BAB II PERSEPSI MASYARAKAT PODOROTO TERHADAP PROGRAM WAJIB BELAJAR SEMBILAN TAHUN
A. Persepsi Masyarakat 1. Pengertian Persepsi Masyarakat Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.1 Sedangkan persepsi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu.2Persepsi adalahsuatu
proses
tentang
petunjuk-petunjukinderawi
(sensory)
dan
pengalaman masa lampau yang relevan diorganisasikan untuk memberikan kepada kita gambaran yang terstruktur dan bermakna pada suatu situasi tertentu.
Persepsi merupakan salah satu aspek psikologis yang penting bagi manusia dalam merespon
kehdairan berbagai
aspek dan gejala
disekitarnya. Persepsi pada hakekatnya merupakan proses kognitif yang dialami
oleh
setiap
orang
dalam
memahami
informasi
tentang
lingkungannya baik lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan perasaan dan penciuman. Faktor-faktor berpengaruh pada persepsi adalah faktor internal: perasaan, pengalaman, kemampuan berpikir, motivasi dan
1
Jalaludin Rahmat, Psikologis Komunitas (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004),hlm.
94. 2
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 863.
15
16
kerangka acuan sedangkan faktor eksternal adalah: stimulus itu sendiri dan keadaan lingkungan persepsi itu berlangsung. Kejelasan stimulus akan banyak berpengaruh dalam persepsi. Bila stimulus itu berwujud bendabenda bukan manusia, maka
ketepatan persepsi lebih terletak pada
individu yang mengadakan persepsi karena benda-benda yang dipersepsi tersebut tidak ada usaha untuk mempengaruhi persepsi.3 Sedangkan masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat
tertentu yang bersifat
kontinue dan terikat oleh suatu rasa identitas yang sama. Masyarakat juga sering diartikan sekelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan hidup dan bekerjasama sehingga mereka itu dapat mengorganisasikan dirinya sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu.4 Masyarakat sering dikenal dengan istilah society yang berarti sekumpulan orang yang membentuk sistem yang terjadi komunikasi di dalam kelompok tersebut, masyarakat juga bisa diartikan sekelompok orang yang saling berhubungan dna kemudian membentuk kelompok yang lebih besar, biasanya masyarakat sering diartikan sekelompok orang yang hidup dalam satu wilayah dan hidup teratur oleh adat di dalamnya. Masyarakat sebagai terjemahan istilah society adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup (atau semi terbuka). Dimana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut kata masyarakat sendiri berakar dari kata 3
MiftaToha, PerilakuOrganisasiKonsepDasardanAplikasinya (Jakarta : PT. Raya Grafindo, 2000), hlm. 123. 4 Suparto, Sosiologi dan antropologi (Bandung : Armico 1987), hlm. 193.
17
dalam bahasa arab “musyarat” lebih abstraknya sebuah masyarakat adalah suatu jaringan hubungan-hubungan antara masyarakat. Masyarakat adalah sebuah komunitas yang independen (saling bergantung satu sama lain) umumnya, istilah masyarakat digunakan untuk mengacu sekelompok orang yang teratur. Masyarakat tidak akan terbentuk kalau tidak adanya pemimpin sebuah masyarkat bisa di pilih dengan berbagai cara, seperti pemilu, pememilihan secara tertutup hingga keturunan pemimpin. Pemilihan pemimpin suatu daerah pasti sudah memiliki aturan masingmasing yang bisa disebut adat istiadat.5 Jadi pengertian persepsi masyarakat dapat disimpulkan sebagai tanggapan atau
pengetahuan lingkungan dari kumpulan
individu-
individu yang saling bergaul dan berinteraksi karena mempunyai nilainilai, norma-norma, cara-cara dan
prosedur merupakan
kebutuhan
bersama berupa suatu sistem adatistiadat tertentu yang bersifat kontiyu dan terikat oleh
suatu
identitas bersama yang diperoleh melalui
interpretasi data indera. 2. Hukum-hukum persepsi menurut toeri Gestalt a.
Hukum Figure – Ground Dalam persepsi dikemukakan adanya dua bagian dalam persetual field, yaitu Figure yang merupakan fokus perhatian dari ground yang melatarbelakangi atau melengkapi.
5
Nasikun, Sistem Sosial Indonesia (Jakarta : Rajawali Pres, 2006), 38-40.
18
b.
Hukum Pragnaz Pragnaz berarti penting, meaningsful penuh arti atau berarti. Jadi apa yang dipersepsi itu menurut hukum ini adalah penuh arti, suatu kebulatan yang mempunyai arti penuh. hukum ini oleh kaum gestalt di pandang sebagai kaum yang pokok.
c.
