BAB II PERLUNYA SERTIFIKASI LISENSI HAK CIPTA OLEH YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA

BAB II PERLUNYA SERTIFIKASI LISENSI HAK CIPTA OLEH YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA A. Keberadaan Yayasan Karya Cipta Indonesia Dalam Terlaksananya Sertifikasi Lisensi Hak Cipta Musik Dan Lagu Oleh Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia Segala jenis musik dan lagu yang dapat didengar, tidak akan dapat dinikmati bila tidak ada yang menciptakan, memainkan dan menyanyikannya. Dari ketiga profesi seniman musik dan lagu tersebut yakni Pencipta musik dan lagu, pemain musik dan lagu serta penyanyi, maka penciptalah yang pertama-tama berperan sehingga terdengarnya musik dan lagu walaupun profesi dan namanya sering diabaikan oleh banyak orang. Semua orang menyadari bahwa musik dan lagu merupakan sumber daya yang berharga dalam dunia usaha, walaupun pada sebagian jenis usaha musik dan lagu merupakan suatu yang sangat penting sementara pada yang lain mungkin hanya merupakan pelengkap. Oleh karena itu perlunya suatu organisasi ataupun badan hukum seperti Yayasan Karya Cipta Indonesia untuk mengelola Hak Cipta Musik dan lagu tersebut agar tidak merugikan pihak Pencipta atau Pemegang Hak Cipta musik dan lagu.

1. Sejarah Berdirinya Yayasan Karya Cipta Indonesia Yayasan Karya Cipta Indonesia ini didirikan oleh Peguyuban Artis Pencipta Lagu dan Penata Musik Rekaman Indonesia. YKCI merupakan suatu badan hukum pengelola performing right (hak mengumumkan) dari para pencipta lagu di Indonesia, sehingga dengan adanya badan hukum ini hak Pencipta musik dan lagu

34 Universitas Sumatera Utara

khusunya hak mengumumkan musik dan lagu tersebut dapat direalisasikan pelaksanaannya. 53 Tanpa adanya badan hukum ini, tidak mungkin pencipta memperoleh hak ekonomi dengan mengelolanya sendiri. Karena tidak mungkin bagi pencipta untuk keliling seluruh Indonesia dan untuk mencari siapa saja atau perusahaan apa saja yang memutar musik dan lagu untuk tujuan komersial dan menarik royalty atas hak pengumuman musik dan lagu tersebut. 54 Hal ini mengingat bahwa sebagian besar kondisi pencipta musik dan lagu tidak mempunyai modal untuk melakukan pengelolaan terhadap performing right musik dan lagu ciptaannya. 55 YKCI dibentuk dan didirikan untuk membantu para pencipta mengelola Hak Cipta atas musik dan lagu, khusunya dalam bidang hak mengumumkan musik dan lagu atau performing right atau hak memperbanyak musik dan lagu (rekaman) karena banyaknya keluhan-keluhan terhadap dirugikannya para pencipta dalam perjanjian lisensi mechanical right antara produser dengan pencipta musik dan lagu. Badan ini didirikan secara resmi dengan Akta Notaris pada tanggal 12 Juni 1990 dan anggotanya terdiri dari para pencipta lagu (composer), pencipta lirik (lirikes) dan penata musik (arranger). 56 YKCI didirikan bertujuan untuk membantu serta mempermudah para seniman pencipta musik dan lagu dalam mengelola Hak 53

Wawancara pada tanggal 01 Juni 2010 dengan Bahrum Syah, Staf Administrasi di Kantor Wilayah Yayasan Karya Cipta Indonesia di Kota Medan. 54 Wawancara pada tanggal 01 Juni 2010 dengan Bahrum Syah, Staf Administrasi di Kantor Wilayah Yayasan Karya Cipta Indonesia di Kota Medan. 55 Wawancara pada tanggal 01 Juni 2010 dengan Bahrum Syah, Staf Administrasi di Kantor Wilayah Yayasan Karya Cipta Indonesia di Kota Medan. 56 Tanpa pengarang, 1990, Op. Cit., hal 1.

Universitas Sumatera Utara

Cipta yang digunakan oleh para user, terutama dalam pengelolaan hak ekonomi yang tercakup dalam performing right. 57 Selain daripada mempunyai tujuan, YKCI didirikan juga mempunyai visi dan misi. YKCI mempunyai visi untuk mengoptimalkan pendapatan royalty untuk kesejahteraan para anggotanya yaitu para Pencipta lagu, lirikus, penata musik atau Pemegang Hak Ciptanya. Sedangkan misi dari YKCI terdiri dari 2 (dua) yaitu : a. Untuk anggotanya, YKCI menjalankan fungsi administrasi kolektif secara efektif dan efisien untuk memaksimalkan pendapatan royalty serta meminimalkan pengeluaran biaya. b. Untuk pengguna musik dan lagu, YKCI memberikan informasi yang akurat dan lengkap serta ilmiah kepada pengguna musik dan lagu, sehingga dapat memberikan manfaat yang diperoleh untuk menghindari sekecil mungkin atas pelanggaran Hak Cipta. 58

2. Dasar Hukum Berdirinya Yayasan Karya Cipta Indonesia Sesuai dengan namanya, Yayasan Karya Cipta Indonesia adalah badan hukum berbentuk Yayasan yang didirikan dengan Akta Notaris nomor 42 dilangsungkan dihadapan Notaris Abdul Latief Sarjana Hukum yang berkedudukan di Jakarta pada tanggal 12 Juni 1990 dan sahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang sekarang disebut Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Dulunya peraturan tentang Yayasan ini hanya ditetapkan berdasarkan Yurisprudensi dan kebiasaankebiasaan yang lazim berlaku di masyarakat. Pada dasarnya sebelum diberlakukannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan jo Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas 57 58

Ibid. Ibid.


Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, maka Yayasan sebagai Badan Hukum sudah sejak lama diakui keberadaannya walaupun belum diatur khusus dalam suatu undang-undang secara tersendiri. Menurut R. Ali Rido yang menyatakan bahwa, “sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan, kedudukan Yayasan atau perkumpulan sebagai suatu Badan Hukum ditetapkan oleh perundang-undangan, kebiasaan atau yurisprudensi”. 59 Berdasarkan hukum kebiasaan dan asumsi hukum yang berlaku umum di masyarakat, maka dapat dikemukakan ciri-ciri Yayasan sebagai suatu entitas hukum antara lain: a. Eksistensi Yayasan sebagai entitas hukum di Indonesia belum didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Pengakuan Yayasan sebagai Badan Hukum belum ada dasar yuridis yang tegas, berbeda halnya dengan Perseroan Terbatas, Koperasi dan Badan Hukum lainnya. c. Yayasan dibentuk dengan memisahkan kekayaan pribadi untuk tujuan nirlaba, untuk tujuan religius, sosial keagamaan, kemanusiaan dan tujuantujuan idiil yang lain. d. Yayasan didirikan dengan akta Notaris atau dengan surat keputusan pejabat yang bersangkutan dengan pendiriaan Yayasan. e. Yayasan tidak memiliki anggota dan tidak dimiliki oleh siapapun, namun mempunyai pengurus atau organ untuk merealisasikan tujuan Yayasan tersebut. f. Yayasan mempunyai kedudukan mandiri sebagai akibat dari adanya kekayaan terpisah dari kekayaan pribadi atau pengurusnya dan mempunyai tujuan tersendiri atau lepas dari tujuan pribadi pendiri atau pengurusnya. g. Yayasan diakui sebagai Badan Hukum seperti halnya orang yang berarti Yayasan diakui sebagai subjek hukum mandiri yang dapat menyandang hak dan kewajiban mandiri, didirikan dengan akta dan didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat. h. Yayasan dapat dibubarkan oleh Pengadilan apabila tujuan Yayasan bertentangan dengan hukum, dapat dilikuidasi dan dapat dinyatakan Pailit. 60

