata Kota (Penataan dan pengawasan kota), bidang Pemetaan, bidang Perhubungan, bidang Pertamanan, bidang Kebersihan, bidang Perumahan Rakyat (Bangunan dan Pemukiman), bidang Lingkungan Hidup dan bidang Pengairan. 65 Susunan Pimpinan Dan Alat Kelengkapan DPRD Kota Gunungsitoli ialah sebagia berikut : Tabel 2.3 Susunan Komisi dan Alat Kelengkapan DPRD Kota Gunungsitoli Periode 2009-2014 Komisi A
Komisi B
Komisi C
Damili R. Gea
H. Ridwan S.Zega
Ya’atozidulu Laoli, SH
Meiman Harefa
Otomosi Harefa
Jhon Kristian Ziliwu
Faeriani Harefa
Frince S.S Gea
Temani Halawa
Alisokhi Harefa,
Imanuel Ziliwu,
Exodius Harefa,
Orodugo Halawa,
Ainil Wardah Polem,
Filifo Waruwu,
Agustinus Lase,
Alfonsus Telaumbanua,
Arosokhi Harefa
Nove Iman Gulo.
Tolona Lindungi
Yanto, Yasman Zebua
Badan Legislasi
65
Badan Musyawarah
Badan Anggaran
Badan Kehormatan
Hj. Ainil Wardah
Sowa’a Laoli
Sowa’a Laoli
Meiman Harefa
Otomosi Haefa
Armansyah Harefa SE
Armansyah Harefa
Yanto
Sekwan
Hadirat ST Gea
Hadirat ST. Gea
H. Ridwan Zega
Ya’atoziduhu Laoli
Sekwan
Sekwan
Agustinus Lase
Damili r. Gea,
Ya’atoziduhu Laoli,
Agustinus lase,
Alisokhi Harefa,
AlfonsusTelaumbanua
Arosokhi Harefa,
Imanuel Ziliwu,
Temani Halawa
AlfonsusTelaumbanua,
Jhon
Yasman Zebua
Faeriani Zega,
Ziliwu,
Ibid.
Kristian
Nove Iman Gulo
Hj Ainil Wardah,
Frince S.S Gea,
Meiman Harefa,
Tolona Lindungi,
Temani Halawa,
H. Ridwan,
Yasman Zebua,
Orodugo Halawa,
Nove Iman Gulo
Exodius Harefa, Filifo Waruwu, Otomosi Harefa.
Sumber : Sekretariat DPRD Kota Gunungsitoli Kemudian dalam perkembangannya DPRD telah mengeluarkan beberapa keputusan setiap tahunnya sejak awal masa jabatan dimana pada tahun 2013, DPRD Kota Gunungsitoli mengeluarkan Peraturan daerah sebanyak 8 jenis, Keputusan DPRD sebanyak 32 jenis dan satu kesimpulan pendapat. Seperti yang terlihat dari gambar berdasarkan perbandingan dari tiga tahun sebelumnya. Tabel 2.4 Perkembangan Jumlah Keputusan DPRD Kota Gunungsitoli Menurut Jenis Keputusan 2010-2013 No.
Jenis Keputusan
Tahun 2010
2011
2012
2013
1.
Peraturan Daerah
1
2
14
8
2.
Keputusan DPRD
11
26
31
32
3.
Pernyataan
4.
Pernyataan Pendapat
5.
Resolusi
6.
Kesimpulan Pendapat
7.
Keputusan Pimpinan
8.
Memorandum
9.
Keputusan Bandan Musyawarah
10.
Pendapat Badan Anggaran
11.
Lain-lain Jumlah total
1
2
9
1
1
14
37
47
41
Sumber: Sekretariat DPRD Kota Gunungsitoli
Tabel 2.5 Perkembangan Jumlah Kegiatan DPRD Kota Gunungsitoli Menurut Jenis Sidang 2011-2013 No.
Jenis Sidang
2011
2012
2013
1.
Rapat Paripurna
43
41
38
2.
Rapat Paripurna Istimewa
3
3
2
3.
Rapat Pimpinan DPRD
12
9
6
4.
Rapat Fraksi
12
25
18
5.
Rapat Konsultasi
5
6
2
6.
Rapat Badan Musyawarah
11
20
18
7.
Rapat Komisi
61
23
20
8.
