BAB II PERJANJIAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF EFEK BERAGUN ASET (ASSET BACKED SECURITIES) DALAM PASAR MODAL INDONESIA

BAB II PERJANJIAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF EFEK BERAGUN ASET (ASSET BACKED SECURITIES) DALAM PASAR MODAL INDONESIA

A.

Latar Belakang Penerbitan KIK-EBA 1. Landasan Hukum KIK-EBA EBA ini pertama kali diperkenalkan di Amerika Serikat sebagai upaya

pemerintah untuk mendukung sektor perumahan melalui fasilitas pembiayaan kredit kepemilikan rumah (Mortgage Backed Securities). Kemudian model sekuritisasi aset ini terus berkembang ke sektor lainnya seperti perbankan hingga telekomunikasi seperti yang dilakukan oleh Telmex (Mexico) pada 1987 yang melakukan sekuritisasi aset berupa telephone receivables, yaitu tagihan atas penggunaan pulsa telepon di masa mendatang. Di dunia internasional instrumen EBA sangat populer dengan nama Asset Backed Securities (ABS). 32 Beberapa definisi efek beragun aset adalah sebagai berikut : a.

Dalam Knowledge Bank dari Lyons Financial Solutions Holdings Ltd khususnya

yang

berkaitan

dengan

penelitiannya

yang

berjudul

Securitization Explained “Asset-backed securities are securities that are primarily serviced by cash flows of a securitized assets that attracts interest on the basis of either being fixed or variable for maturities that can be fixed, revolving, either

32

M. Sadli Siregar., “Stimulus pajak untuk EBA”, Bisnis Indonesia, Rabu, 27 April 2005, diakses melalui http://www.dannydarussalam.com/dd15/index.php?view=article&catid=84%3Ataxarticle&id=4943%3Astimulus-pajak-untuk-eba&format=pdf&option=com_content&Itemid=151, pada tanggal 14 Desember 2009.

Universitas Sumatera Utara

long term or short term, that by their own terms convert into cash over the duration attached to them”. b.

Ian H. Giddy, Professor of Finance New York University, memaparkan dalam situsnya 33 “Asset–backed securities are securities which are based on pools of underlying assets”.

c.

Dalam slide Dr. Tsui KaiChong berjudul Asset Backed Securities 34 “Bonds or notes that are backed by financial assets”.

Berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-19/PM/2002 Peraturan Nomor IX.K.1 tentang Pedoman Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset, Efek beragun Aset (EBA) yang dikenal dengan asset backed securities (ABS) adalah Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif yang portofolionya terdiri dari aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial, sewa guna usaha, perjanjian jual beli bersyarat, perjanjian pinjaman cicilan, tagihan kartu kredit, pemberian kredit termasuk kredit pemilikan rumah atau apartemen, Efek bersifat hutang yang dijamin oleh pemerintah, Sarana Peningkatan Kredit (Credit Enhancement) / Arus Kas (Cash Flow), serta aset keuangan setara dan aset keuangan lain yang berkaitan dengan aset keuangan tersebut.35 Karena berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, maka dalam proses

33

http://www.absresearch.com/, dikutip dari Tim Studi Perdagangan Efek Beragun Aset, Op.Cit., hlm. 8 34 Seminar Workshop, The Future & Opportunities of Asset Backed Securities in Indonesia, Jakarta 1 & 2 Oktober 2003, dikutip dari Ibid. 35 Peraturan Bapepam Nomor IX.K.1 tentang Pedoman Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (Asset Backed Securities), lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep28/PM/2003 tanggal 21 Juli 2003.


pengelolaannya akan melibatkan Manajer Investasi sebagai mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian untuk melaksanakan Penitipan Kolektif. 36 EBA sendiri merupakan salah satu jenis efek yang pengaturannya tidak dapat ditemukan dalam UUPM. Jika dikilas balik terhitung sejak tahun 1997 yang lalu Bapepam telah mengeluarkan tidak kurang dari lima peraturan (sebagaimana telah berkali-kali diubah) yang terkait dengan penerbitan unit penyertaan EBA. Kelima peraturan tersebut, secara berurutan dapat disebutkan sebagai berikut. 37 a.

Peraturan BAPEPAM No. V.G.5. tentang Fungsi Manajer Investasi Berkaitan Dengan EBA (Asset Backed Securities);

b.

Peraturan BAPEPAM No. VI.A.2. tentang Fungsi Bank Kustodian Berkaitan Dengan EBA (Asset Backed Securities);

c.

Peraturan BAPEPAM No. IX.C.9. tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum EBA (Asset Backed Securities);

d.

Peraturan BAPEPAM No. IX.C.10. tentang Pedoman Bentuk dan Isi Propektus Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Beragun Aset (Asset Backed Securities);

e.

Peraturan BAPEPAM No. IX.K.1. tentang Pedoman Kontrak Investasi Kolektif EBA (Asset Backed Securities).

Di samping kelima peraturan tersebut, di tahun 2005, melalui Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2005 telah juga dikeluarkan pengaturan mengenai pembiayaan sekunder perumahan (sebagai salah satu bentuk sekuritisasi aset). Peraturan ini pada prinsipnya merupakan kelanjutan dari Keputusan Menteri 36

http://www.optimainvestama.com/artikel/Sekuritisasi%20Aset.pdf Gunawan Widjaja, Transplantasi Trusts dalam KUH Perdata, KUHD, dan UndangUndang Pasar Modal Indonesia, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 532-533. 37


Keuangan No. 132/KMK.014/1998 tentang Perusahaan Fasilitas Pembiayaan Sekunder Perumahan (yang sering kali disebut dengan Secondary Mortgage Facility). Di samping itu, Bank Indonesia juga telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No. 7/4/PBI/2005 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset bagi Bank Umum. Selain itu, diketahui ada pula Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Sekuritisasi yang sudah cukup lama disiapkan, yaitu sejak tahun 2001 yang sampai saat ini belum selesai. Dan ada juga Surat Edaran Bank Indonesia No.7/51/DPNP tanggal 9 Nopember 2005 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset bagi Bank Umum. 38 Sedangkan aspek perpajakan KIK-EBA diatur dalam Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP147/PJ/2003 tanggal 13 Mei 2003 tentang Pajak Penghasilan Yang Diterima atau diperoleh KIK-EBA dan Para Investornya. 39

2. Karakteristik Yuridis KIK-EBA Seperti halnya perjanjian pada umumnya, kontrak investasi adalah juga merupakan peristiwa hukum, dengan objek yang disepakati berupa investasi dibidang efek. Bahwa sesuai asas konsensual, perjanjian sudah dilahirkan sejak terjadinya kesepakatan, sudah sah dalam arti mengikat sejak tercapainya kesepakatan, sekalipun dalam beberapa hal undang-undang mensyaratkan harus

38

http://edratna.wordpress.com/2009/03/22/sekilas-mengenal-apa-yang-dimaksuddengan-sekuritisasi/diakses/, pada tanggal 14 Desember 2009. 39 Ishwahjudi A. Karim, Loc.Cit., hlm. 1.


dibuat secara tertulis. 40 Hal ini dapat dilihat dari peraturan No. IX.K.1 sebagai Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-53/PM/1997 butir (a) yang berbunyi:

41

“Kontrak Investasi Kolektif adalah Kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Unit Penyertaan dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.”

Dikatakan bahwa Kontrak Investasi Kolektif adalah Kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian, jelas menegaskan bahwa pembentuk undang-undang yang dalam hal ini adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Bapepam, menentukan bahwa kontrak investasi ini adalah hanya antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian, artinya secara tertulis hanya dua pihak, namun mengikat pemegang unit penyertaan yang dalam hal ini adalah investor. Apabila melihat lebih lanjut dalam Peraturan IX.K.1 Pasal 2:

42

“Aset yang membentuk portofolio Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset dapat diperoleh dari Kreditur Awal melalui pembelian atau tukar menukar dengan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset.”