59

R. Ali Rido, Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan dan Wakaf, Alumni : Bandung, 2001, hal. 51. 60 Ibid.


Setelah keluarnya Undang-Undang No 16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001, maka yayasan yang didirikan sebelum keluarnya Undang-Undang N0 16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo Undang-Undang No 28 Tahun 2004, diwajibkan untuk melakukan penyesuaian kepada undang-undang yayasan yang baru. Menurut ungkapan bapak Hendriko Morino Naibaho, selaku Kepala Wilayah, bahwa YKCI telah melakukan penyesuaian terhadap Undang-undang No.28 Tahun 2004. 61 Sebagai badan hukum yang berbentuk yayasan, dengan berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta berdasarkan Pasal 4 Anggaran Dasar YKCI. YKCI mempunyai maksud dan tujuan, sebagai berikut : a.

b.

c. d.

Mengurus kepentingan para pencipta Indonesia yang hak ciptanya dikuasakan kepada YKCI, terutama dalam rangka pemungutan fee/royalty bagi pemakai hak ciptanya oleh pihak lain untuk kepentingan yang bersifat komersial baik di dalam maupun di luar negeri. Mewakili kepentingan para pencipta luar negeri, terutama dalam rangka pemungutan fee/royalty atas pemakaian Hak Cipta musik dan lagu asing oleh pihak lain untuk kepentingan penggunaan yang bersifat komersial di wilayah Indonesia. Mewakili dalam rangka mempertahankan dan melindungi kepentingan para pencipta atas pelanggaran Hak Cipta musik dan lagu. Meningkatkan kreatifitas para pencipta melalui pendidikan pembinaan dan pengembangan serta kemampuan pengetahuan dalam bidang musik dan lagu.

Sementara itu, untuk pencapaian maksud dan tujuan tersebut, maka YKCI menjalankan usaha ataupun tugas sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 5 Anggaran Dasar YKCI yang menyatakan, antara lain : 61

Wawancara pada tanggal 02 Juni 2010 dengan Hendriko Morino Naibaho, Kepala Wilayah Yayasan Karya Cipta Indonesia di Kantor Wilayah Yayasan Karya Cipta Indonesia di Kota Medan.


a.

b.

c.

d.

Melaksanakan administratif bersama (collective administration) atas pemakaian Hak Cipta musik dan lagu dari para pencipta pada umumnya, pencipta musik dan lagu khususnya baik ciptaan Indonesia maupun asing. Melakukan pemungutan fee/royalty atas pemakaian Hak Cipta musik dan lagu untuk kepentingan komersial baik berupa pertujukan maupun penyiaran (performing right) dan penggandaan melalui media cetak maupun alat mekanik (mechanical right). Mendistribusikan pemungutan fee/royalty tersebut sebagaimana disebut dalam Pasal 5 huruf b Anggaran Dasar kepada yang berhak setelah dipotong biaya administrasi. Berperan serta secara aktif di dalam kegiatan pendidikan pembinaan dan pengembangan dalam rangka peningkatan kreatifitas, pengetahuan serta kemampuan para pencipta Indonesia.

Menurut hasil pengamatan peneliti, bahwa YKCI sebagai badan hukum yang berbentuk yayasan mempunyai anggota yang terdiri dari para pencipta musik dan lagu, maka setelah keluarnya Undang-Undang No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 dilakukan penyesuaian kepada undang-undang yang baru, maka YKCI hanya terdiri dari 3 (tiga) organ, yakni pengurus, pembina dan pengawas. Dengan demikian anggota-anggota dari YKCI menempati tempat sebagai BOD Commision, yang tugasnya mengawasi setiap kegiatan yang dilakukan oleh YKCI, seperti tertera pada struktur organisasi YKCI di bawah ini :


Skema 1 : Struktur Organisasi YKCI

Ketua Umum : Munif A Bahasuan Sekjen

Penasehat

: Ireng Maulana

BOD

Consultan Management

GENERAL MANAGER

Daerah

Data and Distribution

Licensing D

Finance and

Member

GA

Services

HRD

Sumber Data : Yayasan Karya Cipta Indonesia Tahun 2007-2010 Berdirinya YKCI merupakan suatu interpretasi atas dilindunginya suatu karya cipta sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Namun didalam prakteknya di masyarakat UUHC masih dianggap lemah, sebab belum adanya peraturan pelaksana dari UUHC yang mencantumkan definisi lembaga majemen kolektif dan menunjuk lembaga mana yang berhak menjadi lembaga majemen kolektif sebagai kuasa dari para pencipta atau pemegang hak cipta musik dan lagu dalam mengelola administrasi hak mengumumkan musik dan lagu daripada para Pencipta.


YKCI adalah merupakan badan idependen, bukan organisasi yang disponsori oleh pemerintah, akan tetapi didukung oleh Departemen Kehakiman sekarang kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dibawah Direktorat Hak Cipta, Paten dan Merek dan Tim Kepres 34. 62 Hal ini sejalan dengan usaha pemerintah dalam mengimplementasikan Undang-Undang Hak Cipta. Pemerintah tidak mengeluarkan surat penunjukkan karena yang paling penting adalah adanya kekuatan hukum yang diberikan oleh setiap pencipta musik dan lagu. Sebagaimana yang telah disebutkan di atas mengenai dasar hukum berdirinya Yayasan Karya Cipta Indonesia, maka ada dasar hukum atau peraturan perundangundang yang berkaitan dengan berdirinya YKCI tersebut, antara lain : a. Ketentuan-ketentuan tentang Hak Cipta di Indonesia yang terdiri dari : 1) Auteurswet 1912. 2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta jo Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1987 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta jo Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2002 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1987. 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 Tahun 1986 jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 7 Tahun 1989 Tentang Dewan Hak Cipta. 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 1 Tahun 1989 Tentang Penterjemahan dan / atau Perbanyakan Ciptaan untuk Kepentingan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Penelitian dan Pengembangan. 5) Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.01HC.03.01/1987 Tentang Pendaftaran Ciptaan. 62

Tim Kepres 43 adalah Tim kerja pemerintah yang dipimpin oleh Menteri Sekretaris Negara yang dibentuk pada bulan Juli 1986, yang tugasnya meneliti, mempelajari dan mengambil langkahlangkah yang diperlukan terhadap segala permasalahan di bidang “ Intellectual Property Right” , tugas dari tim ini adalah meliputi penyelesaian segala permasalahan yang timbul dalam kaitannya dengan pelaksanaan Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Merk Dagang dan Merk perniagaan, serta mempercepat, prioritas penanganan diberikan kepada penyelesaian permasalahan di bidang Hak Cipta.


6) Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.M.04.PW.03/ 1988 Tentang Penyidikan hak Cipta. 7) Surat Edaran Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.01.PW. 07.03/ 1990 Tentang Kewenangan Menyidik Tindak Pidana Hak Cipta b. Perjanjian Internasional yaitu Keputusan Presiden tentang Pengesahan Persetujuan Timbal Balik Hak Cipta antara Pemerintah Republik Indonesia : 1) Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 17 Tahun 1988 dengan Masyarakat Eropa. 2) Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 25 Tahun 1989 dengan Amerika Serikat. 3) Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 38 Tahun 1993 dengan Australia. 4) Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 56 Tahun 1994 dengan Inggris. 5) Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 18 Tahun 1997 Tentang Pengesahan Berne Convention. 6) Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 19 Tahun 1997 Tentang Pengesahan WIPO Copyrights Treaty. 63

3. Kewenangan Yayasan Karya Cipta Indonesia Sebagai terlaksananya Sertifikasi Lisensi Hak Cipta Musik Dan Lagu

Pendukung

Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) sebagai salah satu organisasi manajemen kolektif yang menurut menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (selanjutnya disingkat dengan AD/ART) adalah menjalankan kegiatankegiatan di bidang administrasi bersama (collective administration) atas pemakaian hak cipta dari para pencipta khususnya hak cipta musik dan lagu, berdasarkan kuasa yang diberikan oleh para Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Bahwa berdasarkan kuasa yang telah diberikan para Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas musik dan lagu, YKCI mempunyai wewenang untuk memberikan izin kepada para pengguna 63

Tanpa Pengarang, Introduksi Karya Cipta Indonesia Lisensi Hak Cipta Musik Sedunia, Karya Cipta Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 5.


atau pemakai (user) untuk menyuarakan, menyiarkan, memutar termasuk mempertunjukkan (mengumumkan) terhadap musik dan lagu asing maupun Indonesia di tempat yang dikelola oleh para pengguna atau pemakai (user) ataupun penerima lisensi baik sebagian maupun seluruh musik dan lagu yang Hak Ciptanya dikelola atau dikuasakan kepada YKCI. Mekanisme pengadministrasian kolektif diawali dengan pemberian kuasa oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta musik dan lagu kepada YKCI, yaitu dengan: 1. mengisi formulir pendaftaran pemberian kuasa khusus Pencipta dengan mengisi identitas diri dari Pencipta musik dan lagu dengan disertakan atau dilampirkan : a.

Fotocopy KTP/KPM/SIM/Paspor (masih aktif)

b.

Bukti Karya Cipta Musik yang telah diedarkan dalam bentuk cover asli (kaset, piringan hitam, Compact Disc) dan sejenisnya, atau yang disiarkan/ dipertunjukkan di televisi, radio, pertunjukkan drama, atau bioskop sebagai musik ilustrasi dsb. (minimal 3 buah lagu).

2.

c.

Pasfoto terakhir 3x4 lembar (berwarna) sebanyak 4 lembar.

d.

Materai 6000 sebanyak 3 buah.

Membuat Perjanjian Kerjasama antara Pencipta lagu/ Publisher dengan Yayasan Karya Cipta Indonesia, yakni mengenai kesepakatan untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam bidang pengelolaan hak untuk mengumumkan karya cipta musik, perjanjian tersebut berisi ketentuan-ketentuan dan syarat sebagai berikut :


a. YKCI berkewajiban untuk mengumpulkan royalty pencipta dari pemakai atau pengguna (user) serta menyerahkannya kepada pencipta, setelah dikurangi biaya administrasi riil (real coast) dari pengumpulan royalty Hak Mengumumkan karya cipta musik, apabila karyanya tersebut benar-benar di umumkan pemakai sesuai dengan laporan/data tertulis yang diterima pihak YKCI. Royalty akan mulai didistribusikan setelah YKCI menerima pembayaran dari pemakai/pengguna dan melewati masa transisi untuk proses tabulasi. b. YKCI bersedia menerima pendaftaran karya cipta musik Pencipta musik dan lagu untuk disimpan dan dikelola izin pemakaian serta mengumpulkan royalty hanya atas karya cipta musik yang telah didaftarkan. c. Pencipta musik dan lagu akan mendaftarkan karya cipta lagunya kepada YKCI dalam format yang diterapkan pihak YKCI untuk dikumpulkan hak berupa royaltynya dari pemakai, jika karya tersebut diumumkan ditempat usaha/komersial. d. Pencipta musik dan lagu menjamin bahwa karya cipta musik yang didaftarkan adalah asli, dan karya termaksud seluruhnya ataupun sebagian daripadanya bukan merupakan pelanggaran terhadap melodi, atau lirik, atau hak cipta dari pihak lain dan bahwa ia adalah pemegang hak mengumumkan karya cipta musik asli tersebut.


e. Pencipta musik dan lagu mempunyai hak penuh serta kekuasaan dan otoritas untuk membuat akte kuasa pengalihan hak ini, jika dikemudian hari terdapat kasus mengenai otentitas karya cipta musik maupun Pemegang Hak Cipta sebenarnya. Seluruh royalty atas karya cipta musik tersebut yang belum dibagikan akan disimpan pihak YKCI dan baru akan dibagikan kepada pihak yang terbukti merupakan Pemegang Hak Cipta sebenarnya melalui musyawarah maupun keputusan pengadilan. f. Dengan adanya perjanjian pengalihan hak ini, segala sesuatu yang menyangkut pengumpulan dan pendistribusian royalty dari pengumuman karya cipta musik oleh pihak lain merupakan hak dan wewenang YKCI. g. Pencipta musik dan lagu menjamin bahwa ia tidak akan menerima ataupun menagih secara langsung dari pihak yang menggunakan repertoire selama berlakunya masa perjanjian ini, termasuk dalam hal pencipta musik dan lagu mengumumkan lagunya sendiri di tempat-tempat yang telah dan akan dipungut royaltynya oleh YKCI. h. Dalam rangka penegakan hukum terhadap pemakai yang melanggar, pencipta musik dan lagu apabila diminta oleh YKCI, bersedia untuk menandatangani surat/dokumen yang menyangkut litigasi dan identifikasi, serta menjadi saksi atas keabsahan lagu ciptaanya. i. Pencipta musik dan lagu tidak akan mengadakan perjanjian atau menyerahkan pengelolaan perizinan hak mengumumkan karya cipta musik kepada pihak


