BAB II PENUGASAN PERSONAL POLRI MENJADI PENGAJAR PENDIDIKAN KEPOLISIAN BERDASARKAN UU NO 2 TAHUN 2002
A. Susunan dan Kedudukan Kepolisian Republik Indonesia Susunan dan Kedudukan POLRI adalah lembaga negara non departemen yang berperan dalampemeliharaan keamanan, dipimpin seorang Kapolri dan berkedudukan langsung di bawahPresiden.Pelaksanaan kegiatan operasional dan pembinaan kemampuan POLRIdilaksanakan oleh seluruh fungsi POLRI secara berjenjang mulai dari tingkat pusatsampai tingkat daerah yang terendah yaitu Pos Polisi.Untuk tanggung jawab ataspelaksanaan tugas dan wewenang POLRI secara hierarki dimulai dari tingkat palingbawah ke tingkat pusat yaitu Kapolri, selanjutnya Kapolri mempertangungjawabkannyakepada Presiden Republik Indonesia (Presiden RI). Hal itu dikarenakan berdasarkanketentuan Pasal 11 ayat (1) UU Kepolisian diatur bahwa Kapolri diangkat dandiberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat RepublikIndonesia (DPR RI).Berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU Kepolisian maka dibentuk Peraturan PresidenNomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian NegaraRepublik Indonesia. Organisasi POLRI terdiri dari Mabes POLRI, POLDA, POLRES,dan POLSEK. Susunan struktur organisasi Mabes POLRI adalah: 35
35
Kepolisian Negara Rebulik Indonesia, Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia,http://www.polri.go.id/organisasi/op/sop/, tanggal diunduh 25 Februari 2015.
23
1. Unsur pimpinan yakni Kapolri dan Wakapolri; 2. Unsur pengawas dan pembantu pimpinan yakni inspektorat pengawasan umum, asisten kapolri bidang operasi, asisten kapolri bida/ng perencanaan umum dan anggaran, asisten kapolri bidang sumber daya manusia, asisten kapolri bidang sarana dan prasarana, divisi profesi dan pengamanan, divisi hukum, divisi hubungan masyarakat, divisi hubungan internasional, divisi teknologi informasi kepolisian, dan staf ahli kapolri; 3. Unsur pelaksana tugas pokok yakni badan intelijen keamanan, badan pemelihara keamanan, badan reserse kriminal, korps lalu lintas, korps brigade mobil, dandetasemen khusus 88 anti teror. 4. Unsur pendukung yakni lembaga pendidikan kepolisian, pusat penelitian dan pengembangan, pusat keuangan, pusat kedokteran dan kesehatan, dan pusatsejarah.
Gambar 1. Susunan struktur organisasi Mabes POLRI
Sumber:http://www.polri.go.id/organisasi
Organisasi POLRI di atas dijalankan oleh anggota POLRI yang merupakanpegawai negeri yang diberi pangkat yang mencerminkan peran, fungsi, kemampuanPOLRI serta sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam penugasannya.Kemudian untuk membina persatuan dan kesatuan serta meningkatkan semangat kerjadan moril, maka diadakan peraturan disiplin anggota POLRI.Peraturan disiplin yang saatini berlaku adalah PP Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin AnggotaKepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun secara umum dalam UU Kepolisian,anggota POLRI bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri padakegiatan politik praktis, tidak menggunakan hak memilih dan dipilih, tunduk padakekuasaan peradilan umum, dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelahmengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian, dan dapat diberhentikan denganhormat atau tidak dengan hormat. Lembaga kepolisian merupakan salah satu lembaga yang ikut serta dalam mencetak manusia-manusia yang berkualitas dalam bidangnya yaitu bidang kepolisian.Mereka dididik dalam suatu lembaga pendidikan yang tersebar di seluruh
wilayah
Republik
Indonesia
dengan
pusat
pengawasan
dan
pengendaliannya berada di Lembaga Pendidkan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lemdikpol).Sebagai lembaga yang bertugas mencetak sumber dayasumber daya yang berkualitas maka Lemdikpol harus mampu menjadi pusat
keunggulan (Center of Excellence) yaitu mencetak personel atau sumber daya manusia yang unggul. 36
B. Tugas dan Fungsi Kepolisian Republik Indonesia Tugas pokok POLRI berdasarkan Pasal 13 UU Kepolisian adalah memeliharakeamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikanperlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalammelaksanakan tugas pokok di atas, POLRI berdasarkan Pasal 14 UU Kepolisianbertugas untuk: 1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; 2. Menyelenggaran segala kegiatan dalam menjamin keamanan ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan; 3. Membina masyarakat untuk meningkatkan parsipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan; 4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional; 5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; 6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa; 7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya; 8. Menyelenggarakan indentifiksi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingn tugas kepolisian; 9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia; 10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang; 36
http://momkanya.blogspot.com/2011/02/mewujudkan-lembaga-pendidikan-polri.html, tanggal diunduh 25 februari 2015
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkungan tugas kepolisian; serta 12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Fungsi polisi secara umum adalah untuk menjalankan kontrol sosial masyarakat yang bersifat preventif dan represif, dalam bahasa Perancis dikenaldengan istilah la police administration.