Jelas bahwa kontrak pertama antara kreditur awal dengan manajer investasi ataupun issuer dapat didasari kontrak ataupun perjanjian jual beli yang diatur dalam Pasal 1457 KUH Perdata dan ataupun perjanjian tukar menukar yang diatur dalam ketentuan 1541 KUH Perdata. Segala peraturan tentang perjanjian

40 41

Yunus Edward Manik, Op.Cit. hlm. 25. Peraturan No. IX.K.1 sebagai Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-53/PM/1997

butir (a) 42

Pasal 2, Peraturan Bapepam Nomor IX.K.1 tentang Pedoman Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (Asset Backed Securities).


jual beli juga berlaku terhadap perjanjian tukar menukar sebagaimana ketentuan Pasal 1546 KUH Perdata.43 Berkaitan dengan Investor ataupun pemegang unit Penyertaan KIK-EBA apabila kita lihat dalam Peraturan IX.K.1 Pasal 6:

44

“Pemegang Efek Beragun Aset wajib menandatangani pernyataan bahwa yang bersangkutan telah menerima dan membaca Dokumen Keterbukaan Efek Beragun Aset, sebelum membeli Efek Beragun Aset.”

Ataupun kalau dilihat dalam pernyataan Jes Lederman dalam bukunya The Hand book of Asset-Backed Securities dikatakan dengan tegas Securitization is the open market selling of financial instrument backed by asset cash flow or asset value. Jelaslah investor adalah merupakan pembeli dari Efek Beragun Aset sebagaimana yang diatur dalam ketentuan jual beli KUH Perdata. 45 Konstruksi hukum ini tentunya berbeda jika dikaitkan dengan latar belakang terjadinya perikatan antara debitur awal dan kreditur awal. Perjanjian yang mendasari terjadinya perikatan antara mereka tentunya dilandasi atas suatu kewajiban atau yang kita kenal dengan perjanjian pinjam meminjam sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1765 KUH Perdata.

43

Yunus Edward Manik, Op.Cit. hlm. 26. Pasal 6, Peraturan Bapepam Nomor IX.K.1 tentang Pedoman Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (Asset Backed Securities). 45 Yunus Edward Manik, Loc.Cit. 44


Dari aspek perikatannya KIK-EBA ini ternyata telah mendasari atas tiga jenis perikatan yaitu perikatan jual beli, tukar menukar dan perikatan pinjam meminjam. 46 Agar suatu transaksi dapat dikategorikan sebagai transaski sekuritisasi harus memenuhi sejumlah kriteria. Pertama, struktur transaksi diciptakan sedemikian untuk meminimalkan dampak yang mungkin dihadapi investor bila seluruh pihak yang terlibat di dalam transaksi mengalami masalah keuangan, khususnya bila kreditor asal mengalami kebangkrutan. Kedua, dalam transaksi penjualan aset keuangan dari kreditor asal kepada penerbit EBA harus memenuhi kriteria penjualan putus. Ketiga, Aset keuangan yang dijual putus oleh kreditor asal harus melalui proses penyempurnaan klaim atas tagihan beserta seluruh jaminan melekat. Ini dimaksudkan sebagai salah satu perlindungan bagi investor. Ketika terjadi gagal bayar, kewajiban kepada investor masih dapat dipenuhi berdasarkan hasil eksekusi atas jaminan yang melekat pada aset. 47

3. Persyaratan True Sale dalam KIK-EBA

Banyak Negara maju maupun Negara berkembang sumber pendanaannya menggunakan konsep pemanfaatan resiko kredit. Sekuritisasi sebagai salah satu teknik keuangan yang menggunakan konsep pemanfaatan resiko kredit karena sekuritisasi

merupakan

suatu

proses

transformasi

aset

keuangan

46

Ibid. http://www.dannydarussalam.com/dd15/index.php?view=article&catid=84%3Ataxarticle&id=4943%3Astimulus-pajak-untuk-eba&format=pdf&option=com_content&Itemid=151, diakses pada tanggal 14 Desember 2009. 47


kreditur/originator yang tidak likuid menjadi likuid yaitu menjadi surat berharga yang dapat diperdagangkan sesuai dengan kebutuhan investor. Dengan demikian, perusahaan akan mendapatkan dana dengan menyerahkan aset keuangan yang dimilikinya dan kemudian diterbitkan suatu surat berharga oleh pihak lain yang dikenal dengan sebutan special purpose vehicle yang bertindak sebagai mediator antara pihak yang membutuhkan dana dengan investor sehingga mengubah ketergantungan kreditur kepada kemampuan debitur untuk melunasi pinjaman. 48 Oleh karena itu, definisi sekuritisasi adalah:

49

“Securitization is the process of transforming and illiquid asset into a tradeable security thereby rendering it liquid by the deployment or creation of some market mechanism”. Menurut Daniel Singer, kunci sukses sekuritisasi aset adalah kemampuan untuk memprediksi kelayakan kumpulan aset keuangan tersebut dan pengalihan aset keuanggan tersebut merupakan true sale dan bukan merupakan pendanaan oleh originator. Oleh karena itu, salah satu elemen terpenting dalam proses sekuritisasi aset adalah pengalihan aset keuangan yang terjadi secara true sale.

Pengertian pengalihan aset keuangan yang terjadi secara true sale pada sekuritisasi asset pada umumnya adalah penjualan piutang tersebut haruslah merupakan penjualan putus, artinya originator tidak lagi memiliki kewajiban untuk membeli kembali piutang yang tidak tertagih oleh pembeli karena proses

48

Tim Studi Perdagangan Efek Beragun Aset, Loc.Cit., hlm. 2. Hairani Saban, Corporate Debt Securitization Regulation and Documentation, Butterworths, 1994, hlm. 41, diakses melalui http://cfisel.blogspot.com/2007/08/true-sale-dalamsekuritisasi-aset.html, 18 Juni 2009. 49


penjualannya dilakukan secara on balance sheet dimana risiko penjual telah dialihkan kepada pembeli.

Oleh karena itu, tujuan disyaratkannya true sale adalah:

50

a. untuk memisahkan aset yang akan disekuritisasi tersebut dari resiko kredit atas aset lainnya dan resiko entitasnya originator. Jika originator -sebagai penjual- mengalami pailit maka Undang-undang Kepailitan tidak dapat diterapkan karena aset yang dialihkan tersebut terlepas dari boedel pailit originator; b. originator dapat memperoleh pendanaan lebih murah; c. adanya pengalihan resiko kredit; d. akses ke pasar modal; e. menjadikan aset originator dalam posisi off-balance sheet sehingga akan memperbaiki tingkat leverage (debt to equity) rasio dari originator karena semakin tinggi leverage suatu perusahaan maka semakin tinggi resiko default dan insolven. f. investor menjadi secured lender sedangkan jika tidak true sale maka investor akan menjadi unsecured lender.

Aspek true sale menjadi suatu hal yang penting untuk dicermati dalam sekur itisasi aset karena salah satu kunci sukses dari proses sekuritisasi asset adalah terjadinya pengalihan aset keuangan secara true sale. Melalui true sale,

50

http://cfisel.blogspot.com/2007/08/true-sale-dalam-sekuritisasi-aset.html, diakses pada tanggal 18 Juni 2009.


investor menjadi pemilik atas aset keuangan tersebut sehingga menjadi secured investor. Selain itu, dengan terjadinya penjualan aset secara true sale maka terdapat pemisahan antara aset originator dengan resiko kredit originator. Oleh karena itu, sangat penting kiranya mengetahui kriteria apa saja yang harus dipenuhi agar terjadi pengalihan aset secara true sale dalam sekur itisasi aset. 51 Secara lebih rinci, materi muatan baru dalam penyempurnaan peraturan Nomor IX.K.1 tentang Asset Backed Securities yang bermaksud mempertegas sifat true sale pada pengalihan aset kuangan dari kreditur awal ke KIK EBA adalah penambahan ketentuan yang menyatakan bahwa aset yang membentuk portofolio KIK EBA diperoleh dari kreditur awal melalui true sale secara hukum dengan KIK EBA. Dalam hal aset yang membentuk portofolio kontrak investasi KIK EBA diperoleh dari kreditur awal dengan true sale dengan efek beragun aset yang penerbitannya didasarkan pada aset keuangan yang telah dialihkan dari kreditur awal tersebut, maka kreditur awal hanya dapat melakukan true sale dimaksud paling banyak 10 persen dari nilai aset keuangan yang dialihkan itu. 52 Mengenai kriteria tentang true sale hanya diatur dalam Pasal 5 PBI No. 7 /4/PBI/2005 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset bagi Bank Umum, yaitu:

53

1) Kondisi jual putus terjadi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut : 51

http://www.tedyslaw.com/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=58 diakses pada tanggal 6 Februari 2010. 52 http://bisnis.vivanews.com/news/read/11790bapepam_lk_sempurnakan_aturan_kik_eba, diakses pada tanggal 15 Januari 2010. 53 http://cfisel.blogspot.com/2007/08/true-sale-dalam-sekuritisasi-aset.html, diakses pada tanggal 18 Juni 2009.


a) seluruh manfaat yang diperoleh dan atau akan diperoleh dari aset keuangan telah dialihkan kepada Penerbit; b) risiko kredit dari aset keuangan yang dialihkan secara signifikan telah beralih kepada Penerbit; dan c) Kreditur Asal tidak memiliki pengendalian baik langsung maupun tidak langsung atas aset keuangan yang dialihkan.