Rapat Gabungan Komisi
2
11
9
9.
Rapat Badan Anggaran
10
6
6
10.
Rapat Badan Legislasi
6
25
10
11.
Rapat Badan kehormatan
3
6
5
12.
Rapat Panitia Khusus
12
11
28
13.
Rapat Kerja
8
1
5
14.
Rapat Dengar Pendapat
2
15
2
15.
Rapat Dengar Pendapat Umum
4
8
6
Sumber : Sekretariat DPRD Kota Gunungsitoli Dari tabel di atas dapat pada tahun 2013, DPRD melaksanakan rapat paripurna sebanyak 38 kali, lebih banyak dibandingkan dengan sidang-sidang lain. Sementara untuk rapat dengar pendapat atau rapat dengar pendapat umum cukup sedikit yaitu hanya 2 dan 6 kali saja pada satu tahun.Dengan mengeluarkan 32 keputusan DPRD, 8 peraturan daerah dan satu kesimpulan pendapat pada tahun 2013.
2.3 Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah Arah kebijakan ekonomi daerah secara makro diselaraskan dengan kondisi perekonomian nasional, regional dan global. Dampak dari merosotnya kinerja perekonomian yang sifatnya multidimensional, merupakan pertimbangan penting dalam merumuskan arah kebijakan ekonomi daerah, sehingga kapasitas produksi masyarakat mampu memberikan dukungan terhadap kinerja perekonomian daerah yang berdaya saing. Beberapa kebijakan pusat terkait dengan pengurangan beban perekonomian nasional seperti : pengurangan subsidi BBM, peningkatan tarif dasar listrik, dsb diperkirakan akan sangat berdampak terhadap kinerja perekonomian daerah dan kondisi kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Untuk itu dibutuhkan sejumlah kebijakan pembangunan ekonomi daerah yang mampu memberi perlindungan terhadap sumber daya ekonomi masyarakat, sehingga potensi penduduk yang rentan jatuh di bawah garis kemiskinan dapat lebih ditekan. 66 Kinerja perekonomian daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2012 secara umum sangat dipengaruhi kecenderungan yang terjadi terhadap kondisi perekonomian secara nasional, regional bahkan global. Pertumbuhan ekonomi Kota Gunungsitoli tahun 2012 sebesar 6,28 % mengalami perlambatan dibandingkan dengan tahun 2011 sebesar 6,49 %. Untuk tahun 2013 diproyeksikan akan mengalami pertumbuahn positif sebesar 6,30 % . Pada tahun 2012 inflasi tahunan Kota Gunungsitoli teratat sebesar 4,73 %, lebih besar dari angka inflasi Provinsi
66
Badan Perenanaan Pembangunan Daerah, Op.Cit., hal 46.
Sumatera Utara yang sebesar 3,81 % dan Nasional sebesar 4,35 %. Untuk tahun 2013 diproyeksikan sebesar 4,15 %. 67 Arah kebijakan perencanaan pendapatan daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2014 berdasarkan kewenangan, struktur pendapatan daerah dan asal sumber penerimaannya dibagi berdasarkan 3 kelompok yaitu : 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Target pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, potensi, dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi terhadap masing-masing jenis penerimaan, obyek penerimaan serta rincian obyek. Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah serta lainlain pendapatan yang sah terus ditigkatkan sesuai dengan potensi pungutan yang dimiliki.68 2. Dana Perimbangan Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Undangundang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.69
67
Loc Cit., hal 47. Ibid., 69 Ibid., hal 48. 68
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah Perencanaan pendapatan daerah yang bersumber dari lain-lain pendapatan daerah yang sah dalam Tahun Anggaran 2014, direncanakan akan diperoleh melalui Dana Bagi Hasil dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya, yang nilainya diproyeksikan sama seperti Tahun Anggaran 2013. 70 Sementara arah kebijakan belanja daerah Kota Gunungsitoli untuk tahun anggaran 2014, pada hakekatnya berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada optimalisasi pencapaian hasil berdasarkan input yang direncanakan. Belanja daerah tahun 2014 akan dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah, meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. 71 Arah keijakan daerah terdiri dari arah kebijakan lansung dan tidak lansung. Arah kebijakan tidak lansung daerah Kota Gunungsitoli tahun anggaran 2014 sebagai berikut : 72Pemenuhan pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama, seperti : gaji, tunjangan, dsb, Pemberian bantuan hibah secara selektif sebagaimana mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 73 Termasuk di dalamnya Pemberian bantuan sosial kepada organisasi atau kelompok masyarakat yang memenuhi persyaratan dan kriteria sebagaimana diatur