Hukum Kedekatan Hukum ini menyatakan bahwa apabila stimulus itu saling berdekatan satu dengan yang lain, akan adanya kecenderungan untuk di persepsi sebagai suatu keseluruhan
d.
Hukum Kesamaan Menyatakan bahwa stimulus atau objek yang sama, mempunyai kecenderungan untuk dipersepsi sebagai suatu kesatuan.
e.
Hukum Kelengkapan Menyatakan bahwa dalam persepsi adanya kecenderungan orang mempersepsikan sesuatu yang kurang lengkap menjadi lengkap, sehingga menjadi sesuatu yang penuh arti atau berarti.6
3.
Faktor-Faktor
yang
Mempengaruhi
Persepsidan
Komponen
Masyarakat a.
Faktor- Faktor yang MempengaruhiPersepsi Seperti telah dipaparkan di depan bahwa dalam persepsi individu mengorganisasikan dan menginterprestasikan stimulus yang di terimanya, sehingga stimulus tersebut mempunyai arti penting
6
Ibid., hlm. 96.
19
bagi individu yang bersangkutan. Dengan demikian dapat di kemukakan bahwa stimulus merupakan faktor yang berperan dalam persepsi. Faktor-faktor dalam persepsi antara lain : 1) Objek yang dipersepsi Objek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indra atau reseptor, stimulus dapat datang dari luar individu yang mempersepsi, tetapi juga dapat datang dari dalam diri individu yang bersangkutan yang langsung mengenai syaraf penerima yang bekerja sebagai reseptor. namun sebagian terbesar stimulus datang dari luar individu. 2) Alat indra, syaraf dan pusat susunan syaraf Alat indra atau reseptor merupakan alat untuk menerima stimulus. di samping itu juga harus ada syaraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang diterima reseptor ke pusat susunan syaraf, yaitu otak sebagai kesadaran. Sebagai alat untuk mengadakan respon diperlukan syaraf motoris. 3) Perhatian Untuk menyadari atau untuk mengadakan persepsi di perlukan adanya perhatian, yaitu merupakan langkah awal sebagai suatu persiapan dalam rangka mengadakan persepsi.7
7
Bimo Walgito, Op. Cit., hlm. 90.
20
b.
Komponen-komponen Masyarakat Terlepas dari berbagai pandangan yang berbeda tentang masyarakat yang dikemukakan para ahli. Secara substansial terdapat titik temu yaitu masyarakat merupakan kumpulan manusia yang terdiri dari komponen-komponen : 1) Terdapat sejumlah orang yang jumlahnya relatif besar, saling berinteraksi antara satu dan lainnya baik antara individu, individu dan kelompok, amupun antar kelompok dalam satu kesatuan sosial yang menghasilkan produk kehidupan, yaitu kebudayaan. 2) Menjadi struktur dan sistem sosial budaya, baik dalam skala kecil (mikro) maupun dalam skala besar (makro) anatar kelompok. 3) Menempati wawasan tertentu dan hidup di dalam kawasan tersebut dalam waktu yang relatif lama hingga antar generasi.8
4.
Konsep Masyarakat, UnsurMasyarakatdanCiri-CiriMasyarakat a.
KonsepMasyarakat Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang telah memiliki tatanan kehidupan norma-norma, adat istiadat yang samasama ditaati dalam lingkungannya. Dari lahir sampai mati manusia hidup sebagai anggota masyarakat. Hidup dalam masyarakat berarti adanya interaksi sosial dengan orang-orang disekitar dan dengan
8
Elly M. Setiadi, Pengantar Sosiologi (Jakarta : Kencana, 2011), hlm. 36.
21
demikian mengalami pengaruh dan mempengaruhi orang lain. Interaksi sosial sangat utama dalam tiap masyarakat. Masyarakat terdiri atas berbagai kelompok yang besar maupun kecil tergantung pada jumlah anggotanya. Dua orang atau lebih anggota keluarga yang terdiri atas ayah-ibu dan anak, atau keluarga besar yang juga mencakup paman, kakek dan cucu. Dalam tiap masyarakat besar terdapat kelompok yang mempunyai sub kebudayaan atau sub cultural yang tersendiri. Mereka mengggunakan bahasa tersendiri yakni kata-kata yang mempunyai makna yang khas bagi mereka, mereka mempunyai nama tersendiri dan mempunyai buah pikiran yang dimiliki oleh masyarakat.9 b.