2) Pemenuhan kondisi jual putus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan pendapat auditor independen dan pendapat hukum yang independen.

Mengenai kondisi tersebut diatas, Bank Indonesia tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai ukuran yang dapat digunakan untuk menentukan terpenuhi atau tidaknya kondisi-kondisi tersebut diatas. Selain itu, bagaimana pengertian kata “akan” sebagaimana terdapat dalam butir 1 a tersebut apabila originator pailit ?, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 jo Pasal 21 UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan 54 maka seluruh kewajiban originator termasuk juga kewajiban yang timbul dikemudian hari akan masuk boedel pailit. Sedangkan, dalam ketentuan PBI tersebut tidak ada pernyataan bahwa dalam rangka transaksi

54

Pasal 1 angka 6 jo Pasal 21 UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan. Pasal 1 angka 6 UUKepailitan “kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor” Pasal 21 UU Kepailitan: “akibat kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.”


sekuritisasi aset maka ketentuan dalam Undang-undang Kepailitan tersebut dikecualikan sehingga akan ada kemungkinan aset yang telah dijual tersebut akan masuk dalam boedel pailit dalam hal si originator pailit. Oleh karena itu, perlu adanya kejelasan mengenai kata “akan” sebagaimana terdapat dalam butir 1 a tersebut diatas apakah terhadap transaksi penjualan piutang dalam rangka sekuritisasi, ketentuan dalam Undang-undang Kepailitan menjadi tidak berlaku atas transaksi tersebut.

Oleh karena itu, dapat dicontoh seperti yang dilakukan di negara lain, yaitu:

55

a. untuk menentukan bahwa seluruh manfaat dan risiko dari aset keuangan telah dialihkan kepada penerbit, Indonesia dapat mencontoh penilaian yang dilakukan di Amerika dan Malaysia menilai hal-hal seperti dibawah ini: 1) Maksud dari para pihak dalam transaksi sekuritisasi aset dengan melihat berdasarkan economic substance yang tercermin dalam tujuan dari adanya transaksi tersebut. 2) semua risiko dan keuntungan dari kepemilikan asset tersebut telah dialihkan atau tidak. Karena menurut Pasal 1460 KUH Perdata adalah terhadap barang yang telah ditentukan dari awalnya oleh pembeli maka atas segala risiko ditanggung oleh si pembeli kecuali si penjual salah memberikan barang yang telah ditentukan maka si pembeli dapat 55



meminta ganti atas barang yang salah tersebut sesuai dengan yang telah ditentukan; 56 3) Pemisahan aset keuangan dari originator dan kreditornya dalam hal originator pailit; 4) Kewenangan SPV untuk tidak meminta kembali (recourse) kepada originator untuk bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan dari aset keuangan tersebut serta kewenangan untuk melakukan identifikasi aset. b. untuk menilai bahwa kreditur asal/originator tidak memiliki pengendalian baik langsung maupun tidak langsung atas aset keuangan yang telah dialihkan tersebut, dapat dilakukan penilaian atas hal-hal sebagaimana dilakukan di Jerman, Malaysia dan Thailand yaitu: 1) originator tidak mengatur aset keuangan tersebut; 2) originator tidak mengawasi pengalihan aset tersebut; 3) originator tidak disyaratkan untuk meningkatkan posisi kredit dan juga tidak disyaratkan untuk mengubah secara sistematik underlying aset dalam rangka memperbaiki kualitas kredit;

56

Pasal 1460 s/d 1462 KUH Perdata. Ps 1460. Jika barang yang dijual itu berupa barang yang sudah ditentukan, maka sejak saat pembelian, barang itu menjadi tanggungan pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan dan penjual berhak menuntut harganya. Ps 1461. Jika barang dijual bukan menurut tumpukan melainkan menurut berat, jumlah dan ukuran, maka barang itu tetap menjadi tanggungan penjual sampai ditimbang, dihitung atau diukur. Ps 1462. Sebaliknya jika barang itu dijual menurut tumpukan, maka barang itu menjadi tanggungan pembeli, meskipun belum ditimbang, dihitung atau diukur.


c. originator tidak lagi sebagai pemegang hak atas aset keuangan tersebut dan originator tidak boleh dalam posisi sebagai pengendali SPV dalam transaksi sekuritisasi aset; d. analisa terhadap mekanisme harga – apakah harganya merupakan harga yang wajar? e. Analisa atas kewenangan SPV dalam hal: 1) penggantian dan pengawasan kegiatan service agent serta servicing fee telah dinegosiasikan secara wajar sesuai dengan term dan kondisi yang umum berlaku. 2) pengawasan pengumpulan underlying aset misalnya melihat semua catatan, baik dalam bentuk dokumen maupun soft copy yang berhubungan dengan piutang yang telah dialihkan tersebut. 3) mengeluarkan

kebijakan

mengenai

kredit

dan

pengumpulan

pembayaran atas piutang tersebut. 57

B.

Perjanjian KIK-EBA 1.

Perjanjian KIK-EBA

Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Reksadana merupakan perseroan atau investasi kolektif masyarakat pemodal yang diinvestasikan ke dalam efek oleh manajer investasi.

57



Secara sederhana dapat dikatakan bahwa reksadana adalah sertifikat yang menjelaskan bahwa pemiliknya menitipkan uang kepada manajer investasi selaku pengelola reksadana, untuk digunakan sebagai modal berinvestasi di pasar modal. Dengan membeli sebagian Unit Penyertaan, Investor individual yang memiliki dana terbatas dapat menikmati manfaat atas kepemilikan berbagai macam efek dan terbebas dari kesulitan untuk menganalisis Efek. 58 Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Pasar Modal, ada dua bentuk reksa dana, yaitu berbentuk perseroan dan berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK). 59 Reksadana berbentuk KIK dibentuk berdasarkan perjanjian antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif yakni jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak. 60 Selain Manajer Investasi dan Bank Kustodian, dalam setiap penerbitan awal EBA, paling tidak terdapat dua pihak inti yang memiliki peranan utama antara lain Kreditur Awal (Originator) dan Penyedia Jasa (Servicer). Selain kedua pihak tersebut, terdapat juga beberapa lembaga penunjang sebagai lembaga pendukung pembentukan Efek Beragun Aset seperti Akuntan Publik, Konsultan Hukum, Perusahaan Penilai dan Notaris. 61

58

M. Paulus Situmorang, Op.Cit., hlm. 61. Ibid, hlm. 62. 60 Rudhy A. Lontoh dkk, Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, (Bandung: Penerbit Alumni, 2001), hlm. 585. 61 http://www.optimainvestama.com/artikel/Sekuritisasi Aset.pdf, diakses pada tanggal 18 November 2009. 59


Adapun pihak-pihak yang dapat terlibat dalam penerbitan suatu KIK-EBA adalah:

62

a. Originator atau Kreditur awal yaitu pihak yang mengalihkan aset tagihannya kepada para pemegang EBA secara kolektif dimana aset tersebut diperoleh originator karena adanya tagihan kepada pihak ketiga. b. Debitur atau pelanggan yaitu pihak penerima kredit dari originator yang wajib memenuhi kewajiban pembayaran kepada kreditur baru atau investor. c. Penyedia Jasa atau servicer yaitu pihak yang menyediakan jasa untuk memproses dan mengawasi pembayaran yang dilakukan debitur, melakukan tindakan awal berupa peringatan dan atau hal lain sesuai dengan kontrak. d. Bank Kustodian yaitu pihak yang diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif dan mencatatkan underlying KIK-EBA atas namanya untuk kepentingan Investor. e. Manajer Investasi yaitu pihak yang diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif. f. SPV/SPC yaitu pihak yang membeli sejumlah aset tagihan dari originator dan menerbitkan EBA untuk dijual kepada investor. g. Lembaga Pemeringkat Efek yaitu pihak yang melakukan pemeringkatan atas efek yang diterbitkan. h. Lembaga Sarana Peningkatan Kredit atau Credit Enhancer yaitu pihak yang memberi jaminan pembayaran guna mendukung peningkatan kualitas EBA. i.