70
Loc Cit., Ibid., hal 49. 72 Ibid., hal 50. 73 Ibid., 71
dalam ketntuan peraturan perundang-undangan, Pemberian bantuan keuangan kepada pemerintahan desa/kelurahan dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah daerah kepada desa/kelurahan, Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan kepada PNS aparatur pemerintah daerha secara proporsional menurut kemampuan keuangan daerah, Pengalokasian dana untuk kegiatan tidak terduga, untuk mengantisipasi hal-hal yang sifatnya insidentil dan mendesak serta belum dianggarkan dalam pos belanja lainnya. 74 Sementara arah kebijakan belanja langsung daerah untuk Tahun anggaran 2014 disusun dengan mempertimbangankan hal-hal sebagai berikut : 75Pemenuhan kebutuhan pembiayaan urusan wajib dan urusan pilihan, berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, Pemenuhan kebutuhan pembiayaan
prioritas
pembangunan
daerah
berdasarkan
rencana
kerja
pembangunan daerah, Belanja langsung dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib diarahkan utnuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum. 76 Belanja langsung diprioritaskan untuk memberikan kecukupan terlebih dahulu terhadap kebutuhan belanja yang bersifat fixed cost., Menyediakan dana pendamping untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan dan peraturan perundang- undangan yang berlaku, Alokasi belanja program 74
Loc Cit., Ibid., hal 50-51 76 Ibid., hal 51 75
pembangunan
dilakukan
dengan
mempertimbangkan
azas
keadilan
dan
proporsionalitas sesuai dengan tingkat urgentnya kebutuhan suatu pembangunan, Proyeksi alokasi belanja langsung untuk setiap program dan kegiatan pembangunan dilakukan melalui prinsip rasionalitas anggaran, Memberikan dukungan yang memadai untuk kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengurangan kemiskinan, Proyeksi alokasi belanja langsung untuk setiap program dan kegiatan pembangunan dilakukan melalui prinsip rasionalitas anggaran serta Proyeksi alokasi belanja langsung untuk setiap program dan kegiatan pembangunan dilakukan melalui prinsip rasionalitas anggaran. 77 Tabel 2.6 Target Belanja Daerah Kota Gunungsitoli yang Terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung No.
Uraian
Realisasi 2012
Target APBD 2013
Proyeksi Tahun 2014
1.
Belanja Tidak Langsung
189.626.842.188
206.356.876.277
206.356.876.277
180.394.782.883
193.149.276.277
193.149.276.277
c. Belanja Hibah
2.838.415.000
2.475.000.000
2.475.000.000
d. Belanja Bantuan Sosial
434.648.005,00
2.525.000.000
2.525.000.000
e. Belanja Bantuan Keuangan
5.344.400.000
6.207.600.000
6.207.600.000
614.596.300
2.000.000.000
2.000.000.000
217.346.076.266
245.013.167.310
245.013.167.310
a. Belanja Pegawai
14.140.758.544
18.099.155.000
b. Belanja Barang dan Jasa
53.496.506.260
75.801.542.099
a. Belanja Pegawai b. Belanja Subsidi
Kepada
Provinsi/
Kabupaten/Kota
dan
PEmerintah Desa f. Belanja Tidak Terduga 2.
77
Belanja Langsung
c. Belanja Modal Total Belanja
149.708.811.462
151.112.470.211
406.972.918.454
432.645.344.627
432.645.344.627
Sumber: RKPD Kota Gunungsitoli Tahun 2014, hal 51. Selain itu juga terdapat arah kebijakan pembiayaan daerah. Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semain meningkat. 78 Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2014 adalah : 79Optimalisasi sumber penerimaan pembiayaan dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggara sebelumnya ( SILPA ), baik dari sisi pendapatan maupun dari efisiensi belanja dan Membuka kemungkinan alternatif sumber lain penerimaan pembiayaan yang dapat dikembangkan, seperti pinjaman daerah dan alternatif lain sesuai ketentuan yang berlaku. 80 Maka perbandingan besar anggaran penerimaan dan pengeluaran Kota Gunungsitoli tahun 2012 dan 2013 sekaligus proyeksi tahun 2014 dapat kita lihat pada tabel berikut ini : Tabel 2.7 Realisasi dan Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah Kota Gunungsitoli No.