lain selama jangka waktu perjanjian ini dan menjamin pihak YKCI dari segala tuntutan pihak lain mengenai hak pengelolaan pengumumam karya cipta musik ini. j. Kedua belah pihak akan tunduk kepada Ketentuan Perpajakan Indonesia. k. Semua persoalan maupun perbedaan yang sewaktu-waktu dapat timbul didalam hubungan ini akan dimusyawarahkan bersama dan kesepakatan tersebut akan dibuatkan addendum yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini, apabila tidak dapat terselesaikan maka persoalan maupun perbedaan itu akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase atau pengadilan yang berwenang. l. Perjanjian ini berlaku terus menerus secara otomatis setiap 3 (tiga) tahun dan berakhir karena : 1) Berakhirnya jangka waktu perlindungan hak cipta sebagaimana diatur dalam perundang-undangan hak cipta yang berlaku. 2) Adanya permohonan tertulis dari pihak Pencipta musik dan lagu mengenai pengakhiran perjanjian sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang tercantum dalam surat kuasa yang dibuat antara Pencipta dan YKCI, setelah melewati masa 3 (tiga) tahun pertama dan sekurang-kurangnya 30 hari sebelum habisnya masa berlaku surat kuasa dan berlaku sejak akhir tahun kalender selanjutnya. m. Apabila pihak pertama adalah Publisher maka pendaftaran karya cipta musik tersebut tidak untuk mewakili Pencipta yang diwakilinya dan Pencipta yang


bersangkutan yang dimaksud harus tetap mendaftarkan karya cipta musik termaksud kepada YKCI. Selanjutnya pihak Publisher dan lagu wajib memberitahukan kepada Pencipta yang yang dimaksud untuk mendaftarkan karya ciptanya kepada YKCI. n. Apabila terjadi pemutusan hukum antara Publisher dengan Pencipta yang dimaksud tetap mendaftarkan karya ciptanya kepada YKCI. o. Perjanjian ini mengikat kedua belah pihak dan perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), diatas kertas bermaterai dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi kedua belah pihak. 3. Membuat Surat Kuasa antara pencipta musik dan lagu dengan YKCI, yang berisi tentang pemberian kuasa kepada YKCI khusus untuk mengelola perizinan Hak mengumumkan di bidang musik dan pengalihannya kepada pihak lain menurut ketentuan-ketentuan yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama yang dibuat sebelumnya. Untuk keperluan itu Penerima Kuasa (YKCI) diberi hak sebagai berikut : a.

Melakukan perundingan-perundingan, menandatangani kontrak-kontrak dengan pihak lain yaitu pemakaian pada umumnya, tentang hak mengumumkan karya cipta musiknya baik di Indonesia maupun di luar negeri.

b.

Mengadakan pendaftaran repertoire karya cipta musik, baik yang berupa instrumentalia maupun non instrumentalia.


c.

Menandatangani surat-surat, dokumen-dokumen dan surat perjanjian dengan pihak lain berhubungan dengan pengelolaan hak mengumumkan karya cipta musiknya dan melaksanakan segala hal yang perlu untuk kepentingan pemberi kuasa sesuai repertoire yang diserahkan dan didaftarkan kepada YKCI.

d.

Memungut dan menagih royalty atas pemakaian hak mengumumkan (performing right) dan menandatangani kwitansi penerimaan royalty.

e.

Melakukan segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan pemberi kuasa termasuk untuk menghadap ke pengadilan.

f.

Kuasa ini diberikan dengan hak retensi dan upah serta substitusi.

g.

Surat kuasa ini berlaku selama jangka waktu 3 (tiga) tahun dan akan diperpanjang secara otomatis untuk setiap 3 (tiga) tahun berikutnya. Setelah 3 (tiga) tahun pertama pemberi kuasa dapat membatalkan surat kuasa ini dengan menyatakan keinginannya secara tertulis kepada penerima kuasa, sekurangkurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum habisnya masa berlaku surat kuasa ini dan berlaku sejak akhir tahun kalender.

h.

Kuasa ini diberikan dengan sukarela, tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta berlaku sejak ditandatangani. Berdasarkan perjanjian yang dilakukan antara YKCI dan Pencipta atau

Pemegang Hak Cipta musik dan lagu, Pencipta musik dan lagu memberikan kuasa kepada YKCI sebagai satu-satunya lembaga kolektif yang ditunjuk untuk mengorganisir pengumpulan dari para pengguna musik dan lagu melalui perjanjian


pemberian kuasa, khusus untuk mengelola perizinan hak mengumumkan di bidang musik dan pengalihannya kepada pihak lain menurut ketentuan-ketentuan yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama yang dibuat sebelumnya. Pada perjanjian tersebut yang bertindak sebagai pihak kesatu adalah Pencipta maupun Pemegang hak cipta musik termasuk diantaranya pencipta lagu, lirikus (penulis lirik), penata musik, pengadaptasi lirik, publisher dan sub publisher, sedangkan YKCI bertindak sebagai pihak kedua yang bekerja atas kuasa dari pihak Pencipta musik dan lagu. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pencipta atau Pemegang hak cipta atas musik dan lagu sebagai pihak kesatu mempunyai hak, antara lain : 1. 2. 3. 4. 5.

Menerima royalty atas eksploitasi lagu miliknya; Mengakses laporan keuangan tahunan teraudit; Hak untuk memilih dan dipilih sebagai anggota “konsorsium” dewan penentu kebijakan (masa bakti 3 tahun dan dapat dipilih kembali); Hak untuk memperoleh keuntungan (benefit) sosial yang ditentukan dari waktu ke waktu; Hak untuk mengakhiri perjanjian dan surat kuasa setiap saat dikehendaki. 64

Selanjutnya Pencipta atau Pemegang hak cipta musik dan lagu mempunyai kewajiban, sebagai berikut : 1.

Menyerahkan pengelolaan hak mengumumkan untuk seluruh karya yang telah, sedang atau akan dibuat kepada YKCI; a. Untuk menjamin kepastian hukum bagi pengguna ; b. Tidak boleh bernegosiasi atau memberi lisensi langsung kepada pengguna; c. Pengelolaan hak memperbanyak bersifat fakultatif, diserahkan kepada YKCI jika dikehendaki pemiliknya.

64

Warasati Yung Aulia, Analisis Normatif Tanggungjawab Perdata Karya Cipta Indonesia (KCI) Terhadap Musisi Dalam Perjanjian Lisensi Hak Cipta Apabila Terjadi Wanprestasi, Program Sarjana Universitas Brawijaya, Malang, 2004, hal. 42.


2. 3. 4.

Mendaftarkan seluruh lagu yang dimilikinya; Menyampaikan informasi penting (perubahan alamat, nomor telepon dan nomor rekening) Tunduk pada ketentuan dan peraturan YKCI. 65 Selanjutnya YKCI, berindak sebagai pihak kedua memiliki hak sebagai berikut:

1.

2. 3.

4.

5.