Investor yaitu pihak yang membeli EBA. 62

Ishwahjudi A. Karim, Prespektif Hukum Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA), (Jakarta: KarimSyah Law Firm, 2005), hlm. 1-2.


j.

Pihak pendukung seperti konsultan hukum, akuntan publik, notaris, dll.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Menurut Abdulkadir Muhamad bahwa perjanjian dapat dirumuskan sebagai suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan. 63 Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro, perjanjian adalah suatu hubungan hukum mengenai harta benda atau pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melaksanakan sesuatu sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan. 64 KIK-EBA adalah perjanjian sui generis, maka kegiatan bisnis antara manajer investasi dan bank kustodian dapat dikategorikan sebagai persekutuan perdata berdasarkan Pasal 1618 KUH Perdata. 65 Sempat terjadi perdebatan di antara praktisi dan akademisi di bidang hukum perihal apakah perjanjian di antara dua atau lebih badan hukum untuk melakukan satu kegiatan dengan tujuan yang sama dapat dikategorikan sebagai persekutuan perdata, misalnya perjanjian kerja sama operasi. Yang lebih penting lagi apakah kata ”orang” dalam pasal a quo dimaksudkan untuk manusia (natural person) saja atau juga melingkupi badan hukum (legal entity).

63

Abdulkadir Muhammad, (1993:224), dikutip dari http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol19692/kepailitan-spv-dalam-transaksi-kikeba-, pada tanggal 15 Januari 2010. 64 Wirjono Prodjodikoro, (1973:9), dikutip dari Ibid. 65 Hendra Setiawan Boen, Kepailitan SPV dalam transaksi KIK-EBA, diakses melalui Ibid.


Akhirnya pandangan badan hukum dapat membentuk persekutuan perdatalah yang diterima. Dalam hal penerbitan KIK-EBA sebagai SPV, dapat dicermati salah satu syarat persekutuan perdata dalam Pasal 1618 KUH Perdata tidak terpenuhi, yaitu syarat adanya pembagian untung – rugi antara sekutu, sebab bank kustodian memperoleh imbalan berupa fee, dan prakteknya tidak ada perjanjian pembagian keuntungan / kerugian antara manajer investasi dan bank kustodian. Dalam Peraturan Bapepam Nomor IX.K.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-28/PM/2003 tanggal 21 Juli 2003 mengenai Pedoman Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (Asset Backed Securities), 66 ditentukan bahwa bentuk dari SPV adalah Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Unit Penyertaan dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif. 67 Pasal 1 ayat (1) UUPM mendefinisikan Manajer Investasi sebagai pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Para investor yang

memanfaatkan

jasa Manajer

Investasi untuk

mengelola dananya

dikategorikan sebagai ”investor pasif”, karena mempercayakan analisis mengenai efek serta melakukan order jual dan beli efek itu kepada Manajer Investasi. 68

66

Peraturan Bapepam Nomor IX.K.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep28/PM/2003 tanggal 21 Juli 2003 mengenai Pedoman Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (Asset Backed Securities). 67 Tim Studi Perdagangan Efek Beragun Aset, Op.Cit., hlm. 12-13. 68 Jusuf Anwar, Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan Dan Investasi, (Bandung: Penerbit Alumni, 2008), hlm. 166.


Para pemilik dana menyerahkan kepecayaan kepada Manajer Investasi untuk mengelola dana mereka. Meskipun demikian, pengelolaan dana tersebut baik dana perorangan, institusi, maupun dana sekelompok nasabah semuanya berdasarkan kontrak. Kontrak itu diperlukan terutama untuk mengetahui arah investasi (pembentukan portofolio efek) yang akan dilakukan oleh Manajer Investasi, dan hal-hal lain yang merupakan hak dan kewajiban masing-masing pihak. 69 Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset yang dibuat antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian memenuhi persyaratan sebagai SPV, karena mempunyai karakteristik sebagai berikut: a. Adanya pemisahan yang tegas antara kekayaan organ Pengurus dengan kekayaan SPV; b. Sifat mobilitas atas Efek Beragun Aset; c. Prinsip pengurusan melalui suatu organ (Manajer Investasi dan Bank Kustodian); d. Adanya kewenangan dan tanggung jawab mewakili kepentingan pemegang Efek Beragun Aset di dalam maupun di luar Pengadilan bila terjadi perkara; dan e. Mempunyai keberadaan yang kontinyu (kesinambungan).

69

Peraturan Nomor IV.B.1. Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak. Keputusan Ketua Bapepam No. Kep. -22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996, diubah dengan No. Kep. -07/PM/1997 tanggal 30 April 1997.


Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset wajib mencantumkan:

70

a. nama penyedia jasa (servicer) yang memberikan jasanya atas aset keuangan tertentu dalam portofolio Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset dan menetapkan tanggung jawabnya; b. nama Lembaga Pemeringkat Efek dalam hal Efek Beragun Aset ditawarkan melalui Penawaran Umum; c. nama Akuntan yang terdaftar di Bapepam yang ditunjuk untuk memeriksa laporkan keuangan sekurang-kurangnya setiap tahun; d. nama Konsultan Hukum yang terdaftar di Bapepam yang ditunjuk untuk membuat pendapat hukum mengenai peralihan aset keuangan ke dalam portofolio Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset; e. ketentuan tentang penggantian Manajer Investasi, Bank Kustodian, Akuntan, Penyedia Jasa, Lembaga Pemeringkat, Konsultan Hukum, Notaris dan Pihak lain yang berkaitan dengan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset; dan f. imbalan jasa yang akan diterima oleh pihak-pihak yang berkaitan dengan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset.

2.

Hak dan Kewajiban Para Pihak yang Terlibat dalam Perjanjian KIKEBA Fungsi para pihak dalam perjanjian KIK EBA terbagi dua yaitu : a. Fungsi Manajer Investasi berkaitan dengan Efek Beragun Aset

70

Tim Studi Perdagangan Efek Beragun Aset, Op.Cit., hlm. 14.


Dalam Peraturan Nomor V.G.5 mengenai Fungsi Manajer Investasi Berkaitan Dengan Efek Beragun Aset (Asset Backed Securities) Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-46 /PM/1997, tanggal 26 Desember 1997 diatur mengenai persyaratan dan kewajiban untuk menjadi Manajer Investasi dalam Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset. Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 71 Manajer Investasi atas Efek Beragun Aset wajib mempunyai Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) sekurang-kurangnya 25 milliar rupiah. Jumlah ini kiranya cukup menunjukkan kemampuan permodalan terutama pada awal pengembangan Efek Beragun Aset sekarang ini. Selain itu, dipersyaratkan pula bagi Manajer Investasi untuk mempunyai sekurang-kurangnya 2 orang pegawai yang mempunyai pengalaman kerja sekurang-kurangnya 6 bulan dalam kegiatan perorganisasian, strukturisasi, dan pengelolaan aset yang mendukung Efek Beragun Aset.72 Manajer Investasi wajib mengembangkan likuiditas Efek Beragun Aset dan Membantu pemegang Efek Beragun Aset untuk menjual Efek Beragun Asetnya. Selain itu agar terjadi obyektivitas dalam tugas Manajer Investasi, maka dipersyaratkan pula untuk tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Kreditur Awal/Originator yaitu Pihak yang telah mengalihkan asetnya. 71 72

Tim Studi Perdagangan Efek Beragun Aset, Op.Cit. hlm. 15. Ibid.