Jenis Peneriman dan Pengeluaran
Realisasi 2012
Realisasi 2013
Proyeksi
Pembiayaan Daerah
(Rp)
(Rp)
2014
Tahun
(Rp) 1.
78
Penerimaan Pembiayaan
Loc Cit., Ibid., hal 52. 80 Ibid., 79
25.640.413.133,00
18.724.698.960
18.724.698.960
1.1
Sisa lebih perhitungan anggaran
25.640.413.133,00
18.586.393.960
18.586.393.960
138.305.000
138.305.000
25.640.413.333,00
18.724.698.960
18.724.698.960
25.640.413.333,00
18.724.698.960
18.724.698.960
tahun sebelumnya. 1.2
Pencairan Dana Cadangan
1.3
Hasil Penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.
1.4
Penerimaan pinjaman daerah
1.5
Penerimaan kembali pemberian pinjaman
1.6
Penerimaan piutang daerah
Jumlah Penerimaan Pembayaran 2.
Pengeluaran pembiayaan
2.1
Pengeluaran dana cadangan
2.2
Penyertaan modal darah
2.3
Pembayaran pokok utang
2.4
Pemberian pinjaman daerah
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Jumlah Pembiayaan NETTO
Sumber : RKPD Kota Gunungsitoli Tahun 2014 Dari angka-angka yang tertera pada tabel di atas dapat dilihat bahwa ada pengurangn penerimaan biaya daerah dari tahun 2012 ke tahun 2013 yaitu kurang lebih tujuh juta rupiah yang bersumber dari Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA). Maka untuk proyeksi tahun 2014 penerimaan biaya daerah sama besar dengan penerimaan biaya tahun 2013.
2.4 Prioritas Pembangunan Kota Gunungsitoli Tahun 2014 Memperhatikan Visi dan Misi walikota/wakil walikota Periode 2011-2016, isu-isu strategis serta tema pembangunan Kota Gunungsitoli, maka tujuan dan sasaran pembangunan Kota Gunungsitoli tahun 2014 adalah :
Tabel 2.8 Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan Visi/ Misi
Tujuan
Sasaran
Visi Daerah Kota Gunungsitoli 2011-2016 “ Terwujudnya Gunungsitoli Kota SAMAERI” Misi 1
Mewujudkan
Menyatukan langkah dan tekad
pemerintahan daerah yang bersih,
masyarakat
segenap rakyat Kota Gunungsitoli
transparan, dan akuntabel.
pelayanan aparatur.
menuju
Mewujudkan tatanan kehidupan
Meningkatnya kondisi kehidupan
masyarakat yang demokratis, taat
masyarakat yang aman, tertib, dan
hukum dan menghargai perbedaan
damai.
kota
mandiri
dan
masyarakat madani.
penyelenggaraan
Meningkatnya
kepuasan terhadap
kinerja
dalam kebinekaan. Misi 2 Memperjuangkan umum
kesejahteraan
masyarakat
Kota
Mewujudkan kesejahteraan sosial,
Meningkatnya
ekonomi
kesejahteraan masyarakat dalam
dan
daya
saing
masyarakat.
berbagai
Gunungsitoli.
kualitas
aspek
dan
tatanan
kehidupan
Misi 3
Menciptakan
Mencerdaskan kehidupan rakyat
masyarakat
kecerdasan
Kota Gunungsitoli
dan berbudaya
yang
berintelektual
Meningkatnya
penyelenggaraan
pendidikan yang berkualitas dan pelestarian
nilai-nilai
budaya
daerah. Misi 4
Mewujudkan
Memberdayakan semua sumber
daerah berbasis komoditi unggulan
sumber daya ekonomi lokal secara
daya alam dan sumber daya
daerah
efektif dan efisien
manusia
untuk
perekonomian
Meningkatnya
pemanfaatan
mempercepat
pembangunan Kota Gunungsitoli
Sumber : RKPD Kota Gunungsitoli 2014 Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa sasaran pembangunan Kota Gunungsitoli untuk tahun 2014 lebih fokus pada kinerja aparatur, peningkatan kondisi kehidupan masyarakat, pendidikan yang berkualitas dan pelestarian nilainilai budaya daerah serta peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi lokal
secara efektif dan efisien. Dan sasaran tersebut akan dicapai melalui beberapa jabaran misi-misi dari pemerintah daerah. Maka kemudian disusunlah prioritas pembangunan Kota Gunungsitoli tahun 2014 berdasarkan tujuan dan sasaran pembangunannya, yaitu sebagai berikut: Tabel 2.9 Prioritas Pembangunan Daeraah Kota Gunungsitoli Tahun 2014 No.