Melakukan perundingan-perundingan, menandatangani kontrak-kontrak dengan pihak lain, yaitu pihak yang pada umumnya menggunakan hak mengumumkan karya cipta musik baik di Indonesia maupun di Luar negeri; Mengadakan pendaftaran reportoire karya cipta musik, baik yang berupa instrumentalia maupun non instrumentalia. Menandatangani surat-surat, dokumen-dokumen dan surat perjanjian dengan pihak lain yang berhubungan dengan hak pengelolaan hak mengumumkan karya cipta musiknya dan melaksanakan segala hal yang perlu untuk kepentingan pemberi kuasa sesuai reportoire (yaitu sejumlah pembendaharaan karya cipta musik yang dimiliki seseorang, orang atau badan hukum yang memberikan kuasa kepada pihak kedua, yang diserahkan dan didaftarkan kepada YKCI; Memungut dan menagih royalty atas pemakaian hak untuk mengumumkan (performing right) dan menandatangani tanda terima (kwitansi) penerimaan royalty; Melakukan segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan pemberi kuasa termasuk urusan menghadap ke pengadilan. 66 Kewajiban YKCI sebagai pihak kedua , adalah : Pihak kedua berkewajiban untuk mengumpulkan royalty pihak kesatu dari users serta menyerahkan hasil pengumpulan tersebut kepada pihak kesatu setelah dikurangi biaya administrasi riil (real cost) dari pengumpulan royalty hak mengumumkan karya cipta musik. Apabila karya tersebut benar-benar diumumkan pemakaiannya sesuai dengan laporan/ data tertulis yang diterima pihak YKCI (pihak kedua). 67

65

Yayasan Karya Cipta Indonesia, Kutipan Salinan Perjanjian Kuasa Antara Pencipta dan YKCI,YKCI Lisensi Hak Cipta Sedunia, hal. 23. 66 Warasati, Op.cit, hal 38. 67 Loc.cit..


Berdasarkan hal tersebut di atas, maka kewenangan dari YKCI tersebut dapat diuraikan sebagai berikut 68 : 1.

YKCI mempunyai hak untuk mengeluarkan sertifikat lisensi yang merupakan jaminan izin untuk mengumumkan musik dan lagu dari para Pencipta maupun pemegang hak Cipta yang repertoire-nya dikelola oleh YKCI. Sertifikat lisensi ini biasanya dikeluarkan dan ditandatangani oleh bagian Membership and HRD Departement selaku penerima kuasa dari pencipta musik dan lagu.

2.

YKCI berhak dan berwenang memungut royalty dari penerima lisensi secara teratur setiap tahunnya.

3.

YKCI berwenang untuk meminta daftar musik dan lagu yang dipergunakan oleh para penerima lisensi.

4.

YKCI dapat melakukan revisi, perubahan, penambahan ataupun pengurangan tarif dengan pemberitahuan secara tertulis kepada penerima lisensi selambatlambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya tahun lisensi yang sedang berjalan. Ketiga wewenang tersebut di atas biasanya ditangani oleh bagian Users Departement.

5.

YKCI berhak menyesuaikan tarif, sesuai dengan inflasi setiap tahun secara otomatis.

6.

YKCI berhak memasuki tempat-tempat pertunjukan yang dikelola penerima lisensi dalam waktu dan jumlah yang wajar untuk melakukan perhitungan

68



maupun pendistribusian royalty yang harus dibayar oleh penerima lisensi. Hal ini merupakan wewenang dari bagian Documentation and Distribution Departement yang ada di YKCI. 7.

YKCI berhak memberikan izin kepada penerima lisensi untuk memindahkan, mengalihkan, mensub-lisensikan perjanjian lisensi maupun segala hak yang diberikan dalam sertifikasi lisensi.

8.

YKCI berhak mengeluarkan surat pemberitahuan.

9.

YKCI berhak mengeluarkan surat tagihan untuk para penerima lisensi bila telah jatuh tempo pembayaran royalty.

10. YKCI berhak mengeluarkan surat peringatan apabila penerima lisensi tidak melaksanakan kewajibannya pada waktunya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. 11. YKCI berhak mengeluarkan surat tuntutan sehubungan dengan hal tersebut di atas. 12. YKCI berhak menahan uang yang disetorkan oleh penerima lisensi apabila penerima lisensi melanggar perjanjian oleh karenanya hak untuk mengumumkan musik dan lagu tersebut gugur. 13. Terjadinya pengakhiran perjanjian lisensi tersebut oleh sebab apapun tidak mengurangi hak YKCI atas hak-hak tuntutan yang ada terhadap penerima lisensi dan YKCI berhak untuk memperoleh setiap jumlah uang yang harus dibayarkan penerima lisensi berdasarkan perjanjian lisensi tersebut dan setiap imbalan untuk


jasa dibidang hukum serta ongkos-ongkos lain apapun yang akan dipikul YKCI termasuk biaya untuk melakukan penyelidikan yang diperlukan guna menentukan besarnya royalty yang seharusnya dibayar berdasarkan perjanjian lisensi. Apabila peneliti amati dari perjanjian tersebut di atas, pihak YKCI seharusnya menyelidiki terlebih dahulu dari Pencipta musik dan lagu yang akan mendaftarkan lagunya kepada pihak YKCI, apakah Pencipta musik dan lagu tersebut mempunyai kewenangan untuk membuat perjanjian kerjasama ataupun perjanjian kuasa. Karena dalam praktekteknya Pencipta musik dan lagu telah menyerahkan ciptaan lagunya kepada pihak Produser Rekaman Suara untuk direkam, yang mana dalam hal ini termasuk dalam hak perbanyakan (mechanical right). Dalam rangka untuk mempromosikan kaset atau CD, termasuk untuk mengalihwujudkan dalam bentuk lain, maka kaset ataupun CD tersebut diedarkan, disebarkan dan termasuk diperdengarkan, dalam hal ini termasuk didalam hak mengumumkan (performing right). Untuk pengalihkan hak tersebut biasanya antara Pencipta musik dan lagu dan Produser Rekaman diwujudkan dalam suatu perjanjian, dan Pencipta musik dan lagu memperoleh imbalan tertentu sesuai dengan kesepakatan, baik secara Flat pay atau royalty. Dengan demikian Pencipta musik dan lagu tersebut tidak mempunyai kewenangan lagi untuk membuat perjanjian pemberian kuasa kepada YKCI, apabila Pencipta musik dan lagu tersebut telah mengalihkan hak ciptaanya kepada Produser Rekaman Suara.


Sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdata, bahwa suatu perjanjian akan mengikat bagi para pihak yang membuatnya, atau berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang mengikatkan dirinya, apabila perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, seperti apa yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Dengan demikian jika pihak Pencipta musik dan lagu telah mengalihkan hak cipta musik dan lagunya kepada pihak Perusahaan Rekaman Suara maka pihak Pencipta tidak mempunyai kewenangan lagi atas hak cipta musik dan lagu tersebut. Seperti disyaratkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata ayat (3) adanya suatu hal tertentu, dalam hal ini ada objek tertentu yaitu hak cipta musik dan lagu, maka perjanjian yang dibuat antara Pencipta musik dan lagu dengan YKCI menjadi tidak sah, karena hak cipta musik dan lagu tersebut telah dialihkan kepada Perusahaan Rekaman Suara, dengan demikian perjanjian tersebut dengan sendirinya batal demi hukum. Selanjutnya setelah peneliti amati, perjanjian kerjasama dan perjanjian pemberian kuasa tersebut merupakan perjanjian baku, dalam arti perjanjian yang bentuk dan isinya telah dipersiapkan oleh pihak YKCI, dan mengandung syaratsyarat baku artinya klausul-klausul didalamnya telah ditetapkan oleh YKCI. YKCI hanya tinggal penyodorkan saja kepada Pencipta musik dan lagu untuk disetujui. Namun pada prinsipnya alasan dari YKCI dengan dibuatnya perjanjian baku tersebut untuk menghemat waktu dan biaya.


B. Sertifikasi Lisensi Pengumuman Musik Dan Lagu Sebagai Wujud dari Pelaksanaan Pembayaran Royalty Musik Dan Lagu Oleh Radio Siaran Swasta Nasional Indoneia Kepada Yayasan Karya Cipta Indonesia Sertifikasi lisensi Hak Cipta musik dan lagu oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) tersebut merupakan tanda bukti kepedulian masyarakat pada umumnya dan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia pada khususnya terhadap Hak Cipta musik dan lagu melalui pelaksanaan pembayaran royalty terhadap penggunaan karya cipta musik dan lagu.

1.

Pelaksanaan Pembayaran Royalty Hak Cipta Musik Dan Lagu Oleh Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia Kepada Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) Ada konsekuensi atau hak dan kewajiban bagi para peserta atau anggota YKCI,

seperti halnya Pencipta musik dan lagu sebagai anggota YKCI berhak mendapatkan royalty bila lagunya dipakai atau diputar oleh user, misalnya musik dan lagu tersebut yang diputar oleh setiap stasiun Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, maka Pencipta berhak atas royalty. User akan memberikan daftar musik dan lagu yang dipakainya, namun hak atas ciptaan atas musik dan lagu tetap berada di tangan para Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas musik dan lagu. Sedangkan YKCI sendiri hanya diberikan kuasa oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta musik dan lagu untuk mengelola performing right (hak mengumumkan) selama jangka waktu yang telah disepakati bersama. Hal-hal yang tertuang dalam berkas yang akan ditandatangani, yakni surat kuasa dan surat perjanjian kerjasama. Pencipta atau Pemegang hak Cipta


musik dan lagu tidak mempunyai kewajiban untuk menagih sendiri kepada user dan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta musik dan lagu harus memberikan daftar musik dan lagu agar dicatat dalam dokumentasi YKCI. YKCI adalah suatu badan hukum berbentuk yayasan, artinya bahwa suatu badan hukum yang tidak mengambil keuntungan dalam arti memupuk laba sebagaimana suatu Perseoran Terbatas. 69 Seluruh royalty yang dikumpulkan selama 1 (satu) tahun akan didistribusikan kepada peserta atau anggota YKCI setelah dipotong real cost. 70 Real cost tersebut adalah suatu biaya yang nyata untuk menagih sebagaimana yang tersebut dalam perjanjian kerjasama antara YKCI dengan para pencipta sebagai biaya administrasi.71 Real Cost tersebut juga termasuk biaya yang diperlukan untuk membayar gaji pegawai, sewa kantor, konsultan hukum, komputer dan sebagainya dengan tidak mengambil keuntungan dari hal-hal tersebut. Selain itu, distribusi royalty juga berdasarkan prinsip non diskriminatif, artinya tidak membedakan jenis musik dan lagu maupun kewarganegaraan, pencipta maupun mutu musik dan lagu. 72 Dan prinsip lain yang digunakan adalah pembagian

69

Wawancara pada tanggal 02 Juni 2010 dengan Hendriko Morino Naibaho, Kepala Wilayah Yayasan Karya Cipta Indonesia di Kantor Wilayah Yayasan Karya Cipta Indonesia di Kota Medan. 70 Wawancara pada tanggal 02 Juni 2010 dengan Hendriko Morino Naibaho, Kepala Wilayah Yayasan Karya Cipta Indonesia di Kantor Wilayah Yayasan Karya Cipta Indonesia di Kota Medan. 71 Wawancara pada tanggal 02 Juni 2010 dengan Hendriko Morino Naibaho, Kepala Wilayah Yayasan Karya Cipta Indonesia di Kantor Wilayah Yayasan Karya Cipta Indonesia di Kota Medan. 72 Wawancara pada tanggal 02 Juni 2010 dengan Hendriko Morino Naibaho, Kepala Wilayah Yayasan Karya Cipta Indonesia di Kantor Wilayah Yayasan Karya Cipta Indonesia di Kota Medan.


berdasarkan prestasi, artinya semakin banyak diputar atau digunakan semakin banyak poinnya untuk royalty yang akan didapat. 73 YKCI bertugas untuk mengumumkan dan mendistribusikan royalty, tetapi YKCI bukan publisher, sebab YKCI mengelola performing right dan tidak menjadi pemegang Hak Cipta. Justru royalty yang terkumpul dan dibagikan kepada para pencipta atau pemegang Hak Cipta atas musik dan lagunya yang sudah terdaftar dan digunakan. 74 Selain daripada itu, YKCI sebagai badan hukum non-profit yang tidak mengadakan perjanjian pembagian keuntungan dengan para Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas musik dan lagu, tetapi YKCI dibentuk sebagai suatu jembatan antara Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas musik dan lagu disatu sisi dan disisi lain adalah pemakai atau pengguna (user) musik dan lagu. 75 Sebagaimana yang telah diutarakan di atas mengenai kewenangan dari YKCI, maka dalam penelitian ini pemungutan royalty ditujukan kepada pengguna atau pemakai (user) musik dan lagu oleh stasiun Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia di kota Medan yang merupakan anggota PRSSNI Medan. YKCI mendapat kewenangan dari para Pencipta atau Pemegang Hak Cipta musik dan lagu setelah melakukan perjanjian pemberian kuasa untuk Ciptaan atas musik dan lagu. Berdasarkan database, jumlah pencipta musik dan lagu dari tahun 2003 sampai tahun 2010 yang sudah memberikan hak kuasanya melalui formulir yang dilampirkan oleh 73

Wawancara pada tanggal 02 Juni 2010 dengan Hendriko Morino Naibaho, Kepala Wilayah Yayasan Karya Cipta Indonesia di Kantor Wilayah Yayasan Karya Cipta Indonesia di Kota Medan 74 Wawancara pada tanggal 02 Juni 2010 dengan Hendriko Morino Naibaho, Kepala Wilayah Yayasan Karya Cipta Indonesia di Kantor Wilayah Yayasan Karya Cipta Indonesia di Kota Medan. 75 Wawancara pada tanggal 02 Juni 2010 dengan Hendriko Morino Naibaho, Kepala Wilayah Yayasan Karya Cipta Indonesia di Kantor Wilayah Yayasan Karya Cipta Indonesia di Kota Medan.