Adapun fungsi Manajer Investasi berkaitan dengan Efek Beragun Aset, adalah sebagai pihak yang membeli tagihan yang dijual originator dan mengeluarkan sertifikat hutang atau Unit Penyertaan untuk dijual kepada Investor berdasarkan kontrak. Berkaitan dengan fungsi tersebut maka Manajer Investasi wajib:

73

1) mengelola Efek Beragun Aset sebagaimana ditentukan dalam Kontrak Investasi Kolektif; 2) bertanggung jawab atas pengelolaan Efek Beragun Aset sesuai dengan ketentuan dalam kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset; 3) melaporkan hasil pemantauan terhadap Bank Kustodian dan Penyedia Jasa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali kepada Bapepam; 4) melaporkan kepada setiap pemegang Efek Beragun Aset setiap bulan; 5) mengganti Bank Kustodian dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Bank Kustodian tersebut dan melaporkan kepada Bapepam selambat-lambatnya 5 (lima) hari sesudah penggantian sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset; dan 6) mewakili kepentingan pemegang Efek Beragun Aset di dalam dan di luar pengadilan sehubungan dengan aset dalam portofolio Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset atau berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian dan Penyedia Jasa. Dalam peraturan tersebut juga ditentukan bahwa guna melindungi kepentingan masyarakat investor, maka Bapepam mempunyai kewenangan untuk

73

Ibid. hlm. 16.


mengganti Manajer Investasi dalam hal Manajer Investasi tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 74 Para pemilik uang yang telah menyetorkan uangnya akan mendapat bukti penyertaan pada reksadana tersebut, yang disebut Unit Penyertaan. Nilai unit penyertaan dimaksud sama dengan jumlah kekayaan bersih reksadana (kas dan seluruh portofolio dikurangi beban biaya) dibagi dengan jumlah Unit Penyertaan yang telah dikeluarkan. Semua kekayaan reksadana, kas dan efek, atau deposito disimpan oleh Bank Kustodian. Manajer Investasi fungsinya semata-mata untuk mengelola, efek apa yang akan dibeli, berapa banyaknya, kapan dijual, kapan dibeli dan sebagainya. Dengan cara seperti ini ada pemisahan fungsi pengelolaan dan fungsi penyimpanan dan pengadministrasian. 75

b. Fungsi Bank Kustodian berkaitan dengan Efek Beragun Aset Peraturan Nomor VI.A.2 Lampiran Keputusan Nomor Kep-47/PM/1997 tanggal Tanggal: 26 Desember 1997 mengenai Fungsi Bank Kustodian Berkaitan Dengan Efek Beragun Aset (Asset Backed Securities). Menetapkan fungsi dari Bank Kustodian dalam kaitannya dengan Efek Beragun Aset. Fungsi Bank Kustodian berkaitan dengan Efek Beragun Aset antara lain:

76

1) Melaksanakan penitipan kolektif;

74

Ibid. Jusuf Anwar, Op.Cit., hlm. 168. 76 Tim Studi Perdagangan Efek Beragun Aset, Op.Cit., hlm. 17. 75


2) Memisahkan aset Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset dari aset Bank Kustodian dan atau kekayaan nasabah lain dari Bank Kustodian; 3) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana ditentukan dalam Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset kepada Bapepam; 4) Memenuhi instruksi dari Manajer Investasi sesuai ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset; dan 5) Melaporkan secara tertulis kepada Bapepam apabila Manajr Investasi melakukan kegiatan yang merugikan pemegang Efek Beragun Aset selambat-lambatnya akhir hari kerja berikutnya. Dalam pelaksanaan Efek Beragun Aset Bank Kustodian wajib memenuhi instruksi Manajer Investasi sesuai ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif. Sedangkan apabila instruksi tersebut bertentangan dengan Kontrak Investasi Kolektif atau bertentangan dengan tanggung jawabnya untuk melindungi aset keuangan portofolio Kontrak Investasi Kolektif, maka Bank Kustodian wajib melaporkan instruksi tersebut secara tertulis kepada Bapepam dan selanjutnya Bank Kustodian dapat melaksanakan instruksi tersebut jika ada persetujuan terlebih dahulu dari Bapepam. 77 Kustodian hanya dapat diselenggarakan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Efek, atau Bank Umum yang telah mendapat persetujuan Bapepam. Kegiatan penitipan adalah salah satu kegiatan bank umum, oleh karena itu bank umum tidak lagi memerlukan izin, untuk melakukan kegiatan penitipan. Namun, untuk melakukan kegiatan sebagai Kustodian yang merupakan 77

Ibid.


kegiatan yan lebih luas dari kegiatan penitipan dan terkait dengan kegiatan lembaga lainnya seperti Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan Perusahaan Efek maka Bank Umum wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Bapepam. Sedangkan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Perusahaan Efek tidak lagi memerlukan izin atau persetujuan secara terpisah, oleh karena izin yang telah diberikan sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Perusahaan Efek sudah mencakup kegiatan kustodian. 78 Jasa Kustodian tidak hanya terbatas pada penyimpanan atau penitipan Efek, dana atau harta yang berkaitan dengan Efek, atau dana milik para nasabahnya, akan tetapi juga termasuk menerima dividen, bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili pemilik Efek yang termasuk dalam penitipan kolektif. Efek dan dana atau harta, lain milik nasabah yang disimpan pada Kustodian wajib diadministrasikan secara terpisah dari harta milik Kustodian tersebut. 79

C.

Mekanisme Perdagangan Efek Beragun Aset 1. Pihak-pihak yang terlibat dalam perdagangan KIK-EBA Pihak-pihak yang terkait dan terlibat dalam proses sekuritisasi adalah

sebagai berikut: 80 a.

Originator adalah pihak pemilik aset (pada umumnya piutang-piutang yang berjangka waktu menengah dan panjang, yaitu berjangka waktu lebih dari 1 tahun) yang dijadikan jaminan untuk menerbitkan EBA tersebut. 78

Rudhy A. Lontoh dkk, Op.Cit., hlm. 581. Ibid. 80 Gunawan Widjaja, Op.Cit., hlm. 334. 79


Setiap perusahaan dapat menjadi originator, dengan syarat bahwa perusahaan yang bersangkutan memiliki piutang-piutang, pada umumnya piutang-piutang jangka menengah dan panjang dengan masa jatuh tempo yang lebih dari satu tahun atau penghasilan di masa mendatang (future cash flow) b.

Servicer adalah pihak yang memeperoleh kuasa dari issuer untuk melakukan collection atas piutang yang menjadi jaminan penerbitan EBA tersebut. Sebagai pemegang kuasa, servicer menjalankan fungsinya dengan mendapatkan upah atau bayaran. Pada umumnya servicer ini adalah originator. 81

c.

Issuer adalah pihak yang melakukan penerbitan EBA. Dalam Asset Securitization : A Financial Service to be Nurtured, dikatakan bahwa issuer dapat mengambil bentuk : 1) Trusts; 2) Special Purpose Vehicle (SPV); 3) Conduit. Sehubungan

dengan

lembaga

issuer

ini,

Timothy

C

Leixner

mengemukakan bahwa issuer adalah the special purpose entity, usually an owner trust (but can be another form of trust or a corporation, partnership or fund), created pursuant to a trust agreement between the originator (or in a two step structure, the intermediate SPE) and the trustee, that issues the securities and avoid taxation at the entity level. Dalam konteks ini,

81

Ibid. hlm. 335.


Leixner tidak memberikan pembedaan secara khusus, seperti yang dilakukan oleh Hyderabad. Leixner hanya mensyaratkan bahwa issuer ini haruslah suatu lembaga khusus yang dibentuk atau didirikan untuk melakukan proses sekuritisasi. Issuer ini haruslah suatu lembaga yang bankrupty free, yang tidak dapat dipailitkan. Jika memperhatikan pengertian issuer yang diberikan oleh Leixner, dapat diketahui juga bahwa issuer dapat mengambil bantuk trusts (yang dinamakan dengan owner trusts) atau bentuk-bentuk usaha lainnya, baik suatu perseroan terbatas yang berbadan hukum atau bentuk-bentuk usaha lainnya. d.