Program Prioritas Tahun Rencana (RPJMD)
1. 2.
Bidang
ekonomi
Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD 014)
kerakyatan
Perluasan kapasitas produksi produk-produk unggulan daerah untuk
yang berdaya saing.
mendukung aktivitas perdagangan, jasa dan industri.
Bidang infrastruktur dasar dan
Perluasan daya dukung infrastruktur dasar dan strategis terhadap
strategis
penguatan aksesbilitas masyarakat dalam pengembangan daya saing perekonomian daerah.
3.
Bidang
pengembangan
Pengembangan kapasitas sumberdaya manusia yang semakin
kompetensi SDM dan pelayanan
berkualitas
melalui
percepatan
pemerataan
penyelenggaraan
pendidikan
pendidikan formal yang beerkualitas dan perluasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakkat.
4.
Bidang aparatur dan tata kelola
Pengembangan pelayanan publik yang semakin berkualitas dengan
pemerintahan.
didukung sumber daya manusia aparatur daerah yang memiliki etos kerja dan kapabilitas dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik.
5.
Bidang pelayanan kesehatan,
Perluasan pemerataan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial
kesejahteraan
serta upaya pemberdayaan masyarakat yang semakin berkualitas
sosial
pemberdayaan masyarakat.
dan
untuk
mendorong
peningkatan
kualitas
derajat
kesehatan,
perlindungan bagi penyandang masalah sosial dan penguatan keberdayaan masyarakat dalam berbagai aspek dan sendi-sendi kehidupan.
Sumber : RKPD Kota Gunungsitoli Tahun 2014 Memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2013, capaian kinerja SKPD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak di tingkat daerah
dan nasional, dan rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaannya, maka ditetapkan kriteria prioritas dan sasaran pembangunan Kota Gunungsitoli tahun 2014 sebagai berikut : Perluasan kapasitas produksi produkproduk unggulan daerah untuk mendukung aktivitas perdagangan, jasa dan industri, meliputi :Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana perdagangan secara merata di seluruh di wilayah Kota Gunungsitoli, Lanjutan penyususnan rencana pengembangan kawasan industri kepariwisataan, Penataan sarana dan prasara kepariwisataan, Peningkatan kulaitas SDM di bidang pelayanan jasa perhotelan, restauran, dan kepariwisataan pada umumnya, Penguatan kelembagaan usaha koperasi dan UMKM, Pengembangan kemitraan usaha dan pengembangan jaringan pemasaran produk-produk unggulan daerah pengembangan teknologi berproduksi, Pengendalian kualitas dan mutu produk-produk unggulan daerah, Perluasan akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana produksi yang berkualitas, antara lain : alat mesin pertanian, pupuk, bibit/benih unggul, pakan ternak, sarana dan prasarana penangkapan ikan,dsb, Perluasan kapasitas intensifikasi dan ekstensifikasi di bidang pertanian dan perkebunan,Penguatan kelagaan kelompok tani dan penyuluh.81 Perluasan daya dukung infrastruktur dasar dan strategis terhadap penguatan aksesbilitas masyarakat dalam pengembangan daya saing perekonomian daerah, meliputi :Perluasan kapasitas dan kualitas jaringan pelayanan infrastruktur jalan dan jembatan antar wilayah meliputi daerah pemukiman penduduk, pusat-pusat
81
Loc Cit., hal 54