Unsur masyarakat Dalam ilmu sosiologi kita kenal ada dua macam masyarakat, yaitu masyarakat Gemeinschaft (paguyuban)
dan masyarakat
Gesencaft (patembayan) masyarakat Paguyuban adalah bentuk kehidupan bersama diama yang kuat, bersifat alamiah dan kekal. Sedangkan pada masyarakat patembayan adalah Ikatan Lahir yang bersifat pokok untuk waktu yang pendek, masyarakat patembangan bersifat sementara. Adapun unsur-unsur suatu masyarakat : 1) Manusia yang hidup bersama
9
Nasution, Sosial Pendidikan (Jakarta : Bumi Aksara), hlm. 60.
22
2) Bercampur atau bersama-sama untuk waktu yang cukup lama 3) Menyadari bahwa mereka merupakan satu kesatuan 4) Mematuhi terhadap norma-norma atau peraturan-peraturan yang menjadi kesepakatan bersama. 5) Menyadari bahwa mereka bersama-sama diikat oleh perasaan diantara para anggota yang satu dengan lainnya. 6) menghasilkan kebudayaan.10 c.
Ciri-Ciri Masyarakat Masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. ciri-ciri masyarakat : 1) Manusia yang hidup bersama-sama sekurang-kurangnya terdiri atas dua orang individu. 2) Bercampur atau bergaul dengan waktu yang cukup lama. Berkumpulnya manusia akan menimbulkan manusia-manusia baru dan sebagai akibat dari kehidupan bersama tersebut akan timbul sistem komunikasi dan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan manusia. 3) Menyadari bahwa kehidupan mereka merupakan satu kesatuan. 4) Merupakan sistem bersama yang menimbulkan kebudayaan sebagai akibat dari perasaan saling terkait antara satu dan lainnya.11
10
Wahyu, Wawasan Ilmu Sosial Dasar (Surabaya: Usana Opset, 1986), hlm.61. Elly M. Setiadi, Op Cit., hlm. 36-57.
11
23
5. Pengelompokkan Masyarakat Masyarakat juga bisa dibedakan menurut cara terbentuknya dan berdasarkan letak geografisnya. Di pandang dari cara terbentuknya masyarakat dapat di kelompokkan masyarakat paksaan dan masyarakat merdeka. a.
Masyarakat paksaan, misalnya : Negara
b.
Masyarakat merdeka : 1) Masyarakat natur, yaitu masyarakat yang terjadi dengan sendirinya. 2) Masyarakat kultur, yaitu masyarakat yang terjadi karena kepentingan keduniaan atau kepercayaan.12 Adapun
pengelompokan
masyarkaat
berdasarkan
letak
geografisnya : -
Masyarakat desa adalah sekelompok yang hidup kerjsama dan bekerja sama disuatu daerah tertentu dengan bermata pencaharian dari sekedar sektor agraris
-
Masyarakat kota Adalah suatu himpunan penduduk yang tidak agraris yang bertempat tinggal di dalam dan di sekitar suatu kegiatan ekonomi, pemerintah, kesenian dan ilmu pengetahuan.
12
Abu Ahmadi, Ilmu Sosial Dasar (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1997), hlm. 227.
24
-
Masyarakat Pinggiran Adalah masyarakat yang tinggalnya di daerah pinggiran kota yang kehidupannya selalu diwarnai dengan kegelisahan. Ciri-ciri masyarakat pedesaan :Warga masyarakat pedesaan
mempunyai hubungan yang erat dan mendalam, sistem ehidupan berkelompok atas dasar kekeluargaan, hidup dari pertanian, pekerjaan lain hanya dianggap sebagai sambilan, Cara bertani masih tradisional, tidak efisien, karena belum mengenal mekanisasi, Masyarkat pedesaan bersifat homogen baik dalam hal agama, mata pencaharian adat kebiasaan atau kebudyaannya. Dalam masyarkaat pedesaan berlaku cara-cara hidup bersifat gotong royong dan tolong menolong. Sifat hakikat masyarkaat pedesaan adalah suka bekerja dan menilai tinggi terhadap kegiatan bekerja, Maka tidak perlu adanya motivasi untuk menambah kegiatan bekerja bagi masyarakat pedesaan tetapi perlu adanya pengarahan agar mereka mempunyai kegiatan bekerja yang efektif dan efisien serta kontinu, jangan sampai terjadi masa-masa kosong bekerja karena adanya perubahan musim.13
13
Esti Ismawati, Op Cit., hlm. 63.