Trustee. Dalam konteks penerbitan EBA yang bersifat penyertaan, trustee adalah pihak yang diberikan kepercayaan untuk menjadi pemilik dari asset yang dijadikan sebagai jaminan penerbitan EBA tersebut, yang merupakan owner trust. Sementara itu, dalam konteks penerbitan EBA bersifat utang, (indenture) trustee adalah wakil investor pemegang surat utang. 82 Dalam kaitannya dengan owner trust dan wakil pemegang surat utang, perlu diperhatikan bahwa dalam tulisan selanjutnya, Leixner membedakan owner trustee dari indenture trustee. Jika owner trustee merupakan pemilik piutang yang tidak terbagi (undivided ownership) yang merupakan aset milik bersama pemegang unit penyertaan yang diterbitkan oleh owner trustee ini, indenture trustee merupakan pihak yang mewakili kepentingan pemegang obligasi yang diterbitkan dengan jaminan piutangpiutang yang disekuritisasi tersebut. Dalam konteks ini dapat dilihat bahwa

82

Ibid. hlm. 336.


ABS atau EBA yang diterbitkan dalam bentuk penyertaan melibatkan owner trustee, sedangkan EBA yang diterbitkan dalam bentuk utang melibatkan indenture trustee. Ini berarti peran trustee dalam proses sekuritisasi aset merupakan atau terwujud dalam bentuk sebagai berikut : 1)

Owner Trustee, yaitu pihak yang menjadi pemilik terdaftar dalam hukum (legal owner) dari piutang-piutang yang menjadi underlying asset dalam penerbitan EBA. EBA tersebut merupakan bukti pemilikan bersama yang tidak terbagi (undivided ownership) atas piutang-piutang yang dicatatkan atas nama owner trust tersebut.

2)

Indenture Trustee, yaitu pihak yang mewakili kepentingan pemegang EBA yang diterbitkan dalam bentuk surat utang, atas jaminan berupa piutang-piutang yang dibeli oleh issuer.

e.

Underwriter atau penjamin emisi efek, perusahaan yang bergerak sebagai penjamin emisi bagi issuer dalam rangka penerbitan EBA tersebut. 83

f.

Custodian adalah suatu lembaga penitipan (kolektif) yang menyimpan aset yang dijadikan jaminan berdasarkan pada pernyataan pemisahan piutangpiutang yang dijadikan sebagai dasar penerbitan EBA.

g.

Credit Enhancer adalah pihak yang diperlukan untuk meningkatkan peringkat piutang EBA yang diterbitkan tersebut. Dengan credit enhancer, diharapkan marketability dan liquidity EBA tersebut dapat meningkat, seiring dengan meningkatnya kepercayaan investor atas EBA tersebut.

83

Ibid. hlm. 337.


Bentuk dan jenis credit enhancement dapat berbeda-beda, bergantung pada jenis EBA yang diterbitkan. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan menjadi : credit enhancement yang bersumber dari piutangnya sendiri (internal credit enhancement) dan credit enhancement yang berasal dari jaminan pihak ketiga (external credit enhancement). h.

Credit Rating Agency adalah perusahaan yang melakukan penilaian terhadap kualitas piutang-piutang yang dijual dan dijadikan dasar bagi penerbitan EBA. Dalam praktik dikenal beberapa lembaga yang melaksanakan kegiatan penilaian ini. Lembaga-lembaga itu anatar lain: Moody’s, S&P, Fitch IBCA, Duff & Phelps. 84

i.

Investor.

2.

Proses Sekuritisasi Dalam KIK-EBA Secara umum, Instrumen EBA merupakan salah satu bentuk Sekuritisasi

Aset dalam pasar keuangan. Sekuritisasi aset adalah suatu proses transformasi aset keuangan yang tidak likuid menjadi dana yang likuid dengan menerbitkan efek/surat berharga kepada prospektif investor yang dijamin oleh aset finansial. Tujuan dari sekuritisasi aset adalah untuk meningkatkan kemampuan likuiditas Kreditur Awal dan memberikan hasil investasi dalam bentuk bunga bagi para investor.85

84

Ibid. hlm. 338. http://www.optimainvestama.com/artikel/Sekuritisasi Aset.pdf, diakses pada tanggal 19 November 2009. 85


Black’s Law Dictionary, 7th edition memberikan definisi mengenai sekur itisasi, yaitu sebagai berikut. 86 Securitization-is the process of homogenizing and packaging financial instruments into a new fungible one. Acquisition, classification, collateralization, composition, pooling and distribution are functions within this process. 87

Securitization, menurut Dictionary of Financial Risk Management, adalah:

88

The process of converting assets which would normally serve as collateral for a bank loan into securities which are more liquid and can be traded at a lower cost than the underlying assets. The largest category of securitized assets is real estate mortgage loans which serve as collateral for mortgage-backed securities.

Menurut Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2005 tentang Perusahaan Sekunder Perumahan, pengertian sekuritisasi dalam Pasal 1 huruf 14 adalah:

89

“transformasi asset yang tidak likuid menjadi likuid dengan cara pembelian aset keuangan dari kreditor asal dan penerbitan Efek Beragun Aset.”

86

Black’s Law Dictionary 7th edition dikutip dari buku Gunawan Widjaja dan E. Paramitha Sapardan, Asset Securitization (Pelaksanaan SMF di Indonesia) Seri Aspek Hukum Dalam Pasar Modal, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm 9. 87 http://www.vinodkothari.com, securitization glossary, dikutip dari Ibid. 88 Ibid., hlm. 208. 89 Pasal 1 huruf 14 Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2005 tentang Perusahaan Sekunder Perumahan.


Ini berarti sekuritisasi aset terjadi atau dilaksanakan melalui suatu transformasi dari asset-aset keuangan (berupa piutang/tagihan) yang tidak dapat segera diubah menjadi dana yang likuid dengan cara kreditor asal melepaskan kepemilikannya, di mana transformasi tersebut

dilakukan dengan cara

menerbitkan efek yang dapat dijual (marketable securities) kepada investor dengan dijamin oleh aset keuangan yang bersangkutan. Sekuritisasi aset menurut Peraturan Bank Indonesia No. 7/4/PBI/2005, dalam Pasal 1 butir 2 adalah:

90

“Penerbitan surat berharga oleh penerbit Efek Beragun Aset yang didasarkan pada pengalihan aset keuangan dari kreditor asal yang diikuti dengan pembayaran yang berasal dari hasil penjualan Efek Beragun Aset kepada pemodal.”

Menurut pengertian Peraturan BI tersebut, sekuritisasi adalah suatu kegiatan sekuritisasi penerbitan surat berharga, yang dimulai dengan kegiatan pengalihan suatu aset keuangan dari kreditor asal (originator), yaitu piutangpiutang yang dijamin dengan hak agunan (Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2005, Pasal 1 huruf 2) oleh suatu lembaga yang disebut dengan nama issuer, yang diakhiri dengan penjualan surat berharga yang dapat diperdagangkan, yang diterbitkan oleh issuer tersebut kepada pihak investor. Hasil penjualan surat berharga tersebut itulah yang dipergunakan untuk membeli piutang-piutang milik

90

Pasal 1 butir 2, Peraturan Bank Indonesia No. 7/4/PBI/2005 tentang Prinsip Kehatihatian Dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset Bagi Bank Umum.


kreditor asal (originator), sebagai dasar terjadinya peralihan hak milik dari piutang-piutang tersebut dari originator kepada issuer. Pada saat ini, sekuritisasi di dunia telah berkembang pesat. Aset yang dapat disekuritisasi tidak hanya terbatas pada aset keuangan, namun telah meluas pada aset lainnya seperti pesawat terbang, bangunan dan disisi lain telah pula diterapkan sekuritisasi atas resiko, seperti resiko asuransi, resiko cuaca dan lain sebagainya. Pembentukan efek beragun aset sebagaimana proses sekuritisasi lazimnya merupakan suatu proses pembentukan efek, yang merupakan instrumen pasar modal, dari sekumpulan aset yang biasanya merupakan aset keuangan dan beupa tagihanyang nantinya secara legal akan berada di bawah pengendalian pemegang efek beragun aset (investor) yang diwakili oleh suatu Special Purpose Vehicle, di Indonesia dalam bentuk kontrak investasi kolektif. Pengembalian atas investasi dalam efek beragun aset berasal dari likuidasi atas sekumpulan aset yang menjadi jaminan (asal) pembentukannya, yang dapat juga berasal dari peningkatan kredit (credit enhancement) yang disediakan baik secara internal maupun eksternal. 91

91

Tim Studi Perdagangan Efek Beragun Aset, Op.Cit., hal. 9-10.