37
Fungsi preventif yang
dilaksanakandalam rangka memberi perlindungan, pengayoman, pelayanan pada masyarakatdan fungsi represif yaitu sebagai penegak hukum.Selanjutnya fungsi POLRI di dalam Pasal 2 UU Kepolisian adalah salah satufungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertibanmasyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepadamasyarakat. Kemudian ditegaskan pula dalam Pasal 4 UU Kepolisian bahwaPOLRI bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputiterpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum,terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat,serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasimanusia.Selain itu, POLRI berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU Kepolisian merupakan alatnegara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanankepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.Singkatnya, POLRI memiliki dua fungsi yakni fungsi preventif yang dilaksanakandalam
37
Satjipto Rahardjo, Polisi (Jakarta:Kompas, 2009), Hlm. 28.
Sipil
Dalam
Perubahan
Sosial
Di
Indonesia,
rangka memberi perlindungan, pengayoman, pelayanan pada masyarakatdan fungsi represif yaitu sebagai penegak hukum. 38 Fungsi dan tujuan POLRI di atas meliputi seluruh wilayah negara RepublikIndonesia, sehinga untuk pelaksanaannya terbagi dalam daerah hukum menurutkepentingan pelaksanaan tugas POLRI (Pasal 6 UU Kepolisan). Pembagian daerahhukum POLRI berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 tahun 2007 tentangDaerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut: 1. Daerah hukum tingkat pusat yang disebut dengan Markas Besar POLRI (Mabes POLRI). Wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Kapolri yang bertanggung jawab kepada Presiden. 2. Daerah hukum tingkat provinsi yang disebut dengan Kepolisian Daerah (POLDA) yang dipimpin oleh seorang Kapolda yang bertanggung jawab kepada Kapolri. 3. Daerah hukum tingkat kabupaten/ kota yang disebut dengan Kepolisian Resort (POLRES) yang dipimpin oleh seorang Kapolres yang bertanggungjawab kepada Kapolda. 4. Daerah hukum tingkat kecamatan yang disebut Kepolisian Sektor (POLSEK) yang dipimpin oleh seorang Kapolsek yang bertanggungjawab kepada Kapolres. 5. Daerah hukum tingkat desa atau kelurahan yang disebut Pos Polisi yang dipimpin oleh seorang Brigadir Polisi atau sesuai kebutuhan menurut situasi dan kondisi daerahnya.
C. Landasan Hukum Penugasan Personal POLRI Menjadi Pengajar Pendidikan Kepolisian Sistem pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia disusun berdasarkan dan
mempertimbangkan beberapa landasan hukum yang terkait
dengan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pada Lembaga Pendidikan Polri.
38
Sadjijono, Loc Cit
Adapun landasan hukumpersonal POLRI pada sistem pendidikan kepolisianadalah : 39 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada penjelasan pasal 32 ayat (1) disebutkan bahwa : ”Pembinaan kemampuan profesi anggota Polri dilaksanakan melalui pembinaan
etika
profesi
dan
pengembangan
pengetahuan
serta
pengalaman penugasan secara berjenjang, berlanjut, dan terpadu”
Peningkatan dan pengembangan pengetahuan dapat dilaksanakan melalui pendidikan dan latihan baik di dalam maupun di luar Polri, di lembaga pendidikan di dalam atau di luar negeri, serta berbagai bentuk pelatihan lainnya sepanjang untuk meningkatkan profesionalisme. Sedangkan pengalaman maksudnya adalah meliputi jenjang penugasan yang
diarahkan
untuk
memantapkan
kemampuan
dan
prestasi.Tuntutan
pelaksanaan tugas serta pembinaan kemampuan profesi Polri mengharuskan adanya lembaga pendidikan tinggi Kepolisian yang menyelenggarakan pendidikan ilmu Kepolisian yang bersifat akademik maupun profesi dan pengkajian teknologi Kepolisian. 2. Peraturan Kapolri Nomor 20 tahun 2007 tentang Standar 10 Komponen Pendidikan.