25
C. Wajib Belajar Sembilan Tahun 1. Pengertian Wajib Belajar SembilanTahun Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Wajib belajar adalah suatu tuntutan zaman yang harus dilaksanakan kepada seluruh bangsa Indoensia baik laki-laki maupun perempuan, usia sekolah 7 – 15 tahun. Hal ini menjadi tugas pemerintah sesuai dengan pembukaan UUD 1945 alenia ke 4 yang berbunyi “Mencerdaskan Kehidupan Bangsa”.14 Melihat kalimat tersebut maka peran pemerintah amat sentral dalam bidang pendidikan, untuk dapat mencerdasakan kehidupan bangsa pemerintah menyelenggarakan pendidikan, dan salah satu program pemerintah dalam pendidikan yaitu wajib belajar sembilan tahun. Pengelolaan program wajib belajar pada tingkat satuan pendidikan dasar menjadi tanggung jawab pemimpin. Maka disiniada pada pemerintah pusat, tingkat provinsi tanggung jawab ada pada gubernur dan tingkat kota ada pada walikota, tanggungjawab terakhir tetap ada pada pemimpin institusi yaitu Kepala Sekolah. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib memberi layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan bermutu tinggi warga negara tanpa diskriminasi (pasal 11 ayat 1). Justru itu peemerintah (pusat) dan pemerintah wajib menjamin tersediannya dana guna
14
M. Ali, Pengembangan Kurikulum disekolah (Bandung Sinar: 1992), hlm. 32.
26
terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh tahun sampai lima belas tahun (Pasal 11 ayat 2). Itulah sebabnya pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar, minimal pada pendidikan dasar tanpa dipungut biaya, karena wajib belajar adalah tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. (pasal 34 ayat 1 dan 2). Selain itu pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah wajib menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pda semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf Internasional (pasal 50 ayat 3). Hal ini dimaksudkan agar selain mengembangkan keunggulan lokal melalui penyediaan tenaga-tenaga terdidik, juga menyikapi perlunya tersedia satuan pendidikan yang dapat menghasilkan lulusan kelas dunia di Indonesia. Untuk menjamin terselenggarnya pendidikan yang bermutu. Maka pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan (pasal 42 ayat 2).Dalam hal ini termasuk memfasilitasi atau menyediakan pendidikan atau guru yang seagama dengan peserta didik dan pendidik atau guru untuk mengembangkan bakat, minat dan kemampuan peserta didik (pasal 12 ayat huruf a dan b). Pendidik dan tenaga kependidikan itu dapat bekerja secara lintas daerah, yang pengangkatan, penempatan dan
27
penyebarannya.diatur oleh lembaga yang mengangkatnya. Berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan formal (pasal 41 ayat 1 dan ayat 2). Selain itu pemerintah (pusat) atau pemerintah daerah memiliki kewenangan mengeluarkan izin dan mencabut izin bagi semua satuan pendidikan formal maupun pendidikan non formal (Pasal 62 ayat 1) sesuai
dengan
lingkup
tugas
masing-masing.
Dengan
adanya
dosentralisasi perizinan dan pencabutan izin tersebut, akan semakin mendekatkan pelayanan kepada rakyat sesuai dengan tujuan otonomi pemerintah daerah.15 Selain itu dalam jalur formal terdiri dari pendidikan dasar. Pendidikan menengah dan pendidikan tinggi (pasal 15) dengan jenis pendidikan profesi, lokasi, kegaamaan dan khusus (pasal 16). Jalur jenjang pendidikan itu dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah (pusat, pemerintah daerah atau masyarakat (pasal 16). Pendidikan dasara yang merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk sekolah dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) serta sekolah menengah pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs). Dengan demikian istilah SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama) harus berganti kembali menjadi SMP. Walaupun namanya sekolah Menengah Pertama. Namun dalam jenjang pendidikan disaukan dalam jenjang pendidikan dasar. Peserta 15
Media Wacana Press, Undang-undang Pendidikan Nasional (Yogyakarta, 2003), hlm. 2-
3.