Secara sederhana proses sekuritisasi aset dapat dijelaskan dalam gambar berikut di bawah ini:

92

Originator

Underwriter

Credit Enhancement

Trusts / SPV / Conduit

Investor

Credit Rating

1. Originator menawarkan aset tidak likuid beupa piutang-piutang jangka menengah atau panjang kepada issuer. 2. Issuer melakukan repackaging piutang-putang tersebut untuk ditawarkan kepada investor. 3. Issuer mengundang underwriter untuk melakukan penjajakan penjualan ABS atau EBA kepada investor. 4. Credit rating akan menilai peringkat piutang-piutang yang akan dijual oleh originator kepada issuer. 5. Credit enhancement dilakukan untuk menentukan harga dan jenis atau macam proses sekuritisasi yang akan ditempuh. 6. Investor membayar kepada issuer atas pembelian atau pemesanan ABS atau EBA yang diterbitkan oleh issuer. 92

Gunawan Widjaja dan E. Paramitha Sapardan, Op.Cit., hlm. 37.


7. Issuer membayar jumlah uang yang diterima dari investor kepada originator dengan kontra prestasi penyerahan hak milik atas piutang tersebut dari originator kepada issuer. Piutang-piutang tersebut akan menjadi milik bersama investor dalam pass-through securities yang diterbitkan oleh trusts maupun jaminan pemenuhan kewajinan issuer dalam pay-through securities yang diterbitkan oleh SPV. 93 8. Originator

yang

juga

berfungsi

sebagai

servicer,

setelah

melakukan ”collection” piutang yang telah jatuh tempo dan dibayarkan oleh debitor pokok menyerahkan hasil collection tersebut kepada issuer. 9. Issuer selanjutnya menyerahkan hasil yang diperoleh dari servicer kepada investor, baik secara langung pada saat ia menerima pembayaran dari servicer (dalam pass-through securities), atau pada saat ABS atau EBA jatuh tempo (dalam pay-through securities).

Dalam aktivitas Sekuritisasi Aset, Bank dapat melakukan fungsi-fungsi sebagai Kreditur Asal, Penyedia Kredit Pendukung, Penyedia Fasilitas Likuiditas, Penyedia Jasa, Bank Kustodian, dan atau Pemodal. Bank yang berfungsi sebagai Kreditur Asal dan atau Penyedia Jasa tidak dapat bertindak sebagai Bank Kustodian

93

Ibid., hlm. 38.


Bagan sekuritisasi dan fungsi Bank, sesuai PBI, dapat dilihat sebagai berikut:

94

Efek Beragun Aset (EBA) adalah surat berharga yang diterbitkan oleh penerbit berdasarkan aset keuangan yang dialihkan oleh kreditur asal. Kredit Pendukung (Credit Enhancement), adalah fasilitas yang diberikan kepada Penebit untuk meningkatkan kualitas aset keuangan yang dialihkan dalam rangka pembayaran kepada Pemodal. Fasilitas Likuiditas (Liquidity Facility), adalah fasilitas talangan yang diberikan kepada Penerbit untuk mengatasi mismatch pembayaran kepada Pemodal.

94

http://edratna.wordpress.com/2009/03/22/sekilas-mengenal-apa-yang-dimaksud-dengansekuritisasi/, diakses pada tanggal 14 Desember 2009.


Penyedia Jasa (Servicer), adalah pihak yang menatausahakan, memproses, mengawasi, dan melakukan tindakan2 lainnya dalam rangka mengupayakan kelancaran arus kas aset keuangan, yang dialihkan kepada Penerbit sesuai perjanjian antara pihak tsb dengan Penerbit, temasuk memberikan peringatan kepada Reference Entity, apabila terjadi keterlambatan pembayaran, melakukan negosiasi dan menyelesaikan tuntutan. Bank Kustodian, adalah Bank yang memberikan Jasa penitipan EBA dan harta serta jasa lain yang berkaitan dengan Sekuritisasi Aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemodal (investor), adalah pihak yang membeli EBA.

Adapun manfaat dari adanya proses sekuritisasi ini adalah : 95 1. Bagi Industri Perbankan dan Pembiayaan a. Sumber pendanaan KPR jangka panjang b. Mengurangi resiko kredit atas KPR c. Diversifikasi sumber pendanaan dengan memperoleh dana dari Pasar Modal, dan d. mengatasi mismatch antara aset dan liabilities 2. Bagi Pemodal a.

Alternatif investasi pada surat berharga yang menawarkan : 1)

Rating terbaik, Tenor Jangka Panjang dan Aman.

95

http://www.dayamandiri.co.id/images/upload/File/OVERVIEW%20%20EBA_120109.pdf, diakses pada tanggal 3 Januari 2010.


2)

Minimum resiko dengan cara antara lain pemilihan KPR yang hanya berkualitas dan diversifikasi wilayah originasi KPR

b.

Mendapat imbal hasil yang menarik

c.

Kontribusi langsung kepada sektor riil secara umum dan sektor perumahan secara khusus

3. Bagi Pemerintah dan Perekonomian a.

tersedianya sumber pendanaan yang menunjang pertumbuhan sektor industri perumahan

b.

stimulus pertumbuhan perumahan yang layak dan terjangkau

c.

meningkatkan efisiensi pasar primer perumahan dan institusi terkait.

Ada beberapa alasan mengapa perusahaan-perusahaan tertentu memilih untuk mencari dana melalui pola sekuritisasi aset antara lain:

96

a. Biaya finansial yang sangat rendah, maksudnya adalah cukup dengan menggunakan aset yang dimiliki, perusahaan dapat melakukan penjualan efek dengan kualitas kredit yang tinggi dibandingkan dengan nilai perusahaan tersebut. b. Penghematan modal. Apabila dikaitkan dengan pembatasan hutang perusahaan khususnya bagi lembaga keuangan, oleh ketentuan pasar modal, maka transaksi dengan pola penjualan aset (true sale) dalam sistem

96

Lederman (1996: 5), dikutip dari Yunus Edward Manik, Op.Cit. hlm. 20.


akutansi dapat mengurangi kebutuhan untuk kebutuhan modal yang besar (higher cost equity). c. Pendanaan / strategi pendanaan yang sesuai. Dengan sekuritisasi efek perusahaan dapat manawarkan pola, jangka waktu dan harga dasar atas efek tersebut. d. Pendapatan. Apabila konsep sekuritisasi adalah penjualan aset (true sale), penerbit atau penjual diperbolehkan untuk mengetahui, sesuai prinsip standard akutansi (GAAP) keuntungan atau kerugian penjualan aset tersebut diperhitungkan dengan nilai saat ini (present value) dan ekspektasi nilai yang akan datang. Dari sisi investor ada beberapa manfaat yang didapatkan melalui pembelian instrumen ini yakni:

97

a. Sebagai alternatif pendanaan jangka panjang 3-10 tahun KIK EBA lebih menarik bagi investor dibanding surat utang lain, seperti obligasi dan promes, karena didukung dengan aset yang likuid dengan resiko yang relatif kecil. b. Meski originator (penerbit) bangkrut, tagihannya tetap ada. Ini berbeda dari pemebeli obligasi atau promes, yang akan kehilangan dananya kalau perusahaan yang bersangkutan bangkrut. Dari sisi investor, penerbitan efek ini dapat memberikan wacana baru dan memperluas perbendaharaan jenis instrumen investasi yang ada di pasar modal.

97

Personal & Corporate Finance (edisi 2 : hal 13), dikutip dari Ibid.


Yang pasti, investor dapat lebih mendiversifikasikan portofolionya guna meningkatkan return dengan batasan risiko tertentu yang dapat ditoleransi. 98

3.