pertumbuhan ekonomi, sentra-sentra produksi masyarakat, wilayah yang relatif terisolir, dan fasilitas pelayanan publik, Peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur pengendalian sungai, pengamanan pantai, pengendalian banjir dan dampak bencana alam, Lanjutan pembangunan sarana dan prasarana gedung pemerintahan, Perluasan kapasitas dan kualitas infrastruktur perumahan dan pemukiman, Percepatan penaataan infrastruktur khususnya di wilayah perkotaan, Perluasan kapasitas dan kualitas pelayanan infrastruktur kebersihan dan persampahan, Perluasan kapasitas adan kualitas infrasruktur jaringan irigasi, Percepatan fungsionalisasi infrastruktur pelabuhan pendaratan ikan dan balai benih ikan air tawar, Perluasan kapasitas infrastruktur berbasis lingkungan hidup, khususnya di daerah penetapan jalur hijau, Perluasan kapasitas dan kualitas pelayanan infrastruktur perhubungan darat/transportasi darat di wilayah perkotaan dan beberapa kecamatan, Lanjutan pengadaan aset-aset pemerintah daerah, khususnya di bidang pengadaan tanah serta peralatan dan perlengkapan lainnya. 82 Pengembangan kapasitas sumber daya manusia yang semakin berkualitas melalui percepatan pemerataan penyelenggaraan pendidikan formal yang berkualitas dan perluasan penguasaan ilu pengetahuan dan teknologi dalam berbagai aspek dan sendi-sendi kehidupan masyrakat, meliputi :Perluasan kapasitas dan kualitas pelayanan sarana dan prasarana gedung sekolah secara merata di seluruh wilayah Kota Gunungsitoli, Peningkatan kulaifikasi, kompetensi dan sertifikasi guru, Peningkatan kualitas kesejahteraan guru, Peningkatan ualitas
82
Loc Cit., hal 55
peserta didik, Pengembangan kurikulum sekolah, Pembinaan pendidikan luar sekolah,
Pengembangan
pengelolan
perpustakaanPenguatan
kelembagaan
organisasi guru dan pemerhati pendidikan dan Pembinaan siswa berprestasi dan tidak mampu, Pengembangan kapasitas pemuda, seni budaya, olahraga dan IPTEK. 83 Pengembangan pelayanan publik yang semakin berkulaitas, dengan didukung SDM aparatur daerah yang yang emilki etos kerja dan kapabilitas dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi :Peningkatan kualifikasi dan kualitas pendidikaan dan ketrampilan SDM aparatur, Perluasan kapasitas dan kulaitas pelayanan publik aparatur pemerintah daerah, Peningkatan kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana kerja, Peningkatan kualitas pengawasan aparatur, Peningkatan kualitas lembagaan dewan perwakilan rakyat daerah, Peningkatan kualitas penataan administrasi dan ketatalaksanaan pemerintah daerah , Peningkatan kualitas dokumen perncanaan strategis dan sektoral, Perluasan kapasitas dan kualitas pelayanan informasi publik, Peningkatan disiplin aparatur pemerintah daerah, Pengembangan wawasan kebangsaan, Penegakan kepatuhan terhadap produk-produk hukum daerah dan Peningkatan kualitas intensifikasi dan ektensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah. 84 Perluasan pemerataan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial serta upaya pemberdayaan masyarakat yang semakin berkualitas, untuk mendorong peningkatan kualitas derajat kesehatan, perlindungan bagi penyandang masalah 83 84
Loc Cit., hal 56 Ibid., hal 57
sosial dan penguatan keberdayaan masyarakat dalam berbagai aspek dan sendisendi kehidupan, meliputi :Perluasan kapasitas dan kualitas pelayanan sarana dan prasarana kesehatan, Perluasan kapasitas dan kualitas pelayanan di setiap unit pelayanan kesehatan, Peningkatan kapasitas dan kulaitas ketersediaan perbekalan kesehatan dan obat-obatan, Perluasan kapasitas dan kulaitas pelayanan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin. 85 Termasuk juga Perluasan kapasitas dan kualitas promosi kesehatan bagi masyarakat,Pemerataan tenaga dokter dan para medis di setiap unit pelayanan kesehatan, Peningkatan kualitas status gizi masyarakat, Peningkatan kualitas penanganan penyakit menular, Peningkatan kualitas manajemen pelayanan kesehatan di setiap unit pelayanan kesehatn, Peningkatan penanganan dan perlindungan bagi para penyandang masalah kesejahteraan sosial, Penguatan kelembagaan program keluarga harapan, Perluasan kapasitas upaya pemberdayaan masyarakat, Penguatan kelembagaan PNPM mandiri.86
85 86
Loc Cit., Ibid.,