28
didik pada pendidikan dasar, tidak boleh dipungut biaya pendidikan, karena pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah terselenggaranya pendidikan dasar itu. Hal ini memang merupakan tanggung jawab negara, yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Semua penyelenggaraan atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh pemerintah (pusat) atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan yang akan memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik. Bagi peserta didik yang berprestasi dan yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya, berhak memperoleh beasiswa dari negara (pasal 12 ayat 1 huruf e). Bahkan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Peserta didik itu akan dibiayai dari negara (pasal 12 ayat 1 huruf d). Lebih luas dari itu undang-undang Sisdiknas memberi hak kepada setiap warga negara memperoleh pendidikan yang bermutu dan juga berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat (pasal 15 ayat 1 dan 5). Bagi warga negara yang memiliki kelainan fisi, emosional, mental dan warga negara yang berhak memiliki pendidikan khusus. Pemikiran juga warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus (pasal 5 ayat 2,3 dan 4). Bahkan bagi pendidikan wajib belajar bagi anak usia 7-15 tahun harus diselenggarakan oleh pemerintah (pusat), pemerintah daerah dan masyarkaat tanpa dipungut biaya. Demikian juga
29
pendidikan non formal seperti kursus dan pelatihan diakomodasi dengan baik dan di perhatikan.16 2. Latar belakang pencanangan wajib belajar sembilan tahun Adapun yang melatarbelakangi dicanangkan program pendidikan wajib belajar sembilan tahun bagi semua anak yang berusia 7-15 tahun mulai tahun 1994 adalah : a. Sekitar 73,7 % angkatan kerja Indonesia pada tahun 1992 hanya berpendidikan Sekolah Dasar atau lebih rendah yaitu mereka tidak tamat sekolah Dasar dan tidak pernah sekolah. b. Semakin Tinggi tingkat pendidikan seorang maka semakin besar peluang untuk lebih mampu berperan serta sebagai pelaku ekonomi dalam sektro-sektor ekonomi atau sektor industri. c. Dari kepentingan peserta didik peningkatan usia wajib belajar 6 tahun menjadi sembilan tahun akan memberikan kematangan yang lebih tinggi dalam penguasaan pengetahuan. Kemampuan dan kemampuan dan keterampilan. Dengan meningkatkan penguasaan dan keterampilan, akan memperbesar peluang yang lebih merata untuk meningkatkan martabat, kesejahteraan. Berdasarkan alasanalasan yang melatarbelakangi dicanangkan program pendidikan wajib belajar sembilan tahun sebagaimana yang dikemukakan diatas, memberikan gambaran bahwa untuk mencapai penignkatan kualitas sumber daya manusia yang dapat memberi nilai tambah pada diri
16
Ibid., hlm. 5.
30
individu (masyarakat) itu sendiri mengenai penguasaan Ilmu Pengetahuan. Keterampilan yang dapat mengantar pertumbuhan ekonomi serta menigkatkan produktivitas kerja. d. Selanjutnya undang-undang wajar Diknas tercantum dalam UndangUndang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas Bab VII tentang wajib belajar pasal 34 ayat 1, 2, 3, 4, berbunyi : 1) Setiap warga negara yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar. 2) Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa dipungut biaya. 3) Wajib
belajar
diselenggarakan
merupakan oleh
tanggungjawab
lembaga
pendidikan
negara
yang
peemrintah,
pemerintah daerah dan masyarakat. 4) Ketentuan mengenai wajib belajar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.17 3. Program wajib belajar sembilan tahun Pada awal pencanangan wajib belajar tersebut, program wajib belajar enam tahun yang dicanangkan peemrintah memberikan dampak positif dan hasil yang mengembirakan terutama pada percepatan pemenuhan kualitas dasar manusia Indonesia, salah satu hasil yang paling mencolok 17
Anwar Arifin, Memahami Paradigma Baru Pendiidkan Nasionall dalam Sisdiknas (Jakarta : Ditjen Kelembagaan Agama Islam Depag, 2003), hlm. 49.
31
dirasakan bahwa program wajib belajar enam tahun tersebut telah mampu menghantarkan angka partisipasi (murni) sekolah. Dalam rangka memperluas kesempatan pendidikan bagi seluruh warga negara dan juga dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pemerintah melalui PP No. 28 (1990) tentang pendidikan dasar menetapkan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun. Orientasi dan prioritas kebijakan tersebut antara lain: a.
Penuntasan anak usia 7-12 tahun untuk SD
b.
Penuntasan anak usia 13-15 tahun untuk SMP
c.
Pendidikan untuk semuanya.
4. Tujuan program wajib belajar sembilan tahun Program
wajib
belajar
sembilan
tahun
bertujuan
untuk
menghantarkan manusia Indonesia pada kepemiulikan kompetensi pendidikan dasar. Kompetensi pendidikan dasar yang di maksud adalah sebagai mana termuat dalam peraturan pemerintah no. 47 tahun 2008 pasal 2 yaitu berfungsi untuk mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendiidkan yang bermutu bagi setiap warga negara Indonesia. Serta bertujuan untuk memberikan pendidikan minimal bagi warga negara Indonesia untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri di dalam masyarkat.