Badan Hukum Penerbit KIK-EBA Efek beragun aset merupakan salah satu instrumen Pasar Modal yang

mempunyai latar belakang aspek hukum yang cukup kompleks dan perlu memperoleh perhatian, terutama mengenai bentuk hukum yang dapat diapaki sebagai SPV dan pengalihan hak atas aset. Secara umum Efek Beragun Aset mempunyai konstruksi yang sama di semua negara, namun peraturannya terutama mengenai bentuk Special Purpose Vehicle-nya dapat berbeda untuk masingmasing negara. Di Amerika Serikat benuk hukum dari Special Purpose Vehicle dalam Efek Beragun Aset adalah Trust atau Corporation. Namun bentuk hukum Trust ini tidak dikenal dalam sistem hukum di Indonesia, oleh karena itu perlu ditetapkan bentuk hukum lain yang sesuai untuk suatu SPV. Banyak pihak mengajukan agar SPV dalam Efek Beragun Aset mempunyai bentuk hukum Perseroan Terbatas (PT). Dengan bentuk hukum PT, hubungan hukum antara Originator dengan SPV tidak menjadi masalah karena keduanya memenuhi kriteria sebagai subyek hukum. Bapepam selaku pemegang otoritas Pasar Modal di Indonesia mengajukan bentuk hukum SPV dalam Efek Beragun Aset ini berupa Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum ini diintrodusir oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

98

http://www.optimainvestama.com/artikel/Sekuritisasi Aset.pdf, diakses pada tanggal 18 November 2009.


dalam kaitannya dengan Reksa Dana dan mempunyai karakteristik hampir sama dengan Trust di Amerika Serikat. Kontrak Investasi Kolektif dianggap sebagai bentuk hukum SPV yang paling cocok, karena bentuk hukum ini lebih fleksibel atau luwes serta dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata. SPV juga tidak seperti bentuk hukum PT yang mempunyai organorgan yang terdiri atas Komisaris, Direksi dan Rapat Umum Pemegang Saham. Disamping itu biasanya PT dibentuk untuk melakukan kegiatan bisnis seperti memproduksi atau menjual produk-produk tertentu, sedangkan Special Purpose Vehicle dalam Efek Beragun Aset tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan bisnis. Menurut pengertian resmi yang diberikan oleh Undang-undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995, maka manajer investasi merupakan pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk kelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian yang mengelola dana dalam suatu perusahaan reksa dana adalah pihak manajer investasi ini. 99 Beberapa langkah dan kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan manajer investasi, khususnya reksa dana dalam bentuk kontrak investasi kolektif antara lain sebagai berikut: 1.

100

Manajer investasi menetapkan strategi dan tujuan reksa dana yang bersangkutan. 99

Munir Fuady, Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum), (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 109. 100 Ibid. hlm. 110-111.


2.

Pemilihan kustodian.

3.

Pembuatan Master Investment Contract (Kontrak Induk).

4.

Penandatanganan

Kontrak

Induk

oleh Manajer

Investasi dengan

Kustodian. 5.

Manajer Investasi menyampaikan ”pernyataan pendaftaran” kepada Bapepam untuk menawarkan kepada umum terhadap Unit Penyertaan Reksadana.

6.

Pernyataan Efektif pernyataan pendaftaran oleh Bapepam.

7.

Penawaran unit penyertaan kepada investor via prospektus yang telah dibuatnya.

8.

Investor, mengisi, menyetujui, dan menandatangani formulir pemesanan.

9.

Manajer investasi kemudian menandatangani formulir pemesanan.

10.

Formulir tersebut dan uang harga pembelian diserahkan kepada Kustodian.

11.

Kustodian menyerahkan Unit Penyertaan kepada investor sesuai pesanan.

12.

Manajer investasi membuat order beli atas efek tertentu lewat para pialang.

13.

Pialang melakukan pembelian efek dan menyerahkan efek dan menerima uang harga pembelian dari kustodian.

14.

Kustodian menyimpan efek dan melakukan pencatatan.

15.

Kustodian menyiapkan rekening harian yang menunjukkan posisi portofolio efek.

16.

Manajer investasi menetapkan nilai pasar yang wajar atas efek tersebut.

17.

Kustodian menghitung nilai aktiva bersih dan unit penyertaan per unit.

18.

Nilai aktiva bersih unit penyertaan tersebut dimuat dalam surat kabar.


19.

Investor menjual unit dengan mengajukan permintaan untuk pelunasan kembali unit penyertaan kepada kustodian.

20.

Kustodian menghitung nilai unit penyertaan per unit berdasarkan nilai aktiva bersih.

21.

Manajer investasi membeli kembali unit penyertaan berdasarkan nilai aktiva bersih per unit penyertaan.

22.

Manajer investasi melakukan pelunasan kembali dengan membuat order jual kepada pialang untuk menjual efek atas nama rekening reksa dana.

23.

Kustodian menyerahkan efek kepada pialang dan menerima uang.

24.

Uang tersebut dipergunakan untuk pelunasan kembali unit penyertaan.

4.

Proses Penerbitan Efek Beragun Aset Penerbitan Efek Beragun Aset dapat dilakukan melalui Penawaran Umum

dan dapat juga diterbitkan melalui private placement. Dalam hal Efek Beragun Aset ditawarkan melalui Penawaran Umum, maka Manajer Investasi wajib menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam. Sedangkan apabila Efek Beragun Aset tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum maka Manajer Investasi hanya diwajibkan untuk menyampaikan dokumen kepada Bapepam paling lambat 10 hari sejak ditandatangani Kontrak Investasi Kolektif berupa dokumen keterbukaan, Kontrak Investasi Kolektif yang bersangkutan dan spesimen sertifikat Efek Beragun Aset. 101

101

Tim Studi Perdagangan Efek Beragun Aset, Op.Cit., hlm. 17-18.


Originator sebagai Kreditur Awal mengadakan transaksi jual beli aset dengan Manajer Investasi untuk kemudian dicatatkan atas nama Bank Kustodian berdasarkan kontrak Investasi kolektif. Selanjutnya Kreditur Awal dapat melaksanakan fungsi sebagai Penyedia Jasa. Penyedia Jasa adalah Pihak yang bertanggung jawab untuk memproses dan mengawasi pembayaran yang dilakukan debitur, melakukan tindakan awal berupa peringatan atau hal-hal lain karena debitur terlambat atau gagal memenuhi kewajibannya, melakukan negosiasi, menyelesaikan tuntutan terhadap debitur dan jasa lain yang ditetapkan dalam kontrak. Untuk hal tersebut penyedia jasa mendapat fee atas jasanya tersebut. Dalam hal penerbitan Efek Beragun Aset dilakukan melalui Penawaran Umum, Manajer Investasi wajib menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam dengan menyertakan dokumen antara lain:

102

a. Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset yang dibuat dalam akta notariil oleh Notaris yang terdaftar di Bapepam; b. Rancangan akhir propektus (diberi materai dan ditandatangani para Pihak); c. Sertifikat Efek Beragun Aset; d. Contoh formulir pemesanan pembelian Efek Beragun Aset; e. Perjanjian berkaitan dengan Efek Beragun Aset; f. Laporan pemeriksaan hukum (legal Audit) dan pendapat hukum (legal opinion); g. Proyeksi arus kas Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset;

102

Ibid. hlm. 18-19.


h. Laporan Keuangan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset yang telah diaudit Akuntan; i.

Hasil pemeringkatan;

j.

Dokumen tentang Manajer Investasi;

k. Dokumen Bank Kustodian; dan l.

Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal. Adapun dokumen yang harus disampaikan dengan cara private placement

dalam penerbitan Efek Beragun Aset adalah sebagai berikut:

103

1) Dokumen Keterbukaan Efek Beragun Aset; 2) Kontrak Investasi Kolektif; dan 3) Spesimen sertifikat Efek Beragun Aset. Dana yang terkumpul dari penerbitan Efek Beragun Aset digunakan untuk membeli aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial, sewa guna usaha, perjanjian jual beli bersyarat, perjanjian pinjaman cicilan, tagihan kartu kredit, pemberian kredit termasuk kredit pemilikan rumah atau apartemen, Efek bersifat hutang yang dijamin oleh Pemerintah, Sarana Peningkatan Kredit/Arus Kas, serta aset keuangan setara dengan aset lain yang berkaitan dengan aset keuangan tersebut dari pihak Kreditur Awal (Originator). 104

103 104

Ibid. hlm. 19. Ibid.


BAB II PERJANJIAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF EFEK BERAGUN ASET (ASSET BACKED SECURITIES) DALAM PASAR MODAL INDONESIA

Recommend Documents