pihak YKCI adalah sebanyak lebih kurang 10.000 (sepuluh ribu) pencipta musik dan lagu. 76 Sementara sertifikat lisensi pengumuman musik dan lagu yang diberikan oleh YKCI kepada stasiun Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia di kota Medan yang hanya menjadi anggota dari PRSSNI Medan. Hal ini dikarenakan bahwa YKCI Pusat di Jakarta telah melakukan perjanjian kerjasama atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan PRSSNI Pusat di Jakarta, sehingga YKCI Medan dan PRSSNI Medan dengan sendirinya menjadi terikat dengan ketentuan perjanjian kerjasama tersebut. Pemberian sertifikat lisensi pengumuman musik dan lagu yang diberikan oleh YKCI Medan kepada stasiun Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia di kota Medan setelah para anggota PRSSNI Medan tersebut membayar royalty sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap tahunnya dan pembayaran tersebut dilakukan atau dikoordinir oleh PRSSNI Medan kepada YKCI Pusat di Jakarta yang dibayarkan dengan cara mentransfer melalui bank yang telah ditentukan. Dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam table di bawah ini :

76



Tabel 3 : Radio yang Membayar Royalty ke YKCI Medan dari Tahun 1999-2003 No.

Nama Radio Anggota PRSSNI Medan

1. PT. Radio Prapanca-Trijaya Medan 2. PT. Radio Komersil Siaran Nusantara Medan/Kosa FM 3. PT. Radio Cipta Perdana Medan/Delta FM 4. PT. Radio Prambors Medan 5. PT. Radio Kidung Indah Selaras Suara Medan/Kiss FM Sumber Data : YKCI Medan Tahun 1999-2003

Pembayaran Royalty pertahun Rp 300.000,Rp 300.000,Rp 300.000,Rp 300.000,Rp 300.000,-

Setelah melihat data yang ada dalam tabel 3 di atas, maka dapat dikatakan bahwa setiap stasiun Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia di Medan tersebut membayar royalty kepada YKCI Pusat dengan jumlah yang sama besarnya, hal ini dapat saja terjadi jika penggunaan atau pemakaian musik dan lagu atas karya Ciptaan dari Pencipta musik dan lagu oleh stasiun Radio Siaran Swasta Nasional tersebut dengan jumlah dan durasi atau lamanya waktu pemakaian yang sama untuk masingmasing stasiun Radio Siaran Swasta Nasional tersebut. 77 Hal tersebut juga dibenarkan oleh pihak PRSSNI Medan yang mengatakan bahwa pada dasarnya masing-masing stasiun Radio Siaran Swasta Nasional dalam melakukan pemutaran musik dan lagu dari para pencipta mempunyai durasi atau lamanya pemutaran musik dan lagu yang tidak sama, serta jumlah dan jenis musik dan lagu yang berbeda dari masing-masing stasiun Radio Siaran Swasta Nasional tersebut, akan tetapi dari tabel : 3 tersebut antara radio yang satu dan radio yang 77



lainnya mengenai besarnya royalty yang harus dibayarkan adalah sama, hal tersebut berdasarkan kesepakatan antara pihak YKCI dan PRSSNI, yaitu sebesar RP. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah). 78 Sementara menurut pihak PRSSNI Medan mengenai pembayaran royalty, pada tahun 1999 sampai tahun 2003 pembayaran royalty kepada YKCI Pusat dengan cara ditransfer melalui bank yang dikoordinir oleh PRSSNI Medan sebesar Rp300.000,(tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Di dasarkan atas MoU antara YKCI dan PRSSNI, kemudian terjadi perselisihan paham antara PRSSNI dan YKCI karena kurang transparannya dari pihak YKCI tentang pendistribusian royalty kepada para Pencipta musik dan lagu yang akhirnya pihak PRSSNI Medan berkeberatan untuk mengkoordinir pembayaran royalty. 79 Tahun 2003 sampai dengan tahun 2006 pihak YKCI Medan menagih langsung kepada radioradio (anggota PRSSNI), dengan ketentuan antara lain 80 : 1.

Mengisi formulir aplikasi lisensi YKCI, serta mengisi laporan pengumuman musik dan lagu/permorming right yaitu berisi daftar lagu-lagu yang diputar oleh radio tersebut.

2.

Menandatangani perjanjian lisensi pengumuman lagu dan musik antara radio dan YKCI, isi perjanjian tersebut sebagai berikut :

78

Wawancara pada tanggal 20 Mei 2010 dengan Fauzi Usman, Kepala Wilayah Persatuan Radio Siaran Swasta Indonesia Kota Medan. 79 Wawancara pada tanggal 20 Mei 2010 dengan Fauzi Usman, Kepala Wilayah Persatuan Radio Siaran Swasta Indonesia Kota Medan. 80 Wawancara pada tanggal 01 Juni 2010 dengan Bahrum Syah, Staf Administrasi di Kantor Wilayah Yayasan Karya Cipta Indonesia di Kota Medan.


a. Nama para pihak yang melakukan perjanjian lisensi pengumuman musik dan lagu (dalam hal ini pihak YKCI dengan pihak RSSNI). b. Pengertian tentang definisi yang berhubungan dengan Hak Cipta musik dan lagu. c. Pengertian tentang Sertifikasi Lisensi Pengumuman Musik dan Lagu. d. Kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak dalam perjanjian lisensi. e. Jangka waktu perjanjian lisensi. f. Pemutusan perjanjian lisensi. g. Tentang ketentuan mengikat dari perjanjian lisensi. h. Tentang penyelesaian perselisihan perjanjian lisensi. i. Tentang kesepakatan menyeluruh dan pelaksanaan sesuai dengan hukum. j. Tentang ketentuan-ketentuan lain yang belum ada diatur dalam perjanjian atau disebut dengan ketentuan peralihan. Dasar perhitungan biaya lisensi yang harus dibayarkan oleh radio adalah 2% (dua persen) dikali pendapatan iklan pertahun dikurangi dengan biaya agensi dan untuk biaya agensi adalah 30% (tiga puluh persen) dikali pendapatan iklan pertahun. 81 Berdasarkan hasil wawancara dan daftar kuisioner dari radio-radio tersebut rata-rata royalty yang dibayarkan oleh radio tersebut adalah sebesar Rp.