39
Kepala Pusat Pendidikan Administrasi, “Kerangka Grand Design Pendidikan Polri”, Bandung, 2011, Hlm 4-6
Standar Komponen Pendidikan untuk Pendidikan Pembentukan dan Pendidikan Pengembangan di Lingkungan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri bahwa 10 (sepuluh) standar komponen pendidikan tersebut yaitu: a) Kurikulum yaitu seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dn bahan pelajarab serta cara yang digunakan sebagi pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan di lingkungan Polri; b) Hanjar (bahan ajar) yaitu materi pengetahuan dan atau keterampilan yang dipilih dan disusun untuk pemberian pengalaman belajar dalam rangka pencapaian tujuan kompetensi tertentu. c) Peserta didik yaitu masyarakat yang memenuhi persyaratan dan telah dinyatakan lulus seleksi sebagai calon pegai negeri pada Polri dan pegawai negeri pada Polri yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran, pelatihan dan pengasuhan yang tersedia pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan Polri. d) Tenaga pendidik yaitu tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususuannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan Polri. e) Tenaga kependidikan yaitu Pegawa Negeri pada Polri dan/atau anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan Polri. f) Metode yaitu cara yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk pemberian pengalaman belajar, baik berupa sikap, tingkah laku, pengetahuan maupun keterampilan dari tenaga pendidik kepda peserta. g) Fasilitas pendidikan yaitu segala sarana dan prasarana untuk menunjang proses pendidikan. h) Alins/alongins; alins yaitu alat atau benda yang digunakan dalam proses pembelajaran, untuk memperlancar pembelajaran agar peserta didik lebih mudah dalam menerima dan memahami materi pelajaran sehinga memiliki kompetensi yang diharapkan; alongins adalah alat atau benda yang digunakan untuk membantu atau menolong penggunaan alins. i) Evaluasi j) Anggaran yaitu pernyataan dalam menilai uang dari suatu proyek atau kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Standar komponen tersebut merupakan acuan bagi Lemdikpol dalam melaksanakan operasional pendidikan. Untuk dapat mencapai hasil sesuai
dengan standar komponen maka diperlukan suatu system yang terdiri dari input, proses dan output. Dalam sebuah system pendidikan yang menjadi input adalah siswa sedangkan outputnya adalah hasil didik yang kompeten. Untuk mendapatkan hasil didik yang competen maka diperlukan suatu proses pendidikan. Agar proses pendidikan dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan maka harus memenuhi standar komponen pendidikan tersebut di atas. 3. Peraturan Kapolri Nomor 04 Tahun 2010 tentang Sistem Pendidikan Polri. Jalur pendidikan dalam sistem pendidikan Polri meliputi : 40 a) Jalur Pendidikan formal Jalur Pendidikan Formal merupakan jalur pendidikan yang yang terstruktur dan berjenjang yang diselenggarakan didalam sistem pendidikan Polri. b) Jalur Pendidikan non formal Jalur Pendidikan non formal dilaksanakan secara terstruktur dan atau tidak terstruktur sesuai dengan kebutuhan, dalam bentuk antara lain : (1) Pelatihan dan Kursus yang diselenggarakan di lingkungan Polri. (2) Penugasan Pendidikan di luar lingkungan Polri.
Jenis Pendidikan dalam sistem Pendidikan Polri meliputi : a) Pendidikan Akademik Merupakan pendidikan yang menitikberatkan pada peningkatan ilmu pengetahuan umum dan ilmu kepolisian. Jenis pendidikan ini diselenggarakan
40
Ibid, Hlm 7-8
oleh : Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Program S1, S2 dan S3 atau Perguruan Tinggi lain yang telah mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Pendidikan Nasional. Pendidikan akademik dimaksud dapat diselenggarakan dengan Program Pembelajaran Jarak Jauh (PPJJ) sesuai pada jenjang dan jenis pendidikan Polri tertentu guna memberikan layanan pendidikan kepada pegawai Negeri pada Polri yang tidak dapat mengikuti pembelajaran secara tatap muka atau reguler. b) Pendidikan Manajerial/Kepemimpinan Merupakan pendidikan yang menitikberatkan pada peningkatan kemampuan dan keahlian di bidang manajerial staf dan kepemimpinan kepolisian. Pendidikan manajerial diselenggarakan oleh Sekolah Staf dan Pimpinan Polri. c) Pendidikan Profesi atau Vokasi Merupakan pendidikan
yang menitikberatkan pada peningkatan
dan
pengembangan pengetahuan, kemampuan teknis, dan keterampilan profesi kepolisian. Pendidikan ini diselenggarakan di lembaga pendidikan Polri atau di luar Polri.
4. Peraturan Kalemdikpol Nomor 6 tahun 2009 tentang Sistem Penilaian Peserta Didik. 5. Peraturan Kalemdikpol Nomor 2 tahun 2009 tentang Penunjukkan Tenaga Pendidik. 6. Peraturan Kalemdikla Nomor 5 tahun 2009 tentang Standar Penyusunan Kurikulum Pendidikan Polri.
7. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Undang-undang No. 20 tahun 2003 Pasal 29 tentang Sistem Pendidikan Nasional pun mengatur jenis pendidikan yang dapat diselenggarakan oleh suatu departemen atau non departemen seperti Polri. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa : ”Pendidikan
kedinasan
merupakan
pendidikan
profesi
yang
diselenggarakan oleh departemen atau lembaga pemerintah non departemen.”
Selanjutnya menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian dirinya, keperibadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa pendidikan adalah proses sepanjang hayat dan perwujudan pembentukan diri secara utuh dalam pengembangan segenap potensi dalam rangka pemenuhan semua komitmen manusia sebagai individu, makhluk sosial dan sebagai makhluk Tuhan. Dalam pendidikan, secara implisit terjalin hubungan antara dua pihak, yaitu pihak pendidik dan pihak peserta didik dalam hubungan itu berlainan kedudukan dan peranan setiap pihak, akan tetapi sama dalam hal dayanya yaitu
saling mempengaruhi guna terlaksananya proses pendidikan (transformasi pendidikan, nilai-nilai dan keterampilan-keterampilan yang tertuju kepada tujuantujuan yang diinginkan. 41 Berdasarkan pasal ini jelas bahwa pendidikan yang diselenggarakan oleh Polri merupakan pendidikan kedinasan yang menyelenggarakan program pendidikan profesi.Selanjutnya, pada penjelasan pasal 15 Undang-undang tersebut disebutkan bahwa: ”Pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah sarjana yang mempersiapkan
peserta
didik
untuk
memiliki
pekerjaan
dengan
persyaratan keahlian khusus.”
Sistem pendidikan institut pada intinya mengelompokkan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan swasta menurut jalur, jenis dan jenjang. Jalur pendidikan meliputi jalur formal, yaitu jalur pendidikan yang berstruktur dan berjenjang; jalur non formal, yaitu pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang ; serta jalur informal yaitu pendidikan yang dilaksanakan secara tidak resmi, tidak terstruktur dan tidak berjenjang. Jenis pendidikan meliputi pendidikan umum, pendidikan kejuruan, akademis, profesi, vokasi dan khusus. Selain itu, ada juga pendidikan yang diselenggarakan oleh departemen ataulembaga pemerintah non departemen, yang disebut dengan pendidikan kedinasan yang menyelenggarakan pendidikan profesi.
41
http://edukasi.kompasiana.com/2011/02/20/dasar-hukum-pendidikan-di-indonesia341390.html,tanggal diunduh 25 Februari 2015.
Sedangkan jenjang pendidikan terdiri atas pendidikan dasar yaitu merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah; pendidikan menengah yaitu merupakan kelanjutan dari pendidikan dasar; serta pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut atau universitas. Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan pendidikan yang menurut jalurnya merupakan jalur formal ; menurut jenisnya merupakan pendidikan kedinasan ; sedangkan menurut jenjangnya merupakan pendidikan tinggi. Sebagai bentuk pendidikan tinggi kedinasan, pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat berbentuk pendidikan akademi, yaitu satuan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan diploma, Seperti diploma satu (D1) di SPN atau Akpol yang menyelenggarakan program pendidikan diploma tiga (D4) Ilmu kepolisian. Selain akademi, juga dapat berbentuk sekolah tinggi yaitu satuan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan tingkat sarjana, baik S1, S2 maupun S3. Pendidikan kedinasan diselenggarakan dengan mengacu pada kebutuhan akan tenaga kerja profesional bagi departemen atau non departemen yang bersangkutan, demikian juga dengan pendidikan Polri. Kebutuhan tenaga profesional Polri paling tidak meliputi 2 (dua) jenis pekerjaan. Pertama, jenis pekerjaan yang terkait dengan profesi kepolisian, jenis ini dapat dianalogkan dengan dokter, guru, hakim dan sejenisnya. Kedua, jenis pekerjaan yang terkait dengan pekerjaan manajerial dan kepemimpinan. Jenis ini dapat dianalogikan,
seperti Kepala rumah sakit pada profesi medis (dokter), kepala sekolah pada profesi pendidikan (guru) atau ketua pengadilan pada profesi hakim. Jenis pekerjaan ini menyelenggarakan pekerjaan-pekerjaan menajemen, seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian dan sebagainya. Pekerjaan-pekerjaan yang bersifat profesi dan manajerial tidak harus terpisah secara tegas. Seorang kepala rumah sakit sekaligus juga dokter ; seorang kepala sekolah sekaligus juga guru, seorang ketua pengadilan sekaligus juga seorang hakim. Akan tetapi, pekerjaan-pekerjaan manajerial juga dituntut untuk bekerja profesional. Oleh karenanya, pekerjaan-pekerjaan tersebut perlu didukung dengan pendidikan dan latihan yang memadai. 42
42
Ibid, Hlm 8-12