81



1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah ) sampai dengan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). 82 Sedangkan menurut pihak PT. Radio Kidung Indah Selaras Suara (Kiss FM), PT. Radio Komersial Siaran Nusantara (Kosa FM) dan PT. Radio Prapanca-Trijaya Medan, bahwa pihaknya melakukan pembayaran royalty tersebut digabungkan dengan pembayaran iuran anggota PRSSNI Medan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada pihak PRSSNI Medan. 83 Dan hal ini juga dibenarkan oleh pihak PT. MASIMA yang merupakan pengelola management dari PT. Radio Cipta Perdana Medan/Delta FM dan PT. Radio Prambors Medan. 84 Tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 telah habis masa berlaku MoU antara YKCI dan PRSSNI, maka pihak YKCI menunggu untuk sementara waktu sampai MoU yang baru dibuat kembali dan dalam waktu tersebut pihak YKCI tidak melakukan penagihan ke radio-radio yang ada di Medan. 85

2.

Sertifikasi Lisensi Hak Cipta Musik Dan Lagu Oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) Pasal 2 ayat (1), memberikan perlindungan hukum kepada Pencipta berupa hak

eksklusif, dalam penjelasannya yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah Hak 82

Wawancara pada tanggal 02 Juni 2010 dengan Hendriko Morino Naibaho, Kepala Wilayah Yayasan Karya Cipta Indonesia di Kantor Wilayah Yayasan Karya Cipta Indonesia di Kota Medan. 83 Wawancara pada tanggal 21 Mei 2010 dengan Iskandar, Manager PT. Radio PrapancaTrijaya Medan. 84 Wawancara pada tanggal 22 Mei 2010 dengan Agus Surya Putra, Program dan Musik Direktor PT. MASIMA. 85 Wawancara pada tanggal 01 Juni 2010 dengan Bahrum Syah, Staf Administrasi di Kantor Wilayah Yayasan Karya Cipta Indonesia di Kota Medan.


yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya. Pada hak eksklusif ini Pencipta atau Pemegang hak cipta musik dan lagu diberikan hak untuk memberikan izin atau lisensi bagi pihak ketiga atau pengguna musik dan lagu (user) yang bersifat komersial untuk dapat ikut menggunakan , mengumumkan atau memperbanyak karya cipta yang dilindungi hak cipta. Izin atau lisensi dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta musik dan lagu kepada pengguna pada umumnya disertai kompensasi yang harus dibayar oleh pengguna musik dan lagu, kompensasi yang harus dibayar tersebut dinamakan royalty. Pemilik atau Pemegang Hak Cipta (pemberi kuasa) memberikan kuasa tertulis kepada YKCI dan atas nama mereka YKCI kemudian memberikan izin kepada semua pihak yang ingin menggunakan musik dan lagu guna kepentingan komersial. Bentuk izin yang diberikan YKCI kepada pengguna musik dan lagu adalah berupa perjanjian lisensi musik dan lagu, yang selanjutnya YKCI menerbitkan sebuah sertifikat lisensi pengumuman musik. Jika ingin memperoleh izin YKCI, para pengguna musik dan lagu terlebih dahulu membayar royalty untuk penggunaan 1 (satu) tahun kemuka dan setelah membayar royalty, kemudian YKCI menerbitkan Sertifikat Lisensi Pengumuman Musik (SLPM) yang memperbolehkan pengguna musik dan lagu menggunakan seluruh karya musik dan lagu pencipta yang diwakilkan oleh YKCI dalam kegiatan


usahanya yang bersifat komersial, seperti digambarkan dalam bagan/skema di bawah ini :

Skema 2 : Proses Sertifikasi Lisensi Hak Cipta Musik dan Lagu

Aplikasi

Perhitungan

Pembayaran

Penerbitan Sertifikasi Lisensi

Pengguna Berhak Menggunakan Musik & Lagu

Pembaharuan Data Sertifikasi Musik dan Lagu

Perpanjangan Lisensi Musik dan Lagu

Laporan Pemakaian Musik dan Lagu

Sumber Data : YKCI Medan Tahun 2005-2010 Berdasarkan bagan/skema : 2 di atas, maka dapat dilihat bahwa ada beberapa proses sertifikasi lisensi Hak Cipta musik dan lagu yaitu : a. Pengisian formulir aplikasi yang dikeluarkan oleh pihak YKCI Medan. b. Perhitungan biaya lisensi musik dan lagu oleh pihak YKCI Medan. c. Pembayaran Royalty musik dan lagu oleh pihak radio siaran swasta nasional di kota Medan kepada YKCI. d.

Penerbitan sertifikasi lisensi musik dan lagu oleh pihak YKCI.


e. Pengguna berhak menggunakan musik dan lagu setelah penerbitan sertifikasi lisensi musik dan lagu oleh pihak YKCI. f. Pihak radio siaran swasta nasional Indonesia di kota Medan memberikan laporan tentang pemakaian musik dan lagu yang telah dipergunakan kepada YKCI Medan. g. Setelah pemberian laporan pemakaian musik dan lagu oleh radio siaran swasta nasional di kota Medan kepada YKCI, maka tahap selanjutnya adalah tahap perpanjangan lisensi. Tahap ini, pihak YKCI memberikan suatu ketentuan bahwa sertifikasi lisensi musik dan lagu yang telah diberikan kepada radio siaran swsata nasional Indonesia di kota Medan tersebut hanya berjangka waktu 1 (satu) tahun, yang kemudian dapat diperpanjang. h. Perpanjangan lisensi kepada YKCI tersebut harus memenuhi ketentuan pembaruan data yang akan dipergunakan pihak radio siaran swasta nasional Indonesia. Karena dapat dipastikan bahwa dari musik dan lagu yang akan dipergunakan oleh pihak radio yang bersangkutan akan berubah sesuai fisik di lapangan. Dengan demikian, manfaat dari pemberian sertifikat lisensi yang di terbitkan oleh YKCI, adalah : 1.

Izin untuk memperdengarkan berbagai jenis dan bentuk yang diperlukan untuk memberi kenyamanan pada konsumen sehingga menambah nilai ekonomi kegiatan usaha. Atau hak untuk memperdengarkan jutaan repertoire lagu sedunia yang terafiliasi dengan YKCI;


2. 3.

Menjamin pengguna dari segala tuntutan dan / atau gugatan dari pemegang hak cipta yang dikelola YKCI; Efisiensi biaya karena tidak perlu mencari, meminta izin, bernegosiasi dan membayar royalty kepada pencipta lagu satu persatu di seluruh dunia. 86 Pemberian izin (lisensi) atau pemberian Sertifikat Lisensi Hak Mengumumkan

Musik, diberikan oleh para pencipta atau pemegang Hak Cipta musik dan lagu Indonesia dan asing kepada pengguna musik dan lagu khususnya pada radio siaran swasta nasional hanya yang merupakan peserta atau anggota YKCI dan pihak lain yang berafiliasi dengan YKCI, merupakan bagian dari UUHC, ketentuan mana yang terpisah dari hak-hak yang dilindungi di dalamnya seperti hak moral pencipta, hak memperbanyak ciptaan maupun Hak Cipta rekaman suara. 87

86 87

Tanpa pengarang, Op.cit, hal 16. Eddy Damian, Op. Cit., hal. 110-111.


BAB II PERLUNYA SERTIFIKASI LISENSI HAK CIPTA OLEH YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA

Recommend Documents